Saddam Hussein dan Kita
bil tindakan militer atasnya. Dan pengenalan kawasan itu harus
disertai pertimbangan objektif yang justru sangat diabaikan oleh
Presiden Bush Jr. Arogansi yang timbul dari pengetahuannya,
bahwa AS adalah satu-satunya negara adi kuasa yang dapat “me­
ngalahkan” negara manapun, menyingkap kenyataan serangan
militer itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan geopo­
litis, bukan pertimbangan moral. Menurut perhitungan geopolitis
Bush Jr, Irak sebagai penghasil minyak kedua terbesar di dunia,
dengan 116 miliar barel atau sekitar separuh dari produksi Arab
Saudi penghasil minyak terbesar di dunia, haruslah “dikembang­
kan” sebagai imbangan Arab Saudi, karena Arab Saudi dewasa ini
menyimpang dari kebijaksanaan luar negeri AS. Ditambah lagi,
karena Irak saat ini mulai menggunakan mata uang masyarakat
Eropa, Euro dalam menyelesaikan transaksi minyaknya.
Keterusterangan pihak AS dalam menggunakan pertim­
bangan-pertimbangan ekonomis ini, haruslah disampaikan oleh
Bush Jr, setidak-tidaknya melalui berbagai lembaga-lembaga
non-pemerintahan di negeri Paman Sam itu. Tindakan menutup-
nutupi berbagai pertimbangan geopolitis dan finansial itu hanya
akan mengurangi kredibilitas AS saja. Hilangnya kredibilitas itu
akan memaksa negara tersebut, menggunakan kekuatan militer
dalam hubungan dengan negeri-negeri lain. Menjadi teladan ba­
gi kita, bahwa mengendalikan sebuah negara adi kuasa tidaklah
mudah, melainkan membutuhkan kemampuan bersabar dan
sikap tidak memandang rendah orang lain. Apalagi hanya men­
dengarkan suara kelompok-kelompok garis keras belaka. Tidak
mudah menjadi pemimpin dunia, bukan? h
g 377 h
Adakah Perdamaian di Irak?
merika Serikat (AS) telah menyerbu Irak dengan sekutu-
sekutunya, melalui peralatan militer yang sangat canggih
A
dan personel tentara yang tangguh dibantu oleh sistem
komunikasi mutakhir. Dalam waktu tiga minggu, ibu kota Bagh­
dad jatuh ke tangan pasukan AS, dan patung Saddam Hussein
setinggi belasan meter itu dirobohkan. Anehnya, Saddam sendiri
bersama keluarga dan menteri-menterinya tidak juga tertangkap.
Hal ini sangat mengherankan, dan menimbulkan tanda tanya be­
sar, apakah gerangan yang terjadi. Kalau tadinya diproyeksikan
Saddam akan tertangkap dan ia digantikan oleh seorang pemim­
pin lewat pemilu demokratis, maka sampai tulisan ini dibuat hal
itu belum terjadi.
Karenannya kita perkirakan hanya satu dari kedua proyeksi
di atas akan terwujud, yaitu mengganti pemerintahan Saddam de­
ngan pemerintah yang baru, itu pun belum tentu dapat diterima
rakyat Irak. Pemerintahan yang baru itu akan melaksanakan pe­
milu dalam waktu dekat, guna mendapat legitimasi bagi dirinya.
Dan tanpa legitimasi itu, pemerintah yang didirikan, tidak akan
menjadi pemerintahan yang kuat. Klaim Presiden Bush akan
menjadi suatu yang kosong dan seluruh dunia akan bertanya me­
ngapa Irak harus diserang? Jawabannya adalah, AS menyerbu
Irak untuk kepentingan minyak bumi, alias hanya berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan geopolitis: “Menciptakan imbang­
an bagi Saudi Arabia yang merupakan negara penghasil minyak
g 378 h
Adakah Perdamaian Di Irak?
bumi terbesar di dunia (dengan cadangan 260 milyar barel mi­
nyak mentah (crude oil), yang sekarang sudah mulai menyim­
pang dari kebijakan luar negeri AS dalam soal Israel.”
Dalam waktu sekitar tiga bulan atau 100 hari, jika AS ti­
dak berhasil menangkap Saddam Hussein maka rakyat AS tentu
akan menuntut pasukan-pasukan mereka ditarik dari Irak. Jika
ini terjadi, maka di samping adanya pemerintah yang lemah (dan
belum tentu demokratis), maka mau tidak mau perdamaian di
Irak menjadi opsi yang harus diperhitungkan? Di sinilah letak
“kelalaian” dari serangan AS atas Irak itu. Sebuah serangan yang
tidak memperhitungkan kemungkinan Saddam tidak tertangkap
tentulah membawa resiko tersendiri, jalan selanjutnya melalui
perdamaian untuk menyelesaikan konflik di Irak.
eg
Kemungkinan penyelesaian damai di Irak, apalagi kalau
PBB diserahi tugas “mengamankan” negeri itu, haruslah mem­
perhitungkan hal lain, yaitu perlunya menciptakan perdamaian
abadi di kawasan Timur Tengah. Karena itulah, penulis meng­
usulkan perdamaian di Irak harus terkait langsung dengan per­
damaian abadi antara Palestina dan Israel. Dengan demikian,
selanjutnya tidak ada “pengaruh-pengaruh negatif” perkembang­
an konflik antara Israel dan Palestina dengan perkembangan di
Irak. Kalau kita berpikir secara rasional dan obyektif, tentu akan
sampai ke tingkat itu. Dalam hal ini, apa yang dilontarkan penulis
itu bukanlah sesuatu yang utopis dan dalam angan-angan saja.
Untuk mencapai perdamaian abadi antara Palestina dan
Israel harus ada negara Palestina yang kuat, terutama industri
dan perdagangannya. Hal itu hanya mungkin terjadi kalau ada
pemerintahan yang kuat dan tangguh dalam negara Palestina
(State of Palestine). Jika Israel memiliki industri dan perdagang­
an yang tangguh, itu tidak lain pada masa permulaanya negeri
itu mengenal sistem Kibutz (koperasi pertanian) yang sangat
tangguh. Sebagai tandingannya negara Palestina harus mengem­
bangkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang tangguh, guna
melakukan pembangunan industri dan perdagangan yang tang­
guh pula. Untuk hal tersebut, disamping pemerintahan yang mo­
derat dan kuat, juga diperlukan bantuan ekonomi secara besar-
besaran dalam bentuk kredit murah bagi negeri Palestina.
g 379 h
Islam, PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
Israel dan Palestina yang kuat, merupakan persyaratan uta­
ma bagi perdamaian dunia kawasan Timur Tengah, sedangkan
perdamaian seperti itu sangat tergantung kepada kemampuan
dunia untuk menciptakan perdamaian abadi di Irak. Inilah sebab­
nya mengapa penulis mengusulkan kaitan langsung antara per­
damaian di Irak dengan antara Israel-Palestina. Sebagai orang
luar yang memperhatikan perkembangan di kawasan Timur Te­
ngah —karena merupakan bagian dari dunia Islam yang digeluti­
nya—, maka usul itu tentunya memiliki unsur kemungkinan ga­
gal yang cukup besar, tetapi ini tidak menghilangkan keharusan
kita terus berupaya menciptakan perdamaian di manapun juga.
eg
Usul di atas penulis kemukakan dalam berbagai forum, an­
taranya pada ujung bulan Maret 2003, dalam sebuah konferensi
penciptaan perdamaian di seluruh dunia di selenggarakan oleh
IIFWP (Interreligius and International Federation for World
Peace) di Washington DC. Begitu juga hal itu penulis kemukakan
dalam rangkaian ceramah di Michigan University, Ann Arbor,
pada akhir Maret 2003. Penulis lagi-lagi mengemukakan hal itu
dalam seminar yang diselenggarakan Strategic Dialogue Centre
Universitas Netanya, Israel di New York awal Februari 2003 lalu,
berjudul “Mencari Kerangka Perdamaian di Timur Tengah”. Da­
lam seminar di New York itu, penulis juga mengemukakan pen­
tingnya mengenal sebab-sebab terorisme yang dilakukan sebagi­
an sangat kecil kaum muslimin, dengan atas nama agama mereka,
seperti peledakan bom di Bali
Di antara sebab-sebab yang dikemukakan penulis adalah
kelalaian sebagian kecil kalangan pemuda muslimin untuk mem­
bedakan antara institusi (lembaga) dan budaya (kultur) Islam.
Jika ada yang melupakan budaya (kultur) itu, tentu ada ketakut­
an bahwa institusi (kelembagaan) ke-Islaman sedang diancam
oleh peradaban Barat dalam bentuk modernisasi. Dengan sendiri­
nya, mereka merasa tantangan modernisasi dan ke barat-baratan
sulit untuk dihadapi, maka mereka menggunakan segala macam
cara (termasuk penggunaan kekerasan) dalam “mempertahan­
kan” agama yang mereka cintai.
Dalam hal itu, mereka tidak memperhitungkan nyawa para
korban yang berjatuhan, yang terpenting “rasa puas” karena telah
g 380 h
Adakah Perdamaian Di Irak?
dapat “membela agama”. Sikap mental yang demikian ini tentu
saja negatif dan perlu diganti dengan tindakan lain yang lebih
positif. Hal itu akan terjadi jika pemikiran yang ada diarahkan
kepada penciptaan kondisi damai di manapun kaum muslimin
berada, termasuk di kawasan Timur Tengah.
