KONSEP PLURALISME ABDURRAHMAN WAHID (Dalam Prespektif Pendidikan Islam)

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI

 

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan Islam

 

Oleh:

Imam  Akhsani

9941 4585

                                     

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

FAKULTAS TARBIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2005

BAB I

PENDAHULUAN

 

Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi, maka penulis memberikan pengertian dan batasan skripsi ini, yaitu:

1. Konsep

Konsep adalah kesan mental, suatu pemikiran, ide, suatu gagasan yang mempunyai derajat kekonkretan atau abstraksi, yang digunakan dalam pemikiran abstrak.[1] Dari pengertian di atas, maka konsep yang dimaksud di sini adalah sejumlah gagasan, pandangan, ide-ide, pemikiran yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid berkaitan dengan gagasannya tentang pluralisme.

2. Pluralisme

Pluralisme berasal dari kata “plural” yang berarti: jamak/banyak. Sedangkan pluralisme itu sendiri berarti suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.[2] Pluralisme juga sering digunakan untuk menunjuk pada makna realitas keragaman sosial sekaligus sebagai prinsip atau sikap terhadap keragaman itu. Ramundo Panikar, melihat pluralisme sebagai bentuk pemahaman moderasi yang bertujuan menciptakan komunikasi untuk menjembatani jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman timbal-balik antara budaya dunia yang berbeda dan membiarkan mereka bicara dan mengungkapkan pandangan mereka dalam bahasanya sendiri.[3]

Pluralisme yang dimaksud adalah gagasan-gagasan yang dilontarkan Abdurrahman Wahid dalam upaya menyikapi pluralitas masyarkat dengan perbedaan budaya, agama, etnik, bahasa, warna kulit dan idiologi-idiologi dari manusia satu dengan yang lainnya.

3.  Abdurrahman Wahid

Abdurrahman Wahid lahir 7 september 1940 di Jombang, Jawa Timur, dengan nama Abdurrahman Wahid ad-Dakhil. Ia tumbuh dan berkembang di kalangan keluarga santri. Kakeknya, KH. Hasyim Asy’ari adalah pendiri NU. Ayah beliau adalah seorang yang pernah menjadi menteri agama pertama RI yaitu KH. A. Wahid Hasyim.

Abdurrahman Wahid merupakan tokoh agama, budaya serta tokoh perdamaian, ini terbukti ketika ia menjabat Presiden WCRP (Wordl Council for Religion and Peace). Tahun 1984 Ia terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum PBNU dan pada tahun 1999 terpilih menjadi Presiden RI.

4.  Pendidikan Islam

Pendidikan Islam menurut Abdurrahman an-Nahlawi adalah pengembangan pikiran manusia dan penataan tingkah laku serta emosinya berdasarkan agama Islam, dengan maksud mengaplikasikan ajaran agama Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat yakni dalam seluruh kehidupan masyarakat.[4] Sedangkan menurut Zakiah Daradjat:

“Pendidikan Islam merupakan bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar dapat memahami kandungan agama Islam secara keseluruhan, menghayati makna, maksud dan tujuan agama Islam serta dapat mengamalkannya dan menjadikannya pandagan hidup, sehingga mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.”[5]

 

Muh. Fadlil al-Jamil berpendapat bahwa pendidikan agama Islam adalah suatu upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia lebih maju dengan berlandaskan nilai lebih tinggi dan kehidupan yang mulia sehingga terbentuk pribadi yang sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan maupun perbuatan.[6]

Dari keseluruhan pengertian tersebut, pendidikan Islam yang dimaksud di sini adalah proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian, sikap mental, moral dan etika manusia lewat pemberian pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan penegasan istilah di atas, maka judul: Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid (dalam prespektif Pendidikan Islam) adalah upaya untuk mencari konsep pluralisme yang dilontarkan Abdurrahman Wahid kemudian dikaji dan dianalisa dengan nilai-nilai Islam yang universal. Pemahaman terhadap konsep diharapkan akan mendapatkan nilai positif dalam pengembangan pendidikan Islam saat ini.

 

Latar Belakang Masalah

Pembenahan terhadap pendidikan Islam adalah suatu keharusan. Dalam beberapa dekade pendidikan hanya merupakan upaya pemerintah untuk melanggengan kekuasaan. Hal ini terlihat ketika Soeharto berkuasa dengan paradigma otoriter, diskursif dan dominatif dalam berbagai segi kehidupan bernegara dan berbangsa. Berbagai perbedaan pandangan ditekan dan dikikis dan terkadang dianggap melawan pemerintah, sementara Islam sendiri sebenarnya menentang status quo yang tidak membawa perbaikan.

Runtuhnya rezim orde baru memberikan angin segar bagi alam demokrasi di Indonesia. Kebebasan yang sekian lama berada di balik tirai besi akhirnya lepas juga, namun kebebasan bukan berarti bebas tanpa aturan dan norma. Berbagai macam kerusuhan dan tindakan main hakim sendiri dengan dibungkus “kertas” persoalan sosial ekonomi, politik dengan nuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang cukup kental di berbagai belahan Indonesia misal: kerusuhan Poso, kerusuhan Sampit dan lainnya. Perbedaan pandangan, suku, ras dan agama kadang dijadikan alasan untuk pembelaan diri. Fenomena ini sangat disayangkan dan menandakan bahwa masyarakat telah kehilangan jati dirinya sebagai manusia yang berkemanusiaan dan berbudi. Penghormatan atas keberagaman belum dijunjung tinggi.

Pendidikan merupakan agen perubahan kebudayaan (cultural broker) bagi masyarakat sekitar, mau atau tidak pendidikan Islam harus melakukan pembenahan. Hal ini merupakan tugas berat, di satu sisi kehidupan modern menuntut kemampuan intelektual untuk merespon secara positif dan kreatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tanpa harus melepaskan diri dari substansi dan prinsip-prinsip universal agama. Pluralitas masyarakat Indonesia, di sisi lain, juga menuntut sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran. Dengan menggunakan paradigma kontekstualisasi pemikiran klasik, sikap-sikap itu –yaitu respon positif dan kreatif terhadap perubahan dan sikap keberagamaan yang inklusif dan toleran- bisa diekspresikan secara nyata oleh Abdurrahman Wahid. Ia merupakan seorang tokoh budaya, agama, serta politikus yang mampu mempeluangi keragaman sekaligus seorang manusia yang mampu “menikmati” keragaman itu.

Abdurahman Wahid salah satu tokoh yang peduli akan tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal ini masih sangat rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi. Lebih dari itu, penghargaan terhadap pluralisme berarti adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain memberi dan menerima (take and give) serta bagaimana Islam memandang Islam, ummah, jama’ah, ra’iyah, imamah, ukhuwah dan seterusnya.

Ketidakpastian moral dan spiritual serta masih meluasnya sikap memandang segala sesuatu dari satu sudut pandang, dan itu pun umumnya berdasarkan kepentingan masing-masing. Harus ada kerendahan hati (humility) bahwa keunggulan komparatif yang dimiliki ajaran Islam hanya berguna apabila digunakan untuk kepentingan keseluruhan umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan umat Islam itu sendiri. Belum berkembang wawasan keagamaan yang mengolah ajaran agamanya secara utuh, sehingga yang dicapai hanyalah “pendalaman” wawasan keagamaan yang yang bersifat parsial: “keagungan” agama melalui kuantitatif. Kalaupun diberlakukan ukuran kualitatif, hanyalah dalam dimensi normatif, seperti ketakutan akan dekadensi moral para remaja, erosi ukhuwah (persaudaraan) di kalangan sesama muslim. Kebenaran teologis serba mutlak dari ulama dijadikan satu-satunya acuan, dengan melupakan kebenaran nisbi dari semua agama dalam pandangan sejarah sebagai tolok ukuran universal.

Menurut Abdurrahman Wahid kelemahan “pendidikan alternatif” yang ditawarkan oleh Paulo Friere masih bersifat politis dalam konteks konfrontatif terhadap kekuasaan sehingga berkecenderungan memberontak kepada kekuasaan yang ada dan dengan sendirinya akan membawa kepada “pukulan balasan” dari kekuasaan itu dan ini tidak sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang tidak mudah menerima paradigma “pertentangan kelas” atau “atas bawah”. Sedangkan prof. Dr. Ahmad Syafi’i Ma’arif sebagai tokoh Muhamadiyyah juga mengatakan bahwa Paulo Friere hanya mampu menjawab freedom from what? akan tetapi belum bisa menjawab freedom for what? padahal ini sangat penting bagi orang yang beragama, karena kita tidak hanya terikat oleh kepentingan dunia akan tetapi juga mempunyai keterikatan yang organik dengan dimensi spiritual transendetal yang memungkinkan manusia berdialog secara intens dengan yang Tidak terhingga dan pendidikan Islam merupakan alternatif.[7]

Abdurrahman Wahid mencoba tidak hanya menggunakan hasil pemikiran Islam tradisional namun lebih pada penggunaan metodologi teori hukum (ushul al-fiqh) dan kaidah-kaidah hukum (qawaid fiqhiyah) serta pemikiran kesarjanaan Barat dalam kerangka pembuatan suatu sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.[8] Seperti ditegaskan Nurcholish Madjid suatu generasi tidak bisa secara total memulai upaya pembaharuan dari nol, melainkan mesti bersedia bertaqlid, yang berarti melakukan dan memanfaatkan proses akumulasi pemikiran-pemikiran masa lalu.[9] Namun, warisan-warisan masa lalu tidak sekedar dihargai, tetapi sekaligus harus dihadapi secara kritis agar lahir pemikiran-pemikiran kreatif. Tanpa adanya pengahargaan terhadap warisan keilmuan klasik maka proses pemiskinan kultural akan terjadi.

