Doktrin dan Tembang
Terus terang saja, artikel ini diilhami oleh beberapa tin­
dak kekerasan atas nama Islam yang terjadi di berbagai kawasan
negara kita dalam masa setahun-dua terakhir ini. Seolah-olah
strategi yang ditempuh melalui pendekatan sistematik itu, ha­
rus dilaksanakan dengan menggunakan kekerasan atau dengan
berbagai macam sweeping dan sejenisnya. Mungkin, karena
pemahaman bergaris keras dan bersifat militan mereka, dalam
membela agama Islam di hadapan berbagai macam tantangan
dewasa ini, yang mengakibatkan perlawanan disamakan dengan
penggunaan kekerasan.
eg
Tembang anak-anak berjudul “lir-ilir” di atas, sebenarnya
sudah berusia ratusan tahun, ia menjadi bagian inheren dari se­
buah pendekatan strategis yang dibawakan Sunan Ampel di akhir
masa kejayaan Majapahit. Dalam tembang itu tergambar jelas
pendekatan beliau dan rekan-rekan terhadap kekuasaan, sebuah
model perjuangan yang menurut penulis, baik untuk dijadikan
kaca pembanding saat ini. Ketika itu, para Wali Sembilan (Wali
Songo)2 di Pulau Jawa sedang mengembangkan dengan sangat
baik sistem kekuasaan yang ada. Para perintis gerakan Islam
waktu itu, dengan sengaja mengusahakan hak bagi para penganut
agama Islam untuk bisa hidup di hadapan raja-raja yang sedang
berkuasa di Pulau Jawa. Cara mengusahakan agar hak hidup itu
diperoleh, adalah dengan mengajarkan bahwa kaum muslimin
dapat saja mempunyai raja/penguasa non-muslim. Seperti Sunan
Ampel mengakui keabsahan Brawijaya yang ber-agama Hindu-
Buddha (Bhairawa). Inilah yang akhirnya membuat Brawijaya V
beragama Islam pada masa akhir hayatnya dengan gelar Sunan
Lawu. Nah, strategi untuk memperkenalkan agama Islam kepa­
da sistem kekuasaan yang ada, sangat jelas, yaitu menekankan
2 Wali Sembilan (Wali Songo) adalah sembilan ulama yang merupakan
pelopor dan pejuang dakwah Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 (masa Kesul­
tanan Demak). Dalam penyiaran Islam di Jawa, Wali Songo dianggap sebagai
kepala kelompok dari sejumlah besar muballigh Islam yang mengadakan dak­
wah di daerah-daerah yang belum memeluk agama Islam. Mereka adalah; (1)
Sunan Gresik, (2) Sunan Ampel, (3) Sunan Bonang, (4) Sunan Giri, (5) Sunan
Drajat, (6) Sunan Kalijaga, (7) Sunan Kudus, (8) Sunan Muria, dan (9) Sunan
Gunung Jati.
g 285 h
Islam, PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
pada pendekatan budaya daripada pendekatan ideologis yang
sangat berbau politik. Dalam kerangka “membudayakan” sebuah
doktrin kalangan ahlus sunnah tradisional itulah, sebuah dok­
trin sentral dikemukakan melalui sebuah tembang anak-anak.
Doktrin yang dimaksud pandangan kaum Sunni tradi­
sional itu ialah adanya kewajiban tunduk kepada pemerintah
oleh semua kaum muslimin tanpa pandang bulu. Di kalangan
mereka ada ungkapan “para penguasa lalim untuk masa 60 ta­
hun, masih lebih baik dari pada anarki sesaat (imâmun fâjirun
sittîna âmman khairun min faudhâ sâ ‘atin).” Ketundukan itu,
sama sekali tidak memperhitungkan penggunaan kekuasaan se­
cara salah. Ketundukan kepada penguasa ini sebenarnya adalah
doktrin kaum Sunni tradisional, yang sudah tentu sangat berla­
wanan dengan berbagai ajaran dan orang-orang seperti Imam
Ayatullah Khomenei dan Ali Syariati.
eg
Doktrin di atas oleh Sunan Ampel dimasukkan dalam tem­
bang “Lir-ilir”, dalam ungkapan yang sesuai dengan budaya pe­
nguasa Jawa di Majapahit. Makna tembang tersebut yaitu blim­
bing untuk mencuci pakaian yang sobek pinggirnya, perlambang
rakyat yang tidak mempunyai kekuasaan apapun. Baju sobek itu
dipakai untuk menghadap raja (seba), karena lingkaran meng­
hadap raja masih lebar, dan sinar rembulan menyinari lingkaran
(pumpung jembar kalangane, pumpung padang rembulane).
Tampak di situ bagaimana Sunan Ampel3 menggunakan sim­
bol-simbol budaya Jawa dalam hubungan masyarakat dengan
penguasa, yang sama sekali tidak ideologis.
Dalam kasus ini terlihat, pendekatan budaya dan ideologis
saling bertentangan. Dalam pendekatan yang menggunakan
strategi budaya tadi, kaum muslimin tidak diseyogyakan meng­
3 Nama asli Sunan Ampel (Campa Aceh, 1401- Ampel Surabaya, 1481)
yaitu Raden Rahmat. Ia adalah putra Maulana Malik Ibrahim dari istrinya
yang bernama Dewi Candrawulan. Menurut Babad Diponegoro, Sunan Ampel
sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit, bahkan istrinya pun berasal
dari kalangan istana. Dekatnya Sunan Ampel dengan kalangan istana membuat
penyebaran Islam di daerah kekuasaan Majapahit, khususnya di pantai utara
Pulau Jawa, tidak mendapat hambatan berarti, bahkan mendapat izin dari pe­
nguasa kerajaan.
g 286 h
Doktrin dan Tembang
gunakan ideologi untuk merubah kultur masyarakat atas nama
agama. Biarlah struktur itu berubah dengan sendirinya melalui
pranata-pranata lain, sejarah jualah yang akan menunjukkan ke­
pada kita perubahan-perubahan yang akan terjadi. Karenanya,
strategi semacam ini selalu berjangka sangat panjang, dan meli­
puti masa yang sangat panjang pula, yaitu berubah dari generasi
ke generasi.
Berbeda dengan strategi budaya itu, strategi ideologis se­
nantiasa menekankan diri pada pentingnya merubah struktur
masyarakat, dan mengganti sistem kekuasaan yang ada, guna
menjamin berlangsungnya perubahan politik dalam sistem ke­
kuasaan yang bersangkutan. Dalam hal ini, sering dilupakan
pilihan-pilihan rakyat akan sistem kekuasaan yang mereka i-
nginkan. Yang penting, sang pemimpin dan teman-teman se-
ideologi nya memegang tampuk kepemimpinan dan merubah
struktur masyarakat yang dimaksudkan. Di sini berlakulah sep­
erti apa yang dikatakan Vladimir Illyich Lenin dalam pamflet­
nya “penyakit kiri kekanak-kanakan kaum revolusioner (The In-
fantile Disease of ‘Leftism’ in Communism),” yaitu perjuangan
yang selalu menekankan keharusan sukses akan dicapai semasa
sang aku masih hidup. Ini terjadi pada kaum komunis di bawah
Lenin-Mao Zedong, di kalangan kaum nasionalis di bawah Soek­
arno, dan gerakan Islam di bawah pimpinan Imam Khamenei
dan kawan-kawan yang sekarang menguasai Dewan Ulama
(Khubrigan4), yang oleh pers Barat disebut sebagai ulama kon­
servatif. Herankah kita jika orang-orang seperti Presiden Iran,
Mohammad Khatami, lalu berhadapan dengan mereka, karena
strategi budaya yang dianutnya? h
4 Dewan Ulama atau Majlis e’ Khubrigan adalah lembaga yang be­
ranggotakan sejumlah ulama pilihan rakyat. Dewan ini memiliki tugas untuk
menunjuk serta mengawasi kinerja wali faqih atau rahbar atau pemimpin ter­
tinggi revolusi Islam Iran.
g 287 h
Islam, PENDIDIKAN DAN MASALAH SOSIAL BUDAYA
g 288 h
Terorisme Harus Dilawan
iga buah bom meledak dalam waktu yang hampir bersa­
maan di Denpasar, Bali pada 12 Oktober 2002. Lebih dari
T
180 orang menjadi korban, termasuk sangat banyak orang
yang mati seketika. Jelas ini adalah bagian mengerikan dari tin­
dakan teror yang selama belasan bulan ini menggetarkan pe-
rasaan kita sebagai warga masyarakat. Penulis berkali-kali me­
minta agar pihak keamanan mengambil langkah-langkah yang
diperlukan guna menghindarkan terjadinya hal itu. Termasuk
mengambil langkah-langkah preventif, antara lain menahan
orang-orang yang keluyuran di negeri kita membawa senjata ta­
jam, membuat bom-bom rakitan, memproduksi senjata-senjata
yang banyak ragamnya.
Namun pihak keamanan merasa tidak punya bukti-bukti
legal yang cukup untuk mengambil tindakan hukum terhadap
mereka. Mungkin di sinilah terletak pokok permasalahan yang
kita hadapi. Kita masih menganut kebijakan-kebijakan punitif
dan kurang memberikan perhatian pada tindakan-tindakan pre­
ventif, kalau belum ada bukti legal yang cukup tidak dilakukan
penangkapan. Ini jelas kekeliruan yang menyebabkan hilangnya
rasa hormat pada aparat negara. Hal lainnya adalah, dalam kehi­
dupan sehari-hari begitu banyak pelanggaran hukum dilakukan
oleh aparat keamanan, sehingga mereka pun tidak dapat mela­
kukan tindakan efektif untuk mencegah tindakan teror yang di­
lakukan orang. Itupun tidak bisa dibenahi oleh sistem politik
kita yang sekarang, karena banyak sekali pelanggaran politik di­
lakukan oleh oknum-oknum pemerintah.
g 291 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
Sikap menutup mata oleh aparat keamanan kita terhadap
hal-hal yang tidak benar, juga terjadi dalam praktek kehidupan
sehari-hari di masyarakat. Apabila akan diambil tindakan hukum
terhadap aparat, banyak pihak lalu melakukan sesuatu untuk
menetralisir” tindakan itu. Kasus bentroknya Batalyon Linud
(Lintas Udara) Angkatan Darat dengan aparat kepolisian di Bin­
jai, Sumatra Utara, dapat dijadikan contoh. Mereka melakukan
tindakan “netralisasi terhadap langkah-langkah hukum, karena
para anggota batalyon itu menyaksikan sendiri bagaimana para
perwira mereka, baik di Angkatan Darat dan Polri, yang men­
dukung (backing) kelompok-kelompok pelaksana perjudian dan
pengedar narkoba, tidak mendapat tindakan hukum apapun.
Masalah yang timbul kemudian adalah, bagaimana mereka
dapat mencegah kelompok-kelompok kriminal dalam memper­
siapkan tindakan teror terhadap masyarakat, termasuk warga
asin­? Sikap tutup mata itu sudah menjadi demikian luas sehing­
ga tidak ada pihak keamanan yang berani bertindak terhadap ke­
lompok-kelompok seperti itu. Kalaupun ada aparat keamanan
yang bersih, dapat dimengerti keengganan mereka melakukan
tindakan preventif, karena akan berarti kemungkinan berhada­
pan dengan atasan atau teman sejawatnya sendiri. Dalam hal ini
berlakulah pepatah Guru kencing berdiri, murid kencing ber­
lari. Inilah penyebab dari apa yang terjadi di pulau Bali itu, jadi
tidak usah heran jika hal itu terjadi, bahkan yang harus diheran­
kan, mengapakah hal ini baru terjadi sekarang.
Penyebab lain dari “paralyse” (kelumpuhan) tadi, adalah
adanya hubungan sangat baik antara aparat keamanan dengan
pihak-pihak teroris dan preman sendiri. Seolah-olah mereka
mendapatkan kedudukan terhormat dalam masyarakat, karena
kemanapun ke-premanan mereka dapat ditutupi. Bahkan ada
benggolan preman yang berpidato di depan agamawan, seolah-
olah dia lepas dari hukum-hukum sebab-akibat. Herankah kita
jika orang tidak merasa ada gunanya melakukan tindakan pre­
ventif? Padahal hakikat tindakan itu adalah mencegah dilaku­
kannya langkah-langkah melanggar hukum, dengan terciptanya
rasa malu pada diri calon-calon pelanggar kedaulatan hukum.
Kalau orang merasa terjerumus menjadi preman atau tero­
ris, herankah kita jika pihak keamanan yang justru takut dan bu­
kannya menindak mereka? Apalagi kalau Wakil Presidennya me­
nerima para teroris di kantor dan memperlakukan seolah-olah
g 292 h
Terorisme Harus Dilawan
pahlawan? Bukankah ini berarti pelecehan yang sangat serius
dalam kehidupan bermasyarakat kita? Ditambah lagi kesalahan
sikap ini ditutup-tutupi pula oleh anggapan bahwa Amerika Seri­
kat-lah yang bersekongkol dengan TNI untuk menimbulkan hal-
hal di atas guna melaksanakanrencana jahat” dari CIA (Central
Inteligence Agency)? Teori ini harus diselidiki secara mendalam,
namun masing-masing pihak tidak perlu saling menunggu. Ini­
lah prinsip yang harus dilakukan.