Kalau kita palingkan perhatian dari kawasan tersebut,
maka akan tampak betapa besar keragaman cara hidup di kalang­
an kaum muslimin yang berbeda etnis, bahasa, agama dan bu­
daya yang mereka miliki. Kalau kita sadari hal ini dengan men­
dalam, maka tampak nyata bagi kita, bahwa ragam dan jenis
kaum muslimin pun sangat banyak jumlahnya. Kewajiban kita
untuk melestarikan hal itu. h
g 381 h
Dapatkah Kita Hindarkan
Perang Dunia Ke Tiga?
udul dan sekaligus pertanyaan di atas, dapat dijawab de­
ngan berbagai cara. Secara historis, perang dunia kedua
J
berakhir dengan kalahnya Adolf Hitler1 dan Jenderal Tojo2
(Jepang) pada tahun 1945. Peperangan yang terjadi setelah itu
secara umum dapat dianggap sebagai perang kemerdekaan, seti­
dak-tidaknya dari kaca mata negara-negara yang memerdeka­
kan diri dari penjajahan. Namun anehnya, perang Arab-Israel
dalam tahun 1948, hanya oleh orang-orang Israel saja dianggap
sebagai perang kemerdekaan. Karena orang-orang Israel meli­
1 Adolf Hitler (1889-1945) adalah Konselir Jerman dari 1933 sampai me­
ninggalnya 1945 karena bunuh diri di bunkernya di Berlin. Ia juga pemimpin
Partai Buruh Jerman Sosialis Nasional (Nationalsozialistiche Deutsche Arbeit­
er Partei—NSDAP) yang dikenal dengan Partai Nazi. Pada periode PD I hingga
PD II, tentara Jerman di bawah komando Hitler menguasai Eropa. Kebijakan
rasis-nya telah membunuh sekitar 11 juta jiwa di Eropa, termasuk enam juta di
antaranya kaum Yahudi, yang kemudian dikenal sejarah sebagai Holocaust.
2 Jenderal Hideki Tojo (1884 - 1948) adalah Perdana Menetri Jepang ke
40, 1941-1944. Sebelumnya ia menjadi tentara yang terlibat langsung pada PD
I dan PD II. Selama PD II ia memimpin Jepang untuk terlibat dalam Perang
Pasifik. Tetapi setelah serangkaian kekalahan tentara Jepang dalam perang
tersebut, ia dipaksa mundur dan akhirnya menjauh dari pemerintahan.
g 382 h
Dapatkah Kita Hindarkan Perang Dunia Ke Tiga?
hat gerakan-gerakan Hagana3, yang dipimpin Menachem Begin4
sebagai upaya mencapai kemerdekaan, sedangkan sejarah dunia
tidak mau mencatatnya demikian.
Setelah terorisme berkembang, baik dalam bentuk “gerak­
an pembebasan” yang berdasarkan marxisme-leninisme, seperti
di Kuba dan beberapa negara Amerika Latin, maupun yang berda­
sarkan ideologi keagamaan tertentu, seperti Pan-Islamisme dari
al-Afghani hingga Abu al-A’la al-Maududi5 di Pakistan, semua­
nya menunjuk kepada sebuah upaya bersenjata untuk merebut
kekuasaan dan memaksakan visi masing-masing atas bangsa
yang sebenarnya tidak mengikuti pikiran mereka.
Berbeda dari sejarah berbagai gerakan Islam berwajah ideo­
logis, di Turki gerakan di bawah pimpinan Nejmetin Erbakan
kemudian “terpaksa” mengadopsi pikiran-pikiran sekuler dalam
partai politiknya, Partai Keadilan dan Pembangunan, dan baru-
baru ini memenangkan 2/3 lebih kursi parlemen negeri itu. De­
ngan kata lain, ketidakpuasan bangsa Turki atas pendekatan poli­
tis anti-agama dan pendekatan teknokratis dalam pembangunan
3 Hagana adalah cikal bakal organisasi tentara Israel. Didirikan tahun
1920 di daratan Palestina. Ditujukan sebagai gerakan bawah tanah kaum Ya­
hudi untuk mempertahankan diri. Gerakan ini tersebar di berbagai kota dan
kelompok di negara itu. Setelah didirikannya Negara Israel, gerakan Hagana
menjelma menjadi pasukan pertahanan Negara Israel.
4 Menachem Wolfovitch Begin (1913 - 1992) adalah pemimpin Partai Li­
kud dan bekas Perdana Menteri Israel 1977. Pria kelahiran Polandia ini adalah
penandatangan perdamaian Israel dan Mesir yang menghebohkan yang kemu­
dian berujung pada berdirinya negara Israel. Dan di lain pihak menyebabkan
Presiden Anwar Sadat di tembak mati oleh mereka yang menentangnya. Berkat
perjanjian perdamaian itu, Begin bersama Presiden Mesir Anwar Sadat mem­
peroleh Hadian Nobel Perdamaian tahun 1978.
5 Abu al-A’la al-Maududi (1903- 1979) dikenal sebagai pendiri Jama’at-
i-Islami, sebuah organisasi Islam berpengaruh di Pakistan, pada tanggal 21
Agustus 1941 dan kemudian menjadi pemimpin spiritualnya. Pada tahun 1924,
Maududi melibatkan diri dalam gerakan Khilafa—yang juga bercorak nasio­
nalis—dan didukung baik oleh Muslim League maupun Partai Kongres. Pada
tahun itu juga Maududi menerjemahkan sejumlah buku dari bahasa Inggris
ke bahasa Urdu untuk menyokong gerakan nasionalisme India. Sampai pada
tahun 1925-an, Maududi pun menggunakan pakaian bergaya Barat. Namun
perkembangan yang berbalik ke arah fundamentalisme bermula pada tahun
1927, ketika ia menerbitkan risalah kecil yang kemudian menjadi terkenal, ber­
judul al-Jihad fi al-Islam. Penulisan risalah ini dilatarbelakangi oleh kerusuh­
an-kerusan besar antara kaum Hindu dan Islam yang menyebabkan jatuhnya
ribuan korban.
g 383 h
Islam, PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
oleh partai-partai politik yang berkuasa, akhirnya membawakan
sesuatu yang baru: Islam membawa akhlak agama yang dirindu­
kan, tetapi tidak menciptakan negara-agama yang penuh dengan
segala macam keruwetan.
Seperti persoalan di Turki ini juga, yang melatarbelakangi
tumbuhnya afilitas berbagai agama dunia kepada sejumlah par­
tai politik tertentu. Soka Gakkai, sebagai organisasi Buddha ter­
besar di dunia, berada di belakang Partai Komeito, (partai ber­
rintahan
Jepang; begitu juga RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh), se­
bagai organisasi Hindu terbesar di India, berada di belakang BJP
(Barathiya Janata Party) yang dipimpin Perdana Menteri Atal
Behari Vajpayee. Sementara itu, di Iran, Jam’iya al-Taqrib bain
al-Madzahib (asosiasi pendekatan antar madzhab) pimpinan
Ayatullah Wa’iz Zadeh mendukung tokoh moderat Mohammad
Al-Khatami —yang kini menjadì Presiden Iran. Semuanya itu
menunjukkan bangkitnya kembali paham keagamaan “non-le­
galis dan non-ideologis” di negara-negara itu.
Dari sudut sosiologis, munculnya elit baru yang sepenuh­
nya menggunakan acuan-acuan Barat yang positivistik dan tekno­
kratik, yang didahului oleh sejarah moral yang panjang dari
“bangsa-bangsa Barat”, telah membawa ketegangan-ketegangan
baru dalam hubungan antar kelompok di negara-negara sedang
berkembang. Baik di dalam negeri masing-masing, maupun di ka­
langan anak-anak mereka yang belajar di “negeri-negeri Barat”,
segera muncul semacam kesadaran harus melakukan sesuatu
untuk melaksanakan —dalam beberapa hal tertentu memaksa­
kan— moralitas baru dalam kehidupan masyarakat yang mereka
kenal. Kesadaran seperti itu, dikombinasikan dengan sedikitnya
pengenalan mereka akan sejarah Islam yang panjang —yang se­
nantiasa bersandar pada proses reinterpretasi ajaran agama—,
akhirnya menumbuhkan “kebutuhan” akan tindak kekerasan,
yang menjadi pangkal bagi munculnya terorisme dalam kalang­
an gerakan-gerakan Islam.
Dangkalnya pengetahuan agama para teroris itu, karena
tidak mengenal proses penafsiran kembali ajaran Islam, juga di­
perparah dengan langkanya pengenalan akan kondisi berbagai
masyarakat Muslim. Tradisi Asia Tenggara yang menganggap
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) sebagai partner pemerin­
tah dalam pembangunan, jelas tidak terdapat di Timur Tengah,
g 384 h
Dapatkah Kita Hindarkan Perang Dunia Ke Tiga?
di mana para rektor dan ketua gerakan palang merah, juga ha­
rus ditunjuk oleh Presiden, Raja atau Amir. Mereka yang ti­
dak setuju dengan peranan pemerintah yang demikian besar,
dengan sendirinya harus bergerak di bawah tanah untuk tidak
melawan pemerintah. Karena itu pula mereka harus meniadakan
perlawanan politis kepada pemerintah sendiri, namun melawan
“materialisme Barat” dengan tindak-tindak kekerasan. Barulah
setelah mereka mencapai kecanggihan finansial dan militer ter­
tentu, mereka lalu membantu “orang-orang dangkal” di berbagai
bilangan dunia, termasuk di negara-negara Asia Tenggara yang
tadinya tidak mengenal terorisme terorganisir seperti itu. Yang
dalam abad-abad yang lalu, adalah gerakan spontan yang tidak
berumur panjang dalam “pembelaan terhadap Islam”, yang ber­
sifat mesianistik.