Suatu keharusan bagi umat Islam jika dididik untuk mengenal dinamika sosial, kultural, politik, perokonomian, dan dinamika edukasinya sendiri. Mereka harus dididik untuk bisa mendialogkan kemaslahatan umat dan hak demokratisasinya serta diberi kesempatan dengan menghilangkan kesan didekte. Abdurrahman Wahid mengatakan: bahwa sejarah sepenuhnya menunjukkan bahwa kebesaran Islam bukan karena ideologi atau politik tapi justru melalui tasawuf, perdagangan, dan pengajaran. Jadi anatar tingkat kualitas pendidikan dan ukhuwah Islamiah dapat menjadi umpan balik.[10] Kalau tingkat pendidikan seseorang tinggi atau cara berpikirnya demokratis, tidak mudah menghakimi dan mampu menempatkan perbedaan pendapat sebagi kawan berpikir, maka umat Islam yang demikian akan semakin banyak memperoleh nilai tambah dalam hidupnya dan sejumlah alternatif untuk menemukan kebenaran dan memecahkan berbagai problem sosial krusial.

 

Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1.  Seperti apa konsep pluralisme menurut Abdurrahman Wahid?

2.  Bagaiamana konsep pluralisme Abdurrahman Wahid dalam prespektif pendidikan Islam?

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.  Tujuan penelitian

a.  Untuk mengetahui konsep pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pluralisme.

b.  Untuk mengetahui konsep pluralisme Abdurrahman Wahid dalam prespektif pendidikan Islam.

2.  Kegunaan penelitian

a.  Memberikan sumbangan pemikiran dan dokumentasi yang dapat dijadikan masukan bagi antisipasi problem pendidikan saat ini.

b.  Dapat menjadi pijakan atau pertimbangan dalam mempelajari dan membenahi pendidikan Islam. Terutama problem pendidikan Islam yang sifatnya mendasar dan aktual.

 

Kerangka Teoritik

Pluralisme

Kemajemukan bangsa Indonesia baik suku, ras, agama maupun perbedaan pandangan dan pendapat dalam melihat realitas merupakan kekayaan dan kebangaan tersendiri yang tidak dimiliki bangsa lain. Namun dengan keragamaan akan perbedaan itu sering membawa kepada disintegrasi bangsa, karena trurt claim dari kelompok satu kepada kelompok lain akan memicu perang ide dan ujung-ujung sampai pada perang fisik. Untuk mengindari hal itu maka diperlukan kearifan, toleransi, tenggang rasa, dan dialog antar masyarakat (jangan dilupakan kita sebagai bangsa terlanjur heterogen dan pluralistik).

Secara prinsip Islam sempurna. Namun ketika Islam dijabarkan secara operasional maka masih harus merambah lagi. Dengan munculnya kelompok intelektual yang serba mau memformalkan Islam dikuatirkan Islam akan kehilangan relevansinya[11] sebagai rahmatan lil ‘alamiin. Keunggulan komparatif yang dimiliki ajaran Islam hanya berguna apabila digunakan untuk kepentingan keseluruhan umat manusia. Hal ini terlihat dalam lima buah jaminan Islam terhadap masyarakat baik secara perorangan maupun sebagi kelompok yaitu:

a.  Keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum.

b.  Keselamatan keyakinan agama masing-masing, tanpa ada paksaan untuk berpindah agama.

c.  Keselamatan keluarga dan keturunan.

d. Keselamatan harta benda dan milik pribadi di luar prosedur hukum dan keselamatan profesi.[12]

Sedangkan Alwi Shihab mempunyai pandangan tentang pluralisme yaitu Pertama, pluralisme tidaklah semata-mata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan, namun keterlibatan secara aktif terhadap realitas majemuk tersebut. Hal ini akan melahirkan interaksi positif. Kedua, pluralisme bukan kosmopolitanisme karena kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realitas dimana keanekaragaman agama, ras, bangsa hidup berdampingan di suatu lokasi, namun interaksi positif yang berkembang di dalamnya sangat minim dan malah tidak ada sama sekali. Ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme karena konsekuensi dari relativisme agama adalah munculnya doktrin bahwa semua agama adalah sama, hanya didasari pada kebenaran agama walaupun berbeda-beda satu sama lain tetapi harus diterima. Seorang relativisme tidak mengenal adanya kebenaran adanya kebenaran universal yang ada pada agama. Keempat, pluralisme agama bukan singkritisme yakni untuk menciptakan agama baru dengan mengabungkan unsur-unsur tertentu dari beberapa agama menjadi satu integral dalam agama baru.[13]

Ada 3 sikap[14] masyarkat dalam menghadapi perbedaan pandangan baik agama, budaya, maupun idiologi, yaitu:

a.    Sikap ekslusif: dalam pandangan ini setiap kelompok menyatakan pandanganya yang paling benar, superior dan satu-satunya jalan keselamatan hanya milik kelompoknya, sedangkan di luarnya tidak ada keselamatan, tidak benar dan inverior serta harus dimatikan. Dalam pola ini konflik dan kekerasan tidak dapat dihindari karena setiap kelompok merasa superior dan yang paling benar. Hubungan yang terjadi antara kelompokpun merupakan relasi-konflik dan klaim-kalim kebenaran bersifat absolute adanya. 

b.    Sikap inklusif: dalam pola ini masing-masing kelompok berusaha menahan diri dan menghindari konflik. Sikap menghormati, toleransi dan dialogpun sudah berjalan meskipun besifat sederhana. Kelompok lain tidak dilihat sebagai ancaman dan masing-masing kelompok diberi kebebasan untuk melakukan peribadatan. Dalam pola ini belum ada saling menerima pendapat positif dari kelompok lain.

c.    Sikap paralesisme/pluralis: paradigma ini percaya bahwa setiap agama mempunyai jalan keselamatan. Perbedaan agama maupun budaya tidak mengalangi proses dialog dan kerjasama antara mereka. Proses dialog dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan dan mencari persamaan-persamaan dalam rangka menyelesaikan masalah bersama seperti, keadilan, HAM, kemiskinan, kebodohan dan sebagainya serta melakukan kerjasama. Dalam tujuan dialog bukan berusaha mencari benar atau salah tetapi yang terpenting adalah mencari titik temu. Dan kebenaranpun bersifat relatif, sikap pluralis merupakan pengembangan yang lebih liberal dari sikap inklusif.[15] Masing-masing kelompok berusaha saling mengoreksi dirinya dan kesediaan untuk menerima pendapat kelompok lain secara rasional dan profesional serta memandang kelompok lain sebagi patner.

Pendidikan Islam

Tugas yang diemban oleh pendidikan adalah mewariskan nilai-nilai luhur budaya kepada peserta didik sebagai upaya membentuk kepribadian yang intelek serta bertanggung jawab. Dengan kata lain pendidikan merupakan usaha pewarisan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu masyarakat kepada generasi selanjutnya. Dengan melalui pendidikanlah nilai-nilai luhur tersebut termasuk didalamnya nilai-nilai luhur agama, idiologi, budaya dari suatu bangsa akan ditransformasikan kepada generasi penerus dan menjadi bagian dari kepribadiannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan Islam sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

a.  Hakikat dari Pedidikan Islam

Istilah pendidikan, dalam hal ini pendidikan Islam, masih diperdebatkan berbagai pakar. Setidaknya pengertian “pendidikan” mengacu dari 3 kata dasar yaitu: tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib.[16] Ketiga istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda, adapun tarbiyah mengandung arti suatu proses menumbuh kembangkan anak didik secara bertahap dan berangsur-angsur menuju kesempurnaan, sedangkan ta’lim merupakan usaha mewariskan pengetahuan dari generasi tua kepada generasi muda dan lebih menekankan pada transfer pengetahuan yang berguna bagi kehidupan peserta didik. Istialah ta’dib merupakan usaha pendewasaan, pemeliharaan dan pengasuhan anak didik agar menjadi baik dan mempunyai adab sopan santun sesuai dengan ajaran Islam dan masyarakat.[17] Ketiga istilah ini harus dipahami secara bersama-sama karena ketiganya mengandung makna yang amat dalam menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan dalam hubungannnya dengan Tuhan dan saling berkaitan satu dengan yang lain.[18]

