facebook
STUDI KRITIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Makalah milik Ustadz Kholid Syamhudi, Lc ini sengaja kami

posting berdasarkan rasa keprihatin kami terhadap perbankan syariah yang

ternyata belum benar-benar syariah di dalam pelaksanaannya. contoh

nyatanya ialah dalam sistem bagi hasil yang kurang syar'i, atau tidak

adanya istilah BAGI RUGI? padahal dalam prakteknya pasti terjadi, atau

kesalahan yang paling berat adalah adanya RIBA atau pertambahan hutang

karena sebab keterlambatan membayar hutang atau lebih sering dikenal

dengan istilah "PINALTI". padahal hal-hal seperti ini sudah sangat jelas

dalam syariat islam akan keharamannya. dan beberapa praktik PERBANKAN

SYARIAH yang tidak sesuai dengan hadist-hadist shohih yang seharusnya

menjadi rujukan pelaksanaannya. WALLAHU A'LAM. Semoga ada manfaatnya.

 

 

NB:

posting ini juga dibuat karena kami pula mendapat keterangan salah

seorang anggota Dewan Pengawas Syariah yang menemukan banyak kesalahan

yang bertentangan dengan hadist-hadist shohih. beliau merupakan seorang

hafidz yang mengambil jurusan hadist di salah satu perguruan Islam di

timur tengah.

 

STUDI KRITIS TERHADAP PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Kholid Syamhudi, Lc 

 

Pendahuluan

 

Dewasa

ini semarak penggunaan kata syari’at dalam kalangan muslimin dinegara

ini. Pantas untuk disyukuri karena secara langsung atau tidak telah

menunjukkan semangat kaum muslimin untuk kembali merujuk agamanya. Namun

juga harus diperhatikan dan disadari jangan sampai hal ini hanya

sebagai nama dan jorgan semata tanpa kesesuaian dengan syari’at yang

suci dan mulia ini. Karena itulah perlu adanya upaya meluruskan istilah

dan nama syari’at tersebut agar benar-benar mewakili syari’at islam yang

menjadi rahmat bagi alam semesta. Diantara nama dan istilah ini adalah

perbankan syari’ah atau bank syari’at yang didefinisikan dengan insitusi

atau lembaga yang melakukan aktivitas langsung perbankan diatas asas

dasar islam dan kaedah-kaedah fikihnya.1 Institusi ini mulai merata dan

menampakkan jati dirinya ditengah-tengah banyaknya bank-bank

konvensional dinegara ini.

 

Realita Pahit Praktek Ribawi

 

Sudah

dimaklumi dalam syari’at islam bahwa riba adalah sesuatu yang

diharamkan, namun ironisnya didapatkan banyak sekali kaum muslimin

menggandrunginya. Bahkan kita dapati jaringan ribawi ini telah tersebar

dalam kehidupan masyarakat umum seperti tersebarnya pembuluh darah dalam

tubuh manusia sehingga merusak tatanan masyarakat islam dan merusak

keindahan islam dimata pemeluknya. Tidak hanya sebatas ini saja bahkan

banyak kaum muslimin berkeyakinan dan memandang praktek ribawi adalah

satu-satunya cara menumbuhkan perekonomian Negara dan masyarakatnya.

Demikianlah sisa implikasi buruk penjajahan yang telah menanamkan

kedalam Negara jajahannya muamalah ribawiyah ini, sebab system ribawi

ini masuk kedalam Negara-negara islam melalui tangan dan jerih payah

mereka.

 

 

Kaum muslimin akhirnya mengimport system ini dari

Negara kafir yang menjajahnya baik Negara barat atau timur dan melupakan

system perekonomian islam. Hendaknya mereka mengetahui bahwa Negara

kafir tidak pernah peduli pada pertumbuhan keagamaan dan memisah agama

dari kehidupan ekonomi. Sebab mereka tidak memiliki timbangan akhlak

bahkan yang kuat dan kayalah yang akan berkuasa walaupun mereka

mendapatkannya dengan bantuan orang-orang fakir dan miskin. Sedangkan

islam menginginkan satu system ekonomi yang adil sehingga yang kuat

tidak menindas yang lemah dan yang kaya menjajah yang miskin. Juga agar

harta tidak hanya berputar pada orang-orang kaya saja sehingga

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah berfirman:

 

ابرلا مرحو عيبلا للها لحأو (ةرقبلا :275)

Dan Allah telah menhalalkan jual beli dan mengharamkan Riba (QS. 2:275) 

 

 

Tentunya

syari’at islam memiliki system ekonomi yang bebas dari riba dan tidak

memiliki ketergantungan kepadanya dalam menumbuhkan tingkat

perekonimian, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Kita yakini dengan pasti

adanya system ekonomi islam yang bebas dari riba baik dalam bidang

perbankan atau yang lebih bersifat umum lainnya. Karenanya sudah menjadi

kewajiban bagi kaum muslimin untuk meneliti dan mempelajari tatanan

system tersebut yang tidak bertentangan dan menyimpang dari syari’at

islam yang sempurna nan suci.

 

Bersama jalannya waktu banyak orang

yang sadar akan realita pahit praktek ribawi ini. Krisis dan keguncangan

ekonomi duniapun tidak dapat dielakkan kembali sehingga orangpun

berfikir solusi atas hal ini.

 

Beberapa riset penelitian

membuktikan bahwa orang yang berhutang dengan bunga riba akan sulit atau

membutuhkan waktu yang lama sekali untuk melunasi hutang dan bunganya

tersebut dan kenyataan umumnya mereka tidak mampu melunasinya. Hal ini

akhirnya memaksa mereka untuk melepas atau menjual harta miliknya yang

menjadi sebab peminjaman hutang tersebut. Ini untuk dikeluarkan pada

kemaslahatan produksi ditambah lagi pengaruh bunga hutang tersebut dalam

 

meninggikan

biaya produksi yang berlanjut pada kenaikan harga. Sebab perusahaan

yang mengambil hutang ribawi akan memasukkan nilai bunga hutang tersebut

yang membuat naik biaya produksinya sehingga otomatis menaikkan

harganya lebih tinggi.2

 

Terbukti bahwa krisis-krisis yang menimpa

perekonomian dunia umumnya muncul dari hutang-hutang yang menumpuk atas

perusahaan-perusahaan. Ini diketahui Negara-negara besar modern sehingga

mereka terpaksa mengambil langkah pembatasan prosentase ribanya. Namun

hal ini belum bisa mengurangi bahaya riba.3

 

Kemunculan Perbankan Syariah

 

Krisis

demi krisis melanda ekonomi dunia hingga banyak sekali bank-bank

konvensional yang gulung tikar. Lihat saja dinegara Indonesia saja dalam

tahun 2001 M –versi buku Bank Syari’at dari teori ke praktek- telah ada

63 Bank yang sudah tutup, 14 bank telak di take over dan 9 bank lagi

harus direkapitulasi dengan biaya ratusan triliyun rupiah. Ditambah

harapan banyak kaum muslimin yang ingin kembali menerapkan ajaran islam

dalam seluruh aspek kehidupannya khususnya dalam masalah ekonomi dan

perbankan dan munculnya kebangkitan islam diera tahun tujuh puluhan.

Semua ini mendorong para peneliti bertekad menerapkan system ekonomi

islam (Islamic economic system) dengan mengkonsep perbankan syari’at

sebagai alternative pengganti perbankan konvensional. Namun waktu itu

keadaan dan situasi yang menyelimuti Negara-negara islam belum mendukung

harapan, pemikiran dan tekad tersebut.

 

Kemudian mulailah adanya

usaha-usaha riil untuk menerapkannya dan mencari trik dan cara yang

beraneka ragam untuk mengeluarkan profit keuntungan dan sejenisnya dari

lingkaran riba. Kemudian muncul setelah itu dalam dunia islam

usaha-usaha yang lebih riil berupa penolakan terhadap realita yang

diimport dari barat dizaman penjajahan. Usaha-usaha ini mengarah kepada

realisasi pengganti perbankan ribawi dengan perbankan syari’at.

Usaha-usaha ini bertambah cepat dengan banyaknya kaum muslimin yang

enggan menyimpan hartanya di bank-bank konvensional dan enggan

bermuamalah dengan riba,

 

DR. Gharib al-Gamal menjelaskan seputar

kemunculan perbankan syari’at dengan menyatakan: banyak dari masyarakat

islam yang enggan bermuamalah dengan riba, selanjutnya mereka tidak

berhubungan muamalah dengan lembaga perbankan yang ada sekarang ini.

