ISLAM DAN HAM

Ketegangan Teosentris dan Antroposentris

 

Apakah konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dicetuskan PBB memiliki landasan hukum kuat dalam Islam? Sejauh mana rumusan PBB soal Hak Asasi Manusia? Bagaimana pandangan Islam terkait dengan HAM versi PBB ini? Sejauh mana Islam memposisikan Hak Asasi Manusia? Di manakah perbedaan mendasar antara konsep HAM versi PBB dan HAM versi Islam, dan sejauh mana implikasi perbedaan keduanya?

Tulisan dibawah ini berusaha mencoba melakukan kajian kritis terhadap dua konsep HAM tersebut. Kajian terhadap keduanya menjadi penting sebab di satu sisi, Islam juga memiliki konsep HAM, dan di sisi lain HAM ala PBB saat ini telah menjadi rujukan dunia, sebagai rumusan mapan dan terbaik. Secara khusus kajian ini merambah soal perbudakan yang menjadi wilayah irisan keduanya. PBB menolak segala bentuk perbudakan, sementara ajaran Islam dalam batas-batas tertentu cenderung memberi justifikasi atas konstruksi antropologis abad pertengahan itu. Dari uraian ini diharapkan memberi pemahaman komprehensif seputar problematika perbudakan dalam ajaran Islam, dan secara otomatis menepis stigma yang berkembang di sebagian masyarakat Barat selama ini, bahwa Islam adalah agama yang kejam dan tidak berperikemanusiaan..

1. Proses Kelahiran HAM

Sejarah mencatat bahwa perjuangan atas pengakuan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang kita kenal dewasa ini tidak terjadi dalam sekejap mata, melainkan berlangsung dalam rentang waktu berabad-abad. Dokumen-dokumen penting yang tercatat sebagai pendorong lahirnya deklarasi universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948, di antaranya adalah peristiwa Magna Charta, 15 Juni 1225, Habeas Corpus Act tahun 1670, Bill of Rights tahun 1696, dan Declaration Des Droits de Lhome et du Citoyen tahun 1789.1

a. Magna Charta 1225. Magna Charta diawali pemberontakan Stepen Langton, Archbishop dan kawan-kawannya. terhadap kerajaan Inggris yang dipimpin oleh Raja (Sir) John. Pemberontakan ini disulut oleh perlakuan semena-mena kerajaan terhadap rakyat jelata dalam pemungutan pajak.. Gandum dan hewan piaraan rakyat dirampas pihak keamanan dan penarik pajak secara paksa. Penangkapan, penahanan, pembuangan, hingga pembunuhan tanpa alasan serta bukti dan saksi yang kuat, marak di mana-mana. Selama masa pamberontakan, terutama ketika kaum pemberontak berada di daerah lembah sungai Themes, mereka membacakan tuntutan kepada Raja John yang berisi: 1) pernyataan kemerdekaan bagi Gereja Inggris; 2) pernyataan kemerdekaan bagi rakyat Inggris yang bebas; 3) pernyataan bahwa petugas kejaksaan dan polisi tidak diperbolehkan menuduh atau menuntut seseorang tanpa saksi dan fakta yang dapat dipercaya; 4) pernyataan bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, dibuang, atau dibunuh tanpa alasan hukum/pertimbangan kepala distrik atau berdasar undang-undang yang berlaku atau yang harus dibuat. Hukum harus berdasar keadilan dan hak-hak seseorang tidak dapat diperjual-belikan. Inilah dokumen pertama yang dikenal masyarakat Eropa sebagai embrio kesadaran akan pengakuan Hak Asasi Manusia oleh negara.

b. Habeas Corpus Act 1670. Ia adalah perangkat perundang-undangan yang mengatur mekanisme penahanan, baik bagi petugas keamanan maupun pihak tertuduh. Bila petugas kerajaan melakukan penangkapan atau penahanan secara tidak adil dan manusiawi, raja berhak mengeluarkan surat perintah untuk segera menahan petugas tersebut. Di samping itu, pihak tertuduh juga harus diperiksa, sehingga ada ketegasan hukum dan pengajuan fakta atas penahanan dirinya oleh petugas bersangkutan. Dari sini tampak ada keseimbangan perlakuan hukum antara pihak petugas dan pihak terdakwa, serta diakuinya kemerdekaan pribadi seseorang.

c. Bill of Rights 1696. Sebuah piagam perundang-undangan yang berisi pengakuan atas hak-hak dan kebebasan warga negara serta pergantian raja (raja tidak lagi berkuasa secara mutlak seperti tahun-tahun sebelumnya). Bill of Rights seperti tersebutkan di atas adalah konsep yang dipakai kerajaan Inggris, sementara Bill of Rights di Amerika merupakan amandemen tambahan yang diatur tersendiri dalam pasal 10 konstitusi Amerika.

d. Declaration Des Droits de Lhome et du Citoyen 1789. Dokumen keempat ini adalah pernyataan bersama (deklarasi) HAM dan hak warga negara Prancis yang berisi pengakuan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka. Di dalamnya termuat daftar hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara, misalnya hak milik yang dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapa pun, baik oleh individu maupun oleh negara.

Keempat dokumen resmi di atas dipercaya sebagai emrio awal atas lahirnya Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan universal tentang hak asasi manusia oleh PBB pada 10 Desember 1948, di samping Petiton of Rights yang dikeluarkan pada tahun 1628.

 

2. Lahirnya HAM PBB

Pendorong utama kemunculan Deklarasi Universal HAM PBB adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat pada kisaran abad ke-19. Kesadaran ini tumbuh karena desakan sosial masyarakat yang merasa muak atas kebrutalan negara dan perlakuan semena-mena terhadap individu, baik oleh negara terhadap warganya sendiri maupun terhadap warga negara lain. Gagasan bahwa hukum negara terhadap warga negara tidaklah bersifat absolut dan manusia harus memiliki instrumen hukum untuk menjamin perlakuan yang adil terhadap semua orang di mana saja berada, tercermin dalam dokumen-dokumen penting seperti konvensi Genewa dan Piagam Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Negarawan seperti mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, dan mantan Presiden Amerika Franklin Roosevelt, mempopulerkan gagasan tersebut dalam pidato-pidato mereka pada akhir Perang Dunia Kedua. Dengan berakhirnya konflik lima tahun Eropa, yang telah memakan korban jutaan penduduk sipil yang tidak bersalah, masyarakat internasional sepakat untuk membela hak-hak individu yang terlalu sering dianiaya oleh negara.

Berawal pada tanggal 9 Juni 1947, delapan anggota calon komisi HAM PBB didampingi staf PBB mengadakan pertemuan untuk membuat rancangan awal undang undang internasional tentang hak asasi manusia di Lake Succes, New York. Anggota komite ini berasal dari Australia, Chile, Prancis, Libanon, Uni Republik Sosialis Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. John Humphrey, Direktur PBB bidang HAM mewakili Sekretaris PBB.

Setelah hasil rancangan komite itu dikomentari seluruh anggota PBB dan diperdebatkan di Majelis Umum PBB, Deklarasi Universal HAM disetujui Majlis Umum PBB pada 10 September 1948. Empat puluh delapan negara menyetujui rancangan tersebut, sementara delapan negara lainnya, termasuk negara-negara blok Uni Soviet, Afrika Selatan, dan Saudi Arabia tidak memberikan suara, ditambah dua negara lainnya tidak hadir.2

Menanggapi lahirnya Deklarasi Universal HAM, John Humphrey, yang kemudian menjadi direktur bidang HAM, mengatakan: Deklarasi ini tidak mempunyai bapak seperti Thomas Jefferson yang menjadi Bapak Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Ia dibuat oleh ratusan orang dari komisi (HAM), Komite Status Perempuan, dua Sub-Komisi HAM mengenai kemerdekaan atas informasi dan pencegahan diskriminasi, Dewan Ekonomi dan Sosial dan Majlis Umum, Sekretariat PBB, Konvensi Genewa mengenai kemerdekaan atas informasi pada 1948, Lembaga-lembaga khusus PBB, pemerintah negara-negara anggota dan organisasi-organisasi non-pemerintah yang telah menyumbang ide dan gagasan.3

Bila ditelusuri lebih jauh, istilah human rights atau Hak Asasi Manusia saat deklarasi merupakan istilah yang relatif baru. Namun ia telah menjadi kepedulian etis pada masa-masa selanjutnya. Pada dasarnya, HAM berawal dari konsep kuno Yunani-Romawi yang mengaitkan sifat manusia serta mengukur baik buruk sifat itu berdasarkan keserasiannya dengan hukum alam.

Konsep yang dikenal dengan doktrin hukum alam lebih menekankan kewajiban daripada hak. Sejak masa Renaisans (sekitar abad ke-15) sampai permulaan abad millenium ini, paling tidak di Barat, penekanan terhadap kewajiban-kewajiban manusia dalam kerangka hukum alam beralih ke hak-hak manusia secara lebih spesifik. Untuk menjamin terlindunginya hak-hak asasi tersebut, pada tahun 1948 PBB mengeluarkan sebuah dokumen penting yang kemudian disebut The Universal Deklaration of Human Rights. Pada prinsipinya, deklarasi ini dapat diterima oleh hampir seluruh anggota PBB. Namun konsensus dunia tentang deklarasi ini tidak berarti menunjukkan bahwa sifat dasar, definisi, serta lingkup hak-hak asasi itu sendiri telah tuntas disepakati. Hal ini terbukti dengan kesulitan yang dialami PBB dalam mengubah bentuk penyataan (declaration) menjadi persetujuan atau perjanjian (convention), sebab masih terdapat perbedaan mencolok di antara negara-negara anggota soal hak mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di depan hukum, hak kepemilikan barang, hak memperoleh penghidupan yang layak, dan hak-hak sosial lainnya.4 Setiap negara mempunyai pandangan dan konsep berbeda seputar penerapan hak-hak primer-fundamental di atas.

