Islam: Pengertian Sebuah Penafsiran
Dari pengertian yang sangat sederhana ini, kita sudah
dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak dapat sebuah
negara disebut sebagai negara Islam, tanpa harus memperkosa
hal-hal yang menjadi kewajiban negara secara wajar. Jadi, dalam
masalah azab dan pahala pun kita langsung terkait dengan per­
tanyaan adakah negara agama atau tidak? Jawaban yang salah
akan berakibat pada konsep yang salah pula dalam hubungan
antara agama dan negara. Hal inilah yang memerlukan pere­
nungan mendalam dari kita dalam menanggapi pendapat bahwa
diperlukan sebuah negara Islam, kalau memang diinginkan ber­
diri negara teokratis itu, bagi bangsa kita yang majemuk.
eg
Memang benar, diperlukan pemikiran yang mendalam
tentang konsepsi yang jelas dalam hubungan antara negara dan
agama, jika diinginkan keselamatan kita sebagai bangsa yang
majemuk terpelihara di kawasan ini. Kalau belum apa-apa kita
sudah menyuarakan adanya negara Islam, tanpa adanya kon­
sepsi yang jelas tentang hal itu sendiri, berarti telah dilakukan
sebuah perbuatan yang gegabah dan sembrono. Bukankah sikap
demikian justru harus dijauhi oleh kaum muslimin dalam men­
cari hubungan antara agama dan negara? Apalagi jika ditemukan
motif-motif lain dalam mendirikan sebuah negara agama, seper­
ti adanya keinginan untuk berkuasa sendiri bagi partai-partai
politik Islam, yang melihat bentuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) sebagai “kekalahan” dalam pertarungan poli­
tik di tingkat nasional.
Dengan demikian gagasaan federalisme, yang menganggap
gagasan NKRI bertentangan dengan keinginan berbagai propinsi
untuk lebih independen dari pemerintah pusat, dapat dinilai
sebagai aspirasi-aspirasi separatis. Sebenarnya propinsi hanya
menghendaki pengambilan keputusan tentang penerimaan dan
pengeluaran uang harus lebih banyak dilakukan di daerah dari
pada di pusat. Jadi dengan demikian, yang diingini adalah fungsi
federal dari pemerintahan, bukannya separatisme Indonesia un­
tuk menjadi 7 (tujuh) negara atau republik federatif. Kalau ada
orang-orang yang menghendaki Indonesia dalam bentuk federa­
tif menjadi tujuh republik, maka pendapat itu adalah merupakan
suara minoritas yang sangat kecil, yang tidak perlu mendapatkan
g 9 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
perhatian besar.
Cara yang terbaik untuk mengetahui benar tidaknya bahwa
yang menghendaki bentuk RI sebagai republik federatif, -yang
bertentangan dengan gagasan Negara Kesatuan Republik Indo­
nesia (NKRI), adalah suara minoritas yang demikian kecil, dapat
diketahui melalui pemilihan umum. Dan jika hal itu dilakukan
dengan pengawasan internasional, maka akan menghasilkan
mayoritas suara bagi partai-partai politik yang hanya mengingin­
kan perampingan kekuasaan pemerintah pusat, dalam hal penun­
jukkan kepala daerah oleh DPRD setempat maupun penetapan
anggaran penerimaan dan belanja yang berpusat pada daerah,
dan bukannya pada pemerintah pusat.
eg
Karena ketidakmampuan memahami hal ini, maka para
eksponen konsep negara federal sebenarnya harus menjelaskan
bahwa gagasan mereka tidak berarti menjadikan RI terkeping-
keping menjadi sekian negara yang masing-masing berdaulat.
Bahkan negara unitaris seperti Jepang dan Perancis-pun mem­
berikan kedaulatan penuh kepada propinsi/negara bagian untuk
melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menetapkan Ang­
garan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Bah­
kan kepolisiannya pun ditetapkan dan diatur oleh pemerintah
daerah setempat. Jadi, independensi daerah dari pusat tidaklah
berarti hilangnya kesatuan negara —yang berarti, watak negara
kesatuan dapat saja menampung aspirasi-aspirasi federal. Sing­
katnya, negara federal bukanlah negara federatif.
Langkanya penjelasan seperti ini telah menerbitkan ke­
salahpahaman sangat besar antara partai-partai politik yang
mempertahankan NKRI dan menentang negara federal di satu
pihak, dan eksponen gagasan negara federal yang mencurigai
NKRI. Kedua-duanya memiliki baik legitimasi maupun kepen­
tingan masing-masing tentang konsep negara yang dikehendaki.
Sangatlah tragis untuk melihat kecurigaan yang satu terhadap
yang lain dalam hal ini, dan lebih-lebih untuk menyifati gagasan
NKRI sebagai gagasan nasionalistik, dan gagasan negara federal
sebagai sebuah pandangan Islam. Jadi, satu sama lain saling me­
nyalahkan, padahal kedua-duanya saling menyepakati perlunya
sebuah negara yang satu, dengan watak federal dalam artian in­
g 10 h
Islam: Pengertian Sebuah Penafsiran
dependensi seperti yang dimaksudkan diatas.
Dari sinilah kita menjadi tahu, bangsa kita telah kekehilang­
an komunikasi dan sosialisasi me­ngenai kedua hal di atas. Kita
lalu curiga antara satu terhadap yang lain. Kecurigaan itu telah
menjadikan kehidupan politik kita sebagai bangsa menjadi sa­
ngat labil. Tidak stabilnya sistem politik itu menjadi penyebab
dari krisis multi-dimensional yang kita alami sekarang ini. Jadi,
bukankah ketidakmampuan komunikasi dan sosialisasi politik
tersebut dapat dinilai sebagai azab dari Allah bagi bangsa kita?
h
g 11 h
Islam:
Pokok dan Rincian
ara penganjur “negara Islam” selalu menggunakan dua
firman Allah Swt dalam kitab suci al-Qur’ân sebagai lan­
P
dasan bagi pemikiran mereka. Di satu pihak, mereka se­
lalu mengemukakan bahwa kitab suci tersebut menyatakan;
“Masukilah Islam/kedamaian secara keseluruhan (udkhulû fî al-
silmi kâffah)” (QS. al-Baqarah [2]: 208), yang jelas-jelas harus
ditafsirkan dengan mengambil Islam tidaklah boleh sepotong-
potong belaka. Padahal, Islam juga menolak atas sikap meng­
khususkan sekelompok manusia dari kelompok-kelompok lain.
Dalam hal ini, mereka dapat dinyatakan “terkena” firman Tuhan
dalam kitab suci tersebut; “Tiap kelompok sangat bangga dengan
apa yang dimilikinya (kullu hizbin bimâ ladaihim farihûn)” (QS
al-Mu’minûn [23]:53) dengan mementingkan “milik sendiri” itu,
mereka melupakan firman lain: “Dan tiadalah Ku-utus Engkau
Ya Muhammad, kecuali sebagai pembawa persaudaraan bagi
umat manusia (wa mâ arsalnâka illâ rahmatan lî al-‘âlamîn)”
(QS al-Anbiyâ [21]:107). Ini adalah prinsip yang mulia, namun
sedikit sekali yang diperhatikan kaum muslimin.
Firman Tuhan berikut juga sering dijadikan landasan bagi
gagasan negara Islam; “Hari ini telah Ku-sempurnakan bagi ka­
lian agama kalian, Ku-tuntaskan bagi kalian pemberian nikmat-
Ku dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama (al yauma
akmaltu lakum dînakum wa atmamtu ‘alaikum ni’matî wa ra­
dhîtu lakum al-Islâma dîinan)” (QS al-Maidah [5]:3) Firman Tu­
han itu diandaikan menunjuk Islam sebagai sebuah sistem hidup
yang sempurna yang hanya dapat terwujud dalam sebuah sistem
kenegaraan yang “berbau agama”. Diandaikan, tanpa negara, Is­
g 12 h
Islam: Pokok dan Rincian
lam tidak dapat diwujudkan dengan sempurna. Sebuah andaian
yang justru harus kita bicarakan secara tuntas dalam tulisan ini.
Kalau hal ini tidak kita lakukan, maka dasar bagi sebuah negara
Islam akan goyah selamanya dan gagasan bernegara seperti itu
akan kehilangan kredibilitas.
Dengan demikian, permasalahannya menjadi jelas bagi
kita semua. Benarkah asumsi dasar, bahwa Islam adalah sebuah
sistem hidup yang sempurna, dan harus diwujudkan dalam se­
buah bentuk kenegaraan tertentu? Jika jawabannya positif, kita
harus mendirikan negara Islam sebagai “perintah agama” yang
tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pengingkaran terhadap perin­
tah semacam itu, berarti pembangkangan yang harus dihukum
dan ditindak. Sedangkan kelalaian untuk melaksanakannya
merupakan pengingkaran terhadap kewajiban agama. Ini adalah
konsekuensi logis yang harus ditanggung oleh kaum muslimin,
di manapun mereka berada. Ini termasuk dalam perintah “dan
berjihadlah kalian dengan harta benda kalian dan diri/jiwa ka­
lian (wa jâhidû bi amwâlikum wa anfusikum)” (QS at-Taubah
[9]:41).
eg
Tentu saja, kedua firman “sistemik” di atas, tidak berdiri
sendiri, sebagaimana dipahami oleh penganut paham negara
Islam tersebut -yang tentunya, berhak melakukan hal itu sepe­
nuhnya. Terserah pada publik untuk mengartikan kedua “pe­
rintah sistemik” Tuhan itu secara berdiri sendiri atau justru seba­
liknya. Jika cara pendekatan negara Islam lebih mengutamakan
kesendirian penggunaan kedua “perintah sistemik” itu, maka
timbul pertanyaan; di manakah terletak kesempurnaan Islam?
Karenanya, kedua “perintah sistemik” tersebut dalam pandang­
an penulis artikel ini haruslah dipahami bersama-sama “perin­
tah sistemik” lain. Hanya dengan cara demikianlah dapat dicapai
pengertian yang benar-benar rasional dan utuh. Cara yang per­
tama, jelas hanya “mau menangnya sendiri”, berdasarkan emosi
dan sama sekali tidak rasional.
“Perintah-perintah sistemik” lain yang dapat digunakan da­
lam hal ini berjumlah sangat banyak. Penulis hanya mengguna­
kan dua buah saja dalam tulisan ini. Perintah “tidak ada paksaan
dalam beragama, karena telah jelas mana yang lurus dan mana
g 13 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
yang palsu (lâ ikrâha fî al-dîn, qad tabayyana al-rusydu min
al-ghayyi)” (QS al-Baqarah [2]:256). Perintah dalam bentuk
pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan lain dalam kitab suci
“Bagi kalian agama kalian dan bagi-ku agama-ku (lakum dînu-
kum wa liyadîn)” (QS al-Kafirun [109]:6). Jelas, kitab suci al-
Qur’ân tidak menyatakan lembaga tertentu menjadi “penjamin”
kelebihan agama Islam atas agama lain, melainkan “diserahkan”
kepada akal sehat manusia untuk “mencapai kebenaran”.
Dengan demikian, “kesempurnaan sistem” Islam sebagai
agama, tidak didasarkan pada kekuatan atau wewenang lembaga
tertentu, melainkan pada kemampuan akal manusia untuk mela­
kukan perbandingan sendiri-sendiri. Dalam pandangan penulis,
kesadaran pluralistik seperti inilah yang harus kita pelihara dan
bukannya lembaga tertentu seperti negara yang harus kita san­
dari. Bukankah ini sesuai dengan pernyataan Tuhan -sebagai­
mana yang disebutkan di atas, tentang diutusnya Nabi kita
Muhammad Saw, untuk membawakan persaudaraan di antara
sesama manusia? Pengertian berangkai yang penulis ajukan ini,
tentulah terkait sepenuhnya dengan pernyataan Tuhan: “Ba­
rang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, tiada diteri­
ma (amal)-nya dan ia akan termasuk di akhirat “kelak” sebagai
orang yang merugi (wa man yabtaghi ghaira al-Islâma dînan fa
lan yuqbala minhu wa hua fî al-âkhirati min al-khâsirîn)” (QS
Ali Imran [3]:85). Pernyataan ini menunjukkan hak tiap orang
untuk merasa benar, walaupun Islam meyakini kebenarannya
sendiri.