Dengan dasar ini maka harta-harta milik kelompok masyarakat kaum

muslimin didunia islam yang cukup besar sekali ini akan nganggur ( tidak

dapat dikembangkan). Oleh karenanya termasuk factor pendorong ajakan

membangun lembaga perbankan syari’at adalah merealisasikan solusi bagi

masyarakat ini. Semua itu dalam rangka usaha memberikan faedah dari

harta-harta yang dimiliki masyarakat tersebut untuk kemaslahatan dunia

islam seluruhnya. Ditambah lagi untuk pencerahan kepada para penguasa

(pemerintah) masyarakat tersebut agar mereka lapang dada membangun

system yang menjamin terwujudnya pertumbuhan masyarakat Negara-negara

islam dengan cara (uslub) syari’at.4

 

Realita banyak kaum muslimin

yang sudah enggan bermuamalah riba dan menyimpan hartanya dibank-bank

konvensional yang nota bene adalah corong riba akan menyebabkan

banyaknya harta kaum muslimin yang membutuhkan lembaga atau institusi

yang memudahkan mereka mengelolanya. Tidak mungkin dipungkiri lagi harta

yang demikian besar nominalnya tersebut membutuhkan satu institusi yang

dapat menyimpan dan mengelolanya sesuai syari'at. Hal ini mendorong

pembentukan lembaga keuangan syariat sebagai satu solusi permasalahan

ini.

 

Muncullah usaha-usaha untuk meninggalkan praktek ribawi

tersebut sehingga berdirilah berbagai lembaga keuangan (perbankan) yang

mengklaim dirinya berazazkan syariat. Diantara pelopor pembentukan bank

syari’at ini adalah:

 

1. Mit Ghamr Bank yang merupakan satu lembaga

keuangan yang beroperasi sebagai Rural-sosial bank (Bunuk

al-Id-dikhoor) di Mesir pada tahun 1963 M. Namun ini masih berskala

kecil sekali.

2. Bank Naashir al-Ijtima’I berdiri di Mesir tahun 1971 M

3. Al-Bank al-Islami Littanmiyah berdiri di Kerajaan Saudi Arabia pada tahun 1973 M

4. Bank Dubai al-Islami (Dubai Islamic Bank) berdiri di Uni Emirat Arab pada tahun 1975 M

5. Bank Faishol al-Islami (Faisal Islamic Bank) berdiri di Sudan pada tahun 1977 M

6. Bait at-Tamwiel al-Kuwaiti (Kuwait Finance Haouse) berdiri di Kuwait pada tahun 1977 M

7. Bank Faishal al-Islami al-Mishri (Faisal Islamic Bank) di Mesir pada tahun 1977 M

 

8.

Al-Bank al-Islami al-Urduni Littamwiel wa al-Istitsmaar ( Jordan

Islamic Bank For Finance and Investment) berdiri di Yordania pada tahun

1978 M5

 

Kemudian bermunculan banyak sekali bank syari’at sehingga

menurut analisa prof. Khursyid Ahmad dan laporan International

Association of Islamic Bank bahwa pada akhir tahun 1999 M tercatat lebih

dari dua ratus lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh

dunia.6

 

 

Dewasa ini lembaga-lembaga keuangan syariat ini

terus berkembang dan bertambah banyak bertebaran dipelosok-pelosok

daerah dengan semua bentuk produk mereka yang diklaim syari’at. Oleh

sebab itu mari kita lihat kembali hal ini dengan sikap kritis dan

semuanya kembali menilai semua produk dan usaha mereka dengan pandangan

syari’at yang mulia ini.

 

Fenomena ini patut mendapatkan perhatian,

partisipasi dan dukungan semua pihak, agar laju perkembangan dan arah

langkahnya tetap lurus sebagaimana yang digariskan syariat Islam dan

dapat menjadi pengganti yang benar dan pas dari lembaga keuangan ribawi

dan konvensional.

 

Umat Islam dan Permasalahan Perbankan Syariah

 

Sudah

dimaklumi bahwa bank konvensional ribawi berkembang bersama datangnya

para colonial. Kesamaan masa antara pendudukan colonial dengan

berdirinya bank-bank ini di masyarakat islam membenarkan pendapat bahwa

bank-bank tersebut dibangun dengan sengaja agar membantu penjajahan

dengan menguasai perekonomiannya. Juga agar tertanam dihati masyarakat

adanya ketidak sesuaian antara yang mereka yakini tentang pengharaman

riba dengan realita yang mereka geluti yang tidak lepas dari riba.

Demikian juga dibangun untuk menancapkan benih-benih keraguan tentang

benar dan cocoknya syari’at islam di masa-masa kini.

 

Konsep

pemikiran perbankan ini memang diimport dari non muslimin. Ini bisa

dibuktikan dengan membaca dan menelaah kitab-kitab fikih klasik, seperti

kitab al-Mughni karya imam ibnu Qudamah, Raudhat ath-Thalibin karya

imam an-Nawawi dan kitab-kitab induk fikih lainnya. Jelas tidak

didapatkan pembahasan mengenai perbankan atau bank dalam kitab-kitab

tersebut. Akan tetapi kaum muslimin ketika melihat orang-orang non

muslimin membangun perbankan dan perbankan tersebut mampu menunaikan

pekerjaan dan khidmat untuk kebutuhan mendesak masyarakat umum. maka

mereka ingin memiliki yang seperti itu dan berusaha membuat alternatif

yang sesuai syariat. Oleh karena itu diambillah konsep yang dibuat

orang-orang non muslimin ini dan menjadikannya dalam bentuk islam.

 

Fenomena

bahaya riba yang telah menimpa umat manusia dewasa ini ditambah

kebutuhan yang mendesak dari masyarakat islam dan pemikiran merubah

perbankan ribawi menjadi sesuai syariat. Akhirnya banyak orang yang

berfikir untuk membangun bank-bank yang dibangun diatas system syari’at

islam.

 

Mampukah perubahan tersebut terealisasikan?

 

Merubah

wajah perbankan menjadi sesuai syariat dengan tetap mempertahankan

fungsi dari perbankan tersebut, tentu saja merupakan tantangannya cukup

berat. Bagaimana tidak? Disatu sisi harus menggantikan fungsi perbankan

tersebut dan disisi lain tidak boleh melanggar syariat.

Dari sini idealnya perbankan syariat syari’at harus mampu menunaikan hal-hal berikut ini:

 

1.

Bank syari’at harus mampu menunaikan semua fungsi yang telah dilakukan

bank-bank ribawi berupa pembiayaan (Financing), memperlancar dan

mempermudah urusan muamalaat, menarik dana-dana tabungan masyarakat,

kliring dan transfer, masalah moneter dan sejenisnya dari

praktek-praktek perbankan lainnya.

 

2. Bank syari’at harus komitmen

dengan hukum-hukum syari’at disertai kemampuan menunaikan tuntutan

zaman dari sisi pengembangan ekonomi dalam semua aspeknya.

 

3. Bank

syari’at harus komitmen dengan asas dan prinsip dasar ekonomi yang

benar yang sesuai dengan ideologi dan kaedah syari'at islam dan jangan

sekedar menggunakan dasar-dasar teori ekonomi umum keuangan yang

tentunya dibangun diatas dasar mu'amalah ribawiyah.

 

Tiga perkara

ini harus ditunaikan bank syari’at agar dapat berjalan seiring

perkembangan zaman dengan semua fenomena dan problema kontemporernya.

 

Mampukah perbankan syariat menunaikan tugas ini?

 

Tentunya

tergantung kepada para praktisi dan para pengawas syariatnya serta

pemerintah untuk mengarahkan lembaga perbankan syariat memiliki karakter

yang berbeda dengan perbankan konvensional. Suatu karakter yang dapat

menunaikan tugas-tugas diatas.

 

Karakteristik Bank Syariah

 

Dari

tugas diatas, Lembaga keuangan syari’at harus memiliki karekteristik

yang membedakannya dari bank-bank ribawi, diantaranya adalah:

 

1.