 

3. HAM di Indonesia

Di Indonesia, embrio HAM sebenarnya telah ada sejak lama. Sebagai contoh di Sulawesi Selatan, terdapat konvensi adat yang kemudian ditulis dalam buku-buku adat yang dikenal dengan nama Lontarak (Tomatindo di Lagana). Dalam buku tersebut, antara lain disebutkan bahwa apabila raja berselisih dengan Dewan Adat, raja harus mengalah. Tetapi apabila Dewan Adat sendiri berselisih, maka rakyatlah yang menyelesaikan. Jadi, ruh-ruh HAM yang sedang disoroti sekarang, semuanya telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh raja-raja dahulu. Sayangnya, hal ini kurang diperhatikan karena sebagian pakar hukum Indonesia sendiri agaknya lebih suka mempelajari teori hukum Barat. Bahkan asas-asas Hukum Laut yang berasal dari Amanna Gappa (1676), yang saat ini sedang dipelajari ahli-ahli hukum Barat, oleh para ahli kita sendiri kurang diperhatikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa HAM sudah lama lahir di Indonesia, namun perkembangannya tidak begitu menonjol dikarenakan kurangnya publikasi dan kajian mendalam seputar tradisi sendiri.5

Human Raight selalu terkait dengan hak individu dan hak masyarakat. Namun masih ada yang bertanya, mengapa tidak disebut hak dan kewajiban asasi? Juga ada yang bertanya, mengapa bukan Social Right? Bukankah Social Right mengutamakan hak masyarakat sebagaimana tujuan hidup manusia? Sesungguhnya dalam Human Right, secara implisit telah ada kewajiban tentang keharusan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Demikian juga, tidak mungkin kita mengatakan ada hak kalau tanpa ada kewajiban. Orang yang dihormati haknya berkewajiban pula menghormati hak orang lain, sehingga yang terjadi kemudian adalah saling menghormati.

Mungkin yang perlu dijaga ialah keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Selain itu, perlu juga dijaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggungjawab. Artinya, seseorang memiliki kebebasan bertindak, tetapi tidak boleh memperkosa hak-hak orang lain. Ada pendapat yang mengatakan, pelaksanaan HAM di Indonesia harus sesuai dengan latarbelakang budaya Indonesia. Dalam arti Universal Declaration of Human Right versi PBB dapat kita akui, hanya saja dalam implementasinya mungkin tidak sama dengan di negara-negara lain, khususnya di negara Barat yang latar belakang sejarah, budaya, dan agamanya berbeda dengan kita.

Di Eropa, seorang anak berusia 17 tahun bebas menentukan siapa pasangan hidupnya tanpa memerlukan persetujuan orang tua. Bahkan seringkali saat berlangsungnya prosesi pernikahan, orang tua si anak cuma hadir sebagai tamu. Dari sini sudah tampak bahwa pihak orang tua sudah lepas tanggung jawab terhadap anaknya, sehingga perkawinan anak tersebut tidak perlu mengikutsertakan orang tua. Lain halnya dengan di Indonesia, di mana setiap perkawinan melibatkan orang tua dan seluruh kerabat dari kedua belah pihak. Apabila tradisi ini tidak dijalankan, maka hal itu dianggap telah melanggar adat dan etika sosial. Oleh sebab itu, betapapun bebasnya hak individual di Indonesia, namun hal itu masih terikat dengan etika kelompok atau komunitas di sekelilingnya. Berbeda dengan di Eropa yang ikatan kekerabatan sudah sangat longgar dan cenderung menyirna.

4. Konsep Hak Asasi dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama paripurna mengandung ajaran yang bersifat universal-komprehensif (m-symil), serta memiliki konsep utuh dan terpadu sebagai jalan hidup ideal bagi semua manusia sampai bumi tutup lembaran. Problematik apapun di dunia ini, atau pandangan hidup baru macam apapun ciptaan manusia, akan bisa terjawab melalui syariat Islam.

Dalam perspektif Islam, istilah hak secara harfiah berarti milik, harta, dan sesuatu yang ada serta pasti seperti tercantum dalam surat Yasin ayat 7 yang menyatakan: Sesungguhnya telah pasti berlaku (haqq) perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

 

Para ulama ushul fiqh mengartikan hak sebagai perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan tuntutan syariat Islam. Secara teoretik, hak diklasifikasikan dalam trilogi spektrum, yaitu hak Allah swt., hak hamba, dan yang ketiga adalah perpaduan antara hak Allah dengan hak hamba. Yang dimaksud dengan hak Allah swt adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum, tanpa adanya kekhususan bagi seseorang. Dinamakan hak Allah karena mengandung manfaat yang besar dan resiko yang besar. Hak ini tidak bisa digugurkan dan tidak ada seorang pun yang boleh meminta agar terlepas dari hak jenis pertama ini, apalagi sampai keluar dari medium cakupnya. Boleh dikata, hak Allah ini merupakan peraturan universal dalam ranah undang-undang syariat. Hak Allah mencakup dua macam: pertama, suatu hal yang menjadi sarana ritual (taqarrub) dan pengagungan pada Allah, serta pelaksanaan syiar-syiar agama-Nya, semisal ritual ibadah, jihad, amar maruf nahi munkar, nadzar, sumpah dan sebagainya; kedua, suatu hal yang menyangkut kepentingan umum, semisal menanggulangi kriminalitas dan merealisasikan sanksi-sanksi baik berupa hudd atau tazr. Karakteristik dari hak ini adalah tidak bisa gugur, tidak bisa dirubah, tidak bisa diwaris.

Yang dimaksud hak hamba atau hak personal adalah hak yang berkaitan dengan kemaslahatan individual. Seperti hak kepemilikan harta, pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan anak, rasa aman, perlindungan dari tindak kriminal, pemanfaatan fasilitas umum, kepentingan yang dimilki oleh orang-orang tertentu sebagaimana hak bagi pelaku transaksi, hak kompensasi atas perusakan hak milik, hak seorang istri atas nafkah dari suaminya, hak ibu atas penguasaan anaknya, hak ayah atas perwalian anaknya, hak menekuni profesi dan sebagainya. Karakteristik dari hak ini adalah terdapat dispensasi hukum, bisa digugurkan dengan pengampunan dari pemilik hak, damai (shulh), pembebasan (ibra), atau pembolehan (ibahah), dapat diwaris, dan pemenuhannya tergantung pada pemilik hak atau walinya.6

Dalam konsepsi lebih lanjut, terdapat semacam hak yang mengiris (musytarak) antara hak Tuhan dan hak manusia. Salah satu contohnya dalam tuduhan zina. Tuduhan perbuatan zina merupakan dosa yang berkaitan dengan harga diri seseorang dan berujung ancaman sanksi bagi penuduh. Ketika hukuman atas perbuatan tuduhan zina (qadzf) itu terrealisir, maka berpotensi menciptakan kemaslahatan umum karena akan menjauhkan manusia dari berbuat hal yang serupa. Di samping itu, vonis hukuman bagi pezina akan menjaga martabat manusia, menjauhkan dari perilaku semi-hewani, serta akan menghindarkan masyarakat dari berbuat kerusakan.7

Kombinasi dua hak ini adakalanya lebih didominasi oleh hak Allah dan adakalanya pula lebih didominasi oleh hak manusia. Yang pertama, sebagaimana iddah perempuan yang dicerai. Hak Allah dalam hal ini adalah memelihara keturunan atau nasab dari percampuran.8 Sedangkan hak individu dalam hal ini adalah memelihara nasab anak-anaknya, namun hak Allah lebih dominan. Yang kedua, misalnya hak qishash, hak Allah yakni membersihkan kehidupan sosial dari kejahatan baik pembunuhan maupun penganiayaan. Hak individu yakni memadamkan dendam pada pembunuh. Dan hak individu inilah yang lebih dominan.9

Kesempurnaan hak dalam literatur Islam sangat tampak dalam elaborasi detailnya.. Tidak ada kecerobohan dalam syariat Islam, sebab ajaran Ilahi tersebut berhasil menyeimbangkan antara hak Tuhan dan hak hamba. Lain halnya dengan hak yang diciptakan manusia, selain terkesan dipaksakan, daya jangkaunya juga terbatas pada ketertiban yang bersifat kasat mata. Terbukti, dalam HAM versi manusia, unsur-unsur spiritual dan norma-norma transendental acap kali mendapat porsi yang kecil, bahkan cenderung terabaikan. Padahal kebutuhan manusia akan nilai-nilai religi merupakan kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan.