Memang setelah bertahun-tahun, hal semacam ini baru da­
pat diketahui sebagai kebijakan baru di bidang keamanan, guna
memungkinkan tercapainya ketenangan yang benar-benar tang­
guh. Sudah tentu, kebijakan itu harus benar-benar sesuai dengan
kebutuhan yang ada. Dalam hal ini keperluan akan tindakan-tin­
dakan untuk mencegah terulangnya kejadian seperti di Bali itu.
Karenanya tindakan preventif harus diutamakan. Kebutuhan itu
mengharuskan kita segera mencapai kesepakatan, mengatasi
kekosongan kekuasaan keamanan yang terlalu lama dapat ber­
akibat semakin beraninya pihak-pihak yang melakukan destabili­
sasi di negeri kita.
Untuk itu diperlukan beberapa tindakan yang dilakukan se­
cara simultan (bersama-sama). Pertama, harus dilakukan upaya
nyata menghentikan KKN oleh birokrasi negara. Dengan adanya
KKN, birokrasi pemerintah tidak akan dapat menjalankan tugas
secara adil, jujur dan sesuai dengan undang-undang yang ada.
Kedua, persamaan perlakuan bagi semua warga negara di muka
undang-undang tidak akan dapat terlaksana jika KKN masih
ada. Dengan demikian, menciptakan kebersihan di lingkungan
sipil dan militer merupakan persyaratan utama bagi penegakan
demokrasi di negeri kita.
Syarat ketiga yang tidak kalah penting adalah, kebijakan
yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan yang ada. Kita
tidak dapat membuat istana di awang-awang, melainkan atas
kenyataan yang ada di bumi Indoesia. Karena itulah, dalam se­
buah surat kepada mantan Presiden HM. Soeharto, penulis
mengatakan bahwa kita harus siap untuk memaafkan dalam
masalah perdata para konglomerat yang tidak mengembalikan
pinjaman mereka pada bank-bank pemerintah, asalkan uang ha­
sil pinjaman itu dikonversikan menjadi kredit murah bagi usaha
kecil dan menengah (UKM). Soal-soal pidana menjadi tanggung
jawab aparat hukum yang ada, dan tidak pantas dicampuri baik
g 293 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Resep ini memang terasa
terlalu sumir dan elitis, tetapi memberikan harapan cukup untuk
tetap menciptakan keamanan dan dalam menopang kebangkitan
kembali ekonomi nasional kita. h
g 294 h
Terorisme di Negeri Kita
erorisme memang merajalela di negeri kita. Dalam waktu
setahun terakhir ini, seharusnya ada tindakan yang jelas
T
dari pemerintah untuk memberantas dan mengikis habis
terorisme ini. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya. Para tero­
ris semakin lama semakin merajalela, dan mendorong masyara­
kat untuk menganggapnya sebagai buatan luar negeri yang tidak
dapat diatasi. Akhirnya, terorisme mengalami eskalasi luar biasa,
dan terjadilah peledakan 3 buah bom berkekuatan sangat tinggi
di Bali. Korban yang berjatuhan sangat besar, berjumlah di atas
200 jiwa, ini menurut laporan media massa sendiri.1
Pemerintah sendiri tidak siap menghadapinya, terbukti da­
ri usulan-usulan yang saling bertentangan antar pejabat pemerin­
tahan di tingkat pusat. Ada usul agar supaya kegiatan-kegiatan
intelejen dikoordinir oleh sebuah badan baru, sedangkan Menko
Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menganggap hal itu tidak
perlu. Menhan Matori Abdul Djalil menganggap ada gerakan
Islam internasional di belakang peristiwa pengeboman itu, se­
dangkan Kapolri sendiri menyatakan belum ada bukti-bukti hu­
kum yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kalau
di lingkungan pemerintahan saja terjadi perbedaan pendapat
1 Seringnya terjadi peristiwa terorisme dan kekerasan lainnya tidak di­
pungkiri telah mengakibatkan banyak korban berjatuhan yang pada akhirnya
telah menggiring kepada identifikasi minor bahwa potret Islam fundamentalis
lebih menjadi objek kajian yang menarik—karena sebagai pihak tertuduh dalam
beberapa kasus terorisme—ketimbang potret Islam substansialis di negeri kita
ini.
g 295 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
seperti itu, berarti itu menunjukkan ketidaksiapan menghadapi
kejadian ini, dan dapat diperkirakan betapa banyaknya pendapat
saling bertentangan dalam masyarakat.
Secara internasional, ketidaksiapan pemerintah atas keja­
dian itu dilontarkan oleh berbagai pihak atau negara. Ini juga
berakibat parah terhadap ekonomi kita yang sedang dilanda kri­
sis. Bagaikan orang yang jatuh ditimpa tangga pula. Bukan ha­
nya menurunnya jumlah wisatawan asing yang ke Bali melain­
kan juga jumlah ekspor kita ke negara lain terkena pukulan he­
bat. Demikian juga, usaha di bidang pariwisata kita mengalami
pukulan berat. Jumlah penganggur semakin membengkak dan
tak terbatas hanya pada daerah Bali saja. Gubernur Jawa Timur
(Jatim) menyatakan kepada penulis, ekspor daerah itu melalui
Bali yang telah lalu mencapai jumlah 1 milyar rupiah. Jelas Jatim
mengalami pukulan hebat akibat peristiwa pemboman itu. Penu­
lis menambahkan, para wisatawan asing itu banyak juga yang
kemudian berselancar di selatan Banyuwangi dan menyaksikan
matahari terbit di puncak Gunung Bromo. Kalau mereka tidak
datang ke Bali, maka mereka tidak akan datang ke Jatim.
eg
Secara matematis pendapatan negeri kita mengalami pu­
kulan hebat akibat peristiwa di Bali ini. Tapi hitungan matematis
ini tidak berlaku bagi kehidupan perikemanusiaan, dengan hi­
langnya nyawa orang sedemikian banyak itu. Inilah yang harus
diingat dalam memperhatikan akibat-akibat dari peristiwa terse­
but. Hilangnya kepercayaan negara-negara lain akan kemampu­
an kita sebagai bangsa untuk memelihara keamanan siapa pun,
juga mengalami pukulan berat. Kita juga tidak tahu, harus berse­
dih hati kah? Atau justru menjadi marah oleh kejadian tersebut.
Hanya pernyataan, bahwa apa yang telah terjadi itu adalah sebu­
ah force majeur -hal yang tidak dapat kita tanggulangi secara
tuntas-, membuat kita sedikit tenang.
Yang tidak kita mengerti, mengapa pihak keamanan sama
sekali tidak tanggap terhadap kekerasan, bersiap siaga terhadap
kemungkinan yang ditimbulkannya. Kesimpulannya, pihak ke­
amanan memang kekurangan tenaga, atau mereka cerminan dari
sistem politik kita yang kacau balau. Itu semua terjadi karena ada­
nya perintah tak tertulis “dari atas” yang saling bertentangan. Di
g 296 h
Terorisme di Negeri Kita
satu pihak, ada yang menyatakan bahwa kaum teroris merajalela
di negeri kita, karena itu kita harus siaga sepenuhnya. Di pihak
lain, ada “bisikan” agar kelompok-kelompok teroris di negara
kita jangan ditindak kalau belum terbukti melanggar hukum.
Ini berarti, tidak ada tindakan antisipatif apapun terhadap ke­
mungkinan tindakan yang ditimbulkan oleh para teroris. Makna
dari hal ini adalah, pihak keamanan menerima perintah saling
bertentangan, dan wajar saja kalau mereka lalu dibuat bingung
oleh kebijakan itu, yang berakibat pada ketidakpastian dalam
penyelenggaraan keamanan. Justru inilah kesempatan yang di­
tunggu-tunggu oleh para teroris, yang masih harus dibuktikan
secara hukum melalui kerjasama dengan unsur-unsur aparat ke­
amanan luar negeri.
Tidak heranlah jika negara-negara lain lalu menganggap
kita tidak memiliki kesanggupan menjaga keamanan dan meneli­
ti pelanggaran-pelanggaran atasnya. Tawaran yang oleh Kapolri
dinyatakan datang dari berbagai negara, pada hakikatnya adalah
kritikan terhadap kemampuan kita di bidang keamanan dalam
negeri. Jadi tidak tepatlah kebanggaan sementara kalangan akan
datangnya tawaran membantu itu. Ini adalah akibat belaka dari
kelalaian kita di masa-masa lampau, termasuk ketika penulis
menjadi Kepala Pemerintahan.
Yang sebenarnya mengejutkan kita adalah sikap Wapres
Hamzah Haz. Pertama, ia tidak pernah mengutuk tindakan tero­
ris tersebut. Kedua, ia justru mengunjungi para tahanan seperti
Ja’far Umar Thalib2, mengunjungi tempat-tempat yang selama
ini diduga dipakai sebagai pangkalan teroris di negara kita. Paling
tidak, Hamzah seharusnya menahan diri dan tidak melakukan
kunjungan tersebut, sampai dibuktikan oleh pengadilan bahwa
mereka tidak bersalah. Tundalah melakukan kunjungan demi
2 Kunjungan ke sel tahanan Mabes Polri dilakukan pada Selasa (7/5/
2002). Ja’far ditahan atas tuduhan pidatonya mengakibatkan kerusuhan di
Desa Soya, Ambon. Ja’far adalah komandan dan pendiri Laskar Jihad, sebuah
kelompok gerakan Islam salafi yang dibentuk di Solo pada 14 Februari 1998.
Di era penulis masih menjadi Kepala Pemerintahan, kelompok ini diupayakan
untuk tidak memasuki wilayah konflik, seperti Ambon, Poso, dan lainnya, na­
mun dalam kenyataannya sekitar tahun 2000 dan 2001, telah tercatat seki­
tar 2000 anggota Laskar Jihad di wilayah tersebut. Tiga hari setelah peristiwa
bom Bali, 12 Oktober 2002, Ja’far membubarkan Laskar Jihad, sementara orga­
nisasi induk Laskar Jihad, yaitu FKAWJ (Forum Komunikasi Ahlussunnah
Waljama’ah), tetap dipertahankan eksistensinya.
g 297 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
kunjungan itu sampai masalahnya menjadi terang. Kesimpulan
kita, ia perlu mendekati kelompok garis keras gerakan Islam, un­
tuk kepentingan politik, mencari dukungan bagi partainya dalam
pemilu mendatang. Berarti ia melakukan kunjungan demi kun­
jungan itu untuk kepentingan politik pribadinya.
Ini dapat dimengerti sebagai kebutuhan politik yang wajar.
Tapi tindakannya menerima orang-orang yang diduga melang­
gar hukum atau undang-undang di Istana (kantor) Wapres, ada­
lah tindakan politik gegabah.3 Ia tidak bisa membedakan kedu­
dukan sebagai ketua umum sebuah parpol dari jabatan Wapres.
Hal ini langsung atau tidak langsung memberikan dorongan bagi
kaum teroris untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak
berperikemanusiaan dan melanggar undang-undang. Melihat
langkah-langkah yang diambilnya, demikian jauh ia dari rakyat
pada umumnya. Ini sebagai sesuatu yang mengherankan. Di sini­
lah ia akan dinilai, mampukah ia membebaskan diri dari kepen­
tingan-kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan
umum.
Seorang pejabat negara tidak boleh mencampuradukkan
kepentingan jabatan dengan kelompok yang dipimpinnya. Kalau
ia ingin melaksanakan sebuah garis perjuangan partainya dalam
jangka panjang, umpamanya saja dengan mendekati kelompok-
kelompok garis keras, untuk memperoleh suara mereka dalam
pemilu yang akan datang, maka pertemuan itu harus dilakukan
di tempat mereka atau di kalangan partai yang dipimpinnya. Ti­
daklah layak mengundang mereka yang dituduh sebagai teroris
oleh banyak pihak untuk makan siang di Kantor Wakil Presiden.
