Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (04)
adalah penolakan terhadap langkanya moralitas dalam kehidup­
an politik kita dewasa ini. Jadi dengan demikian, kalau dalam
masyarakat sekuler di Barat ada moralitas non-agama dalam ke­
hidupan politik, di negara-negara berkembang yang belum me­
miliki tradisi yang mapan, moralitas ditegakkan melalui dasar-
dasar agama. Dalam pandangan penulis, ukuran-ukuran ideo­
logis-agama tetap tidak memperoleh tempat dalam kehidupan
bernegara, karena sifatnya yang sesisi dan hanya khusus untuk
kepentingan para pemeluk agama tersebut. Di sinilah terletak
perbedaan antara moralitas dan ideologi, walaupun sama-sama
berasal dari wahyu yang satu.
eg
Kita harus jeli membaca sejarah bangsa-bangsa di dunia,
untuk mengambil pelajaran serta sikap yang diperlukan. Kita
sering mendengar moralitas yang tinggi tanpa berdasarkan
agama, seperti diperlihatkan Jiang Zemin dan Zhu Rongji di
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang sepenuhnya disandar­
kan pada moralitas sekuler yang bersifat materiil. Oleh karena
itu, kita harus mampu mengembangkan moralitas politik yang
di dasarkan pada ajaran-ajaran umum semua agama. Kejujuran,
kesungguhan kerja dan pertanggungan-jawab secara jujur kepa­
da nasib bangsa di kemudian hari, merupakan sebagian morali­
tas umum agama-agama. Karenanya, pemakaian agama untuk
menimbulkan moralitas seperti itu justru harus dihargai, dan
bukannya dicurigai.
Antonio Gramsci1 mengemukakan gagasan sosialisme yang
penuh kemanusiaan, dan di dalamnya tentu terdapat peran be­
sar dari moralitas yang tinggi, sebagai sebuah koreksi atas Marx­
isme-Leninisme yang sarat dengan ketentuan-ketentuan organi-
1 Antonio Gramsci (1891-1937) adalah pendiri dan anggota Partai So­
sialis Italia/ the Italian Socialist Party (PSI). Seorang penulis, intelektual,
wartawan dan aktivis yang sangat aktif dan terkenal sebelum akhirnya ditang­
kap oleh pemerintahan fasis Italia dan dimasukkan penjara hingga meninggal.
Meski hidup di penjara lebih dari 20 tahun, ia meninggalkan berbagai catatan
teori-teori politik dari refleksi dan surat-suratnya di dalam penjara yang kemu­
dian dikumpulkan dalam bentuk buku the Prison Notebooks. Melalui catatan-
catatan dan suratnya itulah lahir berbagai teori politik yang terkenal hingga
sekarang. Beberapa istilah seperti “hegemony”, “organic intellectual” dan “his­
torical bloc” berasal dari tulisannya tersebut.
g 55 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
satoris belaka. Pandangannya saat itu (sebelum 1927) dianggap
sebagai penyimpangan Komunisme di Italia, namun adanya ke­
bangkrutan dan kehancuran Uni-Soviet justru membenarkan­
nya. Demikian pula halnya dengan Alexander Dubcek2 di Praha
yang berani menawarkan Komunisme yang berwajah kemanu­
siaan. Namun, beberapa puluh tahun kemudian apa yang mere­
ka bawakan menjadi kenyataan: bahwa Komunisme pun harus
melakukan koreksi atas peranannya dalam kebangunan ma­
nusia di akhir abad lalu dan sepanjang abad ini. Pengamatan
ini sepenuhnya mengikuti apa yang diingatkan Vladimir Ilyich
Lenin: “penyakit kiri ke-kanak-kanakan (leftism infantile disease)”
yang dihadapi kaum revolusioner manapun, yaitu heroisme roman­
tis. Mereka menganggap revolusi akan rampung ketika aku yang
berjuang. Aku-isme seperti inilah yang justru merusak revolusi,
karena perjuangan jangka panjang harus ditundukkan kepada
kebutuhan pribadi seorang pemimpin yang tidak lama jangka
hidupnya.
Lawan dari aku-isme itu adalah budaya/kultur dan agama,
termasuk manifestasi budayanya yang sangat penting dalam
sejarah umat manusia. Kalau tidak kita pahami dengan benar,
peranan agama tidak lagi berorientasi kultural, melainkan ber­
orientasi in­titusional. Kegagalan memahami hal ini berarti
kegagalan pula dalam memahami proses demokratisasi, yang
memang sejak semula sudah tidak ideal. Sir Winston Spencer
Churchill3 pernah menyatakan, demokrasi banyak kelemahan
dan kekurangannya, tetapi ia tetap merupakan perwujudan ter­
baik dari upaya umat manusia menegakkan pemerintahan yang
benar. Dengan menghiraukan hal-hal seperti ini, maka pandang­
an Mao Zedong4 di RRT menjadi sesuatu yang tidak sehat.
2 Alexander Dubcek (1921- 1992), salah seorang pemimpin partai ko­
munis, pernah menduduki Sekretaris Jenderal di Slovakia yang mencanangkan
pembaruan, pembebaskan media dari sensorship dan mengkritik pemerintah.
3 Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965), adalah salah
seorang pemimpin terkemuka Kerajaan Inggris (United Kingdom). Pernah
menjadi Perdana Menteri maupun anggota parlemen dan menduduki jabatan pen­
ting di berbagai bidang. Ia juga seorang penulis yang produktif dan terkenal.
4 Mao Zedong atau Mao Tse-tung (1893-1976), adalah pendiri Negara
Republik Rakyat Cina/The People’s Republic of China. Pemimpin Cina dan
Komunis paling terkenal dengan pencanangan Revolusi Kebudayaan (Cultural
Revolution).
g 56 h
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (04)
eg
Demikianlah, terlihat betapa erat hubungan antara buda­
ya/kultur dan politik, paling tidak untuk menampilkan kesusilaan
politik (political morality) yang diperlukan oleh sistem pemerin­
tahan manapun di dunia ini. Kata-kata Zhu Rongji5 “sediakan se­
puluh buah peti mati, sembilan buah untuk para koruptor dan se­
buah lagi untuk diriku, kalau aku juga korup”, adalah ungkapan
moralitas yang diingini. Karenanya, baik itu moralitas sekuler
dari sebuah ideologi duniawi seperti Komunisme, maupun mo­
ralitas agama yang digunakan dalam pengembangan sistem poli­
tik, haruslah dibaca sebagai keniscayaan sebuah pemerintahan
yang benar-benar bertanggung jawab pada rakyat.
Di sini, kita harus belajar dari para moralis dunia, dari Fir­
’aun Akhnaton di Mesir kuno hingga Mahatma Gandhi di India
dalam abad ke 20, membuat rambu-rambu yang harus diguna­
kan dalam mengemban amanat rakyat yang kita junjung tinggi.
Kegagalan memahami hal ini, hanya akan membuat seorang pe­
nguasa mementingkan diri saja, seperti halnya Kaisar Nero6 yang
membakar kota Roma untuk mencari kesenangan. Juga Kaisar
Wu Zetian7 yang curiga dan menganggap semua orang ingin me­
nyingkirkan dirinya dari pemerintahan, maupun Sultan Agung
Hanyakrakusuma dari Mataram yang bergembira dengan para
dayang-dayangnya di atas Taman Sari dengan membuang dan
menyaksikan lawan-lawan politiknya di makan buaya, karena ti­
dak dapat melawan binatang-binatang buas itu tanpa senjata.
Jadi benar menurut kaidah fiqh: “tindakan dan kebijak­
sanaan seorang pemimpin mengenai rakyat yang dipimpin, ha­
rus terkait langsung dengan kesejahteraan mereka”, merupakan
5 Dia salah seorang Perdana Menteri Cina 1998-2003 ketika jabatan
presiden dipegang Jiang Zemin.
6 Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus (37-68 C.E.) raja di kota
Roma. Terkenal dengan bakatnya sebagai penulis puisi dan penyanyi tetapi
juga sangat ambisius. Ia membakar kota Roma konon untuk membangun ista­
na yang megah, karena kota Roma ketika itu tidak cukup untuk membangun
istana yang menjadi cita-citanya.
7 Wu Zetian (625-705 AD) adalah Permaisuri Kaisar Kao Tsung pada
zaman Dinasti Tang. Setelah suaminya meninggal, dia menjalankan kekaisar­
an. Dalam mengamankan kekuasan, Wu membentuk pasukan khusus untuk
memata-matai lawan politiknya. Dia tak segan membunuh kaum oposisi yang
melawan kebijakannya.
g 57 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
sebuah rambu moral yang melarang seorang pemimpin untuk
menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri. Tiap agama dan keya­
kinan memiliki sejumlah adagium/ketentuan seperti itu, karena
itulah moralitas-agama sangat diperlukan dalam menciptakan
sistem politik yang sehat. Karenanya, kita tidak perlu ragu-ragu
bahwa moralitas-agama memberikan sumbangan bagi pemben­
tukan sistem politik yang sehat bagi sebuah bangsa. Pada tingkat
inilah agama dan politik dapat dihubungkan, dan tidak pada
tingkat ideologis. h
g 58 h
Islam:
Ideologis Ataukah Kultural? (05)
alam perjalanan menuju Banjarmasin, di pagi hari, penu­
lis mengikuti siaran warta berita televisi di ruang tunggu
D
pesawat Mandala. Ditayangkan di televisi itu peringatan
Tabot di Bengkulu, yang diselenggarakan untuk menghormati
Syekh Burhanudin1 yang hidup di kawasan itu pada akhir abad
ke 17 dan awal abad ke 18 Masehi. Karena dijelaskan dalam
pemberitaan tersebut, bahwa acara tersebut juga diikuti orang-
orang keturunan India, jelaslah bahwa orang-orang Syi’ah sekte
Isma’illiyah2 adalah pembawa Islam ke Bengkulu saat itu. Sekte
Syi’ah Isma’iliyah inilah yang kemudian menurunkan para pe­
mimpin yang bernama Aga Khan di negeri India.
Walaupun kemudian ajaran Sunni tradisional menguasai
Bengkulu, upacara Tabot itu tampaknya tidak juga kunjung hi­
lang, dan sekarang bahkan menjadi bagian dari adat setempat.
Di permukaan tampak Syi’isme dalam baju adat atau kultur ma­
syarakat setempat, walaupun seluruh ajaran kaum muslimin —di
kawasan itu, di “sunni”kan melalui fiqh/hukum Islam. Ini berarti
1 Syekh Burhanuddin adalah seorang tokoh tarekat dari Ulakan, Paria­
man, Sumatera Barat. Dia murid Syekh Abdurrauf Singkel, ulama terkemuka
Aceh yang juga seorang tokoh tarekat Syattariah, Qadiriyah dan Naqsabandiyah.
2 Syi’ah Ismailiyah merupakan salah satu sekte Syi’ah. Syi’ah sekte ini
muncul karena perbedaan pendapat tentang imam ke-7 pengganti Ja’far al-
Shiddiq. Menurut kelompok ini, pengganti Ja’far al-Shiddiq adalah Ismail
meskipun ia sudah meninggal. Namun kelompok lain (Syi’ah Imamiyah atau
Syi’ah Dua Belas) berpendapat bahwa pengganti Ja’far al-Shiddiq adalah Musa
al-Kadzim, adik Ismail.
g 59 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
bahwa, Sayyidina Hasan dan Husain dimuliakan dalam “ajaran”
Sunni, dengan dilepaskan dari sekte Syi’isme. Ini adalah kejadi­
an lumrah, seperti halnya pembacaan dziba’ oleh jutaan warga
Nahdltul Ulama di berbagai kawasan di negeri kita.
Kedua hal tersebut di atas, yaitu munculnya Syi’isme dan
pembacaan dziba’ dalam bentuk budaya adalah bentuk paling
kongkrit dari penampilan Islam di masa lampau di negeri ini,
yakni dalam bentuk kultural, bukannya ideologis. Hal ini harus
kita perhatikan baik-baik, jika ingin memahami proses masuknya
Islam ke Indonesia dan menyimak perkembangan agama terse­
but di kawasan Asia Tenggara. Ketidakmampuan memahaminya,
hanya akan menghadapkan Islam pada paham-paham lain di
negeri ini. Sesuatu yang jelas-jelas tidak diingini oleh mayoritas
kaum muslimin Indonesia —bahkan mayoritas bangsa.
Inilah yang menjadi tema utama yang harus diperhati­
kan dalam mencermati perkembangan Islam di negeri ini, yang
sering disebut sebagai “negerinya kaum muslim moderat.” Kega­
galan mengambil sikap ini, apapun alasannya (ideologis ataupun
politis), jelas menjadi tantangan bagi kaum muslimin di negeri
ini. Karena kedudukan Indonesia sebagai negara berpenduduk
mayoritas muslimin (sekitar 185 juta jiwa) terbesar di seluruh
dunia. Dengan sendirinya siapa yang menang di negeri ini akan
menentukan masa depan Islam; apakah ia berkembang sebagai
ideologi ataukah secara kultural?
