Aceh, Kekerasan dan
Rasa Kebangsaan
alam berbagai pernyataan, sejumlah pejabat pemerin­
tah pekan lalu menyatakan, sikap pihak Gerakan Aceh
D
Merdeka (GAM)1 menunjukkan tidak mau berunding
dengan RI. Dengan demikian GAM harus dianggap sebagai mu­
suh bersenjata dan harus diserang. Kapolri bahkan menyatakan,
Polri akan menambah personil di kawasan itu guna menghadapi
setiap kemungkinan. Bentuk-bentuk lain tindakan fisik yang
akan dilakukan terhadap GAM disuarakan secara bergantian,
umumnya oleh para pejabat tinggi kita. Ini merupakan pertan­
da ketidaksabaran mereka untuk berunding dan akan kembali­
nya penyelesaian konflik di Aceh ke arena perjuangan bersenjata
melawan GAM. Konsekuensi dari pandangan tersebut, jelas tidak
hanya menyangkut pemerintah saja, melainkan seluruh bangsa.
Kalau kita tidak berunding dengan GAM, sudah tentu kon­
sekuensinya adalah kembali bertempur melawan mereka. Ini
berarti memaksa kelompok-kelompok GAM yang moderat un­
tuk bergabung dengan mereka yang ekstrim (bergaris keras).
Artinya, rakyat Aceh akan menyaksikan kembali berbagai tindak
1 Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah organisasi (yang di­
anggap separatis) yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang
secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Konflik antara kedua pihak yang diakibatkan perbedaan
keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya
hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Su-
matra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro
yang sekarang menjadi warga negara dan bermukim di Swedia. Pada 27 Februa­
ri 2005, pihak GAM dan pemerintah Indonesia memulai tahap perundingan di
Vantaa, Finlandia. Mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan seba­
gai fasilitator.
g 147 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
kekerasan yang mau tidak mau akan mengorbankan nyawa ba­
nyak orang yang tidak bersalah, seperti kembalinya Daerah Ope­
rasi Militer (DOM)2 di Tanah Rencong. Kalau DOM I saja sudah
mengorbankan lebih dari 9.900 nyawa yang tidak bersalah, ke­
mungkinan besar hal seperti itu akan terulang kembali. Dalam
keadaan demikian, salahkah jika rakyat kawasan Nangroe Aceh
Darussalam (NAD)3 lalu beranggapan: Apa gunanya berada di
lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI)?
Dengan demikian menjadi jelas, bahwa dua hal akan men­
jadi akibat dari ucapan-ucapan para pejabat pemerintah kita
mengenai Aceh. Pertama, membuat kelompok-kelompok akomo­
datif di kalangan GAM tidak dapat bersikap lain kecuali meng­
ikuti kebijakan keras dari kelompok-kelompok ekstrim di dalam
GAM sendiri. Kedua, jika hal itu terjadi, akan ada akibat poli­
tis yang harus kita hindari yaitu memisahnya NAD dari NKRI.
Ini tentu bukan kehendak kita, karena pada pasca perang ke­
merdekaan saja, para pemimpin berbagai gerakan Islam menye­
tujui dihapusnya Piagam Jakarta, dari UUD 1945 demi menjaga
kelangsungan negara dan kesatuan bangsa kita. Relakah kita jika
keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara yang dihasilkan tang­
gal 17 Agustus 1945 tercabik-cabik, karena adanya kebijakan kita
yang selalu gegabah dalam masalah NAD?
Tentu saja kita tidak hanya ingin hal itu terjadi, apalagi
hanya karena ucapan-ucapan tidak berarti dari para pejabat pe­
merintah sendiri. Ribuan warga telah memberikan nyawa dan
harta benda mereka, masih banyak para pejuang yang menang­
gung cacat sebagai akibat perjuangan mempertahankan kemer­
dekaan dan kedaulatan, sebagai sebuah entitas negara dan
bangsa. Tentu saja kita menjadi tidak akan rela adanya berbagai
tuntutan separatisme seperti itu. Karenanya, melalui tulisan ini,
penulis mengajukan sanggahan terhadap ucapan-ucapan seperti
2 Kebijakan DOM memporak-porandakan seluruh pranata sosial yang
mendukung kehidupan kultural dan ekonomi rakyat. Secara sistematis terjadi
pelanggaran HAM sangat berat yang memenuhi syarat untuk di katakan seba­
gai kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).
3 Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah Daerah Istimewa setingkat
provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat
di Indonesia. Daerah ini berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara,
Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra
Utara di sebelah tenggara dan selatan
g 148 h
Aceh, Kekerasan dan Rasa Kebangsaan
itu, yang mengganggu keselamatan dan keutuhan kita sebagai
bangsa dan negara.
Siapa pun yang mengeluarkan pernyataan, dari rakyat je­
lata di tingkat yang paling rendah hingga pejabat pemerintah
pusat, semua harus berhati-hati dalam menanggapi langkah-
langkah yang diambil oleh kelompok-kelompok ekstrim di ling­
kungan GAM itu sendiri. Tidak semua hal dapat dipecahkan me­
lalui langkah-langkah yang gegabah dan terburu-buru. Karena
itu diperlukan daya tahan sangat besar untuk berunding dalam
jangka panjang, guna menyelamatkan teritorial negara kita. Ini
yang penulis lakukan semasa menjadi presiden dengan berper­
gian ke sana ke mari ke luar negeri, menjaga agar dunia interna­
sional mengakui keutuhan teritorial kita. Tidak rela rasanya jika
langkah penulis itu dianggap sebagai lelucon saja, dan kemudian
saat ini keutuhan teritorial itu terganggu karena ucapan-ucapan
sangat negatif dari dalam negeri sendiri.
eg
Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan ucapan-ucap­
an di atas, jelas tidak mengikuti perintah agama untuk bersabar
dan memaafkan, dari apa yang kita anggap sebagai kesalahan-
kesalahan mereka. Apalah artinya mengeluarkan biaya sangat
besar dalam RAPBN untuk menerjemahkan kitab suci al-Qurân
dalam bahasa nasional kita, kalau kemudian para pejabat peme­
rintah kita sendiri tidak mau memahaminya? Kearifan sikap jus­
tru sangat diperlukan, dan hanya didapat kalau kita sendiri mau
mengerti dan mengambil pelajaran, antara lain dari kitab suci
kita sendiri.
Puluhan ayat kitab suci al-Qurân meminta kaum muslimin
untuk bersikap sabar dalam menghadapi berbagai persoalan.
Yang paling sederhana adalah firman Allah: “Bersabarlah terha­
dap apa yang menimpa kamu (washbir ’alâ mâ ashâbak)” (QS.
Luqman [31]:17), dan ungkapan “Maka bersabarlah kamu de­
ngan sabar yang baik (fashbir shabran jamîla)” (QS. al-Ma’ârij
[70]:5), menunjukkan kepada kita betapa kuatnya kedudukan
sikap bersabar itu dalam pandangan Islam. Terkadang orang ke­
hilangan kesabaran, dan menjadi teroris seperti orang yang me­
ledakkan bom di Bali.
Karenanya kita himbau sekali lagi bagi orang-orang yang
g 149 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
mengemukakan “jalan kekerasan” di atas. Dalam saat-saat serba
sulit seperti sekarang ini, tentu mudah bagi kita untuk menjadi
marah. Tetapi bukankah justru sikap mudah marah itu yang
dikehendaki golongan ekstrim di negeri kita, dari mana pun ia
berasal. Kedewasaan sikap kita justru harus ditunjukan di saat-
saat seperti ini. Dengan sendirinya ucapan-ucapan yang menun­
jukkan hilangnya kesabaran harus dihindari. h
g 150 h
Ras dan Diskriminasi
di Negara Ini
alam perjalanan ke gedung TVRI saat subuh awal Feb­
ruari
2003, penulis mendengar siaran sebuah radio
D
swasta Jakarta yang menyiarkan dialog tentang masalah
ras dan diskriminasi. Karena format siarannya dialog interaktif,
maka dapat dimengerti jika para pendengar melalui telepon me­
ngemukakan pendapat dan pernyataan berbeda-beda mengenai
kedua hal itu. Ada yang menunjuk kepada keterangan etnografis,
yang menyatakan orang-orang di Asia Tenggara, Jepang, Korea,
Tiongkok, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan
mempunyai penduduk asli dari ras Mongol (Mongoloid). Karena
itu narasumber pada dialog itu, menolak perbedaan antara kaum
asli dan kaum turunan di Indonesia. Menurutnya kita semua ber­
asal dari satu turunan dan tidak ada bedanya satu dari yang lain.
Maka pembagian kelompok asli dan keturunan di negeri kita ti­
dak dapat diterima dari sudut pemikirannya.
Pendengar lain juga memiliki pandangan yang sama, ada
yang melihat dari segi sejarah atau historis, bahwa orang yang
mempunyai asal-usul sangat berbeda secara bersama-sama men­
dirikan negara ini, dengan demikian dari masa itulah harus dihi­
tung titik tolak eksistensi kita sebagai bangsa. Menurut pendapat
ini, kalau menggunakan ukuran tersebut kita tidak akan dapat
membeda-bedakan warga negara Indonesia yang demikian be­
sar jumlahnya. Pendapat ini juga menolak pembedaan para war­
ga negara kita menjadi asli dan keturunan, karena hal itu tidak
berasal dari kenyataan historis tentang pembentukan bangsa ini.
Menurut pendapat ini, perbedaan seperti itu terlalu dipaksakan
dan tidak sesuai dengan kenyataan empirik, ini berarti peno­
lakan atas teori perbedaan tersebut.
g 151 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
Seorang pendengar, bahkan menolak bahwa ada diskri­
minasi golongan di negeri kita. Yang ada adalah diskriminasi
perorangan atau diskriminasi oknum yang terjadi pada warga
dengan ras yang berbeda. Penulis bertanya-tanya akan hal itu,
bagaimana kita menjelaskan adanya semacam kuota yang terjadi
di negeri kita, seperti orang keturunan Tionghoa hanya boleh
mengisi 15% kursi mahasiswa baru di sebuah Perguruan Tinggi
Negeri? Juga, bagaimana menerangkan bahwa dalam seluruh
jajaran TNI, hanya ada dua orang Perwira Tinggi dari ras “non
pribumi”, yaitu Mayjen Purnawirawan TNI Iskandar Kamil dan
Brigjen Purnawirawan TNI Teddy Yusuf? Juga pertanyaan seba­
liknya, soal adanya “kuota halus” di kalangan masyarakat ketu­
runan Tionghoa sendiri, mengenai sangat langkanya manager
dari “orang-orang pribumi asli” dalam perusahaan-perusahaan
besar milik mereka.
Ada juga pendengar yang menyebutkan, bahwa di masa
lampau bendera Merah Putih berkibar diatas sejumlah kapal
laut milik Indonesia, yang menandakan kebesaran angkatan laut
kita pada masa itu. Dalam kenyataan, sebenarnya angkatan laut
kita waktu itu adalah bagian dari angkatan laut Tiongkok. Jika
dibandingkan dengan keadaan sekarang, seperti kekuatan ang­
katan laut Australia dan Kanada, yang menjadi bagian dari se­
buah dominion angkatan laut dari angkatan perang Inggris Raya
(Great Britain). Jadi sebagai angkatan laut dominion, angkatan
laut kita pada era tersebut adalah bagian dari sebuah angkatan
laut Tiongkok. Kenyataan sejarah ini harus kita akui, jika kita
ingin mendirikan/mengembangkan sebuah entitas yang besar
dan jaya.
eg
Sebelum masa ini, para warga negara keturunan Tionghoa
harus mengganti namanya menjadi nama “pribumi”, tidak diper­
kenankan mendirikan sekolah-sekolah dan tidak diperbolehkan
membuat surat kabar atau majalah umum berbahasa Mandarin.
Terlebih parah lagi adalah mereka dilarang beragama Konghu­
cu1, karena keyakinan tersebut diasumsikan adalah sebuah fil­
1 Ajaran Konghucu atau Konfusianisme (juga: Kong Fu Tze atau Konfu-
sius) dalam bahasa Tionghoa, istilah aslinya adalah Rujiao yang berarti agama
g 152 h
Ras dan Diskriminasi di Negara Ini
safat hidup, bukannya agama. Sebagai akibat, kita memiliki peng­
usaha bermata sipit yang bernama Mochammad Harun Musa.
Padahal jelas sekali, dia bukan seorang muslim, atau pun bukan
pula beragama Kristiani, melainkan ia “beragama” Budha dalam
kartu identitasnya.