Dalam hal ini para tokoh pendidikan Islam telah mendefinisikan tentang hakikat pendidikan Islam. Pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetiknya hasilnya di akhirat”.[19] Senada dengan hal ini Ahmat D. Marimba mendefinisikan Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam.[20]

Secara lebih rinci M. Yusuf al-Qordlowi mengatakan bahwa Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhya; akal dan hatinya; rohani dan jasmaninya; akhlaq dan ketrampilannya. Karena itu Pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun perang, dan menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya.[21]

Secara lebih teknis Endang Saifudin Anshari memberikan pemaknaan bahwa Pendidikan Islam sebagai proses bimbingan (pimpinan, usulan, tuntutan) oleh subyek didik (guru) terhadap perkembangan jiwa (perasaan, pikiran, kemauan, intuisi), dan raga obyek didik (siswa) dengan bahan-bahan materi tertentu, pada jangka tertetu, dengan metode tertentu dan dengan alat perlengkapan yang ada ke arah terciptanya pribadi tertentu disertai evaluasi sesuai dengan ajaran Islam.[22]

Pengertian di atas lebih cenderung memberikan arti bahwa proses pendidikan (Islam) merupakan “bimbingan” kepada anak didik, bukan mempunyai konotasi otaritatif dari pihak guru. Dengan bimbingan anak didik lebih memiliki ruang gerak yang luas sehingga dapat mengaktualisasikan potensi diri, sedangkan posisi guru hanyalah sebagai fasilitator.[23] Karena beragamnya siswa dengan karakter kejiwaan yang berbeda antara siswa satu dengan lainnya, maka sekolah haruslah mampu menciptakan suasana yang dapat menumbuh kembangkan daya kreativitas siswa dengan segala perbedaannya. Pendidikan yang bebas dari diskriminasi dan primordial (tanpa membedakan latar belakang keluarga, siswa, dan jenis kelamin serta warna kulit).

b.  Tujuan Pendidikan Islam

Sebelum kita mengetahui tujuan pendidikan Islam maka seyogyanya kita cari dahulu tentang tujuan hidup manusia karena tujuan pendidikan merupakan cerminan tujuan hidup manusia. Adapun tujuan pendidikan itu berbeda-beda sesuai dengan pemahaman seseorang berkaitan dengan arti hidup. Oleh karena itu tujuan hidup pasti berbeda antar orang komunis dengan agamawan dan itu mempengaruhi tujuan pendidikan yang diselenggarakannya.

Adapun menurut pandangan Islam tujuan pendidikan sangat diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Allah. Adapun tujuan pendidikan Islam yaitu: menciptakan pribadi-pribadi yang selalu bertaqwa kepada Allah, dan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.[24] Para pakar Islam telah merumuskan tujuan pendidikan antara lain: Ahman D. Marimba mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia berkepribadian muslim. Sedangkan konferensi Internasional pertama 1977 di Makkah telah menghasilkan rumusan tujuan pendididkan Islam sebagai berikut:

“Pendidikan bertujuan mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, diri manusia yang rasional; perasaan dan indera. Karena itu pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya: spiritual, intelektual, imajinatif, fisik, ilmiah, bahasa, baik secara individual mapun kolektif, dan mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan muslim terletak pada perwujudan ketundukan yang sempurna kepada Allah baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.”[25]

 

Dari rumusan Makkah di atas dapat ditarik sebuah asumsi bahwa pertama, pendidikan Islam menumbuhkan daya kreatifitas, daya kritis dan inovatif sehingga potensi dasar yang dimiliki anak dapat tumbuh dengan optimal. Kedua, pendidikan Islam merupakan proses bimbingan dan pendampingan peserta didik dengan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan, dengan demikian akan terbentuk generasi yang beriman sekaligus humanity. Yang dimaksud generasi berketuhanan yaitu manusia berpegang teguh dengan ajaran Allah[26] dan rasulNya, sedangakan berkemanusiaan yaitu suatu kemampuan adaptasi dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain tujuan pendidikan Islam menyangkut fungsi manusia sebagai makhluk sosial maupun individu.

Omar Muhammad at-Taomi asy-Syabany mengatakan bahwa pendidikan Islam merupakan proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitar dengan cara pengajaran. Sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai suatu profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat sebagai upaya mengembangkan, mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dalam melandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna baik yang berkaitan dengan akal, perasaan dan perbuatan.[27] Dengan mengacu dari beberapa tujuan pendidikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendidikan Islam memiliki prinsip dasar, yaitu:

1)  Prinsip menuju kesempuraan manusia, yaitu menciptakan manusia dengan tingkat keimanan dan keilmuan yang merupakan dambaan setiap masyarkat. Hal ini sesuai dengan landasan normatif Islam, yaitu surat al-Mujadilah ayat 11[28].

2)  Prinsip etika dan moralitas yang tinggi. Nilai moral ini diambil dari al-Qu’an dan akhlaq yang dicontohkan nabi Muhammad.[29]

3)  Pendidikan merupakan pengembangan potensi manusia sesuai dengan fitrohnya. Dengan demikian akan tercipta manusia yang kritis, kreatif dan inovatif dengan profesionalitas tinggi.

c.  Metodologi Pendidikan Islam

Dalam sistem pendidikan, metodologi merupakan unsur yang sangat penting dan memegang peran kunci bagi keberhasilan dari proses pembelajaran yang telah direncanakan. Seorang guru dalam menentukan strategi mengajarnya sangat memerlukan pengetahuan dan penguasaan metodologi, tanpa penguasaan metodologi yang cukup memadai maka seorang guru mengalami kesulitan dalam mentrasfer knowledge dan value kepada siswa. Metode dalam hal ini menurut M. Arifin mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan, karena ia menjadi sarana yang membermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau diserap oleh peserta didik menjadi pengertian-pengertian yang fungsional terhadap tingkah laku.[30]

Sedagkan Zakiah Daradjat berpendapat bahwa metode hendaknya disajikan dengan cara membantu siswa dalam menyelesaikan kegoncangan jiwanya dan tanpa mengindahkan perasaan serta pikirannya.[31] Dengan kata lain penyampaian materi pelajaran agama hendaknya melalui pendekatan psikologis. Ranah hati-lah yang seharusnya disentuh, dengan demikian mereka akan termotivasi dan ingin mengetahui lebih jauh.

Adapun metode pengajaran itu banyak sekali jenisnya dan tidak ada satupun metode yang paling cocok dipergunakan untuk semua materi pelajaran dan dalam semua situasi.[32] Setiap metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu kepiawean guru sangat dibutuhkan dalam memilih dan menentukan metode yang akan digunakan. Semakin guru mampu mengurangi kelemahan dalam menggunakan metode maka akan semakin tinggi tingkat efisiensi dan efektifitas dari proses pengajaran itu.

d. Kurikulum: Materi Agama Islam

Kurikulum, silabus, materi merupakan bahan pelajaran yang disusun sesuai dengan tingkat perkembangan kejiwaan peserta didik. Dalam pendidikan, materi pelajaran mempunyai kedudukan sangat urgen, karena berkaitan substansi dari pendidikan itu. Dengan demikian muncul pertanyaan: apakah materi pendidikan agama sudah menyentuh isu pluralitas agama dan budaya serta kemanusiaan? Dan sudahkah materi digodok dengan melibatkan berbagai kalangan secara menyeluruh dengan melibatkan guru, tokoh agama, dan para pakar pendidikan ataukah hanya disusun oleh para birokrat. Dan apakah perguruan tinggi -yang merupakan tempat mengodok guru-guru agama- sudah membekali sarjananya dengan nilai-nilai universal dan kemanusiaan dengan dan serta mengingat pluralitas masyarakat Indonesia yang kompleks. Seandainya belum, bagaimana dengan nasib peserta didik di sekolah-sekolah.

 

Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang kami lakukan belum ada skripsi yang berjudul: “konsep pluralisme menurut Abdurrahman Wahid dan implikasinya dalam pengembangan pendidikan Islam”, namun bukan berarti belum ada yang menulis tentang Abdurrahman Wahid. Adapun mereka yang telah meneliti tokoh ini antara lain yaitu saudari Atin Hasanah dengan judul skripsi “pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pembaharuan pendidikan Islam di pesantren 1970-1999”, skripsi banyak membahas tentang sistem pendidikan yang diterapkan di pesantren dan kritik terhadap pesantren untuk memasukkan pelajaran ketrampilan serta seyogyanya kiai dan santri berdialog.

Pemikiran Abdurrahman Wahid telah dibahas dalam skripsinya Muhlisin, fakultas Ushuludin, Jurusan Perbandingan Agama dengan judul “Islam Substansial dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid”. Di sini Muhlisin menyoroti pemikiran Abdurrahman Wahid tentang sosial ethik, pribumisasi Islam, pluralisme, hubungan antar agama dengan negara. Di sini diungkapakan bahwa sosok Abdurrahman Wahid adalah mempunyai pemikiran pemisahan antara antara dimensi ritual dan sosial, sangat apresiatif dengan budaya lokal serta tokoh pembaharu dalam menafsirkan dan membongkar simbol-simbol agama yang mengalami stagnasi tanpa mengubah esensi ajaran agama dan Islam tidak punya konsep kenegaraan yang definitif.