Tulisan-tulisan berikut akan mencoba menelusuri perkem­
bangan ini, tentu saja dengan memenangkan pendapat kaum
moderat yang tidak mementingkan ideologi. Dalam pandangan
mereka, Islam muncul dalam keseharian kultural, tanpa berbaju
ideologi sama sekali. Dengan mencoba bersikap simpatik kepada
pendekatan ideologis, penulis bermaksud menekankan penting­
nya saling pengertian antara kedua pendekatan tersebut.
eg
Kalau kita tidak menginginkan terorisme merajalela di
negeri kita, dengan menggunakan nama Islam, tentu pendekat­
an ideologis ini harus benar-benar diperhatikan dengan cermat.
Apapun sebab-sebab yang menimbulkannya, terorisme dengan
menggunakan nama Islam lebih banyak disebabkan oleh ketidak­
pahaman mereka akan proses modernisasi yang dialami bangsa
g 60 h
Islam: Ideologis Ataukah Kultural? (05)
kita mulai abad ke-19 masehi hingga saat ini. Ini bukan berarti,
penulis meniadakan kemungkinan adanya asal-usul lain bagi ter­
orisme yang menggunakan nama Islam yang kini sudah meraja­
lela di mana-mana —seperti kita saksikan di berbagai kawasan di
negeri ini dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai sebuah proses
sejarah, hal itu adalah sesuatu yang biasa, betapapun sakit dan
susah kita dibuatnya, akibat dari rumah-rumah, sekolah-sekolah
dan tempat-tempat umum lain yang dirusakkan, maupun jiwa
yang melayang karenanya. Namun dapat disimpulkan bahwa
terorisme bukannya sebuah proses yang tidak dapat dihindari.
eg
Di samping itu ideologis, pendekatan institusional ini se­
ringkali ditunggangi oleh kepentingan politis. Ini terjadi terus-
menerus hingga tulisan ini dikirimkan ke meja redaksi untuk
diterbitkan. Kepentingan politik sesaat, untuk merebut atau
mempertahankan kepemimpinan negara, membuat sejumlah
lingkaran kekuasaan di negeri ini —dalam beberapa tahun terak­
hir, untuk mendukung gerakan-gerakan ideologis Islam. Karena
kepentingan politik mereka, dikombinasikan dengan ketakutan
sebagian penguasa untuk menindak terorisme berbaju ideologis
itu, jadilah toleransi kepada gerakan-gerakan mereka justru
menjadi pendorong para teroris untuk menggunakan nama suci
agama.
William Cleveland menuliskan dalam disertasinya3, bebe­
rapa waktu lalu. Ia menjelaskan ideologi Islamistik dari Syakib
Arsalan, pemimpin sekte Druz di Lebanon yang juga kakek dari
Kamal Jumlad ini, berasal dari penolakannya terhadap gagasan
nasionalisme Arab. Hal itu timbul dari ambisi pribadi Syakib un­
tuk tetap menjadi anggota Parlemen Ottoman di Turki. Ambisi
ini hanya dapat dicapai kalau keutuhan Islam di bawah pemerin­
tahan Ottoman dapat dipertahankan di seluruh kawasan Arab,
juga di tempat-tempat lain dalam dunia Islam. Tentu saja, kita
dapat menolak atau menerima pendapat ini, tapi yang terpenting
adalah upaya untuk mencoba mengerti asal-usul historis mau­
3 Judul disertasi Profesor Sejarah di Universitas Simon Fraser, Canada
ini yaitu, Islam Against the West: Shakib Arslan and the Campaign for Is-
lamic Nationalism.
g 61 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
pun idealistik dari gagasan itu sendiri.
Disertasi itu, yang ditulis oleh paman tua Paul Cleveland,
ketua Lembaga Persahabatan Amerika Serikat-Indonesia (Usin­
do) saat ini, mencoba menggali alasan-alasan historis pemikiran
utama yang dikembangkan Syakib Arsalan, yang tentu saja ber­
beda, atau mungkin bertentangan dengan sebab-sebab idealistik
dari Syakib Arsalan, yang dikenal sebagai penganjur Islam ideo­
logis dengan bukunya “limâzâ ta’-akhkhara al-muslimûn wa
taqaddama ghairuhum (Mengapa Kaum Muslimin Mundur dan
Selain Mereka Maju?)”. Dari sinilah kita lalu mengerti mengapa
harus diketahui sebab-sebab paham Islam ideologis itu, termasuk
nantinya sebab-sebab sosiologis dan sebagainya. Kalau tujuan
ini dapat dicapai, nama Islam dapat dijernihkan dan dipisahkan
dari terorisme, serta dapat dikembangkan pegangan lebih pasti
bagi kaum “muslimin moderat”. Mereka ini dalam pandangan
penulis adalah mayoritas kaum muslimin yang tengah disalahpa­
hami orang —terutama oleh kaum non-muslim. h
g 62 h
Islam, Gerakan ataukah Kultur ?
etika menghadapi Hari Waisak 2546 pada 26 Mei 2002
penulis mendapat undangan dari KASI
(Konferensi
K
Agung Sangha Indonesia) untuk hadir dalam acara terse­
but di Balai Sidang Senayan Jakarta. Penulis menjawab akan
hadir. Dan, rombongan KASI berlalu dengan hati lega. Setelah
berjalan beberapa waktu, penulis mendengar bahwa Megawati
Soekarnoputri sebagai personifikasi kepala negara dan pemerin­
tah akan datang pada peringatan yang sama di Candi Borobudur
oleh Walubi (Perwakilan Umat Buddha Indonesia), pada waktu
yang besamaan pula. Di saat itulah ada orang yang bertanya pada
penulis, akan datangkah ke acara KASI?
Ketika penulis menjawab ya, segera disusul dengan perta­
nyaan berikut, hadirkah Anda dalam acara KASI itu yang ber­
beda dari pemerintah? Penulis menjawab, akan hadir. Apakah
alasannya? Karena penulis yakin, KASI mewakili para bhiksu
dan agamawan dalam agama Buddha di negeri kita. Sedangkan
Walubi adalah organisasi yang dikendalikan bukan oleh agama­
wan. Dengan kata lain, Walubi adalah organisasi milik orang
awam (laymen).1 Prinsip inilah yang penulis pakai sejak awal
dalam bersikap pada sebuah organisasi agama.
Pada Hari Raya Waisak itu, sebelum berangkat ke Balai
Sidang, penulis mendengar bahwa Megawati Soekarnoputri ter­
1 Baik pihak KASI maupun Walubi mengaku sebagai organisasi paling
sah yang memayungi seluruh umat Buddha Indonesia. Saat ini (2006), organi­
sasi KASI ditingkat nasional dijalankan oleh seorang Sekretaris Jenderal Bhik­
su Vidya Sasana Sthavira. Sedangkan DPP Walubi dipimpin oleh Ketua Umum
Siti Hartati Murdaya.
g 63 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
nyata tidak jadi hadir untuk keperluan tersebut di Candi Boro­
budur. Namun, pemerintah diwakili Menteri Agama. Dengan
demikian jelas, pemerintah mengakui Walubi sebagai perwakilan
umat Buddha di negeri kita. Sedangkan di Balai Sidang hadir
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwa Wea, yang
bukan membidangi masalah agama. Dengan ungkapan lain,
pemerintah justru mengutamakan Walubi sebagai perwakilan
umat Buddha dan bukannya KASI.
Nah, disamping penulis, juga hadir Kardinal Dharmaat­
madja, Haksu Tjhie Tjay Ing dan seseorang yang mewakili Maje­
lis Ulama Indonesia (MUI). Untunglah, datang Akbar Tandjung
mewakili DPR dan Ketua Bappenas Kwik Kian Gie yang bertin­
dak selaku penasihat panitia. Namun, kesan bahwa pemerintah
lebih mengutamakan Walubi dan bukannya KASI sebagai per­
wakilan umat Buddha di Indonesia tidak dapat dihindari lagi.
Sebenarnya, sikap tidak jelas pemerintah itu sangat meng­
untungkan KASI. Dengan ungkapan lain, di hadapan kekuasaan
pemerintah yang tidak begitu melindunginya, ternyata KASI jus­
tru ditunjang dua pihak yang penting, pihak agamawan Buddha
sendiri dan para pemuka agama-agama lain yang menghargai­
nya. Bukankah kedua modal itu akan memungkinkan KASI dapat
bergerak lebih maju?
Kejadian di atas menjadi lebih menarik lagi, jika kita
bandingkan dengan keadaan internal kaum muslim di Indone­
sia. Kalau dalam agama-agama lain seorang agamawan diang­
kat organisasi tertinggi dari agama tersebut, yang biasanya di­
dominasi para agamawan, justru dalam Islam hal itu tidak ada.
Bukankah justru Rasulullah Saw sendiri yang bersabda, “Tidak
ada kependetaan dalam Islam (lâ rahbâniyyata fî al-Islâm).” Ka­
renanya, pantaslah kalau dalam Islam tidak ada pihak yang me­
miliki otoritas dalam pengangkatan ulama. Semua terserah pada
pengakuan masyarakat kepada seseorang untuk dianggap seba­
gai ulama. Karena kekosongan itu, lalu organisasi-organisasi Is­
lam meletakkan para wakil mereka dalam Majelis Ulama Indo­
nesia (MUI). Apakah yang terjadi? Hilangnya keulamaan dalam
arti penguasaan ilmu-ilmu agama dalam kepengurusan MUI itu
sendiri. Seseorang yang hanya hafal sepuluh ayat al-Qur’an dan
sepuluh hadis Nabi, sudah bisa masuk dalam jajaran pimpinan
harian MUI. Seolah aspek penguasaan ilmu-ilmu agama di ling­
kungan MUI tidak bersifat baku, padahal merekalah pembawa
g 64 h
Islam, Gerakan ataukah Kultur ?
tradisi Islam kultural dalam kehidupan umat. Jadi organisasi
itu tidak mencerminkan kelompok agamawan, melainkan hanya
tampilan wakil gerakan-gerakan agama atau organisasi, seperti
Muhammadiyah, NU, dan sebagainya.
Dari sini letak kelemahan dan justru kekuatan yang dimili­
ki umat Islam. Dikatakan kelemahan, karena tidak ada kohesi
dan kejelasan siapa yang diterima dan tidak sebagai agamawan.
Karena langkanya kohesi intern umat itu, cara termudah mem­
persatukan seluruh elemen umat Islam adalah menentukan mu­
suh bersama, dipilihlah kekuatan Barat yang dianggap merusak
kekuatan Islam. Dan dikatakan kekuatan, karena tak adanya si­
kap dominan dari para agamawan. Oleh sebab itu, pemikiran-pe­
mikiran orang awam tentang agama diperlakukan sama dengan
pemikiran para ahli agama itu sendiri.
Contoh konkret yang dapat dikemukakan di sini, yaitu
kisah Ki Panji Kusmin2 di awal-awal tahun 1970-an. Orang awam
ini dapat digambarkan sebagai pihak representatif yang mewakili
Islam, atau justru sebaliknya. Kemudian beberapa tokoh muslim
yang memiliki kekuatan sendiri, walau didukung oleh kekuatan
pemerintahan, menentang pandangannya yang memandang Tu­
han tidak perlu dibela siapa pun dalam kebesaran-Nya. Sangat
nyata, dengan berniat membela-Nya berarti terjadi dikotomi
pandangan para tokoh agama berpandangan formal itu.
Karena tiap orang dapat menyatakan dirinya mewakili Is­
lam, maka harus ada standar minimal untuk menilai apakah sese­
orang dapat dianggap mewakili Islam atau tidak. Tanpa kriteria
ini, hanya situasi semrawutlah yang lahir, seperti yang terjadi
sekarang ini. Di sinilah arti penting dari sabda Nabi Muham­
mad Saw: “Kalau persoalan diserahkan kepada bukan ahlinya,
tunggulah hari kiamat, (idzâ wussida al-amru ilâ ghairi ahlihi,
fantazdiri al-sâ’ah).”3 Sanggupkah kaum muslimin di negeri kita
menetapkan kriteria tersebut? h
2 Ki Panji Kusmin adalah nama samaran pengarang cerpen Langit Ma-
kin Mendung dalam Majalah Sastra (1971). Cerpen yang dinilai menghina Tu­
han itu, menyeret pemimpin majalah Sastra, HB Jassin dihukum 1 tahun pen­
jara, karena tidak mau membeberkan identitas asli Panji Kusmin.