Perbedaan utama fungsi resmi jabatan atas pemerintahan dari
fungsi politik kepartaian harus selalu diperhatikan, agar baik
pemerintah maupun partai politiknya tidak saling mengalami
kerugian. Karena itu, upaya memerangi terorisme memerlukan
ketegasan sikap yang ditujukan untuk mereka, ini harus benar-
benar diperhatikan. h
3 Wapres Hamzah Haz menerima komandan Laskar Jihad Ja’far Umar
Thalib di Istana Wapres, Rabu (8/8/2001). Dalam kesempatan itu, Ja’far me­
nyampaikan kepada Hamzah, dirinya menolak Presiden Megawati karena ia
perempuan. Hamzah beralasan, naiknya Megawati itu karena hasil situasi
darurat.
g 298 h
Bersumber dari Pendangkalan
ada sebuah diskusi beberapa tahun yang lalu di Masjid Sun­
da Kelapa, Jakarta, penulis dikritik oleh Dr. Yusril Ihza Ma­
P
hendra.1 Kata Bang Yusril, ia kecewa dengan penulis karena
bergaul terlalu erat dengan umat Yahudi dan Nasrani. Bukankah
kitab suci al-Qur’ân menyatakan salah satu tanda-tanda seorang
muslim yang baik adalah “bersikap keras terhadap orang kafir
dan bersikap lembut terhadap sesama muslim (asyiddâ’u ‘alâ al-
kuffâr ruhamâ baynahum)” (QS al-Fath [48]:29). Menanggapi
hal itu, penulis menjawab, sebaiknya Bang Yusril mempelajari
kembali ajaran Islam, dengan mondok di pesantren. Karena ia
tidak tahu, bahwa yang dimaksud al-Qur’ân dalam kata “kafir
atau “kuffar” adalah orang-orang musyrik (polytheis) yang ada
di Mekkah, waktu itu. Kalau hal ini saja Bang Yusril tidak tahu,
bagaimana ia berani menjadi mubaligh?
Dengan masih adanya pendangkalan pemahaman seperti
itu, penulis jadi tidak begitu heran kalau terjadi kekerasan di Ma­
luku, Poso, Aceh dan Sampit. Penulis mengutuk peledakan bom
di Legian, Bali, karena itu berarti pembunuhan atas begitu ba­
nyak orang yang tidak bersalah. Walau mengutuk, tidak berarti
1Peristiwa ini terjadi pada acara Ta’aruf & Bedah Buku “Islam Demokra­
si Atas Bawah: Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gus Dur & Amien
Rais” pada Minggu (1/12/1996) dan diadakan oleh Perhimpunan Mahasiswa
Islam Indonesia. Bertindak sebagai pembicara selain Gus Dur dan Yusril adalah
Amien Rais, Nurcholish Madjid, Mohammad Sobary, dengan moderator Emha
Ainun Nadjib.
g 299 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
penulis heran atas terjadinya peledakan bom itu. Karena dalam
pandangan penulis, hal itu terjadi akibat para pelakunya tidak
mengerti, bahwa Islam tidak membenarkan tindak kekerasan
dan diskriminatif. Satu-satunya pembenaran bagi tindakan ke­
kerasan secara individual adalah, jika kaum muslimin diusir dari
rumahnya (idzâ ukhrijû min diyârihim). Karena itulah, ketika
harus meninggalkan Istana Merdeka, penulis meminta Luhut
Panjaitan mencari surat perintah dari Lurah sekalipun. Sebab­
nya, karena ada perintah lain dalam Sunni tradisional yang diya­
kini penulis, untuk taat pada pemerintah. Berdasar ayat kitab suci
al-Quran, “Taatlah kalian pada Allah, pada utusan-Nya dan pada
pemegang kekuasaan pemerintahan (athî‘u allâha wa’athî’u ar-
rasûl wa ulî al-amri minkum)” (QS. Al-Nisa [4]:59). Pak Luhut
Panjaitan2 mencarikan surat perintah itu dari seorang Lurah, dan
penulis sebagai warga negara dan rakyat biasa -karena lengser
dari jabatan kepresidenan- mengikuti perintah tersebut.
Soal bersedianya penulis lengser dari jabatan kepresiden­
an, karena penulis menganggap tidak layak jabatan setinggi apa­
pun di negeri ini, dipertahankan dengan pertumpahan darah.
Padahal waktu itu, sudah ada pernyataan yang ditandatangani
300.000 orang akan mendukung penulis mempertahankan ja­
batan kepresidenan, kalau perlu mengorbankan nyawa.
eg
Tindak kekerasan -walaupun atas nama agama- dinyatakan
oleh siapapun dan dimanapun sebagai terorisme. Beberapa ta­
hun sebelum menjabat sebagai presiden, penulis merencanakan
berkunjung ke Israel untuk menghadiri pertemuan para pendiri
Pusat Perdamaian Shimon Peres di Tel Aviv. Sebelum keberang­
katan ke Tel Aviv, penulis menerima rancangan pernyataan bersa­
ma, yang disampaikan oleh Rabi Kepala Sevaflim Eli Bakshiloron.
Dalam rancangan pernyataan itu, terdapat pernyataan penulis
dan Rabi yang menyatakan “berdasarkan keyakinan agama Is­
lam dan Yahudi, menolak penggunaan kekerasan yang berakibat
pada matinya orang-orang yang tidak berdosa”. Pengurus Besar
2 Jendral (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan, lahir di Tapanuli, Sumatra
Utara, 28 September 1947 adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan ke­
tika Gus Dur menjadi presiden.
g 300 h
Bersumber dari Pendangkalan
Nahdlatul Ulama (NU) mengutus Wakil Rois ‘Am, KH. M.A. Sa­
hal Mahfudz3 untuk memeriksa rancangan pernyataan itu. KH.
M.A. Sahal Mahfudz meminta kata-kata “tidak berdosa” diubah
menjadi “tidak bersalah”.
Mengapa demikian? Karena, yang menentukan seseorang
itu berdosa atau tidak adalah Allah Swt. Sedangkan salah atau
tidaknya seseorang oleh hakim atau pengadilan, berarti oleh sesa­
ma manusia. Penulis menerima keputusan itu dan perubahan
rancangan pernyataan tersebut, juga diterima oleh Rabi Eli Bak­
shiloron. Ketika tiba di Tel Aviv, penulis bersama Rabi Eli lang­
sung menuju kantornya di Yerusalem. Di tempat itu, penulis dan
Rabi Eli menandatangani pernyataan bersama itu di depan pub­
lik dan media massa. Ini menunjukkan bahwa, NU sebagai or­
ganisasi Islam terbesar di Indonesia —bahkan menurut statistik
sebagai organisasi Islam terbesar di dunia— menolak terorisme
dan penggunaan kekerasan atas nama agama sekalipun. Karena
itu, kita mengutuk peledakan bom di Bali dan menganggapnya
sebagai “tindak kejahatan/ kriminal” yang harus dihukum.
Keseluruhan penolakan penulis itu, bersumber pada penda­
pat agama yang tercantum dalam literatur keagamaan (al-kutub
al-mu’tabarah), jadi bukannya isapan jempol penulis sendiri.
Mengapa demikian? Karena Islam adalah agama hukum, kare­
nanya setiap sengketa seharusnya diselesaikan berdasarkan hu­
kum. Dan karena hukum agama dirumuskan sesuai dengan tu­
juannya (al-umûru bi maqâshidiha), maka kita patut menyimak
pendapat mantan ketua Mahkamah Agung Mesir, Muhammad
Sa’id al-Ashmawy.4 Menurutnya, “hukum Barat” dapat dijadikan
3 KH. Muhammad Achmad Sahal Mahfudz lahir di Kajen, Pati, 17
Desember 1937. Beliau adalah pemimpin Pondok Pesantren Maslakul Huda,
Pati 1963-sekarang. Di samping itu, beliau juga menjabat Rektor Institut Is­
lam NU di Jepara 1989-sekarang, Ketua Dewan Pengawas Syariah AJB Putra
(2002-sekarang), Rais ‘Am PBNU dua periode 1999-2004/2004-2009 dan
Ketua Umum Majlis Ulama Indonesia (MUI).
4 Muhammad Sa’id al-Ashmawy adalah mantan Ketua Pengadilan
Tinggi Kairo. Seorang intelektual humanis yang banyak memberikan kuliah di
berbagai perguruan tinggi di Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah, dan Afrika
Utara. Karyanya al-Islam as-Siyasy, banyak mendapatkan apresiasi dari ka­
langan intelektual, sekaligus hujatan dari kalangan Islamis. Totalitas pemiki­
rannya menawarkan arah baru interpretasi dan pembaruan Islam, dengan
menyediakan satu metodologi baru untuk memahami sumber-sumber suci al-
Qur’an dan Sunnah. Seperti halnya ia menawarkan perbedaan esensial antara
“Syari’ah” dan “Fiqih”.
g 301 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
“hukum Islam”, jika memiliki tujuan yang sama. Hukum pidana
Islam (jarimah), menurut Muhammad Sa’id al-Ashmawy, sama
dengan hukum pidana Barat, karena sama berfungsi dan bertu­
juan mencegah (deterrence) dan menghukum (punishment).
eg
Namun, mengapa terorisme dan tindak kekerasan yang
lain masih juga dijalankan oleh sebagian kaum muslimin? Ka­
lau memang benar kaum muslimin melakukan tindakan-tindak­
an tersebut, jelas bahwa mereka telah melanggar ajaran-ajaran
agama. Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan sekian banyak
jawaban, antara lain rendahnya mutu sumber daya manusia para
pelaku tindak kekerasan dan terorisme itu sendiri. Mutu yang
rendah di kalangan kaum muslimin, dapat dikembalikan kepada
aktifitas imperalisme dan kolonialisme yang begitu lama mengua­
sai kaum muslimin. Ditambah lagi dengan, orientasi pemimpin
kaum muslimin yang sekarang menjadi elite politik nasional.
Mereka selalu mementingkan kelompoknya sendiri dan memba­
ngun masyarakat Islam yang elitis.
Apa pun bentuk dan sebab tindak kekerasan dan teroris­
me, seluruhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini ada­
lah kenyataan yang tidak dapat dibantah, termasuk oleh para
pelaku kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan Islam.
Penyebab lain dijalankannya tindakan-tindakan yang telah dila­
rang Islam itu —sesuai dengan ajaran kitab suci al-Qur’ân dan
ajaran Nabi Muhammad Saw— adalah proses pendangkalan
agama Islam yang berlangsung sangat hebat.5 Walau kita lihat,
adanya praktek imperialisme dan kolonialisme atau kapitalisme
klasik di jaman ini terhadap kaum muslim, tidak berarti proses
sejarah itu memperkenankan kaum muslimin untuk bertindak
kekerasan dan terorisme.
Harus kita pahami, bahwa dalam sejarah Islam yang pan­
jang, kaum muslimin tidak menggunakan kekerasan dan tero­
risme untuk memaksakan kehendak. Lalu, bagaimanakah cara
5 Hal ini ditengarai sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang
literalis-skripturalistik yang sering terjebak dalam ruang ideologis yang berciri­
kan subyektif, normatif dan tertutup. Dalam wilayah sosial seringkali dicirikan
dengan anggapan bahwa komunitasnya atau selain jama’ahnya adalah sesat
dan munkar dan oleh karena itu harus didefinisikan sebagai musuh bagi komu­
nitas atau jama’ahnya.
g 302 h
Bersumber dari Pendangkalan
kaum muslimin mengkoreksi langkah-langkah yang salah, atau
melakukan “responsi yang benar” atas tantangan berat yang
dihadapi? Jawabannya, yaitu dengan mengadakan penafsiran
baru (reinterpretasi). Melalui mekanisme inilah, kaum muslim­
in melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat
sebelumnya, maupun memberikan responsi yang memadai atas
tantangan yang dihadapi. Jelas, dengan demikian Islam adalah
“agama kedamaian” bukannya “agama kekerasan”. Proses seja­
rah berkembangnya Islam di kawasan ini, adalah bukti nyata
akan kedamaian itu, walaupun di kawasan-kawasan lain, masih
juga terjadi tindak kekerasan -atas nama Islam- yang tidak di­
harapkan. h
g 303 h
NU dan Terorisme Berkedok Islam
alam sebuah konferensi internasional, penulis diminta
memaparkan pandangannya mengenai terorisme yang
D
tengah terjadi, seperti peledakan bom di Bali dan per­
buatan-perbuatan lain yang serupa. Penulis jadi teringat pada
penggunaan nama Islam dalam kerusuhan-kerusuhan di Ambon
dan Poso, serta peristiwa terbunuhnya para ulama dalam jumlah
besar dalam kasus “santet di Banyuwangi”. Tentu saja penulis
menjadi terperangah oleh banyaknya tindakan-tindakan yang
dilakukan atas nama Islam di atas.
Tentu saja kita tidak dapat menerima hal itu, seperti hal­
nya kita tolak tindak kekerasan di Irlandia Utara sebagai perten­
tangan agama Protestantisme melawan Katholikisme. Begitu
juga perusakan Masjid Babri sebagai pertentangan orang-orang
beragama Hindu melawan kaum Muslimin di negeri India, wa­
laupun yang bermusuhan memang jelas orang-orang dari kedua
agama itu. Pasalnya, karena mayoritas orang-orang beragama
Islam di berbagai negeri tidak terlibat dalam pertikaian dengan
tindakan kekerasan seperti di negeri-negeri tersebut.
Dalam jenis-jenis tindakan teroristik itu, para pemuda
muslim jelas-jelas terlibat dalam terorisme yang dipersiapkan.