Hal yang bersifat antropologis yang menandai muncul­
nya berbagai usaha teroris di kalangan kaum Muslimin, adalah
hilangnya pembedaan antara institusi dan kultur. Gerakan-
gerakan Islam tradisional tetap menekankan diri pada upaya-
upaya kultural, —seperti pendidikan agama, pengelolaan harta
benda-benda kaum Muslimin (wakaf), pemunculan berbagai
manifestasi kultural, seperti ziarah ke makam-makam suci dan
penggunaan simbol-simbol agama seperti shalawat dan kegiat­
an seremonial kaum sufi dan reformulasi peranan perempuan
dalam kehidupan masyarakat, dengan tidak memberikan tem­
pat kepada upaya-upaya institusionalisasi yang dibawakan oleh
“kaum pembaharu” itu.
eg
Dilihat dari berbagainya sudut pandang Muslim Sunni tra­
disional dan manifestasi tindakan kaum Muslimin di seluruh du­
nia, jelas tidak dapat digunakan pendekatan “berlatar belakang
terorisme” belaka. Ada berbagai reaksi antara bermacam-macam
masyarakat Islam, sehingga tidak dapat dicari pola umum tung­
gal dalam hal ini. Umpamanya saja, pandangan terhadap upaya
demokratisasi dengan tumpuan pada kedaulatan hukum dan
persamaan perlakuan bagi semua warga negara di muka undang-
undang, bagi beberapa kaum Muslimin Sunni tradisional tidak
dianggap sebagai langkah menuju “pem-Barat-an”. Oleh karena
itu, tidak setiap tindakan menyimpang dari demokrasi liberal
g 385 h
Islam, PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
harus dianggap sebagai sikap anti-Barat, melainkan pertanda
sebuah pencarian antara sesama “gerakan Islam”. Jelas upaya
mereka itu tidak menggunakan kekerasan seperti beberapa par­
tai-partai Islam di Indonesia, PAS di semenanjung Malaysia dan
berbagai wilayah kaum Muslimin yang lain. Karenanya, kita ha­
rus bersikap hati-hati dalam hal ini, dan tidak menganggap se­
tiap upaya non-liberal sebagai musuh dari lingkungan anti-demo­
krasi.
Namun tidak semua keinginan berbagai gerakan Islam ha­
rus diwujudkan dalam kehidupan bernegara, karena sifatnya yang
khusus bagi masyarakat Islam saja. Contohnya, adalah penghor­
matan sangat tinggi kepada para ulama —dalam masyarakat Is­
lam, mereka adalah penentu pendapat umum masyarakat. Selain
itu perlu dicari formulasi peranan para birokrat dan pengusaha
kaya dalam masyarakat Muslim yang semakin lama semakin
canggih. Kegagalan menemukan rumusan yang baik dalam hal
ini, akan membuat masyarakat Muslim di mana-mana menjadi
korban kepentingan kelompok birokrat maupun pengusaha kaya
yang ada, sementara kelompok muslim itu tidak mengenal waris­
an tradisi yang ada, dalam bentuk penafsiran kembali ajaran-ajar­
an Islam sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Dengan sendi­
rinya penafsiran mereka hanya bertujuan mencapai kebutuhan
jangka pendek mereka sendiri akan sangat dominan.
Apa yang diperbuat mantan Presiden Soeharto dari Indone­
sia antara akhir 1989 hingga pertengahan 1999, dapat digunakan
sebagai contoh dalam hal ini. Soeharto, yang tidak memiliki pe­
ngetahuan mendalam akan sejarah Islam, menganggap penguat­
an institusional bagi kaum Muslimin di negaranya, sebagai cara
terbaik untuk memperoleh dukungan masyarakat Muslimin di
Indonesia bagi pemerintahannya, yang semula didukung oleh
ABRI/birokrasi/Golongaan Karya sebagai “partai pemerintah”.
Ia menambahkan unsur keempat untuk menopang pemerintah­
annya yang semakin melemah, dalam bentuk dukungan kongkrit
kepada kaum Muslim modernis, khususnya kepada Ikatan Cen­
dikiawan Muslim Indonesia (ICMI)6. Ia melupakan NU sebagai
6 Organisasi ini didirikan pada tanggal 7 Desember 1990, pada sebuah
simposium yang menghimpun sekitar lima ratus cendekiawan muslim Indone­
sia bertema “Membangun Masyarakat Indonesia Abad XXI” di Malang Jawa
Timur. Ketua Umum ICMI untuk pertama kalinya (1991-1995) adalah Prof. Dr.
Ing. B.J. Habibie.
g 386 h
Dapatkah Kita Hindarkan Perang Dunia Ke Tiga?
kelompok Muslim Sunni tradisional yang sibuk dengan mani­
festasi kultural Islam, dan melupakan kebutuhan institusional
golongan itu. Sebagai seorang Muslim dari lingkungan perwira
yang dididik secara Barat, Soeharto mengabaikan aspek-aspek
kultural dan memusatkan diri pada penguatan institusional kaum
Muslimin modernis itu. Sebagai akibat, ia terasing dari dua ke­
lompok masyarakat luas yang sangat berpengaruh: kaum Muslim
Sunni tradisional (yang diwakili NU) dan mereka yang terdidik
oleh “sistem Barat” dan tidak mementingkan gerakan-gerakan
Islam lagi, seperti kaum profesional, pengusaha, intelektual dan
mahasiswa. Akibat lainnya, Soeharto tidak kuat menghadapai
tekanan demokratisasi, apalagi ketika para politisi “mencuri”
isu demokratisiasi dan reformasi di Indonesia, maka Soeharto
tidak memiliki pilihan selain lengser. Ini menunjukkan, betapa
salahnya menganggap Soeharto sebagai wakil golongan Islam.
Dia hanyalah seorang pemimpin yang mencoba memanfaatkan
sekian banyak institusi keagamaan bagi kepentingan memeli­
hara kekuasaan, namun ia gagal dalam hal ini.
Demikianlah salah satu contoh dari “manipulasi” kekuatan
gerakan-gerakan Islam. Setelah “manipulasi” itu tidak lagi dini­
lai sebagai satu-satunya kebutuhan menjaga kepentingan bangsa
—sebagaimana dirasakan para ulama di Indonesia—, maka upa­
ya menegakkan demokrasi dan memperluas otonomi daerah di
negeri itu, dianggap sebagai “memenuhi kebutuhan kaum Mus­
limin” di negeri itu. Inilah yang membuat mengapa PKB (Par­
tai Kebangkitan Bangsa) memiliki prospek sangat cerah sebagai
pemenang mayoritas tunggal dalam pemilu Indonesia tahun de­
pan. Ini tampak jelas bagi orang yang mengikuti dan mengamati
komunikasi langsung antara PKB dan seluruh masyarakat bang­
sa Indonesia. Kalangan Kristen, kelompok-kelompok minoritas
etnis (seperti kaum Tionghoa) yang mencapai 15% seluruh bang­
sa, kaum profesional-intelektual-mahasiswa mendukung partai
itu, karena melalui dukungan itu mereka mengharapkan bentuk-
bentuk demokratisasi akan terwujud di negeri khatulistiwa ini.
Dengan melakukan fungsionalisasi Islam, disamping mempelo­
pori proses demokratisasi, PKB berhasil menetralisir dampak-
dampak negatif di dalam negeri dari terorisme kaum Muslimin
radikal.
Hasil dari upaya ini tidak akan lama lagi, jika negeri ini men­
jalankan dua hal. Pertama, haruslah dikembangkan pendapat
g 387 h
Islam, PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
yang mencoba melakukan identifikasi upaya-upaya redefinisi
fungsi-fungsi Islam dalam kehidupan masyarakat, dengan ber­
bagai tindakan demokratisasi. Dan kedua, adalah penegakkan
demokrasi di negeri berpenduduk puluhan juta manusia yang
menginginkan kehidupan demokratis bagi bangsa tersebut, yang
berintikan penegakan kedaulatan hukum.
eg
Dari uraian-uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan, untuk
memerangi terorisme yang dilakukan oleh golongan-golongan
Muslimin radikal di Indonesia, dengan ujung peledakan bom di
Bali, diperlukan langkah-langkah berikut.
Pertama, kemampuan membedakan secara tajam antara
kelompok kultural dan kelompok institusional, di antara berba­
gai kelompok-kelompok kaum Muslimin di negeri itu. Kedua,
dilakukan pengenalan mendalam dan penyebaran konsep-kon­
sep memajukan warga masyarakat Muslim di negeri itu, dari
kemiskinan yang masih melatarbelakangi prosentasi sangat be­
sar dari penduduk secara keseluruhan. Ketiga, mengoptimalkan
kembali kemampuan bangsa Indonesia menekan pertumbuhan
penduduk, -hingga pertengahan 1995 pertumbuhan penduduk
hanya 1,6% tiap tahun, berarti penambahan penduduk seki­
tar 3,5 juta jiwa, tapi sejak beberapa tahun terakhir ini kembali
menjadi 3,5%-. Pemerintah yang sekarang ini berkuasa, tidak
mampu menekan kenaikan absolut jumlah warga negara yang
justru dirugikan oleh program-program pembangunan yang ti­
dak memiliki wawasan kependudukan. Keempat, sikap arogan
mereka yang merasa “berjuang secara fisik untuk Islam”, harus­
lah diatasi paling tidak oleh pemerintah. Tindakan menghukum
mereka itu haruslah diusahakan, karena sebenarnya bertujuan
menghilangkan sikap arogan yang selalu merasa benar dan me­
nganggap pihak-pihak lain salah. Karenannya tindakan kepala
team Polri yang menangkap mereka yang disangka melakukan
terorisme dengan meledakkan bom di Bali (Imam Samudra,
Amrozy dan sejumlah temannya yang lain) dengan memasukkan
I Made Pastika dan Edy Darnadi ke dalam team tersebut, jelas
merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberlakukan
keinginan menghukum itu.
Terserah kepada bukti-bukti legal yang diperoleh, memiliki
g 388 h
Dapatkah Kita Hindarkan Perang Dunia Ke Tiga?
kekuatan untuk itu atau tidak, namun jelas itu merupakan lang­
kah pertama untuk menindak terorisme yang berbaju agama. Di
sini berlaku apa yang dikatakan oleh mantan Ketua Mahkamah
Agung Mesir, Al-Asymawi, bahwa selama tiap tindakan hukum
di bidang pidana memiliki unsur hukuman dan cegahan (punish­
ment and deterrence), selama itu pula ia dapat disamakan de­
ngan hukum pidana kanonik yang terdapat dalam hukum Islam
(fiqh). Dengan demikian, salah satu keberatan para teroris yang
diadili itu, melalui para pengacara mereka, bahwa mereka tidak
dapat dikenakan tindakan legal berdasarkan “Hukum Barat”,
seperti hukum Pidana Indonesia saat ini yang dikodi­fkasikan
dalam KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana),
tertolak dengan sendirinya.