Dalam hal keyakinan ini, kita berhadapan dengan pihak-
pihak pejabat pemerintah yang beranggapan, negara dapat me­
nentukan mana agama dan mana yang bukan. Mereka sebenar­
nya memiliki motif lain, seperti dahulu sejumlah perwira BAKIN
(Badan Koordinasi Intelejen Negara) yang beranggapan jika war­
ga “keturunan Tionghoa” dilarang beragama Khonghucu, maka
para warga negara itu akan masuk ke dalam agama “resmi” yang
diizinkan negara. Inilah bahaya penafsiran oleh negara, padahal
sebenarnya yang menentukan sesuatu agama atau bukan, adalah
pemeluknya sendiri. Karena itu, peranan negara sebaiknya diba­
tasi pada pemberian bantuan belaka. Karena hal itu pula lah
penu­lis menyanggah niatan Kapolda Jawa Tengah, yang ingin
menutup Pondok Pesantren Al-Mukmin di Ngruki, Solo. Biar­
kan masyarakat yang menolak peranannya dalam pembentukan
sebuah negara Islam di negara ini!
Di sini harus jelas, mana yang menjadi batasan antara pe­
ranan negara dan peranan masyarakat dalam menyelenggarakan
kehidupan beragama. Negara hanya bersifat membantu, justru
masyarakat yang harus berperan menentukan hidup matinya
dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan berbudi luhur. Konghucu
memang bukanlah pencipta agama ini melainkan beliau hanya menyempur­
nakan agama yang sudah ada jauh sebelum kelahirannya seperti apa yang be­
liau sabdakan: “Aku bukanlah pencipta melainkan Aku suka akan ajaran-ajar­
an kuno tersebut”. Meskipun orang kadang mengira bahwa Konghucu adalah
merupakan suatu pengajaran filsafat untuk meningkatkan moral dan menjaga
etika manusia. Sebenarnya kalau orang mau memahami secara benar dan utuh
tentang Ru Jiao atau Agama Konghucu, maka orang akan tahu bahwa dalam
agama Konghucu (Ru Jiao) juga terdapat Ritual yang harus dilakukan oleh para
penganutnya. Agama Konghucu juga mengajarkan tentang bagaimana hubung­
an antar sesama manusia atau disebut “Ren Dao” dan bagaimana kita melaku­
kan hubungan dengan Sang Khalik/Pencipta alam semesta (Tian Dao) yang
disebut dengan istilah “Tian” atau “Shang Di”. Ajaran falsafah ini diasaskan
oleh Konghucu yang dilahirkan pada tahun 551 SM. Seorang yang bijak sejak
masih kecil dan terkenal dengan penyebaran ilmu-ilmu baru ketika berumur
32 tahun. Konghucu banyak menulis buku-buku moral, sejarah, kesusasteraan
dan falsafah yang banyak diikuti oleh penganut ajaran ini. Beliau meninggal
dunia pada tahun 479 SM.
g 153 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
agama tersebut di negeri ini. Di sinilah terletak arti firman Tuhan
dalam kitab suci al-Qurân: “Tak ada paksaan dalam beragama,
(karena) benar-benar telah jelas mana yang benar dan mana
yang palsu (lâ ikrâha fî ad-dîn qadtabayyana ar-rusydu min
al-ghayyi)” (QS. Al-Baqarah [2]: 256). Jelas dalam ayat itu, tidak
ada peranan negara sama sekali melainkan yang ada hanyalah
peranan masyarakat yang menentukan mana yang benar dan
mana yang palsu. Jika semua agama itu bersikap saling meng­
hormati, maka setiap agama berhak hidup di negeri ini, terlepas
dari senang atau tidaknya pejabat pemerintahan.
Sangat jelas dari uraian di atas, bahwa diskriminasi me­
mang ada di masa lampau, tetapi sekarang harus dikikis habis.
Ini kalau kita ingin memiliki negara yang kuat dan bangsa yang
besar. Perbedaan di antara kita, justru harus dianggap sebagai
kekayaan bangsa. Berbeda, dalam pandangan Islam, wajar terja­
di dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi pada tingkat sebuah
bangsa besar, seperti manusia Indonesia. Kitab suci al-Qurân
menyebutkan: “Berpeganglah kalian kepada tali Tuhan dan se­
cara keseluruhan serta jangan terpecah-pecah dan saling berten­
tangan (wa’ tashimû bi habli Allah jamî’an wa lâ tafarraqû)”
(QS. Ali Imran [3]:103). Ayat kitab suci tersebut jelas membe­
dakan perbedaan pendapat dengan pertentangan, yang memang
nyata-nyata dilarang.
Walau telah lewat, tulisan ini dimaksudkan sebagai hadiah
Tahun Baru Imlek yang harus kita hargai, seperti hari-hari besar
agama yang lain. Tentu, hadiah berupa peletakkan dasar-dasar
perbedaan di antara kita, sambil menolak pertentangan dan
keterpecahbelahan di antara komponen-komponen bangsa kita,
jauh lebih berharga daripada hadiah materi. Apalagi, jika pene­
rima hadiah itu telah berlimpah-limpah secara materi, sedang­
kan pemberi hadiah itu justru secara relatif lebih tidak berpunya.
Memang mudah sekali mengatakan tidak boleh ada diskrimina­
si, tetapi justru upaya mengikis habis tindakan itu memerlukan
waktu, yang mungkin memerlukan masa bergenerasi dalam ke­
hidupan kita sebagai bangsa. Memang selalu ada jarak waktu
sangat panjang antara penetapan secara resmi dengan kenyata­
an empirik dalam kehidupan. Mudah dirumuskan, namun sulit
dilaksanakan. h
g 154 h
Keadilan dan Rekonsiliasi
inggu lalu, di bilangan Kramat V, Jakarta, penulis me­
resmikan sebuah panti jompo milik sebuah yayasan
M
yang dipimpin orang-orang eks Tapol (Tahanan Poli­
tik) dan Napol (Narapidana Politik), kasarnya orang-orang PKI
(Partai Komunis Indonesia) yang sudah dibubarkan. Mereka
mendirikan sebuah panti jompo di gedung bekas kantor Gerwani
(Gerakan Wanita Indonesia), yang dianggap sebagai organisasi
perempuan PKI. Peresmian yang diminta mereka secara apa
adanya pada pagi yang cerah itu, disaksikan antara lain oleh SK
Trimurti1, salah seorang pejuang kemerdekaan kita. Ini penulis
lakukan karena solidaritas terhadap nasib mereka, yang sampai
sekarang pun masih mengalami tekanan-tekanan dan kehilang­
an segala-galanya. Puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang
dipenjarakan, karena dituduh “terlibat” dan bahkan memimpin
PKI. Banyak yang meninggal dunia dalam keadaan sangat me­
nyedihkan, sedangkan yang masih hidup banyak yang tidak me­
miliki hak-hak politik sama sekali, termasuk hak memilih dalam
pemilu. Rumah-rumah dan harta benda mereka yang dirampas.
Dan stigma (cap) pengkhianat bangsa, tetap melekat pada diri
mereka hingga saat ini.
Dengan dipimpin oleh dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati2,
mereka membentuk PAKORBA (Paguyuban Korban Orde Baru)
yang memiliki cabang di mana-mana, walhasil gerakan mereka
berskala nasional. Namun karena prikemanusiaan juga lah penu­
1 Soerastri Karma Trimurti begitu nama lengkapnya. Permpuan yang la­
hir pada 1912 ini adalah wartawan tiga zaman. Pernah mendapat penghargaan
Bintang Mahaputera V yang disematkan langsung oleh Presiden Soekarno.
2 Penulis buku menggemparkan dengan judul Aku Bangga Jadi Anak
PKI, (Jakarta: Cipta Lestari, 2002).
g 155 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
lis mempunyai solidaritas yang kuat dengan mereka, seperti hal­
nya solidaritas penulis kepada mantan anak buah Kartosuwiryo,
yang disebut DI/TII (Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia).
Bahkan waktu turut “berkuasa”, PKI pernah turut memberikan
cap pemberontak kepada (mantan) anggota DI/TII itu.
Penulis pernah menyebutkan dalam sebuah tulisan, Karto­
suwiryo merekrut anggota dengan menggunakan nama DI/ TII,
karena ia diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedir­
man, guna menghindarkan kekosongan daerah Jawa Barat,
yang ditinggalkan TNI untuk kembali ke Jawa Tengah (kawasan
RI) akibat Perjanjian Renville3 . Seorang pembaca menyanggah
“catatan” penulis itu karena di matanya tidak mungkin Karto­
suwiryo menjadi “penasehat militer” Jenderal Soedirman. Lebih
pantas kalau ia adalah penasehat politik. Pembaca itu tidak tahu,
bahwa penasehat politik Jenderal Sudirman adalah ayah penulis
sendiri, KH. A. Wahid Hasyim. Karena itu simpati penulis kepa­
da anggota DI/ TII juga tidak kalah besarnya dari simpati kepada
mantan orang-orang PKI.
eg
Di sini penulis ingin menekankan, bahwa konflik-konflik
bersenjata di masa lampau dapat dianggap selesai, apapun alas­
annya, karena kita sekarang sudah kuat sebagai bangsa dan tidak
usah menakuti kelompok manapun. Justru keadilan yang harus
kita tegakkan, sebagai persyaratan utama bagi sebuah proses de­
mokratisasi. Kita adalah bangsa yang besar. Dengan penduduk
saat ini 205 juta lebih, kita harus mampu menegakkan keadilan,
dan tidak “menghukum” mereka yang tidak bersalah. Seperti
pembelaan (pledoi) Amrozi di muka Pengadilan Negeri Denpa­
sar, bahwa ia merakit bom kecil saja, sedangkan ada orang yang
dibalik pemboman Bali itu dengan bom besar yang membunuh
3 Perundingan Renville dilakukan di atas kapal pengangkut pasukan
Angkatan Laut Amerika USS Renville yang dimulai pada 8 Desember 1947. Pada
tanggal 17 Januari 1948 hasil Perjanjian Renville ditandatangani oleh Perdana
Mentri Mr. Amir Sjarifuddin, yang disaksikan oleh H.A. Salim, Dr.Leimena,
Mr. Ali Sastroamidjojo, dimana sebagian isinya: penghentian tembak menem­
bak disepanjang “Garis van Mook”. Penghentian tembak menembak yang di­
ikuti dengan perletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong mili­
ter. Mengakui secara de facto kekuasaan RI sekitar daerah Yogyakarta.
g 156 h
Keadilan dan Rekonsiliasi
lebih dari 200 orang. Pernyataan Amrozi ini seharusnya men­
dorong kita memeriksa “pengakuan” tersebut. Karena hal ini ti­
dak dilakukan maka hingga saat ini kita tetap tidak tahu, apakah
pendapat Amrozi itu berdasarkan fakta atau tidak. Demikian
juga, kita tetap tidak tahu siapa yang meledakan bom di Hotel
Marriott Jakarta beberapa waktu kemudian.
Begitu banyak rahasia menyelimuti masa lampau kita,
sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap
menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan ke­
rendahan hati untuk melihat semua yang terjadi itu dalam per­
spektif prikemanusiaan, bukannya secara ideologis. Kalau meng­
gunakan kacamata ideologis saja, maka sudah tentu akan sangat
mudah bagi kita untuk menganggap diri sendiri benar dan orang
lain bersalah. Ini bertentangan dengan hakekat kehidupan bang­
sa kita yang demikian beragam. Kebhinekaan/keragaman justru
menunjukkan kekayaan kita yang sangat besar. Karenanya kita
tidak boleh menyalahkan siapa-siapa atas kemelut yang masih
menghinggapi kehidupan bangsa kita saat ini.