R. Masrur Akhmadi mahasiswa ushuluddin jurusan Perbandingan Agama dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang Hubungan antar Umat Beragama” juga menyoroti pemikiran Abdurrahman Wahid tentang bentuk hubungan antar umat beragama yang kondusif. Dalam pandangan Abdurrahman Wahid Hubungan antar umat beragama harus berada pada dataraan baru yaitu berupa pelayanan agama pada warga masyarakat tanpa memandang golongan, agama dan ethnis tertentu. Bentuk yang bisa dikembangkan  adalah pelayanan kemanusiaan bersama seperti penanggulangan kemiskinan, penegakan kedaulatan hukum dan kebebasan berpendapat.

Berbeda dengan penulis melihat konsep pluralisme Abdurrahman Wahid yang menjunjung tinggi manusia hak asasi manusia dan serta pelestarian terhadap kultur asli orang Indonesia yang sekaligus mempunyai basis pendidikan pesantren liberal, sehingga membawa terhadap pembaharuan pendidikan Islam saat ini.

 

Metode Penelitian

Metode (Yunani= Methodos) artinya cara atau jalan. Metode merupakan cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.[33] Metode penelitian ialah cara kerja meneliti, mengkaji dan menganalisis objek sasaran penelitian untuk mencari hasil atau kesimpulan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis Library Research[34], yaitu suatu cara kerja yang bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau berupa literatur lain yang dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu dan ilmuwan di masa sekarang.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan historis. Pendekatan filosofis digunakan untuk merumuskan secara jelas hakekat yang mendasari konsep-konsep pemikiran.[35] Lebih lanjut pendekatan filosofis dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam problem krusial yang dihadapi pendidikan Islam diantaranya: ekslusifitas, intoleransi, diskriminasi terhadap orang lain kebetulan berbeda paham serta paradigma pendidikan yang sentralistik. Dengan  harapan ditemukan solusi untuk perbaikan lebih lanjut.

Sedangkan pendekatan historis dimaksudkan untuk mengkaji, mengungkap biografi, karyanya serta corak perkembangan pemikirannya dari kacamata kesejarahan, yakni dilihat dari kondisi sosial politik dan budaya pada masa itu.[36]

3.  Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini tergolong penelitian pustaka yang bersifat kualitatif, maka data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari dokumen-dokumen atau transkip yang telah ada. Adapun data penelitian ini dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang berupa pemikiran-pemikiran Abdurrahman Wahid secara langsung yang telah tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan, baik berupa buku yang ia tulis sendiri maupun yang diedit oleh orang lain, artikel, makalah dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Misalnya, buku: 1) Islam di tengah pergulatan sosial, 2) Pergulatan negara, agama dan kebudayaan, 3) Memahami demokrasi, 4) Kiai nyentrik membela pemerintah, 5) Prisma pemikiran Gus Dur, 6) Tuhan tidak perlu dibela, 7) tabayyun Gus Dur, 8) Muslim di tengah pergumulan.

b. Data sekunder, yaitu data yang berupa bahan pustaka yang memiliki kajian yang sama yang dihasilkan oleh pemikir lain, baik yang berbicara tentang gagasan Abdurrahman Wahid maupun gagasan mereka sendiri yang membicarakan masalah yang terkait dalam penelitian ini. Sehingga ini dapat membantu memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data tersebut ialah dengan metode dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa teks, catatan transkip, bahan-bahan dan lain sebagainya.[37]

3. Metode Analisis Data

Setelah data-data penelitian terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menentukan metode analisis. Metode analisis yang digunakan ialah Content Analysis (analisis isi), yaitu upaya menafsirkan ide atau gagasan “pluralisme” dari seorang tokoh Abdurrahman Wahid, kemudian ide-ide tersebut dianalisa secara mendalam dan seksama guna memperoleh nilai positif untuk menjawab masalah krusial pendidikan agama Islam saat ini. Dengan menggunakan metode content analysis maka prosedur kerja  yang peneliti lakukan adalah sebagai beriut:

a.  Menentukan karakteristik pesan, maksudnya adalah pesan dari ide konsep pluralisme yang digagas oleh Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, mencoba melakukan pemahaman yang mendalam apakah dari konsep tersebut berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan Islam.

b.  Penelitian dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan tidak saja melihat ide pemikiran Gus Dur, tetapi juga melihat kondisi masyarakat ketika ide tersebut muncul. Oleh karena itu untuk masuk kepada konsep “pluralisme”, perlu bagi penulis untuk melihat secara kronologis munculnya ide “pluralisme” yang digagas oleh Abdurrahman Wahid tentunya dengan tidak mengabaikan latar belakang kehidupan serta pendidikan yang ditempuh oleh seorang Abdurrahman Wahid. Selanjutnya, setelah mengetahui inti konsep tersebut penulis melakukan penelitian lanjutan dalam rangka menjawab problem krusial pendidikan Islam.

c.  Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan sementara, karena harapan penulis penelitian ini akan ditindak lanjuti oleh peneliti lain mengingat Abdurrahman Wahid masih memungkinkan untuk mengeluarkan ide-ide barunya berkaitan dengan fokus penelitian ini.

Adapun pola berpikir yang digunakan penulis dalam menarik kesimpulan ialah pola berpikir: Induktif, yaitu pola pemikiran yang berangkat dari suatu pemikiran khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.[38] Pokok-pokok pemikiran Abdurrahman Wahid tentang pluralisme dianalisa satu per satu kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai sebuah generalisasi dari corak pemikiran Abdurrahman Wahid. Pola berpikir deduktif, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.[39] Model penalaran ini digunakan ketika menganalisa satu konsep pemikiran Abdurrahman Wahid dengan mengemukakan berbagai data-data serta logika-logika untuk sampai pada satu konsep tersebut.

 

Sistematika Pembahasan

Penelitian ini secara garis besar tertuang dalam lima Bab, di mana antara satu bab dengan bab lainnya memiliki keterkaitan yang runtut, sistematis dan logis. Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang dimulai dengan menjelaskan istilah-istilah kunci yang termuat dalam judul skripsi ini sebagai sebuah penegasan akan makna yang penulis maksud dari judul tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman. Selanjutnya membahas latar belakang secara berturut, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Penulis memperkenalkan sosok Abdurrahman Wahid mencakup: latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, perjalanan organisasi, karya-karya intelektual dan yang terakhir paradigma pemikirannya

Bab III adalah bab yang mengupas konsep pluralisme dalam pandangan Abdurrahman Wahid. Pada bab ini meliputi: pluralisme dalam konteks ke-Indonesia-an, konsep pluralisme Abdurrahman Wahid yang meliputi: Pribumisasi Islam, nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, Prinsip humanis dalam pluralitas masyarakat, Prinsip keadilan dan egaliter.

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian skripsi ini. pluralisme dalam pandagan Islam, potret: masyarakat dan pendidikan Islam di Indonesia, dan pluralisme dalam pendidikan Islam: sebuah analisa serta reorientasi paradigma pendidikan Islam

Bab V adalah bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan saran-saran yang ditujukan untuk para pemerhati pendidikan serta seluruh pembaca karya ini.

BAB II

BIOGRAFI ABDURRAHMAN WAHID

 

Latar Belakang Keluarga Abdurrahaman Wahid

Abdurrahman Wahid, seorang tokoh fenomenal dengan gayanya yang unik dan khas serta sepakterjangnya yang kontroversial. Ia akrab dipanggil dengan nama Gus Dur: Gus merupakan nama kehormatan yang diberikan kepada putra kiai yang berarti mas. Adapun nama lengkap Gus Dur adalah Abdurrahman al-Dakhil[40], adapun nama Wahid diambil dari nama ayahnya Wahid Hasyim. Dalam komunitasnya Abdurrahman Wahid dipandang sebagai “pangeran” yakni cucu dari kian Hasyim Asy’ari (pendiri NU) dan dinisbatkan sebagai pewaris kedua organisasi keagamaan Islam terbesar di dunia.[41]

Setiap tanggal 4 agustus teman-teman dan keluarganya menghadiri pesta ulang tahunnya. Entah disadari atau tidak oleh teman-temanya bahwa tanggal itu bukanlah tanggal kelahirannya, ia sebenarnya dilahirkan pada 4 sya’ban atau 7 september 1940. Gus Dur dilahirkan di kota Jombang-Jawa Timur[42] tepatnya di Denayar yaitu: dalam rumah kakek dari pihak ibunya kiai Bisri Syansuri. Kota Jombang yang terkenal dengan daerah tapal kuda yang merupakan basis pondok pesantren (kalangan Islam tradisonalis) dan pusat warga nahdiyin.