Prinsip ini seperti dalam pernyataan Konsili Vatikan II
(1962-1965)1 di bawah Paus Yohannes XXIII; “Kami para Uskup
yang berkumpul di Vatikan menghormati hak tiap orang untuk
1 Konsili Vatikan II adalah sebuah pertemuan (konsili) besar para Kar­
dinal (pemimpin tertinggi gereja Katolik di suatu negara)) se-dunia untuk
membahas persoalan-persolan penting dalam gereja Katolik atas undangan
Sri Paus Yohanes Paulus XXIII di kota Vatikan 1962-1965. Kompilasi lengkap
pembicaraan dan keputusan Konsili Vatikan II telah diterbitkan oleh Departe­
men Dokumentasi dan Penerangan KWI (Konferensi Wali Gereja) Pusat ta­
hun 1993 (edisi revisi). Ungkapan yang paling terkenal dari Konsili vatikan II
adalah keselamatan tidak hanya ada di Gereja Katolik Roma, dan implikasinya
harus memberikan penghormatan kepada kepercayaan dan agama lain. Dan
statemen ini merupakan pembaharuan dari cara pandang gereja Katolik sebe­
lum Konsili Vatikan II yang memandang keselamatan hanya ada pada Gereja
Katolik Roma.
g 14 h
Islam: Pokok dan Rincian
mencapai kebenaran abadi, walaupun tetap meyakini hal itu ada
dalam Gereja Katolik Roma.” Sekarang, gereja tersebut meru­
pakan lembaga yang tidak berfungsi penuh sebagai negara, wa­
laupun secara protokoler memang demikian. Ini adalah proses
menuju perubahan signifikan dalam peran yang diambil Vati­
kan -dari sebuah negara penuh, menjadi sebuah negara-proto­
koler. Tentu saja, ini adalah sebuah proses sejarah yang sangat
menarik, walaupun dalam perubahan ini tetap ada Bapak Suci
Sri Paus, yang oleh kaum Katolik dianggap tidak “terbantahkan
(infallible)”2 sebagai pemberi tafsir dan fatwa tunggal, yang tak
dikenal oleh Islam.
eg
Dengan melihat kepada “kenyataan” tersebut, jelaslah
bahwa ketiadaan negara tidak berarti kaum muslimin “harus”
hidup secara individual (perorangan), melainkan mereka harus
membuat komunitas masing-masing, dan merumuskan “kewa­
jiban-kewajiban kolektif agama” yang mereka anut. Dengan kata
lain, ber amar ma’ruf nahi munkar (memerintahkan kewajiban
agama dan mencegah larangannya) dilakukan secara persuasif
oleh tiap warga masyarakat beragama Islam, yang merasa memi­
liki kemampuan.
Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara hak-hak
dan kewajiban-kewajiban perorangan (individual) dan secara
bersama (kolektif). Dalam kehidupan masyarakat Islam “kenyata­
an” seperti ini harus terus-menerus kita sadari dalam sebuah ke­
hidupan bersama. Dengan cara ini, kita akan dapat memahami
ucapan Umar bin Khattab ketika menjabat khalifah bertujuan
sebagai jaring pengaman sosial “Tiada Islam tanpa komunitas,
tiada komunitas tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan
tanpa ketaatan (La islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi
imarah wala imarata illa bi tha’ah).”
Di sinilah, letak kegunaan membagi perspektif pernyataan
dan perintah agama, yang disampaikan kepada kita melalui kitab
suci al-Qur’ân maupun ucapan Nabi Muhammad Saw, dalam ar­
2 Dalam keyakinan teologi Islam Syi’ah juga dikenal adanya kemak-
suman imam dua belas sebagai orang yang paling berhak meneruskan kepe­
mimpinan Rasulullah SAW.
g 15 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
tian perorangan dan bermasyarakat (individual ataupun kolek­
tif). Perkembangan sejarah telah menunjukkan tidak ada sistem
tunggal maupun menetap dalam Islam. Umpamanya saja, tidak
ada cara untuk menetapkan pergantian pemimpin. Dari Abu
Bakar ke Umar bin Khattab ke Utsman bin Affan ke Ali bin Abi
Thalib ke para Raja setelah mereka, kemudian para Presiden
hingga para Amir di masa kini, semuanya menjadi saksi bagi ke­
langkaaan adanya suksesi dalam Islam, walaupun harus ada suk­
sesi sebagai tuntutan sejarah, tanpa disebut caranya.
Begitu juga, ukuran “masyarakat Islam” tidak pernah sama.
Nabi Muhammad Saw dan Abu Bakar memimpin Madinah se­
bagai komunitas, Umar memimpin imperium Islam dari Persia
di timur hingga Gibraltar di barat, negara-bangsa (nation-state)
di bawah imperialisme hingga kini, dan negara kota (city-state)
di kawasan-kawasan teluk saat ini, semuanya memiliki legitimi­
tas yang sama dalam pandangan Islam.
Tak adanya kesamaan dalam kedua hal di atas, yang juga di­
ikuti oleh keragaman yang sangat tinggi dalam kalangan masya­
rakat-masyarakat Islam, membuat sebuah konsep negara Islam
tidak dapat dibangun. Pilihannya, kita harus membangun ma­
syarakat-masyarakat Islam -yang beraneka ragam. Ini berarti,
perlunya “kajian kawasan” (area studies) -sebagaimana pernah
penulis kemukakan kepada Universitas Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) (United Nation University) di Tokyo dalam ta­
hun-tahun 1980-an, di bawah Rektor Dr. Soedjatmoko.3 Mudah
mengatakannya, sulit membuat pusat-pusat kajian seperti itu,
bukan? h
3 Dr. Soedjatmoko adalah salah seorang intelektual Indonesia yang
mendunia. Terkenal dengan gagasan dimensi manusia dalam pembangunan
di masa Orde Baru. Karena gagasannya itu dia diangkat menjadi Rektor Uni­
versitas Persarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1980 yang bermarkas di Tok­
yo, Jepang. Soedjatmoko meninggal pada 1989 dalam usia 67 tahun.
g 16 h
Islam dan Deskripsinya
jamil Suherman1 menulis beberapa cerita pendek ten­
tang dunia pesantren dengan tokoh utamanya Ummi
D
Kulsum. Dijelaskannya, bagaimana di pesantren orang
berbudaya tersendiri yang lepas dari budaya umum, yang ada di
pedesaan kita. Termasuk di dalamnya penggambaran para san­
tri yang mencintai buah hati mereka, tanpa boleh berhubungan
sama sekali. Penggambaran itu oleh para kritikus sastra, seperti
H.B. Jassin,2 sebagai deskripsi terbaik tentang dunia pesantren.
Dengan demikian, apa yang dituliskan Djamil Suherman menen­
tukan pandangan kita tentang para penghuni pondok pesantren
dan jaringan-jaringan mereka, dengan sistem nilai yang tak ka­
lah dahsyatnya dari sistem nilai yang ada dalam cerita-cerita si­
lat/kungfu karya Chin Yung3, yang diterjemahkan dalam bahasa
1 Djamil Suherman, seniman dan penulis puisi angkatan 1950-an yang
terkenal dan menaruh perhatian besar terhadap pesantren serta terhadap per­
juangan dan kepahlawanan kaum muda. Beberapa karyanya dibukukan dalam
bentuk kumpulan puisi dan cerita-cerita pendek.
2 Hans Bague (HB) Jassin (1917-2000) itulah nama aslinya. Sastrawan
dan kritikus sastra yang lebih dikenal Paus Sastrawan dan Wali Sastra Indo­
nesia ini adalah dokumenter sastra terbaik yang dimiliki Indonesia hingga
sekarang. Lembaganya, Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin di Taman Is­
mail Marzuki menyimpan ribuan karya-karya sastra Indonesia. Gigihnya mem­
bela kebebasan berkarya membuat dia pernah divonis penjara karena menolak
mengungkap penulis cerpen “Panji Kusmin” yang dianggap menghina agama
sehingga diseret ke pengadilan dan sampai sekarang belum terungkap siapa
penulis cerpen tersebut.
3 Nama asli novelis silat kelahiran Haining, China 6 Pebruari 1924 ini
adalah Zha Liangyong. Beberapa karyanya yang sangat populer di Indonesia
adalah trilogi Sia Tiaw Enghiong, Sin Tiaw Hiaplu, dan To Liong To.
g 17 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
kita secara terpisah oleh O.K.T stsu Boe Beng Tjoe4, kedua ba­
hasa itu mencapai dua puluh lima judul (per judul 20 jilid).
Sebaliknya “Robohnya Surau Kami”, karya A.A. Navis5,
menggambarkan realita kegundahan hati para pengikut tradi­
sionalisme agama di Ranah Minang, karena tidak menemukan
pemecahan rasional atas krisis multi-dimensional yang dihadapi
lembaga pondok pesantren di kawasan tersebut. Nada lebih
mementingkan pembaharuan dalam karya A.A. Navis ini tam­
pak jelas, dan sesuai dengan kenyataan adanya krisis keagama­
an yang mendalam di Sumatera Barat. Deskripsi situasi itu oleh
A.A. Navis, jelas menunjukkan dinamika lain dari dunianya
Djamil Suherman yang terasa sangat romantis. Perbandingan ke­
dua karya itu saja, sudah menunjukkan pentingnya arti sebuah
deskripsi dalam memaparkan situasi kehidupan yang tengah
digumuli.
Maka, jelaslah dari perbandingan di atas, bahwa deskripsi
kehidupan beragama di sebuah masyarakat pada suatu waktu,
sangatlah penting artinya bagi para pengamat. Romantisme pon­
dok pesantren, dan kemurungan para pencari jawaban atas krisis
yang berlarut-larut, menunjukkan dengan jelas besarnya perbe­
daan dalam kehidupan beragama yang dijalani oleh dua buah
masyarakat yang berbeda. Menjadi kewajiban kitalah untuk sang­
gup mencari benang merah yang menghubungkan keduanya.
Dalam film “The Singer, Not The Song”, dari tahun 50
atau 60-an, John Mills6 yang menjadi Pendeta Keogh berusaha
4 Oey Kim Tiang atau OKT alias Boe Beng Tjoe alias Aulia (1903-1995).
Pria kelahiran Tangerang ini sejak sekitar tahun 1950-an telah menerjemahkan
lebih dari 100 judul cerita silat ke dalam bahasa Indonesia.
5 Ali Akbar Navis, demikian nama lengkapnya, adalah salah satu sas­
trawan besar Indonesia. Mulai memperkenalkan karya-karya fiksinya kepada
publik pada awal tahun 1950-an dan langsung terkenal karena ciri khas kri­
tik sosialnya yang tajam dan terkenal satiris. Dilahirkan di Padangpanjang,
Sumatera Barat, tahun 1924 Navis sampai sekarang memilih tetap tinggal di
daerahnya sambil mengajar dan terus menulis. Karya-karyanya terus mengalir
di media massa lokal maupun nasional. Novelnya yang paling terkenal juga sa­
ngat kritis terhadap keadaan keberagamaan yang terbit sekitar 1956 berjudul
Robohnya Surau Kami.
6 Sir John Mills (1908 - 2005), adalah seorang sineas terkenal asal Ing­
gris. Dia mengabdikan hidupnya untuk film selama 70 tahun. Pernah mengem­
bara di Hollywood, AS, tetapi kemudian kembali ke Inggris untuk menjadi
penulis skenario, aktor, dan mempromosikan anak-anaknya menjadi aktor
dalam berbagai film. Dua anak perempuannya menjadi aktris terkenal di Ing­
g 18 h
Islam dan Deskripsinya
melakukan konversi kepada agama Kristen atas diri Dirk Bogar­
de7 yang bermain sebagai Ancleto, si bandit yang piawai. Akhir­
nya, ketika Bogarde dikepung oleh aparat negara dan tertembak,
di saat itulah si pendeta yang ikut ditembus peluru merangkak
mendekatinya. Di saat menjelang kematian mereka, Bogarde
yang telah memeluk agama Kristen, melihat Pendeta Mills yang
mengorbankan jiwanya untuk mengkonversikannya. Ia menjadi
Kristen sungguh-sungguh karena pengorbanan Pendeta Mills
dan bukan karena "kebenaran" yang dibawakan dan dikhotbah­
kan pendeta tersebut.
Jelas dari gambaran di atas, bagi seorang Bogarde yang
sudah muak dengan “kebenaran ajaran agama”, yang lebih ber­
pengaruh atas perilakunya adalah pengorbanan dari “pembawa
kebenaran” itu sendiri. Dengan kata lain, setiap orang melihat
segala sesuatu dari sudut pandangan tertentu yang terkadang
kita anggap tidak penting. Permasalahannya bagi kita adalah pi­
lihan-pilihan pandangan itu sendiri, yang sangat ditentukan oleh
deskripsi yang dikemukakan. Jika ini kita abaikan, berarti kita
melihat agama sebagai sesuatu yang tidak hidup, melainkan kita
hanya melihat sisi universal dan ideal dari agama tersebut.
Dalam kenyataan sehari-hari kita melihat pentingnya arti
deskripsi yang diberikan atas sebuah “kebenaran agama”. Aki­
bat dari melupakan hal ini, kita lalu melakukan idealisasi univer­
sal atas ajaran agama, bukannya melihat agama sebagai sebuah
proses yang dijalani secara berbeda-beda oleh orang-orang yang
berlainan, dan dengan sendirinya membawa pemahaman yang
tidak sama pula. Pendekatan idealisasi universal di atas memang
sangat penting, tetapi juga sama pentingnya untuk melihat bagai­
mana pengertian orang tentang sebuah agama dibangun dari ke­
nyataan-kenyataaan empirik dalam kehidupan kita.
Kedua pendapat di atas, yaitu pendekatan empirik di satu
gris. Pernah mendapatkan Oscar dalam salah satu filmnya. Film dengan judul
The Singer Not the Song adalah salah satu karya diujung ketenarannya tahun
1961. Setelah itu memang masih memproduksi berbagai film tetapi tidak lagi
setenar sebelumnya.