Di samping upaya hukum itu, diperlukan pengamatan ke­
tat dari pihak intelijen, guna menangkal upaya-upaya teroris­
tik, sebelum hal itu terjadi. Ini sangat diperlukan karena letak
geografis Indonesia yang sangat memudahkan langkah-langkah
mempersiapkan terorisme internasional di dalam negeri, de­
ngan bantuan keuangan dan latihan-latihan dari luar kawasan
Asia Tenggara. Jumlah pulau Indonesia sebanyak 17.000 buah,
dengan 4.000 buah diantaranya tanpa penghuni, adalah sesuatu
yang sangat mudah bagi gerakan-gerakan teroris internasional
untuk menciptakan kondisi matang bagi terorisme. Apa yang di­
lakukan gerakan Abu Sayyaf di Filipina Selatan, merupakan buk­
ti adanya watak internasionalistik dari tindakan-tindakan teror
yang dilakukan di kawasan Asia Tenggara. Jika gerakan tersebut
punya kaitan dengan MILF (Moro Islamic Liberation Front) atau
MNLF (Moro National Liberation Front), jelas adanya watak in­
ternasional dari gerakan tersebut merujuk kepada penanganan
lebih menyeluruh dari pihak internasional di bawah koordinasi
Pemerintah Filipina.
Kegagalan menciptakan mekanisme yang diperlukan un­
tuk menangani terorisme itu, akan membawa konsekuensi-kon­
sekuensinya sendiri, seperti perkembangan di Australia dan Je­
pang serta reaksi-reaksi balik dari “negeri-negeri sosialistik” di
kawasan pasifik selatan. Belum lagi kalau dilihat kemungkinan
bersambungnya gerakan tersebut dengan terorisme “bertopeng”
agama Islam yang berkembang secara domestik di Indonesia.
Tindakan-tindakan hukumlah yang akan membuktikan, apakah
yang terjadi di Indonesia juga merupakan sesuatu yang berwatak
g 389 h
Islam, PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
internasional. Memang ada oknum-oknum dari berbagai gerak­
an Islam di Indonesia yang tampak memiliki hubungan dengan
MILF dan MNLF di Filipina Selatan, tetapi masih terlalu dini un­
tuk melihatnya sebagai jaringan terorisme internasional.
eg
Hal kelima yang harus dilakukan, adalah memberikan infor­
masi yang benar tentang jalannya sejarah Islam kepada generasi
muda kaum Muslimin sendiri. Kepada mereka tidak jemu-jemu­
nya harus diberikan keterangan, bahwa dalam perkembangan­
nya, Islam mendasarkan diri kepada proses penafsiran kembali,
dan tidak merujuk kepada perlawanan keras (apalagi fisik) kepa­
da proses modernisasi. Sabda Nabi Muhammad Saw, umpama­
nya, “Sesungguhnya aku akan membanggakan kalian di muka
umat-umat lain pada hari kiamat”, seharusnya maksud sabda
itu bersifat kualitatif, bukannya kuantitatif seperti yang banyak
diartikan oleh mayoritas kaum Muslimin sekarang. Karenanya
tidak ada alasan untuk menolak gagasan keluarga berencana se­
lama tidak menghilangkan wewenang reproduktif yang ada di
tangan Tuhan atas umat manusia, dengan melaksanakan kontra­
sepsi yang tidak bertentangan dengan syari’ah.
Di samping itu diperlukan pula pengembangan pemikiran
kaum muda bangsa ini, dengan memaparkan bahwa kawasan
Timur Tengah tidak memiliki tradisi LSM yang kuat, sehingga
kritik-kritik terhadap pemerintahan mereka harus dilaksanakan
di bawah tanah, maka kritik-kritik terbuka itu diarahkan bu­
kan kepada pemerintah sendiri, melainkan kepada “cara hidup
Barat”. Inilah yang kemudian masuk ke dalam pola pemikiran
Samuel Huntington dengan teori perbenturan budayanya (Clash
of Civilization) yang terkenal itu. Huntington lupa bahwa tiap
tahun, puluhan kalau tidak ratusan ribu pemuda Muslim belajar
“teknologi Barat”, yang berarti juga terjadinya akomodasi buda­
ya antara Islam dan Barat.
Proses saling belajar seperti itu, jika tidak dijelaskan de­
ngan baik, justru akan membuat para pemuda Muslim cende­
rung menganggap Barat sebagai musuh, dan dengan demikian
membuat mereka menggunakan kekerasan melawan apa yang
mereka anggap sebagai “musuh” itu. Perbedaan persepsi dari
proses besar itu, justru digunakan oleh tokoh-tokoh Islam yang
g 390 h
Dapatkah Kita Hindarkan Perang Dunia Ke Tiga?
melihat “bahaya” dari perjumpaan akomodatif antara Islam dan
Barat itu. Apalagi, jika di dunia Barat sendiri lahir kelompok-ke­
lompok yang “benci” kepada peradaban Barat itu sendiri, seperti
Louis Farrakhan7 di Amerika Serikat.
Dalam hal ini, studi kawasan Islam (Islamic Area Studies)
sangat diperlukan, karena dengan demikian akan nampak per­
bedaan cara hidup kaum Muslimin dari sebuah kawasan ke ka­
wasan lain dengan jelas. Penulis pernah mengemukakan kepada
Universitas PBB di Tokyo dalam tahun-tahun 80-an, dunia Is­
lam sebaiknya dibagi menjadi enam buah studi kawasan: masya­
rakat-masyarakat Muslim di kawasan Afrika hitam, kawasan
Afrika utara dan dunia Arab, kawasan budaya Turki-Persia-Af­
ghan, kawasan Asia Selatan (Bangladesh, Nepal, Pakistan, India
dan Srilangka), kawasan Asia Tenggara dan kawasan minoritas
Muslim di negeri-negeri berteknologi maju. Sekarang ini kita
cenderung melakukan studi kawasan nasional, padahal yang
diperlukan adalah studi kawasan regional. Ini saja sudah menun­
jukkan betapa jauhnya jarak antara kerja intelijen dengan kerja
dunia akademik. Herankah kita jika lalu para politisi banyak me­
lakukan kesalahan dalam mengambil keputusan? Ini tentu ber­
imbas pada sikap bersama kita terhadap tindakan-tindakan para
teroris. h
7 Lahir dengan nama Louis Eugene Walcott pada 11 Mei 1933 di kawasan
Bronx, New York. Louis menjadi pemimpin the Nation of Islam sebuah komu­
nitas muslim terbesar di Amerika Serikat.
g 391 h
Haruskah ada Kesepakatan?
ewaktu penulis berkunjung ke Boston, kota pelajar di Ameri­
ka Serikat (AS), bulan September 2002, penulis diminta
S
memberikan ceramah bagi sejumlah mahasiswa asing di
Kennedy School of Government Universitas Harvard. Penulis di­
minta para mahasiswa tersebut melalui anak penulis Zannuba
Arifah Chafsoh1 yang belajar di situ untuk program setahun lama­
nya. Saat itu minggu sore hari, penulis diminta berbicara menge­
nai situasi global saat ini, bagaimana responsi gerakan-gerakan
dan negara-negara Muslim di dunia atas perkembangan terse­
but, dan apa akibatnya bagi Indonesia.
Sungguh sebuah tema yang besar —yang tentunya tidak
akan dapat dikemukakan hanya dalam waktu dua jam saja, dan
itupun termasuk dengan tanya jawabnya sekalian. Demikian pu­
la, melihat komposisi mahasiswanya yang datang dari berbagai
negara, kiranya tidak memungkinkan untuk mengupas satu-per­
satu tema di atas. Sebab, bagi mahasiswa-mahasiswa Amerika
Latin —misalnya, tentu tidak tahu persoalan Asia Tenggara. Dan
begitupun mahasiswa non-Muslim tentu juga tidak mengerti
masalah-masalah yang dihadapi kaum Muslimin. Karena itu,
1 Putri kedua Abdurrahman Wahid yang lahir di Jombang, Jawa Timur,
29 Oktober 1974 ini adalah Direktur Wahid Institute. Sebelum terjun di kan­
cah politik, sarjana Desain dan Komunikasi Visual dari Universitas Trisakti dan
Master dari Kennedy School of Government, Harvard University ini, pernah
menjadi koresponden koran terbitan Australia, The Sydney Morning Herald
dan The Age antara tahun 1997 dan 1999. Peraih penghargaan Australia’s Pre­
mier Journalistic Award - The Walkleys ini, sekarang dipercaya sebagai staf
khusus kepresidenan, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, dalam bidang
komunikasi politik.
g 392 h
Haruskah Ada Kesepakatan?
penulis harus memilih masalah paling utama yang sedang ak­
tual dibicarakan di mana-mana, yaitu rencana penyerangan dan
pem-boman AS atas Irak. Dari hal itulah baru dikemukakan hal-
hal mendasar yang menyangkut ketiga tema di atas.
Penulis beranggapan, penyerangan dan pemboman AS
atas Irak dapat dipastikan akan mencapai hasil yang diharapkan.
Mungkin, mengenai masalah produksi dan penyediaan bahan
bakar minyak bumi yang melimpah-ruah dapat diubah melalui
penyerangan tersebut, atau Saddam Husein digulingkan dari pe­
merintahannya. Tetapi bahwa Irak akan menjadi negara penurut
bagi AS, rasanya jauh dari kenyataan. Para pemimpin oposisi
Irak yang menentang Saddam Husein dan baru-baru ini berkum­
pul di Gedung Putih—setelah memegang tampuk pemerintahan
dukungan AS, belum tentu nantinya akan mengikuti kehendak
negara Paman Sam itu. Untuk dapat bertahan, mereka harus pan­
dai-pandai menampung perasaan rakyat Irak yang benci terha­
dap campur tangan asing, dalam hal ini adalah AS. Ini semua,
merupakan sebuah aspek saja yang harus diperhitungkan dalam
melihat permasalahan di atas.
eg
Sekali lagi, menjadi nyatalah bagi kita bahwa kekuatan saja
belum tentu dapat mengubah perasaan orang banyak. Ada residu
perasaan tidak senang, apabila kekuatan dan kekuasaan diguna­
kan secara berlebihan. Dalam jangka panjang, hanya kerugian
bagi semua pihak saja yang terjadi akibat pertimbangan-pertim­
bangan geopolitik yang digunakan AS saat ini. Karenanya, kita
harus berhati-hati dengan berbagai pertimbangan tersebut, apa­
lagi kalau tindakan yang diambil sangat dipengaruhi oleh emosi
para pengambil keputusan.