Gus Dur merupakan anak pertama dari enam bersaudara[43] hasil pernikahan Wahid Hasyim dan Sholichah (putri Kiai Bisri Syansuri). Wahid Hasyim adalah menteri Agama RI pertama[44] rezim Soekarno dan aktif dalam panitia sembilan perumusan piagam Jakarta.[45] Adapun kakek Gus Dur adalah pendidiri NU yaitu KH Hasyim Asy’ari, salah satu organisasi keagamaan Islam ternama dengan jumlah pengikut terbesar di Indonesia bahkan di dunia. Gus Dur hidup dalam setting lingkungan pesantren (santri-sunni) yang terbiasa dengan kehidupan agama, penuh dengan etika moral dan keterbukaan untuk mengutarakan gagasan dan keinginan apalagi bagi seorang anak kiai: apapun keinginannya harus dituruti oleh para santrinya. Paradigma berpikir yang berkembang di kalangan warga NU saat itu cenderung ortodok dan konservatif serta puritan, namun lain halya dengan Gus Dur mempunyai kemampuan melebihi kemampuan orang biasa. Ia tidak hanya melintasi komunitasnya tetapi ia mampu melewati batas agama, budaya dan etnis sampai tidak ada sekat-sekat yang dapat membatasinya dan jarang sekali tokoh seperti ini, bahkan ia sering mendapatkan cercaan dan tudingan dari Islam garis keras dan kelompoknya sendiri.

Masa kanak-kanak Gus Dur dihabiskan dalam lingkungan pesantren milik kakeknya Hasyim Asy’ari (pendiri pondok pesantren Tebuireng) dan Kiai Bisri Syansuri (pendiri pondok pesantren Denanyar). Berkat bimbingan ibunya, Gus Dur pada usia 4 tahun telah mampu membaca al Qur’an beserta ilmu tajwidnya dan ditambah lagi dengan kehidupan pesantren yang terbiasa dengan kitab-kitab kuning yang berbahasa arab tanpa sakal dan arti Indonesia maupun Jawa. Kemudian di usia 4 tahun, Gus Dur tinggal bersama ayahnya di Menteng Jakarta Pusat, ketika itu Wahid Hasyim dipercaya mengepalai Shumubu, semacam kantor ustusan agama atas permintaan pemerintah Jepang.[46]

Sejak tinggal di Jakarta bersama dengan ayahnya, Gus Dur langsung dibimbing oleh ayahnya dan sekaligus mendapatkan wawasan yang cukup. Dan sejak inilah awal mula ia diperkenalkan dunia yang sangat berbeda dari kehidupan pesantren yaitu: dunia perkotaan yang cukup kosmopolitan. Belum lagi didukung oleh kehidupan Wahid Hasyim yang mempunyai banyak relasi dengan berbagai lapisan masyarakat baik orang pribumi maupun orang luar serta berbagai tokoh baik dari kalangan agamawan, nasionalis, politikus maupun pemimpin komunis, -termasuk Tan Malaka, Mohammad Hatta, anak muda bernam Munawir Sadzali (dari kalangan mahasiswa) serta seorang Jerman Williem Iskandar Bueller yang masuk Islam. Kemanapun ayahnya pergi Gus Dur selalu diajak, sehingga Gus Dur sejak kecil sudah diperkenalkan dengan kehidupan yang berbeda dengan lingkungan pesantren di mana ia dilahirkan dan diasuh oleh ibunya. Mulai dari sini Gus Dur diperkenalkan dengan orang-orang yang mempunyai berbagai ideologi dan latar belakang yang berbeda dengan dirinya.

Wahid Hasyim sangat menyayangkan melihat cupetnya pikiran di kalangan masyarakatnya oleh karena itu ia berharap banyak kelak anak-anaknya lebih-lebih pada putra kesayangannya (Gus Dur) mempunyai pemahaman yang mendalam dengan berharap nantinya anak-anaknya dapat meneruskan perjuangan ayahnya. Karena keinginan yang tinggi maka Gus Dur sering diajak dalam pertemuan-pertemuan ayahnya, dengan harapan mengenalkan terhadap berbagai realitas dan masyarakat tanpa memilah-milah golongan dan status sosial.

 

Latar Belakang Pendidikan Abdurrahaman Wahid

Gus Dur dilahirkan di tengah-tengah kehidupan pesantren yang penuh nuansa etika, moral dan pendidikan agama. Dari sinilah awal dasar-dasar pendidikan agama ditanamkan oleh Ibunya ketika baru berusia 4 tahun, ilmu al Qur’an dan bahasa Arabpun telah dikuasai meskipun belum lancar. Ketika menganjak usia 4 tahun Ia mengikuti jejak perjuangan ayahnya di Jakarta dan ia dimasukkan pada sekolah yang tergolong bonafit namun ia lebih menyukai kehidupan yang wajar dengan memilih sekolah biasa saja. Gus Dur masuk Sekolah Dasar KRIS Jakarta Pusat mulai kelas 3-4 tetapi kemudian pindah ke Sekolah Dasar Matraman Perwari, Jakarta Pusat dekat rumahnya yang baru.[47]

Tempat Wahid Hasyim di Matraman sering dikunjungi tamu-tamu Eropa, Belanda, Jerman dan kalangan aktivis mahasiswa serta berbagi lapisan mayarakat. Dengan demikian Gus Dur sejak kecil telah diperkenalkan dengan tokoh-tokoh besar, dan ayahnya selalu menganjurkan kepada anak-anaknya untuk giat membaca tanpa membatasi buku apa yang dibaca. Sebagian jenjang pendidikan formal Abdurrahman Wahid banyak dihabiskan di sekolah-sekolah “sekuler”.

Setelah ayahnya meninggal, Ibunya mengambil alih pimpinan keluarga dan membesarkan enam anak-anaknya. Pada tahun 1954 Gus Dur melanjutkan sekolah di SMEP (sekolah menengah ekonomi pertama), tinggal bersama keluarga Haji Junaidi (teman ayahnya dan seorang aktivis Majlis Tarjih/Penasihat Agama Muhammadiyah) di Kauman Yogyakarta dan untuk melengkapi pendidikan agama dan guna memperdalam ilmu bahasa arab maka ia mengatur jadwalnya seminggu 3 kali untuk ngaji dengan Kiai Ali Ma’shum di pondok Al Munawir Krapyak. Gus Dur adalah anak yang nakal dan bandel, waktunya dihabiskan untuk nonton sepak bola dan film sehingga tidak ada cukup waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya dan ujung-ujungnya ia harus tinggal kelas. Baginya, pelajaran yang diterima di kelas dirasanya tidak cukup menantang. Alih-alih, Ia menghabiskan waktu nonton sepak bola dan membaca buku.

Meskipun kemapuannya dalam berbahasa Inggris sudah baik dan mampu membaca tulisan dalam bahasa Perancis dan Belanda serta Jerman, namun di Yogyakartalah kemampuan membacanya melesat jauh dan melahab banyak buku antara lain Das Kapital (Karl Mark), What is To Be Done (Lenin), dan mencoba memahami tulisan-tulisan Plato dan Aristoteles serta ia tertarik dengan ide Lenin tentang keterlibatan sosial secara radikal, seperti dalam Infantile Communism (kekiri-kirian penyakit kekan-kananan) dan dalam Little Red Book-Mao (kutipan kata-kata ketua Mao).[48] Dengan membaca buku dan berbagai tulisan apa saja yang ditemukan maka cakrawala pemikirannya akan semakin luas.

Setelah menamatkan SMEP 1957, Kiai Bisri Sansuri memindahkan Gus Dur –hal ini disebabkan hobinya menonton film yang tidak ketulungan- untuk mondok di Magelang dan berada dalam asuhan dan bimbingan Kiai Khudhori pengasuh pondok pesantren Tegalrejo.[49] Berbeda dengan santri biasa yang menyelesaikan pelajaran selama 4 tahun tetapi dengan kecerdasan yang dimiliki, Gus Dur mampu menyelesaikan pelajaran dengan waktu yang relatif cepat yaitu: dalam 2 tahun saja. Dari Kiai Khudhorilah ia banyak belajar dunia mistik dan tasawuf.