Mereka mendapatkan bantuan keuangan dan latihan-latihan
guna melakukan tindakan-tindakan tersebut. Belasan bulan per­
siapan teknis dan finansial dilakukan, sehingga tidak dapat ia
disebut sebagai sesuatu yang bersifat spontanitas belaka. Jika ti­
dak terjadi secara spontan, sudah pasti hal itu merupakan tindak­
an teror yang memerlukan waktu lama untuk direncanakan dan
dilaksanakan. Para pelaksana kegiatan teror itu menganggap
diri mereka bertindak atas nama Islam. Dengan demikian, men­
g 304 h
NU dan Terorisme Berkedok Islam
jadi jelaslah arti hukum Islam bagi kehidupan mereka, yang ter­
kadang hanya dianggap sebagai kegiatan ilmiah guna membahas
kecilnya deskripsi yang dilakukan.
Suatu hal yang harus selalu diperhatikan, yaitu gerakan Is­
lam apa pun dan di mana pun senantiasa terkait dengan pilihan
berikut: gerakan mereka sebagai kultur atau sebagai lembaga/
institusi. Yang mementingkan kultur, tidak begitu memperhati­
kan lembaga yang mereka dukung. Ambil contoh NU (Nahdlatul
Ulama) dengan para anggota/ pengikutnya. Perhatikan dengan
seksama “budaya NU” seperti tahlil, halal bi halal, dan meng­
ikuti rukyah (melihat bulan) untuk menetapkan permulaan hari
raya. Mereka tidak peduli dengan keadaan lembaga-organisasi
yang mereka dukung, dipimpin oleh orang yang tepatkah atau
tidak.
Karena itulah, ketika para aktivis muda Islam yang bela­
kangan dikenal sebagai “muslim radikal”, dan kemudian lagi di­
kenal sebagai para teroris yang memulai konflik di Ambon dan
Poso, dan sebagian lagi meledakkan bom di Bali, mereka pun
menghadapi pilihan yang sama, mementingkan budaya atau lem­
baga (institusi). Sebagian dari mereka melupakan “warisan Is­
lam” —berupa proses penafsiran kembali (reinterpretasi)— yang
sudah dipakai kaum muslimin ratusan tahun lamanya, guna me­
masukkan perkembangan zaman ke dalam ajaran agama mere­
ka. Sebagai akibat, mereka mengembangkan “cara hidup Islam”
serba keras dan memusuhi cara-cara hidup lain, dan dengan
demikian membuat Islam berbeda dari yang lain. Ini tampak
ketika penulis suatu ketika memberikan ceramah kepada para
calon dokter di sebuah fakultas kedokteran. Para calon dokter le­
laki dipisah tempat duduk mereka dari para calon dokter perem­
puan, dan pemisahan mereka itu “dijaga” oleh seorang bertubuh
kekar yang lalu lalang di tengahnya. Pertemuan NU pun tidak
sampai sedemikian keadaannya, karena di tengah-tengah tidak
ada “penjaga” yang bertubuh kekar dan bersifat galak terhadap
pelanggaran halangan yang mereka lakukan.
eg
Sikap mementingkan lembaga (institusi) inilah, —seti­
dak-tidaknya lebih mementingkan institusi dari kultur— seperti
diperlihatkan contoh di atas, menurut pendapat penulis adalah
g 305 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
sumber dari terorisme yang berkedok Islam. Jika institusi atau
lembaga ke-Islaman ditantang oleh sebuah cara hidup, seperti
halnya sekarang cara hidup orang Islam ditantang oleh cara
hidup “Barat”, maka mereka pun merasa terancam dan bersikap
ketakutan. Perasaan dan sikap itu ditutupi oleh tindakan garang
kepada “sang penantang”, dan menganggap “budaya sendiri” se­
bagai lebih dari segala-galanya dari “sang penantang”.
Karena tidak dapat membuktikannya secara pasti dan ma­
suk akal, maka lalu diambil sikap keras, yang kemudian berujung
pada terorisme, seperti meledakkan bom (di Bali) dan menculik
para turis (seperti dilakukan kelompok Abu Sayyaf di Filipina Se­
latan). Mereka lalu menggunakan kekerasan, sesuatu yang tidak
diminta atau diperintahkan oleh Islam. Agama mereka menen­
tukan hanya kalau diusir dari rumah-rumah mereka, baru di­
perkenankan melakukan tindak kekerasan untuk membela diri
(idzâ ukhrijû min diyârihim).
Karena pendekatan institusional yang mereka perguna­
kan, maka mereka merasa “dikalahkan” oleh peradaban-budaya
lain, yaitu “kebudayaan barat modern”. Dilupakan umpamanya
saja, bagaimana Saladin sebagai Sultan Mamalik ‘mengalahkan’
Richard Berhati Singa (The Lion Heart) dengan mengirimkan
dokter pribadinya untuk menyembuhkan anak raja Inggris itu
dalam Perang Salib. Dokter tersebut disertai anak Saladin yang
dapat saja dibunuh, kalau dokter pribadi itu tidak dapat menyem­
buhkan anak Richard. Raja Inggris tersebut dengan demikian
mengetahui betapa luhur budi Saladin. Dari upaya itu akhirnya
ia pulang ke negaranya dan menghentikan Perang Salib.
Demikian pula hubungan antara budaya Islam dan budaya-
budaya lain, harus dikembangkan dalam pola menghargai mere­
ka, dengan demikian akan tampak keluhuran Islam yang dipe­
luk saat ini paling tidak oleh 1/6 jumlah umat manusia. Karena
itu, sejak dahulu penulis menolak penggunaan terorisme untuk
“mempertahankan Islam”. Tindakan seperti itu justru merendah­
kan Islam di mata budaya-budaya lain, termasuk budaya modern
di Barat yang telah membawakan keunggulan organisasi, penge­
tahuan, dan teknologi. Islam hanya dapat “mengejar ketertinggal­
an’ itu, jika ia menggunakan rasionalitas dan sikap ilmiah. Me­
mang, rasionalitas Islam sangat jauh berbeda dari rasionalitas
lain, karena kuatnya unsur identitas Islam itu. Rasionalitas Is­
lam yang harus dibuktikan dalam kehidupan bersama tersebut,
g 306 h
NU dan Terorisme Berkedok Islam
berintikan penggunaan unsur-unsur manusiawi, dengan segala
pertimbangannya ditunjukkan kepada “sumber-sumber tertu­
lis” (adillah naqliyyah) dari Allah, seperti ungkapan-ungkapan
resmi Tuhan dalam al-Qur’ân dan ucapan Nabi (al-Hadits). Kare­
na itu, pengenalan tersebut tidak memerlukan tindak kekerasan
apa pun, yang hanya akan membuktikan “kelemahan” Islam saja.
Karena itulah, kita harus memiliki sikap jelas mengutuk teroris­
me, siapa pun yang melakukannya. Apalagi kalau hal itu dilaku­
kan oleh mereka yang tidak mengerti perkembangan Islam yang
sebenarnya.
Padahal kaum muslimin sejak dahulu terbagi dua, yaitu
yang menjadi warga berbagai gerakan Islam (al-munadzamah
al-Islamiyyah) dan orang-orang Islam kebanyakan (‘awâm atau
laymen). Kalau mayoritas warga berbagai gerakan Islam saja
tidak menyetujui penggunaan kekerasan (terorisme), apalagi
kaum muslimin awam. Inilah yang sering dilupakan para teroris
itu dan harus diingat oleh mereka yang ingin melakukan tindak
kekerasan, apalagi terorisme, di kalangan para aktivis muslimin.
Kalau hal ini tidak diingat, maka tentu saja mereka akan lambat-
laun berhadapan dengan “kaum awam” tersebut. Para teroris pe­
ledak bom di Bali pada akhirnya berhadapan dengan Undang-un­
dang Anti-Terorisme, yang merupakan produk mayoritas kaum
muslimin awam di negeri ini. Dari semula, NU bersikap tidak
menyetujui tindak tero­isme.
eg
Dalam Muktamar tahun 1935 di Banjarmasin, ada perta­
nyaan dalam “baths al-masâ’il”; wajibkah kaum muslimin di
kawasan Hindia Belanda mempertahankan kawasan itu, sedang­
kan mereka diperintah oleh kaum non-muslimin (para kolonialis
Belanda)? Jawab Muktamar; wajib, karena kawasan itu dahulu­
nya memiliki kerajaan-kerajaan Islam, dan kini kaum muslimin
dapat menerapkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan bebas.
Diktum pertama (mengenai kerajaan-kerajaan Islam di kawasan
ini) diambilkan dari sebuah teks kuno, Bughyah al-Mustarsyi­
dîn, sedangkan diktum kedua hasil pemikiran (reinterpretasi)
para ulama Indonesia sendiri, tetapi sebenarnya pernah diung­
kapkan sarjana muslim kenamaan Ibn Taimiyyah, yang di nege­
ri ini kemudian dikenal karena menjadi subjek disertasi doktor
g 307 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
Nurcholish Madjid.1
Keputusan Muktamar NU sepuluh tahun sebelum prokla­
masi kemerdekaan itu, meratakan jalan bagi pencabutan Piagam
Jakarta dari Pembukaan UUD 1945 oleh para wakil organisasi-
organisasi Islam di negeri kita, seperti Muhammadiyah dan NU.
Kalau pemimpin dari gerakan-gerakan Islam tidak mewajibkan,
berarti negara yang didirikan itu tidaklah harus menjadi negara
Islam. Kalau demikian, Islam tidak didekati secara kelembagaan
atau institusional, melainkan dari sudut budaya. Selama “buda­
ya” Islam masih ada di negeri ini, maka Islam tidak mengalami
kekalahan dan tidak harus “dipertahankan” dengan tindak keke­
rasan, seperti terorisme.
Islam memiliki cara hidupnya sendiri, yang tidak perlu di­
pertahankan dengan kekerasan, karena cukup dikembangkan
dalam bentuk budaya. Dan inilah yang terjadi, seperti adanya
MTQ, penerbitan-penerbitan Islam yang berjumlah sangat ba­
nyak, dan berbagai manifestasi ke-Islaman lain. Bahkan seka­
rang, wajah “kesenian Islam” sudah menonjol demikian rupa
sehingga layar televisi pun menampung sekian banyak dari
berbagai wajah seni Islam yang kita miliki. Karena itu, Islam
tidak perlu dipertahankan dari ancaman siapa pun karena ia
memiliki dinamika tersendiri. Sebagai responsi atas “tekanan-
tekanan” modernisasi, terutama dari “proses pem-Barat-an”
yang terjadi, kaum muslimin di negeri ini dapat mengambil atau
menolak pilihan-pilihan mereka sendiri dari proses tersebut,
mana yang mereka anut dan mana yang mereka buang. Karena
itu, hasilnya juga akan berbeda-beda dari satu orang ke orang
lain dan dari satu kelompok ke kelompok lain. Penerimaan be­
ragam atas proses itu akan membuat variasi sangat tinggi dari
responsi tersebut, yang sesuai dengan firman Allah: “dan Ku-ja­
1 Prof. Dr. H. Nurcholish Madjid (populer dipanggil Cak Nur; 1939-
2005) adalah seorang pemikir Islam, cendekiawan, dan budayawan Indonesia.
Ia dibesarkan di lingkungan keluarga kiai terpandang di Mojoanyar, Jombang,
Jawa Timur. Pendiri dan Pemimpin Paramadina. Setelah melewati pendidikan
di berbagai pesantren, termasuk Gontor, Ponorogo, Cak Nur menempuh studi
kesarjanaan IAIN Jakarta (1961-1968), tokoh HMI ini menjalani studi dokto­
ralnya di Universitas Chicago, Amerika Serikat (1978-1984), dengan disertasi
tentang filsafat dan kalam Ibnu Taimiyah. Cak Nur meninggal dunia pada 29
Agustus 2005 akibat penyakit hati yang dideritanya. Beliau dimakamkan di Ta­
man Makam Pahlawan Kalibata meskipun merupakan warga sipil karena di­
anggap telah banyak berjasa kepada negara.
g 308 h
NU dan Terorisme Berkedok Islam
dikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa untuk
dapat saling mengenal (wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâ’ila li
ta’ârafû)” (QS al Hujurât [49]:13). Ayat itu jelas memerintahkan
adanya ke-bhinekaan dan melarang eksklusifisme dari kalangan
kaum muslimin manapun.
Sebenarnya di antara “kalangan teroris” itu, terdapat juga
mereka yang melakukan tindak kekerasan atas perintah-pesanan
dari mereka yang tadinya memegang kekuasaan. Karena mereka
masih ingin berkuasa, mereka menggunakan orang-orang itu
atas nama Islam, untuk menghalangi proses-proses munculnya
rakyat ke jenjang kekuasaan. Dengan demikian, kalangan-ka­
langan itu memiliki tujuan menghadang proses demokratisasi
dan untuk itu sebuah kelompok kaum muslimin digunakan un­
tuk membela kepentingan orang-orang tersebut atas nama Is­
lam. Sungguh sayang jika maksud itu berhasil dilakukan. Rasa-
rasanya, NU berkewajiban menggagalkan rencana tersebut, dan
karenanya bersikap konsisten untuk menolak tindak kekerasan
dalam memperjuangkan “kepentingan Islam”.