Sebuah contoh lagi dapat dikemukakan. Abu Bakar Ba’asyir
yang dianggap sebagai “biang kerok” terorisme di negeri kita,
saat ini mendekam di LP (Lembaga Permasyarakatan) Cipinang,
Jakarta Timur setelah pengadilan menjatuhkan hukuman em­
pat tahun penjara. Memang pengadilan menetapkan ia bersalah
namun kepastian sejarah belum kita ketahui, mengingat data-
data yang “tidak pasti (unreliable)” digunakan dalam mengambil
keputusan. Selain itu, memang pengadilan-pengadilan kita penuh
dengan “mafia peradilan’, maka kita tidak dapat diyakinkan oleh
“kepastian hukum” yang dihasilkannya. Seperti halnya kasus
Akbar Tandjung, jelas keputusan Mahkamah Agung akan terus
“diragukan” apapun bunyi keputusan itu sendiri. Tidak heran­
lah sekarang kita mengalami “kelesuan” dalam menegakkan ke­
daulatan hukum. Inilah rahasia mengapa tidak ada investasi dari
luar negeri, karena langkanya kepastian hukum tadi.
eg
Sebuah kasus lain cukup menarik untuk dikemukakan di
sini. Kyai Mahfud Sumalangu (Kebumen), adalah pahlawan yang
memerangi balatentara pendudukan Belanda di Banyumas Se­
latan. Ketika Kabinet Hatta memutuskan “rasionalisasi” TNI atas
g 157 h
Islam, KEADILAN DAN HAK ASASI MANUSIA
usul Jenderal Besar AH. Nasution, antara lain berupa ketentuan
bahwa Komandan Batalyon TNI haruslah berijazah. Ijazah itu
hanya dibatasi pada keluaran beberapa lembaga pendidikan saja
(tidak termasuk pesantren), maka kyai kita itu tidak diperkenan­
kan menjadi komandan batalyon di Purworejo. Sebagai gantinya
diangkat seorang perwira muda bernama A. Yani. Akibatnya kyai
kita itu mendirikan Angkatan Umat Islam (AUI) yang kemudian
dinyatakan oleh A. Yani sebagai pemberontak. Peristiwa tragis
ini terjadi pada awal tahun 50-an, namun bekasnya yang pahit
masih saja tersisa sampai hari ini.
Korban-korban politik seperti ini masih banyak terdapat di
negeri kita dewasa ini. Karenanya, kita harus memiliki kelapang­
an dada untuk dapat menerima kehadiran pihak-pihak lain yang
tidak sepaham dengan kita. Termasuk di dalamnya orang-orang
mantan Napol dan Tapol PKI, yang kebanyakan bukan orang
yang benar-benar memahami ideologi komunis. Karena itulah,
penulis tidak pernah menganggap mantan anggota PKI maupun
DI/TII sebagai “lawan yang harus diwaspadai”. Penulis justru
beranggapan bahwa mantan anggota PKI itu, sekarang sedang
mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, karena apa yang saat
ini mereka anggap sebagai “kezaliman-kezaliman”, justru pernah
mereka jalani saat “berkuasa”. Sekarang mereka berpegang pada
keyakinan yang mereka miliki, yang tidak bertentangan dengan
undang-undang dasar. Kalau kita juga menggunakan cara pan­
dang itu, berarti kita sudah turut menegakkan keadilan.
Dari uraian di atas, jelas bahwa yang kita perlukan adalah
rekonsiliasi nasional, setelah pengadilan memberikan keputusan
“yang adil” bagi semua pihak. Kalau “konglomerat hitam” dapat
diberi status Release and Discharge (bebas dari segala tuntutan),
mengapakah kita tidak melakukan hal seperti itu pada orang-
orang mantan PKI dan DI/TII? Jadi, pengertian dari rekonsiliasi
yang benar adalah pertama mengharuskan adanya pemeriksaan
tuntas oleh pengadilan, kalau bukti-bukti yang jelas masih dapat
dicari. Baru kemudian diumumkan pengampunan setelah vonis
pengadilan dikeluarkan. Di sinilah keadilan harus ditegakkan di
Bumi Nusantara. Sebuah tekad untuk memeriksa kasus-kasus
yang terjadi di depan mata kita dalam masa lima belas tahun ter­
akhir ini, justru meminta kepada kita agar “melupakan” apa yang
terjadi 40-50 tahun yang lalu. Kedengarannya mudah dilakukan,
namun dalam kenyataan sulit dilaksanakan. h
g 158 h
Islam dan Orientasi Ekonomi
alam pandangan Islam, tujuan hidup perorangan adalah
mencari kebahagian dunia dan akhirat yang dicapai me­
D
lalui kerangka peribadatan kepada Allah Swt. Terkenal
dalam hal ini firman Allah melalui kitab suci al-Qurân: “Tidak
Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada
Ku (wa mâ khalaqtu al-jinna wa al-insâ illâ liya’budûni)” (QS.
adz-Dzâriyât [51]:56). Dengan adanya konteks ini, manusia se­
lalu merasakan kebutuhan akan Tuhan, dan dengan demikian ia
tidak berbuat sesuka hati. Karena itulah, akan ada kendali atas
perilakunya selama hidup, dalam hal ini adalah pencarian pa­
hala/kebaikan untuk akhirat, dan pencegahan sesuatu yang se­
cara moral dinilai buruk atau baik di dunia. Karena itulah do’a
seorang muslim yang paling tepat adalah “Wahai Tuhan, berikan
kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (rabbanâ
âtinâ fî ad-dunya hasanatan wa fî al-âkhirati hasanatan)” (QS.
al-Baqarah [2]:201).
Yang digambarkan di atas adalah kerangka mikro bagi ke­
hidupan seorang Muslim di dunia dan akhirat. Hal ini adalah se­
suatu yang pokok dalam kehidupan seorang manusia, yang di­
simpulkan dari keyakinan akan adanya Allah dan bahwa Nabi
Muhammad Saw adalah utusan-Nya. Tanpa kedua hal pokok itu
sebagai keyakinan, secara teknis dia bukanlah seorang muslim.
Karena manusia adalah bagian dari sebuah masyarakat,
maka secara makro ia adalah makhluk sosial yang tidak berdiri
sendiri. Terkenal dalam hal ini ungkapan: “Tiada Islam tanpa ke­
lompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada kepe­
mimpinan tanpa ketundukan. (La Islama Illa bi Jama’ah wala
Jama’ata Illa bi Imarah wala Imarata Illa Bi Tha’ah).” Dengan
demikian, kedudukan dan tugas seorang pemimpin sangat berat
dalam pandangan Islam. Dia harus menciptakan kelompok yang
g 161 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
kuat, patuh dan setia pada kerangka peribadatan yang dikemu­
kakan Islam. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus memiliki
strategi yang jelas agar tercapai tujuan masyarakat yang adil
dan makmur. Tujuan ini diungkapkan dengan indahnya dalam
pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sedang dalam
bahasa Arab, seornag pemimpin harus mampu menciptakan ke­
sejahteraan masyarakat yang bertumpukan keadilan dan kemak­
muran atau “al-maslahah al-âmmah”.
eg
Hal kedua yang harus ditegakkannya adalah orientasi yang
benar dalam memerintah, termasuk orientasi ekonomi yang jelas.
Jika segala macam kebijakan pemerintah, tindakan yang diam­
bil dan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang selama ini
-sejak kemerdekaan kita-, hampir seluruhnya mengacu kepada
kemudahan prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha be­
sar dan raksasa, yang berarti orientasi ini tidak memihak kepada
kepentingan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka sekarang su­
dah tiba saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam
orientasi ekonomi kita. Orientasi membangun UKM, dijalankan
dengan penyediaan kredit yang berbunga sangat rendah sebagai
modal pembentukan UKM tersebut.
Perubahan orientasi ekonomi itu berarti juga perubahan
tekanan dalam ekonomi kita. Jika sebelumnya penekanan pada
bidang ekspor, yang hasilnya dalam bentuk pajak- sangat sedikit
kembali ke kas pemerintah, karena begitu banyak keringanan
untuk kalangan eksportir. Maka, selanjutnya justru harus diuta­
makan perluasan pasaran di dalam negeri secara besar-besaran.
Untuk itu, tiga hal sangat diperlukan, yaitu: pertama, pe­
ningkatan pendapatan masyarakat guna menciptakan kemam­
puan daya beli yang besar. Kedua, pengerahan industri guna
menghidupkan kembali penyediaan barang untuk pasaran dalam
negeri. Ketiga, independensi ekonomi dari yang sebelumnya ter­
gantung kepada tata niaga internasional.
Ini berarti, kita harus tetap memelihara kompetisi yang ju­
jur, mengadakan efisiensi dan menciptakan jaringan fungsional
bagi UKM kita, baik untuk menggalakkan produksi dalam negeri,
maupun untuk penciptaan pemasaran dalam negeri yang kita per­
lukan. Keterkaitannya adalah tetap memelihara tata niaga inter­
g 162 h
Islam dan Orientasi Ekonomi
nasional yang bersih dan bersaing, disamping memperluas basis
pajak kita (dari sekitar 2 juta orang saat ini ke 20 juta orang wa­
jib pajak dalam beberapa tahun mendatang). Ditambah dengan,
pemberantasan kebocoran-kebocoran dan pungutan liar yang
masih ada sekarang ini. Barulah dengan demikian, dapat kita
naikkan pendapatan.
eg
Tata ekonomi seperti itu akan lebih memungkinkan terca­
painya kesejahteraan dengan cepat, yang dalam pembukaan
UUD 1945 disebutkan sebagai terciptanya masyarakat adil dan
makmur. Dalam fiqh disebutkan “kebijakan dan tindakan pe­
mimpin atas rakyat yang dipimpin harus sejalan dengan kemas­
lahatan mereka’ (tasharruf al-imâm ‘alâ ar-ra’iyyah manûthun
bi al-mashlahah)”. Itu berlaku juga untuk bidang ekonomi. Eko­
nomi yang berorientasi kepada kemampuan berdiri di atas kaki
sendiri, menjadikan ekonomi kita akan sesuai dengan ajaran-ajar­
an Islam.
Apakah ekonomi yang sedemikian itu akan dinamai eko­
nomi Islam atau hanya disebut ekonomi nasional saja, tidaklah
relevan untuk didiskusikan di sini. Yang terpenting, bangunan
ekonomi yang dikembangkan, baik tatanan maupun orientasi­
nya, sesuai dengan ajaran Islam. Penulis yakin, ekonomi yang
sedemikian itu juga sesuai dengan ajaran-ajaran berbagai agama
lain. Karenanya, penamaan ekonomi seperti itu dengan nama eko­
nomi Islam, sebenarnya juga tidak diperlukan sekali, karena yang
terpenting adalah pemberlakuannya, dan bukan penamaannya.
Dalam kerangka inilah, kepentingan mikro ekonomi Islam
secara pribadi, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat,
lalu sama posisinya dengan dibangunnya ekonomi makro yang
mementingkan keadilan dan kemakmuran seluruh bangsa. Sebe­
narnya kita dapat melakukan hal itu, apabila tersedia political
will untuk menerapkannya. Memang, ekonomi terlalu penting
bagi sebuah bangsa jika hanya untuk diputuskan oleh sejumlah
ahli ekonomi belaka, tanpa melibatkan seluruh bangsa. Karena
menyangkut kesejahteraan seluruh bangsa, maka diperlukan
keputusan bersama dalan hal ini. Untuk mengambil keputusan
seperti itu, haruslah didengar lebih dahulu perdebatannya. h
g 163 h
Islam, Moralitas dan Ekonomi
ejumlah ahli ekonomi berpendapat bahwa ada kaitan
langsung antara Islam dan ekonomi. Dengan demikian,
S
ada yang dinamakan ekonomi Islam, yaitu Islam memuat
ajaran-ajaran ekonomi yang harus diterapkan oleh masyarakat
kaum muslimin. Pengakuan ini sangatlah menarik, karena kita
sudah lama melihat bahwa ekonomi hanyalah bersifat empirik
saja, sedangkan agama memiliki nuansa spiritual yang sangat
kuat. Jadi, ada sebuah pertanyaan yang sangat menarik, adakah
ekonomi Islam?
Pada tahun-tahun 70-an dan 80-an, sejumlah ekonom
mengajukan pendapat, bahwa sebuah ekonomi dapatlah dina­
makan ekonomi Islam, kalau mengikuti ketentuan-ketentuan
agama Islam mengenai riba, eksistensi bank dan penolakan ter­
hadap asuransi. Menurut pendapat ini, sistem perbankan tidak
diperkenankan menggunakan bunga bank (bank interest), se­
dangkan ketentuan-ketentuan yang lazim dalam asuransi sama
saja dengan permainan judi, yang diharamkan oleh Islam. De­
ngan demikian, pemberian atau pengambilan bunga bank dan
penerimaan asuransi berarti penyimpangan dari hukum Islam.
Ekonomi yang menggunakan kedua-duanya sama saja dengan
ekonomi yang menolak ajaran Islam.
