Syari’atisasi dan Bank Syari’ah
di negeri kita. Walaupun tidak semua ajaran Islam dijalankan
dengan tekun, paling tidak slogan “syari’atisasi” telah dilaku­
kan oleh mereka yang “sadar” akan pentingnya Islam sebagai
“pemberi warna” hidup bangsa kita. Bahkan, berbagai lembaga
perwakilan rakyat di tingkat propinsi, kabupaten dan kota, telah
membuat sesuatu yang melanggar “kesepakatan bersama” untuk
tidak mengaitkan negara kepada kehidupan beragama secara for­
mal atau resmi. Karena itu, ketika penulis masih menjadi Presi­
den, telah mengusulkan agar tiap Peraturan Daerah yang isinya
bertentangan dengan undang-undang dasar dianggap batal.
Karena itulah, perkembangan upaya “syari’atisasi” harus
dimonitor terus, semestinya perkembangan itu harus sejalan de­
ngan keputusan sidang kabinet yang tertera di atas. Nah, mengapa
sampai sekarang belum ada pelaksanaan syari’ah di beberapa
daerah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945? Jawab­
nya, karena Mahkamah Agung yang seharusnya memberikan
kata akhir bagi pembahasan hal-hal mendasar bagi kehidupan
kita bersama, tidak menjalankan kewajibannya. Sebuah Mahka­
mah Agung yang benar-benar menjalankan kewajiban, tentulah
tidak takut kepada tekanan berbagai pihak, termasuk “kaum tero­
ris”. Karena ketakutan itu, Mahkamah Agung kita akhirnya tidak
memberikan kontribusi apa-apa dalam memudahkan berbagai
masalah sangat penting bagi negeri kita. Mahkamah Agung kita
sekarang takut oleh tekanan dari pihak yang ingin memberlaku­
kan syari’ah Islam, maka benarlah apa yang dikatakan Franklin
D. Roosevelt, Presiden USA yang meninggal dunia tahun 1945,
bahwa apa yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri
(what we have to fear is fear itself).
Umpamanya, Peraturan Daerah yang dibuat DPRD Suma­
tera Barat bahwa perempuan tidak boleh bekerja sendirian setelah
jam 09.00 malam tanpa “dikawal” seorang keluarga dekat, jelas­
lah sekali bertentangan dengan UUD 1945, yang menyamakan
kedudukan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara le­
laki dan perempuan. Syariatisasi macam inilah yang seharusnya
dilihat bertentangan dengan UUD 1945, atau tidak oleh MA yang
penakut itu. Kalau ada upaya membuat syariatisasi yang sejalan
atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, persoalannya adalah
penggunaan nama syari’ah itu sendiri. Tentu itu dilakukan de­
ngan tujuan “meng-Islamkan” perundang-undangan di negeri
ini, sesuatu yang sebenarnya berbau politik. Mantan Ketua Mah­
g 193 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
kamah Agung Mesir, Al-Asmawi3 pernah mengemukakan dalam
sebuah buku, bahwa tiap undang-undang yang berisikan pence­
gahan dan hukuman (deterrence and punishment) pada haki­
katnya dapat diperlakukan sebagai bagian dari hukum Islam?
Jelaslah dengan demikian, upaya melakukan syari’atisasi
dengan menggunakan kerangka Al-Asmawi itu, adalah apa
yang oleh fiqh (hukum Islam) dan cabang-cabangnya dinamai
“melakukan hal yang tidak perlu, karena sudah dilakukan” (tah­
sil al-hasil). Yang tercapai hanyalah penamaan saja, sedangkan
substansi atau isinya tidak diperhatikan, sehingga dilakukan se­
cara sembarangan saja. Sedangkan seharusnya, proses syari’ati­
sasi lebih tepat dilakukan oleh masyarakat sendiri, tanpa peng­
gunaan nama syari’ah. Hal tersebut dapat terjadi sebagai proses
dalam hidup bernegara. Dengan demikian dapat disimpulkan,
karena terbawa oleh kerancuan kerangka berpikir, penyebutan
syari’ah dalam produk-produk DPRD propinsi, kabupaten dan
kota hanya bersifat politis saja, sesuatu yang perlu disayangkan.
eg
Hal lain yang perlu kita sayangkan, bahwa beberapa bank
pemerintah telah mendirikan bank syari’ah, sesuatu hal yang ma­
sih dapat diperdebatkan. Bukankah bank seperti itu menyatakan
tidak memungut bunga bank (interest) tetapi menaikkan ong­
kos-ongkos (bank cost) di atas kebiasaan? Bukankah dengan
demikian, terjadi pembengkakan ongkos yang tidak termoni­
tor, sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip cara kerja
sebuah dengan bank yang sehat. Lalu, bagaimanakah halnya
dengan transparansi yang dituntut dari cara kerja sebuah bank
agar biaya usaha dapat ditekan serendah mungkin.
Karenanya, banyak bank-bank swasta dengan para pemi­
lik saham non-muslim, turut terkena “demam syari’atisasi” ter­
sebut. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka
tentang hukum Islam tersebut. Begitu juga, sangat kurang dike­
tahui bahwa Islam dapat dilihat secara institusional/kelem­
3 Muhammad Said Al-Asymawi, selain pernah menjabat sebagai Ketua
Mahkamah Agung di Mesir, dia juga dikenal luas sebagai pakar agama dan in­
telektual humanis terkemuka penentang kecenderungan politik Islamis, khu­
susnya di Mesir. Dia menulis buku al-Islam al-Siyasi (Islam Politik) yang ban­
yak mendapat apresiasi dari banyak kalangan intelektual sekaligus hujatan dari
kaum Islamis.
g 194 h
Syari’atisasi dan Bank Syari’ah
bagaan di satu pihak, dan sebagai kultur/budaya dipihak lain.
Kalau kita mementingkan budaya/kultur, maka lembaga yang
mewakili Islam tidak harus dipertahankan mati-matian, seperti
partai Islam, pesantren, dan tentu saja bank syari’ah. Selama
budaya Islam masih hidup terus, selama itu pula benih-benih
berlangsungnya cara hidup Islam tetap terjaga. Karena itu, kita
tidak perlu berlomba-lomba mengadakan syari’atisasi, bahkan
itu dilarang UUD 1945 jika dilakukan oleh pihak pemerintah dan
lembaga-lembaga negara. Mudah dikatakan, namun sulit dilak­
sanakan bukan? h
g 195 h
Ekonomi Rakyat ataukah
Ekonomi Islam?
alam tiga dasawarsa terakhir ini, beberapa pemikir me­
ngemukakan apa yang mereka namakan sebagai teori
D
ekonomi Islam. Semula, gagasan tersebut berangkat dari
ajaran formal Islam mengenai riba dan asuransi, yang berintikan
penolakan terhadap bunga bank sebagai riba, dan praktek asuran­
si yang bersandar pada sifat “untung-untungan”. Ditambahkan
dalam kedua hal itu, penolakan pada persaingan bebas (laisses
faire) sebagai sistem ekonomi yang banyak digunakan. Intinya
dalam hal ini adalah sikap melindungi yang lemah dan mem­
batasi yang kuat seperti dalam pandangan Islam.
Dalam perkembangan berikutnya, pada dasawarsa 80-an
muncul sejumlah orang yang dianggap menjadi eksponen pan­
dangan ekonomi Islam. Mereka banyak berasal dari lingkung­
an lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga tak heran jika
mereka mengacu pada orientasi kepentingan rakyat kecil dan
menolak peranan perusahaan-perusahaan besar dalam tatanan
ekonomi yang ada waktu itu. Namun, mereka gagal mengajukan
sebuah teori yang bulat dan utuh yang dapat dianggap mewakili
ekonomi Islam. Keberatan mereka terhadap praktek-praktek
kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), monopoli dan dominasi
(oleh kerjasama pengusaha dengan para pejabat pemerintahan),
adalah keberatan yang tidak didukung oleh teori yang lengkap,
dan dengan demikian hanya dianggap sebagai orientasi kelom­
pok belaka.
g 196 h
Ekonomi Rakyat ataukah Ekonomi Islam?
Dengan perubahan kebijaksanaan di masa pemerintahan
Presiden Soeharto, di ujung dasawarsa itu dan didukung pula
oleh kemunculan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),
kelompok tersebut lalu berubah pikiran dan ikut memperebut­
kan kekuasaan sebagai pejabat pemerintah. Dengan merebut
institusi-institusi pemerintahan, berarti mereka lebih menguta­
makan pendekatan institusional dan cenderung meninggalkan
perjuangan kultural. Namun, “kemenangan” institusional itu ti­
dak membuat mereka semakin kuat, karena mereka tidak dapat
menghambat korupsi, dan bahkan akhirnya justru mereka sendi­
ri-lah yang melakukan korupsi. Akhirnya mereka menghamba
pada kekuasaan. Justru organisasi-organisasi Islam seperti Mu­
hammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) yang mempelopori per­
lawanan kultural itu, dengan tetap menolak untuk melegitimasi
institusi pemerintahan.
eg
Dengan demikian, watak merakyat dari perjuangan di para
cendikiawan itu berubah menjadi perjuangan politik. Karenanya,
hal-hal ekonomi pun juga diukur dengan ukuran-ukuran politik.
Nyata sekali dalam hal ini, contohnya yang terjadi dengan kredit
usaha tani (KUT). KUT yang semula merupakan program eko­
nomi, dengan cepat berubah menjadi sebuah program politik.
Yaitu mengusahakan sebuah program pendukung kekuasaan
untuk menang dalam pertarungan politik melawan pihak-pihak
lain, tanpa memandang kecakapan ekonomis dan kemampuan
finansial. Jadilah pelaku program itu seperti sekarang ini, yakni
menjadi bulan-bulanan pihak Pengadilan Negeri (PN) karena
mereka dihadapkan pada pengadilan, termasuk di dalamnya
para kyai. Ini semua, merupakan kenyataan yang tidak dapat
dibantah oleh siapapun, dan metamorfosa yang terjadi adalah
bagian dari perjuangan politik, dan bukan bagian dari perjuang­
an ekonomi.
Dengan metamorfosa itu, otomatis upaya menolong rak­
yat kecil hanya menjadi sisa-sisa. Bahwa upaya politik mem­
pertahankan institusi, baik itu institusi mikro seperti proyek-
proyek yang tergabung dalam KUT, maupun upaya makro untuk
mempertahankan kekuasaan, jelas menggambarkan kenyataan
menarik: kegagalan dalam mengembangkan apa yang dinama­
g 197 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
kan ekonomi Islam, baik dalam teori maupun praktek. Rentetan
yang terjadi adalah, upaya pelestarian kekuasaan secara politis
juga menghadapi kegagalan pula.
Turut hancur pula dalam proses ini, pengembangan teori
ekonomi Islam, karena ia dikait-kaitkan dengan kekuasaan yang
ada. Keadaan diperparah oleh kenyataan tidak adanya penin­
jauan ulang terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah
di masa lampau. Ini berarti, gagasan tentang ekonomi Islam di
negeri kita, tidak pernah didasarkan atas peninjauan mendalam
dari kebijakan, langkah-langkah dan keputusan-keputusan peme­
rintah di bidang tersebut. Bagaimana akan dibuat acuan menge­
nai sebuah sistem ekonomi Islam, kalau fakta-fakta ekonomi dan
finansial semenjak kita merdeka tak pernah ditinjau ulang?
eg
Dari tinjauan ulang itu akan dapat diketahui, bahwa tata­
nan ekonomi dan finansial kita, didasarkan hampir seluruhnya
atas kecenderungan menolong sektor yang kuat dan mengabai­
kan sektor yang dianggap sebagai ekonomi lemah. Ketimpangan
ini dapat dilihat, umpamanya dalam hal pemberian fasilitas,
kemudahan dan pertolongan bagi usaha kuat. Apalagi, setelah
beberapa pengusaha keturunan Tionghoa, yang belakangan men­
jadi konglomerat, berhasil menguasai sektor tersebut. Ekonomi
rakyat menjadi semakin tidak diperhatikan, dan ungkapan-ung­
kapan tentang ekonomi rakyat itu dalam kebijakan pemerintah
hanyalah bersifat retorika belaka.