Tampaknya, Presiden AS George W. Bush Jr., merencana­
kan serangan dan pemboman atas Irak itu dengan pertimbang­
an mencari popularitas, karena ketidakmampuan memecahkan
krisis ekonomi AS yang sedang terjadi. Tetapi bahayanya, kalau
serangan dan pemboman besar-besaran itu tidak menghasilkan
sikap Irak untuk mengikuti kehendak AS -katakanlah di bidang
minyak bumi, ditambah dengan jumlah besar penduduk sipil
yang menjadi korban serta banyaknya serdadu AS yang gugur
atau menderita luka-luka di kawasan tersebut, bisa jadi pendapat
g 393 h
Islam, PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
umum di AS dapat berbalik menyalahkan presiden tersebut. Dan
kemungkinan untuk itu tampaknya cukup besar, karena Saddam
Husein menarik pasukan-pasukannya ke kawasan perkotaan,
yang berati akan jatuh lebih banyak korban, apalagi kalau ia ber­
hasil menggerakkan perlawanan gerilya kota terhadap serangan
AS.
Serangan dan pemboman itu akan menimbulkan kemarah­
an luar biasa bagi kaum Muslimin di seluruh dunia terhadap
Pemerintah AS sendiri. Karena ketidakberdayaan menghentikan
serangan dan pemboman itu, dengan sendirinya peradaban yang
melahirkannya yaitu peradaban Barat, ditolak sebagai mitra
peradaban Islam ke arah kemajuan. Dengan demikian, keme­
lut psikologis yang menghinggapi diri kaum Muslimin di selu­
ruh dunia, akan semakin menjadi-jadi, minimal bagi para warga
gerakan-gerakan Islam. Sikap keras sebagian mereka, dengan
sendirinya semakin sulit untuk dilerai, dan perlawanan gila-gila­
an seperti bom bunuh diri di Israel-Palestina akan semakin ba­
nyak. Kalaupun tidak bertambah jumlahnya, reaksi psikologis
yang menghinggapi para warga gerakan-gerakan Islam itu akan
menjadi keras dan bertambah kompleks. Apalagi ditambah de­
ngan sikap Perdana Menteri Ariel Sharon2 dan Kepala Staf Ang­
katan Bersenjata Israel Jenderal Allon yang semakin keras ter­
hadap kaum pejuang Palestina, maka rasa tidak berdaya itu akan
berubah secara kualitatif dan kuantitatif menjadi kebencian se­
makin besar terhadap “peradaban Barat”.
eg
Bagi Indonesia, atau lebih tepatnya bagi gerakan-gerakan
Islam moderat di negeri ini, tantangan yang dihadapi juga akan se­
makin besar. Di tengah-tengah sikap moderat kebanyakan kaum
Muslimin di negeri ini, terdapat kelompok-kelompok “Muslim
garis keras” yang tentu saja akan merasakan tekanan-tekanan
psikologis yang dirasakan kaum Muslimin di seluruh dunia seba­
gai akibat dari serangan dan pemboman AS atas Irak itu. Rasa
2 Perdana Menteri Israel dari Partai Likud sejak 7 Maret 2001. Pada 21
November 2005, Sharon keluar dari Likud dan membentuk partai baru ber­
nama Kadima. Namun karena stroke yang mengakibatkan pendaharan otak,
Sharon harus digantikan wakil PM, Ehud Olmert pada 11 April 2006.
g 394 h
Haruskah Ada Kesepakatan?
tidak berdaya itu tentu akan membawa akibat-akibatnya sendiri
yang serius bagi keadaan umat manusia dewasa ini, yaitu mem­
buat lebih tipis keinginan mencari langkah-langkah akomodatif
antara peradaban Islam dan peradaban-peradaban lain.
Rasa tidak berdaya itu, tentu lebih terasa di kalangan kaum
muda dan kaum miskin perkotaan (urban poor), suatu hal yang
sama sekali tidak dilihat oleh Presiden George Bush Jr., yang
sudah dapat diperkirakan sebelumnya, dari kualitas pertimbang­
an-pertimbangan geopolitis yang digunakan olehnya. Di sinilah
sebenarnya terletak pangkal masalah yang dihadapi umat manu­
sia dewasa ini.
Di satu pihak, negara-negara yang berindustri maju, sering
disebut sebagai negara-negara makmur (affluent countries),
tidak penah menyadari parahnya keadaan di negara-negara
berkembang dan lebarnya kesenjangan antara kaum kaya dan
miskin di kawasan tersebut. Memang, meski peperangan terha­
dap terorisme internasional dan penegakan demokrasi telah dila­
kukan, tetapi AS bukanlah contoh yang baik tentang bagaimana
upaya menegakkan demokrasi dan menghilangkan kesenjangan
kaya-miskin serta pembelaan terhadap negara-negara berkem­
bang yang lemah. Bahkan, AS sendiri lebih sering dianggap seba­
gai pendukung para penguasa lalim di seluruh dunia. Kalau demi­
kian, berhakkah dia berbicara tentang moral dan etika? Padahal
perjuangan melawan terorisme internasional dan domestik, ha­
ruslah didasarkan pada acuan moral dan etika. Karena, banyak
yang mempertanyakan hak AS untuk memberantas terorisme
internasional, yang membunuh sangat banyak penduduk sipil
yang dibom dan diserang dengan sebuah keputusan yang bersi­
fat unilateral.
Dengan dasar etis dan moral yang masih dipertanyakan,
herankah kita jika banyak kaum muslimin lalu mempertanyakan
sendi-sendi peradaban yang tidak seimbang antara yang terjadi
dengan yang dibawakan AS sebagai negara adikuasa dan negara-
negara berteknologi maju? Karena tidak memiliki pengetahuan
agama yang cukup, herankah jika mereka melihat sikap moderat
mayoritas kaum muslimin, sebagai langkah menyerah bulat pada
peradaban sekuler yang melahirkan arogansi sikap itu? Sikap
Presiden Bush itu membebani kaum muslimin moderat dengan
tugas yang tidak ringan, yaitu mengatasi sikap utopis di kalangan
kaum “muslimin garis keras”. Adilkah yang demikian itu? h
g 395 h
Pertentangan Bukanlah Permusuhan
etika penulis memberikan ceramah di KSG (Kennedy
School of Government) bagi sejumlah orang mahasiswa
K
Universitas Harvard, akhir September 2002 ini, ada per­
tanyaan dari seorang mahasiswa pascasarjana asal Singapura:
mengapakah penulis memusuhi Singapura? Penulis menjawab,
bahwa ia memang menolak arogansi sementara para pemimpin
Singapura, yang sok tahu tentang perkembangan Islam di Tanah
Air kita. Bahkan dua orang pejabat tinggi Singapura menyatakan
bahwa “Muslim garis keras” akan memerintah Indonesia dalam
waktu 50 tahun lagi. Penulis menyatakan melalui jawaban tu­
lisan —ia menjawab melalui beberapa buah media massa Indone­
sia yang masih mau memuat pernyataannya, bahwa kita tidak
perlu mendengarkan pendapat kedua orang pemimpin Singapu­
ra tentang Islam di negeri ini, karena mereka tidak tahu apa-apa
tentang agama tersebut.
Jawaban penulis ini, menunjuk pada sebuah perkembang­
an penting di negeri kita. Karena sebelumnya, para pemimpin
kita di masa lampau menerima suapan dari sejumlah tokoh Singa­
pura, lalu mereka berada pada posisi bergantung pada ekonomi
Singapura. Karena itu, timbulah arogansi di kalangan sementara
tokoh negeri itu. Dari arogansi ini, lalu timbul sikap mementing­
kan pihak yang tidak penting, dan memberikan penilaian yang
terlalu tinggi terhadap mereka. Termasuk dalam sikap ini, pan­
dangan sangat merendahkan terhadap kaum Sunni tradisional
seperti yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama. Selain itu, kare­
na penulis tidak mau menggunakan kekerasan untuk memperta­
g 396 h
Pertentangan Bukanlah Permusuhan
hankan jabatan negara, sebagai presiden yang berfungsi menjadi
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sikap itu diang­
gap mereka sebagai kelemahan. Mereka tidak percaya, bahwa
demokrasi melalui pemilihan umum akan memberikan penilai­
annya sendiri. Apalagi karena memang para tokoh Singapura itu
tidak percaya pada demokrasi dan memperlakukannya secara
manipulatif.
Begitulah pandangan seorang tokoh Singapura yang diang­
gap sudah mendunia, padahal postulat-postulat yang diguna­
kannya hanya berasal dari kalangan elit belaka. Tokoh tersebut,
tidak pernah menyadari bahwa dunia baru sedang menggeliat,
bangun dari tidurnya selama berabad-abad. Dunia baru itu me­
ngembangkan postulat-postulat dan premis-premisnya sendiri,
yang harus ditangkap dengan jitu, agar tidak terjadi hal-hal yang
merugikan semua pihak. Termasuk di dalamnya, kaum Musli­
min moderat yang sanggup mempertahankan keyakinan agama
mereka, sambil menyerap hal-hal baik dari kemajuan pengeta­
huan dan teknologi modern.