3 Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Bab Al-Ilm lewat jalur
Abu Hurairah. Statemen Nabi ini muncul karena dialog dan pertanyaan dari
seorang badui yang menanyakan tentang kapan terjadinya kiamat.
g 65 h
Islamku, Islam Anda, Islam Kita
aat membaca kembali makalah-makalah yang dikirimkan
kepada sejumlah penerbitan, disampaikan dalam sekian
S
buah seminar dan dipaparkan dalam sekian banyak dis­
kusi, penulis mendapati pandangan-pandangannya sendiri ten­
tang Islam yang tengah mengalami perubahan-perubahan besar.
Semula, penulis mengikuti jalan pikiran kaum ekstrimis yang
menganggap Islam sebagai alternatif terhadap pola pemikiran
“Barat”, seiring dengan kesediaan penulis turut serta dalam ge­
rakan lkhwanul Muslimin1 di Jombang, dalam tahun-tahun 50-
an. Kemudian, penulis mempelajari dengan mendalam Nasiona­
lisme Arab di Mesir pada tahun-tahun 60-an, dan Sosialisme
Arab (al-isytirâkiyyah al-’arâbiyyah)2 di Baghdad. Sekembali
di tanah air, di tahun-tahun 70-an penulis melihat Islam sebagai
jalan hidup (syarî’ah) yang saling belajar dan saling mengam­
bil berbagai ideologi non-agama, serta berbagai pandangan dari
agama-agama lain.
Pengembaraan penulis itu, menyembulkan dua hal sekali­
gus: di satu pihak, pengalaman pribadi penulis yang tidak akan
1 Sebenarnya penyebutan Ikhwanul Muslimin meski populer di ber­
bagai tulisan adalah sesuatu yang salah kaprah karena tidak sesuai dengan
historis sosiologisnya. Nama tersebut bukanlah bentuk idlafah akan tetapi
sifat mausuf. Sehingga yang sesuai dengan kaidah bahasa adalah Al-Ikhwan
al-Muslimun. Dari Al-Ikhwan inilah kemudian muncul Al-Jama’ah Al-Islamiy­
yah pimpinan Dr.Umar Abdurrahman yang menyusun kitab Kalimatu Haqq
dan juga Jama’ah al-Muslimin pimpinan Syukri Mustofa yang sering disebut
dengan Jama’ah at-Takfir wal Hijrah serta Hizbut tahrir yang dinakhodai oleh
Taqiyyuddin an-Nabhany al-Filastiny.
2 Paham ini diusung oleh Partai “Al-Ba’tsu Al-Araby al-Isytiraky (Ke­
bangkitan Arab Sosialis)” yang populer dengan sebutan “Partai Baath.”
g 66 h
Islam-ku, Islam Anda, Islam Kita
pernah dirasakan atau dialami orang lain, dan sekaligus kesama­
an pengalaman dengan orang lain yang mengalami pengemba­
raan mereka sendiri. Apakah selama pengembaraan itu berakhir
pada ekletisme yang berwatak kosmopolitan, sedangkan pada
orang lain pengembaraan mereka membawa hasil sebaliknya,
tidaklah menjadi soal bagi penulis. Pengalaman pribadi orang
tidak akan pernah sama dengan pengalaman orang lain. Dengan
demikian, kita justru harus merasa bangga dengan pikiran-pikir­
an sendiri yang berbeda dari pemikiran orang lain.
Dari kenyataan itulah, penulis sampai pada kesimpulan,
bahwa Islam yang dipikirkan dan dialaminya adalah sesuatu
yang khas, yang dapat disebutkan sebagai “Islamku”, hingga
karenanya watak perorangan seperti itu patut dipahami sebagai
pengalaman pribadi, yang patut diketahui orang lain tanpa me­
miliki kekuatan pemaksa. Kalau pandangan ini dipaksakan juga,
akan terjadi dislokasi pada diri orang lain, yang justru akan mem­
bunuh keindahan semula dari pandangannya sendiri.
eg
Dalam berbeda pandangan, orang sering memaksakan ke­
hendak dan menganggap pandangan yang dikemukakannya se­
bagai satu-satunya kebenaran, dan karenanya ingin dipaksakan
kepada orang lain. Cara seperti ini tidaklah rasional, walaupun
kandungan isinya sangat rasional. Sebaliknya, pandangan spiri­
tual yang irrasional dapat ditawarkan kepada orang lain tanpa
paksaan, dengan dalih itu pengalaman pribadi yang tidak perlu
diikuti orang. Kebenarannya baru akan terbukti jika hal-hal irra­
sional itu benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata.
Tradisionalisme agama, pada umumnya, mengambil pola
ini dan hal itulah yang dimaksudkan oleh Marshall McLuhan3
seorang pakar komunikasi dengan istilah “happening”. Ini bisa
dilihat, misalnya, dalam setiap tahun para pemain rebana selalu
memperagakan kebolehan mereka di arena Masjid Raya Pasu­
ruan, tanpa ada yang mengundang. Kebanyakan mereka datang
mengendarai truk ke kota tersebut dengan mengenakan seragam
3 Marshall McLuhan adalah ahli media terkemuka kelahiran Kanada
1911, menulis berbagai buku di antaranya Understanding Media: The Exten-
sions of Man, (Cambridge: The MIT Press, 1994).
g 67 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
masing-masing, yang dibeli dari hasil keringat sendiri, serta tak
lupa membawa makanan sendiri dari rumah. Setelah bermain
rebana selama lima sampai sepuluh menit, mereka pun lalu pu­
lang tanpa mendengarkan pagelaran rebana orang-rombongan
lain.
Hal yang sama juga terjadi dalam haul/peringatan ke­
matian Sunan Bonang di Tuban dalam setiap tahunnya. Tanpa
diumumkankan, orang datang berduyun-duyun ke alun-alun Tu­
ban, membawa tikar/koran dan minuman sendiri, untuk sekedar
mendengarkan uraian para penceramah tentang diri beliau. Di
sini, pihak panitia hanya cukup mengundang para penceramah
itu, memberitahukan Muspida dan menyediakan meja-kursi ala
kadarnya demi sopan santunnya kepada para undangan. Tidak
penting benar, adakah Sunan Bonang pernah hidup? Dalam pi­
kiran pengunjung memang demikian, dan itu adalah kenyataan
—yang dalam pandangan mereka “tidak terbantahkan”. Nah, “ke­
benaran” yang diperoleh seperti ini adalah sesuatu yang didasar­
kan pada keyakinan, bukan dari sebuah pengalaman. Hal inilah
yang oleh penulis disebutkan sebagai “Islam Anda”, yang kadar
penghormatan terhadapnya ditentukan oleh banyaknya orang
yang melakukannya sebagai keharusan dan kebenaran.
eg
Sementara itu, dalam menelaah nasib Islam di kemudian
hari, kita sampai pada keharusan-keharusan rasional untuk di­
laksanakan ataupun dijauhi, jika kita ingin dianggap sebagai
“muslim yang baik”. Kesantrian, dalam arti pelaksanaan ajaran
Islam oleh seseorang, tidak menentukan “kebaikan” seperti itu.
Banyak santri tidak memperoleh predikat “muslim yang baik”,
karena ia tidak pernah memikirkan masa depan Islam. Sedang­
kan santri yang kurang sempurna dalam menjalankan ajaran
agama sering dianggap sebagai “muslim yang baik”, hanya kare­
na ia menyatakan pikiran-pikiran tentang masa depan Islam.
Pandangan seperti ini, yang mementingkan masa depan Is­
lam, sering juga disebut “Islam Kita”. Ia dirumuskan, karena pe­
rumusnya merasa prihatin dengan masa depan agama tersebut,
sehingga keprihatinan itu sendiri mengacu kepada kepentingan
bersama kaum muslimin. Suatu kesimpulan dalam “Islam Kita”
ini mencakup “Islamku” dan “Islam Anda”, karena ia berwatak
g 68 h
Islam-ku, Islam Anda, Islam Kita
umum dan menyangkut nasib kaum muslimin seluruhnya, di
manapun mereka berada.
Kesulitan dalam merumuskan pandangan “Islam Kita” itu
jelas tampak nyata di depan mata. Bukankah pengalaman yang
membentuk “Islamku” itu berbeda isi dan bentuknya dari “Islam
Anda”, yang membuat sulitnya merumuskan “Islam Kita”? Di
sini, terdapat kecenderungan “Islam Kita” yang hendak dipaksa­
kan oleh sementara orang, dengan wewenang menafsirkan sega­
la sesuatu dipegang mereka. Jelas, pemaksaan kehendak dalam
bentuk pemaksaan tafsiran itu bertentangan dengan demokrasi.
Dan dengan sendirinya, hal itu ditolak oleh mayoritas bangsa.
Nah, pemaksaan kehendak itu sering diwujudkan dalam apa
yang dinamakan “ideologi-lslam”, yang oleh orang-orang terse­
but hendak dipaksakan sebagai ideologi negeri ini. Karenanya,
kalau kita ingin melestarikan “Islamku” maupun “Islam Anda”,
yang harus dikerjakan adalah menolak Islam yang dijadikan ideo­
logi negara melalui Piagam Jakarta dan yang sejenisnya. Bisakah
hal-hal esensial yang menjadi keprihatinan kaum muslimin, me­
lalui proses yang sangat sukar, akhirnya diterima sebagai “Islam
Kita”, dengan penerimaan suka rela yang tidak bersifat pemaksa­
an pandangan? Cukup jelas, bukan? h
g 69 h
Kaum Muslimin dan Cita-Cita
oal cita-cita kaum muslimin, tentu saja harus dipresen­
tasikan dengan mendalam. Ini sesuai dengan kenyataan,
S
bahwa kaum muslimin terbagi dalam dua kelompok besar.
Ada kaum muslimin yang menjadi gerakan Islam, ada pula yang
hanya ingin menjadi warga negara tempat mereka hidup, tanpa
menjadi warga gerakan apapun di dalamnya. Dalam hal ini su­
dah tentu harus dikecualikan gerakan yang menyangkut selu­
ruh warga negara, seperti gerakan Pramuka yang menggantikan
gerakan kepanduan di masa lampau dalam kehidupan masya­
rakat Indonesia. Pengecualian ini dilakukan dengan kesadaraan
penuh karena ia menyangkut kehidupan seluruh warga bangsa,
dan dengan demikian tidak memiliki “warna ideologis apapun.”
Sedangkan jenis lainnya adalah kaum muslimin warga ge­
rakan-gerakan Islam, apapun wujud dan bentuknya. Ada yang
hanya bersifat lokal belaka, nasional, dan ada yang bersifat in­
ternasional. Yang terakhir ini dapat dilihat pada pembubaran
Laskar Jihad di Saudi Arabia yang secara otomatis berarti pula
pembubaran perkumpulan yang bernama Laskar Jihad1 di Indo­
nesia. Juga dapat dilihat pada pembentukan Nahdlatul Ulama
(NU) di beberapa kawasan mancanegara, ataupun pembentukan
Ikhwanul Muslimin di sejumlah negara Timur Tengah. Karena
sifatnya yang sangat heterogen, jelas tidak ada satu pihak pun
yang dapat mengajukan klaim sebagai “perwakilan Islam” di
manapun.
1 Laskar Jihad adalah organisasi milisi Islam yang didirikan oleh Fourm
Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah (FKAWJ) pimpinan H. Ja’far Umar
Thalib pada tanggal 14 Februari 1998. Banyak mengirimkan pasukan ke Am­
bon ketika di sana terjadi konflik berdarah. Tetapi kemudian Laskar Jihad
dibubarkan pada 7 Oktober 2002.
g 70 h
Kaum Muslimin dan Cita-Cita
Karena itu pula lembaga-lembaga keagamaan Islam, tidak
dapat bersatu dalam sebuah kesatuan dengan memiliki otori­
tas penuh. Lembaga yang mencoba mewakili ulama atau kaum
muslimin dengan klaim seperti itu, dalam hal ini Majelis Ulama
Indonesia (MUI), hanya menjadi salah sebuah diantara organi­
sasi-organisasi Islam yang ada. Lembaga ini tidak memiliki su­
premasi, seperti yang ada dalam agama-agama lain, seperti Kon­
ferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan-persekutuan
Gereja-Gereja Indonesia (PGI) atau Parisada Hindu Dharma.
Tetapi, MUI harus berbagi tempat dengan NU, Muhammadiyah
dan lain-lain. Karenanya, hanya hal-hal yang disepakati bersama
oleh sekian banyak perkumpulan itu, yang dapat dianggap seba­
gai nilai-nilai yang diterima umat.
