NU dan Negara Islam (1)
Dalam sebuah tesis Magister -yang dibuatnya beberapa
tahun yang lalu, Pendeta Einar Martahan Sitompul2, yang di ke­
mudian hari menjadi Sekretaris Jenderal Gereja Huria Kristen
Batak Protestan (HKBP), menuliskan bahwa Muktamar NU ta­
hun 1935 di Banjarmasin (Borneo Selatan), harus menjawab se­
buah pertanyaan, yang dalam tradisi organisasi tersebut dinamai
bahts al-masâ’il (pembahasan masalah)3. Salah sebuah masalah
yang diajukan kepada muktamar tersebut berbunyi: wajibkah
bagi kaum muslimin untuk mempertahankan kawasan Kerajaan
Hindia Belanda, demikian negara kita waktu itu disebut, padahal
diperintah orang-orang non-muslim? Muktamar yang dihadiri
oleh ribuan orang ulama itu, menjawab bahwa wajib hukumnya
secara agama, karena adanya dua sebab. Sebab pertama, karena
kaum muslimin merdeka dan bebas menjalankan ajaran Islam.
Sebab kedua, karena dahulu di kawasan tersebut telah ada Kera­
jaan Islam. Jawaban kedua itu, diambilkan dari karya hukum
agama di masa lampau, berjudul “Bughyah al-Mustarsyidîn”.4
Jawabaan di atas seolah memperkuat pandangan Ibn
Taimiyyah, beberapa abad yang lalu. Dalam pendapat pemikir
ini, hukum agama Islam (fiqh) memperkenankan adanya “pimpin­
an berbilang” (ta’addud al-a’immah), yang berarti pengakuan
akan kenyataan bahwa kawasan dunia Islam sangatlah lebar
di muka bumi ini, hingga tidak dapat dihindarkan untuk dapat
menjadi efektif (syaukah). Konsep ini, yaitu adanya pimpinan
2 Sitompul, Einar Martahan, NU dan Pancasila : Sejarah dan Peranan
NU dalam Perjuangan Umat Islam di Indonesia dalam rangka Penerimaan
Pancasila sebagai Satu-satunya Asas, (Jakarta: Sinar Harapan 1989). Buku ini
diberi Kata Pengantar oleh KH. Abdurrahman Wahid.
3 Forum ilmiah yang beranggotakan para ulama berkeahlian khusus
yang bertugas membahas masalah-masalah waqi’iyyah (aktual) dengan men­
dasarkan pada al-kutub al-mu’tabarah. Forum ini juga banyak dijumpai di
pesantren-pesantren dengan beranggotakan santri-santri senior sebagai ajang
penguasaan terhadap referensi-referensi klasik.
4 Nama lengkap kitab ini adalah “Bughyatul Mustarsyidin Fi Talhis Fa-
tawa Ba’dli al-A’immah al-Muta’akhirin” yang disusun oleh As-Sayid Abdur­
rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar yang dikenal dengan sebutan
Ba’alawy. Kitab ini dicetak bersama dengan dua kitab yaitu Itsmidul Ainain dan
Ghayah Talkhis al-Murad. Keberadaan Kitab Bughyatul Mustarsyidin yang di
pesantren cukup disebut dengan Bughyah ini sangatlah berarti dalam diskur­
sus pesantren, karena hampir dipastikan kitab ini selalu muncul dalam kajian-
kajian permasalahan aktual meski sebenarnya kitab ini merupakan kompilasi
dari fatwa-fatwa para ulama Hadramaut, Yaman.
g 101 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
berbilang yang khusus berlaku bagi kawasan yang bersangkutan,
telah diperkirakan oleh kitab suci al-Qurân dengan firman Allah;
“Sesungguhnya Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki
dan perempuan dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan
bersuku-suku bangsa, agar kamu sekalian saling mengenal (innâ
khalaqnâkum min dzakarin wa untsâ wa ja’alnâkum syu’ûban
wa qabâ’ila li ta’ârafû)” (QS al-Hujurat [49]:13). Firman Allah
ini juga yang menjadi dasar adanya perbedaan pendapat di ka­
langan kaum muslimin, walaupun dilarang adanya perpecahan
diantara mereka, seperti kata firman Allah juga: “Berpeganglah
kalian (erat-erat) kepada tali Allah secara keseluruhan, dan ja­
nganlah terbelah-belah/saling bertentangan (wa’tashimû bi ha-
bli Allâhi jamî’an wa lâ tafarraqû)” (QS ali-Imran [3]:103).
eg
Dengan keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 1935
itu, NU dapat menerima kenyataan tentang kedudukan negara
Hindia Belanda (Indonesia) dalam pandangan Islam. Menurut
pendapat organisasi tersebut tidak perlu NI didirikan. Dalam hal
ini, diperlukan sebuah klarifikasi yang jelas tentang perlu tidak­
nya didirikan sebuah NI.
Di sini ada dua pendapat, pertama; sebuah NI harus ada,
seperti pendapat kaum elit politik di Saudi Arabia, Iran, Pakistan
dan Mauritania. Pendapat kedua, seperti dianut oleh NU dan
banyak organisasi Islam lainnya, tidak perlu ada NI. Ini dise­
babkan oleh heterogenitas sangat tinggi di antara warga negara
Indonesia, di samping kenyataan ajaran Islam menjadi tang­
gungjawab masyarakat, dan bukannya negara. Pandangan NU
ini bertolak dari kenyataan bahwa Islam tidak memiliki ajaran for­
mal yang baku tentang negara, yang jelas ada adalah mengenai
tanggungjawab tiap kaum muslim untuk melaksanakan Syari’ah
Islam.
Memang, diajukan pada penulis argumentasi dalam ben­
tuk firman Allah; “Hari ini telah Ku-sempurnakan agama ka­
lian, Ku-sempurnakan bagi kalian (pemberian) nikmat-Ku dan
Ku-relakan Islam “sebagai” agama (al-yauma akmaltu lakum
dînakum wa atmamtu ‘alaikum nikmatî wa radhîtu lakum al-
Islâma dînan)” (QS al-Maidah [5]:3). Jelaslah dengan demikian,
Islam tidak harus mendirikan negara agama, melainkan ia berbi­
g 102 h
NU dan Negara Islam (1)
cara tentang kemanusiaan secara umum, yang sama sekali tidak
memiliki sifat memaksa, yang jelas terdapat dalam tiap konsep
tentang negara. Demikian pula, firman Allah; “Masuklah kalian
ke dalam Islam (kedamaian) secara keseluruhan (udkhulû fî al-
silmi kâffah)” (QS al-Baqarah (2): 208). Ini berarti kewajiban
bagi kita untuk menegakkan ajaran-ajaran kehidupan yang tidak
terhingga, sedangkan yang disempurnakan adalah prinsip-prin­
sip Islam. Hal itu menunjukkan, Islam sesuai dengan tempat dan
waktu manapun juga, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip
tersebut. Inilah maksud dari ungkapan Islam tepat untuk sege­
nap waktu dan tempat (al-Islâm shalihun likulli zamânin wa
makânin).
Sebuah argumentasi sering dikemukakan, yaitu ungkapan
Kitab Suci; “Orang yang tidak ‘mengeluarkan’ fatwa hukum (se­
suai dengan) apa yang diturunkan Tuhan, maka orang itu (terma­
suk) orang yang kafir -atau dalam variasi lain dinyatakan orang
yang dzalim atau orang yang munafiq- (wa man lam yahkum
bimâ anzala Allâhu faulâika hum al kâfirûn)” (QS al-Maidah
[5]:44).5 Namun bagi penulis, tidak ada alasan untuk melihat ke­
harusan mendirikan NI, karena hukum Islam tidak bergantung
pada adanya negara, melainkan masyarakat pun dapat member­
lakukan hukum agama. Misalnya, kita bersholat Jum’at juga ti­
dak karena undang-undang negara, melainkan karena itu diperin­
tahkan oleh syari’at Islam. Sebuah masyarakat yang secara moral
berpegang kepada Islam dan dengan sendirinya melaksanakan
syari’at Islam, tidak lagi memerlukan kehadiran sebuah negara
agama, seperti yang dibuktikan para sahabat di Madinah setelah
Nabi Muhammad Saw wafat.
5 Pandangan fundamentalisme ini didasarkan pada beberapa ayat al-
Quran yang memerintahkan tentang pemberian putusan. Sebagaimana difir­
mankan Tuhan dalam Q.S. al-Maidah, (5): 44, 45 dan 47. Ayat-ayat itu dengan
tegas memberikan penilain yang negatif, terutama kepada mereka yang tidak
melaksanakan perintah. Tak hanya itu, golongan yang mendapat celaan Tuhan
itu pun dikategorikan kafir, zalim dan fasik. Kaum fundamentalis memahami
ketiga ayat itu secara atomistik. Atomisme yang mereka lakukan tidak hanya
mengisolasi ayat dari konteksnya, tapi juga memahami frasa terakhir dari ayat-
ayat itu dari frasa-frasa sebelumnya. Padahal, konteks ketiga ayat itu sebenar­
nya menyebutkan bahwa subyek yang dikritik sehingga menjadi kafir, zalim
dan fasik adalah kaum Yahudi dan Kristen yang tidak memutuskan perkara
berdasarkan apa atau hukum yang diturunkan Tuhan. Dengan demikian, pi­
hak yang mendapat kritik sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat itu bukan
umat Islam pengikut Nabi Muhammad.
g 103 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
eg
Inilah yang membuat mengapa NU tidak memperjuang­
kan Indonesia menjadi NII, Negara Islam Indonesia. Kemaje­
mukan (heterogenitas) yang tinggi dalam kehidupan bangsa kita,
membuat kita hanya dapat bersatu dan kemudian mendirikan
negara, yang tidak berdasarkan agama tertentu. Kenyataan ini­
lah yang sering dikacaukan oleh orang yang tidak mau mengerti
bahwa mendirikan sebuah NI tidak wajib bagi kaum muslimin,
tapi mendirikan masyarakat yang berpegang kepada ajaran-ajar­
an Islam adalah sesuatu yang wajib. Artinya, haruskah agama
secara formal ditubuhkan dalam bentuk negara, atau cukup di­
lahirkan dalam bentuk masyarakat saja? Orang “berakal sehat”
tentu akan berpendapat sebaiknya kita mendirikan NI, kalau hal
itu tidak memperoleh tentangan, dan tidak melanggar prinsip
persamaan hak bagi semua warga negara untuk mengatur ke­
hidupan mereka.
Telah disebutkan di atas tentang fatwa Ibn Taimiyyah, ten­
tang kebolehan Imam berbilang yang berarti tidak adanya keha­
rusan mendirikan NI. Lalu mengapakah fatwa-fatwa beliau ti­
dak digunakan sebagai rujukan oleh Muktamar NU itu? Karena,
pandangan beliau dirujuk oleh wangsa yang berkuasa di Saudi
Arabia bersama-sama dengan ajaran-ajaran Madzhab Hambali
(disebutkan juga dalam bahasa Inggris Hambalite School), yang
secara de facto melarang orang bermadzhab lain. Kenyataan
ini tentu saja membuat orang-orang NU bersikap reaktif ter­
hadap madzhab tersebut. Tentu saja hal itu secara resmi tidak
dilakukan, karena sikap Saudi Arabia terhadap madzhab-madz­
hab non-Hambali juga tidak bersifat formal. Dengan kata lain,
pertentangan pendapat antara “pandangan kaum Wahabi” yang
secara de facto demikian keras terhadap madzhab-madzhab lain
itu, melahirkan reaksi yang tidak kalah kerasnya. Ini adalah con­
toh dari sikap keras yang menimbulkan sikap yang sama dari “pi­
hak seberang”.
Contoh dari sikap saling menolak, dan saling tak mau me­
ngalah itu membuat gagasan membentuk NI di negara kita (men­
jadi NII), sebagai sebuah utopia yang terdengar sangat indah,
namun sangat meragukan dalam kenyataan. Ini belum kalau pi­
hak non-muslim ataupun pihak kaum muslimin nominal (kaum
abangan), berkeberatan atas gagasan mewujudkan negara Islam
g 104 h
NU dan Negara Islam (1)
itu. Jadi gagasan yang semula tampak indah itu, pada akhirnya
akan dinafikan sendiri oleh bermacam-macam sikap para warga
negara Indonesia, yang hanya sepakat dalam mendirikan negara
bukan agama. Inilah yang harus dipikirkan sebagai kenyataan
sejarah. Kalaupun toh dipaksakan -sekali lagi- untuk mewujud­
kan gagasan NI itu di negara kita, maka yang akan terjadi hanya­
lah serangkaian pemberontakan bersenjata seperti yang terjadi
di negara kita tahun-tahun 50-an. Apakah deretan pemberontak­
an bersenjata seperti itu, yang ingin kita saksikan kembali dalam
sejarah modern bangsa kita. h
g 105 h
NU dan Negara Islam (2)
etika berada di Makassar pada minggu ke tiga bulan Feb­
ruari 2003, penulis di wawancarai oleh TVRI di studio
K
televisi kawasan tersebut, yang direlay oleh studio-stu­
dio TVRI seluruh Indonesia Timur. Penulis memulai wawancara
itu dengan menyatakan, menyadari sepenuhnya bahwa masih
cukup kuat sekelompok orang yang menginginkan negara Islam
(NI). Pengaruh almarhum Kahar Mudzakar1 yang dinyatakan
meninggal dalam paruh kedua tahun 60-an ternyata masih be­
sar. Karenanya, penulis menyatakan dalam wawancara tersebut,
pembicaraan sebaiknya ditekankan pada pembahasan tentang
pembentukan NI di Sulawesi Selatan itu. Penulis menyatakan,
bahwa ia menganggap tidak ada kewajiban mendirikan NI, tapi
ia juga tidak memusuhi orang-orang yang berpikiran seperti itu.