Islam tidak perlu dibela sebagaimana juga halnya Allah.
Kedua-duanya dapat mempertahankan diri terhadap gangguan
siapa pun. Inilah yang dimaksudkan firman Allah; “Hari ini Ku-
sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Ku-sempurnakan
bagi kalian (pemberian) nikmat-Ku, dan Ku-relakan bagi kalian
Islam sebagai agama (al-yauma akmaltu lakum dînakum wa
atmamtu ‘alaikum nikmatî wa radlîtû lakum al-Islâma dînan)”
(QS al-Maidah [5]:3), menunjuk dengan tepat mengapa Islam
tidak perlu dipertahankan dengan tindakan apa pun, kecuali
dengan melaksanakan cara hidup Islam itu sendiri. Sangat indah
untuk diucapkan, namun sulit dilaksanakan, bukan? h
g 309 h
Bom di Bali dan Islam
eledakan bom di Denpasar, semakin hari semakin ba­
nyak mendapat sorotan. Salah satu hal terpenting, adalah
P
mengetahui siapa yang melakukan, dan mengapa mereka
melakukannya. Dikatakan “mereka”, karena jelas sekali peris­
tiwa seperti itu tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang diri
belaka, sehingga digunakan kata tersebut untuk menunjuk para
pelakunya. Sayangnya, hingga hari ini belum dapat disebutkan
siapa-siapa pelaku sebenarnya. Jangan-jangan, hasil pemeriksa­
an tidak akan diumumkan secara jujur, karena menyangkut peja­
bat yang berada dalam sistem kekuasaan. Bukankah banyak hal
di Indonesia selama ini tidak pernah dibongkar sampai tuntas,
melainkan ditutup-tutupi dari mata masyarakat?.
Banyak pihak ditunjuk oleh orang yang berbeda-beda seba­
gai para pelaku kejadian itu, sesuai dengan kepentingan masing-
masing. Juga karena adanya hal-hal yang dapat ditunjuk sebagai
persambungan dari peristiwa pemboman yang pernah terjadi.
Begitu juga, demikian banyak konspirasi/komplotan yang dapat
ditunjuk sebagai biang keladi, sehingga hal yang sebenarnya ter­
jadi menjadi tertutup olehnya. Penulis khawatir, jangan-jangan
peristiwa yang sebenarnya, justru malah dikaburkan oleh sekian
banyak gambaran adanya konspirasi/komplotan yang terjadi di
Bali tersebut.
g 310 h
Bom di Bali dan Islam
Yang tampak jelas hanyalah beberapa hal saja. Pertama,
peledakan bom itu terjadi di Pulau Dewata Bali. Kedua, bahwa
korbannya adalah orang-orang Australia, yang berjumlah sa­
ngat besar dan menerbitkan amarah dunia internasional. Masih
menjadi pertanyaan lagi, mungkinkah pemerintah kita sendiri
dapat dan bersedia melakukan pelacakan atas kejadian tersebut
dengan tuntas? Mungkin pertanyaan ini terdengar agak sinis,
ta­pi bukankah demikian banyak peristiwa yang telah terjadi di
negeri kita tanpa ada pemeriksaan sampai tuntas, hingga kita pa­
tut bertanya-tanya, benarkah pemerintah kita nanti akan mena­
ngani segala sesuatunya secara serius? Buktinya, penulis telah
memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri —sewaktu menjabat
sebagai Presiden, untuk melakukan penangkapan-penangkapan.
Namun, mereka tidak melaksanakan perintah tersebut, bahkan
sampai hari inipun pihak Mahkamah Agung (MA) belum mau
menjawab pertanyaan penulis, apakah terjadi tindakan insub­
ordinatif oleh kedua pejabat tersebut, dengan menolak menger­
jakannya? Kalau MA saja tidak memiliki keberanian untuk mem­
berikan jawaban terhadap keadaan yang demikian jelas tadi, dan
pihak ekskutif-pemerintah dan legislatif-juga tidak mau mem­
pertanyakan hal itu, bukankah hal sejelas itu menunjukkan ada­
nya kebuntuan pemerintahan? Bukankah kebuntuan itu juga
yang dapat menghentikan pemerintah untuk mencari tahu siapa
saja yang menjadi para pelaku peledakan bom di Denpasar itu?
eg
Terjadilah simpang-siur pendapat karenanya. Ada yang
mengatakan pelakunya adalah pihak luar negeri, dalam hal ini
adalah orang-orang Amerika Serikat (AS). Di pihak lain, ada yang
beranggapan bahwa hanya pihak dalam negeri saja yang terlibat
dalam kejadian ini. Ada yang berpendapat lagi, bahwa pihak luar
negeri bekerjasama dengan unsur-unsur yang ada di dalam nege­
ri sendiri yang menjadi para pelaku. Demikian juga terjadi perbe­
daan yang cukup tajam antara mereka yang berpendapat adakah
jaringan Islam ekstrim/garis keras terlibat dalam kejadian tersebut.
Jika jalan pikiran ini terus diikuti, tentu timbul pertanyaan
siapa saja atau organisasi mana yang membiarkan diri terlibat
dalam kejadian tersebut? Laskar Jihad-kah, yang merupakan ca­
bang dari organisasi dengan nama serupa di Saudi Arabia. Lalu,
g 311 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
mengapakah mereka “buru-buru” membubarkan diri begitu
terjadi peristiwa di Bali tersebut? Adakah hubungan antara ke­
jadian tersebut di satu pihak, dengan masa depan organisasi itu?
Bukankah bubarnya organisasi itu di Saudi Arabia dan Indone­
sia —pada waktu yang hampir bersamaan, justru menunjukkan
adanya jaringan (networking) dalam tubuh sebagian gerakan
Islam di dalam dan luar negeri? Bukankah ini menunjukkan ada­
nya jaringan internasional di kalangan mereka, yang oleh pihak
lain dianggap sebagai bukti hadirnya jaringan internasional un­
tuk mempromosikan versi mereka tentang hubungan gerakan
Islam dan non-Islam secara keseluruhan?
Demikian kacaunya perkembangan yang terjadi, hingga
ada pihak yang menganggap Abu Bakar Ba’asyir —seorang Kyai
pesantren dari Solo, sebagai salah seorang pelaku, sedangkan
yang lain menganggap ia tidak terkait sama sekali dengan peris­
tiwa itu. Lalu, mengapakah ia sampai pingsan di rumah sakit,
begitu mengetahui dirinya akan diekstradisi ke AS? Ini lagi-lagi
menunjukkan ketidakjelasan yang kita hadapi. Hanya penelitian
yang mendalam dan kejujuranlah yang dapat mengungkapkan
hal ini secara terbuka kepada masyarakat. Rasanya, kalau tidak
ada tim khusus untuk melakukan hal itu, kita tetap tidak akan
tahu mengenai latar belakang maupun hal-hal lain dalam peris­
tiwa itu.
eg
Dapat digambarkan di sini, betapa marahnya pihak-pihak
internasional maupun domestik terhadap hal itu. Penulis yang
menggunakan rasio dengan tenang, dalam hal ini tidak dapat
mengemukakan secara menyeluruh dengan jujur apa yang ada
dalam pikirannya tentang kemungkinan siapa yang memerin­
tahkan para pelaku sebenarnya yang melaksanakan pemboman
tersebut. Mengapa? Karena benak penulis penuh dengan nama
orang-orang yang mungkin melakukan hal itu, dan juga nama
orang-orang yang “patut diduga” (untuk meminjam istilah pe­
langgaran konstitusi yang dilakukan para pemimpin partai poli­
tik di DPR/MPR, dengan menggelar Sidang Istimewa beberapa
waktu yang lalu) terlibat dalam kasus ini.
Sementara, hal yang paling memilukan hati adalah nama
Islam dibawa-bawa dalam hal ini. Seolah-olah kaum muslimin
g 312 h
Bom di Bali dan Islam
seluruhnya turut serta melakukan hal tersebut, apalagi apa yang
terjadi di Pulau Dewata itu mayoritas penduduknya non-muslim.
Demikian juga korban orang asing —yang keseluruhannya be­
ragama non-muslim. Padahal kita tahu kalaupun ada orang yang
beragama Islam terlibat dalam kasus ini, motif mereka bukanlah
faktor agama, melainkan uang, jabatan ataupun pengaruh. Kalau
orang yang benar-benar cinta terhadap Islam, mereka akan tahu
bahwa agama tersebut melarang tindak kekerasan, dan hanya
mengijinkannya untuk mempertahankan diri jika mereka diusir
dari rumah mereka (idzâ ukhrijû min diyârihim). Kalaupun ada
seorang muslim melakukan tindakan seperti itu guna membela
Islam dari “ancaman pihak lain” itu berarti ada penafsiran salah
yang dilakukan dalam memahami agama tersebut.
Demikianlah, Islam dan Indonesia menjadi korban dari
perbuatan yang tidak bertujuan mulia, jika alasan pribadi seper­
ti, perebutan kekuasaan satu sama lain dengan korban rakyat
biasa dan para wisatawan mancanegara yang tak mengerti apa-
apa, dipakai dalam hal ini. Semua dugaan dan rekonstruksi
bermacam-macam di awal tulisan ini, akan menjadi terang jika
pemerintah membentuk tim independen yang diisi oleh orang-
orang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi
Massa (Ormas). Tetapi, bukankah itu justru dianggap sebagai
sikap tidak percaya terhadap pemerintah, walaupun sebenarnya
kecurigaan seperti itu tidak pernah ada. Tragis, bukan? h
g 313 h
Benarkah Mereka Terlibat Terorisme?
eberapa waktu yang lalu, penulis diwawancarai oleh
wartawan dari Televisi SBS (Special Broadcasting Sys-
B
tem) dari Melbourne, Australia di lapangan terbang Ceng­
kareng, sekitar jam 5.30 Wib. Ada tiga buah pertanyaan men­
dasar yang diajukan pada penulis. Pertanyaan pertama berkisar
pada masalah mengapa penulis menganggap Abu Bakar Ba’asyir1
sebagai teroris? Penulis menjawab, bahwa laporan intelijen dari
lima negara menyebutkan hal tersebut. Termasuk di dalamnya
intelijen Malaysia dan Amerika Serikat, yang sejak dahulu tidak
pernah ada kecocokan antara keduanya. Selain itu penulis me­
ngacu Hadits Nabi Saw menyatakan: “Kalau suatu masalah ti­
dak diserahkan pada ahlinya, tunggulah datangnya kiamat (idzâ
wushida al ‘amru ilâ ghairi ahlihî fa intadziri al-sâ’ah).” Jadi,
sikap penulis itu sudah benar menurut ketentuan agama, dan ka­
lau terbukti ada masalah lain akan diperiksa di kemudian hari.
1 Abu Bakar Ba’asyir (atau Abubakar Bashir) alias Abdus Somad (lahir
di Jombang pada 17 Agustus 1938) adalah seorang ustadz keturunan Arab asal
Indonesia. Ia juga dituding sebagai kepala spiritual Jemaah Islamiyah (JI), se­
buah grup separatis militan Islam. Berbagai badan intelijen menuduh Ba’asyir
mempunyai hubungan dengan al-Qaeda. Ba’asyir membantah dia menjalin
hubungan dengan JI atau terorisme. Hingga saat ini, ia merupakan pemimpin
Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang bermarkas di Jogjakarta.
g 314 h
Benarkah Mereka Terlibat Terorisme?
Beberapa hari sebelum itu, budayawan Emha Ainun Na-
djib2 menyatakan dalam salah satu wawancara di Radio Rama­
ko, bahwa keterangan mengenai keterlibatan Abu Bakar Ba’asyir
dalam terorisme, didasarkan pada pengakuan Umar Farouq3
pada pihak Amerika Serikat (AS). Menurut Emha, pengakuan
Umar Farouq tidak dapat diterima kebenarannya, karena ia ber­
asal dari Ambon. Umar Farouq, demikian Emha menyimpulkan,
adalah lawan Abu Bakar Ba’asyir. Seolah-olah Emha mengikuti
pendapat Al-Isfarayini bahwa pendapat seseorang tentang mu­
suh atau lawannya tidak dapat diterima (la yuqbalu qaulu mujta­
hid ‘an-khashmihi). Benarkah pendapat Emha ini? Penulis meng­
usulkan dalam sebuah konperensi pers sehari setelah itu, agar
dibuat komisi independen yang terdiri dari para ahli hukum dan
wakil-wakil masyarakat, untuk meneliti mana yang benar: peng­
akuan CIA (Central lntelligence Agency) ataukah Emha?
Sedangkan pendapat Wakil Presiden Hamzah Haz agar
Umar Farouq dibawa ke negeri ini untuk ditanyai, tidak sesuai
dengan kenyataan. CIA tidak akan mau mengirimkannya ke
negeri ini, karena khawatir jika tidak dilakukan penyelidikan
dengan benar. Sedangkan kalau dia diadili di sini (Indonesia),
kemungkinan mafia peradilan akan membebaskannya dari tu­
duhan tersebut. Bukankah segala hal dapat dibeli di negeri ini?