Ketika Rois Syuriyah NU cabang Pasuruan menyatakan
“pengeboran Inul“ bertentangan dengan ketentuan agama Islam,
disusul dengan fatwa MUI daerah itu, timbul reaksi di kalangan
para warga negara republik kita. Untuk apa kedua lembaga itu
“mengurus Inul” sejauh itu? Apalagi ketika H. Rhoma Irama
menyatakan Inul tidak boleh membawa lagu ciptaan beliau,
kalangan muda santri mentertawakannya sebagai “tindakan
ketinggalan jaman”. Karena memang, orang seperti Inul tidak
cocok membawakan lagu-lagu beliau. Dalam hal ini, masyara­
kat mengembangkan pandangan mereka sendiri. Ketika ditanya
dalam wawancara TV, Inul menyatakan, ia “mengebor” untuk
mencari makan. Ia tidak menutup-nutupinya dengan berbagai
istilah "keren" seperti memajukan seni dan sebagainya, melain­
kan secara berterus-terang ia mengatakan mencari makan. Keju­
juran ucapan seperti ini, sangat bertentangan dengan sikap palsu
gaya “sok untuk kepentingan bangsa” yang diperlihatkan keba­
nyakan tokoh-tokoh politik kita. Padahal itu untuk menutupi
ambisi pribadi masing-masing. Mungkin inilah maksud pepatah
“katakan apa yang benar, walaupun pahit (qul al-haqqa walau
kana murran).”
Karenanya tidak heran, jika pendapat atau kritikan berba­
gai macam pihak terhadap Inul, tidak memperoleh respon yang
berarti dari kaum muslimin sendiri. Dengan kata lain, pendapat
mereka itu akhirnya memiliki pengaruh sangat terbatas, bahkan
banyak badan-badan penyiaran yang tidak mendukung. Bahkan
ancaman H. Rhoma Irama untuk menggerakkan sejumlah orga­
nisasi ekstrim Islam melawan Inul, dalam pandangan penulis
g 71 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
merupakan sesuatu yang sudah keterlaluan (over acting), yang
mengancam keselamatan hidup kita sebagai bangsa. Apa beda­
nya ancaman itu dengan tindakan Front Pembela Islam (FPI)
yang menyerbu rumah-rumah makan (Coffe House) di Kemang,
Jakarta Selatan beberapa tahun lalu.
eg
Kita harus merubah moralitas masyarakat dengan sabar,
agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini kebenar­
annya, dengan memberikan contoh yang baik sebagai wahana
utama dalam pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-
tengah masyarakat. Hal ini yang tampaknya sering tidak disadari
beberapa tokoh Islam maupun beberapa perkumpulan kaum
muslimin. Masyarakat kita sekarang ini memiliki kemajemukan
sangat tinggi, kalau kita tidak menyadari hal ini, kita akan mu­
dah marah dan bersikap “memaksakan” kehendak kepada ma­
syarakat.
Cara itu membutuhkan sikap serba resmi (formalisme)
yang belum tentu disepakati semua pihak. Mengapa? Karena ini
dapat menjurus kepada “terorisme moralitas”, dengan akibat
yang sama seperti peledakan bom di Bali, di Medan maupun di
lapangan terbang Cengkareng. Pelakunya harus dicari sampai
dapat dan harus diganjar hukuman sangat berat, karena bersifat
merusak dan mengacaukan keadaan secara umum. Tentu saja
kita tidak ingin tuduhan ini terjadi pada tokoh-tokoh yang kita
kagumi seperti H. Rhoma Irama.
Karena itu dalam pandangan penulis, perlu diperhatikan
bahwa cita-cita kaum muslimin dibagi dua, yaitu antara keingin­
an kaum muslim yang tidak memasuki perkumpulan gerakan
Islam manapun, dan cita-cita para warga gerakan Islam. Tanpa
adanya perhatian terhadap perbedaan ini, maka apa yang kita
anggap penting, tidak begitu diperhatikan oleh kaum muslim
yang lain. Akibatnya kita akan kehilangan hubungan. Berlaku­
lah dalam hal ini adagium ushûl fiqh (teori hukum Islam atau Is-
lamic legal theory), yang berbunyi “yuthalaqu al-âm wa yurâdû
bihi al-khâs (hal umum yang disebut, hal khusus yang dimak­
sud).” Kita harus hati-hati dan sadar sepenuhnya dengan apa
yang kita ucapkan, agar kita memperoleh setepatnya apa yang
kita inginkan. Memang ini melelahkan, tapi inilah konsekuensi
g 72 h
Kaum Muslimin dan Cita-Cita
dari apa yang kita upayakan selama ini.
Dengan demikian, keputusan para pendiri negeri ini untuk
tidak mendirikan sebuah negara agama adalah keputusan yang
berakibat jauh. Hal ini harus kita sadari konsekuensinya. Karena
ada pemisahan agama dari negara, maka hukum yang berlaku
bukanlah hukum Islam, tetapi hukum nasional yang belum tentu
sama dengan keyakinan kita.
Artinya, dasar dari pembentukan hukum itu adalah tata
cara yang kita gunakan bersama sehari-hari sebagai bangsa atau
yang bukan berdasarkan suatu agama, yang memperoleh materi
hukumnya dari wahyu yang dikeluarkan Tuhan.
Selama berabad-abad ini, kaum muslimin melakukan pe­
nafsiran kembali (reinterpretasi) wahyu Tuhan itu, sebagai acu­
an moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun ada
juga yang kemudian menjadi materi hukum nasional kita dan
ada yang menjadi moralitas bangsa (setidak-tidaknya moralitas
kaum muslimin).
Daripada memperjuangkan ajaran-ajaran Islam menjadi
hukum formal, lebih berat memperjuangkan moralitas bangsa.
Tapi ini adalah konsekuensi terjauh dari pandangan kita untuk
memisahkan agama dari negara. Mudah kedengarannya, tapi su­
lit dilaksanakan, bukan? h
g 73 h
Islam dan Orientasi Bangsa
ang paling banyak dilakukan orang adalah mengacaukan
antara orientasi kehidupan dengan konsep sebuah bangsa.
Y
Makanya sering ada kerancuan dengan menganggap ada­
nya sebuah konsep negara dalam Islam. Atas dasar ini, orang
pandai -semacam Abul A’la Al-Maududi,1 menganggap ideologi
sebagai sebuah kerangka-pandang Islam. Karena itulah, ia lalu
menganggap tidak ada nasionalisme dalam Islam, karena Islam
bersifat universal bagi seluruh umat manusia. Tentunya, ini ber­
hadapan dengan kenyataan bahwa sangat besar jumlah kaum
muslimin yang memeluk nasionalisme, seperti mendiang Bung
Karno. Pertanyaannya, dapatkah mereka dianggap kurang Islam
dibanding ulama besar tersebut?
Pendapat al-Maududi itu jelas membedakan antara mere­
ka yang menerima universalitas Islam sebagai sebuah formalitas,
dengan mereka yang tidak memiliki atau mempercayai formalitas
seperti itu. Pendapat ini, antara lain disanggah oleh seorang pe­
neliti dari Amerika Serikat (AS), William Cleveland. Dalam diser­
tasinya berjudul “Islam Against the West: Shakib Arslan and
the campaign for Islamic nationalism”, Cleveland mengungkap­
1 Sayyid Abul A’la Maududi (1903-1979) adalah pendiri organisasi
Islam terkenal di Pakistan Jamaat-e-Islami dan seorang teolog Islam yang
sangat berpengaruh di dunia. Pikiran-pikirannya yang cenderung konservatif
dalam menafsirkan Islam banyak mempengaruhi anak-anak muda di kampus
di seluruh dunia Islam dan menjadi inspriasi bagi gerakan Islam. Bekas
wartawan, aktivis Islam, ulama dan politisi ini adalah penulis buku, artikel,
dan ceramah yang sangat produktf. Beberapa bukunya yang terkenal adalah
Islamic Law and Constitution (Lahore: Islamic Publication, 1960); Towards
Understanding Islam; Human Rights in Islam; Introduction to the Study of
the Qur’an, (London: Islamic Foundation, 1988).
g 74 h
Islam dan Orientasi Bangsa
kan bahwa teori universalitas dan formalitas pandangan Islam
Shakib Arsalan2
(kakek Kamal Jumlad3 dari Lebanon, seorang
pemimpin Druz) ini, bersumber pada keanggotaannya dalam
parlemen Ottoman (Ustmaniyyah). Kalau Shakib tidak berpan­
dangan demikian, maka ia harus ikut nasionalisme Arab, sebuah
pandangan yang justru ditolaknya. Dengan demikian, universali­
tas dari pandangan formal Islam ia jadikan teori, karena ia ingin
mempertahankan kedudukannya sebagai anggota parlemen Ot-
toman tersebut.
Terlihat ada dua orientasi yang saling bertentangan antara
karya-karya Al-Maududi dengan Shakib Arsalan dalam disertasi
Cleveland di atas. Tapi pandangan Al-Maududi dan Shakib yang
dikenal di kalangan orang-orang Perancis -sebagai golongan
l’integrist (di dunia Barat lain dikenal dengan sebutan Islamists)
itu, menganggap bahwa Islam harus diwujudkan secara keselu­
ruhan, bukan secara parsial. Sebagai landasan, pandangan itu
selalu menggunakan ayat dalam kitab suci al-Qur’ân: “Hari ini
telah Ku-sempurnakan bagi kalian, agama kalian, dan Ku-sem­
purnakan bagi kalian pemberian nikmat-Ku, dan Ku-relakan
bagi kalian Islam sebagai agama kalian (al-yauma akmaltu la-
kum dîinakum wa atmamtu alaikum nikmatî wa radhîtu lakum
al-Islâma dîna)” (QS al-Maidah [5]:3). Menurut pandangan ini,
Islam hanya akan tampak dan berarti kalau ia menjadi sebuah
sistem, dan itu hanya berarti kalau dia ada secara formal. Maka,
dari pikiran inilah lahir gagasan negara Islam.
eg
Dengan demikian, Islam dapat dibagi menjadi dua bagian:
Islam formal dan tidak formal. Dalam pandangan formal, ajaran
Islam selalu menjadi aturan bernegara, dalam bentuk undang-
undang (UU). Formalisasi ini juga mengancam kebersamaan
2 Shakib Arsalan (1869-1946) adalah cendekiawan muslim sekaligus na­
sionalis lahir di Lebanon. Ia juga penulis buku “Limadza Ta’akhara al-Musli-
mun wa Limadza Taqaddama Ghayruhum” yang terbit pertama kali di Cairo
1939.
3 Kamal Jumlad adalah pendiri Partai Progresif Libanon -Lebanese Pro-
gressive Party (PSP) dari kelompok suku Druz yang mati tertembak pada 1977.
Partai itu kemudian dipimpin oleh anaknya Walid Jumlad.
g 75 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
kaum muslimin Indonesia. Karena negara akan menetapkan se­
buah versi (madzhab) dalam Islam untuk dijadikan UU, sedang
hukum Islam versi lain berada di luar UU. Dengan demikian,
yang benar atau yang salah adalah apa yang tertera dalam rumus­
an UU itu, sedangkan yang tidak tercantum di dalamnya tentu
saja tidak dipakai.
Formalisasi ini sudah tentu berbeda dari pandangan umum
madzhab fiqh (Islamic law school). Da­lam pandangan mereka,
orang dapat saja berbeda pandangan dan rumusan aturan, ter­
gantung dari pilihan masing-masing. Adagium terkenal dalam
hal ini adalah: “perbedaan pandangan di kalangan para Imam
adalah rahmat bagi umat (ikhtilâf al-aimmah rahmat al-um-
mah).”4 Bahkan, pandangan ini memperkenankan perubahan-
perubahan rumusan hukum agama dari waktu ke waktu.
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tahun 1989 di Pondok
Pesantren Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta, merumuskan
kebolehan itu dengan kata-kata: rumusan hukum agama sangat
tergantung kepada prinsip-prinsip yang digunakan. Jelaslah, pe­
rubahan rumusan hukum agama itu menjadi diperkenankan,
karena adanya kebutuhan. Salah satu kaidah fiqh berbunyi: “kebu­
tuhan dapat saja dianggap sebagai keadaan darurat (al-hâjatu
tanzilu manzilata al-dharûrah).” Prinsip ini memperkenankan
perubahan rumusan hukum agama jika memang ada kebutuhan
nyata untuk itu.