Pada tahun 1959 Gus Dur dipangil oleh pamanya: Kia Haji Fatah, untuk membantu mengelola Pesantren Bahrul Ulum[50], Tambak Beras Jombang sampai tahun 1963. Selama kurun waktu itu ia menyempatkan belajar secara teratur dengan kakeknya: Kiai Bisri Sansuri dan mendapatkan bimbingan dari Kiai Wahab Chasbullah. Pada tahun pertamanya di Tambak Beras, ia mendapatkan kepercayaan untuk mengajar di pondok ini dan sekaligus dipercaya menjadi kepala sekolah modern yang dibangun dalam area pondok pesantren. Untuk mengisi waktu libur kadang-kadang Gus Dur pergi ke Yogyakarta dan tinggal di rumah Kiai Ali Maksum untuk belajar agama.[51]

Pada tahun 1964 Abdurrahman Wahid tertarik mengambil beasiswa untuk belajar di Universitas “al Azhar” Kairo (Mesir). Namun kecewa nampak dalam dirinya karena perlakuan kampus yang memasukannya di kelas pemula, bersama para calon mahasiswa yang belum mempunyai pengetahuan tentang bahasa Arab bahkan ada yang sama sekali tidak tahu abjad Arab, apalagi menggunakan dalam percakapan. Karena rasa kecewa atas perlakuan ini, hampir sepanjang tahun 1964 ia tidak masuk kelas, ujung-ujungnya gagal naik kelas karena waktunya banyak dihabiskan untuk nonton bioskop, sepak bola dan mengunjungi perpustakaan -terutama perpusatkaan American University Library-  serta waktunya habis di kedai-kedai kopi untuk diskusi. Keberadaannya di universitas al-Azhar merupakan suatu kekecewaan baginya, namun sebaliknya kota Kairo baginya sangat mempesona dan menyenangkan. Kota Kairo banyak memberikan kebebasan berpikir dan dari al-Azharlah Muhammad Abduh, seorang perintis gerakan modernisme Islam yang progresif berasal.[52]

Dari al-Azhar Ia pindah ke Universitas Baqdad di Irak dan memilih fakultas sastra. Gus Dur mempunyai jadwal yang padat dibandingkan ketika ia berada di Mesir sehingga ia tidak lagi bebas berjalan-jalan semaunya sendiri dan mau tidak mau ia harus mengurangi kebiasaan tidak mengikuti kuliah secara teratur, karena kehadiran merupakan hal wajib.  Baqdad merupakan bagian dunia intelektual yang kosmopolit membuat Gus Dur tumbuh subur sebagai cendikiawan dan mulai tahun 60-an Universitas ini menjadi Universitas bergaya Eropa. Ironisnya, banyak dosen favoritnya yang berasal dari Kairo pindah ke Baqdad karena kota Baqdad memberikan kebebasan berpikir secara terbuka dan menjanjikan gaji yang lumayan besar. Meskipun jadwal yang padat tetapi Gus Dur masih sesekali menyempatkan waktu untuk nonton bioskop dan mengikuti diskusi di pinggir sungai Tigris sambil minum kopi.

 

Perjalanan Organisasi Agama, Sosial, Budaya dan Politik serta bidang pendidikan

Jarang ditemukan seorang tokoh sekaliber Abdurhaman Wahid, di satu sisi ia adalah seorang kiai (agamis) namun di sisi yang lain ia penuh dengan rasa humor, ceria, kritis yang terkadang sangat kontroversial dengan cara-caranya dalam menghadapi kawan dan lawan dan tidak jarang membuat lawannya kesal dan cengkel atas tingkah laku yang dikakukannya. Dengan kehumoran, kekritisan dan ide cemerlang bahkan kontroversial serta kemampuannya dalam beretorika membuat banyak orang kagum dan banyak dari mereka tidak mengerti, tetapi ia tetap menarik. Sehingga ia mudah beradaptasi dengan orang yang berada di sekitarnya tanpa memedulikan status sosialnya.

Dengan latar belakang pendidikan pesantren tradisional yang kaya akan budaya dan hasanah ilmu Islam klasik, didukung oleh pendidikan timur tengah yang kosmopolitan dan perjalannya di Belanda serta kemampuannya dalam melobi dan pergaulannya yang tidak membeda-bedakan status agama, etnik, ras membuat ia banyak diterima oleh berbagai kalangan. Namun yang paling menarik dari tokoh ini adalah pemikirannya yang liberal, progresif, inklusif, egaliter serta keseriusannya dalam menegakkan demokrasi, keadilan, membela hak asasi manusia, meletakkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya serta tidak kalah pentingnya untuk selalu melakukan pembelaan terhadap kaum minoritas yang tertindas.

Pada tahun 1971 Gus Dur kembali ke Jombang dan terjun ke dunia pendidikan dengan menjadi Dosen serta dipercaya menjabat Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy’ari (UNHASY yang sekarang dengan nama IKAHA), sekaligus menjadi sekretaris pondok pesantren Tebuireng milik pamanya, Kiai Haji Yusuf Hasyim.[53] Selain menjabat sebagai ketua persatuan mahasiswa ketika studinya di timur tengah, ia juga aktif menulis artikel, esai, dan kolom di media masa serta bekerja di kantor kedutaan Indonesia di Mesir. Begitupun tatkala ia menjadi dosen di Jombang sering mengisi seminar, sarasehan dan menulis untuk berbagai majalah serta ikut memprakarsasi berdirinya Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Mayarakat (P3M) bersama dengan beberapa kiai dan aktifis muda NU seperti Masdar Farid Mas’ud.

Karena keaktifannya dalam P3M maka ia sering bolak-balik Jombang-Jakarta untuk mengurusi LSM dan ia pun memutuskan meninggalkan pekerjaannya sebagi dosen dan menetap di Ciganjur dan mendirikan pondok pesantren. Pada tahun 1981 ia diangkat sebagai Wakil Katib Awwal syuriah PBNU menggantikan kakeknya Kiai Bisri Sanyuri.

Selain itu Ia sangat mengandrungi budaya lokal, ilmu pewayangan, cerita silat, sepak bola dan nonton film. Karena kecintaanya pada dunia seni maka ia diangkat menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 1983 dan juga diangkat menjadi ketua Festival Film Indonesia (periode 1986-1987). Ia memang tergolong kiai yang aneh dan “nyeleh”, apalagi ia berasal dari kaum Nahdiyin yang tabu akan dunia film. Pada tahun 1984 muktamar ke-27 Situbondo menetapkan Gus Dur sebagi ketua tanfidziah PBNU dan dipercaya lagi menjadi ketua PBNU untuk muktamar ke- 28 tasikmalaya dan muktamar ke-29 Yogyakarta. Tiga kali berturut-turut menjabat ketua PBNU menunjukkan ia seorang kiai yang cerdas, progresif dan karismatik di kalangan warga Nahdiyin khususnya kaum muda NU. Gus Dur mempelopori agar NU kembali ke kandangnya (NU bukan lagi organisasi politik namun tidak lebih sebagai lembaga keagamaan dan tidak melarang jama’ahnya berpolitik). Bagi kalangan muda NU, Gus Dur dianggap sebagai tokoh yang mampu membebaskan dari ortodoksi dan konservatisme keagamaan, yang sebagian besar ada pada kalangan tua Nahdiyin. Banyak kalangan yang menaruh harapan besar dengan terpilihnya Gus Dur menjadi ketua PBNU, kemampuannya untuk menjembatani kalangan muda dan tua serta hubungan NU dengan pemerintah dan LSM. Selain itu dengan ide–idenya yang cemerlang dan progresif mengilhami generasi muda NU untuk progres.

Pada tahun 1990 ICMI menawari Gus Dur untuk masuk dalam lembaga ini, namun ia menolak dan justru mendirikan forum demokrasi, dan menuding ICMI sebagai lembaga bikinan penguasa yang berbau  sektarian. Forum Demokrasi merupakan organisasi yang bertujuan menegakkan demokrasi dan pluralisme. Keanggotaan forum ini tidak terikat dan anehnya lagi sebagian besar anggotanya bukan dari kalangan muslim dan bukan NU, malah kebanyakan dari mereka adalah orang protestan, katolik, dan sebagian besar mempunyai latar belakang sosialis.

Karena kedekatannya dengan kalangan non muslim dan LSM serta komitmennya terhadap perjuangan penegakan demokrasi dan toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia sehingga ia mendapatkan kepercayaan sebagai presiden WCRP (World Council for Religiuon and Peace), anggota dewan pembina dan pendiri pusat Simon Perez untuk perdamaian (Simon Perez Peace Centre) serta penasehat International Dialogue Foudation on Perspective Studies of Syariah and Seculer Law di Den Haag, Belanda. Tidak ketinggalan pada 31 agustus 1993 sebuah majalah “Nobel Asia” Philipina memberikan penghargaan Ramon Magsaysay kepada Abdurrahman Wahid. Keith Loveard dan Dirk Vlasblon yang merupakan koresponden majalah Asiaweek di Jakarta memasukkan Abdurrahman Wahid sebagai tokoh terkuat di Asia pada urutan ke-24 (1996) dan 20 (1997).

Keseriuannya dalam penegaan demokrasi dan pembelaan terhadap kaum minoritas semakin kelihatan nyata. Hal ini nampak jelas atas tindakan Gus Dur pada awal 90-an yang mengkritik atas kebijakan-kebijakan rezim Soeharto yang tidak demokratis dan otoriter. Pada tahun 1998 bertempat di kediaman Gus Dur tokoh-tokoh reformis yaitu: Megawati, Amin Rais, Sultan Hamengu Buwono X dan Gus Dur untuk membicarakan gerakan reformasi menghasilkan piagam Ciganjur. Dalam pertemuan ini ada komitmen untuk menegakkan demokrasi dan mewakili aspirasi rakyat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah demi sebuah perbaikan terhadap Indonesia.

Rezim soeharto runtuh dan pesta demokrasi mulai dikumandangan dengan ditandai munculnya partai-partai politik sebagai wujud kebebasan berorganisasi dan berpendapat di depan umum. Partai Islam bermunculan dan tidak ketinggalan Gus Dur mendeklarasikan partai kebangkitan bangsa (PKB) yang banyak didukung oleh kalangan NU. Kemudian pada pemilu tahun 1999 ia terpilih menjadi presiden mengalahkan rivalnya Megawati Sukarno Putri. Keberhasilannya duduk dikursi kepresidenaa tidak lepas dari usaha Amin Rais dari poros tengah.