7 Sir Dirk Bogarde (1921-1999). Aktor kelahiran Inggris keturunan Be­
landa ini bernama asli Derek Van den Bogaerde. Akhir tahun 1930 Dirk ber­
gabung dalam Kesatuan Intelejen Foto Udara Angkatan Darat Inggris. Dia per­
nah ditugaskan di Jerman, India, Malaysia dan Jawa. Dirk menulis ‘A Gentle
Occupation’, buku semi biografi-fiksi yang menceritakan pengalamannya ber­
tugas di Jawa.
g 19 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
pihak dan pendekatan idealisme-universal di pihak lain, penting
untuk sama-sama kita hayati dan kita pikirkan lebih jauh. Kepin­
cangan untuk melihat sebuah agama dari pendekatan formal dan
universal, akan menghasilkan sudut pandang ideal tanpa mema­
hami hakikat agama itu sendiri. Sebaliknya, jika hanya menekan­
kan diri pada aspek empirik belaka sama saja artinya dengan me­
misahkan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat.
Dewasa ini, kehidupan dua organisasi keagamaan Is­
lam terbesar di negeri kita, yaitu NU dan Muhammadiyah se­
olah terpaku dalam pandangan universal yang idealistik, yaitu
bagaimana sumber-sumber tekstual (adillah naqliyyah) mem­
bentuk hukum agama/fiqh secara ideal; dan dari situ dibangun
sebuah kerangka universal tentang “kehidupan menurut ajaran
Islam”. Terkadang sudut pandang ini tidak bersinggungan de­
ngan kepentingan sebenarnya di masyarakat. Umpamanya saja,
mengenai perjudian dan hiburan malam. Yang lebih dipenting­
kan adalah melarang keduanya, tanpa menghilangkan sebab-se­
bab utama yang mendukungnya. Bagaimana judi akan terbasmi
kalau ketidakpastian hukum masih merajalela? Bukankah yang
kaya dan berpunya akan selalu memenangkan perkara hukum?
Dengan ketidakpastian itu, herankah kita kalau ada orang ber­
judi untuk mencari kekayaan dengan cepat?
Nah, di sinilah terletak arti penting deskripsi tentang Is­
lam. Dari manakah ia harus dilihat? Dari kenyataan hidup orang
Islam (berarti deskripsi empirik), ataukah dari sudut ajaran for­
mal (berarti pendekatan ideal-formalistik) yang bersifat univer­
sal? Tergantung dari kemampuan kita menjawab hal ini dengan
baik. Dari situ "nasib" sejumlah kajian Islam di berbagai lembaga
penelitian dewasa ini diuji. h
g 20 h
Islam dan Formalisme Ajarannya
alam sejarah umat manusia, selalu terdapat kesenjang­
an antara teori dan praktek. Terkadang kesenjangan itu
D
sangatlah besar, dan kadang kecil. Apa yang oleh pa­
ham komunisme dirumuskan dengan kata “rakyat”, dalam teo­
ri dimaksudkan untuk membela kepentingan orang kecil; tapi
dalam praktek justru yang banyak dibela adalah kepentingan
kaum aparatchik. Itupun berlaku dalam orientasi paham terse­
but, yang lebih banyak membela kepentingan penguasa daripada
kepentingan rakyat kebanyakan. Karena itu, kita harus berhati-
hati dalam merumuskan orientasi paham ke-Islaman, agar tidak
mengalami nasib seperti paham komunisme.
Orientasi paham ke-Islaman sebenarnya adalah kepenting­
an orang kecil dalam hampir seluruh persoalannya. Lihat saja
kata “maslahah ‘ammah”,1 yang berarti kesejahteraan umum.
Inilah seharusnya yang menjadi objek dari segala macam tindak­
an yang diambil pemerintah. Kata kesejahteraan umum dan/atau
kemaslahatan umum itu tampak nyata dalam keseluruhan umat
Islam. Yang langsung tampak, umpamanya, adalah kata kunci da­
lam adagium fiqh: “tindakan/kebijakan seorang pemimpin atas
rakyat (yang dipimpin) sepenuhnya bergantung kepada kebutuh­
1 Teori tentang maslahah telah dirangkum dan dibahas secara kompre­
hensif oleh Izzuddin Ibn Abdissalam dalam karyanya Qawa’idul Ahkam Fie
Masalih Al-Anam.
g 21 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
an/kesejahteraan mereka (tasharruf al-imâm ‘ala al-ra’iyyah
manûthun bi al-mashlahah).”2
Adapun yang tidak langsung mengenai kebutuhan orang
banyak dapat dilihat dalam adagium lain: “menghindarkan keru­
sakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntung­
an/kebaikan (dar’u al-mafâsid muqaddam ‘alâ jalbi al-mashâ­
lih).”3 Artinya, menghindari hal-hal yang merusak umat lebih
diutamakan atas upaya membawakan kebaikan bagi mereka. De­
ngan demikian, menghindari kerusakan dianggap lebih berarti
daripada mendatangkan kebaikan. Adagium inilah yang diguna­
kan Dr. Amien Rais untuk meyakinkan penulis untuk menerima
pencalonan sebagai Presiden Republik Indonesia, tiga tahun lalu.
Karena Amien yakin bangsa ini waktu itu belum dapat meneri­
ma seorang wanita (Megawati)4 sebagai Presiden negara, hingga
dikhawatirkan akan ada perang saudara jika hal itu terjadi.
eg
Nah, pengaturan melalui kesejahteraan/keselamatan/ke­
utuhan sesuatu, secara langsung atau tidak langsung, menjadi
pegangan gerakan-gerakan Islam di negeri kita semenjak dahu­
lu. Contoh terbaik dalam hal ini adalah gugurnya Piagam Jakarta
(The Jakarta Charter) dari Undang-Undang Dasar (UUD) kita.
Para pemimpin berbagai gerakan Islam pada saat itu, tanggal 18
Agustus 1945, setuju membuang Piagam Jakarta tersebut dari
UUD ‘45, agar bangsa kita yang heterogen dalam asal-usul mere­
ka itu dapat bergabung ke dalam pangkuan Republik Indonesia.
2 Kaidah ini sangat populer dalam
turas qadim/literatur klasik”
pesantren mulai dari Al-Asybah wa an-Naza’ir karya Jalaluddin As-Suyuti dan
juga judul kitab yang sama karya Ibnu Nujaim al-Hanafi sampai dengan lite­
ratur karya Ulama kelahiran Padang Indonesia yang sangat masyhur di Saudi
Arabia, Syeikh Yasin al-Fadany Al-Makky yang berjudul “Al-Fawa’id al-Janiy­
yah ala Syarh Al-Mawahib Al-Saniyyah Ala al-Fara’id al-Bahiyyah
3 Adagium ini merupakan salah satu dari lima adagium pokok dalam
diskursus kaidah fiqih yaitu al-umur bimaqashidiha, al-yaqin la yuzalu bi as-
syak, al-dlarar yuzalu, al-masyaqqat tajlibu at-taisir dan dar’u al-mafâsid
muqaddam ‘alâ jalbi al-mashâlih
4 Megawati Soekarno Putri, begitu nama lengkapnya, adalah putri per­
tama presiden Republik Indoensia Soekarno yang kemudian menjadi presiden
ke-5 RI.
g 22 h
Islam dan Formalisme Ajarannya
Pendapat yang dipegang oleh Ki Bagus Hadikusumo dan KHA
Kahar Mudzakir dari Muhammadiyah, Abi Kusno Cokrosuyoso
dari Sarekat Islam, A. Rahman Baswedan dari Partai Arab Indo­
nesia (PAI), A. Subardjo dari Masyumi, H. Agus Salim dan A.
Wahid Hasjim dari Nahdlatul Ulama (NU),5 itu jelas menonjol­
kan semangat persatuan Indonesia pada tingkat paling tinggi.
Bahwa para ulama fiqh (Hukum Islam) tidak menolak tindakan
itu, menunjukkan dengan jelas bahwa keutuhan dan kesejah­
teraan umat dinilai begitu tinggi oleh berbagai gerakan Islam.
Dengan demikian, tertolaklah anggapan bahwa Islam ha­
nya bersandar pada formalitas belaka. Secara kultural, masuknya
beberapa unsur budaya lokal ke dalam budaya Islam, atau seba­
liknya, merupakan bukti kuat akan hal ini. Tari Seudati yang di­
gambarkan dengan indahnya oleh James Siegel6 dalam The Rope
of God, sebagai kesenian daerah Aceh yang bernapaskan praktek-
praktek kaum sufi itu. Demikian pula, diciptakannya tembang
Ilir-ilir7 oleh Sunan Ampel, menunjukkan bagaimana terjadi sa­
ling pengaruh-mempengaruhi yang sangat halus antara budaya
daerah kita dan budaya agama yang dibawakan oleh Islam.
Demikian pula manifestasi budaya santri dalam tradisi
Tabot8 di Sumatera Barat dan Bengkulu. Dengan mudahnya
wahana ekspresi keagamaan kaum Syi’ah itu menjadi budaya
daerah setempat di hadapan tindakan-tindakan “budaya Sunni”
5 Mereka semua adalah anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia) yang mewakili berbagai kelompok masyarakat dan berbagai kelom­
pok Islam yang bertugas merumuskan UUD 1945 seperti yang kita kenal seka­
rang. Kini UUD 1945 itu telah diamandemen beberapa pasalnya setelah tum­
bangnya Orde Baru, kecuali Preambule atau Pembukaan tidak diperkenankan
untuk diubah.
6 James Siegel adalah Profesor Antropologi dan Kajian Asia di Uni­
versitas Cornell Amerika Serikat. ‘The Rope of God’ bukunya yang mengulas
tentang sejarah Aceh diterbitkan pertama kali tahun 1969. Pada tahun 2000,
buku tersebut diperbaharui dengan memasukkan dua bab sejarah kontemporer
Aceh.
7 Salah seorang wali dari Wali Songo yaitu Sunan Ampel (versi lain me­
nyebut Sunan Kalijaga) menciptakan tembang ini sebagai sarana syi’ar Islam.
Tembang berbahasa Jawa ini juga diyakini sarat dengan nilai tasawuf.
8 Tradisi Tabot diadaptasi dari upacara Assyura, hari berkabung bagi
kaum muslim Syi’ah atas gugurnya Husain bin ‘Alî bin Abi Thalib, cucu Rasu­
lullah Saw dari puteri Beliau Fâthimah al-Zahra. Husain gugur dalam perang
tak seimbang antara 40 pengikut beliau dengan ribuan pasukan tentara ‘Ubai­
dillah bin Zaid di Padang Karbala Iraq, pada 10 Muharam 61 H (681 M).
g 23 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
dalam beberapa abad terakhir. Penggunaan “budaya adat” seba­
gai wahana ekspresi dari yang sebelumnya dikenal sebagai bu­
daya agama, menunjukkan betapa besar dinamika budaya yang
terjadi.
eg
Nah, hal ini yang menjadi tantangan kita dewasa ini. Ayat
kitab suci al-Qur'an “Dan dalam diri utusan Tuhan benar-benar
telah ada contoh yang sempurna bagi orang yang mengharapkan
kerelaan Allah, kebahagiaan akhirat dan senantiasa ingat akan
tanda-tanda kebesaran Allah (laqad kâna lakum fî rasûlillâhi
uswatun hasanatun li man kâna yarju Allâha wa al-yauma
al âkhira wa dzakara Allâha katsîra)” (QS al-Ahzâb [33]:21).
Dalam kasu makro ayat itu dapat juga digunakan sebagai peng­
ingat bagi kita akan pentingnya melestarikan lingkungan alam.
Hal-hal seperti ini seharusnya menjadi tekanan bagi gerak­
an-gerakan Islam dalam membangun bangsa. Bukan malah me­
mentingkan formalisasi ajaran-ajaran agama tersebut dalam
kehidupan bernegara, yang tidak menjadi kebutuhan utama
masyarakat. Jika penampilan dari agama Islam terwujud tanpa
formalisasi dalam kehidupan bernegara, maka agama tersebut
menjadi sumber inspirasi bagi gerakan-gerakan Islam dalam ke­
hidupan bernegara, seperti di negara ini.