Karena hukum agama dalam sebuah negara Islam adalah
keputusan-keputusan hukum yang diwujudkan secara formal,
hingga dengan sendirinya asas pluralitas tidak dapat dilaksana­
kan, dan yang ada adalah UU formal. Dan, sistem formal agama
lalu menjadi lahan tawar-menawar. Karena itu, banyak pihak
yang berpendapat bahwa, ajaran formal Islam selalu bersifat kaku
dan tidak mampu menampung perkembangan-perkembangan
4 Sering juga diungkapkan dengan redaksi “ikhtilafu ummati rahmah
yang akhirnya mengilhami sebuah penulisan kitab populer di pesantren de­
ngan judul “rahmatul ummah fi ikhtilaf al-a’immah” yang dicetak bersama
dengan kitab pluralisme hukum dengan judul “Al-Mizan Al-Kubra” karya Ab­
dul Wahhab as-Sya’rany. As-Sya’rani ini juga mempersembahkan karya yang
juga memuat pluralisme fiqhiyyah dengan judul “Kasyful Ghummah An Jami’
Al-Ummah” yang juga merupakan pembekalan komprehensif kepada para in­
telektual dalam menghadapi perbedaan pendapat yang memang sudah meru­
pakan “historical necessity (hatmiyyah at-tarikh)”
g 76 h
Islam dan Orientasi Bangsa
baru yang terjadi. Contohnya adalah sikap para penguasa Saudi
Arabia yang telah membongkar tanah pusara Sayyid Ali al Urai­
dhi,5 di Madinah, untuk mencegah terjadinya penyembahan ber­
hala yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bagi ratusan juta
orang kaum tradisionalis muslim, yang seringkali disebut orang
kolot, sikap seperti itu berarti justru membuat Islam tidak berge­
rak sesuai dengan perkembangan zaman. Islam akan mengalami
kebekuan, yang sering di sebut dengan istilah al-jumûd.
eg
Penentengan terhadap pembongkaran makam Sayyid ‘Urai­
dhi di atas, putra ketiga Ja’far Shaddiq setelah Isma’il (diaba­
dikan dalam nama kelompok Syi’ah Isma’iliyyah) dan Musa al-
Kadzim (perintis Syi’ah Itsna ‘Asyariyah yang memerintah Iran
dan menjadi kelompok mayoritas di Irak saat ini), menunjukkan
betapa besar para pengikut beliau di seluruh dunia, katakanlah
para kelompok Sunni tradisionalis. Namun perasaan mereka di­
anggap sepele saja oleh pemerintah Saudi Arabia. Sikap formal
yang diwariskan Muhammad bin Abdul Wahab6 (diabadikan
dalam istilah-salah, Wahabbisme) membuat pemerintah Saudi
Arabia menjadi formalis, merusak/menghancurkan makam be­
liau di ‘Uraidhah, dekat Madinah, beberapa waktu yang lalu.
Kejadian di atas, dilakukan oleh rezim yang katanya ber-
undang-undang dasar kitab suci al-Qurân dengan 6666 ayatnya.
Hal ini menunjuk dengan jelas kenyataan bahwa formalisme di
5 Sayyid Ali al-Uraidhi adalah tabi’i al-tâbi’în salah seorang keturunan
Ja’far al--Shadiq, seorang ahli sufi yang dihormati yang dimakamkan di Madi­
nah dan menjadi salah satu kuburan yang menjadi tempat ziarah para jamaah
haji.
6 Muhammad bin Abdul Wahab, dilahirkan sekitar 1700 dan mening­
gal 1791, adalah pendiri aliran Wahabi yang merupakan salah satu cikal bakal
aliran sangat konservatif. Pengaruh aliran Wahabi masih terasa hingga kini di
seluruh dunia. Abdul Wahab sebagai penasehat spiritual Abdul-Aziz ibn Abdul-
Rahman al-Saud atau terkenal dengan Muhammad Ibnu Saud bekerjasama
mendirikan kerajaan yang sampai sekarang dikenal dengan Arab Saudi atau
Saudi Arabia. Salah satu kebijakan pemerintah Ibnu Saud yang didukung oleh
aliran Wahabi atau Muhammad bin Abdul Wahab adalah memurnikan Islam
dari paham-paham mistik yang bisa merusak akidah Islam. Mereka melarang
kebiasaan atau tradisi berziarah kubur dan melakukan pengrusakan berbagai
kuburan yang dianggap keramat dengan cara kekerasan.
g 77 h
Islam dalam diskursus IDEOLOGI, KULTURAL DAN GERAKAN
negeri itu justru memacu konservativisme di kalangan para ula­
manya. Kalau hal ini tidak mereka perbaiki dalam waktu dekat
ini, maka di kalangan kaum muslimin di seluruh dunia akan
terjadi pertentangan sangat dah­syat, yang belum pernah terjadi
selama ini. Keputusan Raja Saudi pertama, Abdul Aziz, di tahun
1924, untuk mengijinkan kaum muslimin melakukan ibadah
haji menurut keyakinan masing-masing, telah membuat Saudi
Arabia bisa diterima semua kalangan Dunia Islam. Keputusan
membongkar kuburan Sayyid ‘Uraidhi adalah sesuatu yang jus­
tru berkebalikan dari keluasan pandangan di atas.
Pegangan golongan formalis dalam Islam adalah ayat:
“Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan (udkhulû
fi al-silmi kâffah)” (QS al-Baqarah [2]:208), yang berarti kalau
Anda menyerah kepada Tuhan, lakukan hal itu secara sung­guh-
sungguh dan tak tanggung-tanggung. Para formalis mengartikan
kata “al-silmi” di sini, dengan arti Islam sebagai sistem, katakan­
lah sistem Islami. Namun, penafsiran ini hanya memperoleh
pengikut yang sedikit, sedangkan mayoritas kaum muslimin
(terutama para ulama Indonesia), memegang arti Islam sebagai
pengayom. Toleransi kita diminta oleh kitab suci yang kita ya­
kini, bahwa Islam adalah pelindung bagi semua orang, termasuk
kaum non-muslim. Ini bersesuaian dengan ayat lain yang ber­
bunyi: “Tiadalah Ku-utus engkau kecuali sebagai penyambung
tali persaudaraan dengan sesama umat manusia (wa mâ arsal-
nâka illâ rahmatan li al-‘âlamîn)” (QS al-Anbiya [21]:107). Ini
jika para ahli tafsir mengartikan kata “al-‘âlamîn” dengan umat
manusia belaka, dan bukan semua makhluk yang ada di dunia
ini. Indah, pengertian tentang Islam sebagai pelindung itu, bu­
kan? h
g 78 h
Negara Islam,
Adakah Konsepnya?
da pertanyaan sangat menarik untuk diketahui jawaban­
nya; apakah sebenarnya konsep Islam tentang negara?
A
Sampai seberapa jauhkah hal ini dirasakan oleh kalangan
pemikir Islam sendiri? Dan, apakah konsekuensi dari konsep ini
jika memang ada? Rangkaian pertanyaan di atas perlu diajukan
di sini, karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak diaju­
kan pemikiran tentang Negara Islam, yang berimplikasi pada
orang yang tidak menggunakan pemikiran itu dinilai telah me­
ninggalkan Islam.
Jawaban-jawaban atas rangkaian pertanyaan itu dapat di­
sederhanakan dalam pandangan penulis dengan kata-kata: tidak
ada. Penulis beranggapan, Islam sebagai jalan hidup (syari’ah)
tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Mengapakah
penulis beranggapan demikian? Karena sepanjang hidupnya,
penulis telah mencari dengan sia-sia makhluk yang dinamakan
Negara Islam itu. Sampai hari inipun ia belum menemukannya,
jadi tidak salahlah jika disimpulkan memang Islam tidak memi­
liki konsep bagaimana negara harus dibuat dan dipertahankan.
Dasar dari jawaban itu adalah tiadanya pendapat yang ba­
ku dalam dunia Islam tentang dua hal. Pertama, Islam tidak me­
ngenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pe­
mimpin. Rasulullah Saw digantikan Sayyidina Abu Bakar -tiga
hari setelah beliau wafat. Selama masa itu masyarakat kaum
muslimin, minimal di Madinah, menunggu dengan sabar bagai­
mana kelangkaan petunjuk tentang hal itu dipecahkan. Setelah
tiga hari, semua bersepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar-lah
yang menggantikan Rasulullah Saw melalui bai’at/prasetia. Janji
g 81 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
itu disampaikan oleh para kepala suku/wakil-wakil mereka, dan
dengan demikian terhindarlah kaum muslimin dari malapetaka.
Sayyidina Abu Bakar sebelum meninggal dunia, menyatakan ke­
pada komunitas kaum muslimin, hendaknya Umar Bin Khattab
yang diangkat menggantikan beliau, yang berarti telah ditempuh
cara penunjukkan pengganti, sebelum yang digantikan wafat. Ini
tentu sama dengan penunjukkan seorang Wakil Presiden oleh
seorang Presiden untuk menggantikannya di masa modern ini.
Ketika Umar1 ditikam Abu Lu’luah2 dan berada di akhir
masa hidupnya, ia meminta agar ditunjuk sebuah dewan pe­
milih (electoral college -ahl halli wa al-aqdli), yang terdiri dari
tujuh orang, termasuk anaknya, Abdullah, yang tidak boleh di­
pilih menjadi pengganti beliau. Lalu, bersepakatlah mereka un­
tuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai kepala negara/kepala
pemerintahan.3 Untuk selanjutnya, Utsman digantikan oleh Ali
1 Umar Ibn Khattab ra adalah Khalifah Islam kedua (634 - 644M) setelah
Nabi Muhammad saw menggantikan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kepemimpinan­
nya dikenal tegas dan adil, serta berani melakukan interpretasi pemahaman
Islam demi penegakan keadilan.
2 Abu Lu’luah adalah seorang Parsi yang berkomplot dengan seorang
bekas pembesar Parsi, Hurmuzan dan Jufainah, karena dendam akibat Umar
dianggap telah mengagresi mereka dan membunuh para raja mereka. Sosok
Abu Lu’luah, bernama asli Firuz, adalah tawanan perang dari Persia ketika
Umar bin Khattab memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ia dibawa ke Madi­
nah untuk menjadi budak sebelum menyatakan masuk Islam. Firuz akhirnya
dimerdekakan oleh Mughirah bin Syu’bah, sehingga ia disebut maulâ (yang di­
merdekakan dan dilindungi). Abu Lu’luah adalah orang yang mempunyai rasa
kebangsaan yang tinggi. Meski sudah masuk Islam dan tinggal di Madinah, na­
mun identitas Persia yang pernah memiliki kaisar dan kerjaan besar tidak per­
nah dilupakannya. Dalam hatinya terdapat dendam kepada Umar bin Khattab,
yang telah memerangi kerajaan bangsanya. Inilah yang menjadi motifasi Abu
Lu’luah untuk membunuh Umar bin Khattab.
3 Dalam kondisi terluka, Umar bin Khattab diminta oleh beberapa orang
yang ada disekitarnya untuk menunjuk pengganti yang akan menjalankan roda
kepemerintahan. Jawaban Umar ketika itu membuat kaget orang-orang yang
hadir yaitu: “Apabila saya menunjuk seorang pengganti untuk menjadi khalifah
maka orang yang lebih baik ketimbang saya yaitu Abu Bakar pernah melaku­
kan itu, dan jika saya tidak menunjuk pengganti maka orang yang lebih baik
ketimbang saya dan Abu Bakar yaitu Rasulullah SAW juga tidak pernah menun­
juk pengganti”. Pernyataan Umar di akhir hidupnya yang menjelaskan tentang
tidak adanya formula baku dalam suksesi kepemerintahan ini, telah direkam
oleh hampir semua kitab hadis yaitu Sahih Al-Bukhari dalam bab al-Ahkam,
Sahih Muslim dalam bab al-Imarah, Sunan Abi Dawud dalam bab al-Kharaj
wal Imarah, Tirmizi dalam bab al-Fitan dan juga Musnad Imam Ahmad.
g 82 h
Negara Islam, Adakah Konsepnya?
bin Abi Thalib. Pada saat itu, Abu Sufyan tengah mempersiapkan
anak cucunya untuk mengisi jabatan di atas, sebagai penganti
Ali bin Abi Thalib. Lahirlah dengan demikian, sistem kerajaan
dengan sebuah marga yang menurunkan calon-calon raja/sultan
dalam Islam sampai dengan khilafah Usmaniyyah/ottoman em­
pire yang oleh para “Islam politik” dianggap sebagai prototype
pemerintahan harus diadopsi begitu saja sebagai sebuah “for­
mula Islami”.
eg
Demikian pula, besarnya negara yang dikonsepkan menu­
rut Islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi meninggalkan Madi­
nah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan bagi
kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab, Islam adalah im­
perium dunia dari pantai timur Atlantik hingga Asia Tenggara.
Ternyata tidak ada kejelasan juga apakah sebuah negara Islam
berukuran mendunia atau sebuah bangsa saja (wawasan etnis),
juga tidak jelas; negara-bangsa (nation-state), ataukah negara-
kota (city state) yang menjadi bentuk konseptualnya.
Dalam hal ini, Islam menjadi seperti komunisme: manakah
yang didahulukan, antara sosialisasi sebuah negara-bangsa yang
berideologi satu sebagai negara induk, ataukah menunggu sam­
pai seluruh dunia di-Islam-kan, baru dipikirkan bentuk negara
dan ideologinya? Menyikapi analogi negara Komunis, manakah
yang didahulukan antara pendapat Joseph Stalin4 ataukah Leon
Trotsky?5 Sudah tentu perdebatan ini jangan seperti yang dilaku­
kan Stalin hingga membunuh Trotsky di Meksiko.