Alokasi dana untuk pengembangan ekonomi rakyat dalam
RAPBN, umpamanya, menunjukkan betapa sedikitnya perha­
tian kepada sektor ini. Kebocoran RAPBN, yang dalam perkiraan
Prof. Soemitro Djojohadikusumo telah mencapai 30% dari jum­
lah anggaran, menunjukkan sangat kecilnya perhatian pemerin­
tah kepada sektor ini. Belum lagi matinya kreatifitas usaha kecil
dan menengah (UKM) di hadapan birokrasi pemerintahan yang
sangat kaku. Ketika para pemikir ekonomi Islam tidak mencari
pemecahan bagi masalah-masalah yang dihadapi tadi, di sinilah
tampak adanya kegagalan terhadap apa yang dinamakan ekono­
mi Islam. Itulah sebabnya, mengapa pemikiran mengenai eko­
nomi Islam sekarang menjadi sangat mandul.
Ketika Drs. Kwik Kian Gie mengemukakan keinginan agar
g 198 h
Ekonomi Rakyat ataukah Ekonomi Islam?
Indonesia keluar dari dana moneter internasional (IMF, Inter­
national Monetary Fund), tak ada seorang pun dari para pemikir
gagasan ekonomi Islam itu yang menyatakan suara menerima
atau menolak pandangan tersebut. Ini tentu disebabkan oleh pe­
rubahan besar dari pemikir ekonomi itu yang tertuju pada upaya
politik seperti digambarkan di atas.
Padahal, salah satu gagasan yang sering dilontarkan pe­
nulis secara lisan dalam rapat-rapat umum di seluruh bagian
negeri ini, jelas mengacu pada kebutuhan tersebut. Keharusan
kita untuk mempertahankan kompetisi, tata niaga internasional
dan efisiensi yang rasional, merupakan bagian yang tidak bisa
ditinggalkan dari sebuah kebangkitan ekonomi. Namun, yang
harus didorong sekuat tenaga, adalah ekonomi rakyat dalam ben­
tuk kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas dan sistem kredit
sangat murah bagi perkembangan UKM dengan cepat. Dibarengi
dengan peningkatan pendapatan pegawai negeri sipil dan mili­
ter, yang harus dilakukan guna mendorong peningkatan kemam­
puan daya beli (purchasing power) mereka.
Perkembangan gagasan ekonomi Islam jelas menunjukkan
kemandulan, karena lebih cenderung untuk mempermasalahkan
aspek-aspek normatif, seperti bunga bank dan asuransi. Artinya,
pemikiran yang dikembangkan dalam gagasan ekonomi Islam itu
lebih banyak menyangkut pencarian nilai-nilai daripada pencari­
an cara-cara/ aplikasi yang dilakukan oleh nilai-nilai tersebut.
Jadi, masalahnya cukup sederhana bukan? h
g 199 h
Apakah itu Ekonomi Rakyat?
ebagai penulis kata pengantar buku “Perekonomian In-
donesia dari Bangkrut Menuju Makmur” ini (Teplok
S
Press, Januari 2003), saya bukanlah seorang ahli ekono­
mi. Karena tidak mengetahui lebih mendalam tentang ekonomi
rakyat (people economics), dan tidak tahu hal-hal lain mengenai
sebuah perekonomian, kecuali dua hal saja. Pertama, ekonomi
adalah pemenuhan kebutuhan manusia, dan ia memiliki meka­
nisme sendiri. Selebihnya, haruslah dirumuskan oleh para ahli
ekonomi, dan mereka harus mempertimbangkan kaitan sebuah
perekonomian dengan hal-hal lain dalam kehidupan seperti,
politik, hukum, teknologi, pasar, agama dan lain-lain. Dengan
kata lain, kebijakan ekonomi (economic policy) tidak pernah
sepenuhnya dapat diterapkan, sehingga harus selalu diingat
keterkaitan ekonomi dengan hal-hal lain dalam kehidupan sebu­
ah negara. Kedua, sebuah perekonomian tidak pernah terlepas
dari perdagangan atau transaksi, baik di tingkat lokal, nasional
maupun internasional, dengan demikian tidak pernah ada tempat
untuk memisahkan perekonomian kita sendiri dari perekonomi­
an global, yang membuat kita sengsara lebih dari perkiraan kita
sendiri.
Hal ini dapat kita lihat pada perjalanan sejarah bangsa-
bangsa di dunia ini, yang baru berjalan puluhan ribu tahun saja.
Karenanya, sangatlah menarik untuk melihat bagaimana kebijak­
an ekonomi yang diambil dalam sejarah sebuah bangsa. Sejarah
memberikan pengaruh sangat besar kepada para pemimpin
bangsa yang bersangkutan, dalam menentukan kebijakan demi
g 200 h
Apakah itu Ekonomi Rakyat?
kebijakan selanjutnya. Ini adalah bidang tersendiri, yang sering
dinamai sejarah perekonomian (economic history), yang merupa­
kan disiplin ilmu, yang harus diketahui seorang penguasa peme­
rintahan. Namun wajar saja, jika seorang penguasa tidak menge­
tahui hal itu, mereka mengira apa yang mereka putuskan hanya
bersifat teknis belaka, paling tinggi sebagai sebuah “keputusan
politik”. Dengan demikian, mereka tidak menyadari keputusan
mereka sebenarnya menyangkut bidang politik ekonomi. Tin­
dakan penguasa itu bagaikan menganggap “susu kerbau sebagai
susu sapi” hanya karena sama-sama putih warnanya.
Kerancuan mengira apa yang dibaca atau diamatinya dari
sejarah sebuah bangsa, sebagai sebuah keputusan politik pada­
hal itu adalah keputusan politik ekonomi, pernah juga dialami
oleh penulis kata pengantar ini (selanjutnya disebut penulis).
Pada waktu baru di terbitkan, penulis membaca karya Arthur
M. Schlesinger Jr,1 penulis pidato masa mendiang Presiden Ken­
nedy, yang berjudul “The Age of Jackson”.2 Sebagai dosen Uni­
versitas Harvard di bidang sejarah, ia menghasilkan apa yang
oleh penulis dianggap sebagai buku sejarah. Baru belakangan
disadari penulis, bahwa yang dilakukan Presiden Jackson itu
adalah pengambilan keputusan politik ekonomi yang sangat men­
dasar. Jackson memutuskan untuk mengangkat Kepala Gubenur
Bank Sentral Amerika dari seorang Jerman berkewarganegaraan
Amerika Serikat. Ia memimpin sekian orang direktur dengan ja­
batan gubenur, dan bersama mereka mengemudikan bank sen­
tral yang kemudian bernama Federal Reserve System.
eg
Keputusan Jackson membawa perubahan mendasar atas
jalannya sistem ekonomi di negara tersebut. Karena ia meng­
anggap pemimpin Bank Sentral di negerinya harus ditetapkan
presiden dengan persetujuan kongres. Padahal teori kapitalisme
1 Arthur Meier Schlesinger, Jr. (Lahir di Colombus, Ohio 15 Oktober
1917) adalah seorang sejarawan Amerika dan kritikus sosial. Sebagai staf ke­
presidenan, dia memusatkan pekerjaannya pada upaya memberikan masu­
kan-masukan filosofis atas kebijakan presiden-presiden AS, (Andrew Jackson,
Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, dan Richard Nixon).
2 Buku ini mendapat hadiah Pulitzer tahun 1946 untuk kategori penu­
lisan sejarah.
g 201 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
klasik menyatakan pemerintah tidak boleh ikut campur dalam
urusan ekonomi nasional, dan pengangkatan pejabat ekono­
mi dan finansial sepenuhnya menjadi wewenang pihak swasta
bukan pemerintah. Tetapi Jackson justru mengangkat para pe­
jabat pemerintahan untuk mengelola bank sentral itu. Hal ini
menunjukkan keyakinan Jackson, bahwa urusan bank sentral
tidak terbatas hanya pada bidang ekonomi saja, melainkan juga
menyangkut pengelolaan uang pajak yang dibayarkan rakyat se­
bagai warga negara. Untuk melakukan pengelolaan itu dan sete­
rusnya, juga menggunakannya untuk keperluan rakyat, harus
dilakukan oleh “orang-orang pemerintah”. Dengan demikian,
Jackson berkeyakinan bank sentral bukanlah semata-mata ber­
tanggung jawab atas jalannya perekonomian nasional, melain­
kan juga bertanggung jawab atas tingkat kesejahteraan rakyat.
Apa yang dilakukan Presiden Jackson itu, melahirkan apa
yang disebut sebagai “kapitalisme rakyat” (folks capitalism). Bah­
wa negara biangnya kapitalisme seperti Amerika Serikat, dapat
mengembangkan paham kerakyatan seperti itu, adalah suatu hal
yang sangat menarik. Ini menunjukkan kapitalisme bukan ba­
rang mati melainkan dapat berkembang sesuai dengan kebutuh­
an. Kebencian Bung Karno terhadap kapitalisme, sebenarnya
adalah penolakan terhadap kapitalisme klasik itu, yang hanya
dipergunakan untuk mencari keuntungan maksimal bagi para
pemilik modal belaka. Jika kapitalisme dapat menerima modifi­
kasi, dan dapat dipakai untuk tujuan memperbaiki tingkat hidup
dan kesejahteraan rakyat di sebuah negara, ia tidak patut lagi
dibenci seperti itu. Karena itu, kebencian Bung Karno terhadap
kapitalisme klasik, bukanlah sesuatu yang harus berlaku secara
tetap atau permanen, melainkan juga harus diarahkan kepada
modifikasi ideologi tersebut.
Dengan demikian, jelaslah bahwa ada perbedaan besar an­
tara berpikir ilmiah dan berpikir ideologis. Secara ilmiah pandang­
an apapun memiliki kemungkinan menerima modifikasi, yang
terkadang merubah orientasi dan pandangan itu sendiri. Sedang­
kan pemikiran ideologis adalah sesuatu yang “jahat”. Karena itu,
kita harus bedakan benar pemikiran ideologis dan pemikiran il­
miah. Sewaktu membuat pledoi (pembelaan) di muka pengadilan
kolonial di tahun 1931, sikap Bung Karno memang benar, mela­
wan kapitalisme klasik itu. Ini karena pa­dangan tersebut digu­
nakan untuk menindas bangsa kita. Karena itulah, Bung Karno
g 202 h
Apakah itu Ekonomi Rakyat?
menulis pledoinya tersebut, yang belakangan diterbitkan dalam
bentuk buku berjudul “Indonesia Menggugat”.
eg
Sebuah contoh lain dapat dikemukakan dalam hal ini ya­
itu kebijakan Dr. Hjalmar Schacht, Menteri Perekonomian Jer­
man tahun 30-an, di bawah Kepala Pemerintahan Adolf Hitler.
Ia memutuskan membangun jaringan jalan aspal yang halus
(autobahnen) di seluruh negeri, sepanjang lebih dari 80.000
kilometer. Pembuatan jalan raya bagi kendaraan bermotor de­
ngan menggunakan hotmix itu, dengan sendirinya menaikkan
pendapatan bangsa tersebut, yang kemudian mendorong mun­
culnya industri pembuatan barang (manufacturing industry)
yang kuat. Kita ingat pabrik lokomotif Kruff dan mobil Volkswa­
gen yang tangguh. Bahwa kemudian Hitler menempuh kebijakan
lebensraum (ruang hidup) dengan menjarah negeri-negeri lain,
tidak merubah kenyataan bahwa pandangan Schacht itu meru­
pakan sesuatu yang sangat diperlukan bangsa Jerman.
Kesalahan Hitler itu, yang berakibat pecah Perang Dunia
II dengan korban 35 juta jiwa melayang, kemudian diganti oleh
sebuah pandangan lain yang belakangan dikemukakan oleh Kan­
selir (Perdana Menteri) Jerman Barat Ludwig Erhard.3 Dengan
pandangan yang terkenal “Sozialen Marktwirtschaft”, adalah
sebuah upaya untuk meneruskan upaya Schacht itu. Dengan
pandangannya itu, Erhard mementingkan fungsi sosial, pening­
katan kesejahteraan dan perebutan pasar bagi industri Jerman
di seantero dunia. Yang direbut bukanlah negara, melainkan pa­
sar tanpa melalui peperangan dan melanggar perikemanusian.