Lembaga keuangan syariat harus bersih dari semua bentuk riba dan

mu'amalah yang dilarangan syari'at. Ini menjadi jorgan dan syiar

utamanya. Tanpa ini satu lembaga keuangan tidak boleh dinamakan lembaga

keuangan syari’at. DR. Ghorib al-Gamal menyatakan: Karekteristik bersih

dari riba dalam muamalat perbankan syari’at adalah karekteristik

utamanya dan menjadikan keberadaannya seiring dengan tetanan yang benar

untuk masyarakat islami. (Lembaga keuangan

 

syari’at) harus

mewarnai seluruh aktifitasnya dengan ruh yang kokoh dan motivasi akidah

yang menjadikan para praktisinya selalu merasa bahwa aktifitas yang

mereka geluti tidak sekdar aktifitas bertujuan merealisasikan keuntungan

semata, namun perlu ditambahkan bahwa itu adalah salah satu cara

berjihad dalam mengemban beban risalah dan persiapan menyelamatkan umat

dari praktek-praktek yang menyelisihi norma dasar islam. Diatas itu

semua para praktisi hendaknya merasa bahwa aktifitasnya tersebut adalah

ibadah dan ketakwaan yang akan mendapatkan pahala dari Allah bersama

balasan materi duniawi yang didapatkan.7

 

2. mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan (at-Tanmiyah) dengan jalan its-titsmar (pengembangan modal) tidak dengan jalan hutang (al-Qardh)

yang memberi keuntungan. Lembaga keuangan syari’at harus dapat

mengelola hartanya dengan salah satu dari dua hal berikut yang telah

diakui syari’at:

a. Investasi Pengembangan modal langsung dan riil (al-Its-titsmar al-Mubaasyir) dalam pengertian Bank melakukan sendiri pengelolaan harta perniagaan dalam proyek-proyek riil yang menguntungkan.

 

b.

Investasi modal dengan musyarakah dalam pengertian Bank menanam saham

dalam modal sector riil yang menjadikan bank syari’at tersebut sebagai Syariek (sekutu)

dalam kepemilikan proyek tersebut dan berperan dalam administrasi,

menegemen dan pengawasannya serta menjadi syariek juga dalam semua yang

dihasilkan proyek tersebut baik berupa keuntungan atau kerugian dalam

prosentase yang telah disepakati diantara para syariek. Karena bank

syari’at dibangun diatas asas dan prinsip islam, maka seluruh aktifitas

mereka tunduk kepada standar halal dan haram yang telah ditentukan

syari’at islam. Hal ini menuntut lembaga keuangan berbuat beberapa hal

berikut:

 

a. Mengarahkan pengembangan modalnya (investment) dan

memusatkannya pada lingkaran produk barang dan jasa yang dapat memenuhi

kebutuhan umum kaum muslimin.

b. Menjaga jangan sampai produknya terjerumus dalam lingkaran haram.

c. Menjaga setiap tahapan-tahapan produknya tetap berada dalam lingkaran halal.

d. Menjaga setiap sebab produknya (system operasi dan sejenisnya) bersesuaian dalam lingkaran halal.

e. Memutuskan dasar kebutuhan masyarakat dan maslahat umum sebelum melihat kepada profit yang akan didapat individunya.8

 

3.

Mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Lembaga

keuangan syari’at tidak hanya sekedar mengikat pengembanagn ekonomi dan

pertumbuhan social semata, namun harus menganggap pertumbuhan social

masyarakat sebagai asas yang tidaklah pengembangan ekonomi memberikan

hasilnya tanpa memperhatikan hal ini. Dengan demikian bank syari’at

harus menutupi dua sisi ini dan komitmen terhadap perbaikan masyarakat

dan keadilannya. Tidak mengarah seperti bank ribawi yang mengarah kepada

proyek-proyek yang memiliki prospek dan menjanjika keuntungan yang

lebih banyaj tanpa memperhatikan perkara pertumbuhan social

kemasyarakatan, karena hal itu adalah kekurangan yang memiliki akibat

bahaya dalam masyarakat.

 

4. Mengumpulkan harta nganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas its-titsmaar dan pengelolaan dengan target

pembiayaan (tamwiel) proyek-proyek perdagangan, industri dan pertanian,

karena kaum muslimin yang tidak ingin menyimpan hartanya di bank-bank

ribawiberharap adanya bank syari’at untuk menyimpan harta mereka disana.

 

5.

Memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran

perdagangan langsung (Harakah at-Tabaadul at-Tijaari al-Mubasyir)

sedunia islam dan bekerja sama dalam bidang tersebut dengan seluruh

lembaga keuangan syariat dunia agar dapat menunaikan tugasnya dengan

sesempurna mungkin.

 

6. Menghidupkan tatanan zakat dengan membuat

lembaga zakat dalam bank sendiri yang mengumpulkan hasil zakat bank

tersebut. Lalu menegemen lembaga keuangan sendiri yang mengelola lembag

zakat tersebut. Karena lembaga keuangan syari’at tunduk kepada

pengelolaan harat untuk muamalat islami dan hak-hak wajib pada

harta-harta tersebut.

 

7. Membangun baitul mal kaum muslimin dan

mendirikan lembaga untuk itu yang dikelola langsung menegemennya oleh

lembaga keungan tersebut.

 

8. Menanamkan kaedah adil dan kesamaan

dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur ihtikaar

(penimbunan barang agar menaikkan harga) dan meratakan kemaslahatan pada

sebanyak mungkin jumlah kaum muslimin setelah sebelumnya kemaslahatan

tersebut hanya milik pemilik harta yang besar yang tidak peduli dari

jalan mana medapatkannya

 

Demikianlah beberapa karakter perbankan

syariat yang disampaikan sebagian ulama. Ini tentunya bisa menjadi tolak

ukur evaluasi produk-produk perbankan syariat dan kegiatannya.

 

Kendala Bank Syariah

 

Tidak

dipungkiri beratnya tugas yang diemban perbankan syariat dan ini tambah

berat dengan banyaknya permasalahan yang belum terselesaikan –khususnya

pada perbankan syariat di negeri ini-. Diantara kendala tersebut:

1. Sumber Daya Manusia yang belum memadai.

 

Hal

ini dapat dilihat pada realita yang ada. Kekurangan Sumber Daya Manusia

ini mencakup praktisi maupun dewan pengawas syariatnya.

 

1. Praktisi dan Pegawainya

 

Realitas

jauhnya mereka dari ajaran dan aqidah islam sangat nyata sekali

terlihat. Baik dari penampilan mereka di kantor maupun di kehidupan

sehari-harinya. Ketidak tahuan mereka terhadap aqidah dan ajaran syariat

Islam menjadikan pola fikir dan sikapnya tidak mencerminkan syari’at.

Sehingga bagaimana mungkin akan bersikap syar’i dalam masalah harta yang

berhubungan dengan orang lain, padahal yang menyangkut hal-hal yang

mudah dan mendasar dalam syari’at mereka tidak mengetahuinya.

 

Oleh

karena itu pembinaan intensif terhadap mereka menjadi tanggung jawab

dari perbankan syariat secara tidak langsung. Keimanan dan komitmen

mereka ini sangat mendukung terbentukanya perbankan syariat yang ideal

dan

 

mempermudah dewan pengawas syariat dalam mewujudkan tugasnya

mengawasi, membina dan mengarahkan semua aktifitas perbankan sesuai

syariat.

 

2. Dewan Pengawas Syariat (al-Hai’ah asy-Syar’iyah)

 

DPS

ini menjadi salah satu penentu arah satu bank karena menjadi pengawas

serta penunjang kesuksesan perbankan dalam produk syariatnya.

 

يملاسلإا

كنبلا اهمدقي تيلا تلاماعلماو تامدلخا جرتخ نأ كنبلا في ةيعرشلا ةئيلها

ةفيظوو ايعرش ايجرتخ ، اضيأ اهيرغ ابمرو، ةعبسلا دوقعلا هذه نمض لياتح اهيف

نوكي لا نأ طرشب ىدبأ اذلهو ، ءاملعلا ضعب ةرورض وه اهيجو ايأر لاسلإا

كونبلل ةيعرشلا ةباقرلا لقتست نأ ليلحا لىإ أجلت لا تىح كنبلا ةرادإ نع

ةيممرمح وه ام ةحابلإ

 

Tugas mereka dalam Bank adalah mengeluarkan

layanan dan mu’amalay yang akan di gunakan bank syariat yang sesuai

dengan syariat. Tentunya dengan syarat tidak ada rekayasa dalam hal itu.