Jelaslah dari uraian di atas, penulis tetap menganggap pen­
ting kemajuan pengetahuan dan teknologi Singapura, namun
penulis tetap beranggapan bahwa Singapura juga memiliki keter­
batasannya sendiri. Ini berarti, sikap arogan dari sejumlah tokoh
mereka terhadap Indonesia dan Islam harus dihilangkan, jika di­
inginkan tetap ada hubungan baik antara kedua negara. Penulis
sendiri sangat menghargai kemampuan bangsa Singapura untuk
maju dengan cepat, walaupun terkadang dicapai atas kerugian
bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Jadi harus dicari bagaimana
mempertahankan kemajuan yang dicapai, sambil menghargai
dengan sungguh-sungguh upaya bangsa-bangsa sekitar untuk
maju dengan cara mereka sendiri.
Sikap memandang rendah bangsa dan negara lain —betapa
canggihnya sekalipun ia dibungkus—, tetap akan tampak dalam
jangka panjang. Inilah yang membuat orang-orang seperti penu­
lis berbeda pandangan dari tokoh-tokoh arogan Singapura itu.
Walaupun penulis berbeda pandangan dari tokoh-tokoh tersebut,
namun ia tidak memusuhi bangsa Singapura. Sebagai penganut
paham non-hegemonik hubungan internasional, penulis sangat
menghargai bangsa Singapura. Tetapi ini tidak berarti penulis
menganggap Singapura patut menjadi contoh bangsa dan negara
kita. Tentu saja persoalan-persoalan yang dihadapi negara-kota
g 397 h
Islam, PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
(city state) —yang sangat kecil seperti Singapura—, tidak sama
dengan masalah-masalah yang dihadapi negara-bangsa (nation
state) seperti Indonesia, yang memiliki lebih dari 200 juta pendu­
duk dan memiliki wilayah ribuan kilometer.
Dengan sendirinya, para pemimpin negara kita harus me­
miliki wawasan dan kebijakan (policy) sendiri, yang akan me­
lahirkan kebijaksanaan (wisdom) dalam menangani berbagai
masalah dalam menghadapi bermacam-macam sikap, termasuk
arogansi tokoh-tokoh negara lain sekecil Singapura itu.
Penulis teringat ungkapan CEO (Chief Excutive Officer),
pejabat ekskutif tertinggi General Motors, beberapa puluh ta­
hun yang lalu, yaitu Charlie “Engine” Wilson, bahwa apa yang
baik bagi perusahaan tersebut, juga baik bagi Amerika Serikat,
tidak berlaku dalam hubungan internasional antara Indonesia
dan Singapura. Jelaslah dengan demikian, apa yang baik bagi
Singapura, belum tentu baik bagi Indonesia. Sekarang saja, ke­
tika komplek serba ada seperti ITC di Mangga Dua sudah ber­
fungsi, Singapura sudah kewalahan menarik para pembeli kita.
Demikian juga, hotel-hotel mereka yang dahulu memanfaatkan
konsumen dari negara kita, sekarang juga dibuat pusing oleh su­
litnya menarik para pembeli bangsa kita.
Bangsa Singapura harus menyadari, pola hubungan berke­
tergantungan antara negara mereka dengan Indonesia-Ma­
laysia-Thailand-Brunei Darussalam, adalah pola hubungan ti­
dak normal, yang pada suatu ketika akan kontraproduktif dan
merugikan Singapura sendiri. Ini berarti, sikap arogan terhadap
bangsa-bangsa dan negara-negara sekitar, haruslah diakhiri.
Hubungan baru harus segera dibuat atas dasar saling penghor­
matan dan kesadaran masa depan bersama yang akan penuh rin­
tangan. Sekarang saja, tekanan kegiatan ekonomi ASEAN sudah
berpindah dari kawasan selatan ke kawasan utara persekutuan
tersebut. Proyek Delta Mekong yang melibatkan Thailand-Kam­
bodia-Vietnam-Laos dan Myanmar merupakan titik baru eko­
nomi regional, walaupun proyek jalan raya, pelayaran maupun
penerbangan BIMP-EAGA1 (Filipina-Brunei-Malaysia-Indone­
1 Brunei Darussalam Indonesia Malaysia the Philippines-East Asean
Growth Area (BIMP-EAGA) adalah kerjasama ekonomi untuk membangun
kawasan Brunei Darussalam, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya
(Indonesia), Sabah, Sarawak, Labuan (Malaysia), Mindanao dan Pahlawan,
Filipina (Filipina).
g 398 h
Pertentangan Bukanlah Permusuhan
sia dan kawasan pengembangan ASEAN Timur) masih tersen­
dat-sendat.
Kesadaran bersama ini mengambil bentuk bermacam-ma­
cam. Indonesia, umpamanya, lebih mementingkan pelabuhan
samudera. Sementara upaya mengatasi kebakaran hutan yang
mengganggu negara-negara tetangga, adalah antara lain dengan
mempertimbangkan usulan Ir. Erna Witoelar agar kelompok-
kelompok masyarakat memiliki dan mengelola daerah-daerah
pinggiran hutan, agar mereka turut bertanggungjawab dalam
memelihara kelebatan hutan, karena ditakutkan akan merembet
ke kawasan yang mereka miliki. Juga, kelestarian sumber-sum­
ber alam, seperti batu-bara, minyak bumi, gas alam serta barang
tambang lainnya, akan membawa perubahan besar-besaran da­
lam mengelola ekonomi di masa depan. Di sini yang dipenting­
kan adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup rakyat keba­
nyakan, agar mereka turut bertangungjawab atas kelestarian
sumber-sumber alam tersebut.
Ini semua berarti, Indonesia akan membuka diri terhadap
masuknya investasi asing. Kalau ini yang selalu diingat, hubungan
Indonesia dengan negara-negara tetangganya, atas dasar prinsip
saling menghormati, akan menjadi lancar dan mendorong sta­
bilitas kawasan. Dan, hal itu berarti harus ada penyeimbangan
kepentingan nasional masing-masing negara, di satu sisi dan ke­
pentingan bersama bagi kawasan yang memiliki kolektifitasnya
sendiri, di sisi lain. h
g 399 h
Indonesia-Muangthai: Sebuah
Kemungkinan Memperluas Kerjasama
eorang yang dekat dengan Perdana Menteri Thaksin Shi­
nawatra (dibaca, Cinawat) mengatakan pada penulis ten­
S
tang ketidakmengertian orang-orang Thai tentang tidak
terlaksananya dua buah masalah pokok yang telah disepakati an­
tara Muangthai dan Indonesia. Yang pernah dicapai antara Per­
dana Menteri Thaksin dengan penulis, dalam kapasitas sebagai
Presiden Republik Indonesia. Tanpa pelaksanaan kedua hal itu,
yang terjadi adalah keraguan dari pihak Muangthai, benarkah
orang Indonesia serius dalam melaksanakan hal-hal yang telah
disepakati? Jika dapat berjalan dengan lancar, maka sekaligus
akan merupakan terobosan.
Kedua hal itu adalah kesepakatan untuk memproses mi­
nyak mentah Indonesia di berbagai kilang minyak Muangthai,
tujuannya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada
kilang-kilang minyak Singapura. Tampaknya, para pejabat Per­
tamina tidak mau bersusah payah dalam hal ini, karena hanya
bersedia bersandar pada keinginan pemerintah Singapura saja.
Dalam pembicaraan itu penulis menyatakan bahwa mungkin pi­
hak pemilik kilang di Singapura telah memberikan sesuatu seba­
gai sogokan kepada para pejabat Indonesia.
Hal kedua adalah menciptakan keseimbangan perdagang­
an (balance trade account) dalam perdagangan antara Indone­
sia-Muangthai. Dasar dari pemikiran itu, adalah apa yang diala­
mi oleh negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II. Waktu itu,
g 400 h
Indonesia-Muangthai: Sebuah Kemungkinan
negara-negara Eropa tidak memiliki jumlah uang yang besar, se­
hingga mereka tidak menggunakan uang sama sekali dalam per­
dagangan antar negara di Benua Eropa. Jika hampir tutup buku,
mereka cukup membandingkan neraca pembayaran antara dua
negara. Dari situ akan tampak, berapa tanggungan sebuah nega­
ra pada negara yang lain sebagai hasil penyeimbangan. Hanya
jumlah berlebih itulah yang harus dibayar dalam valuta asing
oleh sebuah negara dalam sistem penyeimbangan itu. Hal ini di­
lakukan, oleh negara-negara yang kekurangan valuta asing.
eg
Bagi negara-negara berkembang, yang selalu kekurangan
devisa, sebaiknya menerapkan cara ini di antara mereka. Dengan
demikian, keseimbangan neraca perdagangan dapat dipelihara,
tanpa menghilangkan kewajiban menyelesaikan jumlah-jumlah
selisih antara mereka dalam neraca pembayaran. Hanya dengan
cara inilah dapat dilakukan kerjasama untuk melawan kekuasaan
negara-negara maju, seperti Amerika Serikat. Namun, keinginan
mulia Muangthai justru tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah
Indonesia sekarang, yang sedang mengalami krisis multidimen­
sional. Ini adalah hal yang sangat mengherankan Muangthai
sendiri.
Penulis menyatakan, tidak usah heran dengan sikap terse­
but. Karena Indonesia sangat tergantung kepada mitranya dari
negara-negara berteknologi maju, dan kurang memperhatikan
sesama negara melarat. Ini tentu disebabkan oleh kecenderungan
para penguasa negara untuk mencari keuntungan bagi diri sendi­
ri, baru setelah itu memikirkan kepentingan negara. Mentalitas
inilah yang diketahui para pengusaha negara-negara berteknolo­
gi maju, hingga upeti tertentu dapat dibayarkan untuk kepenting­
an kalangan pejabat di negeri ini.
Keheranan teman-teman di Muangthai itu segera terjawab
karena sebab-sebab tadi. Nyata benar, sikap para penyelengga­
ra pemerintahan, dapat menimbulkan dampak-dampak negatif
bagi pertumbuhan ekonomi negeri ini. Karenanya, patutlah per­
timbangan Paul Krugman, seorang maha guru ekonomi dari MIT
(Massachusset Institute of Technology) bahwa selama birokrasi
pemerintah di Indonesia berjumlah terlalu besar dan belum ber­
sih betul dari korupsi, selama itu pula jangan diharapkan untuk
g 401 h
Islam, PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
bisa sukses ketika keluar dari IMF (International Monetary
Fund). Selama kebersihan birokrasi pemerintah tidak diperhati­
kan, maka jangan diharapkan akan tumbuh sikap yang meman­
dang perlu memelihara kepentingan orang banyak.
eg
Jelas dari uraian di atas, hubungan sehat dalam perdagang­
an antar negara sangat tergantung pada kesehatan birokrasinya.