Jelas ini merupakan modifikasi atas kapitalisme klasik yang oleh
Karl Marx dan Friederich Engels dianggap mengandung benih-
benih “kontradiksi struktural” yang akan menimbulkan kekeras­
an. Kaum kapitalisme akan berhadapan dengan kaum proletar
dalam sebuah kontradiksi maha dahsyat, yang akan meliputi se­
luruh dunia.
eg
3 Ludwig Erhard (1897- 1977) adalah seorang politikus Jerman dari Par­
tai Christian Democratic Union dan Kanselir Jerman (1963-1966).
g 203 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
Buku yang ada di tangan pembaca ini, yang ditulis oleh
Hendi Kariawan memang tidak menyebutkan kontradiksi seperti
itu, ataupun menggambarkan modifikasi atas kapitalisme klasik
yang dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Andrew Jackson. Tetapi
buku ini sendiri adalah cerminan dari sebuah pandangan, bahwa
perekonomian nasional sebuah negeri memang harus meng­
abdi kepada kesejahteraan dan tingkat hidup tinggi (high living
standard) suatu bangsa. Ini adalah juga pandangan dari kapital­
isme klasik yang mengalami modi­fkasi. Bahwa hal itu kemudian
dinamai pandangan ekonomi rakyat, tidak dapat menghilangkan
kenyataan adanya modifikasi itu sendiri. Selama perekonomian
nasional berdasarkan persaingan atau kompetisi terbuka, dan
tetap dalam lingkup perdagangan internasional yang bebas dan
menggunakan prinsip efisiensi rasional, selama itu pula ia tetap
akan memelihara semangat kapitalisme, walaupun dengan nama
lain.
Sumbangan pemikiran ekonomi dari buku ini, adalah se­
suatu yang harus kita hargai. Dalam bahasa lain, buku ini menya­
jikan daya hidup (vitalitas) yang terkandung dalam paham
kapitalisme, perlu dikaji secara ilmiah, bukan secara ideologis.
Bahwa kemudian muncul sosialisme sebagai lawan kapitalisme
tidak berarti “konfrontasi” itu bersifat tetap/permanen. Kalau
meminjam filsafat Hegel tentang thesa melawan antithesa akan
lahir sinthesa, maka dari kapitalisme klasik melawan sosialisme
akan lahir pandangan ekonomi rakyat seperti yang digambarkan
buku ini. h
g 204 h
Ekonomi Ditata dari Orientasinya
ejak kemerdekaan di tahun 1945, orientasi ekonomi kita
banyak ditekankan pada kepentingan para pengusaha be­
S
sar dan modern. Di tahun 1950-an, dilakukan kebijakan
Benteng, dengan para pengusaha pribumi atau nasional memper­
oleh hampir seluruh lisensi, kredit dan pelayanan pemerintah
untuk “mengangkat” mereka. Hasilnya adalah lahir perusahaan
“Ali-Baba” , yaitu dengan mayoritas pemilikan ada di tangan para
pengusaha pribumi (Ali) dan pelaksana perusahaan seperti itu
dipimpin oleh keturunan Tionghoa (Baba). Ternyata, kebijakan
itu gagal. ‘Si Baba’ atau pengusaha keturunan Tionghoa, karena
ketekunan dan kesungguhannya mulai menguasai dunia usaha,
baik yang bersifat peredaran/perdagangan barang-barang mau­
pun pembuatan/produksinya, walau adanya pembatasan ruang
gerak warga negara keturunan Tionghoa, untuk tidak aktif/me­
mimpin di bidang-bidang selain perdagangan.
Demikian pula dengan sistem quota dalam pendidikan,
mau tidak mau mempengaruhi ruang gerak warga negara ketu­
runan Tionghoa di bidang perdagangan saja. Mereka dengan
segera memanfaatkan kelebihan uang mereka, untuk membiayai
pendidikan anak-anak mereka di luar negeri. Karena tidak ter­
ikat dengan sistem beasiswa yang disediakan pemerintah untuk
berbagai bidang studi, mereka lalu memanfaatkan pendidikan
luar negeri yang memberikan perhatian lebih besar kepada pen­
didikan berbagai bidang seperti, teknologi, produksi, kimia, ko­
munikasi terapan, kemasan (package), pemasaran, penciptaan
jaringan (networking) dan permodalan. Di tahun-tahun terakhir
ini, para pengusaha keturunan Tionghoa itu bahkan sudah men­
g 205 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
capai tingkatan kesempurnaan (excellence) dalam bidang-bidang
tersebut, seperti terbukti dari hasil-hasil yang dicapai anak-anak
mereka di luar negeri.
Karena itu tidaklah mengherankan, jika lalu dunia usaha
(bisnis) mereka kuasai. Para manager/pimpinan usaha ada di
tangan mereka, bahkan hal itu terasa pada tingkat usaha di bi­
dang keuangan/finansial. Bahkan Bulog dan Dolog hampir selu­
ruhnya berhutang uang pada mereka. Sehingga praktis merekalah
yang menentukan jalannya kebijakan teknis, dalam hal-hal yang
menyangkut sembilan macam kebutuhan pokok bangsa. Tidak
mengherankan jika lalu ada pihak yang merasa, ekonomi negeri
kita dikuasai oleh keturunan Tionghoa. Itu wajar saja. Bahkan
lontaran emosional itu akan menjadi sangat berbahaya, jika di­
tutup-tutupi oleh pemerintah dan media dalam negeri. Namun,
harus segera ditemukan sebuah kerangka lain, untuk menghin­
darkan lontaran-lontaran perasaan yang emosional seperti itu.
Janganlah berbagai reaksi itu, lalu berkembang karena diper­
caya oleh orang banyak.
Kesenjangan kaya-miskin yang terus menjadi besar dalam
kenyataan, maka diperlukan sebuah penataan ekonomi bangsa
kita. Bagaimanapun juga harus diakui, bahwa apa-apa yang ter­
baik di negeri kita, dikuasai/dimiliki oleh mereka yang kaya, baik
golongan pribumi maupun golongan keturunan Tionghoa. Na­
mun untuk menyelamatkan diri dari kemarahan orang melarat,
baik yang merasa miskin ataupun yang memang benar-benar
tidak menguasai/memiliki apa-apa, maka elite ekonomi/orang
kaya kalangan pribumi selalu meniup-niupkan bahwa perekono­
mian nasional kita dikuasai/dimiliki para pengusaha golongan
keturunan Tionghoa. Karena memang selama ini media nasio­
nal dan kekuasaan politik selalu berada di tangan mereka, de­
ngan mudah saja pendapat umum dibentuk dengan mengang­
gap golongan keturunan Tionghoa, yang lazim disebut golongan
non-pribumi, sebagai penguasa perekonomian bangsa kita.
Kesan salah itu dapat segera dibetulkan dengan sebuah
koreksi total atas jalannya orientasi perekonomian kita sendiri.
Koreksi total itu harus dilakukan. Orientasi yang lebih memen­
tingkan pelayanan kepada pengusaha besar dan raksasa, apa­
pun alasannya, termasuk klaim pertolongan kepada pengusaha
nasional “pribumi”, haruslah disudahi. Sebenarnya yang harus
ditolong adalah pengusaha kecil dan menengah, seperti yang
g 206 h
Ekonomi Ditata dari Orientasinya
diinginkan oleh Undang-undang Dasar kita, maupun berbagai
peraturan yang lain. Dengan demikian tidaklah tepat memperso­
alkan “pribumi” dan “non-pribumi”, karena persoalannya bukan
terletak di situ, masalahnya adalah kesenjangan antara kaya dan
miskin.
Jadi, yang harus dibenahi, adalah orientasi yang terlalu
melayani kepentingan orang-orang kaya, atas kerugian orang
miskin. Kita harus jeli melihat masalah ini dengan kacamata yang
jernih. Perubahan orientasi itu terletak pada dua bidang utama,
yaitu pertolongan kepada UKM, Usaha Kecil dan Menengah dan
upaya mengatasi kemiskinan. Kedua langkah itu harus disertai
pengawasan yang ketat, disamping liku-liku birokrasi, yang me­
mang merupakan hambatan tersendiri bagi upaya memberikan
kredit murah kepada UKM. Padahal saat ini, apapun upaya yang
dilakukan untuk menolong UKM, selalu menghadapi hambatan.
Jadi, haruslah dirumuskan kerangka yang tepat untuk tujuan ini.
Dan tentu saja, upaya mengatasi kemiskinan menghadapi begitu
banyak rintangan dan hambatan, terutama dari lingkungan biro­
krasi sendiri.
eg
Padahal tujuan pemerintah dan kepemimpinan dalam
pandangan Islam adalah maslahah al-‘âmmah, yang secara se­
derhana diterjemahkan dengan kata kesejahteraan. Kata kesejah­
teraan ini, dalam Undang-undang Dasar kita, dinamakan keadil­
an dan kemakmuran. Sekaligus dalam pembukaan UUD 1945
diterangkan, bahwa tujuan bernegara bagi kita semua diibarat­
kan menegakkan masyarakat yang adil dan makmur. Ini juga
menjadi sasaran dari ketentuan Islam itu, dengan pengungkap­
an “kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang
dipimpinnya, terkait langsung dengan kepentingan rakyat yang
dipimpinnya (tasharruf al-imâm ‘alâ ar-ra’iyyah manûthun bi-
al-mashlahah).“
Dalam bahasa sekarang, sikap agama seperti itu dirumus­
kan sebagai titik yang menentukan bagi orientasi kerakyataan.
Itulah yang seharusnya menjadi arah kita dalam menyelengga­
rakan perekonomian nasional. Bukannya mempersoalkan asli
dan tidak dengan latar belakang seorang pengusaha. Pandangan
picik seperti itu, sudah seharusnya digantikan oleh orientasi per­
g 207 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
ekonomian nasional kita yang lebih sesuai dengan kebutuhan
mayoritas bangsa.
Masalahnya sekarang, perekonomian nasional kita terkait
sepenuhnya dengan persaingan bebas, keikutsertaan dalam per­
dagangan internasional yang bebas dan mengutamakan efisiensi
rasional. Karenanya orientasi ekonomi rakyat harus difokuskan
kepada prinsip “menjaga dan mendorong” UKM. Namun sebe­
lumnya dalam hal ini adalah, keharusan merubah orientasi per­
ekonomian nasional itu sendiri. h
g 208 h
Benarkah Harus Ada Konsepnya?
ertanyaan di atas harus diajukan kepada pemerintahan
sekarang ini, yang tampaknya tidak memiliki konsep apa
P
pun dalam menangani krisis multidimensi yang meng­
hinggapi bangsa kita. Sebab kenyataannya, pemerintah tidak
memiliki keberanian untuk mengambil satu sikap saja dalam
setiap persoalan. Karena konsistensi pandangan yang diambil
tidak diperhatikan, maka orientasi permasalahan tidak pernah
memiliki kejelasan. Bukti yang paling jelas adalah, inkonsistensi
dalam orientasi ekonomi kita. Di satu pihak, kita merasakan ada­
nya kecenderungan untuk membiarkan optimalisasi keuntungan,
yaitu perusahaan mendiktekan “keharusan-keharusan” yang ke­
mudian diikuti pemerintah. Di antaranya adalah dihilangkannya
bentuk-bentuk subsidi bagi kebutuhan masyarakat, untuk meng­
hilangkan “kerugian-kerugian” setiap usaha.
Contoh yang paling jelas dan aktual adalah berbagai kenaik­
an tarif dan harga penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak). Jelas,
hal itu disebabkan oleh desakan luar negeri, agar supaya segala
macam subsidi dihilangkan. Hal itu diperlukan, guna menghin­
darkan “kerugian” pada berbagai BUMN (Badan Usaha Milik
Negara). Padahal subsidi bagi sejumlah hajat hidup orang ba­
nyak, adalah sebuah keharusan. Dan yang perlu diubah bukan­
lah keberadaan subsidi, melainkan terjadinya biaya tinggi ekono­
mi (high cost economy) akibat permainan birokrasi pemerintah.
Untuk meng­kis KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang
tambah merajalela ini, diperlukan keberaniaan moral yang tinggi
dan kemauan politik yang kuat. Bukan dengan mengurangi subsi­
di yang akan menyusahkan rakyat banyak saja.