Hal ini menjadi sangat penting, karena mengemukan ga­
gasan Negara Islam tanpa ada kejelasan konseptualnya, berarti
membiarkan gagasan tersebut tercabik-tercabik karena perbe­
daan pandangan para pemimpin Islam sendiri. Misalnya keme­
4 Joseph Stalin (1879 -1953) adalah salah satu pemimpin terkemuka Uni
Soviet pada masa perang sipil di negara itu dan Perang Dunia II, disamping
Vladimir Lenin (1870 -1924) yang digantikannya kemudian.
5 Leon Trotsky (1879-1940) adalah musuh politik Stalin karena ber­
beda pandangan soal masa depan Uni Soviet dan kebijakan ekonomi negara
itu. Setelah mengantikan kedudukan Lenin, Stalin menjadi diktator dan me­
nindas kaum buruh serta petani secara kejam. Trotsky melawan Stalin dan dia
dideportasikan, kemudian harus hidup di Meksiko, dan akhirnya dibunuh oleh
seorang intel Soviet.
g 83 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
lut di Iran, antara para “pemimpin moderat” seperti Presiden
Khatami dengan para Mullah konservatif seperti Khamenei, saat
ini. Satu-satunya hal yang mereka sepakati bersama adalah nama
“Islam” itu sendiri. Mungkin, mereka juga berselisih paham ten­
tang “jenis” Islam yang akan diterapkan dalam negara tersebut,
haruskah Islam Syi’ah atau sesuatu yang lebih “universal”? Ka­
lau harus mengikuti paham Syi’ah itu, bukankah gagasan Negara
Islam lalu menjadi milik kelompok minoritas belaka? Bukankah
syi’isme hanya menjadi pandangan satu dari delapan orang mus­
lim di dunia saja?
eg
Jelaslah dengan demikian, gagasan Negara Islam adalah
sesuatu yang tidak konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas
kaum muslimin. Ia pun hanya dipikirkan oleh sejumlah orang
pemimpin, yang terlalu memandang Islam dari sudut insti­
tusionalnya belaka. Belum lagi kalau dibicarakan lebih lanjut,
dalam arti bagaimana halnya dengan mereka yang menolak ga­
gasan tersebut, adakah mereka masih layak disebut kaum mus­
limin atau bukan? Padahal yanga menolak justru adalah mayori­
tas penganut agama tersebut?
Kalau diteruskan dengan sebuah pertanyaan lain, akan
menjadi berantakanlah gagasan tersebut: dengan cara apa dia
akan diwujudkan? Dengan cara teror atau dengan “menghukum”
kaum non-muslim? Bagaimana halnya dengan para pemikir mus­
limin yang mempertahankan hak mereka, seperti yang dijalani
penulis? Layakkah penulis disebut kaum teroris, padahal ia sa­
ngat menentang penggunaan kekerasan untuk mencapai sebuah
tujuan. Lalu, mengapakah penulis juga harus bertanggungjawab
atas perbuatan kelompok minoritas yang menjadi teroris itu? h
g 84 h
Islam dan Perjuangan
Negara Islam
enulis menerima sebuah permintaan dari teman-teman
MILF (Moro Islamic Liberation Front)1, untuk menghen­
P
tikan penyerbuan tentara Philipina atas kamp-kamp mere­
ka di Philipina Selatan. Padahal, mereka sudah menandatangani
Perjanjian Tripoli (Lybia) pada 2001, yang berisikan ketentuan
memperjuangkan otonomi daerah itu bagi kaum muslimin, mela­
lui negosiasi dan perundingan. Ini berarti mereka telah mening­
galkan perjuangan bersenjata, guna memungkinkan perundingan
damai. Namun, MNLF (Moro National Liberation Front),2 yang
dipimpin oleh Nur Misuari, menurut tentara Philipina kembali
pada perjuangan bersenjata dengan cara bergerilya, untuk mem­
perjuangkan sebuah Negara Islam (NI).
Ternyata, kemudian Nur Misuari dikejar-kejar, dan dengan
menggunakan perahu memasuki kawasan Malaysia di Sarawak.
Di tempat itu ia ditangkap oleh pihak keamanan Malaysia, lalu
diterbangkan ke Kuala Lumpur, dan selanjutnya diekstradisikan
ke Manila. Kini ia meringkuk di tahanan, dan menjalani proses
pengadilan Philipina. Sekarang, pihak MILF meminta pertolong­
an penulis agar tentara Philipina tidak menyerbu kamp-kamp
1 Perjanjian antara pemerintah Manila dengan pemimpin MNLF (Moro
National Liberation Front) Nur Misuari dinilai tidak satupun mencakup penye­
lesaian prinsipil bagi rakyat Moro, maka Salamat Hasyim keluar dari MNLF
dan membentuk MILF (Moro Islamic Liberation Front) tahun 1984 dengan tu­
juan berdirinya negara Islam di selatan Filipina.
2 Kesepakatan umat Islam Mindanao untuk mendirikan Moro Nation­
al Liberation Front (MNLF) pada tanggal 18 Maret 1968 merupakan langkah
politik untuk merespon situasi yang kurang menguntungkan bagi perkembang­
an umat Islam di Filipina pada umumnya. Ini setidaknya diperlihatkan pada
peristiwa Jabidah (Jabidah Massacre) yang telah menewaskan generasi muda
Muslim yang sebelumnya dilatih secara rahasia oleh militer Filipina tetapi ke­
mudian dibunuh secara biadab di sebuah pulau di teluk Manila.
g 85 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
MILF yang dianggap juga akan memberontak, seperti halnya
MNLF. Penulis menjawab, tidak dapat melakukan hal itu, karena
tidak akan didengar oleh tentara Philipina; sedangkan Presiden
Gloria Macapagal Arroyo saja tidak didengar oleh tentara Phili­
pina. Apalagi orang luar yang melakukan hal itu.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tentara Phili­
pina, atau oknum-oknum dalam kepemimpinan formalnya, cen­
derung untuk melanggar kebijakan pemerintah untuk berunding.
Hal ini patut disayangkan, tetapi demikianlah kenyataan yang
ada dan sikap seperti itu juga dijalankan oleh oknum-oknum mi­
literistik dalam lingkungan tentara Thailand dan Indonesia. Di
Thailand, mereka cenderung mencurigai orang-orang Islam di
selatan, timur dan utara negeri itu. Diabaikan kenyataan, bahwa
komunitas kaum muslimin kini sudah mencapai antara 20-25%
dari total penduduk negeri itu. Demikian juga Indonesia, ada
sikap menolak berunding dengan pihak GAM dan pihak Hasan
Tiro untuk merumuskan batasan-batasan otonomi khusus di
Aceh, dengan menembak mati orang-orang GAM yang diang­
gap sebagai pengacau keamanan yang harus ditumpas dengan
kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan.
Akibat kekerasan di kawan-kawasan itu, unsur-unsur yang
tadinya menolak separatisme, mau tak mau akhirnya menjadi
kaum separatis. Sedangkan pihak moderat (kaum yang tidak
keras), akhirnya dikalahkan oleh kelompok-kelompok garis keras
(kaum ekstrimis atau fundamentalis kalangan kaum mudanya).
Kaum moderat itu digambarkan oleh saingan-saingan mereka
sebagai yang berhati lemah dan tunduk pada pemerintah. Selan­
jutnya keadaan akan dikuasai oleh mereka yang berhaluan keras,
hingga menimbulkan kesan seolah-olah seluruh kaum muslimin
di kawasan-kawasan itu benar-benar telah menjadi kaum sepa­
ratis secara keseluruhan.
Dengan demikian, terjadi eskalasi antara perlawanan mere­
ka dan pembalasan bersenjata oleh aparat pemerintah, yang
belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Di Aceh, misalnya,
proyek DOM (Daerah Operasi Militer) berjalan bertahun-ta­
hun tanpa ada penyelesaian, dan akhirnya dunia internasional
menyalahkan negara kita sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia
(HAM). Kalau Belanda saja tidak dapat menyelesaikan penye­
lenggaraan pemerintahan pendudukan/kolonial selama lebih da­
ri 350 tahun, apakah kita juga akan bermusuhan dengan rakyat
g 86 h
Islam dan Perjuangan Negara Islam
sendiri di kawasan Aceh untuk masa yang sama?
Karenanya, jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah
pertentangan pemerintah dan kaum beragama di Philipina, Thai­
land dan Aceh, sebaiknya dilakukan secara berunding, agar tidak
menjadi semakin berlarut-larut. Perundingan seperti itu meng­
haruskan adanya kesediaan oknum-oknum militer untuk men­
dengarkan dan menghormati pendapat pemerintah, dan bukan
sebaliknya.
eg
Dengan demikian, penyelesaian yang diharapkan bukanlah
penyelesaian militer, melainkan penyelesaian politis. Kenyataan
yang demikian sederhana, memang tampak seperti mengalah
kepada mereka yang berhaluan keras (kaum ekstrimis atau fun­
damentalis). Namun, yang kita utamakan bukanlah mereka, tapi
rakyat banyak yang menginginkan otonomi khusus melalui pe­
rundingan damai. Dalam kenyataannya, tidak sedemikian benar
yang terjadi, karena toh pada akhirnya kaum ekstrimis itu akan
diserap oleh masyarakat yang memang berjiwa moderat. Hal ini­
lah yang mendorong Bung Karno menyelesaikan masalah Tengku
Daud Beureueh3 di Aceh, yang dikenal sebagai pemimpin pem­
berontakan Darul Islam di tahun-tahun 50-an dengan penyele­
saian secara politis. Demikian pula, diselesaikannya pemberon­
takan PRRI Permesta secara politis setelah penyerbuan oleh TNI
ke kawasan Sumatera Barat dan Tomohon di Sulawesi Utara.
Kalau penyelesaian politis ini tidak dilakukan, maka rak­
yat kebanyakan akan dimanipulir oleh kaum muda yang ber­
garis keras. Mereka tinggal menunjuk kepada kenyataan adanya
represi dan penembakan oleh tentara atas penduduk yang tidak
bersalah, yang nantinya akan membuat perlawanan rakyat men­
jadi semakin nyata. Kalau ini terjadi, oknum-oknum militer itu
akan menyerahkan persoalan kepada pemerintah yang dengan
susah payah harus mengulang kembali dari awal perundingan
dengan mereka yang menginginkan otonomi khusus bagi ka­
3 Tengku Muhammad Daud Beureueh (w. 1987) adalah salah seorang
pahlawan kemerdekaan Indonesia dan Gubernur pertama Propinsi Aceh.
Tapi karena kecewa dengan pemerintah pusat dan Soekarno, dia mendukung
proklamasi NII (Negara Islam Indonesia) dan PRRI yang memberontak kepada
kepemimpinan pusat RI. Ia lalu terkenal dengan pemimpin pemberontak.
g 87 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
wasan yang bersangkutan, dalam jumlah orang yang lebih se­
dikit dari semula.
Karena itu, jelas bagi pihak militer yang ingin mengguna­
kan kekerasan di Philipina Selatan, Thailand Selatan maupun di
Aceh, hendaknya segera menghentikan langkah-langkah mereka
itu. Biarkan pemerintah mencari penyelesaian damai melalui
perundingan dengan kaum moderat yang masih berjumlah be­
sar. Kalau terlambat, perundingan itu akan menjadi lebih su­
lit, dan hasilnya tidak dapat dipastikan. Demikian pula, dalam
proses yang terjadi wibawa pemerintah masih akan tetap besar
kalau penyelesaian dicapai melalui perundingan sekarang. Dan
sebaliknya, wibawa itu tentu semakin berkurang, kalau eskalasi
pertentangan bersenjata tetap berjalan. Benarkah para jenderal
itu berpikir hanya untuk kepentingan bangsa dan bukannya ke­
pentingan sendiri? h
g 88 h
Negara Berideologi Satu,
Bukan Dua
elama beberapa tahun terakhir ini, ada suara-suara untuk
menjadikan Islam sebagai ideologi negara, yaitu sebagai
S
pengganti Pancasila. Menurut pandangan penulis, hal itu
terjadi akibat terjadi penyempitan pandangan mengenai Panca­
sila itu sendiri, yaitu pengertian Pancasila hanya menurut mere­
ka yang berkuasa. Ini berarti pemahaman Pancasila melalui satu
jurusan belaka, yaitu jurusan melestarikan kekuasan. Pandangan
lain yang menyatakan Pancasila harus dipahami lebih longgar, di­
larang sama sekali. Dengan demikian, sebenarnya yang terjadi
bukanlah pertentangan mengenai Pancasila itu sendiri, melain­
kan soal pengertian Pancasila tersebut.