Dalam dialog interaktif yang terjadi setelah itu, penulis di­
hujani pertanyaan demi pertanyaan tentang hal itu. Bahkan ada
yang menyatakan, penulis adalah diktator karena tidak menyetu­
jui pemikiran adanya NI. Penulis menjawab, bahwa saya meng­
anggap boleh saja menganut paham itu, dan berbicara terbuka
di muka umum tentang gagasan tersebut, itu sudah berarti saya
bukan diktator. Salah satu tanda kediktaktoran adalah tidak ada­
nya dialog dan orang menerima saja sebuah gagasan dan tidak
boleh membicarakannya secara kritis dan terbuka. Dari dialog
1 Kahar Muzakkar (1921-1965) adalah pemimpin pemberontak DII/TII di
Sulawesi Selatan. Namanya menjadi inspirasi bagi gerakan tuntutan penerapan
Syariat Islam yang diusung Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI)
Sulawesi Selatan yang dipimpin anaknya Aziz Kahar.
g 106 h
NU dan Negara Islam (2)
interaktif itu dapat diketahui bahwa pengaruh luar pun harus
dipikirkan, seperti pengaruhnya bagi berbagai kawasan dunia
Islam lainnya dan juga kadar pengetahuan agama Islam yang
rendah.
Rendahnya pengetahuan agama yang dimiliki itu, diga­
bungkan dengan rasa kekhawatiran sangat besar lembaga/in­
stitusi ke-Islam-an melihat tantangan modernisasi, membuat
mereka melihat bahaya di mana-mana terhadap Islam. Proses
pemahaman keadaan seperti itu, yang terlalu menekankan pada
aspek kelembagaan/institusional Islam belaka, dapat dinama­
kan sebagai proses pendangkalan agama kalangan kaum mus­
limin. Pihak-pihak lain yang non-muslim juga mengalami pen­
dangkalan seperti itu, dan juga memberikan responsi yang salah
terhadap tantangan keadaan. Kalau kita melihat pada budaya/
kultur kaum muslimin dimana-mana, sebenarnya kekhawatiran
demikian besar seperti itu tidak seharusnya ada di kalangan
mereka. Cara hidup, membaca al-Qurân dan Hadist, main reba­
na, tahlil, berbagai bentuk “seni Islam” dan lain-lainnya, justru
mampu menumbuhkan rasa percaya diri yang besar, dalam diri
kaum muslimin.
Salah seorang penanya dalam dialog interaktif itu mengu­
tip al-Qurân “Barang siapa tidak (ber) pendapat hukum dengan
apa yang di turunkan Allah, mereka adalah orang yang kafir
(wa man lam yahkum bimâ anzala Allâh fa’ulâika hum al-kâ­
firûn)” (QS al-Maidah [5]:44). Lalu bagaimana mungkin kita
menjalankan hukum Allah, tanpa NI? Jawab penulis, karena ada
masyarakat yang menerapkan hal itu, dan, atau mendidik kita
agar melaksanakan hukum Allah. Jika negara yang melakukan
itu, maka dapat saja lembaga bikinan manusia ini ditinggalkan.
Jadi, untuk memelihara pluralitas bangsa, tidak ada kewajiban
mendirikan NI atau menentang mereka yang menentang adanya
gagasan mendirikan NI. Netralitas seperti inilah yang sebenar­
nya jadi pandangan Islam dalam soal wajib tidaknya gagasan
mendirikan NI.
Netralitas ini sangat penting untuk dijunjung tinggi, kare­
na hanya dengan demikian sebuah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dapat didirikan. Dengan berdirinya NII, maka pihak
minoritas -baik minoritas agama maupun minoritas lain-lain­
nya-, tidak mau berada dalam negara ini dan menjadi bagian dari
negara tersebut. Dengan demikian, yang dinamakan Republik
g 107 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
Indonesia tidak dapat diwujudkan, karena ketidaksediaan terse­
but. Akhirnya, Indonesia akan tidak terwujud sebagai kesatuan,
karena ada negara Aceh, negara bagian Timur dan Selatan dari
Sumatra Utara, negara Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Suma­
tra Selatan, Lampung, Seluruh pulau Jawa, NTB, Kalimantan
Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan sebagian Maluku dan lain-
lainnya, berada di luar susunan kenegaraan NKRI, karena ber­
dasarkan agama mayoritas penduduknya itu.
Karenanya, keputusan para wakil berbagai organisasi Islam
dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk
menghilangkan Piagam Jakarta2 dari Pembukaan Undang-Un­
dang Dasar 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebuah
sikap yang sangat bijaksana dan harus di pertahankan. Keputus­
an itu diikuti oleh antara lain: Resolusi Jihad3, yang dikeluar­
kan PBNU pada tanggal 22 Oktober 1945, adalah sesuatu yang
sangat mendasar, dengan menyatakan bahwa mempertahankan
wilayah Republik Indonesia adalah kewajiban agama bagi kaum
muslimin. Dengan rangkaian kegiatan seperti itu, termasuk
mendirikan Markas Besar Oelama Djawa-Timoer (MBODT) di
Surabaya dalam bulan Nopember 1945, adalah salah satu dari
kegiatan bermacam-macam untuk mempertahankan Repub­
lik Indonesia, yang notabene bukanlah sebuah NI. Diteruskan
dengan perang gerilya melawan tentara pendudukan Belanda
di tahun-tahun berikutnya. Dengan peran aktif para ulama dan
pesantren-pesantren yang mereka pimpin, selamatlah negara
kita dari berbagai rongrongan dalam dan luar negeri, hingga ter­
capainya penyerahan kedaulatan dalam tahun 1949 - 1950.
eg
2 Tujuh kata Piagam Jakarta yang dibuang oleh sidang PPKI itu adalah
“Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan
Syari’ah Islam bagi para pemeluk-pemeluknya.”
3 Resolusi Jihad digagas oleh KH. Hasyim Asy’ari yang ketika itu menja­
bat sebagai Rais Akbar Nahdlatul Oelama. Hal ini dimaksudkan untuk melaku­
kan perlawanan semesta kepada penjajah Belanda yang dibackingi antara lain
oleh tentara Inggris. Resolusi Jihad dikeluarkan pada 22 Oktober 1945. Reso­
lusi Jihad inilah yang memberikan dorongan dan inspirasi bagi Bung Tomo
sebagai pemimpin perjuangan untuk melakukan perlawanan semesta kepada
penjajah di Surabaya. Itu pula yang kemudian melahirkan Peristiwa 10 Novem­
ber 1945 sebagai Hari Pahlawan dan Surabaya dikenal sebagai Kota Pahlawan.
g 108 h
NU dan Negara Islam (2)
Perkembangan sejarah setelah itu menunjukkan bahwa
agama Islam tidak berkurang perannya dalam kehidupan bang­
sa, walaupun beberapa kali usaha merubah Negara Kesatuan Re­
publik Indonesia (NKRI) berhasil digagalkan, seperti dalam De­
wan Konstituante di tahun 1956-1959. Demikian juga beberapa
kali pemberontakan bersenjata terhadap NKRI dapat digagalkan
seperti DI-TII dan APRA (Bandung 1950). Ini tidak berarti Islam
dibatasi ruang geraknya dalam negara, seperti terbukti dari kip­
rah yang dilakukan oleh Al-Azhar di Kairo.
Siapapun tidak dapat menyangkal bangsa Indonesia adalah
memiliki jumlah terbesar kaum muslimin. Ini berbeda dari bang­
sa-bangsa lain, Indonesia justru memiliki jumlah yang sangat
besar kaum “muslimin statistik” atau lebih dikenal dengan sebut­
an “muslim abangan”. Walaupun demikian, kaum muslim yang
taat beragama dengan nama “kaum santri” masih merupakan
minoritas. Karena itu, alangkah tidak bijaksananya sikap ingin
memaksakan NI atas diri mereka.
Lalu, bagaimana dengan ayat kitab suci al-Qurân yang di
sebutkan di atas? Jawabnya, kalau tidak ada NI untuk menegak­
kan hukum agama maka masyarakatlah yang berkewajiban. Da­
lam hal ini, berlaku juga sebuah kenyataan sejarah yang telah
berjalan 1000 tahun lamanya yaitu penafsiran ulang (re-inter­
prensi) atas hukum agama yang ada. Dahulu kita berkeberatan
terhadap celana dan dasi, karena itu adalah pakaian orang-orang
non-muslim. Sebuah diktum mengemukakan, “Barang siapa me­
nyerupai sesuatu kaum ia adalah sebagian dari mereka (man ta-
syâbbaha bi qaumin fahuwa min hum).”4 Tetapi sekarang, tidak
ada lagi persoalan tentang hal itu karena esensi Islam tidak ter­
letak pada pakaian yang dikenakan melainkan pada akhlak yang
dilaksanakan.
Karena itu, kita lalu mengerti mengapa para wakil berbagai
gerakan Islam dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
4 Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud dari
Ibnu Umar dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Sedangkan Tirmidzi
dalam bab al-Isti’dzan meriwayatkan dengan redaksi “Laisa minna man ta-
syabbaha bighairina wala tasyabbahu bil yahud wala bi an-nashara (Bukan
termasuk golonganku orang yang menyerupai sebuah komunitas selain kami,
janganlah kalian berlaku seperti Yahudi dan Nasrani).” Di akhir hadis ini Imam
Tirmidzi memberikan komentar pendek tentang nilai hadis ini yang sebenar­
nya dlaif.
g 109 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
(PPKI) memutuskan untuk menghilangkan Piagam Jakarta dari
UUD 1945. Mereka inilah yang berpandangan jauh, dapat meli­
hat bersungguhnya kaum muslim menegakkan ajaran-ajaran
agama mereka tanpa bersandar kepada negara. Dengan demiki­
an, mereka menghidupi baik agama maupun negara. Sikap inilah
yang secara gigih dipertahankan Nahdlatul Ulama (NU), sehing­
ga agama Islam terus berkembang dan hidup di negeri kita. h
g 110 h
Islam: Perjuangan Etis
ataukah Ideologis?
ada suatu pagi selepas olahraga jalan-jalan, penulis di­
minta oleh sejumlah orang untuk memberikan apa yang
P
mereka namakan “petuah”. Saat itu, ada Kyai Aminullah
Muchtar dari Bekasi, sejumlah aktifis NU dan PKB dan sekelom­
pok pengikut aliran kepercayaan dari Samosir. Dalam kesem­
patan itu, penulis mengemukakan pentingnya memahami arti
yang benar tentang Islam. Karena ditafsirkan secara tidak benar,
maka Islam tampil sebagai ajakan untuk menggunakan kekeras­
an/terorisme dan tidak memperhatikan suara-suara moderat.
Padahal, justru Islam-lah pembawa pesan-pesan persaudaraan
abadi antara umat manusia, bila ditafsirkan secara benar.
Pada kesempatan itu, penulis mengajak terlebih dahulu
memahami fungsi Islam bagi kehidupan manusia. Kata al-Qurân,
Nabi Muhammad Saw diutus tidak lain untuk membawakan
amanat persaudaraan dalam kehidupan (wa mâ arsalnâka illâ
rahmatan lil ‘âlamîn) (QS al-Anbiya [21]:107), dengan kata “rah­
mah” diambilkan dari pengertian “rahim” ibu, dengan demikian
manusia semuanya bersaudara. Kata “’alamîn” di sini berarti
manusia, bukannya berarti semua makhluk yang ada. Jadi tugas
kenabian yang utama adalah membawakan persaudaraan yang
diperlukan guna memelihara keutuhan manusia dan jauhnya tin­
dak kekerasan dari kehidupan. Bahkan dikemukakan penulis,
kaum muslimin diperkenankan menggunakan kekerasan hanya
kalau aqidah mereka terancam, atau mereka diusir dari tempat
tinggalnya (idzâ ukhriju min diyârihim).
Kemudian, penulis menyebutkan disertasi doktor dari
Charles Torrey yang diajukan kepada Universitas Heidelberg
di Jerman tahun 1880. Dalam disertasi itu, Torrey mengemu­
g 111 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
kakan bahwa kitab suci al-Qurân menggunakan istilah-istilah
paling duniawi, seperti kata “rugi”, “untung” dan “panen”, untuk
menyatakan hal-hal yang paling dalam dari keyakinan manusia.