Akibatnya sekarang, masyarakat ditimpa dua hal yang sebe­
narnya berbeda satu dengan yang lain. Pertama, rakyat menderita
g 209 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
akibat dicabutnya subsidi dari berbagai barang yang menjadi ke­
butuhan pokok. Kedua, yang secara politis dianggap sebagai “ke­
butuhan pokok”, yaitu perdagangan dunia, rakyat juga “terkena
imbasnya” akibat kemahiran birokrasi pemerintahan ber-KKN.
Kedua hal inilah yang dikhawatirkan akan menciptakan situasi
sangat negatif bagi perekonomian nasional kita, dan bahkan revo­
lusi atau anarki sosial yang tidak terkendalikan lagi. Dalam ung­
kapan lain, bahaya akan terjadinya konflik horisontal haruslah
benar-benar dirasakan pemerintah, justru agar supaya kita tidak
terdesak oleh perkembangan keadaan yang sama sekali tidak ter­
duga. Semua itu disebabkan langkanya konsep dalam menangani
permasalahan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini.
eg
Di ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng,
menjelang keberangkatan ke Semarang, penulis mendengar dari
tayangan televisi mengenai aktivitas sebuah LSM di Kabupaten
Simalungun (Sumatera Utara), yang mengusahakan agar masya­
rakat merasakan perlunya kepemilikan hutan pohon meranti di
sebuah suaka alam yang hanya seluas 200 Ha. Kepemilikan itu
ternyata berdampak pada terlindung dan terjaganya hutan itu
dari para perambah hutan, karena masyarakat merasa penting
melestarikan hutan Meranti itu. Ini menunjukkan bahwa rasa
turut memiliki oleh rakyat, sebagai sebuah faktor dalam pereko­
nomian kita, memang sangat dibutuhkan. Jadi, penghapusan
subsidi secara semena-mena akan sangat mempengaruhi kemam­
puan kita untuk menyelesaikan krisis ekonomi, karena hilangnya
faktor rakyat tadi.
Apa yang terjadi di Kecamatan Purba Tengah di kawasan
Simalungun itu bersesuaian sepenuhnya dengan usul Erna Witoe­
lar, semasa menjadi Menteri Permukiman dan Pengembangan
Wilayah, dengan gagasan agar masyarakat diberi kepemilikan
sejumlah luas tertentu atas hutan-hutan kita, agar mereka mera­
sa berkepentingan untuk menjaga kelestarian hutan. Usul itu
diajukan untuk mencegah pembakaran hutan oleh orang-orang
yang membuat ladang.
Di sini jelas tidak ada perbedaan antara upaya mengatasi
pembakaran hutan dengan upaya melestarikanya. Kedua kenya­
taan di atas membuktikan betapa pentingnya menciptakan rasa
g 210 h
Benarkah Harus ada Konsepnya?
memiliki hutan-hutan kita oleh masyarakat luas. Ini dimungkin­
kan, jika pemerintah mengenal sangat dalam atas adanya rasa
memiliki itu di kalangan masyarakat.
Jadi, faktor masyarakat menjadi sesuatu yang tidak dapat
dipungkiri lagi oleh siapa pun, terutama pemerintah. Tanpa ada­
nya rasa memiliki seperti itu, sia-sialah kebijakan apa pun yang
akan di ambil, walaupun para perumus kebijakan itu sendiri
adalah tokoh-tokoh intelektual dengan berbagai gelar ilmu dari
beberapa perguruan tinggi, yang memiliki reputasi ilmiah yang
sangat baik. Jadi, benarlah kata sebaris sajak Arab: “Bukanlah
pemuda kalau mengatakan itulah bapak kami (yang berbuat),
melainkan seorang pemuda yang berani berkata inilah aku (laisa
al-fatâ man yaqûlû kâna abî lâkin al-fatâ man yaqûlû hâ’anâ
dza).”
eg
Sikap menghamba kepada ‘orang luar’ tanpa memikirkan
kerugian orang banyak adalah sikap yang sangat sempit, yang
didasarkan ketakutan pada pihak asing itu sendiri. Dalam ajar­
an Islam, kepentingan orang banyak itu dirumuskan sebagai ke­
butuhan umum (al-mashlahah al-‘âmmah) yang dalam bahasa
kita digantikan oleh kata kesejahteraan. Dalam pembukaan Un­
dang-undang Dasar 1945, hal itu dirumuskan sebagai masyara­
kat adil dan makmur. Kata adil (al-adlu) dan kemakmuran (ar-
rafahiyah), menunjukkan orientasi mementingkan kebutuhan
orang banyak dan kesejahteraan mereka (moril dan materiil).
Jadi, orientasi kepentingan orang banyak menjadi ukuran pe­
nyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Menarik sekali, ung­
kapan fiqh “kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas/
bagi rakyat yang dipimpin, harus terkait langsung, dengan kese­
jahteraan mereka (tasharruf al-Imâm ‘alâ ar-ra’iyyah manû­
thun bi al-mashlahah). Karena itu, kepentingan rakyat adalah
ukuran satu-satunya dalam Islam bagi penyelenggaraan peme-
rintahan yang baik.
Dalam dunia modern sekarang, kebijakan subsidi yang
tidak begitu mempengaruhi perdagangan bebas selalu terjadi.
Seperti di Amerika Serikat, dana milyaran dollar US untuk mem­
beli dan menyimpan susu dan produk ikutannya (keju, mentega,
dan sebagainya), dimasukkan dalam anggaran belanja negara
g 211 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
(federal budget) tiap tahunnya. Mengapa? Karena subsidi yang
diberikan itu menyangkut persediaan dan permintaan (supply
and demand). Mengapa kita tidak berani menetapkan ukuran
sendiri mengenai harga minyak bumi dan barang-barang tam­
bang lainnya? Bukankah mark-up dan pungutan-pungutan
yang dibebankan kepada Pertamina, mengakibatkan mahalnya
bahan bakar di negeri ini? Bukankah dalam hal ini diperlukan
subsidi tertentu kepada minyak bumi kita? Subsidi untuk kenda­
raan maupun angkutan yang diperlukan rakyat kebanyakan?
Jadi, penghapusan subsidi bahan bakar tanpa melihat keperluan
rakyat, berarti kita menaikkan biaya hidup masyarakat keban­
yakan, tanpa diimbangi oleh kenaikan pendapatan mereka.
Jadi, kebijakan mengurangi subsidi minyak atau menghi­
langkan subsidi bahan bakar minyak adalah sebuah tindakan
kapitalistik, tanpa melihat pendapatan kebanyakan orang. Ka­
lau pemerintah lalu menaikan harga BBM dan menaikkan tarif-
tarif tertentu, ini jelas menunjukkan orientasi memaksimalkan
keuntungan (profit maximalization) telah berhasil didesakkan
oleh negara-negara kapitalis kepada pemerintah. Sikap ini jelas
menunjukkan berhasilnya tekanan-tekanan beberapa negara
kuat di Barat atas pemerintah kita, walaupun bertentangan de­
ngan UUD 1945 yang berorientasi memenuhi kebutuhan orang
banyak. Tugas kita adalah memberikan koreksi atas keputusan
tersebut, karena sudah demikian jelas Islam berorientasi kepada
kebutuhan orang banyak. h
g 212 h
Kemiksinan, Kaum Muslimin,
dan Partai Politik
erombongan orang mendatangi kantor penulis pada suatu
siang. Singkatan nama mereka adalah R, S, H dan F. R
S
menjadi kontraktor dan supplier sebuah perusahaan nega­
ra yang besar, si S semula bekerja di sebuah perusahaan swasta
dan sekarang menjadi supplier bagi pemerintah daerah di se­
buah propinsi. H dan F juga pengusaha yang aktif, tapi penulis
tidak bertanya tentang jenis kegiatan mereka. Dua hal penting
yang penulis lihat dalam kiprah mereka adalah: pimpinan dae­
rah sebuah parpol, dan dengan demikian menjadi “anak buah”
penulis; dan mereka mempunyai SPK (surat perintah kerja)
pelaksana bisnis dari Pemerintah Daerah tempat mereka tinggal,
untuk menjadi supplier agrobisnis bagi rakyat di tempat mereka
tinggal.
Yang menarik perhatian penulis, adalah cara berpikir mere­
ka. Di satu sisi, mereka tidak mengandalkan diri pada cara-cara
politik lama seperti pembagian kaos oblong dan sejenisnya, da­
lam meraih perolehan suara melalui pemilu akan datang; dan di
pihak lain, mereka langsung menghubungkan masalah politik
dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, mereka me­
lihat politik sebagai sebuah proses, dan tidak mendasarkan ke­
giatan politik atas cara-cara usang, melainkan dengan pendekat­
an menghilangkan kemiskinan. Dalam bahasa klise, yang mereka
perbuat bukanlah memberikan ikan kepada rakyat, melainkan
memberikan kail pada mereka untuk mencari ikan sendiri. Ini
berarti, tingkat kesejahteraan rakyat, ditentukan oleh masyara­
kat sendiri, bukan orang lain. Pendekatan baru ini, katakanlah
g 213 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
sebuah pendekatan struktural dalam menangani masalah ke­
miskinan yang bersifat memberdayakan masyarakat, dan tidak
bertumpu pada santunan kepada mereka. Pendekatan seperti
inilah yang jarang terlihat dalam pendekatan partai politik pada
masyarakat yang terbiasa dengan janji kosong untuk memberan­
tas kemiskinan, dan hanya memberi santunan materi dan him­
bauan moral belaka dalam kampanye pemilihan umum.
eg
Sebuah tindakan merubah kehidupan masyarakat terjadi
ketika rakyat Amerika Serikat memilih Presiden Andrew Jack­
son1 dalam Abad ke 19 Masehi. Mereka memilih pemimpin yang
mengerti benar mana yang menjadi hak rakyat, dan mana yang
menjadi hak perorangan para kapitalis/bankir/industrialis. Me-
reka, di mata Jackson adalah orang-orang yang harus melaku­
kan kegiatan ekonomi dalam arti membangun dan membesar­
kan perusahaan di berbagai bidang tetapi tingkat kesejahteraan
rakyat, adalah tanggung jawab Presiden dan Kongres yang di­
pilih untuk periode tertentu oleh rakyat. Ini berarti, keduanya
tidak boleh dicampur aduk dan pemisahan ini harus tercermin
dalam kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan finansial/
keuangan. Ia melihat Bank Sentral Amerika Serikat di samping
menjadi alat pemupukan modal negara, juga menyangkut penge­
lolaan uang pajak penduduk negeri; dan karena itu pengelolaan­
nya ada pada mereka. Maka Bank Sentral negara tersebut, harus­
lah diisi dengan pimpinan yang ditunjuk rakyat melalui Presiden
dan Kongres sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini adalah lang­
kah pertama kearah Folks Kapitalism (kapitalisme rakyat), yang
berbeda dari kapitalisme klasik dari John Stuart Mill.2 Akibat
sikapnya ini, Jackson harus berhadapan dengan para kapitalis/
bankir/ industrialis yang beranggapan, pemerintah sama sekali
tidak boleh campur tangan dalam Bank Sentral.
Pendapat Jackson itu sebenarnya adalah pendekatan struk­
tural, artinya, hanya dengan perubahan struktur menuju pem­
1 Pria kelahiran Waxhaw, South Carolina 15 Maret 1767 ini adalah Pres­
iden AS ketujuh. Ia berkuasa dari 1829-1837.
2 John Stuart Mill (1806-1873). Mills terkenal dengan teori ekonomi
kapitalisme klasiknya, sebagaimana tertuang dalam buku Principles of Political
Economy yang diterbitkan tahun 1848.
g 214 h
Kemiskinan, Kaum Muslimin dan Parpol
berdayaan masyarakat yang dapat mengurus diri sendiri, barulah
masyarakat itu akan terbebas dari kemiskinan. Jika hal ini yang
ingin dicapai sebuah parpol melalui pemilu, maka perubahan
itu seharusnya menuju pada hilangnya kemiskinan, karena ter­
jadi perubahan struktur masyarakat. Kalau tadinya rakyat hanya
menunggu santunan pemerintah atau pihak-pihak tertentu saja,
maka dengan cara pemberian kail ini masyarakat akan mampu
memecahkan masalah-masalah ekonomi mereka sendiri. Di
sinilah terletak hubungan antara sebuah sistem ekonomi ideal
dengan sistem ekonomi yang ada.