Karenanya sebagian ulama menyampaikan usulan untuk memisahkan badan

pengawas syariat pada bank syari’at dari menegemen bank hingga tidak

mendorongnya berbuat rekayasa menghalalkan yang haram.

Diantara kendala yang terjadi pada dewan pengawas syariuat dan aktifitasnya bersama bank adalah:

 

a.

Menjadi orang atau bagian dalam bank. Ini sendiri satu masalah sebab ia

harus memberikan pelayanan kepada bank dalam mayoritas aktifitasnya

dengan imbalan gaji bulanan atau fee (ujrah). Ini semua bisa menjadi

sebab kelonggaran fatwa dan menghabiskan waktu mereka untuk pengembangan

aktifitas bank islam yang dapat menggangtikan peran bank konvensional.

 

b.

Pengembangan pengganti produk yang sudah ada dalam perbankan

konvensional. Ini merupakan tantangan berat bagi anggota dewan pengawas

syari’at. Sangat mudah untuk mengkritisi dan mengharamkan sebagian dari

produk tersebut, namun yang lebih berat adalah mengadakan pengganti yang

dapat diterima syariat dan tidka melanggarnya. Juga harus bisa

menunaikan tuntutan seluruh jajaran yang memiliki hubungan. Pengadaan

pengganti muamalat ribawi dalam perbankan syariat menuntut pemahaman

yang

 

dalam dan rinci atas hakekat produk yang sudah ada tersebut,

tujuan dan mengenal sisi-sisi yang memiliki hubungan dengannya.

Mengetahui dengan benar transaksi dan hukum yang mengaturnya setelah itu

harus mengetahui kelayakan dan aktifitas pelaksanaannya. Ini jelas

bukan pekerjaan gampang dan membutuhkan penelitian, diskusi dan riset

sesuai dengan jenis produknya.

 

c. Ukuran kerja sama pihak

menegement bank dalam memudahkan pekerjaan dewan pengawas ini dari sisi

pelengkapan maklumat yang diperlukan, transaksi dan kesepakatan . juga

mempermudah mencapai semua sisi yang berhubungan dengannya seperti para

praktisi dan pegawainya, bank dan perusahaan nasional dan internasional.

Demikian juga kemudahan pemberian anggaran yang cukup untuk studi

kelayakan dan operasional pelaksanaanya serta pelatihan untuk para

pegawainya agar memiliki kemampuan yang baik untuk menjalankan produk

dan layanan yang baru. Setelah itu harus menerapkannya secara pas.

 

d.

Para praktisi pun tidak sama dalam menerima produk baru yang diusulkan

sesuai tuntutan perbankan dan besar kecilnya kerja mereka. Kadang

kerjaan mereka tidak lebih dari melayani permintaan finance konsumtif,

pembukaan rekening, pengembangan modan atau mendapatkan kartu kredit

atau atm. Namun yang harus menjadi karakter praktisi dan pegawai bank

syariat adalah semangat beanggota dewan pengawas syariatnya.sar mereka

untuk memastikan kemurnian syariat dalam semua aktifitas perbankan

mereka dengan mendengar fatwa. Sedangkan perusahaan perbankan sendiri

mengalami kesulitan untuk mengembangkan penggati yang dapat memenuhi

kebutuhan mereka dengan kemudahan, kecepatan yang sudah biasa ada di

bank konvensional. Hal-hal ini bisa menjadikan kebimbangan untuk

menerapkan produk pengganti atau bersikap apatis terhadap produk

tersebut. Semua ini mempersulit peran dan tanggung awab dewan pengawas

syariat dalam menyediakan produk pengganti yang pas.

 

e. Lembaga

pemerintah yang berhubungan dengannya. Ini jelas ada karena semua bank

dinegeri ini dibawah pengawasan Bank Indonesia sebagai bank induk (al-Bunuk al-Markaziyah) dan tunduk kepada perundang-undangan dan

aturannya. Dewan pengawas ini akan banyak bertabrakan dengan perundangan dan aturan-aturan yang kontra dengan syariat.

2. Perundang-undangan yang belum mendukung sepenuhnya.

3. Masyarakat masih dikuasai pemikiran kapitalisme

 

Sudah SYARIATKAH Perbankan SYARIAT di Negeri Ini?

 

Ungkapan

syariat murni sudah sering kita dengar, namun benarkan klaim tersebut?

Ataukah hanya sekedar istilah syariat yang digunakan? Semua ini menuntut

kaum muslimin untuk mengetahui hakekat istilah tersebut agar jangan

sampai tertipu dan terpedaya dengannya. Perlu diketahui ada kaedah dalam

fikih mu’amalah bahwa yang terpenting dan dijadikan pedoman adalah

hakekat sesuatu bukan istilah dan lafazhnya.

 

Oleh karena itu kami

mengajak para dewan pengawas syariat, praktisi perbankan syariat dan

masyarakat untuk mengetahui hakekat istilah-istilah tersebut dan

membandingkannya dengan yang telah diaplikasikan perbankan syariat di

negeri ini, agar semuanya berjalan dengan ilmu dan berhentipun dengan

ilmu.

 

Bagaimana Produk Perbankan Syariat?

 

Umumnya

mu’amalat yang dilakukan bank syariat berkisar pada transaksi Wadi’ah,

Ijaarah, Al-Qardh (hutang), adh-Dhamaan, al-Wakalah, al-Hiwalah dan

syarikat. Sebagian lainnya merupakan susunan dari dua atau tiga atau

empat dari transaksi-transaksi ini.

 

1. Wadi’ah (tabungan) dan Hakikat Rekening Bank 9

 

Tabungan

pada perbankan berbeda dengan pengertian tabungan secara etimologi yang

bermakna amanah yang harus dijaga. Sebagian ekonom islam memandang

tabungan yang ada pada bank lebih dekat konsepnya kepada transaksi

tabungan perbankan biasa daripada konsep wadi’ah yang dikenal dalam

syari’at.

 

Cara seperti ini dalam kenyataan hasilnya bertentangan

dengan transaksi wadi’ah yang dikenal dalam syariat. Diantara proses

yang perlu dicermati adalah penggunaan pihak bank pada uang yang

disimpan pada tabungan tersebut untuk kemaslahatannya. Dari sini jelas

prinsip dasar wadi’ah tidak dapat diterapkan terhadap tabungan wadi’ah

dalam perbankan. Bank tidak akan bermaksud menjaga dzat uang tersebut,

tapi bermaksud menggunakannya untuk mengembalikan yang semisalnya.

Ditambah lagi selama bank diizinkan menggunakan titipan tersebut maka

telah hilang keharusan menjaganya karena wadi’ah tersebut hilang dengan

digunakan.

 

Apabila kita melihat kepada tuntunan wadi’ah dalam

syariat islam maka ia tidka keluar secara umum dari perwakilan atau

istinaabah dalam menjaga harta . apabila diizinkan menggunakan dan

memanfaatkannya oleh yang dititipi, maka berubah menjadi ‘Ariyah (pinjam

meminjam) dan bila yang dititipkan tersebut uang yang akan habis bila

digunakan maka ‘Ariayahnya berubah menjadi Qardh (hutang).