 

Wahbah al Zuhayli dalam Fiqh al-Islmi mendefinisikan hak manusia sebagai segala tindakan bermotif untuk memelihara kemaslahatan manusia. Entah berupa hak-hak universal, seperti hak memperoleh kesehatan, menjaga keturunan, harta dan lain-lain, atau hak khusus seperti hak pemilik untuk menjaga harta yang dimilikinya. Dalam lanskap ini, Wahbah al-Zuhayli menuturkan metode aplikasi hak manusia dalam tataran praksis sebagai upaya pencapaian keselarasan dengan tuntutan syariat Islam. Sehingga bentuk aktifitas apapun yang membahayakan orang lain, baik secara personal maupun kolektif, sengaja ataupun tidak, harus dicegah karena telah keluar dari area syariat. Begitu juga larangan mengelola harta benda dengan cara merusak dan menyia-nyiakannya (tabdzr al ml), karena tindakan semacam itu tidak mengandung nilai baik dalam perspektif syariat Islam.10

Ada juga pakar fiqh yang mencoba mendefinisikan hak dengan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, baik yang berkaitan dengan hak kepemilikan komoditi,11 kewajiban yang bersinggungan dengan implikasi transaksi seperti serah-terima, hak atas gaji, pemanfaatan fasilitas umum, dan lainnya.

Dalam literature kita juga menemukan konseptualisasi hak secara lebih detail dengan berbagai sudut pandang. Diantaranya:

1) Hak Jiwa. Untuk perawatan jiwa, manusia diharuskan menkonsumsi makanan dan minuman untuk mendayakan dirinya. Makan dan minum merupakan kebutuhan pokok, yang seandainya tanpa anjuran pun akan dilakukan. Tetapi Islam tetap mempunyai perhatian besar pada persoalan ini. Sebab meskipun secara alamiah pemenuhan atas kebutuhan pokok sudah pasti dilakukan setiap manusia, namun upaya pemenuhanya membutuhkan perangkat undang-undang. Jika tidak demikian, pemenuhan yang berkala dapat terancam baik karena kondisi social ekonomi maupun keserakahan sebagian manusia. Dalam Islam, untuk membendung kejahatan manusia, dirumuskan sanksi tindak pidana balas-sama (qishash) bagi pembunuh (killer).12 Tidak terbayangkan seandainya tidak ada system hokum dalam hal ini. Balas dendam, siklus bunuh membunuh satu sama lain, hingga kehancuran massal sangat mungkin akan terjadi dalam konstruksi kehidupan ini.

2) Hak kebebasan (huriyyah). Hak ini terbagi menjadi hak kebebasan barfikir, kebebasan berpendapat, dan pluralisme agama. Pertama, kebebasan intelektualitas. Dalam Islam ia mendapatkan legitimasi melalui teks normatif dalam surat Yunus: 101, al-Rum: 8, Saba: 46, al-Baqarah: 164, Ali Imran: 7, Qaf: 37, al-Ghasyiyyah: 17, dan al-Thriq: 6, yang secara garis besar menekankan pengembangan intelektualitas. Akal sebagai anugerah maha sempurna dari Allah swt. kepada manusia, semestinya dirawat sebaik mungkin dan tidak boleh dibiarkan sia-sia begitu saja. Tanpa akal, manusia akan tereliminasi dari panggung sejarah, dan akan menikmati hidup layaknya binatang yang tidak punya harga diri. Bahkan seseorang yang tak berakal akan dinilai sebagai beban sosial dan penyakit masyarakat. Al-Quran juga sangat mencela manusia yang memarginalkan kebebasan berpikirnya dengan melalui taqlid buta.13 Sebagai langkah antisipatif-konservatif terhadap fungsi akal yang multi, Islam mengancam hukuman-hukuman bagi seseorang yang berusaha merusak akal, baik dari pelaku sendiri maupun dari pihak lain. Seperti penkonsumsi barang-barang memabukan yang akan merusak potensi akal diancam dengan hukuman cambuk 40 kali. Alwi Shihab menegaskan MIRAS sangat mengancam rusaknya intelektualitas seseorang, juga berdampak negatif terhadap anggota keluarga penkonsumsi. MIRAS, misalnya, juga mengancam keselamatan bayi yang masih dalam kandungan, merugikan ekonomi keluarga, mengancam retaknya rumah tangga, dan masih banyak yang lain. Sejauh ini, milyaran dollar telah dibelanjakan secara sia-sia dan ribuan manusia telah menjadi korban oleh barang laknat ini. Oleh karena itu, tiada jalan lain kecuali kita harus memerangi penyakit sosial (mabuk mabukan) dan ekonomi ini.15 Namun sayangnya, anjuran agama Islam yang jelas membawa kebaikan untuk manusia sendiri tidak diperhatikan, apalagi dilaksanakan.

Kedua, kebebasan berpendapat. Sebagai hak setiap individu, dalam Islam ia mempunyai posisi yang vital. Bahkan Islam mewajibkan menyuarakan aspirasi khususnya yang bersinggungan dengan kemaslahatan umum yang terbingkai dalam amar maruf nahi munkar, sebagaimana anjuran dalam surat Ali Imran: 104 dan al-Haj: 41. Namun, kebebasan berpendapat tersebut tidak bersifat mutlak. Islam membatasinya dengan norma-norma etik agar tidak bertentangan dengan perintah dan larangan Allah sawt. Norma etik tersebut secara jelas terlansir dalam surat al-Anam: 108 yang melarang memaki sembahan-sembahan Non-muslim karena dikhawatirkan mereka akan membalas memaki Allah sawt., al-Nahl: 125 yang menganjurkan menyeru ke jalan Allah swt. dengan cara yang baik, tegas, dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan bathil, al-Ankabut: 46 yang melarang mendebat Ahli Kitab melainkan dengan dengan cara yang paling baik, kecuali kepada mereka yang zalim, dan ayat-ayat yang lain.

Ketiga, pluralisme agama. Kebebesan beragama ini merupakan deskripsi yang selalu digembar-gemborkan oleh pemikir post-modern. Padahal al-Quran secara tegas telah melegitimasi hak kebebasan ini sejak awal dalam surat al-Midah: 48 yang menyatakan; Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan hidup yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah bisa saja menjadikan manusia dalam satu agama jika Ia berkehendak. Akan tetapi Allah telah menciptakan manusia dalam sebuah jalan hidup yang pluralis sebagai media pengujian bagi umat manusia, apakah dengan pluralitas tersebut kita dapat hidup berdampingan dengan harmonis-humanis.16

Dari uraian di atas tampak sekali bahwa Islam memberi perhatian besar pada kemaslahatan manusia. Kemaslahatan bagi manusia secara universal juga dapat ditemui dalam tujuan prinsip syariat (maqshid al-syariyyah). Prinsip tersebut mengatur secara komprehensif terhadap semua kebutuhan-kebutuhan manusia baik yang bersifat elementer (dharuriyyah), komplementer (hajiyyah), maupun suplementer (tahsiniyyah). Konsep tersebut merupakan konsepsi samawi yang diproyeksikan menjaga terhadap hak hidup, akal, agama, keturunan, dan hak milik.

Namun dalam tataran teoritis-praksis, syariat juga memberikan garis disparitas-formalistik antara huqq Allah (hak-hak Allah) dan huqq al-ibd (hak-hak hamba). Hak Allah adalah kewajiban yang dicanangkan kepada tiap manusia untuk diimplementasikan. Implementasi kewajiban-kewajiban tersebut tidak lain adalah pengakuan terhadap ke-Esaan, ke-Mahakuasaan dan keunikan-Nya dengan mengikuti ketentuan-Nya. Sementra hak-hak manusia, bahkan eksistensi manusia sekalipun, sebenarnya adalah anugerah Tuhan dan kepada-Nya akan kembali. Berdasarkan premis ini, sebenarnya hak-hak manusia dalam Islam bersifat teosentris, yakni bertujuan untuk dan bersumber dari Tuhan.17

Sementara HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia lebih bersifat antoposentris, hanya terfokus pada manusia itu sendiri. Artinya, HAM dalam Islam merupakan hak-hak yang mengakomodir aspek vertikal dan horizontal, sedang HAM versi PBB hanya menitikberatkan pada aspek horizontal. Hal ini dapat dibuktikan dengan eksistensi konsep modern tentang HAM yang hanya bertumpu pada apa yang diidealkan oleh tradisi Aufklaerung Eropa, bahwa manusia adalah subyek otonom dan karena itu menjadi tuan bagi nasibnya sendiri. Itulah substansi dari prinsip subyektivitas yang menjadi esensi dari Deklarasi HAM dan Hak Warga tahun 1789. Simpulan kami ini berpunggungan secara kontras dengan pendapat Syekh Muhammad al-Ghazali dari Mesir, pengarang kitab Huqq al-Insn bayn Taalim al-Islm wa Ilan al-Umam al-Muttahida (HAM antara Ajaran Islam dan Deklarasi PBB) yang menganggap bahwa pertama kali pencetus HAM adalah Islam.18

Secara jelas, HAM dalam perspektif PBB menempatkan manusia dalam suatu setting di mana relasinya dengan Tuhan tidak disinggung sedikitpun. Sementara Islam menempatkan hak-hak manusia sebagai konsekuensi dari pelaksanaan kewajiban kepada Allah. Berbeda dengan Islam, HAM dalam pandangan Barat sekuler adalah ekspresi kebebasan manusia yang keluar dari ketentuan Tuhan, agama, moral, atau kewajiban yang bersifat metafisik. Dalam Islam, ekspresi kebebasan manusia harus ditempatkan dalam rangka keadilan, kasih sayang, dan persamaan kedudukan di sisi Tuhan. Al-Quran misalnya, sangat menaruh perhatian pada pemenuhan hak keadilan dan tanggung jawab pelaksananya.