Dalam tahun-tahun 70-an, muncul juga pendapat orang-
orang seperti Prof. Dr. Mubyarto dari Universitas Gajah Mada
(UGM), yang mengemukakan pendapat tentang Ekonomi Panca­
sila. Menurut pendapat beliau, Ekonomi Pancasila harus terkait
langsung dengan ekonomi orang kecil, dan bertumpu pada mo­
ralitas. Pendapat ini identik dengan konsepsi dari ekonomi Islam,
g 164 h
Islam, Moralitas dan Ekonomi
minus soal bunga bank dan asuransi. Karenanya, pembahasan
tentang ekonomi Islam dengan segera lalu terhenti, karena orang
lalu berdiskusi tentang Ekonomi Pancasila. Dalam pada itu, eko­
nomi yang empirik dan bebas nilai, seperti yang dibawakan kaum
teknokrat, tetap dilaksanakan dan berkembang pesat.
Sekarang ini, terasa adanya keperluan untuk membahas
ada tidaknya ekonomi Islam. Pertama, karena adanya sejum­
lah program yang menggunakan nama syari’ah, seperti bank
syari’ah yang ada di lingkungan sebuah bank besar milik nega­
ra (BUMN). Begitu juga ada beberapa upaya percobaan untuk
menerapkan asuransi menurut ajaran Islam -yang dikenal de­
ngan nama takaful. Kedua, karena dalam waktu lima belas tahun
terakhir, ekonomi kita benar-benar bersifat empirik dan tidak
menggunakan acuan moral sama sekali. Ini berarti, telah terba­
ngunnya ekonomi yang benar-benar kapitalistik dan berazas sia­
pa yang kuat dan cerdik, dialah yang menguasai segala-galanya.
Bahkan, begitu kuatnya watak kapitalistik dalam ekonomi
kita waktu itu, hingga seorang bankir dan pendiri jaringan se­
buah bank raksasa di negeri ini, senantiasa mengucapkan “puji
Tuhan” setiap kali akan atau usai menipu orang. Jadi agama dire­
dusir hanya menjadi keimanan dan keyakinan belaka, sedangkan
dimensi sosial dijauhkan dari agama dalam pengertian tersebut.
Benarkah dengan sistem ekonomi harus membuang jauh-jauh
pertimbangan moral sama sekali? Di sisi lain, dapatkah sebuah
sistem yang hanya bertumpu pada acuan moral saja, dinamai
sebuah sistem ekonomi? Kalau jawabannya positif, berarti eko­
nomi Islam ada; dan kalau jawabannya negatif, berarti tidak ada
ekonomi Islam. Justru dalam menentukan jawaban atas kedua
pertanyaan di atas, terletak wujud atau tidak terwujudnya eko­
nomi Islam.
Yusuf Qardhawi1 mengemukakan, bahwa tidak dapat begitu
saja bunga bank dianggap sebagai riba, tergantung pada besar-
kecil dan maksud pemungutan bunga bank tersebut. Menurut
1 Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah
delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur’an. Menamat­
kan pendidikan di Ma’had Thantha dan Ma’had Tsanawi, Qardhawi melanjut­
kan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin lulus tahun 1952. Tapi gelar
doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dam­
paknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian di sempurnakan
menjadi Fiqh Zakat.
g 165 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
pendapatnya, jika bunga bank dipungut dari upaya non-produk­
tif -katakanlah bersifat konsumtif belaka, maka ia dapat dikata­
kan riba. Kalau bunga bank itu merupakan bagian dari sebuah
upaya produktif maka bunga bank yang digunakan atas transaksi
itu bukanlah riba, melainkan bagian dari ongkos produksi saja.
Dari uraian di atas, menjadi jelas bagi kita bahwa ada tiga
hal yang sangat penting yang tidak boleh dilupakan sama sekali.
Pertama, orientasi ekonomi itu sendiri, yang harus memperjuang­
kan nasib rakyat kecil serta kepentingan orang banyak. Ini sesuai
dengan ketentuan agama Islam bahwa tindakan pemimpin atas
rakyat yang dipimpin harus terkait langsung dengan kesejahtera­
an rakyat yang dipimpin. Istilah yang digunakan dalam bahasa
Arab oleh fiqh adalah maslahah, diterjemahkan oleh penulis
dengan istilah kesejahteraan. Dan, dalam bahasa Undang-un­
dang Dasar (UUD) 1945, masyarakat sejahtera dirumuskan seba­
gai masyarakat adil dan makmur, hingga orientasi kepentingan
dan kesejahteraan warga masyarakat itu, yang dikandung oleh
Islam, sepenuhnya sesuai dengan UUD 1945.
Kedua, mekanisme yang digunakan untuk mencapai kese­
jahteraan itu, tidak ditentukan format dan bentuknya. Dengan
demikian, acuan persaingan-perdagangan bebas dan efisiensi
yang dibawakan oleh kapitalisme, tidaklah bertentangan dengan
pandangan ekonomi yang dibawakan Islam. Bahkan Islam me­
nganjurkan adanya sikap fastabiqu al-khairat (berlomba dalam
kebaikan), yang menjadi inti dalam praktek ekonomi yang se­
hat. Dengan persaingan dan perlombaan, akan terjadi efisiensi
yang semakin meningkat. Namun, pemerintah sebagai pengua­
sa harus memberikan perlindungan kepada yang lemah tanpa
melakukan intervensi dalam perdagangan. Negara-negara yang
berteknologi maju-pun melindungi para penganggur, sampai 3%
dari jumlah keseluruhan kaum pekerja. Ini adalah prinsip yang
harus dipegang teguh dalam menentukan kebijakan ekonomi.
Dari orientasi dan mekanisme pasar seperti itu, jelas bahwa
tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Se­
dangkan masalah bunga bank dan pelaksanaan asuransi sebagai
unit parsial dalam kehidupan ekonomi, dapat saja dirumuskan
yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, dengan predikat
bank Islam/bank syari’ah maupun takaful/asuransi Islam. Pe­
nyebutan ekonomi secara keseluruhan sebagai “ekonomi Islam”
dapat saja dilakukan tanpa kehilangan Islamisitas kita sendiri.
g 166 h
Islam, Moralitas dan Ekonomi
What is a name? ungkap dramawan dunia William Shakespeare.
Karenanya, dapat saja kita melihat pelaksanaan prinsip-prinsip
Islam, namun dalam orientasi dan mekanismenya adalah ekono­
mi kapitalistik. Padahal orientasi kapitalistik itu dapat dibeda­
kan dari orientasi Islam. Dalam orientasi kapitalistik yang di­
utamakan adalah individu pengusaha besar dan pemilik modal.
Dalam Islam, justru kepentingan rakyat-kesejahteraan masyara­
kat secara keseluruhan yang menjadi ukuran. h
g 167 h
Islam dan Keadilan Sosial
alah satu ketentuan dasar yang dibawakan Islam adalah
keadilan, baik yang bersifat perorangan maupun dalam ke­
S
hidupan politik. Keadilan adalah tuntutan mutlak dalam Is­
lam, baik rumusan “hendaklah kalian bertindak adil (an ta’dilû)”
maupun keharusan “menegakkan keadilan (kûnû qawwâmîna bi
al-qisthi),” berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci al-Qurân.
Dengan meminjam dua buah kata sangat populer dalam peristi­
lahan kaum muslimin di atas, UUD 45 mengemukakan tujuan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): menegakkan ke­
adilan dan mencapai kemakmuran. Kalau negara lain mengemu­
kakan kemakmuran dan kemerdekaan (prosperity and liberty)
sebagai tujuan, maka negara kita lebih menekankan prinsip ke­
adilan daripada prinsip kemerdekaan itu.
Dengan demikian, sangat mengherankan jika kita seka­
rang lebih mementingkan swastanisasi/privatisasi dalam dunia
usaha, daripada mengembangkan rasa keadilan itu sendiri. Se­
olah-olah kita mengikuti prinsip kemakmuran dan kebebasan
itu, dan dengan demikian kita kehilangan rasa keadilan kita.
Sikap dengan mudah menentukan kenaikan harga BBM -yang
kemudian dicabut kembali-, menunjukkan hal itu dengan jelas,
kalau kita tidak berprinsip keadilan. Tentulah kenaikan harga itu
harus menunggu kenaikan pendapatan, bukan sebaliknya. De­
ngan demikian, bukankah telah terjadi pengambilalihan sebuah
paham dari negeri lain ke negeri kita, yang memiliki prinsip se­
suai dengan ketentuan UUD 45? Adakah kapitalisme klasik yang
melindungi kaum lemah, padahal akibat paham itu mereka ha­
rus dihilangkan begitu saja dalam kehidupan kita sebagai bang­
sa? Bukankah yang dimaksudkan oleh para pendiri negeri kita,
adalah bentuk pemerintahan yang melindungi kaum lemah?
Jelaslah dengan demikian, antara ketentuan dalam UUD
g 168 h
Islam dan Keadilan Sosial
45 dengan kebijakan pemerintah, terdapat kesenjangan dan per­
bedaan yang sangat menyolok. Dapat dikatakan, kebijakan peme­
rintah di bidang ekonomi tidaklah didasarkan pada konstitusi.
Dengan demikian dapat disimpulkan, ketentuan UUD ditinggalkan
karena keserakahan beberapa orang saja yang menginginkan
keuntungan maksimal bagi diri dan golongan mereka saja. Ini
adalah sikap dan kebijakan pemerintah yang harus dikoreksi
oleh masyarakat dengan tegas. Keengganan kita untuk melaku­
kan koreksi itu, hanya akan mengakibatkan kebijakan dan sikap
pemerintah yang lebih jauh lagi menyimpang dari ketentuan
UUD 45.
Hendaknya pun pemerintah bersikap lapang dada dan me­
nerima kritikan atas penyimpangan dari UUD 45 itu, sebagai
sebuah masukan yang konstruktif. Kita memiliki UUD 45 yang
harus diperhatikan dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja.
Kalau ingin menyimpang dari ketentuan konstitusi itu, maka
konstitusi harus dirubah melalui pemilu yang akan datang. Se­
perti halnya pengamatan Jenderal (Purn.) Try Soetrisno, bahwa
rangkaian amandemen yang diputuskan sekarang telah menja­
dikan sistem politik kita benar-benar liberal, yang berdasarkan
suara terbanyak saja. Tentu ini harus dikoreksi dengan amande­
men UUD lagi, karena hak minoritas harus dilindungi.
eg
Dalam memahami perubahan-perubahan sosial yang ter­
jadi, kita juga harus melihat bagaimana sejarah Islam menerima
hal itu sebagai sebuah proses dan melakukan identifikasi atas ja­
lannya proses tersebut. Dalam hal ini, penulis mengemukakan
sebuah proses yang kita identifikasikan sebagai proses penaf­
siran kembali (reinterpretasi) atas ajaran-ajaran agama yang
tadinya dianggap sebagai sebuah keadaan yang “normal”. Tanpa
proses penafsiran ulang itu tentunya Islam akan sangat sempit
memahami ayat-ayat al-Qurân. Seperti misalnya “Hari ini telah
Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Ku-sempur­
nakan (pemberian) nikmat-Ku dan Ku-relakan bagi kalian Islam
sebagai agama (al-yauma akmaltu lakum dînakum wa atmam-
tu ‘alaikum ni’matî wa radhîtu lakum al-Islâma dînan)” (QS.
al-Maidah [5]:3). Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah
menurunkan prinsip-prinsip yang tetap (seperti daging bangkai
g 169 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
itu haram), sedangkan hukum-hukum agama (fiqh/ canon laws)
terus-menerus mengalami perubahan dalam perinciannya.
Sangat terkenal dalam hal ini hukum agama (fiqh) menge­
nai Keluarga Berencana (KB), yang bersifat rincian dan menga­
lami perubahan-perubahan. Dahulu, KB sama sekali ditolak,
padahal waktu itu ia adalah satu-satunya cara untuk membatasi
peningkatan jumlah penduduk. Dasarnya adalah program ini se­
bagai campur-tangan manusia dalam hak reproduksi manusia
yang berada di tangan Tuhan sebagai sang pencipta. Namun, ke­
mudian manusia merumuskan upaya baru untuk merencanakan
kelahiran (tanzim an-nasl atau family planning) sebagai ikhtiar
menentukan jumlah penduduk sebuah negara pada suatu waktu.
Dengan demikian, dipakailah cara-cara, metode, alat-alat dan
obat yang dapat dibenarkan oleh agama, seperti pil KB, kon­
dom dan sebagainya. Penggunaan metode dan alat-alat tersebut
sekarang ini, dilakukan karena ada penafsiran kembali ayat suci
dalam upaya mengurangi jumlah kenaikan penduduk dari pem­
batasan kelahiran (birth control) ke perencanaan keluarga (fami­
ly planning).