Umpamanya saja, ungkapan “ia di akhirat menjadi orang-orang
yang merugi (perniagaannya) (wa huwa fi al-âkhirati min al-
khâsirîn)” (QS Ali Imran [3]:85). Begitu juga ayat lain, “men­
ghutangi Allah dengan hutang yang baik (yuqridhullâha qard-
han hasanan)” (QS al-Baqarah [2]:245), serta ayat “barang siapa
menginginkan panen di akhirat, akan Ku-tambahi panenannya
(man kâna yurîdu hartsa al-âkhirati nazid lahû fi hartsihi)” (QS
al-Syûra [42]:20).
eg
Dalam uraian selanjutnya, penulis mengemukakan penger­
tian negara dari kata “daulah”, yang tidak dikenal oleh al-Qur’an.
Dalam hal ini, kata tersebut mempunyai arti lain, yaitu “berputar”
atau “beredar”, yaitu dalam ayat “agar harta yang terkumpul itu
tidak berputar/beredar antara orang-orang kaya saja di lingkung­
an anda semua (kailâ yakûna dûlatan baina al-aghniyâ’i min­
kum)” (QS al-Hasyr (59):7). Ini menunjukkan yang dianggap
oleh al-Quran adalah sistem ekonomi dari sebuah negara, bukan
bentuk dari sebuah negara itu sendiri. Jadi, pembuktian tekstual
ini menunjukkan Islam tidak memandang penting bentuk nega­
ra. Atau, dengan kata lain, Islam tidak mementingkan konsep
negara itu sendiri.
Dapat disimpulkan dari uraian di atas, Islam lebih meng­
utamakan fungsi negara dari pada bentuknya. Dalam hal ini, ben­
tuk kepemimpinan dalam sejarah Islam senantiasa mengalami
perubahan. Bermula dari sistem prasetia (bai’at) dari suku-suku
kepada Sayyidina Abu Bakar, melalui pergantian pemimpin de­
ngan penunjukkan dari beliau kepada Sayyidina Umar, diterus­
kan dengan sistem para pemilih (ahl al-halli wa al-aqdi) baik
langsung maupun tidak, diteruskan dengan sistem kerajaan atau
keturunan di satu sisi dan kepala negara atau kepala pemerin­
tahan dipilih oleh lembaga perwakilan, serta memimpin melalui
coup d’etat di sementara negara, semuanya menunjukkan tiada­
nya konsep pergantian pemimpin negara secara jelas dalam pan­
dangan Islam.
Demikian juga, Islam tidak menentukan besarnya negara
g 112 h
Islam: Perjuangan Etis ataukah Ideologis?
yang akan dibentuk. Di zaman Nabi Saw, negara meliputi satu
wilayah kecil saja -yaitu kota Madinah dan sekitarnya, diterus­
kan dengan imperium dunia di masa para khalifah dan kemu­
dian Dinasti Umaiyyah dan Abbasyiah. Setelah itu, berdirilah
kerajaan-kerajaan lokal dari Dinasti Murabbitîn1 di barat Afrika
hingga Mataram di Pulau Jawa. Kini, kita kenal dua model; mo­
del negara-bangsa (nation state) dan negara kota (city state).
Keadaan menjadi lebih sulit, karena negara kota menyebut diri­
nya negara-bangsa, seperti Kuwait dan Qatar.
eg
Dengan tidak jelasnya konsep Islam tentang pergantian
pemimpin negara dan bentuk negara seperti diterangkan di atas,
boleh dikatakan bahwa Islam tidak mengenal konsep negara.
Dalam hal ini, yang dipentingkan adalah masyarakat (mujtama’
atau society), dan ini diperkuat oleh penggunaan kata umat
(ummah) dalam pengertian ini. Sidney Jones2 mengupas peru­
1 Kerajaan Murabbitin didirikan 1056 M di Morroco oleh Dinasti Berber
dari Sahara. Pada masa Dinasti Moor, kekuasaan kerajaan ini meluas dari Mau­
ritania, Gibraltar, Aljazair, Senegal dan Mali, hingga ke daratan Eropa yaitu
Spanyol dan Portugal.
2 Sidney Jones adalah Direktur International Crisis Group (ICG) yang
banyak melakukan riset di Indonesia terutama tentang tumbuhnya gerakan
Islam radikal meski terkadang risetnya terkesan generalisasi terhadap kasus-
kasus gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Tidak banyak yang mengetahui
sepak terjang wanita yang lahir 31 Mei 1952 pada era Orde Baru. Sebab, Sidney
Jones baru dikenal oleh publik Indonesia pada tahun 2002 melalui artikelnya
yang berjudul “Al-Qaidah in Southeast Asia: The Case of the “Ngruki Network”
in Indonesia.” Sebelumnya, wanita ini memang pernah sangat akrab dengan
Indonesia ketika menjadi aktivis LSM terkemuka seperti Ford Foundation
(1977-1984), Amnesty International (1984-1988), Direktur Divisi Asia Human
Rights Watch (1989-2002). Sekitar 20 tahun lebih, Sidney mengenal Indone­
sia. Sebagai peneliti yang banyak “asam garam” dengan Orde Baru, Sidney telah
mampu merekam apa saja yang terjadi selama 20 tahun yang terkait dengan
berbagai isu seputar Tapol, Pelanggaran HAM, dan isu-isu lain yang meru­
pakan “makanan” kelompok LSM. Sedang International Crisis Group (ICG)
merupakan sebuah organisasi non-profit yang melakukan riset lapangan dan
advokasi tingkat tinggi untuk mencegah dan menyelesaikan konflik berbahaya.
Organisasi ini bersifat multinasional dan independen dengan mempekerjakan
lebih dari 90 staff di beberapa perwakilan di hampir 30 negara dengan kantor
pusat di Belgia serta kantor-kantor advokasi tersebar di Washington DC, New
York, Moscow dan Paris serta kantor urusan media di London.
g 113 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
bahan arti kata "umat Islam" dalam berbagai masa di Indonesia,
yang diterbitkan di jurnal Indonesia Universitas Cornell di Itha­
ca, New York, beberapa tahun lalu. Semuanya menunjuk pada
pengertian masyarakat itu, baik seluruh bangsa maupun hanya
para pengikut gerakan-gerakan Islam di sini belaka.
Dengan demikian, pendapat yang menyatakan adanya pan­
dangan tentang negara dalam Islam, harus diartikan ada pan­
dangan agama tersebut tentang masyarakat. Ini semua, akan
membawa konsekuensi tiadanya hubungan antara Islam sebagai
ideologi politik dan negara. Dengan kata lain, Islam mengenal
ideologi sebagai pegangan hidup masyarakat, minimal berlaku
untuk para warga gerakan-gerakan Islam saja. Jadi negara dapat
saja didirikan tanpa ideologi Islam, untuk menyantuni hak-hak
semua warga negara di hadapan Undang-Undang Dasar (UUD),
baik mereka muslim maupun non-muslim.
Tanpa menyadari hal ini, kita secara emosional akan meng­
ajukan tuntutan akan adanya sebuah ideologi Islam dalam kehi­
dupan bernegara. Ini berarti, warga negara non-muslim akan
menjadi warga negara kelas dua, baik secara hukum maupun
dalam kenyatan praktis. Padahal Republik Indonesia tanpa meng­
ICG pada saat ini mengoperasikan tiga belas kantor cabang (Amman,
Belgrade, Bogota, Cairo, Freetown, Islamabad, Jakarta, Kathmandu, Nairobi,
Osh, Pristina, Sarajevo dan Tbilisi)  dengan para analis yang bekerja di lebih
dari 30 negara dan daerah krisis di empat benua. Di Afrika, negara-negara
tersebut meliputi Burundi, Rwanda, Republik Demokratik Congo, Sierra Leo­
ne-Liberia-Guinea, Ethiopia, Eritrea, Somalia, Sudan, Uganda dan Zimbabwe;
di Asia, Indonesia, Myanmar, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbeki­
stan, Pakistan, Afghanistan dan Kashmir; di Eropa, Albania, Bosnia, Georgia,
Kosovo, Macedonia, Montenegro, dan Serbia; di Timur Tengah, seluruh bagian
Afrika Utara sampai ke Iran; dan di Amerika Latin, Colombia.
ICG mendapatkan dukungan dana dari pemerintah, yayasan amal,
perusahaan dan donor individual.  Negara-negara yang pada saat ini turut me­
nyediakan dana antara lain: Australia, Austria, Canada, Denmark, Finlandia,
Perancis, Jerman, Irlandia, Jepang, Luxemburg, Belanda, Norwegia, Swedia,
Swiss, Republik Rakyat Cina (Taiwan), Turki, Inggris dan Amerika Serikat.
Sumbangan dari yayasan dan donor swasta meliputi Atlantic Philanthropies,
Carnegie Corporation of New York, Ford Foundation, Bill & Melinda Gates
Foundation, William & Flora Hewlett Foundation, Henry Luce Foundation,
John D. & Catherine T. Mac Arthur Foundation, John Merck Fund, Charles
Stewart Mott Foundation, Open Society Institute, Ploughshares Fund, Sigrid
Rausing Trust, Sasakawa Peace Foundation, Sarlo Foundation of the Jewish
Community Endowment Fund, the United States Institute of Peace dan The
Fundacao Oriente.
g 114 h
Islam: Perjuangan Etis ataukah Ideologis?
gunakan ideologi agama secara konstitusional dalam hidupnya,
berhasil menghilangkan kesenjangan itu. Dengan demikian, ter­
jadilah proses alami kaum muslimin memperjuangkan 'ideologi
masyarakat' yang mereka ingini melalui penegakkan etika Islam,
bukannya ideologi Islam. Bukankah ini lebih rasional? h
g 115 h
Yang Terbaik Berada di Tengah
udul diatas diilhami oleh jargon populer: “Sebaik-baik per­
soalan adalah yang berada di tengah (khairu al-umûr aus-
J
âthuha).” Ia juga bisa mencerminkan pandangan agama
Buddha tentang “jalan tengah” yang dicari dan diwujudkan oleh
penganut agama tersebut. Walaupun demikian, judul itu dimak­
sudkan untuk mengupas sebuah buku karya tokoh Syi’ah terke­
muka Dr. Musa al-Asy’ari, “Menggagas Revolusi Kebudayaan
Tanpa Kekerasan” -dalam sebuah diskusi di kampus Universitas
Darul Ulum Jombang, beberapa waktu lalu. Katakanlah sebagai
sebuah resensi, yang juga semacam analisa terhadap kecende­
rungan umum mengambil “jalan tengah” yang dimiliki bangsa
kita, dan mempengaruhi kehidupan di negeri ini.
Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sikap mencari jalan
tengah ini, akhirnya berujung pada sikap mencari jalan sendiri
di tengah tawaran penyelesaian berbagai persoalan yang masuk
ke kawasan ini. Namun, sebelum menyimpulkan hal itu, terlebih
dahulu penulis ingin melihat buku itu dari kacamata sejarah ja­
lan hidup banyak peradaban dunia. Kalau kita tidak pahami ma­
salah tersebut dari sudut ini, kita akan mudah menggangap “ja­
lan tengah” sebagai sesuatu yang khas dari bangsa kita, padahal
dalam kenyataannya tidaklah demikian.
Bahwa bangsa kita cenderung untuk mencari sesuatu yang
“independen” dari bangsa-bangsa lain, merupakan sebuah kenya­
taan yang tidak terbantahkan. Mr. Muhammad Yamin, umpama­
nya menggangap kerajaan Majapahit memiliki angkatan laut
yang kuat dan menguasai kawasan antara Pulau Madagaskar di
lautan Hindia/Samudra Indonesia di Barat dan Pulau Tahiti di
tengah-tengah Lautan Pasifik, dengan benderanya yang terkenal
Merah Putih. Padahal, angkatan laut kerajaan Majapahit hanya­
lah fatsal (pengikut) belaka dari Angkatan Laut Tiongkok yang
menguasai kawasan perairan tersebut selama berabad-abad.
g 116 h
Yang Terbaik Ada di Tengah
Kita tentu tidak senang dengan klaim sejarah tersebut karena
mengartikan kita lemah di hadapan Tiongkok. Tetapi kenyataan
sejarah berbunyi lain, Australia, misalnya, yang menjadi domini­
on Inggris, secara hukum dan tata negara, memiliki indenpen­
densi sendiri terlepas dari negara induk.
eg
Penulis melihat, bahwa sejarah dunia penuh dengan pe­
nyimpangan-penyimpangan. seperti itu Umpamanya saja, seper­
ti ditunjukkan oleh Oswald Spengler dalam “Die Untergang
des Abendlandes” (The Decline of The West). Dalam buku itu
digambarkan, ternyata kejayaan peradaban Barat dalam abad
ke 20 ini mulai mengalami keruntuhan (Untergang). Filosof
Spanyol kenamaan, Ortega Y Gasset, juga menunjuk kepada tan­
tangan dari massa rakyat kebanyakan dalam peradaban modern
ini terhadap karya-karya dan produk kaum elit, seperti tertuang
dalam bukunya yang sangat terkenal “Rebellion of the Masses
(Pemberontakan Rakyat Kebanyakan).