Dasar perjuangan seperti inilah yang sebenarnya meng­
ilhami juga lahirnya partai-partai CDU (Christian Democratic
Union, Uni Demokratik Kristen)9, di Jerman dan sejumlah nega­
ra lain. Inti dari pandangan seperti itu, terletak pada kesadaran
bahwa agama harus lebih berfungsi nyata dalam kehidupan, dari­
pada membuat dirinya menjadi wahana formalisasi agama yang
bersangkutan dalam kehidupan bernegara. Esensi inilah yang
telah dijalankan dengan sangat baik oleh berbagai gerakan Islam
di negara ini semenjak beberapa puluh tahun yang lalu. h
9 Dalam anggaran dasarnya partai ini mengklaim sebagai partai yang
diinspirasi oleh nilai-nilai etika sosial gereja kekristenan dan nilai-nilai tradisi
liberal pencerahan Eropa. Dilahirkan pada tahun 1945 CDU berangkat dari
partai lokal sebelum partai yang bersifat nasional terbentuk.
g 24 h
Islam:
Pribadi dan Masyarakat
ejarah perkembangan Islam di manapun juga, senantiasa
memperlihatkan jalinan antara dua hal, yaitu sistem indi­
S
vidu (perorangan) dan sisi kemasyarakatan (sosial). Kedua
hal itu harus dimengerti benar, kalau kita menginginkan penge­
tahuan mendalam akan agama tersebut. Kalau hal ini telah di­
laksanakan, maka akan kita lihat beberapa kemungkinan untuk
pengembangan lebih jauh. Tentu saja ada yang menyanggah
pendirian tersebut, dengan dalih Islam telah sempurna, dan ti­
dak memerlukan pengembangan. Pendapat tersebut perlu diuji
kebenarannya, agar kita memperoleh gambaran lengkap tentang
apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan. Dengan
kata lain, sebenarnya kita saat ini memerlukan skala prioritas
yang lebih jelas, dalam menatap masa depan.
Memang kitab suci al-Qurân tidak pernah secara jelas
membagi kedua masalah itu (individu dan sosial) dalam kan­
dungannya. Seluruhnya bersandar pada kemampuan kita me­
mahami kitab suci tersebut, mana yang merupakan perintah
(khittah) untuk perorangan, dan mana yang untuk masyarakat.
Seluruhnya bergantung atas penafsiran kita. Umpamanya saja
firman Allah Swt yang menyatakan: “Dan Ku-jadikan kalian ber­
bangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal
(wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâila lita’ârafû)” (QS al-Hujurât
[49]:13). Jelas di situ, yang dimaksudkan umat manusia secara
keseluruhan, dan yang dikehendaki adalah kenyataan yang tidak
g 25 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
tertulis: persaudaraan antara sesama manusia.
Dalam kitab suci al-Qurân terdapat sebuah ayat yang sa­
ngat penting yang berbunyi: “kawinilah apa yang baik bagi ka­
lian, daripada wanita-wanita, dua, tiga atau empat orang wanita
(tetapi) jika kalian takut tidak dapat (bersikap) adil, maka hanya
seorang (istri) saja (fankihû mâ thâba lakum min an-nisa matsnâ
wa tsulâtsâ wa rubâ’a wa in khiftum an lâ ta’dilû fa wâhidah)”
(QS al-Nisa [4]:3).1 Jelas ini merupakan perkenan, bukan perin­
tah. Karena itu, ia bersifat perorangan karena tidak dapat dilaku­
kan generalisasi, itupun harus dirangkaikan dengan kenyataan,
siapakah yang menentukan poligami itu adil? Kalau pihak lelaki,
berapa orang perempuan pun akan tetap dirasa "adil". Sedan­
gkan bagi perempuan, masalah keadilan itu bersangkut paut
dengan rasa keadilan secara "normal", tentu lebih banyak kaum
perempuan yang merasakan poligami itu tidak adil.
eg
Dengan kemampuan memilih dan membedakan mana
yang bersifat individual, dari hal yang bersifat kemasyarakat­
an (kolektif) jelas peranan menggunakan akal dan pikiran kita
menjadi sangat besar. Dalam khasanah pemikiran ini, salah
satu adagium “harta warisan“ yang dipakai NU sebagai patokan
adalah: “memelihara apa yang baik dari masa lampau, dan meng­
gunakan hanya yang lebih baik yang ada dalam hal yang baru
(al-muhâfadzatu’ala al-qadîmi al sâlih wa al akhdzu bi al jadîd
al-ashlah).”2
1 Ayat ini sering dimunculkan “terpotong” sehingga difahami secara par­
sial dengan tanpa melibatkan pesan ketuhanan sebelum ayat ini. Jika difahami
secara lengkap dengan melibatkan setting yang ada di sekitarnya (ma haula
an-nushus/ around the texts), ayat ini sebenarnya merupakan penghormatan
yang tinggi terhadap martabat perempuan. Sebelum ayat ini diturunkan, lelaki
Arab memiliki budaya mengawini wanita dalam jumlah yang tak terbatas. Ke­
mudian dirubah oleh ayat Allah itu dengan grafik menurun yaitu dari seratus,
lima puluh, lima belas, sepuluh hingga menjadi empat istri. Belum lagi jika di­
gelar diskursus tentang “in” (jika) dalam ayat ini yang sangat berbeda dengan
frame “idza” dimana “in” akan menunjuk sesuatu yang sulit bahkan mustahil
terjadi.
2 Jargon ini tidak diketahui secara pasti siapa “al-muassis al-awwal
-nya, karena dalam tradisi keilmuan klasik tidak pernah muncul jargon indah
ini. Sebenarnya adagium ini akan lebih indah lagi jika ada penambahan “al-ijad
g 26 h
Islam: Pribadi dan Masyarakat
Terkadang, sebuah kewajiban agama memiliki dua sisi itu,
yaitu sisi individual dan sisi kolektif sekaligus, yang menjadi­
kan kita sering lupa bahwa perintah agama dapat saja memiliki
kedua dimensi tersebut. Umpamanya saja, kewajiban berpuasa,
yang semula diperintahkan sebagai sesuatu yang bersifat indi­
vidual, perintah Allah Swt: “Diperintahkan kepada kalian untuk
berpuasa, seperti juga diwajibkan atas kaum-kaum sebelum ka­
lian (kutiba ’alaikum al-shiyâm kamâ kutiba ’ala ladzîna min
qablikum)” (QS al-Baqarah [2]:183). Perintah yang sepintas
lalu bersifat individual ini pada akhirnya berlaku bagi seluruh
kaum muslimin, sebagai kewajiban semua orang Islam. Dengan
demikian, kita harus mampu mencari yang kolektif dari sumber-
sumber tertulis (dalil naqli).
Dalam perintah Nabi yang tertulis saja, yang membawakan
sebuah kecenderungan baru, terkadang kita sulit untuk mem­
bedakan atau menetapkan, mana yang berwatak kolektif dan
mana yang individual. Sebagai contoh, dapat dikemukakan ada­
nya adagium: “Carilah ilmu dari buaian hingga ke liang kubur
(uthlub al-ilma min al-mahdi ila al-lahdi).” Memang hal itu ada­
lah kerja terpuji, tetapi tidak jelas dalam ungkapan ini, apakah
kewajiban yang timbul itu berlaku untuk perorangan seorang
muslim ataukah bagi sekelompok kolektif kaum muslimin? Jika
diartikan sebagai kewajiban kolektif, bagaimanakah halnya de­
ngan mereka yang tidak bersekolah? Benarkah mereka termasuk
orang-orang bersalah?
Kejelasannya tidak dapat dicapai dengan ungkapan harfi­
yah (literalis), karena tidak akan tercapai kesepakatan kaum
muslimin tentang “kewajiban” bersekolah. Tapi apakah tanpa
kesepakatan itu, lalu orang tidak berhak mendapat pendidikan?
Dalam keadaan tiadanya kesepakatan tentang suatu hal, maka
seseorang dapat mengikuti pendapat wajib bersekolah, sama hal­
nya seperti orang yang mengikuti pendapat tidak wajib berseko­
lah. Apakah sesuatu itu merupakan kewajiban universal ataukah
kewajiban fakultatif? Dapat dikemukakan sebagai contoh menge­
nai hal ini, yaitu adanya ungkapan populer “mencintai tanah air
bil jadid al-ashlah/ menciptakan sesuatu yang baru dan tidak hanya sebagai
“konsumen” barang baru. Sebenarnya kebanyakan komunitas muslim masih
terhenti pada “al-muhafadlatu ala al-qadim al-salih/ menjaga warisan-waris­
an yang lama” dengan bernaung dibawah label “as-salaf as-salih” tanpa berani
melangkah progresif dalam memahami peta nazariyatul makrifah/epistemology.
g 27 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
adalah sebagian (pertanda) dari keimanan (hubbu al-wathan
min al-îmân).”3 Tidak jelas apa wujud “kewajiban” mencintai
tanah air yang menjadi tanda keimanan seseorang itu? Apakah
ini berarti kewajiban memasuki milisi untuk mempertahankan
tanah air, atau bukan? Untuk itu, diperlukan penjelasan dengan
menggunakan akal, sehingga sumber tertulis (dalil naqli) mau­
pun keterangan rasional (dalil aqli) dapat digunakan bersa­
maan.
Terkadang, sebuah ucapan yang secara harfiyah tidak me­
nunjukan suatu arti khusus, dapat saja secara rasional diberi arti
sendiri oleh kaum muslimin. Contohnya, adalah ucapan Nabi
Muhammad Saw: “Tuntutlah ilmu pengetahuan hingga ke (ta­
nah) Tiongkok (uthlub al-ilma walau bi al-shîn).”4 Ungkapan ter­
sebut hanya menunjuk kepada perintah menuntut pengetahuan
hingga ke tanah Cina, namun para ahli hadis memberikan arti
lain lagi. Menurut mereka, yang dimaksudkan oleh ungkapan
Nabi Muhammad Saw tersebut jelas-jelas menunjukan, kewajib­
an mempelajari ilmu pengetahuan non-agama juga. Bukankah di
tanah Tiongkok waktu itu belum ada masyarakat muslim sama
sekali? Bukankah ini secara teoritik, pemberian kedudukan yang
sama di mata agama, antara pengetahuan agama (Islamic stu­
dies) dan pengetahuan non-agama? Perumusan sikap oleh para
ahli agama Islam tersebut, yaitu kewajiban menuntut disiplin
ilmu non-agama, memberikan kedudukan yang sama diantara
keduanya.
Di lihat dari berbagai pengertian, seperti diterangkan di
atas, jelaslah bahwa ribuan sumber tertulis (dalil naqli), baik
berupa ayat-ayat kitab suci al-Quran maupun ucapan Nabi Mu­
hammad Saw, akan memiliki peluang-peluang yang sama bagi
pendapat-pendapat yang saling berbeda, antara universalitas se­
3 Statemen ini sering dianggap oleh sebagian orang sebagai sebuah
pesan kenabian (Hadis), padahal berdasarkan penelitian hadis tidak pernah
ada sumber hadis-hadis yang muktabar baik al-kutub al-tis’ah (Kitab hadis
sembilan: Bukhari, Muslim, Nasa’i, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad
Ahmad, Muwatta’ dan Sunan Ad-Darimy) atau pun di luar kitab-kitab tersebut
yang melansir pesan kenabian ini. Menganggap statemen ini sebagai sebuah
hadis merupakan sebuah kesalahan metodologis yang tidak bisa dibenarkan
oleh rambu-rambu ulumul hadis.
4 Hadis dlaif ini diriwayatkan oleh Al-Uqaili dalam Al-Dlu’afa, Baihaqi
dalam Sya’bu al-Iman dan Ibnu ‘Ady dalam Al-Kami. Lihat Jalaludin Suyuti,
Al-Jami’ Al-Saghir, I:44.
g 28 h
Islam: Pribadi dan Masyarakat
buah pandangan atau partikularitasnya di antara kaum muslimin
sendiri. Dengan demikian, menjadi jelaslah bagi kita bahwa per­
bedaan pendapat justru sangat dihargai oleh Islam, karena yang
tidak diperbolehkan bukannya perbedaan pandangan, melain­
kan pertentangan dan perpecahan. Kitab suci kita menyatakan:
“Berpeganglah kalian kepada tali Allah secara menyeluruh, dan
janganlah terpecah-belah/saling bertentangan (wa’ tashimû bi
habli Allâh jamî’an walâ tafarraqû)” (QS Ali Imran [3]:103).
Ini menunjukkan lebih jelas, bahwa perbedaan pendapat
itu penting, tetapi pertentangan dan keterpecah-belahan adalah
sebuah malapetaka. Dengan demikian, nampak bahwa perbe­
daan, yang menjadi inti sikap dan pandangan perorangan harus
dibedakan dari pertentangan dan keterpecah-belahan dari se­
buah totalitas masyarakat. Mudah untuk mengikuti ayat kitab
suci tersebut, bukan? h
g 29 h
Islam:
Sebuah Ajaran Kemasyarakatan
harles Torrey menyatakan dalam disertasinya1, kitab suci
al-Qurân sangat menarik bila dibandingkan dengan kitab
C
suci agama lain. Kenapa ia menyatakan demikian? Karena,
seperti dikatakannya, kitab suci tersebut menggunakan peristilah­
an profesional untuk menyatakan hal-hal yang paling dalam dari
lubuk hati manusia. Dengan demikian, al-Qurân memberikan
penghormatan yang sangat tinggi kepada profesi yang kita anut.
“Barang siapa mengikuti selain Islam sebagai agama maka amal
perbuatannya tidak akan diterima (menurut Islam) dan di akhirat
kelak ia akan merugi (wa man yabtaghi ghaira al-Islâmi dînan
falan yuqbala minhu wahuwa fî al-âkhirati min al-khâsirîn)”
(QS ali-Imran [3]: 85). Bukankah istilah merugi merupakan isti­
lah profesional dalam dunia perdagangan. Walaupun dalam ayat
ini, kata merugi dimaskudkan untuk menunjuk hal yang paling
dalam di hati manusia, yaitu tidak memperoleh pahala?