Demikian burukkah citra kita di dunia internasional, hingga ha­
rapan seorang tokoh —seperti seorang Wakil Presiden Repub­
lik Indonesia (RI)— disepelekan oleh pihak luar negeri? Tentu
saja kita tidak akan marah melihat kenyataan ini, karena hal itu
adalah kesalahan kita sendiri sebagai bangsa, yakni dengan mem­
2 Emha Ainun Nadjib (Jombang, 27 Mei 1953), adalah seorang tokoh
intelektual Islam di Indonesia yang telah banyak menyusun buku esai dan
puisinya. Pendidikan formalnya hanya berakhir di semester 1 Fakultas Eko­
nomi Universitas Gadjah Mada (UGM). Budayawan yang satu ini pernah lima
tahun hidup menggelandang di Malioboro Yogya antara 1970-1975 ketika bela­
jar sastra kepada guru yang dikaguminya, Umbu Landu Paranggi, seorang sufi
yang hidupnya misterius dan sangat mempengaruhi perjalanan Emha. Dalam
karir internasionalnya, ia pernah mengikuti lokakarya teater di Filipina (1980),
International Writing Program di Universitas Iowa, AS (1984), Festival Penyair
Internasional di Rotterdam (1984) dan Festival Horizonte III di Berlin Barat,
Jerman (1985) serta moment internasional lainnya.
3 Umar Farouq adalah tokoh jaringan teroris internasional Al Qaeda
untuk Asia Tenggara. Farouq ditangkap di Bogor 5 Juli 2002 dan ditahan di
penjara Bagram Afghanistan. Namun sejak Juli 2005, ia berhasil kabur dari
penjara super ketat milik Amerika Serikat itu.
g 315 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
biarkan semua hal itu tanpa koreksi.
Lain halnya dengan Robert Gelbard, mantan Duta Besar
Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia. Ia menyatakan kepada
pers Australia, bahwa ia kecewa karena telah memberitahukan
kepada pemerintah RI, ada gerakan-gerakan yang mencurigakan
di Indonesia. Tetapi tidak ada upaya sungguh-sungguh yang
memperhatikan hal ini, dan menangkal kemungkinan terjadinya
terorisme di negeri ini. Penulis sendiri sebagai Presiden pada
waktu itu, tidak pernah mendapat peringatan seperti itu secara
langsung dari Gelbard. Ini berarti ada pihak pemerintahan yang
menutupi keterangan itu dari pengetahuan penulis.
Hal ini tidak mengherankan dan penulis menyatakan pada
TV SBS, pada waktu itu —baik Panglima Tentara Nasional Indo­
nesia (TNI) Jenderal Widodo AS maupun Kepala Kepolisian Re­
publik Indonesia (Kapoiri) Jenderal Polisi S. Bimantoro tidak
mau melaksanakan perintah Presiden. Ketika lengser dari kursi
kepresidenan, penulis menanyakan kepada Mahkamah Agung
(MA), adakah tindakan kedua orang itu merupakan insubordi-
nasi? Sampai hari inipun, MA tidak pernah menjawab pertanya­
an penulis, yang berarti juga bahwa lembaga itu telah melanggar
hukum dan undang-undang dasar.
Keterangan Gelbard pada pers Australia tersebut, menun­
jukkan bahwa dalam tubuh TNI, Polri maupun aparat pemerin­
tahan kita memang terdapat perbedaan pendapat yang tajam.
Ada pihak yang mencoba menutup-nutupi informasi hingga
pemerintahan tidak berjalan secara obyektif. Herankah kita, jika
akhirnya kebijakan pemerintah menjadi sulit dirumuskan? Apa­
lagi kalau Presidennya tidak mau aktif menyusun kebijakannya
sendiri, melainkan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada
aparat di bawahnya. Ditambah Presiden berbeda paham dengan
Wakil Presiden, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Repub­
lik Indonesia (MPR-RI) dan sebagainya.
Juga, tidak ada kejelasan mengenai sikap yang diambil
Megawati Soekarnoputri dalam pemerintahannya. Umpama­
nya, mengenai orientasi pejabat di bawahnya. Ia mengangkat
Bambang Kesowo, seorang etatis (paham serba negara). Dan
kombinasinya adalah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebelum bulan puasa
telah memutuskan harus terkumpul uang sebanyak lima trilyun
rupiah untuk menghadapi Pemilihan Umum 2004 mendatang.
g 316 h
Benarkah Mereka Terlibat Terorisme?
Dari manakah akan diperoleh dana sejumlah itu? Apakah dari
BUMN (Badan Usaha Milik Negara)? Tetapi, Megawati juga me­
ngangkat Dorodjatun Kuntjorojakti dan Budiono sebagai Men­
teri Koordinator (Menko) Ekuin dan Menteri Keuangan, —kedua­
nya orang teknokrat yang percaya pada privatisasi/swastanisasi.
Lalu, kemanakah orientasi ekonomi yang diikuti Megawati? Ti­
dak pernah jelas sampai sekarang, karena ia berdiam diri saja
tentang pilihan yang diambilnya. Ironis memang!
Penulis tertarik pada ucapan Habib Husein Al-Habsyi4 dari
Pasuruan, yang menyatakan peristiwa ledakan bom atas Candi
Borobudur adalah rekayasa Ali Murtopo yang kemudian di dak­
wakan pada dia sebagai pelakunya. Ketika TV SBS menanyakan
hal itu penulis langsung menjawab, Habib tersebut adalah pem­
bohong. Mengapa? Karena ia sudah dijatuhi hukuman seumur
hidup oleh Pengadilan Negeri, dan ia pun di penjara di Lowok
Waru, Malang. Walaupun melalui seorang perwira tinggi TNI,
penulis berhasil membebaskan dia dari penjara, tapi apa yang
didapatkan penulis? Ternyata ia menyatakan di mana-mana bah­
wa penulis tersangkut dengan kasus Bruneigate dan Bulogate,
di samping hal-hal lain. Itu semua adalah isapan jempol belaka,
karena sampai hari ini baik melalui pembentukan Pansus DPR
ataupun jalan lain, penulis tidak pernah terbukti melakukan hal-
hal yang dituduhkan. Bukankah dengan demikian ia menjadi
pembohong?
Kalau seseorang berbohong tentang sesuatu hal, dapatkah
keterangannya bisa dipercaya? Karenanya, kita harus hati-hati
menerima keterangan orang tersebut, bahwa ada rekayasa Ali
Murtopo yang membuat Habib tersebut mendapatkan hukuman
seumur hidup. Ini tidak berarti, bahwa penulis pembela Ali Mur­
topo. Tetapi kita harus berhati-hati dalam menerima keterang­
an orang tentang diri pejabat berbintang tiga (Letjen TNI) itu.
Hanya dengan sikap obyektif seperti itulah kita dapat memperta­
4 Pada tahun 2000-an Habib Husein Al Habsy mengaku sebagai Presi­
den Al-Ikhwan Al-Muslimun Indonesia. Habib yang berasal dari Malang, Jawa
Timur, itu, dalam sebuah laporan media dicoret keanggotannya dari perkumpu­
lan Habib Indonesia. Habib Husein, dinilai pengurus perkumpulan itu di Ma­
lang seringkali mencampurbaurkan persoalan agama dan politik. Pernyataan
pencoretan keanggotaan itu diungkapkan tiga pengurus Habaib Indonesia, ma­
sing-masing Habib Umar, Habib Abdullah Abdurachman Malahesa dan Habib
Al-Jufri di kantor Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, Jumat.
g 317 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
hankan integritas pribadi di masa-masa sulit ini. Sebab jika tidak
kita akan kehilangan obyektifitas atau takut mengemukakannya
dengan banyak orang tidak akan percaya lagi pada kita.
Itulah kira-kira reaksi/jawaban penulis atas deretan per­
tanyaan yang dikemukakan oleh wartawan TV SBS. Mudah-
mudahan dengan demikian, publik internasional akan mengeta­
hui keadaan sebenarnya di negeri kita, yang terkait dengan hal-
hal yang ditanyakan kepada penulis di lapangan terbang Juanda,
Surabaya ini dan jawabannya disiarkan malam harinya di Austra­
lia. Namun, tentu akan ada yang bertanya, bijaksanakah hal ini?
Jawaban penulis terhadap pertanyaan tersebut adalah kejujuran
merupakan kunci pemecahan masalah yang kita hadapi sebagai
bangsa dewasa ini. Dengan kejujuran inilah kita akan mengatasi
krisis multidimensional. Ukuran kejujuran inilah yang akan me­
nentukan kualitas kita sebagai bangsa. Kedengarannya sederha­
na tapi sulit dilaksanakan, bukan? h
g 318 h
Benarkah Ba’asyir Teroris?
aporan dari berbagai pihak, baik intelejen maupun bukan,
menunjukkan bahwa Abu Bakar Ba’asyir termasuk pimpin­
L
an Jama’ah Islamiah (JI) di kawasan Asia Tenggara. De­
wan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah
memasukkan JI (Al-Jama’ah Al-Islamiyah)1 tersebut ke dalam
daftar organisasi terorisme intemasional sebagai perkumpulan
ke-88. Tetapi kesimpulan tersebut disanggah oleh berbagai ka­
langan, termasuk para pengamat yang menulis sebuah analisis
tentang keputusan DK-PBB itu. Manakah yang benar antara
kedua pandangan tersebut? Kita perlu berhati-hati, walaupun
pihak Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Ke­
polisian Negara telah mencapai kesimpulan dan mendukung
Resolusi DK PBB itu.
Sekali lagi, manakah yang benar antara kedua pandangan
tersebut? Ketika dibacakan laporan dari berbagai pihak —dian­
taranya intelejen dari lima negara, yang menyebutkan bahwa
Abu Bakar Ba’asyir sebagai teroris, penulis dengan sederhana
1 Organisasi ini seringkali disandingkan dengan jaringan radikalisme
internasional yang bernama Al-Qa’idah. Karena secara ideologis kedua organ­
isasi ini merupakan “buah” dari “pohon rindang” pemahaman skripturalistik
verbalis terhadap teks-teks keagamaan yang dipaksakan untuk melegitimasi
“violence action” dengan menyeru jihad menebar teror (syann al-gharah) atas
nama “Tuhan” dan atas nama “Agenda Rasul”. Sebagai sebuah organisasi gerak­
an yang tidak dibatasi oleh wilayah teritorial sebuah negara, JI nampaknya
sudah sangat siap dan rapi dengan sebuah pedoman bertitelkan PUPJI (Pedo­
man Umum Perjuangan Al-Jama’ah Al-Islamiyyah) yang memuat tujuan, tar­
get, dan strategi untuk proyek “Khilafah Establishing” (pembangunan kembali
khilafah global) sebagai program besarnya.
g 319 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
menerima laporan tersebut. Penulis pun menganggap Abu Bakar
Ba’asyir dan kelompok Islam garis keras lainnya sebagai teroris,
yang dalam sebuah konperensi pers pernah penulis sebut seba­
gai teroris domestik, karena kelakuan mereka yang membawa
senjata tajam di tempat umum membuat orang lain ketakutan.
Walaupun ada laporan banyak pihak bahwa Wakil Presiden
Hamzah Haz mengundang makan siang Ja’far Umar Thalib2
dan kawan-kawan ke Istana Wapres, dan mereka mengaku bu­
kan teroris. Dari jawaban mereka itu, Hamzah Haz menyatakan
kepada dua orang Senator Amerika Serikat bahwa di Indonesia
tidak ada ada teroris. Dan, sehari kemudian terjadilah ledakan
bom di Bali itu.
Penulis menyebutkan dalam sebuah kolomnya, bahwa
Hamzah Haz mencampur-adukan antara Wakil Presiden Repub­
lik Indonesia, sebagai sebuah jabatan pemerintahan, dengan
fungsinya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
(PPP). Undangan makan siang kepada orang-orang yang disang­
ka sebagai teroris oleh masyarakat, ke Kantor Wakil Presiden RI,
seharusnya dilakukannya di luar kantor pemerintahan dan dalam
kedudukan sebagai Ketua Umum PPP. Karenanya, kita lalu jadi
serba salah, mempercayai atau tidak keterangan Hamzah Haz
itu. Keinginannya untuk memperoleh dukungan dari gerakan-
gerakan Islam radikal dalam pemilu yang akan datang, tampak
sekali dalam tindakan itu, yang jelas sangat kita sayangkan.
eg
Kembali kepada tuduhan Abu Bakar Ba’asyir adalah tero­
ris, kita tetap tidak tahu. Dalam rapat para penanggungjawab
keamanan di kota Solo hari Minggu malam (27 Oktober 2002),
diambil keputusan membawa orang itu dari Rumah Sakit PKU
Muhammadiyah Solo, ke Jakarta. Tentu ini adalah untuk peme­
riksaan/klarifikasi atas persangkaan bahwa ia adalah seorang
2 Ja’far Umar Thalib adalah seorang tokoh keturunan Arab-Madura
yang lahir di Malang pada tanggal 29 Desember 1961. Ia adalah pendiri Laskar
Jihad. Banyak yang menganggap dia teroris tetapi banyak pula yang mengang­
gapnya seorang pahlawan pembela kebenaran. Mantan wapres Hamzah Haz
adalah salah seorang pengagum Ja’far Umar Thalib. Beliau pernah menjenguk
Ja’far ketika mendekam di sel pada awal tahun 2002 dan mengunjungi pondok
pesantren milik Ja’far pada masa kampanye Pilpres 2004.
g 320 h
Benarkah Ba’asyir Teroris?
teroris. Kita tidak tahu, apakah pendapat para dokter yang mera­
watnya di rumah sakit tersebut selama sembilan hari. Sedangkan
para pendukungnya, baik dari Pondok Pesantren al-Mukmin,
Ngruki di kawasan Solo dan lain-lainnya, meminta agar ia diijin­
kan beristirahat di pondok pesantren tersebut untuk dua sampai
tiga hari.