Kemampuan rakyat mengubah nasib mereka sendiri de­
ngan bantuan parpol dan sistem politik yang ada merupakan
masalah pokok yang dihadapi oleh pemilu yang demokratis dan
melayani kepentingan rakyat. Dan yang dihasilkan adalah para
anggota perwakilan rakyat, seperti Dewan Perwakilan Rakyat
yang benar-benar bertanggung jawab atas keselamatan negeri
dalam arti yang luas, yang berfungsi baik, dengan wewenang-
wewenang yang jelas. Dengan cara itulah pembagian wewenang
antara pihak-pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif terjaga
dalam keseimbangan, karena semua berkewajiban melayani ma­
syarakat dan tidak mementingkan pelayanan dari masyarakat
kepada dirinya.
eg
Bagi kaum muslimin tujuan itu benar-benar merupakan
kewajiban mutlak. Kitab suci al-Qur’ân menyatakan; “Dibuatkan
bagi kaum muslimim kehinaan dan kemiskinan (wa dhuribat
a’laihim adz-dzillatu wa al-maskanah)” (QS. al-Baqarah [2]:
61), berarti Islam menolak kemiskinan sebagai sesuatu yang
langgeng dan tetap, Islam menganggap kedua hal berubah-ubah
menurut struktur masyarakat. Dengan demikian, terserah ke­
pada manusia jualah untuk menghapuskan atau melestarikan
kemiskinan itu. Tuhan atau nasib tidak terkait dengan hal itu,
sepenuhnya diserahkan kepada manusia. Termasuk di dalamnya
struktur masyarakat yang menghapuskan atau melestarikan ke­
miskinan itu sendiri. Walaupun banyak sekali pemahaman kaum
muslimin yang menganggap masalah kemiskinan sebagai kepas­
tian dari Allah, karena itu harus diganti dengan pemahaman
lain dari pemahaman itu. Allah akan melestarikan kemiskinan
g 215 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
apabila manusia sebagai warga masyarakat tidak mengadakan
perubahan melalui sistem politik yang dianutnya sendiri.
Jelaslah dengan demikian, manusia menentukan nasib
mereka sendiri, dan jika tidak menjalankan perubahan itu mere­
ka akan dipersalahkan Allah. Dalam hal ini kitab suci al-Qur’ân
menyatakan, “Tidaklah kau lihat orang yang menipu agama?
Yaitu mereka yang membiarkan anak-anak yatim (terlantar)
dan tidak perduli atas makanan orang miskin? (ara’aita al-ladzî
yukadzdzibu bi al-dîn fadzâlikâ al-ladzî yadu’ulyatîm. Wa lâ
yahudhdhu ‘alâ tha’âmi al-miskîn)” (QS. al-Maun [107]:1-3) me­
nunjukan dengan jelas kepada kita adanya orang-orang yang jus­
tru memanipulasi kesengsaraan anak yatim dan hak orang mis­
kin demi kepentingan mereka sendiri. Karena manipulasi seperti
itu dianggap sebagai perbuatan menipu agama, dengan sendiri­
nya perbaikan harus dilakukan oleh manusia yang sadar untuk
sistem politik yang membela kepentingan rakyat. Kesimpulan
seperti itulah yang dicapai oleh kelompok muda yang menjadi
pimpinan sebuah partai politik di suatu daerah, dan inilah yang
membahagiakan hati penulis. Perbuatan nyata yang harus men­
jadi dasar bagi perkembangan sebuah parpol, dan bukannya re­
torika belaka. h
g 216 h
Menyelesaikan Krisis
Mengubah Keadaan
ada pertengahan Desember tahun 2002, penulis bertemu
sutradara Garin Nugroho1 di Airport Adi Sucipto, Yogya­
P
karta. Sambil menunggu pesawat terbang yang akan mem­
bawa kami ke Jakarta, Garin Nugroho dan penulis terlibat dalam
pembicaraan mengenai cara mengatasi krisis multidimensi yang
kita hadapi saat ini. Sebagai seorang yang melakukan referensi
terus menerus atas kitab suci al-Qur’ân, penulis mengemukakan
analogi dari para kyai. Mereka berpendapat krisis multidimensi
yang kita hadapi saat ini adalah seperti krisis Mesir di zaman Nabi
Yusuf dahulu. Krisis itu memakan waktu tujuh tahun, menurut
kitab suci tersebut. Kalau ini kita analogikan kepada keadaan
sekarang, maka era tujuh tahun itu akan berakhir pada tahun
2003 (1997 hingga 2003). Memang, sekarang kalangan atas mu­
lai dapat mengatasi krisis ekonomi, terbukti dari penuhnya jalan
dengan kendaraan dan lapangan terbang, tetapi kalangan bawah
masih saja mengeluh dan kesusahan karena memang mereka
masih dilanda krisis.
Keluhan utama adalah menurunnya daya beli secara dras­
tis, sedangkan harga-harga beberapa jenis barang kebutuhan
sehari-hari justru melonjak. Dengan demikian, masih menjadi
pertanyaan apakah dalam waktu cepat krisis multidimensi itu
dapat dipecahkan, katakanlah pertengahan tahun 2003. Dalam
hal ini, sangat menarik pembicaraan penulis dengan Kyai Nuk­
man Thahir dari Ampel, Surabaya. Ia menyatakan, kalau kitab
suci al-Qur’ân dibaca dengan mendalam, di sana disebutkan
bahwa krisis Nabi Yusuf berlangsung tujuh tahun, namun un­
tuk mengatasi krisis tersebut diperlukan juga waktu tujuh tahun
1 Garin Nugroho Riyanto (lahir di Yogyakarta pada 6 Juni 1961) adalah
seorang sutradara kenamaan Indonesia. Karyanya sering mendapatkan peng­
hargaan internasional.
g 217 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
lamanya. Penulis menjawab apa yang ia terima dari para kyai
adalah waktu berlangsungnya krisis itu tujuh tahun lamanya,
tidak pernah mereka mengatakan diperlukan waktu tertentu
untuk menyelesaikan krisis. Karenanya, penulis mengungkap­
kan bahwa penyelesaian krisis itu sendiri, terjadi secara formal
dimulai dalam waktu bersamaan/simultan dengan berakhirnya
krisis itu. Karenanya, penyelesaian krisis tidak merupakan enti­
tas yang berdiri sendiri terlepas dari krisis yang dialami.
eg
Percakapan penulis dengan Garin Nugroho di bawah ini
menjadi petunjuk kongkrit cara penyelesaian masalah secara
simultan itu. Mula-mula Garin Nugroho mengatakan dua hal
sangat penting, satu pihak, ada perbedaan/ kesenjangan antara
para teoritisi hukum dan pembuat undang-undang (DPR dan
MPR). Para ahli teori hukum itu mengemukakan hukum-hukum
baru dalam bentuk undang-undang maupun lainnya dari ber­
bagai sumber Eropa Continental yang kita kenal. Tetapi pelak­
sana berbagai macam peraturan itu, pada umumnya dididik di
lingkungan hukum Anglo-Saxon yang berlaku di Amerika Seri­
kat. Tidak usah heran, jika terjadi kesenjangan antara kedua
sistem hukum Anglo-Saxon dan Eropa Continental itu. Adalah
tugas kita, menurut Garin Nugroho, untuk “mendamaikan” an­
tara keduanya, inilah yang harus diperbuat untuk menyelesaikan
krisis.
Dalam percakapan itu, penulis mengemukakan bahwa se­
cara kongkrit apa yang dinamai Garin Nugroho dengan “men­
damaikan” itu, haruslah tercermin dalam empat buah sistem
politik baru. Katakanlah konsepsi mengenai empat buah sistem
baru yang diperlukan, untuk kongkritisasi gagasan “mendamai­
kan” dari Garin itu. Di sini, penulis akan mencoba mengemuka­
kan beberapa konsep seperti di bawah ini.
Tentu saja, konsepsi-konsepsi yang dikemukakan itu adalah
bukan bentuk final dari apa yang penulis pikirkan, karena jus­
tru masih memerlukan perbaikan-perbaikan serius, dan belum
dapat digunakan sebagai konsepsi formal. Konsep empat sistem
ini, masih harus diperjuangkan untuk masa kehidupan kita yang
akan datang. Hanya dengan cara demikianlah, bangsa kita dapat
mengatasi krisis multidimensional itu dengan cepat.
g 218 h
Menyelesaikan Krisis Mengubah Keadaan
Empat sistem baru yang penulis kemukakan kepada Ga­
rin Nugroho; meliputi sistem politik (pemerintahan), perbaikan
sistem ekonomi dengan mengemukakan sebuah orientasi baru,
sistem pendidikan nasional dan sistem etika atau hukum, yang
semuanya harus serba baru. Mengapa baru? Karena sistem lama
tidak dapat dipakai lagi, tanpa akibat-akibat serius bagi kita.
Yang didahulukan adalah sistem politik (pemerintahan) yang
baru. Kedua badan legislatif yang baru, DPR dan DPD (Dewan
Perwakilan Daerah) haruslah menjadi perwakilan bikameral.
Mereka bertugas menetapkan undang-undang serta menyetujui
pengangkatan eksekutif dengan pemungutan suara. Sedangkan
Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di­
pilih langsung oleh rakyat, karena kalau diserahkan pada DPR
dan DPRD saja hanya akan memperbesar korupsi saja.
Disamping itu juga dibentuk MPR, yang hanya bersidang
enam bulan saja, dalam lima tahun. Mereka bertugas menyusun
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang harus dilaksana­
kan seluruh komponen pemerintahan. Keanggotaanya, terdiri
dari para anggota DPR, DPD dan dari golongan fungsional, guna
menguntungkan kelompok-kelompok minoritas ikut serta dalam
proses pengambilan keputusan, yang dicapai melalui prosedur
musyawarah untuk mufakat, bukannya melalui pemungutan sua­
ra. Dengan demikian, kalangan minoritas turut serta memutus­
kan jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diper­
lukan, agar semua pihak merasa memiliki negara ini, dan dengan
demikian menghindarkan separatisme yang mulai bermunculan
di sana-sini. Justru inilah yang merupakan tugas demokrasi, bu­
kannya liberalisasi total.
eg
Orientasi baru dalam sistem perekonomian kita, dicapai
dengan melakukan pilihan berat antara dua hal, yaitu moratorium
(penundaan sementara) cicilan tanggungan luar negeri kita, dan
pembebasan para konglomerat hitam yang nakal dari tuntutan
perdata, jika membayar kembali 95% kredit yang dia terima dari
bank-bank pemerintah (tetapi tuntutan pidana tetap dilakukan
oleh petugas-petugas hukum). Uang yang didapat dari kedua
langkah ini, menurut perkiraan sekitar US$ 230 milyar, dan di­
g 219 h
Islam DAN EKONOMI KERAKYATAN
gunakan terutama untuk: Pertama, memberikan kredit ringan,
kira-kira 5% setahun, bagi UKM (Usaha Kecil dan Menengah)
dengan pengawasan yang ketat. Kedua, peningkatan pendapat­
an PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan militer, kira-kira sepuluh
kali lipat dalam masa tiga tahun. Langkah ini guna mencegah
KKN dan menegakkan kedaulatan hukum. Melalui cara ini pula,
dapat memperbesar jumlah wajib pajak, menjadi 20 juta orang
dalam lima tahun dan melipatgandakan kemampuan daya beli
masyarakat.
Sudah tentu dikombinasikan dengan hal-hal, seperti per­
baikan undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada, ser­
ta penataan kembali BI (Bank Indonesia) dan MA (Mahkamah
Agung). Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dengan cepat
sebuah pemerintahan yang baru akan segera mengatasi krisis
multi-dimensional ini. Hal penting lainnya, kemampuan peme­
rintah dalam mengatasi krisis juga sangat bergantung pada ke­
mampuan bekerja sama dengan negeri-negeri lain. Sudah ten­
tu, ini harus dibarengi oleh dua buah perbaikan sistematik lain.
Perbaikan pertama, adalah pada perbaikan sistem pendidikan
kita, yang hampir tidak memperhatikan penanaman nilai dari­
pada hafalan. Karena tekanan yang sangat kecil kepada praktek
kehidupan, dengan sendirinya hafalan mendapatkan perhatian
yang luar biasa, dan pemahaman nilai-nilai menjadi terbeng­
kalai. Keadaan ini mengharuskan dibuatnya sistem pendidikan
baru yang lebih ditekankan kepada sistem nilai dan struktur ma­
syarakat yang ada, sehingga pendidikan berdasarkan masyarakat
(community-based education) dapat dilaksanakan.