 

Karya-karya Intelektualnya

Gus Dur secara kelembagaan tidak pernah mendapatkan ijazah kesarjanaan namun ia seorang yang cerdas, progresif dan cemerlang ide-idenya. Tetapi ia telah membuktikan bahwa ia adalah seorang yang cerdas lewat idenya yang cemerlang dan kepiaweannya dalam berbahasa dan retorika serta tulisan-tulisanya di berbagai media massa, majalah, esai, dan kegiatan-kegiatan seminar, sarasehan serta buku-buku yang telah diterbitkan antara lain:

 

Bunga Rampai Pesantren (Darma Bahkti, 1979)

Muslim di Tengah Pergumulan (Leppenas, 1981)

Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (Yogyakarta: LKiS, 1997)

Tabayyun Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1998)

Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999)

Membangun Demokrasi (Remaja Rosda Karya, 1999)

Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantara, 2001)

Dari berbagai tulisannya baik buku, makalah dan esai-isai kompas tahun 90-an menunjukkan tingkat intelektualnya. Dengan bahasa yang sederhana dan lancar, bahkan dalam penyampaian lisanpun, Gus Dur diakui sangat komunikatif. Sebagaimana dikatakan Greg Barton meskipun Gus Dur tidak mengenyam pendidikan –tidak memiliki gelar kesarjanaan- Barat namun berbagai tulisannya menunjukkan ia seorang intelektual progresif dan jarang sekali dijumpai foot note dalam berbagai tulisannya. Hal ini dikarenakan kemampuannya yang luar biasa dalam memahami karya-karya besar tokoh-tokoh dunia (pemikir dunia seperti: Plato, Aristoteles, Karl Max, Lenin, Max Weber, Snouck Hugronje, Racliffe Brown, dan Milinowski). Selanjutnya karya-karya tersebut dieksplorasi secara kritis dan dikolaborasikan dengan pemikiran-pemikiran intelektual Islam dalam memunculkan ide-ide pemikirannya.[54]

 

Paradigma Pemikiran

Siapa yang tidak kenal dengan Gus Dur?. Sosok yang unik penuh ide kontroversial, dengan metode zig zag yang membuat kebanyakan orang binggung dan kelabakan. Idenya tidak dapat dicerna dengan menggunakan satu sudut pandang saja. Semua ide dan manuvernya butuh interpretasi, bahkan secara ekstrim dianologikan sebagai “kitab”[55] yang butuh penafsiran. Seperti yang dikatakan Cak Nur (Nur Cholish Madjid) yang kenal Gus Dur sejak masih menjadi mahasiswa -kebetulan keduanya berasal dari Jombang- sejak muda Gus Dur adalah orang nekad. Ia selalu keluar dari batas kemampuaannya dan tidak pernah puas dengan jalan yang pasti dan aman.[56]

Jangankan kita, tokoh sekaliber Nur Cholish Madjid atau Azyumardi Azra pun merasa terengah-engah dan kesulitan memahami sepak terjangnya, mulai dari sikap, tindakan, ucapan dan pendapatnya baik mengenai politik, budaya, keagamaan atau respon terhadap realitas yang ada sehingga Cak Nur menyebut Gus Dur sebagai rahasia Tuhan yang ke empat setelah jodoh, kematian dan rizki. Bahkan Azyumardi Azra yang menyebut sebagai salah satu dari delapan keajaiban Tuhan.[57]

Untuk dapat memahami pemikiran Gus Dur Greg Barton lebih cenderung melihat pada keyakinan religius dan kehidupan batiniahnya[58] bukan berarti mengenyampingkan kehidupanya secara makro. Latar belakang pondok pesantren -penuh nilai-nilai Cultural- di mana ia mulai tumbuh dan berkembang juga mempengaruhi pemikirannya. Dalam konteks ini Abdurrahman Wahid tidak sekedar menggunakan produk-produk pemikiran Islam tradisonal sebagai hasil final tetapi lebih menekankan pada penggunaan metodologi dalam kerangka pembuatan sintesis untuk melahirkan gagasan baru sebagai upaya menjawab problem sosial aktual.

Di samping kehidupan pesantren, ia juga diperkenalkan dengan kelompok-kelompok sosial yang lebih luas. Pendidikan dunia Timur Tengah yang kosmopolitan –terutama di Bagdaq yang bercorak sekuler dan liberal- secara langsung ikut mewarnai corak pemikirannya.  Meskipun secara formal ia tidak belajar di Barat, tetapi sejak muda ia terbiasa dengan pemikiran-pemikiran barat. Oleh karena itu ia lebih siap bergaul dengan wacana-wacana besar pemikiran barat dan keislaman, dan bahkan kedua sumber tersebut (Islam dan Barat) dikombinasikan secara kritis-dialektis sebagai basis yang kemudian membentuk pemikirannya.[59] Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai LSM dan mudah bergaul dengan komunitas heterogen dari berbagai karakter budaya, etnis, dan agama dengan ideologi yang berbeda-beda –dari yang konservatif, fundamental, liberal, sampai pada level sekuler sekalipun.[60] Hal ini secara signifikan mempengaruhi pola pikir dalam melihat realita.

Sedangkan AS Hikam, seorang peneliti LIPI mengemukakan pola pemikiran Gus Dur pada dasarnya dapat dipahami sebagai produk dari tiga kepedulian ulama: pertama, rivitalisasi warisan Islam tradisonal ahlussunnah wal jama’ah yang komitmen atas kemanusiaan (insaniyah), antara lain adanya kepedulian yang kuat pada kerukunan sosial (social harmony) dan sikap inklusif yang ada dalam ajaram Islam. Kedua, wacana modenitas yang didominasi pemikiran sekuler Barat dan semangat pencerahan (enlightenment). Gus Dur tetap mengacu pada paham ahlussunah wal jama’ah untuk menyikapi perkembangan modern dengan sikap terbuka dan kritis untuk mencari titik temu antara keduanya. Modernitas tidak disikapi dengan kronfontatif tidak seperti apa yang dilakukan banyak cendikiawan Islam, tetapi secara akomodatif guna menemukan titik temu yang bermanfaat memecahkan masalah umat, tanpa harus meningalkan Islam tradisional. Ketiga, Gus Dur selalu berusaha pencarian jawaban atas tantangan yang dihadapi umat Islam bangsa Indonesia di tengah perubahan yang amat cepat dari proses globaliasi dan modernisasi.[61]

Greg Barton, Fachry Ali dan Bachtiar Effendi memasukkan Abdurrahman Wahid sebagai Neo-modernis[62] Islam.[63] Barton menemukan tema yang dominan dalam pemikiran Gus Dur yaitu tema humanitatianisme liberal.[64] Tema liberal secara fundamental mendapat tempat yang besar dalam pemikiran Islam Abdurrahman Wahid tanpa harus meninggalkan prinsip Islam tradisional[65] tetapi mensinsentesa keduanya.

BAB III

KONSEP PLURALISME ABDURRAHMAN WAHID

 

A. Pluralisme dalam Konteks Ke-Indonesia-an

Sejarah merupakan bukti nyata bahwa bangsa kita -mulai kerajaan majapahit, mataram, kerajaan sriwijaya, kerajaan Islam Demak sampai pada lahirnya Indonesia- merupakan bangsa kaya akan budaya, suku, bahasa daerah, keyakinan dan agama.[66] Masyarakat telah menyakini sesuatu yang berada di luar diri manusia dan berpengaruh terhadap hidup manusia yaitu kepercayaan animisme, dinamisme dan agama Hindu dan Budha yang datang dari India. Islam masuk dengan ajaran-ajaran pembebasan, pencerahan, tidak ada perbedaan kasta dan dengan damai Islam tersebar di Indonesia sedangkan di lain pihak agama Budha dan Hindu telah mewarnai kebudayaan masyarakat saat itu. Dan proses pertemuan antara kebudayaan-kebudayaan yang berkembang di masyarakat dengan kebudayaan yang datang kemudian tidak dapat dihindari. Hal ini juga terjadi pada proses penyebaran agama, yang tentunya juga diwarnai oleh budaya masyarakat saat itu.

Lambat-laun kultur masyarakat yang telah diwarnai oleh hinduisme dan budhiisme mengalami proses akulturasi. Proses akulturasi budaya dan agama yang dalam waktu panjang menyebabkan kesulitan untuk memisahkan mana unsur budaya dan mana unsur agama, hal ini dikarenakan keduanya saling mengisi. Manusia tidak dapat beragama tanpa budaya, karena kebudayaan merupakan kreativitas manusia yang bisa menjadi salah satu bentuk ekspresi keberagamaan.[67]

 

B.     Konsep Pluralisme Abdurrahman Wahid

Masyarakat Indonesia yang plural, dengan ragam budaya, suku, etnis dan agama serta idiologi merupakan kekayaan tersendiri. Oleh karena itu, keragaman agama, etnis, idiologi ataupun budaya membutuhkan sikap arif dan kedewasaan berpikir dari berbagai lapisan masyarakat, tanpa memandang agama, warna kulit, status sosial dan etnis. Tanpa ada sikap saling curiga dan berprasangka buruk terhadap kelompok lain, kita sebagai bangsa sudah terlanjur majemuk dan konsekuensinya adalah adanya penghormatan atas pluralitas masyarakat itu.