 

5. Pasal HAM Barat Melanggar Hukum Islam

Secara terbuka, di antara pasal-pasal dalam deklarasi universal HAM PBB, terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan garis Islam. Di antaranya adalah pasal ke-4 yang berbunyi: Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang, dan pasal ke-16, ayat 1 yang berbunyi; Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan perceraian.

Untuk pasal ke-16 ayat 1 mengenai kebebasan perkawinan lintas agama, ras, dan negara sudah dijelaskan dalam judul tersendiri (baca: Nikah Lintas Agama dalam Perspektif Islam). Maka dari itu, yang akan diurai di sini hanya pelanggaran pasal HAM PBB tentang penghapusan perbudakan.

Secara eksplisit, pasal di atas berseberangan dengan ketetapan hukum Islam. Hak Asasi Manusia PBB mengenai penghapusan perbudakan dalam segala bentuknya, merupakan keputusan sembrono yang tidak mengkaji tuntas aspek kemaslahatan dan memahami sosio-kultural masyarakat sedang berkembang. Apa kata orang jika budaya masyarakat yang sudah mengakar akan terhapus dengan cara frontal, jikalau memang masih ditemukan alternatif untuk mengarahkan dengan cara tidak menafikan pokok dasar memanusiakan manusia dalam aplikasinya?.

 

Budak Pra Islam dan Keragaman Siksa

Perlakuan terhadap seorang budak pra-Islam terhitung sangat mengenaskan dan menyayat hati. Perlakuan budak tersebut, andai kita melihatnya sendiri, niscaya mampu merobek-robek isi perut kita, mengeringkan air mata. Dunia saat itu tidak jarang berteriak histeris memanggil nama Tuhannya, melantangkan betapa beratnya siksaan dan cobaan yang menimpa orang-orang lemah yang diperbuat manusia yang tidak mengenal kasih sayang. Mereka bagaikan binatang buas, bahkan lebih buas dari binatang. Anehnya kondisi seperti itu dianggap lumrah. Jaringan perbudakan hampir terjadi di mana-mana dan di setiap kerajaan apa saja. Perbuatan semena-mena yang mereka lakukan sangat tidak manusiawi, kejam, keji, sadis, bengis, dan seterusnya.19

Pada awal kelahiran Islam, perbudakan bukan merupakan problem sosial yang dianggap memprihatinkan dan bukan pula hal yang asing dan tercela. Di Barat dan Timur, dunia penuh sesak dengan kaum budak, tak satupun orang yang memperdulikan dan berpikir ingin menolongnya. Perlakuan amoral dan absurd ini, pada masa itu, menyebar luas di setiap negara dan kerajaan. Misalnya Yunani kuno. Perbudakan bukan hal yang asing di telinga masyarakat Yunani. Pada masa itu, jarang yang memperdulikan penderitaan budak. Para pemikir dan filosof, Pseperti, pun menerima konstruksi sosial yang pincang dan kejam itu. Ironisnya, mereka malah berasumsi bahwa pengabsahan perbudakan termasuk bentuk konstitusi sebuah negara yang ideal, karena lebih memandang sebagai kepentingan rakyat.

Para budak itu terlarang menikmati hak-haknya sebagai warga negara. Saking kejamnya, opini publik menganggap budak sebagai instrumen bernyawa yang multi fungsi melayani tuannya, atau sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan seenak perut. Masyarakat Yunani kuno mengkonstruksi praktik perbudakan melalui cara penculikan dan perburuan. Pada waktu itu, aturan negara secara resmi menjustifikasi praktik perbudakan manusia dalam jumlah tak terbatas. Budak dalam pandangan orang Yunani Kuno, meskipun telah dimerdekakan, tetap tidak dibolehkan mendapat hak layaknya manusia biasa. Mereka terus terdiskriminasi dan terus dipaksa melakukan pekerjaan berat dan nista, meskipun telah beralih status menjadi orang merdeka.20

Romawi kuno. Di negara ini, problema perbudakan lebih kejam daripada di Yunani. Orang-orang Romawi kuno terbiasa memaksa seseorang yang berbuat salah menjadi budak. Kesalahan kecil seperti ketidakmampuan melunasi hutang, bagi orang Romawi dinilai sebagai cela yang besar, sehingga pihak yang tidak mampu melunasi hutang secara otomatis akan menjadi budak si tuan yang menghutangi. Bahkan masyarakat Romawi juga tega memperbudak anak-anak kecil. Kegilaan rakyatnya tidak cukup sampai di situ, mereka melakukan praktik penculikan sebagai cara paling intensif untuk memperoleh budak perempuan. Di samping untuk melayani nafsu seksual tuannya, budak perempuan itu juga dijadikan pelacur. Apalagi pada masa itu perdagangan budak dianggap sesuatu yang wajar dan menguntungkan. Sehingga banyak di antara anggota masyarakat Romawi yang berprofesi mengumpulkan budak perempuan untuk kemudian dipaksa menjadi pekerja seks komersial. Kejamnya, meskipun para budak perempuan itu telah menjual tubuhnya, tapi keuntungan bayaran dari para pelanggan sama sekali tidak bisa mereka nikmati, karena semuanya diraup oleh majikan.21

Persia. Di negeri ini segala macam bentuk perbudakan mudah ditemukan. Ada budak yang berfungsi sebagai penggembala, ada pula yang sekedar dijadikan perhiasan (tontonan tamu), pekerja barang-barang kotor, dan ada pula budak yang khusus melakukan pekerjaan berat dan keras, yaitu bagi budak berusia dewasa. Tindakan melebihi batas yang dilakukan masyarakat Persia terhadap manusia budak ini sangat menyusahkan banyak pihak. Sehingga ada sebagian kalangan pemikir yang peduli dan melontarkan gagasannya untuk menolak tindakan semacam itu. Mereka mengajak masyarakat Persia untuk meminimalisir bentuk-bentuk perbudakan dengan segala variannya. Salah seorang diantara pemikir itu adalah sejarawan Yunani bernama Hairudut, yang kemudian populer dengan julukan Bapak Sejarah. Hairudut pernah melontarkan statemen; Bagi warga Persia tidak dibolehkan menyiksa budaknya dengan kejam dan pedih hanya karena satu kesalahan. Akan tetapi jika budak tersebut mengulangi kesalahannya, maka boleh bagi tuannya membunuh atau menyiksanya.22 Dari sini tampak sekali betapa kejamnya perilaku para tuan Persia terhadap budak-budaknya. Seorang pemikir yang dikenal peduli kepada nasib para budak pun, ternyata menghalalkan penyiksaan dan pembunuhan budak jika ia melakukan kesalahan lebih dari satu kali.

India. Masyarakat di daratan Benua India mengenal Manu sebagai Tuhan dan pencetus undang-undang India yang telah membuat kompilasi perundangan sebagai pijakan normatik dan etika untuk mengabsahkan perbedaan derajat di antara kaum lelaki. Di masyarakat India kuno dikenal kasta Sudra, yaitu kasta terendah yang umumnya berprofesi sebagai pelayan kaum Brahmana. Manu, dalam produk undang-undangnya, ternyata memperbolehkan orang Brahmana membeli orang-orang berkasta Sudra, bahkan mengesahkan cara lain untuk menjadikan kaum Sudra sebagai budak. Keadaan seperti itu termotivasi oleh asumsi masyarakat India yang menganggap bahwa kaum Sudra terlahir hanya untuk melayani kaum Brahmana.23 Yang lebih tragis lagi, orang-orang India menganggap kaum Paria sebagai barang najis, yang tidak ada harganya sama sekali. Dikisahkan, suatu hari anak dari seorang Brahmana terjatuh ke dalam sumur. Saat itu ada seorang kaum Paria, yang seandainya diperbolehkan menolong, niscaya anak itu dapat diselamatkan. Akan tetapi sang ibu lebih suka anaknya mati daripada hidup disentuh oleh tangan orang Paria.24 Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi rasial sangat kental dalam konstruksi masyarakat Hindu India. Bahkan dalam undang-undang Manu juga diatur soal sanksi berat dan penyiksaan bagi para budak yang melakukan kesalahan. Seperti hukuman mencuri; seorang budak yang mengambil harta Brahmana akan menerima balasan dengan dibakar hidup-hidup. Bahkan ketika berani menentang keputusan hakim, maka ia akan disiksa dan ditusuk dengan besi panas. Anehnya, ketika sang pencurinya adalah orang Brahmana, ia hanya dihukum sangat ringan, yakni hanya diperintahkan menggantikan barang yang dicuri saja.