Istilah-istilah lain dari dunia profesi lain juga dipakai
dalam pengertian yang sama oleh kitab suci al-Qurân. "Barang
siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang
baik, maka ia akan melipat-gandakan imbalannya (man dzal-
ladzi yuqridhullâh qardhan hasanan fayudhâ’ifahu lahu)” (QS
al-Baqarah (2): 245). Kata pinjaman di sini, jelas menunjuk ke­
1 Disertasi tersebut berjudul The Commercial -Theological Terms in the
Koran terbit di Lieden 1892.
g 30 h
Islam: Sebuah Ajaran Kemasyarakatan
pada perolehan pahala, dan bukannya pengembalian kredit se­
perti di bumi.
Ketika Allah Swt berfirman: “Barang siapa menginginkan
panenan di akhirat kelak, akan Ku-tambahi panenannya (man
kâna yurîdu harts al-âkhirati nazid lahu fi hartsihi)” (QS al-Syu­
ra [42]:20). Panenan yang dimaksudkan sebagai pahala di akhi­
rat bagi perbuatan kita di dunia ini. Digunakannya istilah-istilah
perdagangan dan pertanian dalam al-Qurân untuk keinginan
memperoleh pahala bagi amal perbuatan, merupakan penghar­
gaan yang sangat tinggi atas profesi-profesi manusia.
Dalam sebuah ayat suci al-Qurân dinyatakan: “Orang-
orang yang berpegang pada janji mereka, di kala menyampaikan
prasetia (wa al-mûfûna bi ‘ahdihim idzâ ‘âhadû)” (QS al-Baqa­
rah [2]:177). Ini jelas menunjuk kepada profesionalisme seperti
itu. Bukankah manusia paling mengutamakan janji profesi ke­
tika mengucapkan prasetia?
eg
Dikombinasikan dengan pengamatan Torrey di atas, jelas­
lah bahwa Islam memberikan penghargaan sangat tinggi kepada
profesi. Pemahaman ini justru hilang dari kehidupan kaum mus­
limin dari beberapa abad silam, karena memberikan perhatian
terlalu banyak kepada kaum penguasa, serta kebijakan-kebijakan
dan tindakan-tindakan mereka, alias memberi perhatian terlalu
besar porsinya kepada aspek politik dalam kehidupan bangsa-
bangsa muslim.
Sebagai akibat, perhatian atas masalah-masalah profesio­
nal ternyata kurang besar, dan dengan sendirinya pemikiran ke
arah itupun menjadi sangat kecil. Pada saat yang sama, bangsa-
bangsa Barat telah mencurahkan perhatiannya yang sangat be­
sar kepada masalah-masalah profesionalisme. Dengan sendiri­
nya, pertautan antara Islam sebagai ajaran dan profesi sebagai
penerapan ajaran-ajaran tersebut, menjadi tidak bersambung
satu sama lain.
Ini mengakibatkan ketertinggalan sangat besar dalam
pemahaman Islam sebagai agama kehidupan di kalangan para
pemeluknya. Karenanya, diperlukan sebuah keberanian moral
untuk merambah jalan baru bagi sebuah penafsiran, yang tidak
lain adalah sebuah pendekatan profesional.
g 31 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
Kita ambil sebuah firman Allah dalam al-Qurân: “Jika
kalian disapa dengan sapaan yang baik, maka sapalah dengan
ungkapan yang lebih baik lagi (wa idzâ huyyîtum bitahiyya-
tin fa hayyû bi ahsana minhâ)” (QS al-Nisa [4]:86). Jika ayat
ini ditafsirkan dengan pendekatan profesional, katakanlah bagi
seorang produsen barang, maka maknanya menjadi kalau ba­
rang produksi Anda dipuji orang lain, maka tingkatkanlah mutu
produksi barang itu sebagai jawaban atas pujian baik yang di­
ucapkan.
eg
Hal inilah yang harus kita mengerti, jika diinginkan pema­
haman lengkap terhadap kitab suci al-Qurân: kitab suci itu ja­
nganlah hanya dipahami sebagai dokumen politik, melainkan
sebuah penggambaran kehidupan yang lengkap, termasuk pema­
haman sejarah masa lampau.
Jelas bahwa Islam memperlakukan kehidupan sebagaima­
na mestinya. Sebuah pemahaman yang benar akan menunjuk
kepada kenyataan bahwa Islam bukanlah agama politik semata.
Bahkan dapat dikatakan bahwa porsi politik dalam ajaran Is­
lam sangatlah kecil, itupun terkait langsung dengan kepenting­
an orang banyak, yang berarti kepentingan rakyat kebanyakan
(kelas bawah di masyarakat). Kalau hal ini tidak disadari, maka
politik akan menjadi panglima bagi gerakan-gerakan Islam dan
terkait dengan institusi yang bernama kekuasaan.
Bukankah ini bertentangan dengan firman Allah dalam
kitab suci al-Qurân: “Apa yang diberikan Allah kepada utusan-
Nya sebagai pungutan fai’ dari kaum non-Muslim (sekitar Madi­
nah), hanya bagi Allah, utusan-Nya, sanak keluarga terdekat,
anak-anak yatim, kaum miskin dan pejalan kaki untuk menun­
tut ilmu dan beribadat, agar supaya harta yang terkumpul tidak
hanya beredar di kalangan kaum kaya saja di lingkungan kalian
(mâ afâ ‘a Allâhu alâ rasûlihi min ahli al-Qurâ fa lillâhi wa li
ar-rasûlihi wa lidzî al-qurbâ wa al-yatâmâ wa al-masâkîni wa
ibni al-sabîl, kaila yakûna dûlatan baina al-aghniyâ’ minkum)”
(QS al-Hasyr [59]:7). Ayai itu menjadi bukti bahwa Islam lebih
mementingkan fungsi pertolongan kepada kaum miskin dan men­
derita, dan tidak memberikan perhatian khusus tentang bentuk
negara yang diinginkan?
g 32 h
Islam: Sebuah Ajaran Kemasyarakatan
Kalau saja ini dimengerti dengan baik, akan menjadi jelas­
lah bahwa Islam lebih mementingkan masyarakat adil dan mak­
mur, dengan kata lain masyarakat sejahtera, yang lebih diuta­
makan kitab suci tersebut daripada masalah bentuk negara.
Kalaulah hal ini disadari sepenuhnya oleh kaum musli­
min, tentulah salah satu sumber keruwetan dalam hubungan
antara sesama umat Islam dapat dihindarkan. Artinya, ketidak­
mampuan dalam memahami hal inilah, yang menjadi sebab ke­
melut luar biasa dalam lingkungan gerakan Islam dewasa ini. h
g 33 h
Islam:
Agama Populer ataukah Elitis?
ada tahun-tahun 50-an dan 60-an, di Mesir terjadi perde­
batan sengit tentang bahasa dan sastra Arab, antara para
P
eksponen modernisasi dan eksponen tradisionalisasi. Dr.
Thaha Husein,1 salah seorang tuna netra yang pernah menjabat
menteri pendidikan dan pengajaran serta pelopor modernisasi,
menganggap bahasa dan sastra Arab harus mengalami moderni­
sasi, jika diinginkan ia dapat menjadi wahana bagi perubahan-
perubahan sosial di jaman modern ini. Ia menganggap bahasa
dan sastra Arab yang digunakan secara klise oleh sajak-sajak puja
(al-madh) seperti bahasa yang digunakan dalam dzibâ’iyyah
dan al-barzanji2 sebagai dekadensi bahasa yang justru akan
memperkuat tradisionalisme dan menentang pembaharuan.
Dari pendapat ini dan dari tangan Dr. Thaha Husein, lahirlah pa­
ra pembaharu sastra dan bahasa Arab yang kita kenal sekarang
ini.
1 Dr. Thaha Husein (1889-1973) adalah seorang penulis terkenal dari
Mesir. Thaha Husain, meskipun kehilangan penglihatan sejak kecil, namun
dengan kecerdasan yang tinggi, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya di
Universitas Mesir, sebelum kemudian meraih gelar Doktor di Universitas Sor­
bonne, Perancis. Thaha Husein seorang ahli bahasa dan pernah menjabat ber­
bagai posisi penting di pemerintahan Mesir. Bukunya yang terkenal berjudul
Sejarah Sastra Arab” dan “Al-Ayyam”.
2 Al-Barzanji adalah karya sastra yang berisi puji-pujian terhadap Nabi
Muhammad SAW yang sudah barang tentu memuat kisah-kisah kehidupan Be­
liau. Sebenarnya ini bermula dari sebuah karya berjudul Iqdul Jawahir yang
disusun oleh Syeikh Ja’far al-Barzanji bin Husein bin Abdul Karim yang lahir di
Madinah 1690 dan meninggal di Madinah juga tahun 1766. Nama Al-Barzanji
diambilkan dari asal usul beliau dari daerah Barzanj di Kurdistan.
g 34 h
Islam: Agama Populer ataukah Elitis?
Nama-nama terkenal seperti Syauqi Dhaif3 dan Suhair
al-Qalamawi4 muncul sebagai bintang-bintang gemerlap dalam
perbincangan mengenai pembaharuan bahasa dan sastra Arab.
Sejak masa itu, munculah madzhab baru bahasa Arab, yang dira­
sakan oleh mereka sebagai pendorong dinamika dan perubahan
sosial. Bahasa dan sastra Arab dari masa lampau, yang lebih ber­
bau agama dikesampingkan oleh kebangkitan kembali bahasa
dan sastra Arab masa pra-Islam (‘asr al-jâhiliyah).
Dalam pandangan ini, produk-produk dekaden harus di­
kesampingkan, guna memberi jalan kepada proses modernisasi
bahasa dan sastra Arab. Ini merupakan reaksi terhadap paham
serba agama yang merajai Timur Tengah sebelum itu. Sejalan de­
ngan tumbuhnya nasionalisme Arab (al-qawmiyyah al-arabiy­
yah), yang kala itu menjadi pikiran dominan di kalangan para
pemikir Arab. Dengan demikian, tradisionalisme yang dibawa­
kan agama, dianggap sebagai penghalang bagi munculnya ke­
cenderungan baru tersebut. Karena sifatnya yang intelektual,
pandangan ini tidak langsung diikuti oleh rakyat kebanyakan,
halnya menjadi pemikiran elitis dari kaum cendekiawan di nege­
ri-negeri Arab selama dua puluh lima tahun.
eg
Di negeri kita, kemunculan kelompok nasionalis itu juga
berkembang. Persamaannya dengan pandangan anti-tradisional­
isme bahasa dan sastra Arab di kalangan bangsa-bangsa Mesir,
yaitu pandangan elitisme kaum cendekiawan ini tidak menyen­
tuh pikiran-pikiran rakyat awam di negeri ini. Perbedaanya,
agama dengan tradisionalismenya tidak dipersalahkan meng­
hambat kemajuan. Mungkin ini disebabkan oleh kekuatan poli­
tik organisasi tradisional agama, seperti NU (Nahdlatul Ulama).
Tradisionalisme agama yang dibawa NU justru menyatu dengan
kaum nasionalis, karena kedua-duanya harus berhadapan de­
ngan modernisme non-ideologis yang datang dari Barat, dalam
3 Dr. Syauqi Dhaif adalah juga penulis Mesir sezaman dan juga menjadi
salah satu pembela pembaharuan Dr. Thaha Husein dalam sastra dan bahasa
Arab. Tulisannya tertuang dalam karya 3 jilid “Tarikh al-Adab al-Araby”.
4 Suhair al-Qalamawi (1911-1997), juga penyair terkenal di Mesir yang
menjadi pembela Thaha Husein dari serangan-serangan mereka yang tidak
setuju dengan pembaharuannya.
g 35 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
berbagai bentuk. Yang terpenting diantaranya adalah pragma­
tisme yang dibawa oleh para teknokrat, yang dipermukaan ber­
arti penyerahan diri secara total kepada sistem nilai yang dimi­
liki orang-orang Barat.
Modernisasi dianggap sebagai pengikisan tradisionalisme
agama dan rasa kebangsaan kaum nasionalis. Tidak heran, jika
yang muncul dipermukaan adalah manifestasi tradisionalisme
agama, digabungkan dengan semangat nasionalisme yang meng­
agungkan kejayaan masa lampau. Kedua paham itu menampil­
kan tradisionalismenya sendiri: anti-Barat, anti penuhnya rasio­
nalisme dan penghormatan berlebihan kepada masa lampau.
Kalau hal ini diingat benar, dengan sendirinya kita lalu dapat
melihat kedangkalan dua paham tersebut.