Dikombinasikan dengan perbaikan sistematik pada kerang­
ka etika/moralitas/akhlak yang telah ada dalam kehidupan bang­
sa, maka perbaikan sistem hukum, akan menjadi dasar bagi pe­
ngampunan umum/rekonsiliasi atas kesalahan-kesalahan masa
lampau, kecuali mereka yang bersalah dan dapat dibuktikan
secara hukum oleh kekuasaan kehakiman dengan sistem peng-
adilan kita. Tentu saja, ini juga meliputi mereka yang sekarang
disebut sebagai kaum ekstremis/fundamentalis dalam gerakan
Islam, selama kejahatan yang mereka perbuat tidak dapat di­
buktikan secara hukum. Sudah tentu ini berlawanan dengan ke­
hendak orang lain yang ingin menghukum segala macam “kesa­
lahan.” Namun, kita harus bertindak secara hukum, bukan kare­
na pertimbangan-pertimbangan lain. h
g 220 h
Pendidikan Islam Harus Beragam
alam sebuah dialog tentang pendidikan Islam, yang ber­
langsung di Beirut (Lebanon) tanggal 13-14 Desember
D
2002 dan diselenggarakan oleh KAF (Konrad Adenauer
Stiftung), ternyata disepakati adanya berbagai corak pendidikan
agama. Hal ini juga berlaku untuk pendidikan Islam. Ternyata
ada beberapa orang yang terus terang mengakui, maupun yang
menganggap, pendidikan Islam yang benar haruslah mengajar­
kan “formalisasi” Islam. Termasuk dalam barisan ini adalah
dekan-dekan Fakultas Syari’ah dan Perundang-undangan dari
Universitas Al-Azhar di Kairo. Diskusi tentang mewujudkan
“pendidikan Islam yang benar” memang terjadi, tapi tidak ada
seorang peserta pun yang menafikan dan mengingkari peranan
berbagai corak pendidikan Islam yang telah ada. Penulis sendiri
membawakan makalah tentang pondok pesantren sebagai ba­
gian dari pendidikan Islam.
Dalam makalah itu, penulis melihat pondok pesantren dari
berbagai sudut. Pondok pesantren sebagai “lembaga kultural”
yang menggunakan simbol-simbol budaya Jawa; sebagai “agen
pembaharuan” yang memperkenalkan gagasan pembangunan
pedesaan (rural development); sebagai pusat kegiatan belajar
masyarakat (centre of community learning); dan juga pondok pe­
santren sebagai lembaga pendidikan Islam yang bersandar pada
silabi, yang dibawakan oleh intelektual prolifik Imam Jalaluddin
g 223 h
Islam, PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
Abdurrahman Al-Suyuti1 lebih dari 500 tahun yang lalu, dalam
Itmam al-Dirayah. Silabi inilah yang menjadi dasar acuan pon­
dok pesantren tradisional selama ini, dengan pengembangan “ka­
jian Islam” yang terbagi dalam 14 macam disiplin ilmu yang kita
kenal sekarang ini, dari nahwu/ tata bahasa Arab klasik hingga
tafsir al-Qur’ân dan teks Hadits Nabi. Semuanya dipelajari dalam
lingkungan pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidik­
an Islam. Melalui pondok pesantren juga nilai ke-Islam-an ditu­
larkan dari generasi ke generasi.
Sudah tentu, cara penularan seperti itu merupakan titik
sambung pengetahuan tentang Islam secara rinci, dari generasi
ke generasi. Di satu sisi, ajaran-ajaran formal Islam dipertahan­
kan sebagai sebuah “keharusan” yang diterima kaum muslimin
di berbagai penjuru dunia. Tetapi, di sini juga terdapat “benih-
benih perubahan”, yang membedakan antara kaum muslimin di
sebuah kawasan dengan kaum muslimin lainnya dari kawasan
yang lainnya. Tentang perbedaan antara kaum muslimin di
suatu kawasan ini, penulis pernah mengajukan sebuah makalah
kepada Universitas PBB di Tokyo pada tahun 1980-an. Tentang
perlu adanya “studi kawasan” tentang Islam di lingkungan Af­
rika Hitam, budaya Afrika Utara dan negeri-negeri Arab, budaya
Turki-Persia-Afghan, budaya Islam di Asia Selatan, budaya Is­
lam di Asia Tenggara dan budaya minoritas muslim di kawasan-
kawasan industri maju. Sudah tentu, kajian kawasan (area studi­
es) ini diteliti bersamaan dengan kajian Islam klasik (classiccal
Islamic studies).
eg
1 Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl Abdur Rahman bin Abu Bakar
bin Muhammad Jalaluddin as-Suyuti. Ulama besar kelahiran Kairo, 1 Rajab
849/3 Oktober 1445 ini dikenal sebagai penulis kitab dalam berbagai disiplin
ilmu yang produktif. As-Suyuti yang hidup pada masa Dinasti Mamluk pada
abad ke-15, memulai aktivitas menulisnya sejak umur 17 tahun. Menurut
catatan para sejarawan, As-Suyuti telah menulis 571 buah buku, baik berupa
buku dengan jumlah halaman yang banyak, maupun buku-buku kecil dan ka­
rangan-karangan singkat. Bukunya yang terkenal di kalangan pesantren dalam
bidang kaidah fikih adalah al-Asbah wa an-Nazair fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh
asy-Syafi’i. Dalam kitab ini, as-Suyuti menjelaskan secara gamblang dengan
contoh-contoh penerapan dan kandungan al-Qawa’id al-Khamsah yang ber­
laku dalam Mazhab Syafi’i.
g 224 h
Pendidikan Islam Harus Beragam
Pembahasan pada akhirnya lebih banyak ditekankan pada
dua hal yang saling terkait dalam pendidikan Islam. Kedua hal
itu adalah, pembaharuan pendidikan Islam dan modernisasi
pendidikan Islam, dalam bahasa Arab: tajdid al-tarbiyah al-Islâ­
miah dan al-hadâsah. Dalam liputan istilah pertama, tentu saja
ajaran-ajaran formal Islam harus diutamakan, dan kaum musli­
min harus dididik mengenai ajaran-ajaran agama mereka. Yang
diubah adalah cara penyampaiannya kepada peserta didik, se­
hingga mereka akan mampu memahami dan mempertahankan
“kebenaran”. Bahwa hal ini memiliki validitas sendiri, dapat di­
lihat pada kesungguhan anak-anak muda muslimin terpelajar,
untuk menerapkan apa yang mereka anggap sebagai “ajaran-ajar­
an yang benar” tentang Islam. Contoh paling mudahnya adalah
menggunakan tutup kepala di sekolah non-agama, yang di negeri
ini dikenal dengan nama jilbab. Ke-Islaman lahiriyah seperti itu,
juga terbukti dari semakin tingginya jumlah mereka dari tahun
ke-tahun yang melakukan ibadah umroh/ haji kecil.
Demikian juga, “semangat menjalankan ajaran Islam”, da­
tangnya lebih banyak dari komunikasi di luar sekolah, antara ber­
bagai komponen masyarakat Islam. Dengan kata lain, pendidik­
an Islam tidak hanya disampaikan dalam ajaran-ajaran formal
Islam di sekolah-sekolah agama/madrasah belaka, melainkan
juga melalui sekolah-sekolah non-agama yang berserak-serak di
seluruh penjuru dunia. Tentu saja, kenyataan seperti itu tidak
dapat diabaikan di dalam penyelenggaraan pendidikan Islam di
negeri manapun. Hal lain yang harus diterima sebagai kenyataan
hidup kaum muslimin di mana-mana, adalah respon umat Islam
terhadap “tantangan modernisasi”. Tantangan seperti pengen­
tasan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup dan sebagainya,
adalah respon yang tak kalah bermanfaatnya bagi pendidikan Is­
lam, yang perlu kita renungkan secara mendalam.
Pendidikan Islam, tentu saja harus sanggup “meluruskan”
responsi terhadap tantangan modernisasi itu, namun kesadar­
an kepada hal itu justru belum ada dalam pendidikan Islam di
mana-mana. Hal inilah yang merisaukan hati para pengamat
seperti penulis, karena ujungnya adalah diperlukan jawaban yang
benar atas pernyataan berikut: bagaimanakah caranya membuat
kesadaran struktural sebagai bagian alamiah dari perkembangan
pendidikan Islam? Dengan ungkapan lain, kita harus menyimak
perkembangan pendidikan Islam di berbagai tempat, dan mem­
g 225 h
Islam, PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
buat peta yang jelas tentang konfigurasi pendidikan Islam itu sen­
diri. Ini merupakan pekerjaan rumah, yang mau tak mau harus
ditangani dengan baik.
eg
Jelas dari uraian di atas, pendidikan Islam memiliki begitu
banyak model pengajaran, baik yang berupa pendidikan sekolah,
maupun “pendidikan non-formal” seperti pengajian, arisan dan
sebagainya. Tak terhindarkan lagi, keragaman jenis dan corak
pendidikan Islam terjadi seperti kita lihat di tanah air kita dewasa
ini. Ketidakmampuan memahami kenyataan ini, yaitu hanya me­
lihat lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah2
di tanah air sebagai sebuah institusi pendidikan Islam, hanyalah
akan mempersempit pandangan kita tentang pendidikan Islam
itu sendiri. Ini berarti, kita hanya mementingkan satu sisi be­
laka dari pendidikan Islam, dan melupakan sisi non-formal dari
pendidikan Islam itu sendiri. Tentu saja ini menjadi tugas berat
para perencana pendidikan Islam. Kenyataan ini menunjukkan
di sinilah terletak lokasi perjuangan pendidikan Islam.
Dalam kenyataan ini haruslah diperhitungkan juga penja­
baran tarekat dan gerakan shalawat Nabi, yang terjadi demikian
cepat di mana-mana. Tentu saja, “kenyataan yang diam” seperti
itu sebenarnya berbicara sangat nyaring, namun kita sendiri yang
tidak dapat menangkapnya. Seorang warga Islam yang memper­
oleh kedamaian dengan ritual memuja Nabi itu, dengan sendiri­
2 Kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat belajar (dari akar
kata darasa= belajar). Istilah madrasah di tanah air seringkali digunakan un­
tuk penyebutan sekolah agama Islam, tempat proses belajar mengajar ajaran
Islam secara formal yang mempunyai kelas (dengan sarana antara lain; meja,
bangku, dan papan tulis) dan kurikulum dalam bentuk klasikal. Namun dalam
perkembangan selanjutnya, kata madrasah secara teknis mempunyai arti atau
konotasi tertentu, yaitu suatu gedung atau bangunan tertentu yang lengkap
dengan segala sarana dan fasilitas yang menunjang proses belajar agama.
Dalam pengertiannya yang lebih luas, istilah madrasah juga berarti aliran atau
mazhab, yaitu sebuatan bagi sekelompok ahli yang mempunyai pandangan atau
paham yang sama dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti di bidang fikih (hukum
Islam). Penulis-penulis Barat menerjemahkannya menjadi school atau aliran,
seperti Madrasah Maliki, Madrasah Syafi’I, Madrasah Hanafi dan Madrasah
Hanbali yang sinonim dengan Mazhab Maliki, Mazhab Syafi’i, Mazhab Hanafi,
dan Mazhab Hanbali.
g 226 h
Pendidikan Islam Harus Beragam
nya berupaya menyesuaikan hidupnya dari pola hidup Nabi yang
diketahuinya, yaitu kepatuhan kepada ajaran Islam. Ritual itu,
tentu saja akan menyadarkan kembali orang tersebut kepada ke­
hidupan agama walaupun hanya bersifat parsial (juz’i) belaka.
Hal inilah yang seharusnya kita pahami sebagai “kenyataan so­
sial” yang tidak dapat kita pungkiri dan abaikan.
Karenanya, peta “keberagaman” pendidikan Islam seperti
dimaksudkan di atas, haruslah bersifat lengkap dan tidak meng­
abaikan kenyataan yang ada. Lagi-lagi kita berhadapan dengan
kenyataan sejarah, yang mempunyai hukum-hukumnya sendiri.