 

Oleh

karena itu banyak ulama yang menetapkan uang yang ada dalam tabungan

wadi’ah diperbankan adalah hutang. Penabung adalah kreditor dan bank

adalah debitor. Inilah pendapat kebanyakan fuqaha` di zaman ini10 dan

menjadi keputusan Mujamma’ al-Fiqh al-Islami.11

 

Keputusan ini

berdsarkan, Bank memegang tabungan (rekening) dan memiliki hak untuk

beraktifitas padanya serta mengikat dirinya dengan kesedian untuk

mengembalikan uang yang sepadan saat pemiliknya menariknya. Ini adalah

makna hutang, sekalipun dinamakan titipan (tabungan), karena ia titipan

tidak dengan makna syar'i. Sebab kalau disebut titipan, maka bank tidak

berhak beraktifitas padanya, sebab titipan berpijak kepada prinsip

penjagaan dan harus dikembalikan barangnya apa adanya.12

 

Alasan di

atas disanggah, tindakan bank terhadap dana tabungan berpijak kepada

izin penabung berdasarkan kebiasaan. Tentunya ini tidak mengeluarkan

titipan dari maknanya, yaitu penjagaan dengan tetap mengembalikan yang

semisal dengannya karena yang semisal adalah sama dengan sesuatu itu

sendiri.13

 

Namun sanggahan ini pun dibantah. Sanggahan di atas

tidak diterima, karena aktifitas pada titipan (wadi’ah) mengeluarkannya

dari hakekat titipan, sekalipun dengan izin pemiliknya. Apabila

beraktifitas dengan mengambil manfaatnya dan barangnya masih tetap utuh

maka ia adalah pinjaman (’Aariyah), bila yang memegang titipan

menggunakannya sehingga ia habis maka ia adalah hutang yang wajib

diganti.14

 

2- Bank mengharuskan dirinya mengembalikan dana yang

semisal pada saat penabung menariknya sehingga bertanggung jawab

terhadap harta bila ia hilang, baik bank lalai atau tidak lalai. Ini

jelas adalah konsekuensi akad hutang-piutang. Lain halnya dengan

titipan, ia harus dikembalikan sebagaimana sedia kala dan penerimanya

tidak bertanggung jawab bila ia hilang, kecuali bila ia melakukan tindak

pelanggaran padanya atau lalai.15

 

Alasan ini disanggah, keharusan

bank untuk mengembalikan saat terjadi kehilangan sekalipun bank tidak

melakukan tindak pelanggaran padanya atau lalai hanyalah berlaku sesuai

dengan kebiasan transaksi perbankan. Tentunya hal ini tidak sejalan

dengan tabiat titipan syar'i sebagai sebuah amanat yang tidak ditanggung

manakala tidak terjadi pelanggaran atau kelalaian.16

 

Sanggahan di

atas dijawab, hakikat-hakikat syar'i tidak patut dibenturkan dengan

kebiasaan perbankan dan hakekat tersebut tidak berubah karenanya.

Terjadinya hal itu hanyalah disebabkan opini bahwa uang-uang tersebut

adalah titipan.17

Ada sebagian yang menyelisihi pendapat diatas dengan dasar argument:

 

1.

Rekening tersebut berada dalam kewenangan nasabah, dia bisa menariknya

dana secara keseluruhan kapan dia mau tanpa terhambat syarat apa pun,

inilah makna titipan (wadi’ah).18

 

Alasan ini disanggah, bahwa di

samping maksud dari titipan adalah mengembalikannya saat ia diminta

pemiliknya, juga agar pemegangnya tidak beraktifitas terhadapnya.

Sementara bank bisa beraktifitas terhadap rekening bank dan

mengembalikan gantinya, ini adalah makna hutang.19

 

2- Tujuan

penabung bukan meminjamkan uangnya kepada bank. Juga tidak menjadikan

bank berserikat dengannya pada keuntungan atau manfaat. Namun penabung

hanya ingin menyimpan uangnya di bank agar bank menjaganya. Selama

penabung tidak bermaksud menghutangkan, maka ia tidak patut disebut

hutang.20

 

Alasan ini disanggah, keadaan penabung tidak bermaksud

menghutangkan tetap tidak mempengaruhi hakikat akad (transaksi), karena

kebanyakan penabung tidak memilah antara makna hutang dengan titipan dan

terminologi bagi mereka tidak penting. Yang penting bagi mereka adalah

hasil riil. Penabung tidak akan rela menabung jika tanpa jaminan

tanggung jawab penjagaan dan tangan jaminan tanggung jawab berlaku

dengan hutang bukan titipan. Sementara itu, pihak bank sendiri tidak

menerima tabungan kecuali dengan tujuan beraktifitas dengannya. Inilah

sebenarnya hutang, sehingga terbukti bahwa tujuan mereka adalah member

hutang bukan menitipkan dalam pengertian fikihnya. Dalam perkara akad

yang dilihat adalah maknanya bukan kata-kata dan redaksinya.21

 

3-

Bank tidak menerima uang tabungan sebagai hutang-piutang, akan tetapi

sebagai titipan. Buktinya bank memungut biaya administrasi atas

penjagaannya terhadap uang tersebut dengan tetap sangat berhati-hati

dalam beraktifitas terhadap harta dan mengembalikannya dengan segera

saat pemiliknya memintanya.22

 

Alasan ini disanggah, Ini tidak bisa

diterima, karena bank memungut biaya demi pelayanan yang ia berikan

kepada penabung seperti menerbitkan daftar cek, kartu ATM dan

sebagainya, bukan demi penjagaan yang diberikannya. Adapun pernyataan

bank beraktifitas padanya dengan sangat hati-hati, maka tidak bisa

diterima, karena bank mencampur uang satu nasabah dengan nasabah yang

lain dan beraktifitas padanya seolah-olah pemilik yang sebenarnya.

 

Kalaupun

kita bisa menerima alasan bank bertindak ekstra hati-hati, maka hal itu

karena pertimbangan sisi-sisi kerugiannya akibat tidak adanya sikap

tersebut. Adapun alasan bank mengembalikannya dengan segera, maka hal

itu berpijak kepada tabiat akad di antara kedua belah pihak dan demi

menjaga kepercayaan masyarakat serta menarik minat pemilik uang untuk

meletakkan uang mereka padanya.23

 

Kemudian nasabah berhak menuntut

ganti hutang (uang yang dia pinjamkan ke bank) saat itu juga; karena

memang dalam pertanggungan bank saat itu juga, maka dia berhak

menagihnya sama dengan hutang-hutang yang sudah jatuh tempo. Disamping

itu permintaannya merupakan sebab yang mewajibkan bank mengembalikan

semisalnya atau seharga dengannya, maka ia menjadi kontan saat itu

juga.24

 

 

Dari keterangan di atas maka pendapat yang rajih

tentang sudut pandang fikih terhadap uang tabungan di bank adalah

hutang, hal itu dengan pertimbangan berikut:

 

1- Hakikat syar'i

dari uang tersebut sejalan dengan hakikat hutang yang definisinya

adalah, “Menyerahkan uang kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan

mengembalikan gantinya.”25

 

2- Tanggung jawab untuk menjamin secara

mutlak, dalam keadaan lalai atau tidak adalah sejalan dengan akad

hutang piutang. Berbeda dengan titipan yang berpijak kepada dasar bahwa

penerimanya adalah orang yang dipercaya sehingga dia tidak bertanggung

jawab kecuali bila melakukan pelanggaran atau melalaikan.26

Wallahu a’lam.

Tabungan dengan rekening seperti ini dinamakan dalam bahasa Arab dengan al-hisab al-Jaariyah atau wadi’ah Tahta ath-thalab yang merupakan jenis wadi’ah perbankan yang paling banyak digunakan. Disana ada juga wadi’ah lainnya yang dinamakan al-Wadi’ah al-Idikhaarriyah atau al-Hisaab al-idikhaari. Juga ada al-Wadi’ah al-Istitsmariyah dan wadi’ah al-Watsaa’iq wal Mustanadaat.

2. Mudharabah.

 

Beberapa

kritikan seputar layanan Mudharabah pada perbankan syari’at yang

disampaikan DR. Muhammad Arifin Badri dalam buku Riba dan Tinjauan

Praktis Perbankan Syariat (hlm 163-173), diantaranya:

 

a. "Peranan Ganda Perbankan."

 

Perbankan

syariat yang ada telah mengklaim bahwa mudharabah merupakan asas bagi

berbagai transaksi yang mereka jalankan. Baik transaksi antara nasabah

pemilik modal dengan perbankan, atau transaksi antara perbankan dengan

nasabah pelaku usaha. Akan tetapi, pada penerapannya, saya mendapatkan

suatu kejanGgalan, yaitu status ganda yang saling bertentangan yang

diperankan oleh perbankan. Untuk menjelaskan permasalahan ini,

cermatilah skema berikut:

Gambar 1. Skema Peran Perbankan Syariah

 

Bank

berperan sebagai pelaku usaha, yaitu ketika berhubungan dengan nasabah

sebagai pemilik modal. Namun dalam sekejap status ini berubah, dimana

bank berperan sebagai pemodal, yaitu ketika pihak perbankan berhadapan

dengan pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

 

Status

ganda yang diperankan oleh perbankan ini membuktikan bahwa akad yang

sebenarnya dijalankan oleh perbankan selama ini adalah akad utang

piutang, dan bukan akad mudharabah. Yang demikian itu karena

bila ia berperan sebagai pelaku usaha, maka status dana yang ada padanya

adalah amanah yang harus dijaga sebagaimana layaknya menjaga amanah

lainnya. Dan amanah dari pemodal ialah mengelola dana tersebut dalam

usaha nyata yang akan mendatangkan hasil (keuntungan,) sehingga tidak

semestinya bank kembali menyalurkan modal yang ia terima dari nasabah

(pemodal) ke pengusaha lain dengan akad mudharabah. Akan tetapi

bila ia berperan sebagai pemodal, maka ini mendustakan kenyataan yang

sebenarnya, yaitu sebagian besar dana yang dikelola adalah milik

nasabah.