Sikap inilah yang tidak pernah mendapatkan perhatian serius
kita dalam peyelenggaraan kemitraan dengan sesama negara ber­
kembang, baik dalam lingkungan ASEAN maupun di luarnya.
Karena itu, kita tidak perlu heran dengan pertanyaan orang-
orang Muangthai yang menanyakan keseriusan untuk bermitra
antara sesama Negara ASEAN, maupun antara sesama negara
berkembang. Dan jangan heran dengan keluhan para pengamat
luar dan dalam negeri, karena sebenarnya kita juga tahu akibat
yang ditimbulkan penyelenggara pemerintahan, bersumber dari
pemahaman mereka atas situasi yang dipengaruhi oleh kepen­
tingan pribadi masing-masing.
Dengan menelaah apa yang terjadi dalam proses pengam­
bilan keputusan tadi, tentu saja keinginan penulis untuk mewu­
judkan sebuah prinsip bekerjasama antara sesama negara ber­
kembang seringkali diabaikan, seperti halnya bagaimana kita
menyambut sebuah investasi yang akan menguntungkan dae­
rah. Keinginan penulis untuk mewujudkan segala sesuatu yang
produktif, antara para pejabat Muangthai dengan pejabat Indo­
nesia ternyata masih harus ditunda lagi, hingga entah kapan ter­
wujudnya. Jadi tidak heranlah jika kepentingan negara-negara
berteknologi maju lebih diutamakan oleh para penyelenggara
pemerintahan kita saat ini. h
g 402 h
Pembentukan Sebuah Forum
di Bangkok
ada pertengahan Juni 2002, penulis pergi ke Bangkok,
Thailand. Di kota tersebut, penulis menghadiri pembentuk­
P
an sebuah lembaga pertimbangan bagi Perserikatan Bang­
sa-Bangsa (PBB), bernama World Council for Religious Leaders
(Dewan Dunia Pemimpin-pemimpin Agama). Dalam anggaran
dasar lembaga pertimbangan itu, dikemukakan bahwa lembaga
itu mengacu kepada perdamaian dunia tanpa kekerasan, dan
harus berbicara mengenai cara-cara mencapai perjuangan perda­
maian dunia sebagai kenyataan yang paling diperlukan di dunia
ini. Lembaga ini adalah hasil dari Konferensi Dunia untuk Aga­
ma dan Perdamaian (World Conference on Religion and Peace-
WCRP)1, yang dibuka oleh Presiden Amerika Serikat (AS) saat
itu, Bill Clinton, tahun 2001. Penulis sendiri dan Presiden Khata­
mi dari Iran, ketika itu, tidak dapat datang karena kesibukan ma­
sing-masing di dalam negeri. Namun, ia diwakili oleh Ayatullah
Taskhiri dan Diwan al-Taqrib Baina al-Madzâhib (Dewan Pen­
dekatan Antar Sekte). Dihadiri oleh para agamawan dari berba­
gai agama, pembentukan lembaga tersebut merupakan sebuah
kejadian penting, karena para agamawan itu mewakili para aga­
mawan se-dunia untuk memberikan pertimbangan bagi Perseri­
katan Bangsa-Bangsa (PBB).
Walaupun fungsi badan ini hanyalah memberikan pertim­
bangan belaka, yang dapat dipakai atau dibuang oleh organisasi
tingkat dunia itu, namun pertimbangan yang diberikan memiliki
bobot tersendiri. Karenanya, lembaga baru ini tidak dapat begitu
1 Lembaga yang beranggotakan tokoh-tokoh agama internasional ini
bermarkas di New York, Amerika Serikat. Lembaga ini membangun dialog an­
tar agama menuju perdamaian. Abdurrahman Wahid pernah terpilih sebagai
Presiden WCRP tahun 1994-1998.
g 403 h
Islam, PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
saja diabaikan, sebab ia merupakan langkah baru untuk memper­
kuat badan tingkat dunia seperti PBB.
eg
Dalam pidato pembukaan, penulis mengemukakan tiga hal
yang harus menjadi kerangka lembaga baru tersebut. Pertama,
harus disadari bahwa pertimbangan yang diberikan akan me­
miliki spiritualitasnya sendiri, di tengah-tengah orientasi PBB
sendiri yang bersandarkan filsafat materialisme dalam segenap
teori pembangunan yang sekuler yang jauh dari ukuran-ukuran
keagamaan. Kedua, pertimbangan yang diberikan memiliki latar
belakang dinamika masing-masing agama yang penuh dengan
perubahan, yang berarti ia adalah hasil dan sebuah proses yang
belum selesai. Ketiga, proses yang menghasilkan pertimbangan-
pertimbangan itu harus dilihat dari sudut pandang dialog antar
agama, bukannya konfrontasi antara agama dan materialisme.
Mengenai hal pertama, sudah jelas bahwa acuan materia­
listik sekarang merupakan bahan pertimbangan satu-satunya
bagi organisasi tingkat dunia tersebut. Dasar-dasar pertimbang­
an geopolitik yang benar-benar materialistik dalam orientasi,
merupakan satu-satunya nafas dalam mengambil keputusan.
Ini tejadi, karena lembaga tertinggi dunia itu meneruskan pro­
ses pengambilan keputusan-keputusan yang hampir seluruhnya
didasarkan pada pemikiran materialistik masing-masing negara.
Akibatnya, terjadilah perbenturan kepentingan, antara negara-
negara besar yang menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.
Dalam lingkup pikiran materialistik yang dominan, pertim­
bangan-pertimbangan spiritual yang dibawakan oleh berbagai
agama tentu dirasa tidak diperlukan bagi PBB. Tetapi, kemacet­
an-kemacetan dalam pengambilan keputusan yang diakibatkan
oleh sederetan pertentangan yang ada kini, membuat setiap per­
timbangan keagamaan menjadi kebutuhan tersendiri yang dapat
membawa pemecahan, melalui pendekatan spiritual yang holis­
tik. Di sinilah nantinya akan terasa adanya keperluan memben­
tuk dewan baru itu.
eg
Pertimbangan-pertimbangan spiritual itu hanya pencermi­
g 404 h
Pembentukan Sebuah Forum Di Bangkok
nan belaka dan dinamika yang terjadi di masing-masing agama.
Aspek-aspek tradisionalisme dan pembaharuan dalam masing-
masing agama terjadi dalam skala yang sangat luas, dan meru­
pakan proses yang memberikan bekas mendalam atas perilaku
perorangan maupun kelompok dalam masing-masing agama. Ini
berarti, lembaga baru itu harus memperhitungkan aspek-aspek
tradisional yang dipelihara dan langkah-langkah pembaharuan
yang diambil oleh tiap agama. Dari pengalaman tersebut baru
dapat diperoleh pertimbangan yang matang untuk dibawa kepa­
da lembaga tertinggi dunia tersebut. Hanya dengan cara inilah,
sebuah pertimbangan akan memiliki kematangan spiritual yang
diperlukan, guna menghadapi dasar-dasar materialistik dari
keputusan yang diambil oleh masing-masing negara.
Sedangkan aspek ketiga yang dikemukakan penulis, yaitu
watak saling melengkapi dan tidak konfrontatif antara berbagai
peradaban dunia, merupakan sebuah alasan yang diperlukan di
masa-masa yang akan datang. Hal itu telah melatarbelakangi
keputusan-keputusan bersama berbagai cabang dan anak ca­
bang dari lembaga tertinggi dunia itu. Forum UNESCO, Komi-
sariat Tinggi PBB untuk HAM, Konferensi Lingkungan Hidup di
Rio de Janeiro beberapa tahun lalu dan kegiatan-kegiatan seje­
nis, seluruh produk-produknya saling melengkapi dan bukannya
menggunakan pendekatan persaingan antar berbagai perada­
ban. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa PBB memiliki dua
jenis produk saat ini yang harus dipahami.
Kemacetan dalam pengambilan keputusan, baik kegagalan
dalam memutuskan maupun kegagalan dalam melaksanakan
keputusan, tampak jelas sekali akibat perbedaan kepentingan
negara-negara besar. Karenanya, dibutuhkan pelestarian dunia
dan isinya, berdasarkan pada sikap yang mengacu kepada kepen­
tingan bersama semua negara di masa depan. Dari sinilah PBB
dapat menyampaikan keputusan-keputusan yang membuatnya
menjadi badan tertinggi dunia yang diperlukan di masa depan,
dan bukannya lembaga yang terpaku pada kemacetan-kemacetan
di masa kini belaka. h
g 405 h
BAB I ISLAM DALAM DISKURSUS IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
Adakah Sistem Islami?
Memorandum
22-Jul-2002
Islam: Pengertian Sebuah Penafsiran
Tidak Terlacak
Islam: Pokok dan Rincian
Kedaulatan Rakyat
14-Feb-2003
Islam dan Deskripsinya
Tidak Terlacak
Islam dan Formalisme Ajarannya
Duta Masyarakat
8-Jul-2002
Islam: Pribadi dan Masyarakat
Duta Masyarakat
14-Feb-2003
Islam: Sebuah Ajaran Kemasyarakatan
Duta Masyarakat
24-Mei-2002
Islam: Agama Populer ataukah Elitis?
Kompas
2-Jun-2002
Islam: Apakah Bentuk Perlawanannya?
Kompas
16-Mei-2002
Islam: Ideologis ataukah Kultural? (1)
Kedaulatan Rakyat
4-Mar-2002
Islam: Ideologis ataukah Kultural? (2)
Kedaulatan Rakyat
5-Apr-2002
Islam: Ideologis ataukah Kultural? (3)
Kedaulatan Rakyat
7-Apr-2002
Islam: Ideologis ataukah Kultural? (4)
Kompas
4-Apr-2002
Islam: Ideologis ataukah kultural? (5)
Suara Pembaruan
Islam: Gerakan ataukah Kultur?