Mengembangkan keadaan dengan tidak memperhitungkan hal
ini, mungkin hanya bersifat menina-bobokan kita belaka dari
tugas sebenarnya yang harus kita pikul dan laksanakan. Sikap
mengabaikan keberagaman ini, adalah sama dengan sikap bu­
rung onta yang menyembunyikan kepalanya di bawah timbunan
pasir tanpa menyadari badannya masih tampak. Jika kita masih
bersikap seperti itu, akan berakibat sangat besar bagi perkem­
bangan Islam di masa yang akan datang. Karenanya jalan terbaik
adalah membiarkan keanekaragaman sangat tinggi dalam pendi­
dikan Islam dan membiarkan perkembangan waktu dan tempat
yang akan menentukan. h
g 227 h
Bersabar dan Memberi Maaf
alam kitab suci al-Qur’ân dinyatakan: “Demi masa, manu­
sia selalu merugi, kecuali mereka yang beriman, beramal
D
shaleh, berpegang kepada kebenaran dan berpegang ke­
pada kesabaran (Wa al-‘ashri inna al-insâna la fî khusrin illâ al-
ladzîna ‘âmanû wa ‘amilu al-shâlihâti wa tawâshau bi al-haqqi
wa tawâshau bi al-shabr)” QS al-‘Ashr (103):1-3). Ayat tersebut
mengharuskan kita senantiasa menyerukan kebenaran namun
tanpa kehilangan kesabaran. Dengan kata lain, kebenaran baru­
lah ada artinya, kalau kita juga memiliki kesabaran. Kadangkala
kebenaran itu baru dapat ditegakkan secara bertahap, seperti
halnya demokrasi. Di sinilah rasa pentingnya arti kesabaran.
Demikian pula sikap pemaaf juga disebutkan sebagai tanda
kebaikan seorang muslim. Sebuah ayat menyatakan: “Apa yang
mengenai diri kalian dari (sekian banyak) musibah yang menim­
pa, (tidak lain merupakan) hal-hal berupa buah tangan kalian
sendiri. Dan (walaupun demikian) Allah memaafkan sebagian
(besar) hal-hal itu (mâ ashâbakum min mushîbatin fa bimâ ka­
sabat a’ydîkum wa ya’fû ‘an katsîrin)” (QS al-Syura (42):30).
Firman Allah ini mengharuskan kita juga mudah memberikan
maaf kepada siapapun, sehingga sikap saling memaafkan adalah
sesuatu yang secara inherent menjadi sifat seorang muslim. Ini­
lah yang diambil mendiang Mahatma Gandhi sebagai muatan
dalam sikap hidupnya yang menolak kekerasan (ahimsa), yang
terkenal itu. Sikap inilah yang kemudian diambil oleh mendiang
g 228 h
Bersabar dan Memberi Maaf
Pendeta Marthin Luther King Junior1 di Amerika Serikat, dalam
tahun-tahun 60-an, ketika ia memperjuangkan hak-hak sipil
(civil rights) di kawasan itu, yaitu agar warga kulit hitam berhak
memilih dalam pemilu.
Hal ini membuktikan, kesabaran dalam membawakan kebe­
naran adalah sifat utama yang dipuji oleh sejarah. Sebagaimana
dituturkan oleh kisah perwayangan, para ksatria Pandawa yang
dengan sabar dibuang ke hutan untuk jangka waktu yang lama,
juga merupakan contoh sebuah kesabaran. Jadi, kesadaran akan
perlunya kesabaran itu, memang sudah sejak lama menjadi sifat
manusia. Tanpa kesabaran, konflik yang terjadi akan dipenuhi
oleh kekerasan. Sesuatu yang merugikan manusia sendiri. Ke­
kerasan tidak akan dipakai, kecuali dalam keadaan tertentu. Hal
ini memang sering dilanggar oleh kaum muslimin sendiri. Su­
dah waktunya kita kaum muslimin kembali kepada ayat di atas
dan mengambil kesabaran serta kesediaan memberi maaf, atas
segala kejadian yang menimpa diri kita sebagai hikmah.
eg
Hiruk pikuk kehidupan, selalu penuh dengan godaan ke­
pada kita untuk tidak bersikap sabar dan mudah memberikan
maaf. Dalam pandangan penulis, kedua hal tersebut seharus­
nya selalu digunakan oleh kaum muslimin. Tetapi harus kita
akui dengan jujur, bahwa justru kesabaran itulah yang paling
sulit ditegakkan dan kalau kita tidak dapat bersabar bagaima­
na kita akan memberi maaf atas kesalahan orang kepada kita?
Jelas, bahwa antara keduanya terdapat hubungan timbal balik
yang sangat mendalam, walaupun tidak dapat dikatakan terjadi
hubungan kausalitas antara kesabaran dan kemampuan memaaf­
kan kesalahan orang lain pada diri kita.
Kita sebagai seorang muslim, mau tidak mau harus menye­
1 Dr. Marthin Luther King Jr. (1929-1968) adalah seorang pendeta di
Amerika Serikat yang terkenal dengan komitmen dan perjuangannya terhadap
persamaan antar ras dan perbedaan kulit, hitam dan putih, di negaranya. Ia
berhasil memimpin pendobrakan segregasi antar ras dan perbedaan kulit di di
pabrik-pabrik serta di kendaraan dan tempat-tempat umum di AS yang mem­
berikan inspirasi bagi persamaan umat manusia dan kebebasan sipil di seluruh
dunia. Karena perjuangannya tersebut, ia mendapatkan Nobel Perdamaian ta­
hun 1964.
g 229 h
Islam, PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
diakan keduanya sebagai pegangan hidup baik secara kolek­
tif maupun secara perorangan. Dari sinilah dapat dimengerti,
mengapa hikmah 1 Muharam 1424 Hijriyah ini sebaiknya tetap
ditekankan pada penciptaan kesabaran dan penumbuhan ke­
mampuan untuk memberikan maaf kepada orang yang dalam
pandangan kita, berbuat salah kepada diri kita. Bukankah kedua
ayat kitab suci yang dikemukakan di atas, sudah cukup kuat da­
lam mendorong kita membuat kesabaran dan kemampuan me­
maafkan kesalahan orang kepada diri kita, sebagai hikmah yang
kita petik di hari raya yang mulia tersebut. Kedengarannya prin­
sip yang sederhana, tetapi sulit dikembangkan dalam diri kita.
Namun, lain halnya dengan para politisi yang berinisiatif
menyelenggarakan Sidang Istimewa yang terakhir, dengan dasar
“kebenaran” hasil penafsiran politik masing-masing. Tindakan
ini berarti melanggar Undang-undang Dasar 1945, karena tidak
memiliki landasan hukum. Dengan “nafsu” politiknya -yaitu Pre­
siden harus lengser- mereka pun meninggalkan jalan permusya­
waratan. Padahal, semua persoalan yang melibatkan orang ba­
nyak harus dipecahkan dengan negosiasi, seperti firman Allah:
“dan persoalan mereka harus lah di musyawarahkan oleh mereka
sendiri (wa amruhum syûrâ bainahum)” (QS al-Syura [42]:38).
Terlihat selain melanggar konstitusi, dalam hal ini merekalah
yang tidak dapat memaafkan. Sederhana saja, walaupun rumit
dalam kehidupan politik kita sebagai bangsa dan negara. h
g 230 h
Berkuasa dan Harus Memimpin
etua Umum PIB Syahrir membuat tulisan menarik dalam
sebuah media. Dalam kesimpulan penulis, dalam karya­
K
nya itu, Syahrir menyebutkan ada orang berkuasa tetapi
tidak memimpin. Dengan tepat, Syahrir menunjukkan pada kita
sebagai bangsa yang sedang porak-poranda, karena tidak adanya
kepemimpinan. Buktinya, krisis multi-dimensi yang sedang kita
hadapi dewasa ini, sama sekali tidak mendapatkan pemecahan
-kalau tidak dikatakan justru diperparah oleh ulah para pemim­
pin kita sendiri—. Ada pejabat yang menganggap TKI (Tenaga
Kerja Indonesia) di Malaysia sebagai persoalan pemerintah dae­
rah, padahal seluruh peraturan yang menyangkut diri mereka
dibuat oleh pemerintah pusat. Demikian juga pejabat lain yang
tidak mau meninggalkan jabatan, walaupun telah diputuskan
oleh Pengadilan Negeri di Jakarta sebagai pihak yang bersalah.
Alasannya, karena menunggu putusan Pengadilan Tinggi. Bukan­
kah ini berarti sebuah pengakuan, bahwa sistem pengadilan kita
bekerja di bawah pengaruh mafia peradilan? Alangkah tragisnya
keadaan kita saat ini?
Dengan tepat pula, Syahrir menunjuk kepada pemerin­
tahan kita yang memiliki sejumlah orang berkuasa, namun tidak
sanggup memimpin. Bahkan, aparat penegak hukum kita cende­
rung melanggar konstitusi. Pertanyaan Klinik Hukum Merdeka,
adakah DPR/MPR kita dewasa ini legal atau tidak, mengingat
baru 60% suara hasil pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999
g 231 h
Islam, PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
yang lalu dihitung, namun pemerintah telah mengumumkan Su­
rat Keputusan (SK) Presiden, mengenai komposisi DPR/MPR
—tidak dijawab hingga saat ini oleh Mahkamah Agung (MA). Be­
gitu juga, pertanyaan penulis kepada MA, apakah Maklumat Ke­
adaan Bahaya yang dikeluarkan penulis sebagai Presiden tanggal
21-23 Juli 2001 merupakan tindakan legal atau illegal berdasar­
kan konstitusi, juga tidak mendapatkan jawaban.
Ditambah lagi, bahwa showroom mobil termahal (mewah)
di dunia saat ini berada di halaman gedung DPR, yang dipenuhi
oleh mobil para anggotanya, bahkan tanpa mengindahkan ba­
tas besarnya kubik silinder (cc) yang dimiliki kendaraan terse­
but. Keluhan birokrasi pemerintahan dan kejengkelan rakyat
sama sekali tidak diperhatikan. DPR tidak lagi memperhatikan
kepentingan rakyat, melainkan hanya sibuk dengan urusan mere­
ka sendiri tampak jelas di mata kita. Dengan kata lain, para ang­
gota DPR/MPR kita tengah menikmati kekuasaan yang mereka
peroleh tanpa memperhatikan sah atau tidaknya kekuasaan me­
reka itu. Dengan demikian, pengamatan Syahrir itu juga berlaku
bagi para anggota DPR/MPR kita dewasa ini.
Masalahnya adalah persoalan klasik yang harus kita hadapi
sekarang ini. Kepercayaaan (trust) masyarakat kepada sistem
pemerintahan kita dewasa ini menjadi sesuatu yang sangat mem­
prihatinkan. KKN, terutama dalam bentuk korupsi, kini tampak
nyata sudah tak terkendali lagi. Benarlah kata alm. Mahbub Junai­
di: bahwa nanti kita harus membayar pajak karena mengantuk,
seolah-olah sebuah kenyataan yang hidup. Runtuhnya kekuasaan
Wangsa Syailendra (pembangun candi Borobudur) dan kerajaan
Majapahit (untuk membiayai perang dan perluasan kawasan)
—misalnya, akhirnya runtuh karena keduanya hanya sekadar
berkuasa tetapi tidak memimpin. Kekuasaan wangsa Syailendra
dianggap tidak ada oleh kaum Hindu-Budha yang membangun
candi Prambanan yang di kemudian hari hijrah ke Kediri di
bawah Darmawangsa dan mengingkari kekuasaan wangsa terse­
but. Kekuasaan Majapahit, yang semula memeluk agama Hindu-
Budha/Bhairawa, akhirnya juga hilang tanpa dapat ditolong lagi
karena ketidakmampuan mempertahankan keadaan di hadapan
tantangan kaum muslimin, terutama di bawah pimpinan Sayyid
Jamaluddin Husaini dalam abad ke-15 Masehi.
Dengan mengacu kepada ketidakmampuan pemerintah
yang ada untuk memelihara kepercayaan (trust) rakyat tersebut,
g 232 h
Berkuasa dan Harus Memimpin
jelas bagi kita adanya kewajiban besar untuk berpegang kepada
amanat tersebut. Kepentingan rakyat, yang dirumuskan dengan
sangat baik oleh para pendiri negeri ini, melalui pembukaan UUD
1945, yaitu dengan rumusan ”masyarakat adil dan makmur”, jelas
menunjuk pada keharusan mencapai kesejahteraan bangsa. Per­
nah diperdebatkan, apakah peningkatan PNB (Produk National
Bruto), dapat dinilai sebagai upaya mencapai keadaan tersebut?