Kerajaan China. Para budak di negeri tirai bambu ini bukan hanya berasal dari warga negaranya sendiri, tapi juga diperoleh dari luar negara. Kerajaan China Kubo biasanya melakukan hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain di belahan dunia dalam hal eksport-import budak. Sementara di dalam negeri, mayoritas penduduk miskin terpaksa harus menjual diri atau menjual anak-anaknya, hanya dengan alasan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tapi himpitan budak di negeri ini, tidak sekejam di Benua India. Malah saat tampuk kekuasaan dipegang Raja Kwancun, keluar keputusan raja tentang perintah untuk menghormati, melakukan humanisasi, dan larangan memusuhi para budak.25

Mesir kuno. Di negeri ini, budak hanya sebatas alat untuk melakukan pekerjaan, untuk perhiasan dan sekedar memamerkan kebesaran-keagungan. Walapaun demikian, tuannya memiliki otoritas mutlak dalam memperlakukan budaknya. Sang tuan berhak membunuh atau menyiksa. Dan soal hak hidup dan mati, semuanya terserah keinginan tuannya.26

 

Kebebasan Manusia

Manusia adalah mahluk Allah swt yang paling unik. Satu sisi manusia diciptakan, diarahkan, diatur, dibatasi, dan akan dibinasakan. Namun demikian, anehnya manusia diciptakan tapi disuruh menciptakan, diarahkan tapi diperintah mengarahkan, diatur tapi disuruh mengatur, dan dibatasi tapi diberi kebebasan. Menurut al-Ghazali, tawakal sebagai klimaks ajaran spiritual Islam pun tidak boleh meninggalkan kebebasan manusia untuk berusaha.27

Petunjuk yang dijadikan rujukan manusia dalam setiap langkahnya adalah al-Quran, sebagaimana pesan Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 2;

Kitab al-Quran ini tidak ada keraguan isinya petunjuk bagi orang yang bertakwa.

Dari ayat itu jelaslah, al-Quran dijadikan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Artinya, segala gerak kehidupan manusia di dunia sudah dijelaskan oleh Allah swt dalam al-Quran. Manusia diberi kebebasan memilih tindakannya, tapi kebebasan itu dibatasi oleh tanggungjawab manusia itu sendiri, sesuai petunjuk al-Quran dalam memanfaatkan kebebasan itu. Tegasnya, kebebasan merupakan hak asasi manusia yang diberikan Allah swt. Manusia bebas berbuat apa saja asalkan dibarengi tanggungjawab. Kisah Nabi Adam as kiranya bisa menjadi contoh tentang kebebasan manusia, karena ditilik dari konteksnya, Allah swt. menunjukan bahwa manusia diberi kebebasan bertindak dan berpendapat, namun ia juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Jika manusia melanggar kebebasan itu, ia harus berani menanggung resiko. Nabi Adam as diberi kebebasan mereguk kenikmatan surgawi, tapi kebebasan itu tetap dibatasi pada buah khuldi. Buah itu membatasi gerak Adam as. dalam menikmati kebebasan hidup di surga. Karenanya, ketika Nabi Adam as. memakan buah terlarang itu, ia dihukum keluar dari surga sebagai bentuk tanggungjawab atas pelanggaran yang dibuatnya.

Dalam sejarah manusia, banyak ditemukan berbagai penindasan terhadap hak asasi seperti penindasan terhadap kelompok lemah, atau penjajahan negara kuat terhadap negara lemah. Semua ini adalah hasil pekerjaan setan yang selalu menggoda manusia untuk berbuat dosa, termasuk memperkosa hak asasi manusia. Seperti kehidupan pra Nabi di muka yang dikenal dengan masa jahiliyah. Zaman itu sangat kacau di mana dunia mengalami peradaban yang masih rendah yang dihiasi huru hara, perampokan, pembunuhan, perampasan hak asasi dan lain sebagainya.

Di atas telah dijelaskan bukti sejarah yang menunjukan hampir di segenap penjuru dunia mengalami perbudakan. Perbudakan di bumi tak akan berhenti selama masih ada manusia yang ingin menguasai yang lainnya. Baharudin Lopa menyebutkan beberapa pelanggaran yang terjadi di Timur Tengah, kejadian di Uni Soviet yang diikuti dengan tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Chechnya, pembantaian pemberontak Serbia terhadap golongan Muslim Bosnia, dan perkosaan hak asasi manusia di belahan dunia lainnya, merupakan bukti masih berlangsungnya perbudakan dalam bentuk baru yang lebih kejam. Perbudakan di abad modern ini tidak lagi dalam bentuk klasik seperti kerja paksa. Caranya relatif halus, tetapi menggerogoti hak-hak rakyat yang menimbulkan kesengsaraan.28

Hal itu semua berbeda dengan prinsip Islam yang memandang manusia adalah sederajat. Islam tidak membedakan bangsa, warna kulit, maupun asal-usul. Hal tersebut sangatlah logis, karena manusia yang sumbernya sama tentu pula statusnya sama. Tetapi manusia diberi kebebasan untuk berkompetisi beramal sehingga yang membedakan di antara mereka hanya ketakwaannya. Di mata Allah swt, manusia, hak, kewajiban dan kedudukannya adalah sama. Namun demikian, Allah membedakan antara manusia hanya dalam kalkulasi ketakwaan, sebagaiman firman-Nya dalam surat al-Hujurat ayat 13:

Wahai manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang pria dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal (hidup rukun damai) sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa diantara kamu.

 

Kembali ke awal. Sebenarnya tentang budaya perbudakan, Islam sejak awal sudah mengatur secara komprehensif. Di antara beberapa prioritas Islam yang merefleksikan ayat di muka adalah membangun kesetaraan derajat antar manusia. Sudah disinggung bahwa filsafat Yunani dengan kecemerlangan pikirannya meyakini kebaikan sistem perbudakan! Demikian juga ajaran-ajaran agama lain yang didukung dan diasuh oleh tukang-tukang tenung dan pendeta. Dunia dibiarkan dalam kegelapan bertahun-tahun. Habis gelap datanglah terang. Baru setelah itu tiba zaman Nabi Muhammad saw. Dari Beliau manusia mendengar bahwa semua manusia adalah saudara dan setara.

Boleh dikata, peradaban manusia mengalami peningkatan status strata dan sosial, bila ditilik dari sama-sama bebas mengekpresikan aksinya (hurriyah). Dengan kehadiran Islam, unsur diskriminasi sosial (perbudakan) disetarakan statusnya dengan manusia yang lain. Bandingkan dengan tradisi pra-Islam yang sangat kejam dan bengis terhadap seorang budak.

Kebebasan manusia, menurut pandangan Syeh Muhammad Thahir dalam, Maqsid al-Syariyah al-Islamiyyah, merupakan bagian tak terpisahkan dalam ranah hukum Islam, karena hal itu semata-mata refleksi kebebasan natural fitrah manusia, dan demi tercipta kesetaraan derajat antar manusia (musawah, equality). Mengenainya, sayidina Umar pernah menuturkan: Kenapa kamu memperbudak manusia, padahal ibu-ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka. Komentar itu bukanlah pertanyaan yang butuh jawaban. Secara eksplisit menegaskan bahwa kedudukan manusia sebagai mahluk merdeka merupakan produk fitrah yang dibawa sejak lahir. Statemen sahabat Umar ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengatur dari apa yang terdapat dalam Declaration Des Droits de Lhome et du Citoyen 1789, deklarasi HAM dan hak warga negara Prancis yang berisi pengakuan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.

Dalam catatan yudisial Islam, banyak pesan-pesan religi yang disampaikan para pakarnya bahwa syariat sangat berharap akan terwujudnya kemerdekaan manusia secara nyata. Tesis ini merupakan hasil analisis syariat yang menawarkan tujuannya yang paling pokok adalah menghapus perbudakan manusia. Akan tetapi cara Islam menjaga kebaikan universal (mashlahah al-am) dan melindungi aturan-aturan yang berlaku dengan cara adaptasi. Upaya itu untuk mengimbangi konvensi sosial masyarakatnya yang berasumsi bahwa perbudakan adalah legal dan beraturan.29

 

Budak di Bawah Payung Islam

Setelah kehadiran Islam, nasib budak mulai tercerahkan. Kekejaman dan kebengisan manusia pra-Islam yang bertindak semena-mena terhadap budak sudah berkurang tajam. Islam datang menyampaikan berita kebaikan dan merekonstruksi tatanan budaya lama yang sangat memarginalkan posisi budak. Islam juga tidak mengenal kesalahan apapun yang boleh dijadikan dalih memperbudak manusia yang pernah dilegalisasi pada zaman Romawi kuno.

Banyak sumber referensi transferensial (dalil naqli) dalam hukum Islam yang menganjurkan penghormatan hak-hak budak serta memberikan ruang kebebasan terhadap manusia secara universal.

Dalam hal ini Allah swt telah memfirmankan kepada manusia tentang etika pergaulan secara humanis terhadap budak, sebagaimana dalam surat al-Nisa, ayat 36 yang berbunyi;

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman-teman sejawat dan hamba sahayamu.

 

Ayat itu mengilustrasikan norma-etik pergaulan dengan budak tanpa merendahkan derajatnya sebagai manusia. Pokok konstruk sosial yang diback-up oleh matrik sosial Islam, tidak mengenal diskriminasi apapun. Islam melindungi hak budak sebagai makhluk hidup yang tidak dilarang menyerap udara dunia tanpa merasa termarginalkan. Tradisi kebiadaban terhadap mereka yang menjadi wewenang absolut tuannya yang berjalan mulus, tanpa ada yang peduli dengan penderitaannya, bahkan termotifasi oleh undang-undang negaranya, telah terhapus oleh ajaran Islam yang mengangkat tinggi-tinggi persamaan hak manusia. Tidak boleh bagi tuannya bertindak seenaknya tanpa mengenal batas manusia.