Contoh sederhana di atas, menunjukkan kepada kita, de­
ngan jelas, betapa pentingnya proses penafsiran ulang tersebut.
Tanpa kehadirannya, Islam akan menjadi agama yang mengala­
mi “kemacetan”. Hal itu menyalahi ketentuan agama itu sendiri
yang tertuang dalam ucapan “Islam sesuai untuk segenap tem­
pat dan masa (al-Islâm yasluhu li kulli makânin wa zamânin).”
Dengan demikian jelaslah, agama yang dibawakan Nabi Muham­
mad Saw itu pantas dinyatakan sebagai sesuatu yang sempurna,
karena hanya pada hal-hal prinsip saja Islam bersifat tetap, se­
dangkan dalam hal-hal rincian dapat dilakukan penafsiran ulang,
kalau telah memenuhi persyaratan-persyaratan untuk itu.
eg
Dalam hal ini, kita lalu teringat pada konsep keadilan yang
pada prinsipnya berarti pemberdayaan kaum miskin/lemah un­
tuk memperbaiki nasib mereka sendiri dalam sejarah manusia
yang terus mengalami perubahan sosial. Secara umum, Islam
memperhatikan susunan masyarakat yang adil dengan mem­
bela nasib mereka yang miskin/lemah, seperti terlihat pada ayat
suci berikut; “Apa yang dilimpahkan (dalam bentuk pungutan
g 170 h
Islam dan Keadilan Sosial
fai’) oleh Allah atas kaum (penduduk sekitar Madinah), maka ha­
rus digunakan bagi Allah, utusan-Nya, sanak keluarga terdekat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, para peminta-minta/
pengemis dan pejalan kaki di jalan Allah. Agar supaya harta yang
terkumpul itu tidak hanya berputar/beredar di kalangan orang-
orang kaya saja di lingkungan kalian. (mâ afâ ‘a Allâhu ‘alâ rasû-
lihi min ahl al-qurâ fa li-Allâhi wa li al-rasûl wa li dzî al-qurbâ
wa al-yatâ mâ wa al-masâkîn wa ibn al-sabîl, kailâ yakûnâ
dûlatan bain al-aghniyâ’a minkum)” (QS al-Hasyr [59]:7).
Haruslah senantiasa diingat oleh para pemimpin gerakan
Islam saat ini, bahwa apa yang dikemukakan oleh ayat suci di
atas, menunjukkan dengan jelas watak keadilan struktural dari
bangunan masyarakat, baik itu dicapai melalui perjuangan struk­
tural (seperti dikehendaki Sosialisme dan Komunisme) maupun
tidak. Jika hal ini diabaikan, maka sang pemimpin gerakan Is­
lam hanya akan menjadi mangsa pandangan yang memanfaat­
kan manusia untuk kepentingan manusia lain (exploitation de
l’home par l’home). Jelas, sikap itu berlawanan dengan keselu­
ruhan ajaran Islam sebagai agama terakhir bagi manusia. Kare­
nanya, mereka yang memperebutkan jabatan atau menjalankan
KKN dalam mengemban jabatan itu, mau tidak mau harus ber­
hadapan dengan pengertian keadilan dalam Islam, baik bersifat
struktural atau non-struktural.
Jelaslah, bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman dan
pengertian dalam Islam mengenai kata “keadilan” itu sendiri.
Dalam proses memahami dan mencoba mengerti garis terjauh
dari kata i’dilû’ atau ‘al-qisth’ itu sendiri, lalu ada sementara pe­
mikir muslim yang menganggap, sebaiknya digunakan kata “ke­
adilan sosial” (social justice) dalam wacana kaum muslimin me­
ngenai perubahan sosial yang terjadi. Kelompok ini menginginkan
pendekatan struktural dalam memahami perubahan sosial. Na­
mun pada umumnya masih berfungsi wacana dari sebagian be­
sar adalah para pemikir saja, bukannya pejuang/aktifis masyara­
kat. Tetapi, lambat-laun akan muncul para aktifis yang meng­
gunakan acuan struktural itu, dan dengan demikian merubah
keseluruhan watak perjuangan kaum muslimin. Implikasinya
akan muncul istilah “muslim revolusioner” dan lawannya yaitu
“muslim reaksioner”. Memang mudah merumuskan perjuangan
kaum muslimin itu, namun sulit memimpinnya, bukan? h
g 171 h
Islam dan Masalah Kecukupan
itab suci al-Qurân berkali-kali menandaskan, bahwa ma­
salah kecukupan adalah masalah yang kerapkali meng­
K
ganggu hidup manusia. Dikatakan; “Telah membuat ka­
lian lalai, upaya memperbanyak harta, hingga kalian masuk liang
kubur (Alhâkum al-takâtsur. Hattâ zurtum al-maqâbir)” (QS.
at-Takatsur [102]:1-2). Jelas dari ayat ini bahwa, upaya mengejar
harta sebanyak mungkin dapat melupakan manusia dari Tuhan,
apalagi bila mengakibatkan penderitaan sesama manusia. Den­
gan demikian, melalui ayat di atas, Islam jelas sekali menentu­
kan bahwa manusia harus bersama-sama dalam kehidupan, ter­
masuk dalam mencari apa yang dinamakan “kecukupan”, baik
yang bersifat perorangan maupun keseluruhan masyarakat (af-
fluent society).
Dengan demikian, nyata bagi kita, kecukupan itu dalam pe­
mikiran Islam ada aturannya, yaitu mencapai tingkat perolehan
yang tinggi tanpa mencegah orang lain mencapai hal yang sama.
Kesamaan hak ini perlu mendapat tekanan, karena dalam kon­
sep kapitalisme klasik tidak pernah dipikirkan tentang gairah
mencapai hal yang maksimal, namun senantiasa manusia lain
menjadi korban.
Dalam persaingan bebas itu, tidak lagi mempedulikan siapa
korban, toh manusia memang tidak bernasib sama. Jadi, negara
berkewajiban menyediakan kompensasi bagi warga negara yang
"kalah" dalam bentuk kecukupan minimal. Contoh yang paling
g 172 h
Islam dan Masalah Kecukupan
umum adalah asuransi sosial, yang diberikan kepada orang yang
menganggur. Sedang asuransi sosial bagi pensiunan, sebesar
80% pendapatan tertinggi semasa mereka masih bekerja. Asu­
ransi sosial ini adalah jaminan sosial akan kebutuhan terendah
seorang warga masyarakat, dan itulah yang menjadi tugas utama
pemerintah, yakni penyediaan jaminan sosial yang mencukupi
kebutuhan standard kehidupan. Untuk tujuan politik, pemerin­
tah menyediakan berbagai pelatihan kerja, guna memungkinkan
para penganggur itu memperoleh lapangan pekerjaan yang ta­
dinya tidak dapat mereka masuki.
Diharapkan dengan pembayaran pajak yang besar dari per­
saingan bebas, maka pemerintah kapitalis akan mampu menang­
gulangi masalah pengangguran itu melalui penetapan dasar ke­
cukupan minimal seorang warga negara. Kalau tercapai jumlah
yang ditentukan itu, berarti pemerintah sudah melaksanakan
tugas.
Jadi keseluruhan hidup manusia diukur dengan capaian
minimal tersebut, dan selebihnya manusia dapat mengejar ke­
tinggian maksimal dalam keenakan hidup secara material. Hal
ini berarti, seluruh kehidupan diukur dengan ukuran capaian
materialistik belaka. Maka, tidak mengherankan jika penerapan
ukuran-ukuran pincang itu menghasilkan juga pola kehidupan
yang pincang. Dalam institusi perkawinan pun terjadi perkem­
bangan yang sedemikian rupa, seperti masyarakat gay, lesbi dan
bahkan perkawinan sejenis. Di sini, ukuran-ukuran moral yang
kita ikuti selama ini justru “mengganggu” lembaga-lembaga baru
yang akan diwujudkan mereka.
Sudah tentu, pengembangan ukuran materialistik bagi war­
ga negara harus diwujudkan guna mencapai masyarakat yang
sejahtera. Tetapi, hal ini tanpa harus meninggalkan ukuran-ukur­
an moral yang konvensional dalam kehidupan bermasyarakat.
Tanggung jawab sosial para warga masyarakat tidak dapat di­
gantikan negara demikian saja, seperti yang terjadi di Skandi­
navia1. Angka bunuh diri yang tinggi di dalamnya, menunjukkan
besarnya rasa tidak puas atas tatanan struktural yang dikem­
1 Suatu kawasan di Eropa Utara yang terkenal dengan tingkat kesejah­
teraan yang begitu tinggi para warganya. Negara-negara di kawasan ini; Nor­
wegia, Swiss, dan Finlandia, memberikan jaminan kesejahteraan yang cukup
tinggi juga bagi para warganya yang miskin tak bekerja dan para manula.
g 173 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
bangkan. Sikap negara yang tidak memihak pada si lemah, mem­
buat para warga negara gundah perasaannya. Di tengah-tengah
kemakmuran serba benda, dalam negara yang diperintah oleh
kaum sosial demokrat itu, ternyata manusia tidak cukup dilayani
dengan struktur materialistik belaka, melainkan juga membutuh­
kan institusi-institusi lain yang lebih mengarah kepada hal-hal
spiritual. Aspek spiritual ini menjadi menonjol, dan mengambil
bentuk munculnya nasionalisme sempit atau radikalisme model
baru seperti yang terjadi di Eropa Barat, yang sering menyebut
diri mereka sebagai golongan konservatif.
eg
Kehidupan di bawah tingkat kecukupan itu tidak menjadi
perhatian benar bagi pemerintah, paling jauh hanya ditangani
aspek psikologis yang bersifat materialistik saja. Contohnya ada­
lah manusia lanjut usia (manula) yang dalam masyarakat kita
jumlahnya semakin lama semakin bertambah besar. Sebagai ca­
tatan di berbagai negara, dibangun sejumlah rumah panti jompo
bagi para warga negara manula. Mereka berkumpul di rumah-
rumah jompo dan hidup bersama manula-manula lain. Negara
tidak melihat hal yang aneh dalam keterpisahan (isolasi) antara
sesama warga negara itu. Jadi, yang diperhatikan hanya sudut
psikologis, tanpa meninjau terlalu jauh keterikatan manula dari
keluarganya.
Tentu, apa yang diterangkaan di atas dapat diperdebatkan,
seperti jawaban atas pertanyaan adakah pengaruh seorang manu­
la atas cucunya; bersifat positif ataukah negatif? Jawaban-jawab­
an atas pertanyaan seperti itu tentu saja menjadi penting untuk
ditemukan rumusan-rumusannya yang definitif. Demikian pula,
dapatkah jawaban-jawaban seperti itu menjadi sama bagi setiap
warga negara, ataukah hanya berkenaan dengan warga negara
tertentu saja? Karena itu, diperlukan sejumlah lembaga yang
dipimpin oleh para pakar dari berbagai bidang untuk memadu
jawaban yang diperoleh, sehingga menjadi landasan bagi sejum­
lah kebijakan umum.
Dari hal-hal yang disebutkan di atas, menjadi jelas bagi
kita, bahwa wawasan agama harus dapat digabungkan dengan
pertimbangan-pertimbangan kepakaran yang lain. Karenanya,
menjadi penting untuk memahami peranan agama dalam me­
g 174 h
Islam dan Masalah Kecukupan
lihat masalah tidak hanya dari sudut agama belaka, melainkan
secara menyeluruh dari berbagai bidang. Menjadi pertanyaan
penting bagi kita, adakah Islam dapat menerima jawaban multi-
fungsi dan multi-bidang seperti ini.
eg
Jelaslah dari uraian di atas, bahwa aplikasi atau penerap­
an-penerapan ajaran agama, termasuk agama Islam, memang
bersifat sangat sulit dan sangat komplek dalam kehidupan nya­
ta. Karenanya, kita harus bersikap hati-hati dalam masalah ini.
Kita tidak dapat berlepas-tangan dari aspek penyediaan jawaban
dari sudut pandang agama atau justru hanya mengandalkan dari
sudut pandang materialisme.