Kemudian itu semua, disederhanakan oleh Arnold Jacob
Toynbee dalam karya momentumnya yang terdiri dari 2 jilid, A
Study of History. Toynbee mengemukakan sebuah mekanisme
sejarah dalam peradaban manusia, yaitu tantangan (challenges)
dan jawaban (responses). Kalau tantangan terlalu berat, seperti
tantangan alam di kawasan Kutub Utara, seperti yang dialami
bangsa Eskimo, maka manusia tidak dapat memberikan jawaban
memadai, jadi hanya mampu bertahan hidup saja. Sebaliknya,
kalau tantangan dapat diatasi dengan kreatifitas, seperti tantang­
an banjir sungai yang merusak untuk beberapa bulan dan kemu­
dian membawa kemakmuran melalui kesuburan tanah untuk
masa selanjutnya, maka akan melahirkan peradaban tepi sungai
yang sangat besar, seperti di tepian Nil, Tigris, Euphrat, Gangga,
Huang Ho, Yang Tse Kiang, Musi dan Brantas. Lahirnya pusat-
pusat peradaban dunia di tepian sungai-sungai itu, merupakan
bukti kesejahteraan yang tidak terbantah.
Jan Romein, seorang sejarawan Belanda, penulis buku
Aera Eropa ia menggambarkan adanya PKU I (Pola Kemanusia­
an Umum pertama, Eerste Algemeene Menselijk Patron). PKU I
itu, menurut karya Romein tersebut memperlihatkan diri dalam
tradisionalisme yang dianut oleh peradaban dunia dan kerajaan-
g 117 h
Islam, NEGARA DAN KEPEMIMPINAN UMAT
kerajaan besar waktu itu, berupa masyarakat agraris, birokrasi
kuat di bawah kekuasaan raja, yang moralitasnya sama di mana-
mana. Pada abad ke-6 sebelum masehi, terjadi krisis moral be­
sar-besaran yang disusul dengan munculnya nama-nama Lao Tze
dan Konghucu di China, Budha Gautama di India, Zarathustra di
Persia dan Akhnaton di Mesir. Para moralis hebat ini mengem­
balikan dunia kepada tradisionalismenya, dengan memperkuat
“keseimbangan”. Sebaliknya, para filosof Yunani Kuno, mem­
buat penyimpangan pertama terhadap PKU I itu, dengan menge­
mukakan rasionalitas sebagai ukuran perbuatan manusia yang
terbaik. Penyimpangan-penyimpangan PKU I ini diikuti oleh pe­
nyimpangan-penyimpangan lain oleh Eropa seperti kedaulatan
hukum Romawi (Lex Romanum) pengorganisasian kinerja, Re-
naissance (Abad Kebangkitan), Abad Pencerahan (Aufklarung),
Abad Industri dan Abad Ideologi. Dengan adanya penyimpangan
itu, Eropa memaksa dunia untuk menemukan PKU II (Tweede
Algemeene Menselijk Patron), yang belum kita kenal bentuk fi­
nalnya.
eg
Nah, kita menolak teokrasi (negara agama) dan sekular­
isme, dengan mengajukan alternatif ketiga berupa Pancasila.
Kompromi politik yang dikembangkan kemudian (dan sampai
sekarang belum juga berhasil) sebagai ideologi bangsa, menolak
dominasi agama maupun kekuasaan anti agama dalam kehidup­
an bernegara. Karena sekularisme dipandang sebagai penolakan
kepada agama -dan bukannya sebagai pemisahan agama dari
negara, maka kita merasakan perlunya mempercayai Pancasila
yang menggabungkan Sila Pertama (Kepercayaan terhadap Tu­
han Yang Maha Esa), dan sila-sila lain yang oleh banyak penulis
dianggap sebagai penolakan atas agama.
Buku yang ditinjau penulis ini, sebenarnya adalah upaya
dari jenis yang berupaya menyatukan “kebenaran agama” dan il­
mu pengetahuan sekuler (dirumuskan sebagai kemerdekaan ber­
pikir oleh pengarangnya). Jelas yang dituju adalah sebuah sin­
tesa baru yang terbaik bagi kita, dari dua hal yang saling berten­
tangan. Apakah ini merupakan sesuatu yang berharga, ataukah
hanya berujung kepada sebuah masyarakat (dan negara) “yang
bukan-bukan”? h
g 118 h
Islam dan Hak Asasi Manusia
ulisan-tulisan yang menyatakan Islam melindungi Hak
Asasi Manusia (HAM), seringkali menyebut Islam sebagai
T
agama yang paling demokratis. Pernyataan itu, seringkali
tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Justru di negeri-nege­
ri muslim-lah terjadi banyak pelanggaran yang berat atas HAM,
termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini,
berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali
tidak tersangkut dengan HAM. Dalam keadaan demikian, klaim
Islam sebagai agama pelindung HAM hanya akan terasa kosong
saja, tidak memiliki pelaksanaan dalam praktek kehidupan.
Di sisi lain, kita melihat para penulis seperti Al-Maududi,
seorang pemimpin muslim yang lahir di India dan kemudian
pindah ke Pakistan di abad yang lalu, justru tidak mempedulikan
hubungan antara Islam dan HAM. Bahkan, baginya hubungan
antara Islam dan Nasionalisme justru tidak ada. Nasionalisme
adalah ideologi buatan manusia, sedangkan Islam adalah buatan
Allah Swt. Bagaimana mungkin mempersamakan sesuatu buatan
Allah Swt dengan sesuatu buatan manusia? Lantas, bagaimana­
kah harus diterangkan adanya hubungan antara perkembangan
Islam dalam kehidupan yang dipenuhi oleh tindakan-tindakan
manusia? Al-Maududi tidak mau menjawab pertanyaan ini, se­
buah sikap yang pada akhirnya menghilangkan arti acuan yang
digunakannya.
Bukankah Liga Muslim (Muslim League) yang didukung­
nya adalah buatan Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan, yang kemu­
dian melahirkan Pakistan, tiga kali berganti nama antara Repub­
lik Pakistan dan Republik Islam Pakistan? Bukankah ini berarti
campur tangan manusia yang sangat besar dalam pertumbuhan
negeri muslim itu? Dan, bagaimanakah harus dibaca tindak­
an Jenderal Pervez Musharraf yang pada bulan lalu telah me­
g 121 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
menangkan kepresidenan Pakistan melalui plebisit, bukannya
melalui pemilu? Dan bagaimana dengan tuduhan-tuduhannya,
bahwa para pemuka partai politik, termasuk Liga Muslim, se­
bagai orang-orang yang korup dan hanya mementingkan diri
sendiri?
eg
Banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifi­
kasi atas Deklarasi Universal HAM, yang dikumandangkan oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam tahun 1948. Dalam
deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama
adalah Hak Asasi Manusia. Padahal fiqh/hukum Islam sampai
hari ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah dari
agama Islam ke agama lain adalah tindak kemurtadan (aposta-
sy), yang patut dihukum mati. Kalau ini diberlakukan di negeri
kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang ber­
pindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965, haruslah
dihukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan? Sebuah pertanyaan
yang tidak akan ada jawabnya, karena jika hal itu terjadi meru­
pakan kenyataan yang demikian besar mengguncang perasaan
kita.
Dengan demikian menjadi jelas, bahwa di hadapan kita
hanya ada satu dari dua kemungkinan: menolak Deklarasi Uni­
versal HAM itu sebagai sesuatu yang asing bagi Islam, seperti
yang dilakukan al-Maududi terhadap Nasionalisme atau justru
merubah diktum fiqh/hukum Islam itu sendiri. Sikap menolak,
hanya akan berakibat seperti sikap burung onta yang menolak
kenyataan dan menghindarinya, dengan bersandar kepada la­
munan indah tentang keselamatan diri sendiri. Sikap seperti ini,
hanya akan berarti menyakiti diri sendiri dalam jangka panjang.
Dengan demikian, mau tak mau kita harus menemukan
mekanisme untuk merubah ketentuan fiqh/hukum Islam, yang
secara formal sudah berabad-abad diikuti. Tetapi disinilah ter­
letak kebesaran Islam, yang secara sederhana menetapkan ke­
imanan kita hanya kepada Allah dan utusan-Nya sebagai sesuatu
yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa hukum muhkamat
lainnya, kita harus memiliki keyakinan akan kebenaran hal itu.
Apabila yang demikian itu juga dapat diubah-ubah maka hilang­
lah ke-Islaman kita.
g 122 h
Islam dan Hak Asasi Manusia
eg
Sebuah contoh menarik dalam hal ini adalah tentang budak
sahaya (slaves), yang justru banyak menghiasi al-Qurân dan al-
Hadits (tradisi kenabian). Sekarang, perbudakan dan sejenisnya
tidak lagi diakui oleh bangsa muslim manapun, hingga secara
tidak terasa ia hilang dari perbendaharaan pemikiran kaum mus­
limin. Praktek-praktek perbudakan, kalaupun masih ada, tidak
diakui lagi oleh negeri muslim manapun dan paling hanya dilaku­
kan oleh kelompok-kelompok muslimin yang kecil tanpa perlin­
dungan negara. Dalam jangka tidak lama lagi, praktek semacam
itu akan hilang dengan sendirinya.
Nah, kita harus mampu melihat ufuk kejauhan, dalam hal
ini kepada mereka yang mengalami konversi ke agama lain. Ini
merupakan keharusan, kalau kita ingin Islam dapat menjawab
tantangan masa kini dan masa depan. Firman Allah Swt dalam
kitab suci al-Qurân, “Semuanya akan binasa dan yang tetap ha­
nya Dzat Tuhanmu (Kullu man ‘alayha fânin. Wa yabqâ wajhu
rabbika)” (QS al-Rahman [55]: 26-27) menunjukkan hal itu de­
ngan jelas. Ketentuan ushûl fiqh (Islamic legal theory) “Hukum
agama sepenuhnya tergantung kepada sebab-sebabnya, baik ada
ataupun tidak adanya hukum itu sendiri (al-hukmu yadûru ma’a
‘illatihi wujûdan wa ‘adaman)” jelas menunjuk kepada kemung­
kinan perubahan diktum seperti ini.
Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan anti­
sipasi terhadap hal ini. Dalam salah sebuah muktamarnya, NU
telah mengambil keputusan “perumusan hukum haruslah sesuai
dengan prinsip-prinsip yang digunakan”. Ambil contoh masalah
Keluarga Berencana (KB), yang dahulu dilarang karena pemba­
tasan kelahiran, yang menjadi hak reproduksi di tangan Allah
semata. Sekarang, karena pertimbangan biaya pendidikan yang
semakin tinggi membolehkan perencanaan keluarga, dengan te­
tap membiarkan hak reproduksi di tangan Allah. Kalau diingin­
kan memperoleh anak lagi, tinggal membuang kondom atau men­
jauhi obat-obat yang dapat mengatur kelahiran. Jelaslah dengan
demikian, bahwa Islam memang menjadi agama di setiap masa
dan tempat (shalihun li kulli zamân wa makân). Indah bukan,
untuk mengetahui hal ini semasa kita masih hidup? h
g 123 h
Penafsiran Kembali
“Kebenaran Relatif”
alam dialog dengan para mahasiswa di Samarinda akhir
Januari lalu, lagi-lagi keluar sebuah pertanyaan yang
D
di mana-mana penulis hadapi, terutama dari kalangan
anak muda. Seorang mahasiswa bertanya; mengapa penulis tak
mau menerima sesuatu yang dianggap sebagai pendirian Islam,
umpamanya saja mengenai kehadiran “negara Islam”? Nah, ja­
waban atas pertanyaan itu, penulis kemukakan dalam tulisan ini
untuk dipikirkan bersama. Kalau ada argumentasi berbeda, di­
harapkan disampaikan pada penulis. Bisa jadi itu akan merubah
pendirian penulis, atau malah sebaliknya. Ini penting dilakukan,
untuk semakin menajamkan argumentasi orang yang pro (me­
nyetujui) atau kontra (menentang) terhadap sebuah gagasan
atau pendapat. Ini hal biasa dalam sebuah pertukaran pendapat
yang bebas dan terbuka, untuk mencapai kebenaran bagi sebuah
persoalan.
Kita memang belum terbiasa dengan hal seperti ini, kare­
na sekian lama kita terpasung dalam menyampaikan pendapat.
Mengapa? Karena para penguasa otoriter memaksakan pendapat
dan memaksakan “kebenaran” miliknya sendiri. Karena kalau
pintu perdebatan dibuka, salah-salah akan ada argumentasi
yang menyangkal “kebenaran” yang dikemukakan rezim terse­
but. Apalagi, kalau kontra argumentasi itu dikemukakan dalam
bentuk pertanyaan. Kalau tidak dapat menjawab, maka sang
penguasa itu akan kehilangan pendapat, sesuatu yang tidak di­
inginkan. Bukankah filosof Yunani kuno, Plato, pernah menyata­
kan, sebuah pertanyaan berarti separuh kebenaran. Ketakutan
akan lemahnya argumentasi sendiri, menyebabkan seseorang
tidak memperkenankan adanya pertukaran argumentasi, yang
menjadi dasar sebuah perdebatan terbuka dan saling tukar penda­
g 124 h
Penafsiran Kembali “Kebenaran Relatif”
pat. Karenanya sejarah telah mencatat, seorang penguasa otoriter
tidak akan bersedia mengadakan dialog dan pertukaran pendapat.