Manifestasi budaya dari munculnya kembali tradisiona­is­
me agama itu, seperti terlihat dalam blantika musik kita dewasa
ini. Musik Arab tradisional dengan enam belas birama (bahr,
pluralnya buhur) seperti yang ada dalam sajak-sajak Arab tra­
disional, muncul sebagai “wakil agama” dalam blantika musik
kita dewasa ini. Hal ini karena, pembaharuan bahasa dan sastra
nasional, yang dirintis Sutan Takdir Alisyahbana tidak sampai
menyentuh akar tradisionalisme agama itu. Sebagai akibatnya
kita melihat sebuah penampilan yang lucu: bahasa dan sastra na­
sional yang diperbaharui dan berwatak kontemporer dan —pada
saat yang sama, menampilkan tradisionalisme agama.
eg
Dengan memperhatikan kenyataan di atas, kita sampai ke­
pada sebuah pertanyaan yang fundamental: haruskah kehidupan
beragama kita semata-semata berwatak tradisional dan adakah
penggunaan rasio dalam menyegarkan kembali tradisionalisme
agama itu dianggap sebagai “bahaya”? Pertanyaan ini patut dipi­
kirkan jawabannya secara mendalam, karena selama ini percam­
puran antara semangat kebangsaan kaum nasionalis dan tradi­
sionalisme agama hanya membawa hasil positif di bidang politik
belaka, bukannya di bidang budaya dan bahasa. Tradisionalisme
agama tidak menyukai ideologisasi-agama dalam kehidupan ber­
negara, seperti terbukti dari penolakan NU atas Piagam Jakarta.
Kehidupan beragama kita, yang menjadi salah satu penyum­
bang kebudayaan dalam kebudayaan nasional kita, bagaimana­
g 36 h
Islam: Agama Populer ataukah Elitis?
pun juga haruslah berwatak rasional. Apa yang dikemukakan
A.A. Navis dalam cerpen “Robohnya Surau Kami” adalah rasio­
nalitas kehidupan beragama yang kita perlukan, bukannya se­
suatu yang harus ditakuti. Ini bukan berarti memandang rendah
tradisionalisme agama, karena elemen-elemen positif dari tra­
disionalisme itu sendiri harus kita teruskan. Tetapi unsur-unsur
irrasional yang akan menghambat fungsionalisasi tradisional­
isme itu sendiri haruslah diganti dengan nilai-nilai rasional yang
akan menjamin kelangsungan tradisionalisme agama itu. Seperti
halnya dengan kontra-reformasi yang dijalani oleh gereja Kato­
lik Roma, yang dijalankan untuk menjamin kelangsungan hidup
tradisionalisme agamanya. Penggunaan gamelan di satu sisi —
misalnya, dan musik hard rock serta rap di sisi lain, sama-sama
rasionalnya dalam penyampaian pesan-pesan gerejawi melalui
misa dan sebagainya.
Jadi revitalisasi tradisionalisme memang agama sangat di­
perlukan, dalam bentuk memasukkan unsur-unsur rasional ke
dalamnya, hingga modernisme agama itu sendiri dapat dirasa­
kan sebagai kebutuhan, baik di kalangan elitis yang diwakili para
cendekiawan, maupun rakyat jelata yang mengembangkan tradi­
sionalisme agama populis. Di sinilah terletak tantangan yang di­
hadapi Islam di negeri kita, dengan penduduk muslimnya yang
berjumlah lebih dari 170 juta jiwa.
Masalahnya sekarang, bagaimana mengembangkan mo­
dernisme agama dan tradisionalisme agama yang serba rasional,
dan menghindarkan agar keduanya tidak bertubrukan secara
praktis. Dapatkah kaum muslimin di negeri ini mencapai hal itu?
h
g 37 h
Islam:
Apakah Bentuk Perlawanannya?
ada pertengahan bulan Mei 2002, penulis menyampaikan
penilaiannya atas diri KH. A. Mutamakkin dalam sebuah
P
seminar yang berlangsung di IAIN (UIN, red) Syarif Hi­
dayatullah, Ciputat. Pendapat itu dikemukakan dalam seminar
untuk menyambut terbitnya sebuah buku1 tentang diri beliau,
yang memang benar-benar merupakan karya berbobot ilmiah
dan melihat peranan beliau dari berbagai sudut pandang. Baik
dari aspek epistemologis, kesejarahan maupun aspek sosiologis.
Karya tersebut memerlukan sebuah penanganan serius yang ha­
rus diteruskan oleh para peneliti lainnya.
Dalam seminar itu, penulis mengemukakan sebuah sudut
pandang yang sama sekali baru dalam menilai dan memahami
tokoh KH. A. Mutamakkin yang wafat pada abad ke 18 Masehi
dan dimakamkan di desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah.
Diantara keturunannya yang masih aktif dalam kehidupan masya­
rakat adalah Rois ‘Am NU (Nahdlatul Ulama), KH. A. M. Sahal
Mahfudz dan diri penulis sendiri. Salah satu sesepuh keluarga dan
keturunan beliau, dengan pengaruh sangat besar semasa hidup
nyaadalah KH. Abdullah Salam yang meninggal dunia tahun lalu
(2001) dan dimakamkan di desa tersebut. Sebagai penghafal al-
Qur’ân beliau memimpin sebuah pesantren di desa tersebut dan
mengembangkan asketisme yang sangat mengagumkan, dalam
bahasa pesantren dikenal dengan istilah akhlakul karimah.
1 Buku tersebut ditulis oleh Zainul Milal Bizawie, Perlawanan Kultural
Agama Rakyat: Pemikiran dan Paham Keagamaan Syekh Ahmad al-Muta­
makkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi, (Yogyakarta: Samha, 2002).
g 38 h
Islam: Apakah Bentuk Perlawanannya?
Dalam menilik riwayat KH. A. Mutamakin itu penulis juga
menggunakan Serat Cebolek yang diterbitkan Keraton Amang­
kurat IV dan Pakubuwono II di Surakarta, yang dibahas oleh
disertasi Dr. Soebardi2; juga ceritera ketoprak dan ceritera-ceri­
tera lain, di samping berbagai tulisan kaum pesantren tentang
beliau dan terutama tulisan-tulisan beliau sendiri. Yang tidak
sempat penulis gunakan, adalah tulisan Dr. Kuntowidjoyo dari
Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang KH. Rifa’i, Batang,
yang menggunakan referensi Serat Cebolek dan sebuah buku
tentang beliau yang diterbitkan oleh LKiS, di Yogyakarta, tulisan
Dr. Abdul Djamil,3 Rektor IAIN Walisongo di Semarang.
eg
Penulis berpendapat, KH. A. Mutamakin telah memelopori
sebuah pendekatan baru dalam hubungan antara Islam dan ke­
kuasaan negara pada abad ke 18 Masehi. Ini memerlukan pene­
litian mendalam, agar kita menemukan strategi perjuangan Is­
lam yang tepat di negeri ini.
Perjuangan umat Islam dalam abad ke 18 Masehi itu, pada
intinya ada yang berupa sikap pro/menunjang pemerintah, dan
sikap menentangnya. Kaum syari’ah/ fiqh (hukum Islam) pada
umumnya bersikap mendukung kekuasaan, mungkin atas dasar
adagium yang terkenal: “Enam puluh tahun dalam pemerin­
tahan penguasa yang bobrok, masih lebih baik daripada anar­
ki semalam (sittuna sanatan min imâmin fâjirin ashlahu min
lailatin bila sulthan).”4 Sikap ini merupakan sebuah kenyataan
tidak adanya kontrol atas jalannya pemerintahan, semuanya ter­
gantung pada kehendak sang penguasa. Para pelanggar hukum,
termasuk pelanggar fiqh/hukum Islam terkena sanksi atau tidak
secara legal seluruhnya tergantung sang penguasa. Kaum fiqh itu
2 Lihat S. Soebardi, The Book of Cebolek, (The Hague: Martijnus Nijhoff,
1975).
3 Buku tersebut berjudul, Perlawanan Kiai Desa, Pemikiran dan Gerak­
an Islam KH. Ahmad Rifa’i Kalisalak, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
4 Ibnu Taimiyyah; as-Siyasah al-Syar’iyyah Fi Islah Ar-Ra’iy wa
Ar-Ra’iyah, hal.218. Ibnu Taimiyyah dalam karyanya yang lain bahkan me­
nyatakan bahwa “Tuhan mendukung pemerintahan yang adil meskipun kafir,
dan tidak mendukung pemerintahan yang dhalim meskipun mukmin”. Lihat
Ibnu Taimiyah; al-Hisbah fi al-Islam, Riyadh, Mansyurat al-Muassasah al-
Sa’diyah, 1980, hal, 17.
g 39 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
menetapkan KH. A. Mutamakin telah melanggar syari’ah karena
memasang lukisan binatang secara utuh, dan sering menonton
wayang dengan lakon Bima Suci/Dewa Ruci. Oleh sebab itu ia
harus dihukum. Tetapi hukuman itu terserah pada sultan seba­
gai penguasa.
Sebaliknya, para pemimpin tarekat dan tassawuf bersi­
kap menentang penguasa. Perbedaan sikap ini menjadi pemicu
pemberontakan di beberapa tempat dalam abad tersebut. Dalam
pandangan kaum tarekat, penguasa dianggap menyimpang dari
kebenaran formal agama, karena itu haruslah dilawan secara
terbuka. Sikap ini, sebenarnya sama-sama bersifat politis, bila
dibandingkan dengan sikap KH. A. Mutamakkin di atas. Hanya
saja, jika yang satu menentang maka yang lain mendukung. Sikap
politis inilah yang membuat penguasa waktu itu banyak meng­
hukum mati dan menyiksa para pemimpin gerakan tarekat. Ceri­
ta ulama yang mati dibakar atas perintah sultan adalah sesuatu
yang memilukan di waktu itu.
eg
Di sini, KH. A. Mutamakin memperkenalkan pendekatan
yang lain sama sekali. Ia mengutamakan pandangan alternatif
terhadap kelaliman penguasa, namun tidak memberikan perla­
wanan secara terbuka. Dengan demikian, ia lebih mengutamakan
sikap memberikan contoh bagaimana seharusnya seorang pe­
mimpin wajib bertindak dan menampilkan para ulama sebagai
kekuatan alternatif kultural di hadapan sang penguasa. Pendekat­
an inilah yang di kemudian hari dikenal dengan pendekatan kul­
tural yang memicu perlawanan rakyat, tanpa melawan sang pe­
nguasa. Sikap ini dikecam dengan keras oleh pendekatan politis
yang menunjang penguasa dan yang menentangnya.
Pendekatan kultural ini, tidak pernah jelas-jelas menen­
tang penguasa, tapi ia juga tidak pernah menunjang penguasa.
Di masa itu, kaum syari’ah memberikan dukungan kepada pe­
nguasa sedangkan pihak tarekat bersikap menentang. KH. A.
Mutamakin mengembangkan sikap kultural di atas, yakni pilih­
an alternatif yang bersifat kultural. Di masa Orde Baru, keadaan
menjadi terbalik: pihak tarekat justru menjadi penunjang dan
mendukung kekuasaan, seperti terjadi pada pemimpin-pemim­
pin tarekat pada masa itu. Sedangkan kaum syari’at, seperti yang
g 40 h
Islam: Apakah Bentuk Perlawanannya?
tergabung dalam kalangan NU dalam PPP (Partai Persatuan
Pembangunan) masa itu menampilkan perlawanan kultural ter­
hadap kekuasaan.
Sekarang, pertanyaan pokok adalah, haruskah perlawanan
kultural itu dikembangkan terus di masa depan? Atau justru di­
matikan? Dan dengan demikian perjuangan seterusnya menjadi
perlawanan politis saja. Jawabannya menurut penulis adalah se­
suatu yang sangat komplek: bagi organisasi non-politis, seperti
NU, pendekatan yang harus diambil adalah pendekatan kultural
yang lebih didasarkan pada alternatif-alternatif yang menguta­
makan kebersihan perilaku di bidang pemerintahan. Sedangkan
bagi organisasi-organisasi politik, seperti PKB (Partai Kebangkit­
an Bangsa), tekanan harus diletakkan pada penciptaan sistem po­
litik yang bersih, meliputi ketiga bidang eksekutif-legislatif-yudi­
katif. Hanya dengan kombinasi kedua pendekatan kultural dan
politis itu dapat ditegakkan proses demokratisasi di negeri kita.
Sebagaimana diketahui, demokratisasi hanya dapat tegak kalau
dapat diupayakan berlakunya kedaulatan hukum dan adanya per­
lakuan yang sama bagi semua warga negara di muka Undang-
Undang.
Bukankah dengan demikian, menjadi relevan bagi kita di
saat ini, mengembangkan pendekatan kultural yang dahulu di­
rintis KH. A. Mutamakin? h
g 41 h
Islam:
Ideologis Ataukah Kultural? (01)
alam acara NU (Nahdlatul Ulama)/PKB (Partai Kebang­
kitan Bangsa) dan beberapa pesantren di Kalimantan Se­
D
latan, serta orasi budaya dalam Konferensi Besar Ikatan
Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Samarinda, penulis
melihat sebuah fenomena yang sangat menarik. Di tiap tempat,
penulis selalu disuguhi pagelaran qasidah shalawat badar, bah­
kan di acara lainnya justru orang-orang non-muslim yang mem­
bawakannya. Ini berarti, sajak Arab ciptaan KH. Ali Mansyur
dari Tuban, di Banyuwangi tahun 1962 itu, telah menjadi kha­
zanah budaya nasional, minimal budaya NU/PKB. Terlepas dari
penyerahan Bintang NU kepada keluarga almarhum pencipta sa­
jak tersebut di Muktamar Krapyak, Yogyakarta tahun 1989, fak­
ta lainnya adalah penyebaran sajak yang ditembangkan dalam
birama (bahr) tradisional tersebut, tampak jelas telah dianggap
sebagai fenomena budaya nasional tanpa disadari.