Warga masyarakat seperti kita, tidak mengetahui secara
lebih mendalam hal-hal yang bersangkutan dengan tokoh terse­
but. Sedangkan selama ini pihak keamanan seringkali menunjuk­
kan sikap berat sebelah dan melanggar asas praduga tak bersalah
(pressumption of innocent) dalam langkah-langkah mereka,
karenanya kita juga tidak merasa pas betul untuk percaya begitu
saja kepada keterangan pihak keamanan. Menurut hemat penu­
lis, sebenarnya harus ada sebuah komisi independen dari ma­
syarakat guna memastikan hal ini. Namun, apa boleh buat kita
harus percaya kepada aparat keamanan dengan harapan semoga
hal itu diberikan dengan jujur dan apa adanya.
Kita mengharapkan adanya kata pasti dalam kasus ini,
yang hanya dapat diperoleh kalau ada kejujuran. Sementara itu,
langkah-langkah memerangi terorisme domestik maupun inter­
nasional, harus tetap dilanjutkan. Dengan demikian, kredibilitas
kita dapat segara dipulihkan walaupun kata “segera” bagi pihak-
pihak yang berbeda, memiliki arti yang berlainan. Keputusan
kelompok yang dipimpin oleh Menko Kesra Jusuf Kalla yang
telah menganggap ringan akibat pemboman di Bali atas arus
datangnya para wisatawan ke pulau tersebut, tampak gegabah
alias terlalu optimis. Sikap inilah yang penulis harapkan tidak
dilakukan oleh pihak keamanan dalam memeriksa keterlibatan
Abu Bakar Ba’asyir dalam tindakan-tindakan terorisme.
eg
Alasan satu-satunya bagi kaum muslimin untuk melaku­
kan tindakan kekerasan adalah, “jika mereka di usir dari tempat
tinggal mereka (idzâ ukhrijû min diyârihim),” sehingga tidak
ada alasan lain untuk melakukan tindak terorisme terhadap para
turis asing, yang justru datang untuk membawakan usaha per­
dagangan bagi masyarakat yang didatangi. Kalaupun mereka
melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syariah Is­
lamiyah, merekapun tidak terkena sanksi pidana Islam, karena
g 321 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
mereka bukan orang yang terkena (mukallaf) hukum Islam. Ini
adalah ketentuan Islam, dan berlaku hanya bagi kaum muslimin
saja, dan tidak berlaku bagi orang-orang beragama lain.
Karena itulah, penulis menjadi pengikut Mahatma Gandhi,3
walaupun penulis adalah seorang Muslim. Mengapa? Bukankah
tidak layak bagi seorang Muslim untuk menjadi pengikut siapa
pun selain Nabi Muhammad Saw? Jawabannya sederhana saja,
yaitu untuk memudahkan penulis sendiri. Memang penolakan
terhadap kekerasan, telah ada dalam ajaran Islam kalau kita sung­
guh-sungguh menggalinya. Prinsip yang dikemukakan penulis di
atas, jelas merupakan penolakan Islam terhadap tindak kekeras­
an. Tapi dengan melakukan identifikasi terhadap ajaran Gandhi,
penulis langsung menjadi teman seiring pula bagi ratusan juta
pengikut Gandhi, yang tersebar di seluruh dunia. Inilah maksud
penulis dengan menjadi pengikut Gandhi, bukannya karena pe­
nulis menganggap ia memiliki ajaran lebih baik dari pada ajaran
Islam, tapi penulis hanya ingin melakukan kerja sama dengan
ratusan juta pengikutnya, sehingga penulis dalam memperjuang­
kan cita-cita Islam dibantu oleh orang-orang lain.
Kuncinya, bagaimana memperjuangkan cita-cita Islam,
dengan mencari persamaan dengan paham-paham lain di dunia
tanpa menentang dan berbeda dari cita-cita Islam sendiri. Prin­
sip ini yang harus dipahami oleh para pejuang Islam, jika ingin
beriringan dengan perjuangan-perjuangan yang lain. Yang harus
ditakuti adalah ketakutan itu sendiri, kata Franklin D. Roosevelt.
Karena itu para pejuang Islam tidak boleh takut beriringan dan
bergandengan tangan dengan pejuang lain. Sederhana saja, bu­
kan? h
3 Nama lengkapnya adalah Mohandas Karamchand Gandhi (1869-
1948) yang sering dikenal dengan Mahatma Gandhi (bahasa Sansekerta: “jiwa
agung”) adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi
adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam pergerakan un­
tuk kemerdekaan India. Prinsip Gandhi, satyagraha, sering diterjemahkan se­
bagai “jalan yang benar” atau “jalan menuju kebenaran”, telah menginspirasi
berbagai generasi aktivis-aktivis demokrasi dan anti-rasisme seperti Martin
Luther King, Jr. dan Nelson Mandela. Gandhi sering mengatakan kalau nilai-
nilai ajarannya sangat sederhana, yang berdasarkan kepercayaan Hindu tradi­
sional: kebenaran (satya), non-kekerasan (ahimsa) dan tidak tergantung pada
siapa pun (swadesi).
g 322 h
Sikap yang Benar dalam Kasus Bali
ada saat tulisan ini dibuat, terjadi perbedaan pendapat
tajam mengenai pelaku kasus peledakan bom di Bali.
P
Adakah itu ulah Abu Bakar Ba’asyir atau tidak. Yang ter­
libat perbedaan ini adalah para pejabat pemerintah melawan
“orang luar” seperti Emha Ainun Nadjib dan Dr. Adnan Buyung
Nasution, SH.1 Pemerintah beralasan penangkapan Abu Bakar
Ba’asyir, adalah usaha mencari bukti hukum, adakah orang itu
terlibat dengan peledakan bom tersebut atau tidak? Karena itu­
lah, Abu Bakar Ba’asyir diambil dari Rumah Sakit PKU di Solo,
dan dipindahkan ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta.
Diharapkan dengan demikian, penyelidikan dapat segera dimu­
lai oleh aparat kepolisian, dengan harapan persoalannya akan
segera diketahui dan orang itu akan dibawa ke pengadilan kalau
ada bukti ia bersalah.
Di Australia, hari minggu 20 Oktober 2002 menjadi hari
berduka. Gereja-gereja dan tempat-tempat beribadah lainnya
melakukan kebaktian duka bagi para korban peledakan bom
di Bali itu. Semenjak Perang Dunia II lebih dari 50 tahun yang
lalu, jumlah orang Australia yang meninggal dunia akibat tin­
dak kekerasan belum pernah sebesar itu, karena itu dapat di­
mengerti kemarahan orang-orang Australia yang menuntut
segera dibuktikannya para pelaku peledakan bom di Bali terse­
but. Dapat dimengerti, walaupun juga harus disesalkan tindakan
1 Adnan Buyung Nasution, lahir di Jakarta 20 Juli 1934 adalah man­
tan Jaksa yang menjadi advokat handal. Pernah menjadi anggota DPR/MPR
tapi direcall. Ia membentuk Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang kemudian
menjadi YLBHI dan dikenal sebagai lokomotif demokrasi.
g 323 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
pengerusakan masjid oleh sementara orang yang marah di benua
Kangguru itu. Juga dapat dimengerti pengiriman para penyelidik
Australia dan Amerika Serikat untuk mengetahui para pelaku ka­
sus itu, karena hilangnya kepercayaan, apakah benar pemerintah
Indonesia akan menyelidiki secara tuntas kasus tersebut.
Kecenderungan menyalahkan Abu Bakar Ba’asyir dan ka­
wan-kawannya dari “gerakan Islam garis keras”, dilawan oleh
sementara kalangan dalam negeri sendiri. Emha Ainun Nad­
jib menyatakan di Radio Ramako, Jakarta, bahwa Abu Bakar
Ba’asyir tidak akan melakukan hal itu. Walaupun ia menyesalkan
sikap Abu Bakar Ba’asyir yang tidak kooperatif dengan siapapun
dalam hal ini. Tetapi, Abu Bakar Ba’asyir telah siap menerima
akibat sikap non-kooperatifnya. Menurut Emha Ainun Nadjib,
Ba’asyir termasuk menjadi “martir-syahid” bagi agama Islam.
Dr. Adnan Buyung Nasution SH menyatakan di media massa,
adanya anggapan dari luar negeri, bahwa Abu Bakar Ba’asyir
menjadi aktor intelektual kejadian pengeboman tersebut, karena
itu ia bersedia menjadi pembela tokoh tersebut. Benarkah sikap
itu? Tidak, kalau ia berpendapat Abu Bakar Ba’asyir tidak ber­
salah. Proses pengadilanlah yang akan membuktikan hal itu be­
nar atau tidaknya. Bukan karena tokoh seperti dirinya, dan juga
bukan karena hakim yang kita belum tahu termasuk mafia peng­
adilan atau tidak.
Karena kita mudah menjadi partisan, lalu dalam perbe­
daan pendapat yang terjadi kita jadi mudah memihak kepada
pendirian yang kita anut. Juga dalam kasus Abu Bakar Ba’asyir
ini, yang jika disarikan berbunyi: “Benarkah ia terlibat dengan
kejadian peledakan bom di Bali itu?” “Tidakkah ia menjadi kor-
ban baru konspirasi asing/komplotan untuk memburukkan nama
Indonesia dan Islam?” Inilah yang harus diperiksa dengan teliti,
dan sebuah jawaban yang salah akan berakibat buruk bagi In­
donesia, maupun pihak-pihak asing itu. Kejadian ini mengingat­
kan kita pada sikap Senator Robert A. Taft2 dari negeri bagian
Ohio, Amerika Serikat. Ia dalam tahun 1948 mengajukan kritik
atas pengadilan terhadap diri para pemimpin Nazi di Jerman,
dan menghukum mati mereka di tiang gantungan. Menurut Taft,
tindakan itu melanggar Undang-undang Dasar Amerika Serikat.
2 Senator dari Partai Republik ini bernama lengkap Robert Alphonso
Taft, anak dari Presiden AS ke-27 William H. Taft.
g 324 h
Sikap yang Benar dalam Kasus Bali
Dan untuk sikapnya membela kebenaran itu, ia kehilangan pen­
calonan untuk menjadi Presiden Amerika Serikat.
Dalam kasus pengeboman di Bali itu, sikap Emha Ainun
Nadjib dan Dr. Adnan Buyung Nasution SH itu jelas menimbul­
kan keberpihakan kepada Abu Bakar Ba’asyir. Dari situ muncul
penilaian, sikap mereka itu memiliki landasan empirik dan se­
mangat orang-orang asing yang menggangap Ba’asyir terlibat
dalam kasus ini, tidak memiliki landasan empirik. Tentu saja kita
tidak boleh gegabah menyimpulkan demikian, karena kita adalah
negara besar dan memiliki Undang-Undang Dasar (UUD), yang
dalam pembukaan UUD disebutkan untuk mendirikan negara
yang adil dan makmur. Kalau kita menyimpang dari hal itu, ber­
arti kita tidak setia kepada UUD itu, yang kita buat sendiri dan
seharusnya kita pertahankan habis-habisan.
Tetapi, sikap sama tengah seperti ini, memang tidak popu­
ler. Lebih mudah untuk mengikuti salah satu dari dua pendapat
tersebut: “Abu Bakar Ba’asyir memang terlibat dengan kasus
pengeboman di atas, atau sebaliknya, ia tidak bersalah sama
sekali.” Sikap tidak populer ini jarang diambil orang, karena me­
nampilkan pendapat pertama maupun pendapat kedua, tetapi
harus kita ambil, kalau kita cinta kepada undang-undang sendiri.
Penilaian dini, baik yang pro dan kontra, mengenai keterlibatan
Abu Bakar Ba’asyir dalam kasus peledakan bom di Denpasar itu,
sama artinya dengan mengkhianati UUD kita sendiri. Karena­
nya, mau tidak mau kita harus mengambil tindakan berdasarkan
hukum yang tuntas tentang hal itu. Sikap lain kita tidak terima,
karena kita sudah terlalu lama menderita akibat penyimpangan-
penyimpangan serius atas UUD kita sendiri.