Lain halnya dengan agama yang memiliki “kebenaran moral”,
yang tetap akan ada walaupun terjadi penyanggahan. Kitab suci
al-Qurân menyatakan; “Kalau para hamba-Ku bertanya tentang
diri-Ku, maka sesungguhnya Aku dekat (dengan mereka) meme­
nuhi permintaan orang yang berdo’a jika (diajukan) kepada-Ku
(wa idzâ sa’alaka ‘ibâdî ‘annî fa-innî qarîbun ujîbu da’wata al-
dâ’i idzâ da’âni)” (QS al-Baqarah [2]:186).
Prinsip di atas, perlu dikemukakan di sini, karena hanya
melalui dialog yang bebas dan terbuka, dapat dicapai kebenaran
akhir yang diikuti dan diterima orang yang berpikiran sehat dan
wajar. Inilah arti penting dari sikap jujur, untuk mempertahankan
kebenaran, berpikir, berpendapat dan menyatakan pendapat. Ini
pula yang merupakan ciri berlangsungnya kehidupan demokratis,
tidak seperti di beberapa negara tetangga kita. Mereka mengaju­
kan klaim sebagai negara demokratis, namun dengan alasan ke­
amanan internal, diberlakukan kekangan/hambatan psikologis
agar tidak menyatakan pendapat secara bebas. Dengan kata lain,
yang berlaku di tempat-tempat itu adalah demokrasi prosedural,
bukan demokrasi sesungguhnya. Kalau ditambahkan embel-em-
bel kata lain pada istilah demokrasi, seperti demokrasi rakyat
dan demokrasi Islam, maka pada akhirnya demokrasi itu sendiri
akan mati dan tidak muncul ke permukaan.
eg
Kembali pada pertanyaan mahasiswa di atas, mengapa ada
“ajaran Islam” yang ditolak? Penulis dapat menjawab bahwa ti­
dak pernah menolak “ajaran Islam yang baku”, seperti tauhid
dan sebagainya. Namun, penulis hanya menyanggah pendapat
yang oleh banyak orang dianggap sebagai “ajaran tetap” dalam
agama Islam. Padahal, ajaran itu telah berubah melalui perubah­
an zaman, dengan menggunakan cara tertentu. Di antara cara
tertentu itu, adalah penafsiran ulang (reinterpretasi) oleh kaum
muslimin sendiri, atas sesuatu yang tadinya diterima sebagai ke­
benaran tetap oleh mereka. “Kebenaran relatif” itu lalu berubah
dengan adanya penafsiran ulang itu.
Contoh yang dapat dikemukakan di sini, adalah penafsiran
ulang atas ucapan Rasulullah Saw: “Maka Aku (akan) membang­
g 125 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
gakan kalian (di hadapan) umat-umat (lain) pada hari kiamat (fa
innî mubâhin bikum al-umam yauma al-qiyâmah).” Dalam pe­
nafsiran lama, kaum muslimin mengartikan kebanggaan beliau
itu bertalian dengan jumlah (kuantitas) kaum muslimin, hingga
merekapun berbanyak-banyak anak. Tafsiran ulang yang baru,
yang didukung oleh kenyataan meluasnya program Keluarga
Berencana (KB) di kalangan kaum muslimin, minimal di negeri
ini, menunjuk pada arti lain dari apa yang dibanggakan itu: ke­
banggaan akan mutu (kualitas) kaum muslimin sendiri. Dengan
demikian, Islam dapat berkembang sesuai dengan perubahan
tempat dan waktu (Shalihun li kulli zamânin wa makânin).
Dengan demikian, apa yang tadinya dianggap sebagai “ke­
benaran” lalu dianggap oleh sebagaian kaum muslimin sendiri,
pada masa kini, sebagai “kebenaran relatif” yang perlu diberi
tafsiran baru. Contoh di atas adalah sebuah kenyataan empirik
yang tidak dapat dibantah oleh siapapun.
Sebuah tafsir ulang lain yang dapat dikemukakan di sini,
adalah melaksanakan sumpah setia ketika berjanji; “Orang-orang
yang berpegang pada janji mereka, di kala menyampaikan pra­
setia (wa al-mûfûna bi ‘ahdihim idzâ ‘âahadû)” (QS al-Baqarah
[2]:176), sebuah ungkapan firman Allah yang tadinya dianggap
janji secara umum saja. Tafsir ulang atas istilah tersebut, dapat
diartikan dengan pengertian baru “menjunjung ting­gi profesio­
nalisme”. Bukankah janji tertinggi dari seseorang, disampaikan
ketika ia mengucapkan sumpah/prasetia jabatan? Bukankah
dengan demikian, berarti Islam sangat mengutamakan profe­
sionalisme, dengan segala implikasinya?
eg
Jelaslah dari keterangan di atas, dengan tafsir ulang seperti
itu, “kebenaran relatif” Islam dapat ditegakkan secara pasti. De­
ngan demikian, ada jalinan sangat halus antara keyakinan yang
terdapat dalam diri seorang muslim dan data empirik. Hal ini
telah terjadi dengan sendirinya, sebagai proses alami yang wajar,
dalam kehidupan masyarakat kaum muslimin. Ini dimungkinkan
oleh kenyataan yang terdapat dalam sejarah kaum muslim sendi­
ri, seperti yang kita ketahui dari bacaan selama ini.
Ketentuan ushûl fiqh (teori hukum Islam) berbunyi; bah­
wa hukum agama (qarâr al-hukmi) terbagi dalam dua jenis;
g 126 h
Penafsiran Kembali “Kebenaran Relatif”
qath’iyah al-tsubût (ketentuan berdasarkan sumber tertulis atau
dalil naqli) dan dhanniyah al-tsubût (hukum tidak berdasar­
kan sumber tertulis atau dalil aqli). Dengan demikian, sepan­
jang dapat diterima oleh akal, maka sebuah hukum agama dapat
berlaku berdasarkan pandangan akal dan selama tidak berten­
tangan dengan sumber-sumber tertulis al-Qurân dan al-Hadits.
Pembedaan ini dilakukan dalam teori hukum Islam karena tidak
semua hal lalu ada sumber-sumber tertulisnya. Bagi kasus-kasus
yang termasuk dalam kategori ini, maka dibuatlah jenis hukum
yang tidak berdasarkan pada sumber-sumber tertulis. Termasuk
dalam hal ini, fatwa Syekh Yusuf al-Qaradhawi, bahwa bunga
bank yang tidak eksploitatif dan berguna bagi reproduksi barang
(termasuk dalam ongkos produksi), tidaklah dapat dianggap riba.
Masih banyak penafsiran lain tentang hal ini. Di sinilah sangat
terasa kegunaan sebuah adagium “perbedaan pendapat para pe­
mimpin adalah rahmat bagi umat (ikhtilâf al-a’immah rahmatu
al-ummah).” Kalau kita pegang adagium ini, maka yang dilarang
hanyalah perpecahan dan pertentangan saja di antara kita.
Sekarang, bila sebuah hukum agama sudah ada dalam sum­
ber tertulis al-Qurân dan al-Hadits (qath’iyah al-tsubût), semen­
tara keadaan membutuhkan penafsiran baru. Lalu ,apakah yang
harus diterapkan dalam hal seperti itu? Dalam hal ini, kita meng­
gunakan sebuah kaidah hukum Islam (qaidah al-fiqh), bahwa
keadaan tertentu dapat memaksakan sebuah larangan untuk di­
laksanakan (al-dharûratu tubîhu al-mahdhûrât).1 Hal ini, um­
pamanya saja, terlihat pada kasus negara yang sudah meratifi­
kasi Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)
—(Universal Declaration of Human Rights) yang ditetapkan
PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Dalam Deklarasi HAM itu
terdapat masalah hak memeluk atau berpindah agama. Ini tentu
bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, sebab menurut
hukum agama (fiqh) orang yang berpindah agama Islam kepada
agama lain, harus dianggap sebagai apostacy (murtad). Kalau
hukum ini dilaksanakan, maka lebih dari 25 juta jiwa penduduk
Indonesia -yang berpindah dari agama Islam ke agama lain
dalam lingkungan negara Republik Indonesia, dapat dijatuhi hu­
kuman mati . h
1 Lihat Suyuti, Al-Asybah wa an-Nadla’ir fi al-Furu’, hal. 60
g 127 h
Islam dan Kepemimpinan Wanita
ejumlah pemimpin partai-partai politik Islam, beberapa
tahun yang lalu, menyatakan bahwa kepemimpinan wanita
S
tidak tepat dalam pandangan agama. Dasar anggapan itu
adalah ungkapan al-Qurân “Lelaki lebih tegak atas wanita (al-ri-
jâlu qawwâmûna ‘alâ al-nisâ)” (QS Al-Nisa [4]:34), yang dapat
diartikan menjadi dua macam. Pertama, lelaki bertanggung ja­
ab fisik atas keselamatan wanita; dan kedua, lelaki lebih pan­
tas menjadi pemimpin negara. Ternyata para pemimpin partai
politik Islam di atas memilih pendapat kedua itu, terbukti dari
ucapan mereka di muka umum. Anggapan bahwa wanita lebih
lemah, yang menjadi pendapat dunia Islam pada umumnya se­
lama ini, dalam kenyataan justru menunjukkan sebaliknya.
Untuk melanjutkan anggapan ini digunakan beberapa sum­
ber tekstual (‘adillah naqliyah). Seperti ungkapan “Wanita hanya
mempunyai separuh akal lelaki”, dan sumber-sumber sejenis.
Bahkan sebuah kutipan dari kitab suci al-Qurân dipakai dalam
hal ini, yaitu “Bagian pria (dalam masalah warisan) adalah dua
kali bagian wanita (Li al-dzakari mistlu hazzi al-untsayain)”
(QS al-Nisa [4]:11). Padahal kutipan itu hanya mengenai ma­
salah waris-mewaris saja. Karena itu, dua pandangan di atas,
yang selalu menilai rendah wanita, masih umum dipakai orang
dalam dunia Islam.
Dalam tulisan ini, penulis ingin meluruskan hal itu agar
hak lelaki dan hak wanita menjadi semakin berimbang karena
memang Islam menilai seperti itu. Firman Allah Swt dalam al-
g 128 h
Islam dan Kepemimpinan Wanita
Qurân. “Sesungguhnya Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan
perempuan (Innâ khalaqnâkum min dzakarin wa untsa),” (QS
al-Hujurat [49]:13) mengisyaratkan persamaan seperti itu. Per­
bedaan pria dan wanita hanyalah bersifat biologis, tidak bersifat
institusional/kelembagaan sebagaimana disangkakan banyak
orang dalam literatur Islam klasik. Akibatnya, masyarakat pun
menjadi terpengaruh, termasuk kaum wanitanya sendiri.
Sewaktu masih menjadi Ketua Umum PBNU, penulis per­
nah didatangi seorang ulama Pakistan, sewaktu Benazir Bhutto
masih menjadi orang pertama dalam pemerintahan negeri terse­
but. Ia meminta agar penulis membacakan surat Al-Fatihah bagi
bangsa Pakistan, agar mereka terhindar dari malapetaka. Kata­
nya: "Bukankah Rasulullah Saw bersabda Tidak akan pernah suk­
ses sebuah kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada
wanita?1" Bukankah dengan naiknya Benazir Bhutto menjadi
1 Jumhur ulama memahami hadis kepemimpinan politik perempuan
secara tekstual dan apa adanya. Mereka berpendapat, berdasarkan petunjuk
hadis tersebut, pengangkatan perempuan menjadi kepala negara, hakim peng­
adilan dan berbagai jabatan politis lainnya, dilarang dalam agama. Mereka me­
nyatakan bahwa perempuan menurut petunjuk syara’ hanya diberi tanggung
jawab untuk menjaga harta suaminya. Oleh karenanya, al-Khattabi misalnya,
mengatakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Lihat al-
Asqalani, Fath al-Bari Syarah Sahih al-Bukhari, Juz. VIII, hal. 128. Demikian
pula al-Syaukani dalam menafsirkan hadis tersebut berkata, bahwa perempuan
itu tidak termasuk ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh men­
jadi kepala negara. (Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, Nail al-
Autar, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t., Juz. VII, hal. 298). Para ulama
lainnya seperti Ibn Hazm, al-Ghazali, Kamal ibn Abi Syarif dan Kamal ibn Abi
Hammam, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki
sebagai kepala negara (Muhammad Yusuf Musa, Nizam al-Hukm fi al-Islam).