Hal ini menunjukkan eratnya hubungan antara budaya
dan agama. Sama eratnya dengan penyampaian lagu-puja dalam
qasidah dzibâ’iyah, yang dibawakan jutaan anak-anak muda NU
setiap minggu. Ini menunjukkan bahwa penyebaran agama Is­
lam di negeri ini, antara lain lewat budaya, disampaikan secara
damai, tidak melalui jalan peperangan. Memang harus diakui,
kekuatan yang dimiliki kaum muslimin, melalui kekuasaan atau
tidak, telah turut mendukung penyebaran agama secara damai
itu.
g 42 h
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (01)
Namun, tidak selamanya penyebaran agama secara damai
itu terkait dengan kekuasaan, seperti terlihat pada berbagai akti­
fitas yang dulu menyertai aliran Syi’ah di negeri kita, beberapa
abad yang lalu. Secara budaya, apa yang tadinya dianggap seba­
gai tindakan penyebaran agama, sekarang diterima sebagai adat
di berbagai daerah. Perayaan Tabot, di Bengkulu umpamanya,
dapat dikemukakan sebagai salah satu contoh. Adat yang satu
ini, menampilkan diusungnya tabot (peti mati/ keranda cucu)
Nabi Saw, Sayyidina Husein, yang justru menjadi tanda bagi ke­
setiaan orang pada ajaran ahl al-bait (keluarga Rasulullah) yang
menjadi titik sentral ajaran Syi’ah. Bahwa Tabot telah menjadi
manifestasi budaya Indonesia, menunjukkan perkembangan se­
jarah yang sangat penting.
eg
Hal yang sama juga kita temui dalam penggunaan nama-
nama di Gedung DPR/MPR-RI kita. Gedung yang megah itu di­
haruskan menggunakan nama-nama dalam bahasa Sansekerta,
seperti Graha Nusantara dan sebagainya. Sedangkan nama DPR/
MPR sebagai institusi produk Undang-Undang Dasar (UUD),
lebih mencerminkan dialog yang umu dipakai antara para pe­
mimpin Indonesia sebelum kemerdekaan, yang menggunakan
pengaruh bahasa Arab. Lihatlah kata-kata yang dipakai, seper­
ti Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga kata itu, baik kata dewan,
wakil maupun rakyat, sebelum mengalami konjugasi dalam ba­
hasa kita adalah kata-kata yang berasal dari bahasa Arab. Begitu
juga dengan pemilihan umum, kata “umum” digunakan untuk
hal-hal yang menyangkut publik, jelas berasal dari “sono”.
Namun, perkembangan bahasa yang semula diambil dari
kata-kata Arab dan kemudian dari kata-kata Sansekerta, menun­
jukkan kemampuan beradaptasi yang dimiliki oleh bangsa kita.
Kalau itu kita kaitkan dengan bidang-bidang lain, akan lebih be­
sar kemelut pengertian yang diakibatkan oleh pemakaian sehari-
hari. Ambil saja kata hukum, yang berasal dari kata al-hukm
dalam bahasa Arab. Kata ini semula digunakan untuk menunjuk
hukum agama Islam (fiqh). Namun karena perluasan pemakai­
annya yang meliputi produk-produk yang dihasilkannya, akhir­
nya kata itu melingkupi makna baru, yang memiliki arti yang
berbeda dari asal usulnya. Al-hukm yang semula berarti aturan
g 43 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
dan undang-undang agama (canonical law), berkembang men­
jadi hukum -yang berarti undang-undang dan peraturan negara.
Perubahan pengertian ini, disebabkan sebagian oleh perubahan
arti kata law atau recht, yang diambilkan dari bahasa-bahasa
Eropa modern.
Belum lagi kalau diingat terjadinya bahasa-semu (meta
language) dalam bahasa nasional kita, seperti disinyalir oleh
Dr. Toety Herati Nurhadi: diamankan berarti ditangkap, har­
ga disesuaikan berarti dinaikkan, dan sebagainya. Akibat dari
penggunaan bahasa semu ini, masyarakat terkotak-kotak dan
timbulah isolasi antar golongan di dalamnya. Akibat lanjutan­
nya, muncul jalan pintas berupa budaya kekerasan (culture of
violence) —terutama dalam bentuk munculnya penggunaan pre­
man, yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai bangsa.
eg
Jelaslah dengan demikian, hal pertama yang harus dilaku­
kan adalah pembakuan arti yang kita gunakan sehari-hari. Tan­
pa pembakuan ini, kita akan tetap rancu dalam pemikiran dan
kacau dalam pengertian. Akibatnya, kita sebagai bangsa tidak
tahu kemana orientasi kehidupan harus diarahkan. Hal ini tam­
pak antara lain, adanya pernyataan seorang anggota fraksi PDI-P
DPR-RI bahwa ia bukanlah wakil rakyat, melainkan wakil partai.
Ini berarti, kerancuan telah menelusup dalam tubuh kita sebagai
bangsa, juga menunjukkan cara berpikir yang carut marut yang
kita alami saat ini. Demokrasi kita, yang semula berarti peng­
utamaan kepentingan rakyat banyak, diubah dengan tidak terasa
kepada pemenuhan kebutuhan golongan dan ambisi pribadi.
Dengan demikian, kebutuhan menyamakan pandangan
tentang demokrasi yang ingin kita ciptakan dalam kehidupan
bangsa, haruslah tetap dilanjutkan. Walaupun sudah lebih dari
150 tahun, Alexis de Tocquevile1 menerbitkan bukunya tentang
demokrasi di Amerika Serikat, sampai hari inipun pembicaraan
tentang jenis-jenis dan jangkauan proses tersebut dalam kehi­
1 Penulis buku Democracy in America, terbit pertama kali tahun 1840,
hampir bersanaan waktunya dengan tersiarnya buku The Communist Mani-
festo karya Karl Marx & Friedrick Engels.
g 44 h
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (01)
dupan bangsa Amerika tetap berlangsung. Dengan demikian,
perkembangan proses demokratisasi itu sendiri senantiasa dijaga
oleh para pemikir, agar tidak menyimpang dari tujuan semula.
Ini adalah sebuah hal yang sangat mendasar (fundamental), ka­
renanya ia tidak dapat diabaikan begitu saja.
Karena itu, keinginan berbagai kalangan gerakan Islam,
agar Piagam Jakarta dimasukkan ke dalam pasal 29 UUD kita,
haruslah terus dibicarakan. Ia menunjukkan kurang adanya pe­
ngertian di kalangan gerakan-gerakan Islam tersebut. Bukankah
pencantuman Piagam Jakarta itu dalam salah satu pasal UUD
akan berarti memasukkan ideologi agama ke da­lam kehidupan
negara, dan dengan demikian memberi kepadanya kedudukan
resmi sebagai ideologi negara? Bukankah dengan demikian,
para warga negara lain yang non-muslim dimasukkan ke dalam
lingkungan warga negara kelas dua? Dan bukankah orang yang
berpaham atau berideologi non-agama, seperti kaum nasionalis
dan sosialis, juga tidak memperoleh kedudukan terhormat di
negeri ini? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus
dijawab, bila kita menginginkan kehidupan bangsa yang benar-
benar demokratis di masa depan. h
g 45 h
Islam:
Ideologis Ataukah Kultural? (02)
ada waktu penulis berkunjung ke Pusat Persatuan Muslim
Tiongkok, penulis menyatakan persamaan antara kaum
P
muslimin Tiongkok dan Indonesia. Kedua negeri ini diatur
oleh Undang-Undang Dasar (UUD) yang tidak mencantumkan Is­
lam sebagai dasar negara. Dalam struktur seperti itu, Islam tidak
berfungsi sebagai hukum negara, melainkan sebagai jalan hidup
masyarakat. Demikian halnya dengan Indonesia, tentu masyara­
kat sendiri yang memilih berkeyakinan Islam, dan masyarakat
yang menentukan untuk tidak menampakkan afiliasi agamanya
sebagai ideologi negara seperti di Tiongkok. Persamaan men­
dasar ini, harus dipakai selaku tali pengikat antara kedua negara
itu dalam hubungan formal dan non-formal dengan mereka.
Namun, antara kedua negeri itu terdapat perbedaan yang
sangat besar, yang sering luput dari perhatian kita. Mengingat
perbedaan tersebut, maka pentinglah arti sejarah bagi pemben­
tukan pandangan umum sebuah negeri. Hal ini sering diabaikan
orang, hingga secara tidak terasa kita terjerumus kepada sikap
menyamakan hal yang tidak sama. Karenanya, tulisan ini men­
coba menyoroti hal itu, agar kita tidak terus-menerus melaku­
kan kesalahan. Dengan cara inilah kita melakukan koreksi atas
kesalahan-kesalahan masa lampau, dalam menyongsong masa
depan.
Salah satu hal yang membedakan kedua negeri adalah se­
jarah masing-masing yang saling berbeda. Sejak semula Tiong­
kok berpenduduk sangat banyak, maka pemerintahan dikem­
g 46 h
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (02)
bangkan lebih seragam. Keseragaman itu dilambangkan oleh
sistem administrasi yang sama dan birokrasi yang tunggal di
semua propinsi, mengikuti apa yang ditetapkan di ibu Kota Nan­
king maupun Beijing. Bahkan Tiongkok telah memiliki wadah
tunggal pendidikan tenaga administrasi pemerintahan semenjak
ratusan tahun yang lalu.1 Sementara APDN (Akademi Pemerin­
tahan Dalam Negeri) dan IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) di
negeri kita baru berlangsung puluhan tahun lamanya, itupun
dengan hasil yang sudah sangat menggembirakan. Di Universi­
tas Tokyo, Jepang dan Ecole Superieur, Perancis yang berusia
sedikit lebih tua juga mencatat hal yang sama.
eg
Perbedaan sangat mencolok antara kedua bangsa dapat
ditelusuri pada sejarah masing-masing. Tiongkok sebagai nega­
ra daratan (land-based country) dan Indonesia sebagai negara
maritim. Sudah tentu dengan lebih banyak keseragaman di China
dan keragaman kerajaan-kerajaan di negeri kita. Kalau daratan
Tiongkok terkenal dengan sistem agraris yang berintikan sawah
dan padang rumput (lengkap dengan tradisi penggembalaan­
nya), maka perairan negeri kita justru menunjukkan ciri perbeda­
an sangat besar dalam cara hidup masing-masing daerah. Ada
yang bergantung pada hasil hutan yang sangat besar, seperti di
Jambi dan Pulau Kalimantan, ada pula yang lebih mengandalkan
perdagangan laut antar pulau, seperti terdapat dalam kebudaya­
an Bugis dan Madura. Hanya di Jawa, Sultan Agung Hanyakra­
kusuma2 dapat menegakkan cara hidup agraris lengkap dengan
sistem kepegawaiannya.
Namun, pengenalan antropologis antara keduanya, dengan
yang satu menggunakan konsep agraris dan yang kedua dengan
konsep maritim, harus diimbangi dengan analisa sosiologis, yang
1 Dinasti T’ang (618-906) paling berjasa membangun sistem pemerin­
tahan Kerajaan Tiongkok yang solid. Dinasti ini juga membuat sistem perek­
rutan bagi pegawai negeri itu, yang biasanya diambil dari murid-murid yang
belajar di kuil.
2 Ia juga bergelar Sultan Agung Senapati Ingalaga Abdurrahman yang
sukses membawa puncak kejayaan Kerajaan Mataram dalam segala bidang, ke­
hidupan politik, militer, kesenian, kesusastraan, dan keagamaan. Sultan Agung
menjadi penguasa Mataram tahun 1613 sampai 1645 M.
g 47 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
juga akan menunjukkan perbedaan dan persamaan keduanya.
Umpamannya saja, pada kuatnya kekuasaan pihak yang meme­
rintah (the ruling class).
Sebenarnya, nama Mandarin untuk bahasa nasional Tiong­
kok saat ini, diambil dari nama kelompok birokrat pemerintahan
yang menguasai negeri itu sejak lebih dari 2000 tahun lampau.
Kelompok birokrat ini sanggup bertahan, bahkan menghadapi
tantangan kaum pendekar bersenjata yang menguasai pedalam­
an Tiongkok selama ratusan tahun terakhir ini. Sekarang pun,
masih belum diketahui bagaimana keberadaan mereka dalam
pemerintahan dan sistem politik yang ada, walaupun kekuasa­
an komite militer di lingkungan Partai Komunis Tiongkok ma­
sih sangat besar. Apakah kelas bersenjata itu diserap ke dalam
komite militer tersebut dengan bawahan-bawahannya, juga ti­
dak kita ketahui.