Emha Ainun Nadjib, dalam wawancara Radio Ramako, me­
nyatakan bahwa Umar Farouq yang kini ditahan CIA di Amerika
Serikat adalah pria kelahiran Ambon dan dengan demikian se­
orang warga negara asli Indonesia. Dengan demikian, pengakuan
bahwa Abu Bakar Ba’asyir adalah bagian dari jaringan internasio­
nal Al-Qaeda, tidak dapat diterima. Ini tentu saja bertentangan
dengan versi pihak Amerika Serikat yang menyatakan bahwa
Umar Farouq adalah pria Kuwait yang beroperasi dan kawin lagi
di Tanah Air kita. Salah seorang anak buahnya adalah Abu Bakar
Ba’asyir. Manakah di antara dua versi itu yang dapat diterima?
Tentu saja hanya kenyataan empirik mengenai Umar Farouq itu
yang dapat dibenarkan. Berarti, harus ada orang dari pihak ke­
g 325 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
tiga untuk memberikan kesaksian tentang mana yang benar dari
kedua versi di atas.
Karena itu, penulis mengusulkan agar dibentuk sebuah ko­
misi independen yang harus meneliti kenyataan empirik menge­
nai Umar Farouq itu. Orang Ambon, bagaimanapun juga tentu
berbeda dari orang kelahiran Kuwait, sehingga dengan pertemu­
an langsung, antara satu-dua orang anggota komisi independen
itu dengan Umar Farouq, akan memungkinkan mereka mene­
tapkan adakah pria tersebut memang orang Ambon atau orang
Kuwait. Kalau ia ternyata orang kelahiran Ambon berarti peng­
akuannya akan Abu Bakar Ba’asyir seorang teroris internasional
otomatis gugur, dan ia haruslah dihukum karena menuduh de­
ngan cara fitnah, seorang warga negara Indonesia bernama Abu
Bakar Ba’asyir. Kalau yang terjadi justru sebaliknya, pengakuan
Umar Farouq mempunyai nilai yang sangat tinggi, dan peme­
riksaan lebih mendalam harus dilanjutkan, atau klaim bahwa
Ba’asyir tidak berdosa harus diragukan.
Demikianlah, usul jalan tengah dari penulis melalui tu­
lisan ini, yang sangat berbeda dari apa yang dikemukakan Emha
Ainun Nadjib, Dr. Adnan Buyung Nasution dan Wakil Presiden
Hamzah Haz. Mereka melihat masalahnya dari sudut pro dan
kontra sehingga mereka lupa akan perlunya verifikasi empirik,
yaitu dengan membentuk sebuah komisi independen. Usul pem­
bentukan komisi tersebut semata-mata didasarkan pada obyek­
tifitas sikap dan pandangan, sehingga memiliki kredibilitas yang
cukup tinggi. Obyektifitas ini sangat diperlukan untuk menilai
sikap dan pandangan kita dalam menentukan secara hukum for­
mal, mana yang benar antara dua versi yang bertentangan menge­
nai sebuah kejadian. h
g 326 h
Kepala Sama Berbulu,
Pendapat Berlain-lain
epatah di atas sudah sangat terkenal dalam bahasa kita,
karena demikian banyak ia dilakukan dalam praktek ke­
P
hidupan. Maksudnya adalah, kita sama-sama mempunyai
rambut, tetapi pemikiran tetap berbeda. Jadi dalam ajaran Is­
lam, satu ke lain orangpun terdapat pluralitas/kemajemukan
pendapat, ini diterima sebagai prinsip pengaturan hidup berma­
syarakat: “Perbedaan para pemimpin adalah rahmat bagi umat
(ikhtilâf al-a‘immah rahmat al-ummah).” Prinsip ini sangat di­
pegang teguh dalam kehidupan kaum muslimin, sehingga perbe­
daan pandangan dilihat sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja.
Kaum muslimin hanya dapat dipersatukan dalam masalah-ma­
salah dasar belaka, seperti keharusan adanya keadilan dan seba­
gainya.
Keluarga penulis sendiri merupakan contoh yang tepat akan
pluralitas pandangan. Penulis sendiri menjadi Ketua Umum De­
wan Syura DPP PKB, adik penulis menjadi ketua umum organi­
sasi kaum ibu Al-Hidayah (yang oleh sementara orang dianggap
mendukung Partai Golkar), dan adik penulis mengikuti sebuah
partai politik sempalan (serta sekarang menjadi Wakil Ketua Tan­
fidziyah PBNU). Tiga orang yang lain tidak mau memasuki parpol
ataupun organisasi non-profesional. Ada semacam kesepakatan
antara penulis dan adik-adiknya, kami berenam tidak akan mem­
bicarakan aspirasi, partai politik atau organisasi apapun. Dengan
demikian terhindarlah kami dari perdebatan pendapat, yang bia­
sanya berjalan cukup tajam.
eg
g 327 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
Habib Rizieq, pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam
(FPI)1 ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Dalam pandangannya,
proses penangkapan itu tidak berjalan sesuai prosedur yang di­
tetapkan oleh undang-undang, karenanya menjadi cacat hukum
dan ilegal. Ketika protesnya itu tidak didengarkan oleh aparat
keamanan, ia pun meminta para pengacaranya untuk mengaju­
kan gugatan kepada pengadilan. Karena gugatannya itu, maka
Polda Metro Jaya segera mengirimkan utusan untuk berunding.
Hasil perundingan itu seperti tersirat dalam pemberitaan media
massa, akhirnya membuahkan sebuah cara penyelesaian yang
unik: Rizieq mencabut tuntutannya dari pengadilan, tetapi oleh
pihak kepolisian ia diberi status yang lebih ringan yaitu dirubah
dari tahanan Polda Metro Jaya menjadi tahanan rumah (house
arrest).
Kejadian itu menunjukan sesuatu yang sangat menarik,
yaitu bahwa Habib Rizieq masih menggangap kepolisian sebagai
penyelenggara keamanan dan pemeriksa hukum dalam negeri
yang memiliki wewenang memeriksa dirinya. Ini berarti, ia ma­
sih mengakui sistem hukum yang berlaku di negeri kita, dengan
demikian ia mengakui wujud negara yang ada, yang oleh semen­
tara kalangan disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indo­
nesia. Jadi, apapun yang ia lakukan, masih dalam kerangka yang
ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian,
ia tidak menyimpang dari pengakuan akan adanya negara In­
donesia, juga kepada sistem hukumnya. Berarti, ia tetap berada
dalam kerangka legal yang ada, dan dilindungi oleh kerangka
tersebut.
Dengan demikian, Habib Rizieq melindungi dirinya se­
cara legal, betapa jauhnya sekalipun pandangan yang dianut­
nya dari pandangan lembaga kenegaraan dan lembaga hukum
yang ada. Dengan demikian, ia menjaga dirinya dari tindakan
1 FPI (Front Pembela Islam) berkembang subur sejak masa pemerintah­
an Presiden Habibie. Pada 6 November 2002, Habib Rizieq selaku pimpinan
FPI membekukan kegiatan FPI di seluruh Indonesia untuk waktu yang tidak
ditentukan. Tetapi, menjelang invasi Amerika Serikat dan sekutunya ke Irak
pada Maret 2003, FPI kembali muncul dan melakukan pendaftaran mujahidin
untuk membantu Irak melawan agresornya. Hingga saat ini, organsiasi yang
memiliki sayap milisi yang dikenal sebagai Laskar Pembela Islam (LPI), masih
sering melakukan aksi-aksinya dalam rangka ‘membela Islam’. Sejak tanggal 17
Agustus 1998, organisasi ini dipimpin oleh Habib Muhammad Rizieq Syihab.
g 328 h
Kepala Sama Berbulu Pendapat Lain-Lain
apapun yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.
Boleh jadi ia melanggar hukum, tetapi justru hukum itulah yang
melindunginya dari tindakan apapun oleh negara atas dirinya.
Secara teoritis ia terlindung dari tindakan yang tidak berdasar­
kan hukum, siapapun yang melakukannya. Dengan kata lain,
ia memiliki hak asasinya sebagai manusia, yang sekaligus diper­
olehnya dari kedudukan sebagai warga negara sebuah bangsa
yang berdaulat.
Prinsip inilah yang paling penting untuk dipegang oleh se­
seorang dalam negara ini, yang katanya memiliki kedaulatan hu­
kum. Pasal-pasal dalam undang-undang dasar-lah yang memberi­
kan perlindungan hukum tersebut, yang membedakannya dari
subyek politik. Sebagai seorang penduduk biasa, Habib Rizieq
memperoleh perlindungan politik dari tindakan apapun, walau­
pun secara politik pula ia sering menganggu hak-hak warga nega­
ra yang lain, seperti ketika ia memerintahkan sweeping. Tindak­
an untuk mengatasi hal itu adalah tindakan hukum, yang dapat
dikenakan atas dirinya. Namun, ia juga memperoleh perlindung­
an hukum, untuk tidak terkena tindakan hukum lebih jauh dari
itu. Prinsip inilah yang melindungi sekaligus mengekang lang­
kah-langkahnya, agar tidak melanggar hukum dan merugikan
orang lain. Namun, perlindungan hukum itu juga mencegahnya
dari tindakan politik yang tentu merugikan dirinya. Dengan kata
lain ia harus bergerak dalam koridor hukum yang berlaku di
negeri ini.
eg
Lain halnya dengan Abu Bakar Ba’asyir, yang sejauh ini me­
nolak memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, terlepas
dari kenyataan pihak kepolisian “mengambilnya” dari Rumah
Sakit PKU Muhammadiyah di Solo dengan prosedur yang salah
dan tidak memenuhi ketentuan hukum. Namun, pe­nolakannya
untuk memberikan keterangan hukum, menempatkan tokoh
ini dalam kedudukan yang tidak sama dengan Habib Rizieq. Ini
tentu akan membawakan konsekuensi-konsekuensinya sendiri.
Dengan demikian menjadi nyata, dua orang yang dalam status
hukum berkedudukan sama, ternyata dapat mengalami per­
lakuan yang sangat berbeda satu dari yang lain. Benarlah kata
pepatah di atas, “kepala orang sama-sama berbulu pendapat ber­
g 329 h
Islam TENTANG KEKERASAN DAN TERORISME
lain lain” artinya sama-sama memiliki rambut, tapi pemikiran
dapat berbeda.
Dengan menolak memberikan keterangan hukum, untuk
kepentingan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Abu
Bakar Ba’asyir menempatkan diri di luar wewenang hukum. De­
ngan demikian, ia menjadi orang yang tidak menganggap negara
dan hukum memiliki wujud/eksistensi. Dan sudah tentu juga ia
tidak dapat bersikap terus demikian, karena negara harus meng­
hadirkan adanya dua buah eksistensi yang berlainan: wujud ne­
gara di satu sisi, dan keadilan atas tokoh tersebut di sisi lain.
Negara memiliki hak hukum untuk menganggapnya sebagai pem­
berontak yang melanggar Undang-Undang Dasar, dan dengan
demikian dapat memilih salah satu dari dua alternatif berikut:
mengusir atau menghukum mati tokoh tersebut. Ini adalah kon­
sekuensi logis dan legal dari tindakan yang dilakukannya sendiri
dan Islam-pun dapat membenarkan hal tersebut.
Ketegasan pihak pemerintah diperlukan, dalam hal ini un­
tuk mencegah anarkhi hukum. Ini juga pernah terjadi di masa
pemerintahan Bung Karno dan Panglima Besar Soedirman2 seba­
gai panglima angkatan perangnya, yang memerintahkan Sekar­
madji Kartosuwiryo3 untuk mendirikan DI/TII (Darul Islam/
Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat. Dasar perintah itu ada­
lah ketentuan Perjanjian Renville, bahwa TNI harus ditarik dari
kawasan tersebut ke Jawa Tengah. Untuk menghindarkan vacu-
um di kawasan itu, yang akan dimanfaatkan oleh pasukan-pasu­
kan Belanda, maka dibentuklah DI/TII, sudah tentu perintah itu
diketahui oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara.
Namun, Sekarmadji Kartosuwiryo terus menggunakan
DI/TII untuk membunuh rakyat, melakukan pembakaran dan
merampok setelah kemerdekaan tercapai dan penyerahan kedau­
latan berlangsung. Pemberontakan dan pemerintah menumpas
pemberontakan itu berakhir tahun 1962. Di saat itu, Presiden
Soekarno yang juga menjadi kepala pemerintahan, memerin­
2 Jendral Soedirman (1916-1950) adalah seorang pahlawan Indonesia
yang berjuang pada masa upaya kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau di­
makamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta
3 Nama lengkapnya adalah Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo. Tokoh
yang telah memaklumatkan berdirinya Negara Islam Indonesia 7 Agustus 1949
dan membuat gerakan Darul Islam (DI) merupakan aktor yang paling bertang­
gung jawab dalam peristiwa memanasnya Jawa Barat dari tahun 1948-1962.
g 330 h