Keseriusan Islam dalam menjaga hak manusia budak, bukan hanya tercermin dari sisi keharusan memberikan didikan, bimbingan dan sarana hidup ideal (pakaian, makanan yang sama dengan tuannya), bahkan Islam melarang menyebut budak-budak mereka dengan sebutan dan nama yang merendahkan derajat, tapi dengan sebutan akrab, dengan bahasa manusiawi yang kedengaran tidak melecehkan derajat kemanusiaan. Apalagi bentuk tindakan aniaya menyakitkan yang lain.30

Budak yang terayomi Islam memiliki taraf hidup yang sama dengan yang non-budak. Seorang majikan dituntut pula menyalurkan harta yang dikaruniakan Allah swt. kepadanya, untuk dijadikan modal pertama setelah ia memulai hidup sebagai orang merdeka. Pesan itu disampaikan dalam surat al-Nur ayat 33:

Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah pada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

 

Hikmah Penetapan Budak

Mungkin banyak menghadirkan keganjilan dan kegundahan. Kehadiran Islam dideklarasikan untuk memperbaiki konstruk budaya dan membahagiakan manusia baik untuk kehidupan dunia maupun akhiratnya. Sementara kesenangan manusia, mungkin klimaks dari segala kenikmatan adalah nikmatnya merdeka (kebebasan), yang seandainya sifat merdeka itu tidak diperoleh maka yang terbayangkan hanya kepahitan dunia. Sebagian orang yang memilih mati daripada hidup hina dan diperbudak. Tapi kenapa Islam tidak menghapus budaya perbudakan sebagaimana ia meniadakan budaya kuno yang terkesan mengurangi rasa kenikmatan sebuah kemerdekaan? Perlu diketahui, pembawa syariat Islam merupakan hakim yang pandai beradaptasi. Karenanya, syariat tidak spontanitas menghapus budaya yang mengakar di hati masyarakatnya. Coba bayangkan! Justru seandainya Nabi saw. menghapus perbudakan secara frontal, niscaya akan banyak menerima kritikan dan demonstrasi. Oleh sebab itu, syariat tidak menghapus dengan spontan, akan tetapi dengan cara lain yang bisa diterima masyarakat yang masih menginginkan perbudakan dan yang tidak menghendaki perbudakan. Perbudakan hanya dapat terhapus dengan perubahan wawasan. Rasulullah saw memperjuangan pembebasan budak juga secara berangsur-angsur (gradual).

Usaha mengenyahkan praktik perbudakan ini ditempuh Islam melalui cara menganjurkan memerdekakan budak sebagai bentuk nilai ritualitas, persyariatan hukuman-hukuman dalam Islam yang berupa memerdakakan budak, meminimalisir faktor penyebabnya yang hanya bisa diperoleh dari tawanan perang. Upaya Islam ini merupakan hal yang luar biasa mengingat pada masa pra-Islam budak bisa didapatkan dengan cara apa saja. Dengan demikian, hukum asal praktik perbudakan dalam Islam adalah tidak dibolehkan. Akan tetapi ketika kaum Muslimin berada dalam situasi dan kondisi darurat dilematis, di mana mereka mendapatkan teror dan serangan dari Non-muslim, maka memperbudak orang-orang yang memusuhi umat Islam merupakan solusi alternatif yang mampu meruntuhkan mental orang kafir.31

Lagi pula, sumber perbudakan pasca Islam yang tersisa hanya dari para tawanan perang. Orang-orang yang kalah dalam peperangan akan menghadapi hari depan yang suram, bahkan mereka membayangkan perbudakan lebih ringan dari pada nasib buruk lain yang akan menimpa mereka. Dalam Perang Dunia kedua, tidak diketahui bagaimana nasib beribu-ribu tawanan Rusia yang jatuh ke tangan-tangan orang Jerman, atau beribu-ribu tawanan Jerman yang jatuh ke tangan orang-orang Prancis. Jika keadaan seperti itu dapat terjadi di masa sekarang, bagaimanakah dugaan anda mengenai apa yang terjadi di zaman silam?.32

Lalu mengenai alasan kenapa Islam tidak sekalian menghapus perbudakan dari tawanan perang, lebih karena berlandaskan konvensi normatif sosial saat kelahiran Islam. Masyarakat pada saat itu merasa senang memperbudak tawanan dan beranggapan hal itu dapat menambah kekuatan. Sementara tujuan prima Islam ialah menghentikan kesewenang-wenangan dan menciptakan keadilan antara komunitas kuat dan lemah, dengan cara memperluas sayap hegemoni Islam dan menyebarluaskan pemeluknya di belahan dunia. Masalahnya ketika Islam ingin menggapai cita-citanya menyelematkan manusia dengan mengislamkan dengan cara perang, kemudian terburu tersebar berita sampai mendunia tentang jaminan keselamatan para tawanan dari pihak lawan, padahal yang terbersit di benak kelompok yang menang dan yang paling ditakuti pihak yang kalah adalah ditawan dan diperbudak. 33

 

Tawanan Perang, Budakkah?

Bagaimanapun keadannya, kenyataan membuktikan bahwa Islam sejak perang pertama telah menunjukan terhadap dunia bahwa ia memiliki prinsip yang jauh lebih baik dan lunak dalam memperlakukan tawanan perang. Tepatnya dalam perang Badar Nabi saw menerima wahyu mengenahi tawanan perang, demikian bunyinya;

.

Hai Nabi! Katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada pada tanganmu: Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tetapi jika mereka (tawanan-tawanan itu) bermaksud berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikan (mu) berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha Menegetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Anfl: 70-71).

Mengenai penghianatan yang dimaksud ayat tersebut, menurut al-Nawawi al-Jawi adalah sikap mereka dalam memegang janji terikat dengan Nabi saw. Ketika Nabi saw melepaskan para tawanan, telah membuat kesepakatan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan akan memihak Nabi saw dalam peperangan. Tapi karena sebelumnya mereka berkhianat dengan ikut memerangi kelompok Muslim maka Nabi pun tidak tinggal diam, memerintahkan umatnya untuk melumpuhkan kekuatan mereka dengan cara dibunuh dan ditawan.34

Lain dengan yang dituturkan al-Ghazali. Menurutnya, penghianatan itu ialah sikap kaum musyrik terhadap kemerdekaan beragama dan kebebasan manusia. Sikap mereka saat itu sangat bebal, keras kepala, congkak, dan sangat bengis. Sikap demikian bukan hanya pada kaum penyembah berhala saja. Waktu itu kaum Ahli Kitab35 sikapnya lebih buruk dan lebih dzalim. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 145;

Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi al-Kitab (Taurat dan Injil) seluruh ayat (ketrangan), mereka pun tidak akan mengikuti kiblatmu.

Demikian masalahnya, kendati tak seorang pun memaksa mereka supaya masuk agama Islam, mereka belum merasa cukup kalau hanya itu saja. Mereka malah merintangi orang yang hendak memeluk Islam dan menganiaya kaum Muslim yang masih lemah, sampai Allah swt menurunkan ayat untuk memperingatkan mereka.36

Katakanlah Hai Ahli Kitab, kenapa kalian menghalang-halangi jalan Allah, merintangi orang-orang yang beriman dan menghendaki jalan yang tidak lurus (bengkok), padahal kalian sendiri menyaksikan (kebenaran itu). Sungguh, Allah tidak lalai dari yang apa kalian perbuat. (QS. Ali Imran: 99).

 

Betapapun beratnya penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh kaum salaf (generasi pertama umat Islam), namun mereka tanpa bimbang dan ragu terjun ke dalam peperangan melawan musuh. Pada saat itu perbuatan orang-orang kafir terhitung keterlaluan. Mereka tidak segan-segan memprovokasi orang Muslim yang percaya betul dengan Allah swt., Muhammad saw. dan kitab al-Quran. Permainan bahasa mereka dijadikan alasan akan kebenaran agamanya. Di antaranya adalah pengakuan jika agama Nashrani terhapus berarti menunjukan agama itulah yang pertama. Mereka juga berani membelokkan kandungan kitab Taurat, untuk mendasari akan ajaran agamanya yang dianggap syariat abadi. Karena sebenarnya mereka tahu bahwa di dalam kitab Taurat Allah swt. hanya mengakui Islam sebagai agama yang sah.37

Peraturan perang dalam Islam ketika musuh tidak mempunyai cakar lagi dan agresinya telah dilumpuhkan, umat Islam boleh membebaskan atau minta tebusan dari orang-orang yang kalah perang atau yang telah jatuh sebagai tawanan. Mungkin ada sebagian orang yang ngeri mendengar pancunglah batang-leher mereka, dalam surat Muhammad ayat 4. Demikian bunyi ayat itu;

Apabila kamu bertemu dengan orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang-leher mereka. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti.

 

Tetapi kengerian itu akan lenyap setelah dia mengetahui sebabnya. Yaitu seorang Arab pengekor Romawi dan berkedudukan sebagai penguasanya di bagian Utara Jazirah Arabia menangkap seorang Muslim utusan Rasulullah saw yang membawa sepucuk surat kepadanya. Surat itu berisi ajakan kepadanya untuk memeluk Islam. Penguasa itu bertanya: Benarkah engkau membawa surat dari Muhammad? Utusan itu menjawab; Ya benar. Tanpa bertanya lagi penguasa itu langsung memanggil algojo untuk memenggal utusan Nabi saw tersebut.38

Membawa surat yang berisi ajakan halus dan lembut supaya mudah diterima penguasa itu dipandangnya sebagai kejahatan dan segera dijatuhi hukuman mati!. Perlakuan apakah yang pantas diberikan kepada antek kolonialisme Romawi yang despotis-anarkis itu? Tidak ada yang lain kecuali perang. Setelah itu Allah swt. berfirman tertuju pada kaum Muslim, yang menyatakan; Setelah itu kalian boleh membebaskan mereka, atau menerima tebusan, hingga perang berhenti.