Di negeri kita pun kekuasaan kaum priyayi dengan nilai-
nilainya sendiri terasa sangat besar di masa lampau. Hanya saja,
dalam beberapa puluh tahun terakhir ini, kaum agamawan mus­
lim (dikenal dengan nama kaum santri) berhasil menyelusup
ke dalam jantung kekuatan kaum priyayi tersebut. Jalan yang
dilalui ada dua model, yaitu jalur kekuasaan politik dan jalur
pengembangan profesi. Kalau ini kita lupakan, sama saja artinya
dengan membiarkan diri hidup di masa lampau tanpa mengenal
hidup masa kini dan masa mendatang.
eg
Jelas, kalau kita proyeksikan bayangan masa lalu itu, ber­
tambah nyata persamaan maupun perbedaan sistem-sistem poli­
tik yang dianut kedua negeri itu -di masa kini dan masa depan.
Bagaimana masing-masing menjawab tantangan yang dihadapi,
yang datang dari proses modernisasi yang penuh dengan per­
saingan, adalah pengenalan sebuah proses yangmenarik untuk
dikaji. Di sinilah, terasa betapa pentingnya deskripsi historis
sistem politik yang digunakan kedua bangsa itu (ethnografi,
yang sangat dikuasai oleh administrasi pemerintahan kolonial
Hindia-Belanda).
Mengingat hal itulah perlu kita sadari betapa pentingnya
catatan-catatan historis yang dikenal oleh kedua belah pihak. Ini
adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam perjalanan
g 48 h
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (02)
sejarah kedua bangsa. Bahwa ada perbedaan-perbedaan sejarah
di dua orkestra-kamar (chamber orchestra) itu adalah hal yang
wajar. Tetapi, membandingkan antar keduanya, untuk mencari
pelajaran yang dapat kita gunakan untuk mengenal cara hidup
kita sendiri, adalah sebuah hal yang wajar pula.
Karenanya, segala macam tulisan dan rekaman suara yang
memberikan gambaran akan perjalanan sejarah kedua bangsa
itu, jelas akan sangat menarik hati para pengamat. Akankah kita
menjadi sebuah bangsa yang hanya mengandalkan dominasi
masa lampau, terlepas sama sekali dari konteks historis yang se­
dang berjalan? Ataukah justru kita menjadi bangsa yang dapat
menatap masa depan sendiri? Semuanya terpulang kepada kita
sendiri. Di sinilah perlunya kita mengenal kedua bangsa secara
lebih mendalam sebagai bangsa yang sama-sama bukan negara
agama, walaupun mempunyai perkembangan sejarah (historical
development) yang berbeda. h
g 49 h
Islam:
Ideologis Ataukah Kultural? (03)
eberapa partai politik masih mencantumkan Islam sebagai
asas/dasar organisasinya, begitu juga beberapa perkum­
B
pulan lain yang non-politis. Ketika hal itu ditanyakan pada
penulis, maka jawabannya adalah biar saja, karena itu adalah ke­
hendak mereka. Si penanya mengemukakan: aneh sekali, Anda
dari dahulu selalu menentang negara Islam, mengapakah partai
politik yang berasaskan Islam tidak Anda tolak? Bukankah ini
berarti Anda menerima pandangan mereka?
Jawabannya justru karena penulis menolak negara Islam
Islam di Indonesia, tapi tidak di tempat lain yang penduduknya
homogen (berpandangan tunggal). Karena bangsa kita beraneka
ragam dalam pandangan hidup, dengan sendirinya negara tidak
dapat hanya melayani mereka yang berpandangan negara Islam
saja. Orang muslim pun, seperti penulis yang tidak menerima
negara Islam di Indonesia, harus dihargai pendapat dan sikap
hidup mereka. Apalagi yang tidak beragama Islam, yang jum­
lahnya melebihi 10% bangsa ini. Adalah tindakan gegabah untuk
menganggap konsep negara Islam diterima seluruh kaum mus­
limin di negeri ini, hanya karena Islam sebagai agama mayoritas
penduduk Indonesia.
Itulah yang membuat mengapa penulis menolak gagasan
negara Islam di sini, karena penulis tidak ingin menyangkal ke­
benaran yang dibawakan oleh statistik tadi. Lain halnya dengan
bangsa Pakistan, yang ingin mendirikan negara sendiri karena
persamaan agama, dan untuk itu mereka berani berpindah tem­
pat ke kawasan tersebut dari daerah asal, dan di Pakistan mere­
ka membentuk kelompok kaum pendatang (muhajirin). Dapat
dimengerti mengapa mereka menginginkan Republik Islam
g 50 h
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (03)
Pakistan pada waktu ini, walaupun tidak sejalan dengan pikiran
penulis.
eg
Kembali pada masalah asas Islam bagi partai politik mau­
pun perkumpulan. Karena yang beratribut Islam adalah partai
politik dan/atau perkumpulan-perkumpulan, maka tidak ada
sangkut pautnya dengan negara. Kalau mereka memperjuang­
kan Piagam Jakarta, untuk dimasukkan ke dalam Undang-
Undang Dasar kita maka itu adalah hak mereka, juga untuk
merubah konstitusi dan dasar negara. Ini adalah konsekuensi
berdemokrasi, bahkan di Amerika Serikat pun ada orang yang
ingin agar Undang-Undang Dasar-nya diubah menjadi Undang-
Undang Dasar berideologi komunis. Masalahnya tinggal, apakah
dalam pemilu, rakyat mau menerimanya atau tidak?
Sikap membedakan kehidupan negara dari kehidupan per­
kumpulan yang seperti ini, adalah sikap yang sehat kalau kita
ingin mengembangkan demokrasi di negara kita. Dasar dari si­
kap ini adalah keyakinan bahwa, rakyat banyak sudah tahu apa
yang harus dilakukan, walaupun mayoritas mereka tidak ber­
pendidikan tinggi, dan bahkan masih besar prosentase yang buta
huruf. Kalau dalam hal ini kita memiliki keberanian, maka mere­
ka yang bercita-cita mendirikan negara Islam tidak akan mem­
peroleh tempat untuk menyuarakan kehendak, dan mereka akan
menempuh jalan pemberontakan bersenjata.
Karenanya, kita harus memberikan tempat bagi perbedaan
pendapat dan kemerdekaan berbicara, artinya adalah kebebasan
menyatakan pikiran tanpa dikekang sama sekali. Inilah yang men­
dasari pendapat penulis, bahwa TAP MPRS No. 25 tahun 19661
harus dicabut. Karena TAP itu melarang penyebaran paham
Marxisme-Leninisme atau Komunisme. Sebagai sebuah paham,
pikiran itu hanya dapat diperangi oleh pendidikan dan penerang­
an, bukan oleh sebuah Ketetapan MPR ataupun produk hukum
1 Meskipun UUD 1945 telah dilakukan amandemen setidaknya empat
kali dan secara hukum TAP MPR dan MPRS tidak berlaku lagi, tetapi TAP
MPRS No. 25 tahun 1966 ini sampai sekarang masih menjadi inspirasi dan
bahkan menjadi konsideran bagi berbagai UU, Peratuan atau regulasi di ber­
bagai tingkatan dan bahkan Peraturan Daerah (PERDA) di beberapa tempat
untuk membatasi kebebasan berpolitik warga negara tertentu.
g 51 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
apapun. Lain halnya, kalau yang dilarang adalah lembaga atau
institusi seperti Partai Komunis Indonesia (PKI). Lembaga dapat
dilarang oleh negara, seperti halnya kita melarang lembaga ber­
nama Freemason (lembaga yang berpikiran bebas tanpa agama)2.
Di sinilah diperlukan ketelitian kita, agar produk-produk kenega­
raan kita tidak merugikan diri sendiri.
eg
Mengetahui hal sekecil ini, yaitu perbedaan antara paham
dan lembaga harus dilakukan dengan cermat. Tanpa kecermatan
seperti itu, kita akan berjalan ke arah yang salah, yaitu menindak
hal yang tidak perlu diperhatikan dan membiarkan sesuatu yang
memerlukan tindakan. Prinsip ini penting diingat oleh lembaga
lembaga yang mengutamakan perembugan/permusyawaratan,
seperti yang dibuat oleh Undang-Undang Dasar kita: Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang seringkali hanya diang­
gap sebagai ajang percaturan kekuasaan.
Walaupun banyak dijalankan oleh umat muslim, tetapi
sistem politik nasional merupakan bagian tak terpisahkan dari
tradisi politik Jawa dalam menjaga keberlangsungan negara.
Sering kontinuitas kekuasan diwariskan dari sebuah generasi
kepada generasi selanjutnya. Joko Tingkir, umpamanya, mem­
punyai keturunan Kyai Haji Ahmad Mutamakkin3 dari Kajen,
Pati, yang sangat tunduk pada Amangkurat IV4 di Surakarta. Se­
dang Joko Tingkir alias Sultan Hadiwidjaya adalah penguasa Ke­
sultanan Demak (memerintah tahun 1550-1582) yang diguling­
kan oleh Sutawidjaya5, pendiri dinasti Mataram yang kemudian
bergelar Panembahan Senopati Ing Ngalaga Sayyidin Pana-
tagama Kalifatullah Ing Tanah Jawi. Karena penulis masih
2 Beberapa sumber menyebut Freemason sebagai organisasi rahasia in­
ternasional yang anti agama. Bahkan Gereja Katolik pada masa Paus Leo XIII
melalui Ensiklik berjudul Humanum Genus (1884), melarang semua umat
Katolik bergabung dengan organisasi itu.
3 Mengenai KH. A. Mutamakkin, lihat pula Bab I bag. 9 berjudul Islam:
Apakah Bentuk Perlawanannya?
4 Amangkurat IV memerintah Kesultanan Surakarta tahun 1719-1726 M.
5 Sutawidjaya mengangkat diri sebagai raja dengan gelar Panembahan
Senapati setelah wafatnya Sultan Hadiwijaya 1582. Sutawijaya memerintah
sampai kira-kira 1601 yang kemudian digantikan oleh putranya yang bernama
Mas Jolang yang kemudian terkenal dengan Panembahan Seda Krapyak.
g 52 h
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (03)
keturunan Kyai Haji Ahmad Mutamakkin, berarti masih terkait
dengan Sunan Benawa di Kendal, ayah Sunan Pakubuwana I,
dengan sendirinya para penguasa Mataram masih menghormati
penulis.
Karena sistem politik Jawa masih memiliki bekasnya yang
mendalam atas sistem politik nasional kita sekarang, dengan
sendirinya tali temali ini harus diperhatikan juga. Contoh tadi
juga memperkuat pendapat penulis, bahwa kita tidak memiliki
acuan negara Islam bagi sistem politik yang kita kembangkan.
Menurut dugaan penulis, kurang dari 20 % pemilih akan mem­
berikan suara kepada partai-partai politik yang menginginkan
Islam sebagai dasar negara. Benarkah apa yang disangkakan
penulis itu? Pemilu adalah satu-satunya tempat untuk menguji
kebenaran pendapat itu. Sejarahlah yang akan menjawab h
g 53 h
Islam:
Ideologis Ataukah Kultural? (04)
alam upacara penganugerahan gelar Doktor Honoris
Causa untuk bidang humaniora di Universitas Soka Gak­
D
kai, Tokyo, baru-baru ini, penulis mengemukakan dalam
sambutannya bahwa sebuah tradisi baru telah dimulai di Asia.
Di samping PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang membawa
moralitas keagamaan dalam kehidupan politik suatu bangsa, kita
melihat hal yang sama dilakukan Partai Komeito, yang didukung
oleh gerakan Buddha terbesar di dunia, Soka Gakkai di Jepang.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Bharatiya Janata Party, yang
dipimpin oleh Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee. Dan,
didukung oleh oraganisasi Hindu kenamaan di negeri itu, Rash­
triya Swayamsevak Sangh (RSS), yang didirikan tahun 1925, se­
tahun sebelum NU lahir (tahun 1926).
Malam harinya, sebelum pemberian gelar tersebut, penu­
lis berkunjung ke rumah Prof. Mitsuo Nakamura, seorang ahli
gerakan Islam di Indonesia, yang tinggal di Ito City (sekitar dua
jam berkendaraan mobil dari kota Tokyo). Sebuah pertanyaan
beliau menunjuk dengan tepat problematika yang dihadapi pe­
nulis: “Anda memisahkan ideologi agama dari kehidupan negara.
Mengapakah sekarang Anda justru membawa agama dalam ke­
hidupan bernegara?” tanyanya. Mendengar pertanyaan tersebut,
badan yang terasa kecapaian akibat berkendaraan mobil ke Ito
City selama dua jam itu, hilang seketika. Inilah yang penulis cari
selama beberapa tahun ini, tetapi tidak pernah dirumuskannya
dalam bentuk pertanyaan seperti itu.
Penulis memberi jawaban, bahwa yang terjadi (dan terus
terang saja, dikembangkan penulis di Indonesia melalui PKB),
g 54 h