Menurut pandangan kekuasaan, penafsiran yang benar ten­
tang Pancasila adalah apa yang disepakati pemerintah, bukannya
kritik terhadap pendekatan yang terasa monolit bagi rakyat itu.
Karena dalam pandangan mereka penafsiran pemerintah hanya­
lah satu dari penafsiran yang ada. Untuk menetapkan mana
yang benar, Mahkamah Agung (MA) harus mengemukakan pe­
nafsiran legal berdasarkan Undang-undang (UU) yang ada. Jadi,
penafsiran yang tidak sejalan dengan pemerintah, belum tentu
salah. Penafsiran legal-lah yang dijadikan ukuran, bukan penaf­
siran pemerintah.
Ketika yang dianggap benar hanyalah penafsiran kekuasa­
an dan MA takut membuat penafsiran legal yang mengikat, maka
masyarakat tidak memiliki pilihan lain, kecuali mencarikan alter­
natif bagi Pancasila yang telah dikebiri itu. Muncullah Islam
sebagai alternatif penafsiran, bukannya alternatif ideologis. Na­
mun, karena kurangnya kecanggihan, maka Islam dikemukakan
g 89 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
sebagai alternatif ideologis bagi Pancasila, bukannya terbatas
pada masalah penafsiran saja. Dalam bahasa teori hukum Islam
(ushûl fiqh), hal itu dinamai penyebutan yang mutlak umum, de­
ngan maksud yang mutlak khusus (yuthlaqu al-‘âm wa yurâdu
bihi al-khâsh).1
Hal itu perlu dinyatakan di sini, karena akhir-akhir ini
muncul anggapan, bahwa sesuatu yang berdasarkan Islam sa­
ngat berbahaya bagi negara kita. Ini antara lain dikemukakan
Lee Kuan Yew, Menteri Senior Republik Singapura, yang me­
nyatakan bahwa dalam satu dua generasi lagi Indonesia akan di­
perintah oleh teroris yang menggunakan Islam. Ini tentu dapat
dibaca sebagai undangan bagi Amerika Serikat, untuk mendu­
duki Indonesia dan membagi-baginya ke dalam beberapa nega­
ra. Tentu saja, penulis boleh beranggapan bahwa hal itu dikemu­
kakan karena Lee Kuan Yew takut dengan Indonesia yang kuat
dan besar serta tidak dapat “disogok”. Itu akan sangat berbahaya
bagi Singapura, karena itu Indonesia harus dibagi-bagi ke dalam
beberapa republik.
Namun, asumsi di balik pernyataan “Islam akan tumbuh di
negeri ini sebagai alternatif Pancasila,” adalah sesuatu yang ba­
nyak dipakai orang. Karena itu, kita harus memahami Islam pada
fungsi sebagai penafsir, dengan demikian ia tidak dapat menjadi
ideologi negara yang plural dan majemuk ini. Dalam hal ini, Is­
lam memiliki fungsi yang sama dengan nasionalisme, sosialisme
dan pandangan-pandangan lain di dunia ini. Inilah yang meru­
pakan pembedaan antara Pancasila sebagai ideologi negara yang
berwatak pluralistik, dari berbagai ideologi masyarakat yang ber­
kembang di negeri ini, seperti Islam, nasionalisme, sosialisme,
dan lain-lain.
Jelaslah, dengan uraian di atas, bahwa penghadapan Is­
lam kepada Pancasila adalah sesuatu yang tidak dapat dibenar­
kan, karena menghadapkan sesuatu yang bersifat umum kepada
pandangan yang bersifat khusus. Kalau itu diteruskan, berarti
rasionalitas telah ditinggalkan, dan hanya emosi yang mengen­
dalikan pandangan hidup kita. Tentu kita lebih mementingkan
sesuatu yang rasional, bila dibandingkan dengan sesuatu yang
emosional.
1 Dalam tradisi keilmuan pesantren istilah semacam ini termasuk kate­
gori “majaz mursal”.
g 90 h
Negara Berideologi Satu Bukan Dua
Sebagai bangsa, tentu kita hanya mempunyai sebuah ideo­
logi negara, tetapi dengan penafsiran kemasyarakatan yang ber­
beda-beda. Dengan demikian, yang diberlakukan secara formal
adalah penafsiran legal yang dilakukan oleh MA. Inilah yang ha­
rus kita bangun ke depan, dan untuk itu diperlukan keberanian
moral untuk berhadapan dengan negara, atau dengan kata lain
menghadapi sistem kekuasaan. Kalau ini dilupakan, sudah tentu
kita tidak tahu apa yang menjadi tugas kita di masa depan.
Pembedaan antara ideologi di satu sisi dan penafsiran atas­
nya, menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi kehidupan
kita di masa depan. Beberapa minggu sebelum dilengserkan da­
ri jabatan Presiden, penulis mengusulkan pada sebuah sidang
kabinet agar dibuat ketentuan bahwa keputusan bertentangan
atau tidaknya seluruh peraturan daerah (perda) berdasarkan
Syari’ah Islâmiyah yang dibuat DPRD di semua tingkatan di In­
donesia dengan Undang-Undang Dasar (UUD), harus dilakukan
secara legal oleh MA. Inilah mengapa sebabnya MA harus kuat
dan berani, serta berkedudukan sama tinggi dengan badan legis­
latif maupun eksekutif.
Di sinilah keseimbangan antara badan-badan yudikatif,
legislatif dan eksekutif harus benar-benar dijaga, sebagai sebuah
hal yang mendasar bagi kehidupan kita. UUD adalah instrumen
satu-satunya yang mempersatukan kita sebagai bangsa, karena
itu penafsiran atasnya secara legal, adalah sesuatu yang sangat
penting bagi kita. Kita berideologi negara yang satu, bukannya
dua. Tapi mempunyai penafsiran legal atasnya, yang dapat ber­
variasi dalam bentuk dan isi, walaupun hanya satu pihak yang
dapat melakukannya, yaitu MA. Karena itulah, keanggotaannya
harus diputuskan bersama oleh pihak eksekutif dan legislatif.
Dengan pemaparan di atas, menjadi jelas bahwa ideologi
negara kita hanyalah satu, yaitu Pancasila. Pendekatan lain, ya­
itu menjadikan Islam sebagai ideologi negara adalah sesuatu
yang salah. h
g 91 h
Islam, Negara dan
Rasa Keadilan
alam dua sumber tekstual kitab suci al-Qurân menge­
nai keadilan, tampak terlihat dengan jelas bagaimana
D
keadilan dapat ditegakkan, baik dari masalah prinsip
hingga prosedurnya. Dari sudut prinsip, kitab suci al-Qurân me­
nyatakan; “Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan keadilan
dan jadilah saksi-saksi bagi Allah, walaupun mengenai diri ka­
lian sendiri (yâ ayyuha al-ladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bi
al-qisthi syuhadâ’a li Allâhi walau ‘alâ anfusikum)” (QS al-Nisa
[4]:135). Dari ayat ini tampak jelas bahwa, rasa keadilan menjadi
titik sentral dalam Islam.
Sedangkan dari sudut prosedur, kitab suci al-Qurân menya­
takan; “Jika kalian saling berhutang, maka hendaknya kalian gu­
nakan tanda-tanda tertulis (idzâ tadâyantum bidainin ilâ ajalin
musammâ faktubûhu)” (QS al-Baqarah [2]:282). Dalam hal ini,
rasa keadilan harus ditegakkan dengan bukti tertulis, sehingga
tidak dapat dipungkiri oleh orang. Prosedur ini juga dijalankan
dalam masyarakat berteknologi maju, sehingga kesan yang ada
selama ini menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sangat
tertinggal dapat dihilangkan.
Demikian pula, seorang hakim tidak dapat lepas dari tun­
tutan keadilan ini, seperti yang dikemukakan oleh sebuah ha­
dits; “idraul hudud bi as-subuhat” yang memberikan pesan jika
seorang hakim ragu-ragu tentang kesalahan seorang terdakwa,
maka ia tidak boleh menjatuhkan hukuman mati, sebab dita­
kutkan si hakim berbuat kesalahan.” Jadi, aspek-aspek keadilan
dalam Islam bersifat menyeluruh, meliputi prinsip, prosedur
dan pelaksanaannya.
eg
g 92 h
Islam, Negara dan Rasa Keadilan
Apa yang dikemukakan di atas, adalah aspek-aspek ke­
adilan dalam masalah mikro. Dalam banyak hal, keadilan mik­
ro itu seluruhnya tergantung dari bangunan makro sistem ke­
masyarakatan yang ditegakkan. Banyak ungkapan dari sum­
ber-sumber tertulis dalam Islam yang memungkinkan adanya
penafsiran makro yang berdasarkan prinsip keadilan bagi umat
manusia. Ungkapan dalam hadits; “Tangan yang memberi lebih
baik daripada tangan yang menerima (al-yadu al-‘ulyâ khairun
min al-yadi al-suflâ),” jelas menunjukkan adanya keharusan
dipeliharanya keadilan dalam hubungan antara negara kreditor
kepada debitor. Sayangnya, hal ini justru tidak terdapat dalam
tata ekonomi modern kita di seluruh dunia saat ini.
Pengertian makro, juga tampak dalam keharusan bagi
para pemimpin negara/masyarakat untuk menunaikan tugas
membawa kesejahteraan. Adagium fiqh menyatakan; “Langkah
dan kebijakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin terkait lang­
sung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin (tasharruf al-
imâm ‘alâ al-ra’îyyah manûthun bi al-mashlahah).” Artinya, ke­
sejahteraan masyarakat tidak akan dapat tercapai, jika pemim­
pinnya tidak mewujudkan keadilan seluruh warga masyarakat,
melainkan hanya untuk sebagian saja.
Ini sangat penting untuk diperhatikan karena kebanyakan
di negeri-negeri muslim, seorang penguasa selalu menikmati
kekayaan berlimpah, sementara banyak kaum miskin di sekeli­
lingnya. Kehidupan kaum miskin seperti terombang-ambing di
tengah banyaknya produk-produk yang dihasilkan oleh para pe­
milik modal yang berjumlah sangat kecil. Ketimpangan situasi
seperti itu terjadi dalam kehidupan modern -secara internasio­
nal dewasa ini. Dengan situasi yang tidak adil seperti itu, jelas
bahwa Islam tidak menyetujui kapitalisme klasik yang didasar­
kan pada prinsip persaingan bebas (laises faire) dalam pergaulan
internasional saat ini.
eg
Karena itu, orientasi pembangunan negara untuk kepen­
tingan warga masyarakat/rakyat kebanyakan, harus lebih di­
utamakan, dan bukannya pengembangan sumber daya manusia
yang tinggi maupun penguasaan teknis yang memadai bagi mo­
dernisasi. Dengan kata lain, bukan modernitas yang lebih dikejar
g 93 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
melainkan terpenuhinya rasa keadilan dalam kehidupan berma­
syarakat yang harus diutamakan. Kehidupan modern yang pe­
nuh kenikmatan bagi sekelompok orang bukanlah sesuatu yang
dituju Islam, melainkan kesejahteraan bagi seluruh penduduk.
Prinsip ini sangat menentukan bagi keberlangsungan hidup se­
buah negara.
Di sinilah kemampuan kita untuk menemukan sebuah sis­
tem yang menjamin kepentingan rakyat kebanyakan, diatas ke­
pentingan, dalam batas waktu tertentu, kelompok industrialis
pemilik modal. Dalam pengertian ini, asas keseimbangan diper­
lukan agar kesejahteraan orang kebanyakan benar-benar diper­
hatikan, tanpa mengekang kelompok industrialis maupun pemi­
lik modal untuk berkembang.
Sebenarnya telah banyak percobaan untuk menemukan
sistem yang demikian itu, namun semuanya gagal apabila hanya
mengandalkan kepada ideologi-ideologi yang ada yaitu sistem
kapitalisme, sosialisme maupun komunisme. Seringkali, korek­
si-koreksi dilakukan dengan mencampuradukkan beberapa
ideologi di dalam sebuah wawasan yang sangat umum. Seperti
modifikasi atas ideologi kapitalisme menjadi folks kapitalismus
(kapitalisme rakyat), yang mencoba mengoreksi kapitalisme kla­
sik yang hanya mementingkan persaingan bebas, dengan tidak
menganggap penting arti rakyat kebanyakan.
Folks kapitalismus mengambil semangat egalitarian dari
sosialisme, ini berbeda dari birokrasi komunisme yang banyak
mengadopsi dari kapitalisme klasik, paling tidak mengenai cara-
cara berkompetisi. Islam-pun juga pernah harus melakukan hal
yang sama yaitu dengan berani mengambil cara-cara dari ideo­
logi-ideologi lain. Puluhan tahun yang lalu, ada gagasan tentang
“Sosialisme Islam”1, yang walaupun gagal berkembang namun
tetap saja harus dihargai sebagai upaya dinamisasi agama terse­
but. Begitu juga dengan pengertian-pengertian dasar yang kita
terus mengalami perubahan. Dahulu, pengangguran berarti ti­
adanya pekerjaan bagi seorang warga negara, sekarang orang
yang bekerja tapi di bawah 35 jam perminggu sudah dinamai
penganggur.