Tidak Terlacak
Islamku, Islam Anda, Islam Kita
Kedaulatan Rakyat
29-Apr-2003
Kaum Muslimin dan Cita-Cita
Kedaulatan Rakyat
29-Apr-2003
Islam dan Orientasi Bangsa
Kedaulatan Rakyat
18-Ags-2002
BAB II ISLAM NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
Negara Islam, Adakah Konsepnya?
Kompas
18-Apr-2002
Islam dan Perjuangan Negara Islam
Memorandum
22-Jun-2002
Negara Berideologi Satu Bukan Dua
Tidak Terlacak
Islam, Negara dan Rasa Keadilan
Duta Masyarakat
31-Jul-2002
Negara dan Kepemimpinan Dalam Islam
Kedaulatan Rakyat
21-Des-2002
NU dan Negara Islam (1)
Duta Masyarakat
1-Mar-2003
NU dan Negara Islam (2)
Duta Masyarakat
29-Mar-2003
Islam: Perjuangan Etis Ataukah Ideologis?
Kedaulatan Rakyat
30-Apr-2002
Yang Terbaik Ada di Tengah
Kedaulatan Rakyat
28-Feb-2002
BAB III ISLAM KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
Islam dan Hak Asasi Manusia
Duta Masyarakat
23-Mei-2002
Penafsiran Kembali Kebenaran Relatif
Kedaulatan Rakyat
7-Feb-2003
Islam dan Kepemimpinan Wanita
Suara Pembaruan
27-Mei-2002
Islam dan Dialog Antar Agama
Duta Masyarakat
26-Aug-2002
Umat Buddha dan Kesadaran Berbangsa
Pidato Hari Raya Nyepi
1-Mei-2003
Islam dan Idiosinkrasi Penguasa
Kedaulatan Rakyat
3-Mei-2002
Ulil Dengan Liberalismenya
Duta Masyarakat
28-Jan-2003
Haruskah Inul Diberangus?
Memorandum
10-Mei-2003
Inul, Rhoma dan Saya
Duta Masyarakat
15-Mei-2003
Aceh, Kekerasan dan Rasa Kebangsaan
Suara Pembaruan
13-Apr-2003
Ras dan Diskriminasi Di Negara Ini
Memorandum
15-Feb-2003
Keadilan dan Rekonsiliasi
Kompas
g 409 h
ISLAM KU ISLAM ANDA ISLAM KITA
14-Feb-2004
BAB IV ISLAM DAN EKONOMI KERAKYATAN
Islam dan Orientasi Ekonomi
Sinar Harapan
21-Feb-2003
Islam, Moralitas dan Ekonomi
Tidak Terlacak
Islam dan Keadilan Sosial
Memorandum
20-Mei-2003
Islam dan Masalah Kecukupan
Duta Masyarakat
23-Ags-2003
Islam dan Kesejahteraan Rakyat
Duta Masyarakat
1-Jun-2002
Islam: Antara Birokrasi dan Pasar Bebas
Kedaulatan Rakyat
19-Mei-2002
Islam dan Teori Pembangunan Nasional
Memorandum
30-Jun-2003
Islam dan Globalisasi Ekonomi
Tidak Terlacak
Syari’atisasi dan Bank Syari’ah
Memorandum
28-Nov-2003
Ekonomi Rakyat ataukah Ekonomi Islam?
Kedaulatan Rakyat
6-Jul-2003
Apakah Itu Ekonomi Rakyat?
Kata Pengantar Buku Hendi K
Ekonomi Ditata aari Orientasinya
Memorandum
3-Jan-2003
Benarkah Harus Ada Konsepnya?
Media Indonesia
5-Jan-2003
Kemiskinan, Kaum Muslimin dan Parpol
Media Indonesia
16-Jul-2002
Menyelesaikan Krisis Mengubah Keadaan
Kedaulatan Rakyat
20-Des-2002
BAB V ISLAM PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
Pendidikan Islam Harus Beragam
Kedaulatan Rakyat
21-Des-2002
Bersabar dan Memberi Maaf
Memorandum
20-Feb-2003
Berkuasa dan Harus Memimpin
Sinar Harapan
7-Nov-2002
Tata Krama dan ‘Ummatan Wahidatan
Majalah Tempo
5-Des-2002
Agama Di TV dan Dalam Kehidupan
Kedaulatan Rakyat
2-Apr-2002
Arabisasi, Samakah dengan Islamisasi?
Penyesuaian ataukah Pembaharuan Terbatas? Suara Pembaruan
16-Des-2002
Pentingnya Sebuah Arti
Memorandum
22-Feb-2002
Sistem Budaya Daerah Kita dan Modernisasi
Suara Pembaruan
Tidak Terlacak
“Tombo Ati” Berbentuk Jazz?
Kedaulatan Rakyat
6-Jun-2003
Dicari: Keunggulan Budaya
Duta Masyarakat
5-Jul-2003
Keraton dan Perjalanan Budayanya
Kedaulatan Rakyat
1-Jan-2003
Akan Jadi Apakah Para Raja?
Suara Pembaruan
Tidak Terlacak
Islam dan Marshall McLuhan Di Surabaya
Memorandum
13-Jun-2002
Diperlukan Spiritualitas Baru
Memorandum
4-Apr-2002
Doktrin dan Tembang
Sinar Harapan
Tidak Terlacak
BAB VI ISLAM TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
Terorisme Harus Dilawan
Tidak Terlacak
Terorisme di Negeri Kita
Memorandum
12-Okt-2002
Bersumber dari Pendangkalan
Duta Masyarakat
8-Feb-2003
NU dan Terorisme Berkedok Islam
Duta Masyarakat
12-Apr-2003
Bom Di Bali dan Islam
Memorandum
Tidak Terlacak
Benarkah Mereka Terlibat Terorisme?
Kedaulatan Rakyat
27-Okt-2002
Benarkah Ba’asyir Teroris?
Duta Masyarakat
Sikap Yang Benar Dalam Kasus Bali
Duta Masyarakat
Tidak Terlacak
Kepala Sama Berbulu, Pendapat Berlain-lain Duta Masyarakat
12-Nov-2002
g 410 h
LAMPIRAN
Tak Cukup Dengan Penamaan
Tidak Terlacak
Memandang Masalah Dengan Jernih
Tidak Terlacak
Kekurangan Informasi
Memorandum
Tidak Terlacak
Gandhi, Islam dan Kekerasan
Kedaulatan Rakyat
1-Nov-2002
Berbeda Tetapi Tidak Bertentangan
Tidak Terlacak
22-Nov-2002
BAB VII ISLAM PERDAMAIAN DAN MASALAH INTERNASIONAL
Kita dan Perdamaian
Kedaulatan Rakyat
23-Mei-2003
Perdamaian Belum Terwujud di Timur Tengah Memorandum
8-Mar-2003
Dicari Perdamaian Perang yang Didapat
Suara Pembaruan
Tidak Terlacak
Kita dan Pemboman atas Irak
Memorandum
10-Nov-2002
Saddam Hussein dan Kita
Kedaulatan Rakyat
4-Apr-2003
Adakah Perdamaian di Irak?
Memorandum
20-Apr-2003
Dapatkah Kita Hindarkan Perang Dunia Ke Tiga? The Jakarta Post
14-Apr-2003
Haruskah ada Kesepakatan?
Memorandum
Tidak Terlacak
Pertentangan Bukanlah Permusuhan
Tidak Terlacak
Indonesia-Muangthai:Sebuah Kemungkinan
Memperluas Kerjasama
Sinar Harapan
17-Jun-2002
Pembentukan Sebuah Forum di Bangkok
Memorandum
Tidak Terlacak
Lampiran
g 411 h
"Pembelaan" itulah kata kunci dalam kumpulan esai-esai tu-
lisan Abdurrahman Wahid kali ini. Bisa dikatakan, esai-esai ini
berangkat dari perspektif korban, dalam hampir semua kasus
yang dibahas. Wahid tidak pandang bulu, tidak membedakan
agama, keyakinan, etnis, warna kulit, posisi sosial apapun
untuk melakukannya. Bahkan, Wahid tidak ragu untuk me-
ngorbankan image sendiri-sesuatu yang seringkali menjadi
barang mahal bagi mereka yang merasa sebagai politisi ter-
kemuka, untuk membela korban yang perlu dibela.
Maka orang sering terkecoh bahwa seolah Wahid sedang
mencari muka ketika harus mengorbankan dirinya sendiri.
Munculnya tuduhan sebagai ketua ketoprak, klenik, neo-PKI,
dibaptis masuk Kristen, kafir, murtad, agen zionis Yahudi dan
sebagainya, tidak menjadi beban bagi dirinya ketika harus
membela korban.
Dalam esai-esainya ini, Wahid melakukan pembelaan mulai
dari Inul Daratista yang dikeroyok oleh para seniman terke-
muka di Jakarta dengan alasan agama, Ulil Abshar Abdalla ak-
tivis Islam Liberal yang divonis hukuman mati juga dengan
alasan agama Islam oleh para ulama terkemuka, sampai anca-
man untuk menutup pesantren AI-Mukmin di Ngruki, Solo
oleh polisi, meskipun is tetap mengkritik pandangan Abu
Bakar Ba'asyir dan pengikutnya.
the WAHID institute adalah lembaga nirlaba yang bekerja untuk kemanusiaan dan perda-
maian melalui nilai-nilai Islam. Institute memfasilitasi dan mendorong terbangunnya Islam
yang toleran dan progresif terhadap masalah-masalah sosial keagamaan.Institute bekerja di
bidang pendidikan, penguatan masyarakat sipil, serta usaha-usaha dialog dan perdamaian.
Institute terbuka untuk bekerja sama dengan semua pihak dengan mengabaikan perbedaan
agama, keyakinan, etnis, kelompok social dan warna kulit
www.wahidinstitute.org
info@wahidinstitute.org
ISBN 979-98737-0-3