Pada titik inilah keragaman pendapat ulama dalam menentukan apakah boleh seorang tawanan menjadi budak? Mayoritas ulama menyimpulkan ayat tersebut tidak terhapus (mansukh). Namun di antara mereka berselisih dalam menentukan tindakan terhadap tawanan. Ada yang menyatakan bahwa maksud ayat itu menjelaskan tentang dibolehkannya seorang pemimpin menentukan nasib tawanannya dengan memilih antara membebaskan dan meminta tebusan. Pendapat ini didukung Imam Syafii. Beliau menambahkan opsi, yakni seorang pemimpin boleh memilih empat opsi ketika memperlakukan tawanan; boleh membunuh, membebaskan, meminta tebusan, dan menjadikan budak. Tegasnya, sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Katsir, masalah ini (empat opsi) berkisar dalam ranah yudisial Islam.39

Jadi jelaslah bahwa tawanan perang tidak selalu menjadi sumber perbudakan, sebagaimana yang lazim pada abad-abad sebelumnya. Perlakuan terhadap tawanan perang tidak ditetapkan oleh perundang-undangan setempat, atau hanya ditentukan satu pihak. Persoalan itu ditentukan oleh semua pihak yang berkepentingan langsung, melalui kerjasama dan saling bantu atas dasar prinsip saling menghormati nilai-nilai tertentu. Yang menjadi pertanyaan apakah kaum Muslim zaman dahulu melihat adanya prinsip seperti itu di kalangan musuh mereka? Jawabannya adalah tidak! Musuh Muslim adalah para penyembah berhala dan para Ahli Kitab yang tidak memberi hak hidup kepada Islam dan kaum Muslim. 40

Hingga dunia mencapai saling pengertian tentang cara-cara manusiawi dalam memperlakukan tawanan perang, Islam merupakan satu-satunya pihak yang telah memiliki ajaran tentang perlunya bersikap lembut terhadap orang-orang yang malang itu, yaitu tentang persaudaraan manusiawi, sikap kasih sayang sebagai pengganti sikap keras, dan lain sebagainya.

Sebagai catatan, kelompok kafir modern meski tidak terang-terangan memusuhi Islam, mereka selalu siaga menghancurkan Islam. Tinggal bagaimana dengan kekuatan kita sebagai orang Islam, apakah rela Islam dihancurkan dan dituduh sebagai teroris. Pembunuhan karakter terhadap Islam dengan kecanggihan media Barat bukan hal aneh. Namun sungguh sayang, jika umat Islam sendiri mengiyakan. Padahal itu rekayasa orang kafir untuk membunuh citra baik Islam. Karenanya, fight for Moslem people with jihad fi sabilillah! Muslim sejati tentu tidak rela bila saudaranya tersakiti.

 

Realitas Moralitas USA

HAM PBB hanya gagasan pemikiran dan pandangan sebagai refleksi budaya Barat saat itu, yang tidak memasukkan nilai-nilai agama. Sementara Islam dengan Kitab sucinya bukanlah simbol kebesaran sejarah masa lalu, tapi sebagai the way of life, sebagai pijakan pandangan hidup manusia. Jika kita mempercayai Nabi Muhammad saw sebagai seorang utusan Tuhan maka dengan sendirinya kita akan mengakui bahwa makhluk yang paling bisa memahami kebaikan yang menular sampai ke rumah abadi (akhirat) adalah Nabi. Kebaikan dan kejelekan tidak dapat ditebak dengan jalan empiris layaknya seorang dokter yang tahu akan obat sebuah penyakit. Pengetahuan itu pun diperoleh atas data empiris yang hanya pada sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang.

Oleh sebab itu, setiap manusia berakal budi akan menerima dan mengakui rasio tidak dapat menjangkau kehidupan alam baqa; kehidupan pasca kematian, tidak mengetahui arti manfaat dan bahayanya ketaatan dan kedurhakaan. Apalagi sampai detail dan spesifik. Yang tahu akan hal itu hanyalah Allah Yang Maha Tahu. Syariat sebagai aturan agama yang diamanatkan kepada manusia bukanlah buatan manusia akan tetapi itu sebagian kecil pengetahuan Tuhan yang disalurkan untuk dipahami manusia. Hanya wahyu-Nya yang diberikan pada Nabi Muhammad saw yang bisa mengatur, mengarahkan, dan memberitakan esensi kebaikan dan kejelekan tingkah-perbuatan.41

Fleksibelitas, perkembangan, dan aktualitas syariat Islam seringkali dipahami tidak sebagaimana mestinya oleh sebagian orang. Dengan kata lain, sebagian mereka telah salah memahami, yaitu bahwa Islam tidak menolak sama sekali pembaharuan sepanjang menurut mereka dianggap baik dan membawa keuntungan, tanpa mengemukakan dalil-dalil atau dasar hukumnya. Disamping itu mereka kurang cermat dalam melihat, apakah pembaharuan tersebut benar-benar membawa manfaat dan kebaikan atau tidak.

Jika diamati, Deklarasi HAM alam semesta hanya keputusan konvensi normatif manusia yang dirasa sebagai wujud perubahan pola pikir budaya yang bosan dengan konstruk sosial yang berlaku, yang dianggap bertenaga memperbaiki kondisi dunia yang porak poranda. Namun sungguh sangat disayangkan, konvensi tersebut tidak merekrut nilai-nilai religius, padahal daya jangkau rasio yang terbatas dan variatif tidak akan mampu merumuskan norma-etika mujarab untuk mengatasi kompleksitas problema dunia, tanpa merujuk pada pesan-pesan Tuhan. Sehingga apa yang dicita-citakan, selamanya akan tetap menjadi cita-cita.

Bagi umat Muslim yang panduan hidupnya al-Quran, lebih baik meneliti lebih dalam apakah HAM versi PBB selaras dengan pesan-pesan syariat Allah swt., bila dibenturkan dengan tujuan syariah Islam, yang termasuk di antara sasarannya adalah menjaga kemaslahatan manusia: jika untuk kebaikan manusia berarti akan ditolerir, dan tidak jika sebaliknya. Semua itu butuh analisa mendalam, karena kemaslahatan manusia dalam pandangan Islam tidak sesempit yang dibayangkan banyak orang. Islam lebih hirau akan keselamatan manusia di hari akhirat di samping tidak menyiakan kebaikan dunia.

Realitas dunia tanpa canggung menyatakan bahwa Amerika Serikat, yang katanya berjuluk negara adikuasa yang memback-up PBB, ternyata tidak mampu membawa teladan apa-apa. Alwi Shihab dalam buku Islam Inklusif-nya menulis contoh kecil yang menggambarkan keprihatinan kehidupan di sana, adalah pengakuan siswa SMU di salah satu kota kecil di negara bagian Connecticut, bahwa 72% dari mereka minum minuman keras, sebagian bahkan melakukannya dihadapan orang tuanya. Selain itu, menurutnya, 40% dari mereka sering mabuk, 24% menghisap marijuana dan 18% menggunakan obat terlarang lainnya. Begitu pula praktek kumpul kebo, di Amerika masa kini, merupakan realitas hidup. Hasil survey US news and World Report menerangkan bahwa mayoritas bangsa Amerika menyetujui hidup bersama tanpa nikah sebagai media uji coba untuk mendapatkan pasangan idaman. Kebebasan tanpa batas orang Barat tidak layak ditiru umat Muslim yang diperintah membangun dunia dengan kebijakan pedoman kitab suci al-Quran.

Tak jarang HAM hanya dijadikan tameng untuk kepentingan politik pihak tertentu. Seperti yang baru kita saksikan, betapa kejam dan congkaknya invansi Amerika terhadap Irak dengan tuduhan menyimpan bom pemusnah masal (hanya topeng belaka, karena ternyata tidak ada bukti) serta tuduhan pelanggaran HAM, yang banyak memakan korban rakyat sipil tak bersalah. Tapi ironisnya, organisasi dunia sebagai pemegang otoritas HAM tidak merespon secar memadahi dengan menghukum Amerika yang nyata-nyata sebagai pelanggar sebenarnya. Jika demikian, apakah struktur sosial kacau balau seperti ini yang diinginkan manusia, yang tidak lebih dari sebuah produk hukum untuk melegalisir nafsu serakah manusia belaka?!.

Islam sebagai ajaran Tuhan, tidak melibatkan manusia dalam menentukan hukum, sehingga syariatnya pun murni inisiatif Allah, bersifat teosentris (diyanah). Berdasarkan analisa ulama, skriptualitas al-Quran telah melahirkan ide-ide cemerlang mengenahi kedudukan manusia dalam membina diri sendiri (personal) dan lingkungan (interaksi sosial). Sehinggga yang terkesan dalam syariat Islam adalah keseimbangan antara kebebasan sebagai manusia dan pengakuan sebagai makhluk Tuhan yang harus patuh dan tunduk kepada-Nya.