Guna memungkinkan jawaban-jawaban dalam hal ini, pe­
nulis beranggapan faktor nilai (values) turut menentukan tin­
dakan-tindakan manusia untuk memecahkan masalah-masalah
yang mereka hadapi dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini ber­
sifat komprehensif, berlawanan dengan jawaban dari lembaga
pemerintahan pada umumnya. Sungguh rumit bukan? h
g 175 h
Islam dan Kesejahteraan Rakyat
alam fiqh dikemukakan keharusan seorang pemimpin
agar mementingkan kesejahteraan rakyat yang dipimpin,
D
sebagai tugas yang harus dilaksanakan: “Kebijaksanaan
dan tindakan Imam (pemimpin) harus terkait langsung dengan
kesejahteraan rakyat yang dipimpin (tasharruf al-imâm ‘alâ ar-
ra’iyyah manûtun bi al-maslahah)”. Sangat jelas tujuan berkua­
sa bukanlah kekuasaan itu sendiri, melainkan sesuatu yang di­
rumuskan dengan kata kemaslahatan (al-maslahah). Prinsip
kemaslahatan itu sendiri seringkali diterjemahkan dengan kata
“kesejahteraan rakyat”, yang dalam ungkapan ekonom dosen
Harvard, yang juga mantan Duta Besar Amerika Serikat (AS)
untuk India, John Kenneth Galbraith, sebagai “The Affluent So-
ciety”.1
Dalam bahasa pembukaan Undang-undang Dasar (UUD)
1945, kata kesejahteraan tersebut dirumuskan dengan ungkapan
lain, yaitu dengan istilah “masyarakat adil dan makmur”. Itulah
tujuan dari berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indo­
nesia (NKRI) dalam siklus berikut: hak setiap bangsa untuk mem­
1 Konsep ini mengacu pada takaran “kecukupan” secara ekonomi, baik
yang bersifat perorangan maupun keseluruhan masyarakat (affluent society).
John Kenneth Galbraith (1908-2006), adalah seorang ahli ekonomi berkebang­
saan Amerika abad ke-20. sebagai penganut aliran Keynesian dan seorang in­
stitusionalis, Galbraith dikenal pula sebagai ahli politik liberalisme. Keahlian­
nya inilah yang mengantarkan ia menjadi Duta Besar AS untuk India. Sebagai
seorang akademisi, ia juga dikenal sebagai penulis yang produktif, baik berupa
buku maupun artikel-artikel. Tiga di antaranya merupakan buku yang paling
terkenal dalam bidang ekonomi, yaitu; “American Capitalism (1952)”, “The Af-
fluent Society (1958)”, dan The New Industrial State (1967)”.
g 176 h
Islam dan Kesejahteraan Rakyat
peroleh kemerdekaan, guna mewujudkan perdamaian dunia
yang abadi dan meningkatkan kecerdasan bangsa, guna menca­
pai tujuan masyarakat adil dan makmur. Dengan menganggap­
nya sebagai tujuan bernegara, UUD 1945 jelas-jelas menempat­
kan kesejahteraan/keadilan-kemakmuran sebagai sesuatu yang
esensial bagi kehidupan kita.
Menjadi nyata bagi kita bahwa prinsip menyelenggarakan
negara yang adil dan makmur menurut UUD 1945, menjadi sama
nilainya dengan pencapaian kesejahteraan yang dimaksudkan
oleh fiqh tadi. Hal inilah yang harus dipikirkan secara mendalam
oleh mereka yang menginginkan amandemen terhadap UUD
1945. Tidakkah amandemen seperti itu dalam waktu dekat ini,
akan merusak rumusan tujuan bernegara tersebut?
eg
Tingginya kesejahteraan suatu bangsa, dengan demikian
menjadi sesuatu yang esensial bagi Islam. Saudi Arabia dan nega­
ra-negara Teluk lainnya telah mencapai taraf ini, walaupun masa­
lah keadilan di negeri-negeri tersebut masih belum terwujud se­
luruhnya. Keadilan baru dibatasi pengertiannya pada keadilan
hukum belaka, namun keadilan politik2 dan budaya belum terwu­
jud. Dengan demikian, masih menjadi pertanyaan besar, apakah
negara-negara tersebut demokratis ataukah belum? Memang
terasa, jawaban atas pertanyaan di atas bersifat sangat pelik,
apalagi dalam hal ini kita berhadapan dengan sebuah pertanya­
an besar: benarkah penerapan hak bersuara bagi tiap individu
(one man one vote principle) telah mencerminkan demokrasi3
2 Keadilan sosial adalah sebuah konsep yang membuat para filsuf ter­
kagum-kagum sejak Plato membantah filosof muda, Thrasymachus, karena ia
menyatakan bahwa keadilan adalah apa pun yang ditentukan oleh si terkuat.
Dalam ‘Republik’, Plato beralasan bahwa sebuah negara ideal akan bersandar
pada empat sifat baik: kebijakan, keberanian, pantangan (atau keprihatinan),
dan keadilan. Penambahan kata sosial adalah untuk membedakan keadilan so-
sial dengan konsep keadilan dalam hukum. Di Indonesia, keadilan sosial juga
merupakan salah satu butir dalam Pancasila.
3 Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti
rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diarti­
kan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerin­
tahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi
sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar,
g 177 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
yang sesungguhnya?
Penulis mengemukakan hal ini dengan maksud agar hal
itu dibicarakan secara serius dalam wacana terbuka bagi kaum
muslimin. Haruskah kita menerima pencapaian kesejahteraan
dan terselenggaranya keadilan sekaligus sebagai persyaratan de­
mokrasi?.
Jalinan antara kesejahteraan dan keadilan menjadi sa­
ngat penting bagi kaum muslimin di negeri ini, paling tidak bagi
kaum santri yang melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan
sehari-hari. Pentingnya upaya tersebut dapat dilihat pada tidak
tercapainya keadilan maupun kesejahteraan di negeri ini, wa­
laupun ia memiliki tiga sumber alam yang tidak dimiliki oleh
negara-negara lain: hutan yang lebat yang dikenal sebagai paru-
paru dunia, kekayaan tambang yang luar biasa dan kekayaan laut
yang kini banyak dicuri orang. Kegagalan mencapai kesejahtera­
an hidup bagi rakyat banyak itu, dapat dikembalikan sebabnya
kepada kebijakan ekonomi dan peraturan-peraturan semenjak
kemerdekaan kita, yang lebih banyak ditekankan pada kepen­
tingan orang kaya/ cabang atas dari masyarakat kita, bukan ke­
pentingan rakyat banyak.
eg
Karena eratnya hubungan antara kebijakan/ tindakan pe­
merintah di bidang ekonomi dengan pencapaian kesejahteraan,
jelas bagi kita nilai-nilai Islam memang belum dilaksanakan de­
ngan tuntas oleh bangsa kita selama ini. Dikombinasikan dengan
maraknya korupsi dan pungutan-pungutan liar, maka secara
keseluruhan dapat dikatakan telah terjadi penguasaan aset-aset
kekayaan bangsa oleh segelintir orang. Dan dari penguasaan se­
perti itu dapatkah diharapkan akan tercapai kesejahteraan yang
merata bagi bangsa kita? Jawaban atas pertanyaan ini, menun­
sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik
suatu negara. Demokraasi menempati posisi vital dengan kaitannya pembagian
kekuasaan dalam suatu negara, di mana kekuasaan negara yang diperoleh dari
rakyat juga harus bertujuan untuk rakyat. Konsep ini menjadi sangat penting
untuk diperhitungkan ketika kekuasaan pemerintah yang begitu besar ternyata
tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan
kekuasaan absolut pemerintah seringali menimbulkan pelanggaran terhadap
hak-hak asasi manusia.
g 178 h
Islam dan Kesejahteraan Rakyat
jukkan keharusan bagi kita untuk berani banting setir/kemudi
dalam upaya mencapainya. Kalau tidak, berarti kita rela membiar­
kan sebagian besar bangsa kita hidup di bawah garis kemiskinan
atau tidak jauh dari garis tersebut. Inginkah kita hal itu akan ter­
jadi, manakala kita ingat tujuan mendirikan negeri ini?
Bukankah pembiaran kita atas rakyat kecil di pedesaan,
yang menjual tanah dan aset-aset lain untuk sekedar memper­
oleh makanan, merupakan kejahatan kita atas agama yang tidak
dapat dimaafkan?Jelaslah bagi kita bahwa pencapaian kesejah­
teraan yang merata bagi seluruh bangsa, merupakan amanat aga­
ma juga. Bukankah kita menjadi berdosa jika hal ini dilupakan
dan kita tetap tidak melakukan perbaikan?
Jawaban atas rangkaian pertanyaan di atas yaitu, kita ha­
rus menempuh kebijakan dan tindakan baru di bidang ekonomi.
Caranya dengan mengembangkan ekonomi rakyat dalam bentuk
memperluas dengan cepat inisiatif mendirikan dan mengem­
bangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Segenap sumber-
sumber daya kita harus diarahkan kepada upaya tersebut, yang
berarti pemerintah langsung memimpin tindakan itu. Namun,
ini tidak berarti kita menentang usaha besar dan raksasa, me­
lainkan mereka harus berdiri sendiri tanpa pertolongan peme­
rintah dan tanpa memperoleh keistimewaan apapun. Selain itu,
kita tetap berpegang pada persaingan bebas, efisiensi dan per­
modalan swasta dalam dan luar negeri.
Jelaslah dari uraian di atas, upaya menegakkan ekonomi
rakyat seperti itu tidak terlepas dari tujuan UUD 1945 atau ajar­
an Islam. Pencapaian kesejahteraan/maslahah menurut ajaran
Islam dan pencapaian masyarakat adil dan makmur menurut
UUD 1945 adalah sesuatu yang esensial bagi kita. Tanpa orien­
tasi itu, apapun yang kita lakukan akan bertentangan dengan
kedua-duanya. Untuk melakukan upaya banting setir/kemudi
di bidang ekonomi, cukup mudah dalam perumusan, tapi sangat
sulit dalam pelaksanaan, bukan? h
g 179 h
Islam:
Antara Birokrasi dan Pasar Bebas
alam menguraikan sejarah ekonomi bangsa-bangsa Ti­
mur Tengah, Charles Issawi1 menunjuk kepada Bangsa
D
Mesir. Bangsa ini sulit melepaskan diri dari birokrasi pe­
merintahan, karena tradisi sejarah itu yang menunjukkan kekuat­
an mereka semenjak ribuan tahun yang lalu. Di mulai dengan
Fir’aun/Paraoh yang menjadi manifestasi kekuasaan Tuhan di
muka bumi, melalui para sultan yang menjadi wakilnya. Dilan­
jutkan oleh kekuasaan kaum imperialis yang luar biasa, birokrasi
pemerintah menjadi sesuatu yang kokoh dengan adanya Sosialis­
me Arab di bawah Gamal Abdel Naser.2 Birokrasi pemerintahan
mengembangkan diri begitu rupa, hingga kepentingan-kepen­
tingannya seringkali disamakan dengan kepentingan rakyat ba­
nyak, sebuah hal yang secara perlahan-lahan tapi pasti sedang
merasuki kehidupan kita sebagai bangsa.
Hal ini jarang dipikirkan orang, dan mau tak mau kita harus
mengaitkannya dengan konsep negara Islam yang saat ini ditiup-
tiupkan oleh sementara orang. Karenanya, sebuah pertanyaan
harus dijawab sebelum meneruskan pemikiran tentang konsep
tersebut yaitu: di manakah letak birokrasi pemerintahan dalam
sebuah konsep negara Islam? Ini diperlukan, untuk menghindar­
kan atau menghadirkan sebuah negara Islam, kalau konsep se­
1 Prof. Charles Issawi (1916-2000), intelektual kelahiran Mesir yang
banyak bergelut dalam isu ekonomi. Dialah perintis sejarah ekonomi Timur
Tengah sebagai bidang kajian. Pernah menjadi Presiden the Middle East Stu­
dies Association - MESA (1973) dan the Middle East Economic Association
- MEES (1978-83).
2 Gamal Abdel Naser (1918 - 1970) adalah pemimpin besar Mesir. Man­
tan pemimpin Al-Ikhwan al-Muslimun ini adalah penggagas Arab Bersatu atau
Pan-Arabisme untuk mempersatukan Arab menentang imperialisme.
g 180 h
Islam: antara Birokrasi dan Pasar Bebas
perti itu dapat dibuat dan kemudian dilaksanakan, karena hal itu
akan menyangkut kepentingan kita bersama sebagai bangsa.
