Sebagian besar pembicara mencoba menangkap sosok yang disebut Islam liberal. Maklum, kata sifat liberal mengandung gradasi "keliberalan"-nya dan sejarah yang panjang. Menurut Charles Kurzman, Islam liberal berakar pada Syah Waliyullah (1703-1762) di India dan muncul di antara gerakan-gerakan pemurnian Islam ala Wahabi pada abad ke-18.

Bersama dengan berkembangnya Islam liberal, muncul tokoh-tokohnya pada tiap zaman. Jamaluddin Alafghani di Afganistan, Sayyid Ahmad Khan di India, dan Muhammad Abduh di Mesir—ketiganya hidup pada abad ke-19. Adapun pada abad 20 terdapat antara lain Abdullah Ahmed Naim, Mohammad Arkoun, Fazlur Rahman, dan Fatima Mernissi. Nurcholish Madjid, cendekiawan Indonesia yang mengibarkan teologi inklusif, juga disebut.

Istilah liberal, menurut Luthfi Assyaukani, dosen Universitas Paramadina Mulya, antara lain bermakna pembebasan dari cara berpikir dan berperilaku keberagamaan yang menghambat kemajuan. Islam liberal, menurut Luthfi, tidak bisa dipertentangkan dengan Islam model lama semacam tradisionalis, revivalis, atau modernis, juga dengan model baru seperti neomodernis dan posmodernis. Sebab, gagasan Islam liberal sesungguhnya kombinasi unsur-unsur liberal yang ada dalam kelompok-kelompok pemikiran modern itu.

Perhatian Islam liberal adalah pada hal-hal yang prinsip. "Islam liberal tak mengurusi jenggot atau pembagian tempat duduk khusus bagi wanita di bus kota," kata Ahmad Sahal memberi contoh. Adapun hal prinsip misalnya negara demokrasi, emansipasi wanita, dan kebebasan berpikir. Islam liberal bisa menerima bentuk negara sekuler, yang menurut Ulil Abshar Abdalla lebih unggul dari negara ala kaum fundamentalis. "Sebab, negara sekuler bisa menampung energi kesalehan dan energi kemaksiatan sekaligus," kata Ulil, yang disambut ledakan tawa peserta diskusi.

Selain Islam liberal, sosok postradisionalisme Islam yang diperkenalkan cendekiawan Maroko, Muhammad Abed Al Jabir, juga diteropong. Karya Al Jabir dikumpulkan dan diterjemahkan Ahmad Baso, intelektual NU, dalam buku Post-tradisionalisme Islam. Kata pembicara seminar Rumadi, seperti Islam liberal, postradisionalisme bersemangat mengusung pemikiran li-beral, mendobrak ortodoksi, membebaskan diri dari keterkungkungan teks keagamaan, dan menerima sekularisasi. Bedanya, postradisionalisme menimba kearifan itu dari proses kritis (dekonstruksi) terhadap tradisi (turats) Islam zaman Nabi Muhammad hingga dinasti Andalusia.

Wacana postradisionalisme lebih banyak dipromosikan orang-orang NU. Kemunculannya di Indonesia, menurut Rumadi, seiring dengan ngetren-nya wacana Islam liberal. Terkesan kemunculan postradisionalisme adalah unjuk identitas bagi sebagian orang NU. Kesan itu juga muncul dalam seminar ketika sebagian pembicara menjadi pembela kubu masing-masing. Namun, jarak itu melebur setelah Ahmad Sahal dan Saiful Mujani menyatakan bahwa secara substansi antara Islam liberal dan postradisionalisme sama. Misalnya, menyangkut ide tentang negara demokrasi.

Yang berseberangan sebetulnya Islam literal, kata Ahmad Sahal. Islam literal adalah sebutan lain untuk kaum fundamentalis atau kalangan Islam garis keras. Kalangan yang menurut Abdul Mun'im D.Z., pembicara dari LP3ES, memperjuangkan penerapan hukum Islam yang ketat dan menuntut penciptaan masyarakat muslim yang eksklusif. Berbeda dengan agenda Islam liberal, yang ingin menciptakan masyarakat multikultur. "Gagasan Islam liberal dan postradisionalisme secara nyata akan berhadapan dengan gerakan Islam garis keras," kata Mun'im.

Suara Merdeka, 30 September 2002

 

Salah satu ide yang amat kuat dalam wawasan politik modern ialah terbentuknya negara hukum (recht staat) dan mencegah tumbuhnya negara kekuasaan (macht staat). Dalam konteks pengalaman negara-negara Eropa, ide itu merupakan pembalikan dan perlawanan terhadap kecenderungan dan pola yang sangat umum di sana sebelum zaman modern, berupa kekuasaan absolut raja-raja dan para penguasa agama. Seperti halnya dengan bidang-bidang lain dalam kehidupan yang lebih rasional dan manusiawi (seperti ilmu pengetahuan dan wawasan kemanusiaan atau humanisme), bangsa-bangsa Barat baru mulai benar-benar mengenal ide dan praktek tentang negara hukum dari pengetahuan mereka tentang Dunia Islam. Saat akhir-akhir ini bermunculan berbagai tulisan hasil kajian ilmiah yang menggambarkan bagaimana unsur-unsur peradaban Islam merembes dan mempengaruhi Barat, yang kemudian berhasil menerobos zaman, memasuki sejarah modern.