Imam an-Nawawi berkata,

"Hukum

kedua: tidak dibenarkan bagi pelaku usaha (mudharib) untuk menyalurkan

modal yang ia terima kepada pihak ke tiga dengan perjanjian mudharabah.

Bila ia melakukan hal itu atas seizin pemodal, sehingga ia keluar dari

akad mudharabah (pertama) dan berubah status menjadi perwakilan bagi

pemodal pada akad mudharabah kedua ini, maka itu dibenarkan. Akan tetapi

ia tidak dibenarkan untuk mensyaratkan untuk dirinya sedikitpun dari

keuntungan yang diperoleh. Bila ia tetap mensyaratkan hal itu, maka akad

mudharabah kedua bathil."
(27)

Ucapan senada juga diutarakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Hambali, ia berkata, "Tidak dibenarkan bagi pelaku usaha untuk menyalurkan modal (yang ia terima) 

kepada orang lain dalam bentuk mudharabah, demikian penegasan Imam Ahmad. .......Pendapat ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, as-Syafi'i dan aku tidak mengetahui ada ulama' lain yang menyelisihinya."(28)

 

Dalam akad mudharabah, bila

perbankan memerankan peranan ganda semacam ini, atas seizin pemodal

sedangkan ia tidak ikut serta dalam menjalankan usaha yang dilakukan

oleh pelaku usaha kedua, maka bank tidak berhak mendapatkan bagian dari

keuntungan, karena statusnya hanyalah sebagai perantara (calo). Para

ulama' menjelaskan bahwa alasan hukum ini adalah: karena hasil/

keuntungan dalam akad mudharabah hanyalah hak pemilik modal dan

pelaku usaha, sedangkan pihak yang tidak memiliki modal, dan tidak ikut

serta dalam pelaksanaan usaha, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan

bagian dari hasil.(29)

 

b. Bank Tidak Siap Menanggung Kerugian

 

Masalah

kedua berkenaan dengan mudharabah yang ada di perbankan syariat adalah

ketidaksiapan praktisi dan operator perbankan untuk ikut menanggung

resiko mudharabah yang mereka jalin dengan para pelaku usaha.

Bila pelaku usaha mengalami kerugian, walaupun tanpa disengaja, niscaya

kita dapatkan perbankan segera ambil langkah seribu dengan cara meminta

kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh. Hal ini menjadi

indikasi bahwa akad antara perbankan dengan nasabah pelaku usaha

bukanlah mudharabah, akan tetapi hutang-piutang yang berbunga alias riba.

 

Para

ulama' dari berbagai mazhab telah menegaskan bahwa pemilik modal tidak

dibenarkan untuk mensyaratkan agar pelaku usaha memberikan jaminan

seluruh atau sebagian modalnya. Sehingga apa yang diterapkan pada

perbankan syari'ah, yaitu mewajibkan atas pelaku usaha untuk

mengembalikan seluruh modal dengan utuh bila terjadi kerugian usaha

adalah persyaratan yang batil.(30) Dan dalam ilmu fiqih, bila pada suatu

akad terdapat persyaratan yang batil, maka solusinya ada adalah satu

dari dua hal berikut:

 

1- Akad beserta persyaratan tersebut tidak

sah, sehingga masing-masing pihak terkait harus mengembalikan seluruh

hak-hak lawan akadnya.

2- Akad dapat diteruskan, akan tetapi dengan meninggalkan persyaratan tersebut.

 

Sebagai

contoh misalnya Bank Syariah Yogyakarta mengucurkan modal kepada Pak

Ahmad –misalnya- sebesar Rp. 100.000.000,- dengan perjanjian bagi hasil

60% banding 40%. Setelah usaha berjalan dan telah jatuh tempo, Pak Ahmad

mengalami kecurian, atau gudangnya terbakar atau yang serupa, sehingga

modal yang ia terima dari bank hanya tersisa Rp. 20.000.000,-. Dalam

keadaan semacam ini,

Bank Syariah Yogyakarta akan tetap meminta agar Pak Ahmad mengembalikan modalnya utuh, yaitu Rp. 100.000.000,-.

 

Mungkin

operator perbankan syariat akan berdalih, bahwa dalam dunia usaha, uang

kembali seperti semula tanpa ada keuntungan adalah kerugian. Dengan

demikian perbankan telah ikut serta menanggung kerugian yang terjadi.

Maka kita katakan: Alasan serupa juga dapat diutarakan oleh pelaksana

usaha: dalam dunia usaha, seseorang bekerja tanpa mendapatkan hasil

sedikit pun adalah kerugian. Andai ia bekerja pada suatu perusahaan,

niscaya ia akan mendapatkan gaji yang telah disepakati, walau perusahaan

sedang merugi. Bahkan dalam akad mudharabah dengan perbankan syariat, pelaku usaha merugi dua kali:

Pertama, ia telah bekerja banting tulang, peras keringat, dan pada akhirnya tidak mendapatkan hasil sedikitpun. Kedua, ia masih juga harus menutup kekurangan yang terjadi pada modal yang pernah ia terima dari bank.

 

Contoh lain dari produk perbankan syariat ialah bai' al-Murabahah.

Bentuknya kurang lebih demikian; bila ada seseorang yang ingin memiliki

motor, ia dapat mengajukan permohonan ke salah satu perbankan syariah

agar Bank tersebut membelikannya. Selanjutnya pihak bank akan mengkaji

kelayakan calon nasabahnya ini. Bila permintaannya diterima, maka bank

akan segera mengadakan barang yang dimaksud dan segera menyerahkannya

kepada pemesan, dengan ketentuan yang sebelumnya telah disepakati.(31)

 

Sekilas

akad ini tidak bermasalah, akan tetapi bila kita cermati lebih seksama,

maka akan nampak dengan jelas bahwa pihak bank berusaha untuk menutup

segala risiko. Oleh karenanya, sebelum bank mengadakan barang yang

dimaksud, bank telah membuat kesepakatan jual-beli dengan segala

ketentuannya dengan nasabah. Dengan demikian, bank telah menjual barang

yang belum ia miliki, dan itu adalah terlarang.

 

سابع نبا نع للها لوسر لاق لاق ) :هضبقي ىتح هعبي لاف اماعط عاتبا نم (سابع نبا لاق : ءيش لآ بسحأوماعطلا ةلزنمب .

"Dari sahabat Ibnu 'Abbas ia menuturkan: Rasulullah

bersabda:

"Barang siapa yang membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya

kembali hingga ia selesai menerimanya" Ibnu 'Abbas berkata: Dan saya

berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan.
(Muttafaqun 'alaih)

 

Pemahaman Ibnu 'Abbas ini didukung oleh riwayat Zaid bin Tsabit , sebagaimana diriwayatkan dalam hadits berikut:

 

لاق رمع نبا نع : ،انسح

ابحر هب نياطعأف لجر نييقل يسفنل هتبجوتسا املف ،قوسلا في اتيز تعتبالاقف

تباث نب ديز اذإف تفتلاف ،يعارذب يفلخ نم لجر ذخأف ،هدي ىلع برضأ نأ تدرأف : ثيح هعبت لا

زويح تىح عاتبت ثيح علسلا عابت نأ ى للها لوسر نإف كلحر لىإ هزوتح تىح هتعتبا لىإ راجتلا اهملهاحر . مكالحاو دواد وبأ هاور

"Dari

sahabat Ibnu Umar ia mengisahkan: Pada suatu saat saya membeli minyak

di pasar, dan ketika saya telah selesai membelinya, ada seorang lelaki

yang menemuiku dan menawar minyak tersebut, kemudian ia memberiku

keuntungan yang cukup banyak, maka akupun hendak menyalami tangannya

(guna menerima tawaran dari orang tersebut) tiba-tiba ada seseorang dari

belakangku yang memegang lenganku. Maka aku pun menoleh, dan ternyata

ia adalah Zaid bin Tsabit, kemudian ia berkata: Janganlah engkau jual

minyak itu di tempat engkau membelinya hingga engkau pindahkan ke

tempatmu, karena Rasulullah

melarang dari menjual kembali

barang di tempat barang tersebut dibeli, hingga barang tersebut

dipindahkan oleh para pedagang ke tempat mereka masing-masing."
(HR Abu Dawud dan Al Hakim).(32)

 

 

Para

ulama menyebutkan hikmah dari larangan ini, di antaranya ialah karena

barang yang belum diterimakan kepada pembeli bisa saja batal, karena

suatu sebab, misalnya barang tersebut hancur terbakar, atau rusak

terkena air dan lain-lain, sehingga ketika ia telah menjualnya kembali

ia tidak dapat menyerahkannya kepada pembeli kedua tersebut.