Bahkan Sayyid Sabiq mensinyalir kesepakatan ulama (fuqaha) mengenai
syarat laki-laki ini bagi kepala negara sebagai mana syarat bagi seorang qadi,
karena didasarkan pada hadis seperti tersebut sebelumnya. (Sayyid Sabiq, Fiqh
al-Sunnah, Jilid. III, hal. 315).
Dalam memahami dan mengkaji hadis mutlak diperlukan informasi
yang memadai mengenai latar belakang kejadiannya (sisi historis) yang me­
lingkupi teks tersebut. Sebenarnya jauh sebelum hadis tersebut muncul, yakni
pada masa awal dakwah Islam dilakukan oleh Nabi ke beberapa daerah dan
negeri. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW pernah mengirim surat kepada
pembesar negeri lain dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk Islam.
Di antara pembesar yang dikirimi surat oleh Nabi adalah Raja Kisra di Persia.
Kisah pengiriman surat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Rasulullah Muhammad SAWtelah mengutus ‘Abdullah ibn Hudaifah
untuk mengirimkan surat tersebut kepada pembesar Bahrain. Setelah tugas di­
g 129 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
Perdana Menteri, nasib Pakistan akan seperti yang disampaikan
Rasulullah itu?’’ Penulis menjawab, bahwa dalam hal ini diper­
lukan penafsiran baru sesuai dengan perubahan yang terjadi?
Bukankah Nabi Muhammad Saw menunjuk kepada kepemimpin­
an Abad VII hingga IX Masehi di Jazirah Arab? Kepemimpinan
suku atau kaum, waktu itu memang berbentuk perseorangan (in-
dividual leadership), sedangkan sekarang kepemimpinan negara
justru dilembagakan?
Benazir Bhutto harus mengambil keputusan melalui si­
lakukan sesuai dengan pesan dan diterima oleh pembesar Bahrain, kemudian
pembesar Bahrain tersebut memberikan surat kepada Kisra. Setelah membaca
surat dari Nabi Muhammad SAW, Kisra menolak dan bahkan merobek-robek
surat Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat bin al-Musayyab —setelah
peristiwa tersebut sampai kepada Rasulullah SAW— kemudian Rasulullah ber­
sabda: “Siapa saja yang telah merobek-robek surat saya, akan dirobek-robek
(diri dan kerajaan) orang itu” (al-Asqalani. Fath al-Bari, hal. 127-128). Tidak
lama kemudian, Kerajaan Persia dilanda kekacauan dan berbagai pembunuhan
yang dilakukan oleh keluarga dekat raja. Hingga setelah terjadi bunuh-mem­
bunuh dalam rangka suksesi kepemimpinan, diangkatlah seorang perempuan
yang bernama Buwaran binti Syairawaih bin Kisra (cucu Kisra yang pernah
dikirimi surat Nabi) sebagai ratu (Kisra) di Persia. Hal tersebut karena ayah
Buwaran meninggal dunia dan anak laki-lakinya (saudara Buwaran) telah mati
terbunuh. Karenanya, Buwaran kemudian dinobatkan menjadi ratu. Peristiwa
tersebut terekam dalam sejarah terjadi pada tahun 9 H. (lihat juga: Abu Falah
‘Abd al-Hayy bin al-’Imad al-Hanbali, Syazarat al-Zahab Fi Akhbar man Za-
hab, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, Jilid. I, hal. 13).
Selain itu, dari sisi sejarah sosial bangsa tersebut dapat diungkap bahwa
menurut tradisi masyarakat yang berlangsung di Persia masa itu, jabatan ke­
pala negara (raja) biasanya dipegang oleh kaum laki-laki. Sedang yang terjadi
pada tahun 9 H. tersebut menyalahi tradisi itu, sebab yang diangkat sebagai
raja adalah seorang perempuan. Pada waktu itu, derajat kaum perempuan di
mata masyarakat berada di bawah derajat kaum lelaki. Perempuan sama sekali
tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum,
terlebih lagi dalam masalah kenegaraan. Keadaan seperti ini tidak hanya ter­
jadi di Persia saja, tetapi juga di seluruh Jazirah Arab. Dalam kondisi kerajaan
Persia dan keadaan sosial seperti itulah, wajar Nabi Muhammad SAW yang
memiliki kearifan tinggi, melontarkan hadis bahwa bangsa yang menyerahkan
masalah-masalah (kenegaraan dan kemasyarakatan) kepada perempuan tidak
akan sejahtera/sukses. Bagaimana mungkin akan sukses jika orang yang me­
mimpin itu adalah orang yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat yang
dipimpinnya? Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin
adalah kewibawaan, sedang perempuan pada saat itu sama sekali tidak me­
miliki kewibawaan untuk menjadi pemimpin. Andaikata seorang perempuan
telah memiliki kualifikasi dan sangat dihormati oleh masyarakat, sangat mung­
kin Nabi yang sangat bijaksana akan menyatakan kebolehan kepemimpinan
politik perempuan.
g 130 h
Islam dan Kepemimpinan Wanita
dang kabinet, dengan para menteri yang mayoritasnya pria. Dan,
kabinet tidak boleh menyimpang dari kebijakan parlemen, juga
mayoritas anggotanya adalah pria. Hingga, parlemen pun tidak
boleh menyimpang dari Undang-Undang Dasar, dengan penja­
gaan dan pengawalan dari Mahkamah Agung yang seluruhnya
beranggotakan kaum pria. Kata tamu Pakistan tersebut: "Anda
benar, namun saya minta Anda tetap membacakan surat Al-Fati­
hah untuk keselamatan bangsa Pakistan."
Apa yang digambarkan di atas menunjuk kepada suatu hal:
sulitnya mengubah sebuah pandangan yang telah berabad-abad
lamanya diikuti orang. Dalam hal ini, antara pandangan agama
Islam di mata orang-orang itu, dalam kenyataan berlawanan de­
ngan apa yang dirumuskan oleh UUD. Seolah-olah terjadi per­
benturan antara agama dan negara. Padahal, dalam kenyataan,
ribuan anak-anak perempuan ulama muslimin justru menjadi
sarjana S1 hingga S3, karena UUD memungkinkan hal itu. Bukan­
kah persamaan hak antara pria dan wanita dijamin oleh UUD
kita, termasuk dalam pendidikan?
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Su­
matra Barat, mengeluarkan peraturan daerah yang melarang
warga masyarakat dari jenis wanita untuk keluar rumah tanpa
mahram (suami atau sanak keluarga yang tidak boleh dikawini­
nya), setelah pukul 09.00 malam. Bukankah ini jelas melanggar
UUD, yang menyamakan kedudukan antara pria dan wanita di
muka undang-undang? Karenanya, sidang kabinet saat penu­
lis menjadi Presiden telah memutuskan: Tidak diperkenankan
adanya peraturan daerah atau produk-produk lain hasil DPRD I
atau DPRD II, yang berlawanan dengan Undang-Undang Dasar.
Dalam hal ini, yang memiliki wewenang untuk menyatakan,
apakah sebuah produk DPRD tersebut melanggar UUD atau ti­
dak mestinya adalah Mahkamah Agung. Jika tidak sah, otomatis
produk itu tidak berlaku lagi.
Jelaslah, memperjuangkan hak-hak wanita adalah peker­
jaan yang masih berat di masa kini, hingga wajiblah kita bersikap
sabar dan bertindak hati-hati dalam hal ini. Tetapi, keadaan ini
pun, bukanlah hanya monopoli golongan Islam saja. Di Amerika
Serikat (AS) yang dianggap memelihara hak-hak wanita dan pria
secara berimbang menurut Undang-Undang Dasarnya, ternyata
dalam praktik tidak semudah yang diperkirakan. Belum pernah
dalam sejarah AS ada presiden wanita, walaupun UUD-nya tidak
g 131 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
pernah melarang akan hal itu. Di sini, ternyata terdapat kesenjang­
an besar antara teori dan praktik dalam sebuah masyarakat paling
“maju” sekalipun. h
g 132 h
Islam dan Dialog Antar-Agama
harles Torrey dalam disertasi doktor-nya di Universitas
Heidelburg tahun 1880-an, mengemukakan bahwa al-
C
Qurân mempunyai keistimewaan, berupa penggunaan
istilah-istilah profesi untuk menyatakan keyakinan agama. Dise­
butkannya ayat; “Barang siapa memberikan pinjaman yang baik
pada Allah, maka akan diberi imbalan berlipat ganda (man dzal
ladzi yuqridu Allâha qardlan hasanan fa yudhâ’ifahu)” (QS al:
Baqarah (2): 245), yang berarti bukan sebuah transaksi kredit
melainkan pelaksanaan amal kebajikan. Contoh lain, adalah;
“Barang siapa menghendaki panenan yang baik di akhirat, akan
Ku-tambahi panenannya (man kâna yurîdu hartsa al-âkhirati
nazid lahu fî-hartsihi)” (QS al Syura [42]:20) -yang lagi-lagi
menggunakan kata panenan sebagai penunjuk kepada amal ke­
bajikan/amal sholeh.
Di sini, Torrey juga menggunakan sebuah ayat lain untuk
me­nunjuk kepada perbedaan antara Islam dan agama-agama
lain, tanpa menolak klaim kebenaran agama-agama tersebut.
“Barang siapa mengambil selain Islam sebagai agama, maka
amal kebaji­annya tidak akan diterima oleh Allah, dan dia di
akhirat kelak akan menjadi orang yang merugi perdagangannya
(wa man yabtaghi ghaira al-Islâm dînan falan yuqbala minhu
wa huwa fi al-âkhirati min al-khâsirîn)” (QS Ali Imran [3]:85).
Dalam ayat ini jelas menunjuk kepada masalah keyakinan Islam
yang berbeda dengan keyakinan lainnya, dengan tidak menolak
kerjasama antar Islam dengan berbagai agama lainnya.
Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang ker­
g 133 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
jasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam
hal-hal yang menyangkut kepentingan umat manusia. Peneri­
maan Islam akan kerjasama itu, tentunya akan dapat diwujud­
kan dalam praktek kehidupan, apabila ada dialog antar agama.
Dengan kata lain, prinsip pemenu­an kebutuhan berlaku dalam
hal ini, seperti adagium ushul fiqh/teori legal hukum Islam;
“Sesuatu yang membuat sebuah kewajiban agama tidak terwu­
jud tanpa kehadirannya, akan menjadi wajib pula (Ma lâ yatim-
mu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjibun)”. Kerjasama tidak akan
terlaksana tanpa dialog, oleh karena itu dialog antar agama juga
menjadi kewajiban.
eg
Kitab suci al-Qurân juga menyatakan: “Sesungguhnya te­
lah Ku-ciptakan kalian sebagai laki-laki dan perempuan, dan
Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa
agar kalian saling mengenal (Innâ khalaqnâkum min dzakarin
wa untsâ wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâ’ila li ta’ârafû)” (QS
al-Hujurat [49]:13), menunjuk kepada perbedaan yang senantia­
sa ada antara laki-laki dan perempuan serta antar berbagai bang­
sa atau suku bangsa. Dengan demikian, perbedaan merupakan
sebuah hal yang diakui Islam, sedangkan yang dilarang adalah
perpecahan dan keterpisahan (tafarruq).
Tentu saja, adanya berbagai keyakinan itu tidak perlu
dipersamakan secara total, karena masing-masing memiliki ke­
percayaan/aqidah yang dianggap benar. Demikian pula keduduk­
an penafsiran-penafsiran aqidah/keyakinan itu. Umat Katholik
sendiri memegang prinsip itu. Seperti dalam Konsili Vatikan II
yang dipimpin Paus Yohanes XXIII dari tahun 1962 hingga 1965,
menyebutkan bahwa para uskup yang menjadi peserta meng­
hormati setiap upaya mencapai kebenaran, walaupun tetap yakin
bahwa kebenaran abadi hanya ada dalam ajaran agama mereka.
Jadi, keyakinan masing-masing tidak perlu diperbandingkan
atau dipertentangkan.
Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa kerjasama an­
tara berbagai sistem keyakinan itu sangat dibutuhkan dalam
menangani kehidupan masyarakat, karena masing-masing me­
miliki keharusan menciptakan kesejahteraan lahir (keadilan dan
kemakmuran) dalam kehidupan bersama, walaupun bentuknya
g 134 h
Islam dan Dialog Antar Agama
berbeda-beda. Di sinilah, nantinya, terbentuk persamaan an­
tar agama, bukannya dalam ajaran/aqidah yang dianut, namun
hanya pada tingkat capaian materi. Karena ukuran capaian ma­
teri menggunakan bukti-bukti kuantitatif, seperti tingkat peng­
hasilan rata-rata warga masyarakat ataupun jumlah kepemilikan
-misalnya, telpon atau kendaraan per-keluarga.Sedangkan yang
tidak, seperti ukuran keadilan, dapat diamati secara empirik
dalam kehidupan sebuah sistem kemasyarakatan.
eg
Yang dikemukakan di atas adalah persamaan-persamaan
yang dapat dicapai antara berbagai agama. Lalu, bagaimana hal­
nya dengan ayat al-Qurân, seperti; “Dan orang-orang Yahudi
dan Kristen tidak akan rela kepadamu, hingga engkau mengikuti
kebenaran/aqidah mereka (Wa lan tardhâ ‘anka al-yahûdu
wa la al-nashârâ hattâ tattabi’a millatahum)” (QS al-Baqarah
[2]:120). Selama Nabi Muhamad Saw masih berkeyakinan; Tu­
han adalah Allah, dan beliau sendiri adalah utusan Allah Swt,
selama itu pula orang-orang Yahudi dan Kristen tidak dapat
menerima (berarti tidak rela kepada) keyakinan/aqidah terse­
but. Sama halnya dengan sikap kaum muslimin sendiri. Selama
orang Kristen yakin bahwa Yesus adalah anak Tuhan dan orang
Yahudi percaya bahwa mereka adalah umat pilihan Tuhan, maka
selama itu pula kaum muslimin tidak akan rela kepada kedua
agama tersebut. Dalam arti, tidak menerima ajaran mereka.