Beberapa kalangan sarjana Barat sendiri mempersoalkan perbedaan antara "modernisme" dan "modernitas". Yang pertama berkonotasi kuat pengagungan pola hidup zaman mutakhir ini sebagai "kebijakan final" umat manusia, perwujudan terakhir proses panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan peradaban. jadi "modernisme", sebagai "isme", mendekati ketentuan tentang sebuah ideologi tertutup, sama dengan sekularisme, rasionalisme, dan lain-lairi.

Sedangkan "modernitas" adalah suatu ungkapan tentang kenyataan mengenai hidup zaman mutakhir ini, dalam pengertian positif dan negatif yang campur aduk, dengan pendekatan spesifik kepada suatu masalah spesifik. Misalnya, dalam bidang-bidang yang menyangkut masalah teknikalitas, pengorganisasian, pengelolaan dan produksi, zaman sekarang adalah benar-benar puncak kemampuan umat manusia yang tingkat peradabannya dengan zaman-zaman sebelumnya tidak lagi terlukiskan menurut deret hitung, melainkan menurut deret ukur dengan angka faktor yang sangat besar. Tetapi, tentang kesadaran moral dan rasa kesucian yang benar (yang bebas dari unsur takhayul dan dongeng), zaman modern tidak menunjukkan tanda-tanda perbedaan berarti dengan zaman sebelumnya. Kesadaran moral dan rasa kesucian, dalam maknanya yang paling hakiki, merupakan masalah kemanusiaan yang abadi dan perennial. Dalam beberapa hal, zaman modern sekarang menunjukkan segi-segi pelaksanaan yang lebih baik daripada zaman sebelumnya, tapi dalam beberapa hal lain justru lebih buruk. Penampilan kemanusiaan yang paling kejam dan keji justru terjadi di zaman modern oleh bangsa-bangsa modern (Barat), berupa pemerosotan harkat dan martabat kemanusiaan orang-orang Afrika menjadi budak-budak yang hanya sedikit sekali berada di atas binatang (Portugis punya peranan besar sekali di bidang ini), pemburuan dan pembunuhan orang-orang Aborigines untuk kesenangan dan cendera mata orang-orang kaya Eropa (!) dan pengisi museum antropologi mereka (Republika, 19 Maret 1998), pembersihan etnis dan genosida oleh bangsa-bangsa ("modern") Jerman dan Serbia, pendirian dan penegakan sebuah negara atas dasar mitos dan dongeng keagamaan (oleh kaum Yahudi) dengan merampas dan menindas hak bangsa lain yang sah, dan seterusnya. Dalam masalah-masalah ini, reputasi bangsa-bangsa Muslim adalah supreme, amat jauh mengatasi bangsa-bangsa "modern" tersebut, biar pun dalam fase sejarah Dunia Islam yang paling rendah.

Oleh karena itu sebenarnya posisi umat Islam menghadapi modernitas itu tidaklah terlampau sulit. Di luar masalah kejiwaan (orang Islam cenderung merasa minder, kemudian menutup diri dan menjadi agresif, karena secara keliru merasa terkalahkan oleh orang Barat), yang dihadapi umat Islam tidak lain ialah, tantangan bagaimana menghidupkan dan meneguhkan kembali nilai-nilai keislaman klasik (salaf) yang murni dan menterjemahkannya dalam konteks ruang dan waktu yang ada. Sebab, seperti diamati dan telah menjadi pengakuan kesarjanaan mutakhir, dari semua sistem ajaran, khususnya agama, yang secara sejati dilihat dari sudut semangat dan jiwa ajaran itu sendiri, Islam adalah yang paling dekat dengan segi-segi positif zaman modern. Ernest Gellner, misalnya, mengatakan bahwa hanya Islamlah dari semua agama yang ada yang esensi ajarannya tetap relevan dengan tuntutan segi positif modernitas, dan yang proses ke arah itu tidak harus ditempuh dengan melakukan kompromi dan mengalah kepada desakan-desakan luar, tetapi justru dengan kembali ke asal dan mengembangkan nilai-nilai asasinya sendiri.25 Di sinilah relevansinya seruan kembali kepada Kitab Suci dan Sunnah Nabi.

25 "... Only Islam survives as a serious faith pervading both a folk and a Great Tradition. Its great Tradition is modernisable; and the operation can be presented, not as an innovation or concession to outsiders, but rather as the continuation and completion of an old dialogue within Islam ... Thus in Islam, and only in Islam, purification/modernization on the one hand, and the reaffirmation of a putative old local identity on the other, can be done in one and the same language and set of symbols." (Ernest Gellner, Muslim Society, [Cambridge: Cambridge University Press, 1981], h. 4).