Hikmah kedua, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abbas ketika muridnya yaitu Thawus mempertanyakan sebab larangan ini:

سابع نبلا تلق :لاق ؟كاذ فيك :أجرم ماعطلاو مهاردب مهارد كاذ.

"Saya

bertanya kepada Ibnu 'Abbas: Bagaimana kok demikian? Ia menjawab: Itu

karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham,

sedangkan bahan makanannya ditunda."
(33)

 

Ibnu Hajar

menjelaskan perkataan Ibnu 'Abbas di atas sebagaimana berikut: "Bila

seseorang membeli bahan makanan seharga 100 dinar –misalnya- dan ia

telah membayarkan uang tersebut kepada penjual, sedangkan ia belum

menerima bahan makanan yang ia beli, kemudian ia menjualnya kembali

kepada orang lain seharga 120 dinar dan ia langsung menerima uang

pembayaran tersebut, padahal bahan makanan masih tetap berada di penjual

pertama, maka seakan-akan orang ini telah menjual/ menukar uang 100

dinar dengan harga 120 dinar. Dan berdasarkan penafsiran ini, maka

larangan ini tidak hanya berlaku pada bahan makanan saja."(34)

c. Semua Nasabah Mendapatkan Bagi Hasil

 

Perbankan

syariah mencampur adukkan seluruh dana yang masuk ke padanya. Sehingga

tidak dapat diketahui nasabah yang dananya telah disalurkan dari nasabah

yang dananya masih beku di bank. Walau demikian, pada setiap akhir

bulan, seluruh nasabah mendapatkan bagian dari hasil/keuntungan.

 

Hal ini menjadi masalah besar dalam metode mudharabah yang

benar-benar Islami. Sebab yang menjadi pertimbangan dalam membagikan

keuntungan kepada nasabah adalah keuntungan yang diperoleh dari

masing-masing dana nasabah. Sehingga nasabah yang dananya belum

disalurkan, tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil. Sebab

keuntungan yang diperoleh adalah hasil dari pengelolaan modal nasabah

selain mereka. Pembagian hasil kepada nasabah yang dananya belum

tersalurkan jelas-jelas merugikan nasabah yang dananya telah disalurkan.

 

Inilah fakta perbankan syariah yang ada di negeri kita. Oleh karena itu tidak mengherankan bila perbankan syariah dihantui oleh over likuiditas.

Yaitu suatu keadaan di mana bank kebanjiran dana masyarakat/ nasabah,

sehingga tidak mampu menyalurkan seluruh dana yang terkumpul dari

nasabahnya. Keadaan ini memaksa perbankan syariat untuk menyimpan dana

yang tidak tersalurkan tersebut di Bank Indonesia (BI) dalam bentuk

Sertifikat Wadiah. Sebagai contoh: pada periode Januari 2004 dilaporkan,

perbankan syariat berhasil mengumpulkan dana dari nasabah sebesar 6,62

triliun rupiah akan tetapi, dana yang berhasil mereka gulirkan hanya

5,86 triliun rupiah.(35)

 

Solusi Perbankan dalam masalah Mudharabah.

 

Lalu

DR. Muhammad Arifin Badri dalam buku Riba dan Tinjauan Praktis

Perbankan Syariat hlm 179-181 memberikan solusi dalam masalah

Mudharabah. Beliau menyatakan: Untuk menyiasati beberapa kritikan

diatas, maka berikut beberapa usulan yang mungkin dapat diterapkan oleh

perbankan yang benar-benar ingin menerapkan sistem perbankan yang

Islami.

 

1. Pemilahan Nasabah Berdasarkan Tujuan Masing-masing

Secara global, kita dapat mengelompokkan nasabah yang menyimpan dananya di bank menjadi dua kelompok besar.

- Kelompok pertama, nasabah yang semata-mata bertujuan untuk mengamankan hartanya.

- Kelompok kedua, nasabah yang bertujuan mencari keuntungan dengan menginvestasikan dananya melalui jalur perbankan yang ada.

 

Masing-masing

kelompok nasabah ini memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda,

sebagaimana yang telah dijabarkan di atas. Berdasarkan pemilahan ini

pula, pihak operator perbankan dapat menentukan hak dan kewajibannya

terhadap masing-masing kelompok. Dana yang berhasil dikumpulkan oleh

bank dari nasabah jenis pertama dapat dimanfaatkan dalam membiayai

berbagai usaha yang menguntungkan, dan sepenuhnya keuntungan yang

diperoleh menjadi milik bank. Dari hasil investasi dengan dana nasabah

jenis pertama ini, bank dapat membiayai operasionalnya. Bahkan tidak

menutup kemungkinan, bahwa bank akan mendapat keuntungan yang surplus

bila dibanding dana oprasionalnya.

 

Di antara keuntungan pemilahan ini, perbankan akan terhindar dari overlikuidasi, karena

bank tidak akan pernah menerima dana investasi, melainkan setelah

membuka peluang usaha yang benar-benar halal dan dibenarkan. Sebagaimana

pihak perbankan tidak berkewajiban untuk memberikan keuntungan kepada

nasabah kecuali bila dananya benar-benar telah disalurkan dan

menghasilkan keuntungan. Dengan cara ini pula, prinsip mudharabah benar-benar

akan dapat diterapkan, sehingga penghitungan hasil akan dapat ditempuh

dengan metode yang simpel nan transparan, yaitu dengan mengalikan jumlah

keuntungan yang berhasil dibukukan dengan nisbah masing-masing nasabah.

 

2. Perbankan Menerapkan Mudharabah Sepihak

 

Pada

saat sekarang ini, amanah dan kepercayaan susah untuk didapatkan,

bahkan yang sering terjadi di masyarakat kita ialah sebaliknya;

pengkhianatan dan kedustaan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi kita,

terlebih-lebih bagi suatu badan usaha untuk menerapkan sistem mudharabah dengan sepenuhnya. Untuk mensiasati keadaan yang memilukan ini, saya mengusulkan agar perbankan syari'at yang ada menerapkan mudharabah sepihak.

 

Yang saya maksud dengan mudharabah sepihak ialah,

perbankan menerima modal dari masyarakat untuk menjalankan berbagai

unit usaha yang ia kelola, akan tetapi perbankan tidak menyalurkan

modalnya ke masyarakat dengan skema mudharabah. Dengan cara

ini, dana nasabah yang disalurkan ke perbankan syari'ah dapat

dipertanggung jawabkan dengan jelas, dan perbankan terhindar dari

berbagai kejahatan berbagai pihak yang tidak memiliki amanah dan rasa

takut kepada Allah Ta'ala.

 

Penutup

 

Pada

akhirnya, apa yang kami paparkan di atas adalah semata-mata sebatas

ilmu yang kami miliki. Sehingga bila didapatkan kebenaran, maka itu

adalah murni berasal dari taufik dan 'inayah Allah ta'ala.

Sebaliknya, bila terdapat kesalahan maka itu adalah bersumber dari

syaitan dan kebodohan saya. Semoga kita semua mendapatkan taufiq dari

Allah sehingga dapat meninggalkan riba berserta seluruh piranti dan

perangkapnya, dan dimudahkan untuk mendapatkan rizqi yang halal. Wallahu a'lam bisshowab.