Dengan arti perubahan tersebut, maka pemahaman kita
1 H. Agus Salim dan HOS Tjokroaminoto adalah tokoh Islam yang meru­
muskan ide ini pada wal masa pergerakan Indonesia.
g 94 h
Islam, Negara dan Rasa Keadilan
mengenai hubungan antara negara dan warganya juga bersifat di­
namis. Jika negara mampu mewujudkan kemakmuran warganya
pada taraf tertentu, maka hal itu sudah dianggap menunaikan
kewajiban menciptakan kesejahteraan, karena negara mampu
melindungi para warganya dengan menjamin taraf kehidupan
pada titik tertentu, misalnya, melalui asuransi sosial. Ini berarti
penciptaan kemakmuran dan keadilan, yang kedua-duanya dija­
dikan tujuan UUD 1945 sudah ditunaikan dengan baik, meski
ada sejumlah warga negara yang berkerja di bawah 35 jam. Nah,
kalau ini berhasil diwujudkan oleh sebuah masyarakat Islam,
berarti pula Islam telah berhasil mensejahterakan warga negara
tanpa menjadi sebuah sistem formal. Sangat kompleks memang,
tapi cukup berharga untuk direnungkan, bukan? h
g 95 h
Negara dan Kepemimpinan
dalam Islam
ebenarnya, terdapat hubungan sangat erat antara kepe­
mimpinan dan konsep negara dalam pandangan Islam.
S
Penulis pernah mengemukakan sebuah sumber tertulis
(dalil naqli) dalam pandangan Islam. Adagium itu adalah “Tiada
Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan,
dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan” (La Islama Illa bi
Jama’ah wala Jama’ata Illa bi Imarah wala Imarata Illa Bi
Tha’ah). Di sini tampak jelas, arti seorang pemimpin bagi Islam,
ia adalah pejabat yang bertanggung jawab tentang penegakan
perintah-perintah Islam dan pencegah larangan-larangan-Nya
(amar ma’rûf nahi munkar). Karenanya, pemimpin dilengkapi
dengan kekuasaan efektif, yang jelas kekuasaan efektif inilah
yang oleh Munas Ulama tahun 1957 di Medan, dinyatakan seba­
gai “wewenang kekuasaan efektif “ (syaukah).
Karena itulah, Munas tersebut mengatakan bahwa Presi­
den Republik Indonesia adalah “penguasa pemerintahan untuk
sementara, dengan kekuasaan efektif (walîyyu al-amri li dha­
rûri bi al-syaukah).” Maksud dari kata “untuk sementara”, ka­
rena ia adalah pengganti Imam yang dalam hal ini Kepala Peme­
rintahan. Namun wewenang yang dimilikinya sebagai pengganti
Imam tidak berdasarkan sumber tertulis (dalil naqli), melainkan
karena pertimbangan rasional (dalil aqli), yang tidak mengu­
rangi keabsahan kekuasaan itu sendiri. Kemudian kata “semen­
tara”, artinya sebelum datangnya hari kiamat. Keputusan Munas
di atas, dinyatakan berlaku bagi semua Presiden Republik Indo­
nesia, namun oleh mereka yang “dibius” oleh konsep Negara Is­
lam, dinyatakan hanya berlaku untuk Kepresidenan Bung Karno
saja.
g 96 h
Negara dan Kepemimpinan dalam Islam
Karena itu diandaikan, di dalam bukan negara Islam tidak
ada konsep Islam tentang kepemimpinan, dan dengan demikian
konsep itu tidak memiliki keabsahan dalam pandangan Islam.
Ternyata setelah berjalan puluhan tahun lamanya, kini kita me­
ngetahui kenyataan sebenarnya, yaitu bahwa kelangkaan konsep
Islam tentang negara, tidak berarti agama tersebut tidak memi­
liki pandangan tentang kepemimpinan. Pandangan ini melihat
kepemimpinan menurut Islam berlaku untuk kepemimpinan
negara (kepemimpinan formal) maupun kepemimpinan dalam
masyarakat (kepemimpinan non-formal). Dalam tulisan ini akan
ditinjau orientasi minimalnya, karena hal-hal lain diserahkan
kepada akal kita untuk merumuskannya.
eg
Dalam pandangan Islam: “orientasi seorang pemimpinan
terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin”.
Ini berarti, Islam tidak membeda-bedakan antara kepemimpinan
negara dengan kepemimpinan masyarakat, juga mengenai ben­
tuk dan batas waktunya. Serta tidak memikirkan format kenega­
raan atau kemasyarakatan yang melatarbelakangi kepemimpin­
an itu, apakah itu imperium dunia, republik negara bangsa atau
negara kota. Maka dari itu, sia-sia juga jika kita kaitkan langsung
kepemimpinan di “Negara Islam” yang ada dengan proses demo­
kratisasi. Karenanya, kita lihat sekarang ini kepemimpinan da­
lam “Negara Islam”ada yang bersifat otoriter atau demokratis, de­
ngan sistem pemerintahan Raja atau Amir, kepemimpinan ulama
maupun kepemimpinan para sesepuh masyarakat (community
leaders). Selama kepemimpinan itu mendatangkan kesejahtera­
an langsung pada masyarakat, selama itu pula kepemimpinan
yang ada memiliki legitimasi dalam pandangan umat Islam.
Namun di sinilah kita sering terjebak, yaitu dalam anggap­
an kesejahteraan di atas hanya menyangkut kenyataan-kenyata­
an lahiriah dan angka statistik belaka, seperti kepemilikan ben­
da, usia hidup rata-rata dan sebagainya. Sering dilupakan, masa­
lah kesejahteraan juga menyangkut kemerdekaan berbicara dan
berpendapat, kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi
semua warga negara di hadapan undang-undang. Hal-hal itu
nantinya akan menyangkut kebebasan berorganisasi, kebebasan
rakyat dalam menentukan bentuk negara yang mereka ingini dan
g 97 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
beberapa aspek kehidupan agar tercipta rasa keadilan.
Proses peralihan (transisi) kepemimpinan dunia, negara
dan masyarakat seperti kita lihat dewasa ini, masih menimbul­
kan keresahan. Keresahan ini seperti yang menghinggapi negara
dengan mayoritas warganya yang beragama Islam, akibat dari ga­
galnya upaya-upaya terorisme dengan mengatasnamakan Islam
yang terjadi di mana-mana. Seharusnya, para pakar masyarakat
muslim di seluruh dunia, harus mensosialisasikan pengenalan
dan identifikasi sebab-sebab utama munculnya terorisme itu.
Dan bukannya diselesaikan dengan penyerangan dan pengebom­
an seperti yang terjadi di Afghanistan dan Irak. Pengeboman itu
sendiri secara tidak jujur dikemukakan Presiden Amerika Serikat
(AS) Geogre W. Bush Jr. sebagai upaya menurunkan diktaktor
Saddam Husein dari jabatan kepresidenan di Irak. Padahal, per­
timbangan-pertimbangan geopolitik internasional yang mem­
buat Amerika mengambil tindakan terhadap Irak. Yaitu, karena
Saudi Arabia telah “menyimpang” dari politik luar negeri AS, pa­
dahal ia adalah penghasil minyak bumi (BBM) nomor satu di du­
nia, maka harus dicarikan kekuatan pengimbang terhadapnya.
Pilihan itu jatuh kepada Irak, karena ia adalah penghasil minyak
bumi kedua terbesar saat ini. Karena Irak di bawah kepresiden­
an Saddam tidak akan mungkin mengikuti politik luar negeri
AS maka ia harus diganti secepatnya. Kalau Saddam dianggap
sebagai “kekuatan jahat” (evil force), mengapakah hal itu tidak
dikenakan atas para pemimpin Saudi Arabia? Negara yang telah
menghukum mati sekitar dua ribu orang yang dianggap “kaum
oposan”? Standar moral ganda (double morality) seperti ini­
lah yang digunakan para pemimpin seperti Bush saat ini, yang
membuat istilah “politik” dicitrakan sangat buruk. Padahal oleh
mendiang Presiden AS John F. Kennedy, politik sebagai “karya
termulya”, karena menyangkut kesejahteraan (lahir dan batin)
rakyat.
eg
Kembali pada kepemimpinan Islam. Dalam Islam kepemim­
pinan haruslah berorientasi kepada pencapaian kesejahteraan
orang banyak. Sebuah adagium terkenal dari hukum Islam adalah
“kebijakan dan tindakan seorang pemimpin haruslah terkait
langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin (tasharruf
g 98 h
Negara dan Kepemimpinan dalam Islam
al-imâm ‘alâ al-ra’iyyah manûthun bi al-mashlahah).” Jelaslah
dengan demikian kepemimpinan yang tidak berorientasi kepada
hal itu, melainkan hanya sibuk dengan mengurusi kelangsungan
kekuasaan saja, bertentangan dengan pandangan Islam. Kare­
nanya, dalam menilai kepemimpinan dalam sebuah gerakan, se­
lalu diutamakan pembicaraan mengenai kesejahteraan itu, yang
dalam bahasa Arab dinamakan al-mashlahah al-âmmah (secara
harfiyah, dalam bahasa Indonesia berarti: kepentingan umum).
Selain itu, Islam tidak mempunyai konsep yang pasti (baku)
tentang bagaimana sang pemimpin ditetapkan. Kepemimpinan
sebuah organisasi Islam, ada yang ditetapkan melalui pemilih­
an dalam kongres atau muktamar, tetapi masih tampak betapa
kuatnya faktor keturunan dalam hal ini, seperti dialami penulis
sendiri. Baiknya sistem ini, jika orang itu membentuk kehidup­
annya sesuai dengan konsep kemaslahatan umat. Buruknya, jika
pemimpin berdasarkan garis keturunan itu tidak memahami tu­
gas dan kewajibannya, melainkan hanya asyik dengan kekuasa­
an dan kemudahan-kemudahan yang diperolehnya, maka akan
menjadi lemahlah kepemimpinan tersebut. Apalagi jika kepe­
mimpinan itu di tangan seorang penakut, yaitu pemimpin yang
takut kepada tekanan-tekanan dari luar dirinya. Memang kede­
ngarannya mudah mengembangkan kepemimpinan dalam ke­
hidupan, tetapi sebenarnya sulit juga, bukan? h
g 99 h
NU dan Negara Islam (1)
ebuah pertanyaan diajukan kepada penulis: apakah reaksi
NU (Nahdlatul Ulama) terhadap gagasan Negara Islam
S
(NI), yang dikembangkan oleh beberapa partai politik
yang menggunakan nama tersebut?1 Pertanyaan ini sangat me­
narik untuk dikaji terlebih dahulu dan dicarikan jawaban yang
tepat atasnya. Ini berarti, keingintahuan akan hubungan NU dan
keadaan bernegara yang kita jalani sekarang ini dipersoalkan
orang. Dengan kata lain, pendapat NU sekarang bukan hanya
menjadi masalah intern organisasi yang didirikan tahun 1926 itu
saja, melainkan sudah menjadi “bagian” dari kesadaran umum
bangsa kita. Dengan berupaya menjawab pertanyaan tersebut,
penulis ingin menjadi bagian dari proses berpikir bangsa ini yang
sangat luas. Sebuah keinginan yang pantas-pantas saja dimiliki
seseorang yang sudah sejak lama tergoda oleh gagasan NI.
1 Historisitas kemunculan Darul Islam sebagai sebuah gerakan politik di
Indonesia tidak terlepas dari konstalasi sosio-politik di Indonesia sekitar tahun
1949-1962. Dengan menggunakan legitimasi agama (Islam), DI dengan didu­
kung tentara-tentara yang dikenal dengan sebutan TII/ Tentara Islam Indone­
sia dapat dikatakan sebagai gerakan yang mengarah pada upaya menggantikan
sistem politik Republik Indonesia yang mendasarkan ideologinya pada Pan­
casila dengan Negara Islam. Islam politik yang dikedepankan DI secara tidak
langsung menggambarkan proses relasi antara Islam dan politik yang integral.
Artinya, Islam dihadapan DI dipandang mengamanatkan pembentukan Negara
Islam. Berdasarkan pandangan itu, pada 7 Agustus 1949 M (12 Syawal 1368 H),
Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo memproklamirkan berdirinya Negara Islam
Indonesia atau al-Daulah al-Islamiyah di sebuah desa bernama Gunung Cupu,
Tasikmalaya Jawa Barat.
g 100 h