Tegasnya, Allah swt. telah berpesan dalam al-Quran mengenahi keberadaan-Nya yang tidak menghendaki manusia untuk menjalankan aktifitas-ritualitas kecuali mengimbangi kadar kekuatannya. Demikian bunyi firmannya;

Saya (Allah) tidak akan menuntut seseorang kecuali melihat kekuatannya. (QS. al-Muminun: 62)

 

Seseorang yang di buka hatinya oleh Allah swt akan melihat Islam bagaikan perempuan cantik penenang hati, apapun permintaannya tak ada yang dianggap berat, sulit, apalagi merasa diperbudak. Kebahagiaan yang bermacam-macam: kebahagian materi, kebahagian mental, kebahagian intelektual dan kebahagian spiritual, belum ada setetesnya kebahagian perjumpaan manusia dengan Dzat Yang Maha Indah. Karenanya, hanya mereka yang masih terhalang hatinya, yang merasa terbebani dengan norma-norma religius Islam. Wallahu alam bi al-Shawab.



1 Periksa lebih lanjut dalam Suko Susilo dkk: Demokrasi, HAM & Kapitalisme dalam Perspektif Sosiologi Politik. Depdiknas. vol. I, 2003. h. 158-160.

2 Makalah Pelatihan Jurnalistik Perspektif HAM, Wisma Hening Poksarang Kediri, h. 5.

3 Ibid.

4 Suko Susilo dkk, Op. cit., h. 160.

5 Pr. Dr. H. Baharudin Lopa, S.H. Al-Quran dan Hak-Hak Asasi Manusia, PT. Dana Bahkti Prima Yasa Jogjakarta, cet. II, 1999, h. 5.

6 Dr. Abdul Karim Zaydan, al-Wajz fi Ushl al-Fiqh, Yordania: al-Maktabah al-Batsair Amman, cet. III. 1990 M., h.84. Wizrah al-Awqf wa al-Syun al-Islmiyyah bi al-Kuwait, al-Mausah al-Fiqhiyyah, Wizrah al-Awqf al-Kuwaitiyyah, vol. XVIII, h. 8-20.

7 Dr. Abdul Karim Zaydan. Loc. cit.

8 Setiap manusia memiliki hak untuk menyambung nasab-keturunan antara orang tua dan anak (hak geneologis, nasab). Oleh karenanya dalam tataran praksis, agama menganjurkan menikah sesuai anjuran syariat. Tujuan fundamental pernikahan adalah demi mendapatkan hak nasabi tersebut di atas, karena dalam pandangan Islam, geneologis anak-bapak selalu terikat dan menyambung. Adapun langkah antisipatif mempertahankan (menjaga) garis keturunan (hak nasabi) adalah dengan melarang berhubungan biologis diluar nikah, sex bebas, dan lain sebagainya. Dan sebagai langkah konservatif, Islam menghukum pelaku dengan jilid atau bahkan rajam.13 Yang dimaksud perzinaan atau adultery di sini adalah hubungan seksual yang dilakukan pria maupun perempuan yang sedang dalam ikatan pernikahan (menghianati pasangan). Sejak zaman dahulu hingga abad millenium ini, hampir seluruh agama dan peradaban di dunia mengecam keras praktek perzinaan ini. Hukum Hammurabi di Babilonia pada abad 19 sebelum Masehi, misalnya, menghukum mati pelaku perzinaan. Yunani dan Romawi Kuno menjatuhkan hukuman mati hanya bagi pelaku perempuan, sedangkan hukuman bagi pihak pria lebih ringan. Tradisi Hindu bahkan lebih bengis lagi, perbuatan zina dinilai sebagai perilaku setan (Regveda IV,5:5). Dalam tradisi Yahudi, hukuman mati melalui lontaran batu hanya berlaku bagi pelaku perempuan yang bersuami. Adapun pria yang beristri tidak dinyatakan berzina kecuali jika ia melakukannya dengan perempuan bersuami. Perjanjian lama (Taurat) mencantumkan perzinaan sebagai salah satu dari sepuluh larangan Tuhan (ten commandment). Bahkan dalam Talmud, tiga dosa besar yang harus dihindari adalah menyekutukan Tuhan, membunuh, dan berzina. Dalam Islam definisi perzinaan berbeda dengan tradisi agama dan kebudayaan lain. Dalam Islam, hubungan seksual pra-nikah adalah perzinaan. Islam tidak mengenal hukuman yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan pria. Apabila pelakunya bersuami atau beristri, maka ia diberi nama mukhsan (arti literalnya terpelihara), bagi yang belum menikah disebut ghair-mukhsan. (Dr. Alwi Shihab, Islam Inklusif, Mizan, cet. VII, 1999, h.187.)

9 Dr. Wahbah al Zuhayli, al-Fiqh al -Islami, Dar al-Fikr, vol. IV, h. 13-15.

10 Ibid., h. 24-29.

11 Setiap makhluk hidup membutuhkan harta benda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa pangan, sandang, atau papan. Karena kebutuhan itu adalah kepentingan kolektif setiap individu, kiranya sangat diperlukan sekali aturan yang bisa menahan tabrakan kepentingan antar manusia itu sendiri. Dalam hal ini, Islam memiliki perhatian besar dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk mendapatkan hak atas harta benda. Wujud perhatian itu dibuktikan dengan aturan-aturan berbagai bentuk transaksi untuk mengais rizki. Bahkan Islam memotivasi manusia untuk giat berkerja mencari nafkah. Adapun haknya dalam menjaga harta, Islam berupaya menjerakan dengan hukum pidana bagi seseorang yang telah melakukan pencurian harta orang lain. Hukum moral dalam al-Quran, termasuk kode etik berbisnis, sama sekali tidak diserahkan begitu saja kepada pilihan atau kebijakan pribadi seorang hamba. Karenanya, pemilikan sesuatu tanpa pengakuan syariat tidaklah dinamakan hak dan tidak dibenarkan. Misalnya seperti hasil curian dan rampasan. Jika pencurian itu tidak diketahui orang lain, dan barang curian itu berada ditangan si pencuri dan secara nyata menjadi hak milik si pencuri. Tetapi, karena hak ini tidak diakui oleh syariat, maka barang itu bukanlah miliknya dan harus dikembalikan pada pemilik semula.

12 Dr. Abdul Karim Zaydan, Op. cit., h. 380.

13 Abd al-Qdir Awdah, al-Tasyr al-JanaI al-Islmi, Muassasah al-Risalah, cet. XI, 1996, vol. I, h. 30-35.

15 Dr. Alwi Shihab, Islam Inklusif, Mizan, h. 187.

16 Abd al-Qdir Awdah. Loc. cit.

17 Wizrah al-Awqf wa al-Syun al-Islmiyyah bi al-Kuwait, Op. cit., h. 11-12.

18 Dr. Ivan A Hadar, Islam dan HAM, Halqah: Warta-Analisa HAM & Demokrasi, edisi XVI/2002, h. 24.

19 Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri wa Falsafatih, al-Haramayn, vol. 2. h.381.

20 Dr. Ahmad al-Sarbashi, Yasalunak fi al-Dn wa al-Hayat, Dar al-Jayl, vol. II, h. 594.

21 Ibid.

22 Ibid.

23 Ibid, h. 594-598.

24 Syekh Muhammad al-Ghazli, al-Ghazali Menjawab 40 Soal Agama, (pent.) Muhammad Thahir dan Abu Layla, Mizan Bandung, cet. II, 1989, h. 103.

25 Dr. Ahmad al-Sarbashi, Loc. cit.

26 Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi. Loc. cit.

27 Muhammad Abi Hamid al-Ghazli, al-Arbain fi Ushl al-Dn, Dar al-Jayl Beirut, h. 186.

28 Pr. Dr. H. Baharudin Lopa, S.H, Op. cit, h. 22.

29 Syekh Muhammad al-Thahir bin Asyur (Ed) Muhammad Thahir al-Maysawi, Maqsid al-Syariat al -Islamiyyah, Dar al-Nafais, cet. I, 1421 H/2001 M., h. 392.

30 Sayyid al-Sabiqi, al-Fiqh al-Sunnah, Dar al-Fikr, vol. III, h. 88.

31 Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri wa Falsafatih. Op. cit. h. 388.

 

32 Muhammad al-Ghazli. Op. cit, h. 105.

33 Alasan ini meski dikaji kembali, karena misionaris Islam lebih menghendaki diterimanya Islam, tertatanya komunitas sosial dan diikuti akidahnya, sama sekali tidak dengan cara menakut-nakuti akan memperbudak. Seandaiannya latar masuk Islamnya seseorang itu pengaruh rasa takut akan diperbudak, tentu mereka akan mudah murtad dan kembali ke semula, setelah penduduk Arab kembali menguasai orang Muslim. Disamping itu, tidak benar alasan itu jika dirujuk ke realitas sejarah.

34 Muhammad Nawawi al-Jawi, Tafsir al-Munr, Libanon: Dar Ibn Abud, vol. I, h. 362.

35 Ahli Kitabi adalah sebutan untuk para penganut kitab Taurat dan Injil, atau orang-orang yang beragama Nasrani dan Yahudi.

36 Syekh Muhammad al-Ghazali. Loc. cit.

37 Muhammad al-Nawawi al-Jawi. Op. cit., h. 123.

38 Muhammad al-Ghazli. Op. cit., h. 107.

39 Ismail bin Umar bin Katsr al-Dimisyqa Abu al-Fida. Op. cit., vol. IV, h. 174.

40 Muhammad al-Ghazali. Loc. cit.

41 Imam Ghazali, Iljm al-Awam an al-Awam, Beirut Libanon: Dar al-Fikri al-Banani, h. 81.