[ Makalah ini disampaikan pada acara Kajian Bulanan Masjid Jami' Al-Sofwa Jakarta, 29 Muharram 1433 H/ 25 Desember 2011 M]

CATATAN KAKI:

1 Lihat definisi ini pada kitab al-Bunuk al-Islamiyah baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiq, Abdullah ath-Thoyaar hal. 88.

 

2

Lihat al-Mu’amalah al-Mashrofiyah al-Mu’ashorah Wa Ra’yu al-Islam

Fihaa, DR. Muhammad Abdullah al-‘Arabi hal 13. (dinukil dari ar-Ribaa wa

al-Mu’amalat al-Mashrafiyah, DR. Umar abdulaziz al-Mutrik hal 171

3 Ar-Ribaa wa al-Mu’amalat al-Mashrafiyah hal 171.

4 Al-Masharif Wa al-A’maal al-Mashrafiyah. DR. Gharib al-Gamal hal. 391

5 Lihat al-Bunuk al-Islamiyah Baina An-Nazhoriyat wa at-Tathbiq hal 89.

6 Informasi ini diambil dari buku Bank Syari’at dari teori ke praktek, Muhammad Antonio Syafi’I hal 18.

7 Al-Mashorif Wa Buyut at-Tamwiel al-Islamiyah, DR. Gharib al-Jamal hal 47

8 Kitab Mi’at Su`al wa Mi’at Jawaab Haula al-Bunuk al-Islamiyah hal. 45-46.

 

9

Yang dimaksud dengan rekening bank adalah daftar catatan muamalat

(transaksi) antara nasabah dengan bank. Lihat al-Wada`i’ al-Mashrafiyah

karya Husain Kamil, majalah Mujamma’ al-Fiqh al-Islami no. 9 juz 1 hal.

689. Rekening ini dinamakan dalam bahasa Arab dengan يراجلا باسحلا

(perhitungan yang berjalan) karena ia terus bergerak, bertambah atau

berkurang. Lihat Bunuk Tijariyah bila Riba hal. 74. Adapun simpanan

rekening bank dan inilah yang dimaksud di sini maka ia didefiniskan

dengan, “uang yang dititipkan oleh pemiliknya di sebuah bank di mana

bank siap membayarkannya kepada pemiliknya kapan dia mengambilnya”.

Lihat Mu’jam al-Mushthalahat at-Tijariyah wal Maliyah wal Mashrafiyah

hal. 269, al-Wada`i’ al-Mashrafiyah karya al-Hasani hal. 70, Buhuts fi

Qadhaya Fiqhiyah Muashirah karya Qadhi al-Utsmani hal. 350.

 

10

Lihat ar-Riba wal Muamalat al-Mashrafiyah fi Nazhar asy-Syari’ah hal.

346, al-Wada`i’ al-Mashrafiyah karya al-Hasani hal. 101 dan Buhuts fi

Qadhaya az-Zakah al-Muashirah hal. 352.

 

11 Keputusan dan nasihat

Mujamma’ al-Fiqh al-Islami hal. 196, teks keputusan no. 86, 3/9 tersebut

adalah, “Tabungan bank, baik di bank Islam maupun bank konvensional

adalah hutang dari sudut pandang fikih, di mana tangan bank penerima

tabungan adalah tangan yang bertanggung jawab. Secara syar'i bank

mengharuskan dirinya untuk mengembalikannya kepada penabung saat dia

menariknya dan keadaan bank (debitor) yang kaya tidak mempengaruhi hukum

hutang.”

 

12 Lihat al-Wada`i’ al-Mashrafiyah karya al-Hasani hal.

103 dan Aqd al-Wadi’ah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah karya Nazih Hammad

hal. 61-72.

13 Lihat al-Wada`i’ al-Mashrafiyah karya al-Amin hal. 234.

 

14

Lihat al-Wada`i’ al-Mashrafiyah karya al-Hasani hal. 102, Lihat

al-Wada`i’ al-Mashrafiyah karya Sami Hamud, makalah di majalah Mujamma’

al-Fiqh al-Islami no. 9/1/674. Hanabilah menyatakan bahwa titipan

berubah dari titipan menjadi pinjaman bila pemegangnya beraktifitas

padanya. Sebagaimana dikatakan dalam Kasysyaf al-Qanna’, “Titipan dengan

makna akad (akad yang dibolehkan dari kedua belah pihak) karena ia

salah satu bentuk wakalah, (bila pemilik mengizinkan) kepada penerima

harta (untuk bertindak), yakni menggunakannya (lalu dia melakukannya),

yakni menggunakannya menurut izin yang didapatkan, (maka ia berubah

menjadi pinjaman yang ditanggung) seperti gadai, bila pemiliknya

mengizinkan kepada penerimanya untuk menggunakannya. Bila tidak

menggunakannya maka ia adalah amanat, karena pemanfaatan bukan sesuatu

yang menjadi tujuan dan ia memang tidak ada, sehingga wajib

mempertimbangkan apa yang menjadi maksud.”

15 Lihat ar-Riba wal-Muamalat al-Mashrafiyah hal. 347 dan Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyah Muashirah hal. 253.

16 Lihat al-Masharif al-Islamiyah karya al-haiti hal. 264.

17 Lihat al-Wada`i’ al-Mashrafiyah hal. 101

18 Lihat al-Wada`i’ al-Mashrafiyah karya al-Amin hal. 233.

19 Lihat al-Manfa’ah wal Qardh hal. 304.

20 Lihat al-Wada`i’ al-Mashrafiyah karya al-Amin hal. 233.

21 Lihat Ahkam al-Wada`i’ al-Mashrafiyah dalam Buhuts fi Qadhaya Fiqhiyah Muashirah hal. 253.

22 Lihat al-Wada`i’ al-Mashrafiyah karya al-Amin hal. 233.

23 Lihat al-Manfa’ah wal Qardh hal. 305.

 

24

Lihat Bada`i’ ash-Shana`i’ 7/396, Nihayah al-Muhtaj 4/231, Syarh

Muntaha al-Iradat 2/102. Lihat Aqd al-Qardh fi asy-Syaria’ah

al-Islamiyyah karya Nazih Hammad hal. 61.

 

25 Lihar Radd al-Muhtar

5/161, Bulghah as-Salik 3/290, Mughni al-Muhtaj 3/29, Kasysyaf al-Qanna’

3/312 dengan sedikit perbedaan di antara mereka.

 

26 Lihat

Bada`i’aash-Shana`i’ 6/211, at-Taj wal Iklil 7/268, Nihayah al-Muhtaj

6/116, Kasysyaf al-Qanna’ 4/167, Aqd al-Wadi’ah fi asy-Syaria’ah

al-Islamiyyah karya Nazih Hammad hal. 61.

27) Raudhah ath-Thalibin oleh Imam an-Nawawi 5/132, silakan baca juga at-Tahzib oleh Imam al-Baghawi 4/392, Mughni al-Muhtaj oleh as-Syarbini 2/314, & Syarikah al-Mudharabah Fii al-Fiqhi al-Islami, oleh Dr. Sa'ad bin Gharir bin Mahdi as-Silmu hal. 202.

28 ) al-Mughni oleh Ibnu Qudamah al-Hambali 7/156.

29 ) Baca: AL Aziz oleh Ar Rafi'i 6/27-28, Raudhah ath-Thalibin oleh Imam an-Nawawi 5/132, al mughni oleh Ibnu Qudamah 7/158, Mughnil Muhtaaj oleh As Syarbini 2/314, & Syarikatul Mudharabah Fil Fiqhil Islaamy oleh Dr. Saad bin Gharir As Silmy, hal: 202.

30 ) Baca: Al Mughni oleh Ibnu Qudamah 7/145, Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah 38/64.

31 ) Bank Syariah dari teori ke praktek oleh Muhammad Syafi'i Antonio 171.

 

32

) Walaupun pada sanadnya ada Muhammad bin Ishak, akan tetapi ia telah

menyatakan dengan tegas bahwa ia mendengar langsung hadits ini dari

gurunya, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam kitab at-Tahqiq. Baca Nasbu ar-Rayah 4/43 , dan at-Tahqiq 2/181.

33 ) Riwayat Bukhari dan Muslim.

34 ) Fathu al-Bari, oleh Ibnu Hajar al-Asqalani 4/348-349.

35 ) Majalah MODAL edisi 19/II-MEI 2004, hal 25.

 

www.facebook.com/merajutukhuwahdalamdakwah

18 Juni