Dapat saja keinginan itu dianggap sebagai sesuatu yang
mengada-ada, tetapi ia harus dibicarakan di sini untuk memper­
oleh kejelasan tentang posisi Islam dalam kehidupan kita sebagai
bangsa yang bernegara dan bermasyarakat. Jika ini kita abaikan,
jangan-jangan nantinya kita dihadapkan kepada semakin kuat­
nya birokrasi pemerintahan dalam kehidupan kita. Ini untuk
menghindarkan kita dari penyesalan berkepanjangan, jika gagas­
an tentang konsep negara Islam dapat diwujudkan.
eg
Ketika penulis menanyakan kepada Datuk Seri Dr. Maha­
thir Muhamad,3 tentang keputusan Malaysia keluar dari kung­
kungan Dana Moneter Internasional (IMF), beliau menjawab
bahwa guru besar Massachussets Institute of Technology (MIT),
Paul Krugman4 yang menganjurkan hal itu. Ketika guru besar itu
singgah di Jakarta, penulis bertanya kepadanya; apakah hal itu
sebaiknya juga dilakukan oleh Indonesia? Beliau menyatakan,
Malaysia dapat melakukannya karena memiliki birokrasi yang
bersih dan ramping (clean and lean bureaucracy), dan Indonesia
sebaiknya tidak melakukan hal itu, karena tidak memiliki biro­
krasi seperti yang disebutkan tadi. Penulis tidak menjawabnya,
karena disadari kita memang memiliki birokrasi pemerintahan
yang terlalu besar dan korup.
3 Seri Dr. Mahathir Muhamad (lahir pada 10 Juli 1925) adalah Perdana
Mentri (PM) Malaysia yang ke-IV. Ia memerintah Malaysia sejak 16 Juli 1981
hingga 31 Oktober 2003 dan dianggap berhasil mensejahterakan Malaysia
menjadi negara yang makmur, sejajar dengan negara lainnya. Sebagai seorang
tokoh politik yang seringkali dianggap kontroversi, Mahathir selalu mengambil
posisi oposan terhadap kebijakan-kebijakan AS. Ini dilakukan sebagai bentuk
protes keras terhadap sistem kapitalisme AS dan perlunya internalisasi nilai-
nilai Asia. Selepas dari jabatannya sebagai PM, nama Mahathir semakin harum
dan dikenang. Ia adalah negarawan ulung yang telah menjadikan Malaysia se­
bagai negara modern. Keberhasilannya ini telah mengantarkan ia memperoleh
gelar “Tun”, sebuah gelar kehormatan tertinggi di Malaysia.
4 Paul Robin Krugman (lahir 28 Februari 1953) adalah seorang ahli teo­
ri ekonomi yang telah menulis beberapa buku sejak tahun 2000 dan kolomnis
pada The New York Times. Saat ini, Ia adalah seorang profesor ekonomi dan
hubungan internasional pada Princeton University.
g 181 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
Untuk mencapai birokrasi yang ramping dan bersih, diuta­
makan beberapa hal, dimulai dari peningkatan pendapatan pe­
gawai negeri sipil dan warga TNI/POLRI. Persenjataan dan
kesejahteraan mereka harus ditingkatkan secara drastis, kalau
diinginkan mereka tidak terlibat tindakan-tindakan korup dan
penyelundupan. Tanpa dilakukannya kedua hal itu, mustahil kita
akan memiliki birokrasi yang jujur. Sementara itu, penyebaran
tenaga-tenaga birokrasi harus efisien, agar tempat-tempat yang
memerlukannya memperoleh tenaga birokrat yang cukup, dan
tempat-tempat yang tidak begitu memerlukan terlalu banyak
akan memperoleh birokrasi sejumlah yang diperlukan.
Demikian pula, status purnawirawan harus diterapkan
pada waktunya agar tidak menghambat karier maupun kemung­
kinan promosi generasi muda. Jika hal ini dilaksanakan secara
konsekuen, dalam waktu beberapa tahun saja akan tercapai kese­
imbangan antara kebutuhan birokrasi dan tersediannya tenaga
untuk itu. Pada tahap itulah kita baru dapat melakukan kon­
solidasi kepegawaian -seperti yang ditentukan oleh undang-un­
dang. Memang berat tugas menciptakan birokrasi dalam jumlah
dan tingkatan yang sesuai dengan kebutuhan, tapi memang masa
depan bangsa ini tergantung sepenuhnya pada kemampuan kita
untuk mewujudkan keseimbangan seperti itu.
eg
Keharusan menciptakan profesionalisme penuh bagi sis­
tem kepegawaian kita, tertera dalam Kitab suci al-Qurân yang
menyebut dengan istilah “Memenuhi janji mereka di kala meng­
ucapkan sumpah prasetia kepada jabatan (Wal mûfûna bi ‘ahdi-
him idzâ ‘âhadû)” (QS. al-Baqarah [2]:177). Adakah sebuah janji
yang lebih besar dari pada sesuatu yang diucapkan ketika me­
nyatakan janji prasetia kepada jabatan? Karena itulah profesion­
alisme harus ditegakkan, guna memungkinkan kita menepati
janji prasetia yang kita ucapkan ketika pertama kali menerima
jabatan.
Birokrasi pemerintahan memang diperlukan oleh sebuah
negara modern, namun birokrasi seperti itu haruslah benar-
benar profesional, untuk membantu dalam pengambilan keputus­
an pemerintah serta mencari kebijakan yang diperlukan untuk
menyejahterakan rakyat. Tetapi, birokrasi pemerintahan bukan­
g 182 h
Islam: antara Birokrasi dan Pasar Bebas
lah entitas independen, melainkan sebagai pihak yang selalu ber­
pegang kepada kepentingan warga negara kebanyakan.
Jelaslah dari uraian di atas, bahwa Islam tidak memberi­
kan kekuasaan mutlak kepada birokrasi pemerintahan untuk
berbuat semau mereka. Tetapi, Islam juga memandang penting­
nya arti birokrasi pemerintahan yang baik, karena segenap kebi­
jakan pemimpin tidak dapat dipisahkan dari pelaksananya, yaitu
birokrasi pemerintahan. Karenanya, birokrasi pemerintahan
yang tidak terlalu besar dan tunduk sepenuhnya kepada para
pemimpin politik sebagai pengambil keputusan terakhir, meru­
pakan keharusan yang tak dapat ditawar lagi (conditio sine qua
non, mâ lâ yatimmu al-wâjibu illâ bihî fahua wâjibun). Tidak­
kah lalu menjadi jelas bagi kita, bahwa menurut pandangan Is­
lam, birokrasi pemerintahan seharusnya berukuran tidak terlalu
besar dan memiliki wewenang serba terbatas. h
g 183 h
Islam dan Teori
Pembangunan Nasional
abi Muhammad Saw bersabda: “Setiap kalian adalah
penggembala, dan seorang penggembala akan ditanya
N
tentang gembalaannya (kullukum râ’in wa kullu râ’in
mas’ûlun ‘an ra’îyyatihi).” Hal ini merupakan landasan moral
bagi setiap warga negara untuk mempertanyakan orientasi dan
teori pembangunan nasional yang dipakai di negaranya. Sejauh
ini, yang diajukan selalu hanya orientasi pembangunan yang eli­
tis dan teori pembangunan nasional yang sekuler. Sangat sedikit
perhatian diberikan pada orientasi dan teori pembangunan na­
sional yang diambil dari ajaran agama. Padahal, banyak sekali
aspek-aspek spiritual yang dapat dijadikan landasan bagi teori
pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dan orientasi
pembangunan yang memiliki sisi keagamaan sangat kuat.
Akibat yang sangat terasa bagi kita dewasa ini adalah, orien­
tasi pembangunan kita yang serba elitis dan hanya mementing­
kan kaum kaya dan cabang atas dari masyarakat kita, sedangkan
banyak sekali para orang kaya -yang di kemudian hari menjadi
konglomerat hitam, membawa lari modal pinjaman mereka ke
luar negeri. Ini adalah akibat langsung dari orientasi pemba­
ngunan yang serba elitis tadi, yang bertumpu pada ekspor pro­
duk-produk ke luar negeri, dan sama sekali tidak memberikan
perhatian pada pembentukan modal secara besar-besaran ke­
pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), minimal dengan pem­
berian kredit murah bagi mereka, serta pemberian kemudahan-
kemuda­an dan fasilitas-fasilitas lain. Akibatnya, adalah krisis
ekonomi dan keuangan yang berkepanjangan di negeri kita,
hingga dewasa ini.
g 184 h
Islam dan Teori Pembangunan Nasional
Untuk meredam suara protes yang mencari sebab-mu­
sabab kedua krisis ini, dikemukakanlah acuan-acuan seperti
persaingan, perniagaan internasional yang bebas dan keharusan
berefisiensi. Padahal ketiga patokan itu berarti persyaratan yang
harus dipenuhi, jika diinginkan gerak perekonomian yang sehat
bagi sebuah negara. Orientasi memajukan gerak ekonomi, baik
yang bersifat elitis seperti memajukan konglomerasi, maupun
yang profesional dengan bersandar pada pertumbuhan UKM
yang kuat, mengharuskan adanya kompetisi yang ketat, penghor­
matan kepada tata niaga internasional dan kemampuan efisiensi
yang tinggi.
eg
Ukuran teori pembangunan nasional yang sekuler yang di­
gunakan dalam menilai majunya perekonomian, memang ber­
beda dari teori pembangunan nasional yang lebih lengkap (baik
aspek spiritual keagamaan maupun aspek-aspek lainnya). Teori
pembangunan nasional yang sekuler selalu bermula dari tinggi
rendahnya pendapatan nasional sebuah bangsa, dengan meng­
gunakan berbagai pertimbangan kuantitatif. Sedangkan teori
pembangunan nasional yang bersumber pada agama, senantiasa
bermula dari tanggung jawab menciptakan masyarakat yang adil
dan makmur (menurut bahasa UUD 1945), sedangkan menu­
rut ajaran Islam dinamai kesejahteraan. Perbedaan titik tolak
dalam memandang hasil pembangunan nasional ini, tidak dapat
dihindarkan, karena memang cara melihat masalahnya pun
berbeda. Dari sudut pandang spiritual keagamaan, yang dinilai
adalah capaian individu warga masyarakat, sedangkan bagi teori
pembangunan nasional yang sekuler, yang dipentingkan adalah
capaian makro negara.
Dari perbedaan teori yang digunakan, yang akhirnya ber­
beda dalam cara memandang pembangunan nasional, jelas bah­
wa kita harus memilih antara teori pembangunan nasional yang
sekuler atau teori pembangunan yang lebih menyeluruh. Tentu
saja pilihan orang seperti penulis lalu jatuh pada teori pemba­
ngunan nasional yang lebih berorientasi spiritual/keagamaan.
Karena, di samping ukuran-ukuran kuantitatif seperti penghasil­
an nasional, capaian umur rata-rata warga negara -baik pria
dan wanita serta pemilikan rata-rata perorangan tiap penduduk
g 185 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
sebuah negara terhadap mobil, rumah, telepon dan sebagainya,
juga digunakan ukuran non-materiil -seperti keadilan, HAM,
dan kemakmuran kolektif. Jadi, ukuran yang digunakan tidak
hanya satu corak saja, tapi memiliki beragam ukuran dari satu
ke lain bidang.
Ini menjadi sesuatu yang penting, karena dengan ukuran-
ukuran kuantitatif akan tetap terdapat disparitas yang tinggi
dalam kehidupan di berbagai sektor, seperti perniagaan, pertu­
kangan dan sebagainya. Justru di negara-negara berkembang,
disparitas itu terasa sangat tinggi. Sedangkan di negara-negara
berteknologi maju hal itu kurang terasa. Kecenderungan masya­
rakat di Jepang, misalnya, yang membatasi perbedaan penda­
patan tertinggi sekitar 20 kali lipat pendapatan terendah, mem­
buat masyarakat tidak terlalu dilanda kecemburuan sosial yang
besar. Dengan ungkapan lain, kapitalisme di negara-negara ber­
teknologi maju telah membentuk susunan masyarakat yang lebih
kecil kesenjangannya, sesuatu yang belum ada pengaturannya di
negara-negara yang sedang berkembang.
eg
Dengan demikian, slogan-motto-semboyan yang diguna­
kan dalam pembangunan nasional pun juga berbeda. Nah, per­
bedaan ini harus dicari sumber-sumbernya dalam teori pemba­
ngunan nasional yang digunakan. Inilah yang membuat penulis
membedakan teori pembangunan nasional yang sekuler dengan
teori yang juga memasukkan aspek-aspek spiritual-keagamaan.
Pencarian orientasi lebih lengkap ini dilakukan penulis, karena
ia melihat ketimpangan-ketimpangan dalam orientasi pemba­
ngunan yang sedang berjalan, yang memanjakan golongan atas
dan pengusaha kaya belaka.