Kalau kita bersikap demikian, hal itu sebenarnya wajar-
wajar saja, karena menyangkut penerimaan keyakinan/aqidah.
Tetapi hal itu tidak menghalangi para pemeluk ketiga agama itu
untuk bekerjasama dalam hal muamalat, yaitu memperbaiki
nasib bersama dalam mencapai kesejahteraan materi. Mereka
dapat bekerjasama untuk mengatur kesejahteraan materi terse­
but dengan menggunakan ajaran masing-masing. h
g 135 h
Umat Budha dan
Kesadaran Berbangsa
ulisan ini merupakan sambutan yang disampaikan penu­
lis atas datangnya Hari Raya Waisak 2547/2003. Semakin
T
hari semakin nyata, bahwa peranan umat Buddha sebagai
bagian dari bangsa Indonesia tampak semakin penting, teruta­
ma karena mereka banyak yang bergerak di bidang ekonomi dan
dunia usaha. Dunia tersebut mengharuskan adanya orientasi
yang jelas sebagai umat agar tidak terjadi kehilangan arah secara
kolektif. Karena itulah, dalam jumlah penganut yang tidak ter­
lalu besar, namun pengaruh umat Budha itu sendiri tambah hari
tampak semakin besar.
Jacob Oetama, pemimpin umum “Kompas” mengatakan
masa depan bangsa kita ditentukan oleh kemampuan memper­
satukan diri antara dua golongan yang berperan besar dalam
hidup kita: kaum muslimin “mainstream” (mereka yang tidak
mendukung terorisme serta tidak menghendaki negara agama di
negeri kita) dan kaum pengusaha. Kaum pengusaha yang memi­
liki demikian banyak sumber-sumber dan kemampuan teknis,
siapa lagi kalau bukan pengusaha Tionghoa, yang umumnya ber­
agama Budha dan Konghucu.
Orang-orang Tionghoa, yang di negeri asal dianggap seba­
gai perantau (Hoa-Kiauw), di negeri ini menggangap diri dan
diterima sebagai warga negara, dan memiliki hak-hak yang sama
dengan para warga negara yang lain. Mengapa? Karena mereka
lahir di negeri ini dan menjadi warga negara, sehingga sepatutnya
mereka juga dikenal sebagai “penduduk asli” seperti yang lain-
lain juga. Hanya karena peraturan kolonial yang tertulis sajalah
mereka dianggap sebagai “orang Asing Timur” (vremde oster-
lingen) yang hidup damai dengan penduduk Asli. Orang-orang
g 136 h
Umat Buddha dan Kesadaran Berbangsa
seperti John Lie1 yang turut angkat senjata memperjuangkan
kemerdekaan kita, adalah bukti dari perjuangan mereka mem­
pertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda. Yang sangat
menyakitkan, mereka dianggap sebagai orang lain.
Tentu saja, menganggap mereka sebagai orang lain adalah
kesalahan besar yang harus kita koreksi. Kalaupun ada ikatan
dengan tanah leluhur, itu tidak lain hanya sesuatu yang bersifat
kultural dan historis belaka. Sama dengan orang Minahasa dan
orang Minangkabau menggunakan nama-nama barat, seperti
Frederick Waworontu dan Emil Salim, yang tidak menjadikan
mereka Barat.
Karena itulah, saya selalu melawan anggapan atau penye­
butan umat Budha, yang sebagian besar dianut oleh suku Tiong­
hoa di negeri ini, sebagai “warga keturunan”. Mereka adalah
orang Tionghoa sebagaimana halnya ada orang Papua, orang
Aceh, orang Sunda dan sebagainya. Juga menjadi kerja kita un­
tuk memberi kerangka gerak yang memadai bagi umat Budha,
yang merupakan salah satu asset (kekayaan) bangsa kita. Pe­
ngembangan asset ini haruslah dilakukan dengan kepala dingin,
sebagai bagian dari penataan kehidupan nasional secara keselu­
ruhan dalam jangka panjang.
Kalau nilai-nilai yang diikuti golongan Islam seperti santri
ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia, orang-orang Katho­
lik oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia dan umat Kristen Pro­
testan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, orang-orang
Konghucu oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia,
maka umat Budha, dalam pandangan penulis, mengikuti dan
melaksanakan nilai-nilai agama yang dirumuskan oleh Konfe­
rensi Agung Sangha Indonesia. Bukannya oleh pihak atau per­
kumpulan orang awam. Merekalah yang harus tunduk kepada
perkumpulan para agamawan. Hal inilah yang harus kita sadari,
baik sebagai aparat pemerintah maupun sebagai warga masyara­
kat. Selama hal ini belum terwujud dengan sempurna, maka ke­
hidupan kita sebagai bangsa juga akan pincang. h
1 John Lie alias Jahya Daniel Dharma adalah perwira Angkatan Laut
RI keturunan Tionghoa. Dengan kapal kecil cepat bernama the Outlaw, ia ru­
tin melakukan operasi menembus blokade Belanda dengan membawa hasil
bumi Indonesia ke Singapura untuk dibarter dengan senjata. Senjata yang di­
perolehnya lalu diserahkan kepada pejabat RI yang ada di Sumatera sebagai
sarana perjuangan melawan Belanda.
g 137 h
Islam dan
Idiosinkrasi Penguasa
diosinkrasi adalah sifat-sifat perorangan yang khusus ada
pada seseorang, yang membuat ia menjadi lain dari orang
I
kebanyakan. Dalam sejarah Islam, hal ini juga tampak se­
cara jelas, walaupun ia juga ada di kalangan non-muslim. Kalau
idiosinkrasi ada dalam diri penguasa muslim, maka ia akan di­
maafkan, karena orang itu banyak jasanya dalam bidang-bidang
lain untuk kepentingan bersama. Baik di masa kuno maupun di
masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang, idiosinkrasi
itu akan tetap ada dan akan dibiarkan selama tidak merugikan
kepentingan orang banyak.
Seperti Sultan Agung Hanyakrakusuma, seorang pengua­
sa yang dinilai berjasa sangat besar bagi kepentingan orang ba­
nyak. Salah satu kelebihannya adalah kemampuannya dalam
membangun sistem birokrasi agraris untuk mencapai kemajuan
pertanian yang tidak pernah surut semasa hidupnya. Sebalik­
nya, salah satu kekurangannya adalah ketidakmampuannya da­
lam menggunakan kekuatan laut untuk kejayaan bangsa yang
dipimpinnya. Karena itu, kekuatan laut dari berbagai kota pe­
labuhan dalam masa pemerintahan Mataram saat itu, merupa­
kan saingan politik yang harus dihancurkan.
Salah satu idiosinkrasi yang dimiliki Sultan Agung Hanya
krakusuma adalah kegemarannya menyiksa para oposan politik
yang menentangnya. Terkenal sekali deskripsi bagaimana ia ber­
cengkerama dengan para dayang di atas taman/gazebo di atas
air, dan para tahanan politik dibiarkan berkumpul di atas tanah
(seperti pulau kecil) yang ada di tengah kolam. Dan, pada saat
yang ditentukan, ia membiarkan para pengawal melepaskan be­
berapa buaya yang merayap ke “pulau” itu dan memakan para
g 138 h
Islam dan Idiosinkrasi Penguasa
tawanan politik yang tak bersenjata. Anehnya, ia tampak menik­
mati bagaimana lawan-lawan politiknya menjerit ketakutan se­
belum dimangsa buaya-buaya buas tersebut.
eg
Sultan Trenggono dari Demak, dalam abad sebelumnya,
sangat tertarik dengan seorang wanita cantik, yang kebetulan
menjadi istri muda Ki Pengging Sepuh, salah seorang pangli­
manya. Suatu ketika, Ki Pengging diperintahkan sang Sultan
untuk menyerbu daerah-daerah non-muslim di Jawa Timur,
dan akhirnya ia pun gugur di daerah Pasuruan (Segarapura, Ke­
mantren Jero, kini terletak di Kecamatan Rejoso). Maka, seiring
dengan kematian Ki Pengging Sepuh itu, segera setelah habis
masa iddah si perempuan muda dan cantik itupun diambil Sultan
Trenggono sebagai istri selir. Idiosinkrasi pemimpin Kesultanan
Demak tersebut menunjukkan, bahwa motif pribadi dapat saja
mendorong seorang penguasa untuk mengambil tindakan atas
nama agama, dalam hal ini “peng-islaman daerah Pasuruan”.
Drama seperti itu menunjukkan bahwa kekuasaan yang
tidak dibatasi akan membuat seorang penguasa pada akhirnya
menjadi lalim dan mempersamakan kepentingan pribadi de­
ngan kepentingan bangsa secara utuh. Hal ini juga mendera para
pemimpin seperti Mao Zedong (RRT) dan Kim Il Sung (Korea
Utara). Begitu lama mereka berkuasa, tanpa berani ada yang me­
nentang secara terbuka, hingga memaksa orang banyak untuk
melawan dengan cara mereka sendiri.
Dengan demikian, masalah pokok yang kita hadapi adalah
bagaimana membatasi para pemegang kekuasaan, baik wak­
tu maupun wewenangnya. Tanpa ada kepastian dalam hal itu,
maka demokrasi tidak akan pernah berdiri dalam negara yang
bersangkutan. Demokrasi bukanlah sekedar aturan permainan
kelembagaan yang berdasarkan formalitas belaka, melainkan
menciptakan tradisi demokrasi yang benar-benar hidup di ka­
langan rakyat. Para penguasa yang demikian lama menguasai
pemerintahan, seperti yang terjadi di sebagian negara, jelas-jelas
tidak demokratis walaupun mereka melaksanakan aturan kelem­
bagaan yang ada. Tanpa mengembangkan tradisi demokrasi
dalam lembaga-lembaga yang bersangkutan, klaim sejumlah pe­
mimpin bahwa di negara mereka sudah tercipta demokrasi, yaitu
g 139 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
dengan adanya pemilihan umum yang teratur, jelas merupakan
pelanggaran terhadap gagasan demokrasi itu sendiri.
eg
Hal itulah yang harus diingat ketika seorang penguasa
menyatakan akan membangun demokrasi dalam konsep negara
Islam. Pendapat tersebut mengabaikan dua hal, di satu pihak
yaitu adanya idiosinkrasi para penguasa. Di pihak lain terjadi de­
mokrasi sebagai formalitas saja. Keduanya merupakan sesuatu
yang harus dihilangkan dalam konsep tersebut. Dengan kata lain,
sebuah konsep tentang negara dalam Islam, tidak dapat hanya
terkait dengan idealisme kekuasaan itu sendiri, melainkan juga
terkait kepada mekanisme apa yang digunakan.
Kenyataan seperti itulah yang pada akhirnya memaksa
Kongres Amerika Serikat (AS) untuk membatasi kepresidenan di
negara itu hanya dalam masa dua term saja, pada paruh pertama
abad yang lalu.Pembatasan itu tadinya hanya bersifat tradisi,
yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat semenjak George
Washington. Namun karena Franklin Delano Roosevelt (FDR)
terpilih kembali untuk keempat kalinya pada tahun 1944, wa­
laupun secara efektif kekuasaan berada di tangan pembantunya
yaitu Harry Hopkins1, Kongres kemudian mengubah undang-un­
dang, dengan membatasi masa jabatan Presiden Amerika Serikat
hanya untuk dua kali empat tahun saja.2
Jelaslah dengan demikian, bahwa membuat konsep ten­
tang sebuah negara demokratis bukanlah hal yang mudah. Apa­
lagi jika hal itu dikaitkan dengan sebuah agama, seperti konsep
negara dalam Islam. Ini belum lagi diingat, bahwa para pemilih
senantiasa berkembang dalam pikiran dan perasaan
—seperti
1 Walaupun tidak pernah secara resmi menjadi Wapres, namun Harry
Lloyd Hopkins yang juga arsitek kebangkitan ekonomi Amerika Serikat atau
New Deal, amat dipercaya FDR dalam menjalankan program-program poli­
tiknya.