Sekarang jangankan berusaha ke arah itu, berdebat mengenai
apa yang dimaksud dengan kesejahteraan, keadilan dan kemak­
muran pun sudah tidak lagi kita lakukan.
Kehidupan kita yang kering-kerontang ini sekarang hanya
dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bu­
kannya untuk mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekua­
saan disamakan dengan kepemimpinan, dan kekuasaan tidak
lagi mengindahkan aspek moral/etika-nya dalam kehidupan kita
sebagai bangsa. Pantaslah jika kita sekarang seolah-olah tidak
memiliki kepemimpinan, karena kita sudah kehilangan aspek
moral dan etika tersebut. Kepemimpinan kita saat ini, sebagai
bangsa, hanya dipenuhi oleh basa-basi (etiket) yang tidak mem­
berikan jaminan apa-apa kepada kita sebagai bangsa.
Agama Islam, yang dipeluk oleh mayoritas bangsa kita,
memiliki sebuah adagium yang sangat penting: ”Kebijakan dan
tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin, haruslah
terkait langsung dengan kesejahteraan mereka” (Tasharruf al-
imâm ‘alâ ar-ra’iyyah manûtun bi al-maslahah) jelas menun­
juk kewajiban sang pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya.
Benarkah kita saat ini memperjuangkan kesejahteraan dengan
sungguh-sungguh, kalau dilihat kelalaian para penguasa kita
dewasa ini? Tentu saja pertanyaan ini tidak akan ada yang men­
jawab sekarang, karena dalam kenyataan hal ini tidak dipikirkan
secara sungguh-sungguh oleh para penguasa kita. Tidak ada
usaha untuk mengkaji kembali sistem pemerintahan kita, mini­
mal mengenai orientasinya, hingga tidak heranlah jika langkah
bangsa ini sedang terseok-seok.
Umar bin Khattab pernah mengeluarkan sebuah statemen
populer: “Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa
kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan
(La islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala
imarata illa bi tha’ah),” jelas sekali menunjuk pada pentingnya
arti kepemimpinan dan sang pemimpin. Dengan demikian, kepe­
g 233 h
Islam, PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
mimpinan mempunyai arti yang sangat besar bagi sebuah bangsa.
Ketika para pemimpin kita bertikai mengenai kapan waktu yang
tepat bagi proklamasi kemerdekaan, ada yang merasakan sudah
waktunya hal itu dilaksanakan, dan ada pula yang merasa be­
lum waktunya, tetapi semuanya mengetahui bahwa proklamasi
harus dilakukan, hanya soal waktu saja yang dipersengketakan.
Ketika para pemuda menculik Soekarno ke Rengasdengklok, hal
itu menunjukkan bahwa mereka memiliki jiwa kepemimpinan
yang diperlukan, sedangkan Soekarno tidak mempersoalkan ke­
harusan proklamasi itu sendiri. Ia hanya mempersoalkan bila
proklamasi itu harus dilakukan. Dan akhirnya, semua sepakat,
bahwa hal itu harus dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Bahwa krisis multidimensi yang kita hadapi sekarang ini,
memerlukan jawaban serba-bagai dari para penguasa pemerin­
tahan kita; dari menciptakan sistem politik baru yang mengacu
kepada etika dan moral, melalui kedaulatan hukum dan per­
lakuan yang sama bagi semua warga negara di depan undang-
undang, hingga pengembangan orientasi ekonomi yang tepat.
Pengamatan Syahrir bahwa kita tidak memiliki pemimpin, me­
lainkan hanya seorang penguasa belaka, tentu didasarkan pada
sebuah kenyataan, bahwa seorang pemimpin harus memiliki ke­
beranian moral, kemauan politik (political will) dan kejujuran un­
tuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukannya kepentingan
sendiri ataupun kelompok. Karena kepemimpinan formal yang
seperti itu belum ada, pantaslah bila ada anggapan, kita tidak
memiliki pimpinan saat ini, melainkan hanya penguasa saja. h
g 234 h
Tata Krama dan
‘Ummatan Wâhidatan
alam terbitan perdana sebuah jurnal ilmiah bulanan Nah­
dlatul Ulama, yang diterbitkan pada 1928 dan bertahan
D
sampai tahun 60-an, KH. M. Hasyim Asy’ari menuliskan
fatwa: bahwa kentongan (alat dari kayu yang dipukul hingga ber­
bunyi nyaring) tidak diperkenankan untuk memanggil shalat da­
lam hukum Islam. Dasar dari pendapatnya itu adalah kelangkaan
hadits Nabi; biasanya disebut sebagai tidak adanya teks tertulis
(dalil naqli) dalam hal ini.
Dalam penerbitan bulan berikutnya, pendapat tersebut di­
sanggah oleh wakil beliau, Kyai Faqih dari Maskumambang, Gre­
sik, yang menyatakan bahwa kentongan harus diperkenankan,
karena bisa dianalogikan atau di-qiyas-kan kepada beduk seba­
gai alat pemanggil shalat. Karena beduk diperkenankan, atas ada­
nya sumber tertulis (dalil naqli) berupa hadits Nabi Muhammad
SAW mengenai adanya atau dipergunakannya alat tersebut pada
zaman Nabi, maka kentongan pun harus diperkenankan.
Segera setelah uraian Kyai Faqih Maskumambang itu
muncul, KH. M. Hasyim Asy’ari segera memanggil para ulama
se-Jombang dan para santri senior beliau untuk berkumpul di
pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ia pun lalu memerintahkan
kedua artikel itu untuk dibacakan kepada para hadirin. Setelah
itu, beliau menyatakan mereka dapat menggunakan salah satu
dari kedua alat pemanggil itu dengan bebas. Yang beliau minta
hanyalah satu hal, yaitu hendaknya di Mesjid Tebu Ireng, Jom­
bang kentongan itu tidak digunakan selama-lamanya. Pandangan
g 235 h
Islam, PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
beliau itu mencerminkan sikap sangat menghormati pendirian
Kyai Faqih dari Maskumambang tersebut, dan bagaimana sikap
itu didasarkan pada “kebenaran” yang beliau kenal.
Dalam bulan Maulid/Rabi’ul Awal berikutnya, KH. M.
Hasyim Asy’ari diundang berceramah di Pesantren Maskumam­
bang. Tiga hari sebelumnya, para utusan Kyai Faqih Maskumam­
bang menemui para ketua/pemimpin ta’mir mesjid dan surau
yang ada di kabupaten Gresik dengan membawa pesan beliau:
selama KH. M. Hasyim Asy’ari berada di kawasan kabupaten
tersebut, semua kentongan yang ada harus diturunkan dari
tempat bergantungnya alat itu. Sikap ini diambil beliau karena
penghormatan beliau terhadap Kyai Hasyim Asy’ari, yang bagai­
manapun adalah atasan beliau dalam berorganisasi. Meyakini
sebuah kebenaran, tidak berarti hilangnya sikap menghormati
pandangan orang lain, sebuah sikap tanda kematangan pribadi
kedua tokoh tersebut.
Sikap saling menghargai satu sama lain, antara kedua to­
koh tersebut yaitu antara Rois ‘Am dan Wakil Rois ‘Am PBNU
waktu itu, menunjukkan tata krama yang sangat tinggi di antara
dua orang ulama yang berbeda pendapat, tapi menghargai satu
sama lain. Inilah yang justru tidak kita lihat saat ini, terlebih-le­
bih di antara pemimpin gerakan Islam dewasa ini, yang tampak
mencuat justru sikap saling menyalahkan, sehingga tidak ter­
dapat kesatuan pendapat antar mereka. Yang menonjol adalah
perbeda­an pendapat, bukan persamaan antara mereka. Penulis
tidak tahu, haruskah kenyataan itu disayangkan ataukah justru
dibiarkan?
Mungkin ini adalah sisa-sisa dari sebuah nostalgia yang
ada mengenai “keagungan” masa lampau belaka. Tapi bukankah
seseorang berhak merasa seperti itu? Bukankah kitab suci al-
Qur’ân menyatakan, “Sesungguhnya telah Kuciptakan kalian
(dalam bentuk) lelaki dan perempuan dan Kujadikan kalian ber­
bangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal.
Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Al­
lah adalah yang paling bertaqwa (innâ khalaqnâ kum min dza-
karin wa untsâ wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâ’ila li ta’ârafû
innâ akramakum ‘inda Allâhi atqâkum)” (QS al-Hujurat [49]:13)
Ayat ini jelas membenarkan perbedaan pendapat di antara kaum
muslimin.
Namun Allah juga berfirman dalam kitab suci-Nya itu:
g 236 h
Tata Krama dan ‘Ummatan Wahidatan
“Dan berpeganglah kalian kepada tali Allah (secara) keseluruhan
dan janganlah bercerai-berai/terpecah belah (wa’ tashimû bi ha-
bli allâhi jamî’an wa lâ tafarraqû)” (QS Ali Imran [3]:103). Ayat
ini menunjukkan kepada kita, bahwa yang dilarang bukannya
perbedaan pandangan melainkan bersikap terpecah-belah satu
dari yang lain. Hal ini diperkuat oleh sebuah ayat lain: “Bekerja­
samalah kalian dalam (bekerja untuk) kebaikan dan ketakwaan
(ta’âwanû ‘alâ al-birri wa al-taqwâ)” (QS al-Maidah [5]:2) yang
jelas-jelas mengharuskan kita melakukan koordinasi berbagai
kegiatan. Tetapi, kerjasama seperti itu hanya dapat dilakukan
oleh kepemimpinan tunggal dalam berbagai gerakan Islam.
Masalahnya sekarang adalah langkanya kepemimpinan
seperti itu. Para pimpinan gerakan Islam saling bertengkar, mini­
mal hanya bersatu dalam ucapan. Mengapakah demikian? Kare­
na para pemimpin itu hanya mengejar ambisi pribadi belaka, dan
jarang berpikir mengenai umat Islam secara keseluruhan. Seha­
rusnya, mereka berpikir tentang bagaimana melestarikan agama
Islam sebagai budaya, melalui upaya melayani dan mewujudkan
kepentingan seluruh bangsa. Ambisi politik masing-masing akan
terwujud jika ada pengendalian diri, dan jika diletakkan dalam
kerangka kepentingan seluruh bangsa.
Dalam ajaran Islam dikenal istilah “ikhlas”. Keikhlasan
yang dimaksudkan adalah peleburan ambisi pribadi masing-ma­
sing ke dalam pelayanan kepentingan seluruh bangsa. Di sinilah
justru harus ada kesepakatan antara para pemimpin berbagai
gerakan atau organisasi Islam yang ada, dan ketundukkan ke­
pada keputusan sang pemimpin dirumuskan. Untuk melakukan
perumusan seperti itu, diperlakukan dua persyaratan sekaligus,
yaitu kejujuran sikap dan ucapan, yang disertai dengan sikap
“mengalah” kepada kepentingan berbagai gerakan organisasi itu.
Tanpa kedua hal itu, sia-sialah upaya “menyatukan” umat Islam
dalam sebuah kerangka perjuangan yang diperlukan.
Dalam hal ini, penulis lagi-lagi teringat kepada sebuah
adagium yang sering dinyatakan berbagai kalangan Islam: “Ti­
ada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpi­
nan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan” (La islama
illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala imarata illa
bi tha’ah). Adagiumnya memang benar, walaupun sekelompok
kecil pernah mengajukan klaim kepemimpinan itu dan minta
diterima sebagai pemimpin. Namun sikap mereka yang meman­
g 237 h
Islam, PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
dang rendah kelompok lain, justru menggagalkan niatan terse­
but, sedangkan kelompok-kelompok lain tidaklah memiliki kepe­
mimpinan kohesif seperti itu. Herankah kita, jika wajah berbagai
gerakan Islam di Tanah Air kita saat ini tampak tidak memiliki
kepemimpinan yang jelas? Di sinilah kita perlu membangun kem­
bali “kesatuan” umat (ummatan wahidatan). Mudah diucapkan,
tapi sulit diwujudkan bukan? h
g 238 h