Perhatian kurang sekali diberikan, kepada teori pemba­
ngunan nasional yang lebih lengkap, yang memunculkan orien­
tasi kesejahteraan bersama seluruh warga negara, di samping
ukuran kuantitatif yang lazim digunakan. Krisis ekonomi finan­
sial yang melanda kehidupan bangsa kita dewasa ini, jelas diaki­
batkan oleh orientasi pembangunan nasional yang terlalu elitis,
dan mengabaikan ukuran-ukuran seperti kesejahteraan bersa­
ma, keadilan sosial, penegakan hukum dan pelaksanaan hak-hak
asasi manusia.
g 186 h
Islam dan Teori Pembangunan Nasional
Jelaslah dengan demikian, ukuran mikro dan makro yang
benar harus sama-sama digunakan dalam mengukur capaian
pembangunan nasional kita. Ini berarti harus ada perubahan
besar dalam strategi pembangunan nasional yang digunakan. Di
samping optimasi persaingan, penerimaan tulus terhadap tata
niaga internasional dan penghargaaan rasional kepada efisiensi
(yang lebih bersifat ukuran-ukuran mikro), digunakan juga orien­
tasi yang benar akan keadilan sosial, kedaulatan hukum dan
HAM. Dengan kata lain, di samping ukuran-ukuran kuantitatif
yang bersifat mikro, digunakan juga ukuran-ukuran kualitatif
dalam arti orientasi pada keadilan, kedaulatan hukum dan ke­
pentingan rakyat banyak, sebagai hal-hal makro yang juga harus
diperhatikan. h
g 187 h
Islam dan Globalisasi Ekonomi
lobalisasi ekonomi, saat ini sering diartikan sebagai per­
saingan terbuka, ketundukan mutlak pada kompetisi
G
dan penerimaan total atas “kebenaran” tata niaga inter­
nasional yang diwakili oleh World Trade Organisation (WTO)1.
Benarkah dan cukupkah, hal ini menjadi perhatian kita melalui
tulisan ini. Dalam uraian ini, akan tercapai kejelasan pandangan
dan maksud tentang hal-hal tersebut.
Globalisasi ekonomi dimaksudkan untuk membenarkan
dominasi perusahaan-perusahaan besar atas perekonomian
negara-negara berkembang, yang tentu saja akan sangat meru­
gikan negara-negara tersebut. Karena itulah, tentangan atas
WTO dan pengertian globalisasi seperti itu justru dilancarkan
oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional yang
berpangkalan di negara-negara berteknologi maju. Penentangan
terbuka atas WTO oleh LSM internasional di Seatle2, mempenga­
1World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia
yang secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, merupakan satu-satunya
badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar
negara. Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi: 1. Barang/ goods (General
Agreement on Tariff and Trade/ GATT) 2. Jasa/ services (General Agreement
on Trade and Services/ GATS) 3. Kepemilikan intelektual (Trade-Related As­
pects of Intellectual Properties/ TRIPs) 4. Penyelesaian sengketa (Dispute Sett­
lements)
2Demonstran dari berbagai negara meluruk lokasi Konferensi Tingkat
Menteri WTO yang berlangsung di Negeri Paman Sam pada November 1999 ini.
Para demonstran menentang WTO dengan alasan globalisasi tidak demokratis,
merusak lingkungan, mengurangi pekerjaan, menimbulkan pengangguran dan
g 188 h
Islam dan Globalisasi Ekonomi
ruhi sikap negara-negara berkembang, yang dimunculkan dalam
konferensi WTO di Doha, Qatar tahun 2001.
Namun, tentangan terhadap gagasan globalisasi ekonomi
itu tidak dilanjutkan dengan kampanye besar-besaran untuk me­
numbuhkan alternatif baru atas globalisasi itu. Dengan kegagal­
an menampilkan strategi positif itu tampak bahwa pengertian
lama yang negatif tentang globalisasi tetap berlaku. Hal ini tentu
berbeda, misalnya, dengan strategi Bung Karno untuk menye­
rang imperialisme dengan mengemukakan alternatifnya, yaitu
negara-negara Asia-Afrika.
Dalam memahami arti globalisasi di luar pengertian yang
sudah lazim, kita dapat juga bertitik tolak dari pandangan agama
tentang pembangunan nasional. Pandangan itu, berangkat dari
apa yang dimaksudkan agama Islam tentang fungsi ekonomi
dalam kehidupan sebuah masyarakat, bertumpu pada dua faktor
utama: arti barang dan jasa bagi kehidupan manusia dan bagai­
mana masyarakat menggunakan barang dan jasa tersebut. Mo­
dal, dalam pandangan ini, adalah sesuatu yang diperlukan untuk
membuat sesuatu barang atau jasa bagi kehidupan masyarakat.
Dalam memandang modal seperti itu, menjadi jelas bahwa keun­
tungan/profit merupakan hasil sekunder yang tidak hanya mem­
perbaiki kehidupan pemilik modal, tapi juga ia tidak berakibat
menyengsarakan pembeli/pengguna barang tersebut.
Maksudnya, laba tidak hanya berfungsi menguntungkan
pemilik modal, tapi ia juga berfungsi menciptakan keadilan da­
lam hubungan antara produsen dan konsumen. Dengan kata
lain, laba/keuntungan tidak boleh bersifat manipulatif, berarti
tidak dibenarkan penggunaan sebuah faktor produksi, untuk me­
manipulasi pihak lain. Dalam pandangan Islam, tidak diperke­
nankan adanya pendekatan laisses faire (kebebasan penuh) yang
menjadi ciri kapitalisme klasik. Dalam pandangan Islam, benda
dan jasa harus memberikan keuntungan pada kedua belah pi­
hak, hingga hilanglah sifat eksploitatif dari sebuah transaksi eko­
nomi. Dengan ungkapan lain, yang dijauhi oleh Islam bukanlah
pencarian laba/untung dari sebuah transaksi ekonomi, melain­
kan sebuah pencarian laba/untung yang bersifat eksploitatif.
menghambat kenaikan gaji. Perusahaan mulitnasional asing yang merupakan
ujung tombak implementasi globalisasi mereka anggap perampok dan secara
umum merusak ekonomi nasional.
g 189 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
Dengan pendekatan non-eksploitatif semacam itu, me­
mang tidak dibenarkan adanya perkembangan pasar tanpa cam­
pur tangan pemerintah, minimal untuk mencegah terjadinya
eksploitasi itu sendiri. Di sinilah peranan negara menjadi sangat
penting, yaitu menjamin agar tidak ada manusia/warga negara
yang terhimpit oleh sebuah transaksi ekonomi. Manusia harus
diutamakan dari mekanisme pasar dan bukan sebaliknya. Jika
prinsip non-eksploitatif dalam sebuah transaksi ekonomi seperti
digambarkan di atas terjadi, maka dengan sendirinya pengertian
akan globalisasi juga harus dijauhkan dari dominasi sebuah nega­
ra/perusahaan atas negara/perusahaan lain. Karena itu, global­
isasi dalam pengertian lama yang hanya mementingkan satu
pihak saja haruslah dirubah dengan pengertian baru yang lebih
menekankan keseimbangan antara pemakai/pengguna sebuah
barang/jasa dan penghasil (produsennya).
Dengan demikian, pencarian untung/laba dalam global­
isasi tidak harus diartikan sebagai kemerdekaan penuh pengua­
sa modal untuk melikuidasi saingan mereka, melainkan justru
diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara kepentingan
produsen dan konsumen. Penyesuaian antara kepentingan pihak
konsumen dan produsen ini, tentulah menjadi titik penyesuaian
antara kepentingan berbagai negara satu sama lain di bidang
ekonomi dan perdagangan.
Di lihat dari sudut penafsiran seperti itu, dalam pandangan
Islam diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara pro­
dusen barang/jasa dan negara pengguna barang/jasa tersebut,
sehingga tercapai keseimbangan atas kehidupan internasional
di bidang ekonomi/finansial. Dengan kata lain, keadilan tidak
memperkenankan kata globalisasi digunakan untuk menjarah
kepentingan sesuatu bangsa atau negara, hingga kata itu sendiri
berubah arti menjadi tercapainya keseimbangan antara kedua
belah pihak. Singkatnya, WTO seharusnya berperan mendorong
perkembangan ke arah itu, bukannya menjamin kebebasan ber­
niaga secara penuh, dengan hasil terlemparnya bangsa atau peru­
sahaan lain karenanya. Sederhana, bukan? h
g 190 h
Syari’atisasi dan Bank Syariah
udul di atas keluar dari pengamatan penulis yang melihat
proses “penyantrian”1 kaum muslimin di seluruh dunia Is­
J
lam saat ini. Tentu saja, pendapat ini berdasarkan penga­
matan sebelumnya, bahwa ratusan juta muslimin dapat dianggap
sebagai orang-orang “Islam statistik” belaka alias kaum musli­
min yang tidak mau atau tidak dapat menjalankan ajaran-ajaran
agama mereka. Orang-orang seperti itu, dikalangan “kaum san­
tri” di negeri kita, dikenal dengan nama “orang-orang abangan”
(nominal muslim) di Indonesia. Mereka berjumlah sangat besar,
jauh lebih besar daripada kaum santri. Jika di masa lampau ada
anggapan, bahwa kaum santri yang melaksanakan secara tuntas
ajaran-ajaran agama mereka berjumlah sekitar 30 % dari pen­
duduk Indonesia, maka selebihnya, mayoritas bangsa ini tidak
melaksanakan “kewajiban-kewajiban” agama dengan tuntas.
Karena “menyadari” hal itu, dengan kata lain menganggap
Islam baru tersebar dalam lingkup tauhid di negeri kita, maka
para wakil berbagai organisasi Islam, menerima pencabutan
1 Istilah “penyantrian” berasal dari kata dasar “santri”. Sementara Santri
adalah sebutan bagi murid yang mengikuti pendidikan di pondok pesantren.
Pondok Pesantren adalah sekolah pendidikan umum yang persentasi ajaran­
nya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam. Kebanyakan muridnya
tinggal di asrama yang disediakan di sekolah itu. Pondok Pesantren banyak
berkembang di Pulau Jawa.
g 191 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
Piagam Jakarta dari pembukaan UUD 1945. Ki Bagus Hadiku­
sumo, Kahar Mudzakir, Abikusno Tjokrosuyoso, Ahmad Subar-
djo, Agus Salim, dan A. Wahid Hasyim menerima pencabutan
itu dengan mewakili organisasi masing-masing. Tentu mereka
bersikap seperti itu, karena secara de facto telah berkonsultasi
dengan kawan-kawan lain dari organisasi masing-masing, atau
paling tidak mengetahui sikap itu diterima secara umum di ka­
langan gerakan Islam di Indonesia. Hanya dengan keyakinan
seperti itulah, mereka akan mengambil sikap seperti di kemuka­
kan di atas. Pengetahuan sejarah tersebut sangat diperlukan, un­
tuk mengetahui jalan pikiran para wakil berbagai perkumpulan
Islam itu, sebuah kenyataan sejarah yang penting untuk menge­
tahui motif dari keputusan yang diambil tersebut.
Pada saat ini, organisasi-organisasi Islam menguasai wa­
cana politik dan budaya di negeri kita. Sebagaimana terlihat
dalam demikian banyak para “santri” yang membeberkan pan­
dangan dan pemikiran mengenai kedua bidang tersebut dalam
media khalayak. Walaupun yang dibicarakan adalah topik-topik
yang sangat beragam, yang hanya sebagian saja menyangkut
aspek-aspek agama Islam, namun hampir dua pertiga paparan
pendapat dan pemikiran itu berasal dari “dunia santri”. Bahkan
mereka yang tidak menjalankan seluruh ajaran Islam dalam
kehidupan sehari-hari telah turut bersama-sama menyatakan
pendapat dan pandangan kaum santri di media khalayak. Dari
fakta ini, banyak pengamat asing tentang Indonesia, berpan­
dangan bahwa sangatlah penting untuk mengetahui pandangan
kaum santri tentang berbagai hal yang menyangkut Indonesia.
eg
Salah satu perkembangan yang menarik untuk diamati
adalah pelaksanaan syari’ah2 (jalan hidup kaum muslimin),
umumnya terkodifikasikan dalam kehidupan masyarakat santri
2 Kata syari’ah biasanya merujuk kepada Syariat Islam, yang berarti
berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat
manusia, baik Muslim maupun non Muslim. Selain berisi hukum dan aturan,
Syariat Islam juga berisi problem solving (penyelesaian masalah) seluruh ke­
hidupan ini. Maka oleh sebagian penganut Islam, Syariat Islam merupakan
panduan integral/menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup
manusia dan kehidupan dunia ini.
g 192 h