2Konstitusi Amerika (1787) semula tidak membatasi masa jabatan Presi­
den. Belajar dari masa kepresidenan Franklin D. Roosevelt (1933-1945) yang
menjabat lebih dari 3 kali masa jabatan, maka agar siklus kepemimpinan de­
mokrasi tetap terpelihara, Kongres membatasi masa jabatan presiden melalui
Amandemen ke-XXII yang disetujui Kongres pada tanggal 12 Maret 1947, di­
ratifikasi tanggal 26 Februari 1951.
g 140 h
Islam dan Idiosinkrasi Penguasa
yang terjadi di Republik Islam Iran saat ini. Dahulu para pemilih
di sana mendukung para Ayatullah konservatif, sekarang justru
mendukung para Ayatullah dan para pemimpin moderat, seperti
Presiden Khatami.
Ada keharusan menjawab pertanyaan yang belum juga di­
laksanakan oleh Parlemen Iran hingga saat ini, yaitu membiar­
kan orang-orang yang tidak beragama Islam -atau yang dianggap
demikian oleh Parlemen Iran, mencalonkan diri sebagai presi­
den. Bukankah hal itu menunjukkan ketakutan bahwa orang-
orang non-muslim akan dapat menjadi presiden, dan bukankah
ketakutan seperti itu menunjukkan para legislator Iran memba­
tasi demokrasi itu sendiri? Kalau kecenderungan moderatisme
di Iran berlangsung terus, hal ini akan menjadi tekanan terha­
dap para anggota parlemen yang membuat undang-undang ten­
tang syarat-syarat pemilihan presiden agar tidak bertentangan
dengan demokrasi. h
g 141 h
Ulil dengan Liberalismenya
lil Abshar-Abdalla adalah seorang muda Nahdlatul Ula­
ma (NU) yang berasal dari lingkungan “orang santri”.
U
Istrinya pun dari kalangan santri, yaitu putri budayawan
Muslim Mustofa Bisri, sehingga kredibilitasnya sebagai seorang
santri tidak pernah dipertanyakan orang. Mungkin juga cara
hidupnya masih bersifat santri. Tetapi ada hal yang membeda­
kan Ulil dari orang-orang pesantren lainya, yaitu profesinya bu­
kanlah profesi lingkungan pesantren. Rupanya hal itulah yang
akhirnya membuat ia dimaki-maki sebagai seorang yang “meng­
hina” Islam, sementara oleh banyak kalangan lain ia dianggap
“abangan”. Dan di lingkungan NU, cukup banyak yang memper­
tanyakan jalan pikirannya yang memang dianggap “aneh” bagi
kalangan santri, baik dari pesantren maupun bukan.
Mengapa demikian? Karena ia berani mengemukakan libe­
ralisme Islam, sebuah pandangan yang sama sekali baru dan me­
miliki sejumlah implikasi sangat jauh. Salah satu implikasinya,
adalah anggapan bahwa Ulil akan mempertahankan “kemerdeka­
an” berpikir seorang santri dengan demikian bebasnya, sehingga
meruntuhkan asas-asas keyakinannya sendiri akan “kebenaran”
Islam. Padahal itu telah menjadi keyakinan yang baku dalam diri
setiap orang beragama Islam. Itulah sebabnya, mengapa demi­
kian besar reaksi orang terhadap pemikirannya ini.
Reaksi seperti ini pernah terjadi ketika penulis mengemu­
kakan bahwa ucapan “Assalâmu’alaikum” dapat diganti dengan
g 142 h
Ulil dengan Liberalismenya
ucapan lain. Mereka menganggap penulis lah yang memutuskan
hal itu. Segera penulis dimaki-maki oleh mereka yang tidak me­
ngerti maksud penulis sebenarnya. Seperti KH. Syukron Mak­
mun dari jalan Tulodong di Kebayoran Baru (Jakarta Selatan)
yang mengemukakan, bahwa penulis ingin merubah cara orang
bershalat. Penulis, demikian kata kyai yang dahulu kondang itu,
menghendaki orang menutup shalat dengan ucapan “selamat
pagi” dan “selamat sore”. Padahal penulis tahu definisi shalat
adalah sesuatu yang dimulai dengan “takbiratul al-ihram” dan
disudahi dengan ucapan “salam”. Jadi, menurut paham Mazhab
al-Syafi’i, penulis tidak akan semaunya sendiri menghilangkan
salam sebagai peribadatan, melainkan hanya mengemukakan pe­
rubahan salam sebagai ungkapan, baik ketika orang bertemu de­
ngan seorang muslim yang lain maupun dengan non-muslim. Di
lingkungan Universitas Al-Azhar di Kairo misalnya, para syaikh/
kyai yang menjadi dosen juga sering merubah “tanda perkenal­
an“ tersebut, umpamanya saja dengan ungkapan “selamat pagi
yang cerah (shabâh al-nûr).” Kurangnya pengetahuan kyai kita
itu, mengakibatkan beliau berburuk sangka kepada penulis. Dan
tentu reaksi terhadap pandangan Ulil sekarang, adalah akibat
dari kekurangan pengetahuan itu.
eg
Tidak heranlah jika reaksi orang menjadi sangat be­
sar terhadap tokoh muda kita ini. Yang terpenting, penulis in­
gin menekankan dalam tulisan ini, bahwa Ulil Abshar-Abdalla
adalah seorang santri yang berpendapat, bahwa kemerdekaan
berpikir adalah sebuah keniscayaan dalam Islam. Tentu saja ia
percaya akan batas-batas kemerdekaan itu, karena bagaimana­
pun tidak ada yang sempurna kecuali kehadirat Tuhan. Selama
ia percaya ayat dalam kitab suci al-Qur’ân: “Segala sesuatu mus­
nah kecuali Dzat Allah (kullu syai’in halikun illa wajhah)” (QS
al-Qashash [28]:88), dan yakin akan kebenaran kalimat Tauhid,
maka ia adalah seorang Muslim. Orang lain boleh berpendapat
apa saja, tetapi tidak dapat mengubah kenyataan ini. Seorang
Muslim yang menyatakan bahwa Ulil anti-Muslim, akan terkena
sabda Nabi Muhammad Saw: “Barang siapa yang mengkafirkan
saudara yang beragam Islam, justru ialah yang kafir (man kaf-
fara akhâhu musliman fahuwa kâfirun)."
g 143 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
Ulil dalam hal ini bertindak seperti Ibnu Rusyd1 (Averoes)
yang membela habis-habisan kemerdekaan berpikir dalam Is­
lam. Sebagai akibat Averros juga di “kafir” kan orang, tentu saja
oleh mereka yang berpikiran sempit dan takut akan perubahan-
perubahan. Dalam hal ini, memang spektrum antara pengikut
paham sumber tertulis “ahl al-naql”, dan penganut paham serba
akal “ahl al-aqli (kaum rasionalis)” dalam Islam memang sangat
lebar. Kedua pendekatan ini pun, sekarang sedang ditantang
oleh paham yang menerima “sumber intuisi (ahl al-dzauq),”
seperti dikemukakan oleh al-Jabiri. Ketiga sumber ini, diusung
oleh al-Imam al-Ghazali2 dalam magnum opus (karya besar),
Ihyâ’ulûm al-dîn”, yang saat ini masih diajarkan di pondok-
pondok pesantren dan perguruan-perguruan tinggi di seantero
dunia Islam.
Jelaslah, dengan demikian “kesalahan” Ulil adalah karena
ia bersikap “menentang” anggapan salah yang sudah tertanam
kuat di benak kaum muslim. Bahwa kitab suci al-Qur’ân menya­
takan “Telah ku sempurnakan bagi kalian agama kalian hari ini
(al-yauma akmaltu lakum dînakum)” (QS al-Maidah [5]:3) dan
“Masuklah ke dalam Islam/ kedamaian secara menyeluruh (ud­
khulû fî al-silmi kâffah)” (QS al-Baqarah [2]:208), maka seo­
lah-olah jalan telah tertutup untuk berpikir bebas. Padahal, yang
dimaksudkan kedua ayat tersebut adalah terwujudnya prinsip-
prinsip kebenaran dalam agama Islam, bukannya perincian ten­
1 Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin
Muhammad, lahir di Cordoba pada 520 H./1126 M. dan wafat di Maghribi pada
1198 M. Di Barat ia dikenal dengan nama Averroes. Dia adalah seorang doktor,
ahli hukum, dan tokoh filsafat yang paling populer pada periode perkembang­
an filsafat Islam (700-1200). Di samping sebagai seorang yang paling otoritatif
dalam fungsi sebagai komentator atas karya-karya filasuf Yunani Aristoteles,
Ibnu Rushd juga seorang filosof Muslim yang paling menonjol dalam usaha
mencari persesuaian antara filsafat dan syariat (al-ittishâl bain al-hikmah wa
al-syarî`âh). Ibn Rushd menulis banyak buku antara lain Fashl al-Maqâl wa
Taqrîr mâ baina al-Syarî’ah wa al-Hikmah min al-Ittishâl, al-Kasyf `an Ma-
nahij al-Adillah, Tahafut al-Tahâfut, dan Bidâyat al-Mujtahid.
2 Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin
Ta’us Ahmad al-Thûsi al-Syâfi’î. Lahir pada 450 H/1058 M di Tabaran, satu
dari dua buah kota kecil di Khurasan. Al-Ghazali termasuk ulama yang pe­
mikiran-pemikirannya sangat mewarnai dunia Islam. Beberapa karyanya an­
tara Tahâfut al-Falasifah, Kimiyyat al-Sa’âdah, Misykat al-Anwâr, dan Ihyâ`
Ulûm al-Dîn. Buku-buku tersebut hingga sekarang menjadi bacaan penting
dalam kajian Islam.
g 144 h
Ulil dengan Liberalismenya
tang kebenaran dalam Islam. Ulil mengetahui hal itu, dan karena
pengetahuannya tersebut ia berani menumbuhkan dan mengem­
bangkan liberalisme (keterbukaan) dalam keyakinan agama yang
diperlukannya. Dan orang-orang lain itu marah kepadanya, ka­
rena mereka tidak menguasai penafsiran istilah tersebut. Berpu­
lang kepada kita jualah untuk menilai tindakan Ulil Abshar Ab­
dalla, yang mengembangkan paham liberalisme dalam Islam.
Lalu mengapa ia melakukan hal itu? Apakah ia tidak menge­
tahui kemungkinan akan timbulnya reaksi seperti itu? Tentu saja
ia mengetahui kemungkinan itu, karena sebagai seorang santri
Ulil tentu paham “kebebasan” yang dinilai buruk itu. Lalu, me­
ngapa ia tetap melakukan kerja menyebarkan paham tersebut?
Tentu karena ia “terganggu” oleh kenyataan akan lebarnya spek­
trum di atas. Karena ia khawatir pendapat “keras” akan mewar­
nai jalan pikiran kaum Muslim pada umumnya. Mungkin juga, ia
ingin membuat para “Muslim pinggiran” merasa di rumah mere­
ka sendiri (at home) dengan pemahaman mereka. Kedua alasan
itu baik sendiri-sendiri maupun secara bersamaan, mungkin saja
menjadi motif yang diambil Ulil Abshar-Abdalla tersebut.
Kembali berpulang kepada kita semua, untuk memahami
Ulil dari sudut ini atau tidak. Jika dibenarkan, tentu saja kita
akan “membiarkan” Ulil mengemukakan gagasan-gagasannya
di masa depan. Disadari, hanya dengan cara “menemukan” pe­
mikiran seperti itu, barulah Islam dapat berhadapan dengan tan­
tangan sekularisme. Kalau demikian reaksi kita, tentu saja kita
masih mengharapkan Ulil mau melahirkan pendapat-pendapat
terbuka dalam media khalayak. Bukankah para ulama di masa
lampau cukup bijaksana untuk memperkenalkan pebedaan-per­
bedaan pemikiran seperti itu? Adagium seperti “perbedaan pan­
dangan di kalangan para pemimpin adalah rahmat bagi umat
(ikhtilâf al-a’immah rahmah al-ummah).”
Jika kita tidak menerima sikap untuk membiarkan Ulil
“berpikir” dalam media khalayak, maka kita dihadapkan kepada
dua pilihan yaitu “larangan terbatas” untuk berpikir bebas, atau
sama sekali menutup diri terhadap kontaminasi (penularan) dari
proses modernisasi. Sikap pertama, hanya akan melambatkan
pemikiran demi pemikiran dari orang-orang seperti Ulil. Pada­
hal pemikiran-pemikiran ini, harus dimengerti oleh mereka yang
dianggap sebagai “orang luar”. Pendapat kedua, berarti kita ha­
rus menutup diri, yang pada puncaknya dapat berwujud pada ra­
g 145 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
dikalisme yang bersandar pada tindak kekerasan. Dari pandang­
an inilah lahirnya terorisme yang sekarang “menghantui” dunia
Islam. Kalau kita tidak ingin menjadi radikal, sudah tentu kita
harus dapat mengendalikan kecurigaan kita atas proses moderni­
sasi, yang untuk sebagian berakibat kepada munculnya paham
“serba kekerasan”, yang saat ini sedang menghingapi dunia Is­
lam. Pilihan yang kelihatannya mudah tetapi sulit di lakukan,
bukan? h
g 146 h