Abdurrahman Wahid mengatakan demi tegaknya pluralisme masyarakat bukan hanya terletak pada suatu pola hidup berdampingan secara damai, karena hal itu masih rentan terhadap munculnya kesalahpahaman antar-kelompok masyarakat yang pada saat tertentu bisa menimbulkan disintegrasi.[68] Namun harus ada penghargaan yang tinggi terhadap pluralisme itu, yaitu adanya kesadaran untuk saling mengenal dan berdialog secara tulus sehingga kelompok yang satu dengan yang lain saling take and give.[69]

Latar belakang faham keislaman tradisional –faham ahlussunnah wal jama’ah- serta pemikirannya yang liberal, Islam menurut Abdurrahman Wahid harus tampil sebagai pemersatu bangsa dan pelindung keragaman dan mampu menjawab tantangan modernitas sehingga Islam lebih inklusif, toleran, egaliter dan demokratis. Nilai Islam yang universal dan esensial lebih diutamakan dari pada legal-simbolis, Islam mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa membawa “embel-embel[70]” Islam akan tetapi ruh keislaman menyatu dalam wajah nasionalisme, lebih lanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.      Pribumisasi Islam

Proses pertumbuhan Islam -sejak nabi Muhammad, sahabat, para ulama- tidak serta merta menolak semua tradisi pra-Islam (dalam hal ini budaya masyarakat arab pra-Islam). Tidak seluruh sistem lokal ditolak Islam, tradisi dan adat setempat yang tidak bertentangan secara diametral dengan Islam dapat diinternalisasikan menjadi ciri khas dari fenomena Islam di tempat tertentu.[71] Demikian juga proses pertumbuhan Islam di Indonesia tidak dapat lepas dari budaya dan tradisi masyarakat.

Agama dan budaya bagiakan uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Agama (Islam) bersumberkan wahyu yang bersifat normatif, maka cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya merupakan ciptaan manusia, oleh sebab itu perkembangannya mengikuti zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya.[72] Lebih lanjut Ia (Gus Dur) mengatakan:

Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya memungkinkan adanya persambungan antar berbagai kelompok atas dasar persamaan. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitroh rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya. Sebagai contoh redanya semangat Ulama  dalam mempersoalakan rambut gondrong.[73]

 

Pribumisasi[74] Islam dalam segi kehidupan bangsa merupakan suatu ide yang perlu dicermati. Selanjutnya, Gus Dur mengatakan bahwa pribumisasi bukan merupakan suatu upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya itu tidak hilang. Inti dari pribumusasi Islam adalah kebutuhan untuk menghindari polarisi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.[75]

Gagasan Abdurrahman Wahid ini tampak ingin memperlihatkan Islam sebagai sebuah agama yang apresiatif terhadap konteks-konteks lokal dengan tetap menjaga pada realitas pluralisme kebudayaan yang ada. Abdurrahman Wahid dengan tegas menolak “satu Islam” dalam ekspresi kebudayaan misalnya semua simbol atau identitas harus menggunakan ekspresi kebudayaan Arab. Penyeragaman yang terjadi bukan hanya akan mematikan kreativitas kebudayaan umat tetapi juga membuat Islam teralienasi dari arus utama kebudayaan nasional. Bahaya dari proses arabisasi adalah tercerabutnya kita dari akar budaya kita sendiri.[76]

“Kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau ini terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian (eskapisme). Umat Islam terlalu menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim yang baik. ….kecenderungan formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya menimbulkan kekeringan subtitusi”.[77]

 

Bahkan Gus Dur menolak adanya pencampuradukkan kebudayaan baik oleh kalangan agama maupun kalangan birokrasi karena kebudayaan sangat luas cakupannya yaitu kehidupan sosial manusia (human social life) itu sendiri. Birokkratisasi[78] kebudayan yang dilakukan akan menimbulkan kemandekan kreatifitas suatu bangsa. Kebudayaan sebuah bangsa pada hakekatnya adalah kenyataan pluralistic, pola kehidupan yang diseragamkan atau dengan kata lain sentralisasi adalah sesuatu yang sebenarnya tidak berbudaya. 

Yang menjadi pertanyaan sekarang mampukah Islam tetap eksis dalam zaman yang serba modern ataukah Islam tengelam dalam mimpi atas kejayaan para pemikir terdahulu? Sebagai pemeluk agama yang baik dalam lingkup wawasan kebangsaan, menurut Abdurrahman Wahid yaitu: selalu mengutamakan pencarian cara-cara yang mampu menjawab tantangan zaman dan lokalitas kehidupan tanpa meninggalkan inti ajaran agama. Selalu ada upaya untuk melakukan reaktualisasi ajaran agama dalam situasi kehidupan yang konkrit, tidak hanya dicukupkan dengan visualisasi yang abstrak belaka. Dalam bahasa lain agama berfungsi sebagai wahana pengayom tradisi bangsa, sedangkan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya.[79]

Benar apa yang dikatakan Greg Barton bahwa: Abdurrahman Wahid merupakan seorang tokoh yang cinta terhadap budaya Islam tradisional (dalam hal ini khazanah pemikiran Islam yang dihasilakan oleh ulama-ulama terdahulu). Namun kecintaan ini bukan berarti keterlibatan dan penerimaan segala aspek budaya tradisional karena Abdurrahman sangat kritis terhadap budaya tradisonal.[80]

Pribumisasi Islam merupakan upaya dakwah (pola amar ma’ruf nahi mungkar diselaraskan dengan konsep mabadi khoiro ummah). Pelaksanaan kongkritnya adalah menasionalisasikan perjuangan Islam, dengan harapan tak ada lagi kesenjangan antara kepentingan nasional dengan kepentingan Islam.[81] Islam sebagai agama yang diakui di Indonesia selain agama-agama yang lain diaktualisasikan sebagai inspirasi spiritual bagi tingkah laku kehidupan seorang atau kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara. Yang dibutuhkan umat Islam Indonesia adalah menyatukan “aspirasi Islam” menjadi “aspirasi nasional”.[82]

“Salah satu wajah ketegangan adalah upaya untuk menundukkan kebudayaan kepada agama melalui proses pemberian legitimasi. Legitimasi diberikan bukan sebagai alat penguat, tetapi sebagai alat pengerim. Proses ini berfungsi melakukan penyaringan terhadap hal-hal yang dipandang sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan agama.”[83]

 

Islam yang merupakan agama[84] rahmatan lil alamin haruslah senantiasa memberikan kontribusi dalam menjawab masalah yang timbul akibat proses modernisasi. Mengapa demikian? Karena ajaran agama mempunyai peran yang penting dalam berbagai segi kehidupan pemeluknya. Dalam hal ini agama dijadikan tempat mencari jawaban atas problem-problem kehidupan para pemeluknya, oleh karenanya tokoh agama mempunyai peran kunci dalam merumuskan kembali hukum Islam yang lebih memperhatikan umat Islam dan non muslim dengan mempertimbangkan realita (pluralitas masyarakat dan proses modernisasi serta pengaruh globalisasi).

Selama ini hukum Islam hanyalah dijadikan “pos pertahanan” untuk mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh proses sekulerisasi. Kecenderungan statis ini menunjukkan ketidakmampuan hukum Islam dalam menjawab perubahan zaman yang aktual. Padahal hukum Islam masih memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam baru mampu menolak kemungkaran, kebaktilan dan kemaksiatan dan belum mampu menjadi penganjur kebaikan dalam arti yang luas.[85]

 

2.      Nilai-nilai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Demokrasi merupakan salah satu tema besar yang perlu digaris bawahi dari perjuangan dan pemikiran Abdurrahman Wahid. Baginya konsep demokrasi adalah konsekuensi logis yang dianggapnya sebagai salah satu dimensi dalam ajaran Islam. Alasan Gus Dur mengapa Islam dikatakan agama demokrasi. Pertama,  Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas. Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan (amruhum syuraa bainahum), artinya adanya tradisi bersama membahas dan mengajukan pemikiran secara terbuka dan pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan. Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan.[86]

Ide demokratisasi Abdurrahman Wahid muncul karena ia melihat ada kecenderunagn umat Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai “alternatif” bukannya sebagai “inspirasi” bagi kehidupan masyarakat. Di sinilah letak permasalahannya, Islam tidak bisa menyatakan sumbangannya lebih besar dan benar dari yang lainnya karena semua pihak sama. Adanya penghargaan terhadap pluralitas dengan menganggap mereka yang berada di luar sebagai orang mandiri.[87]

Meskipun banyak orang mengatakan bahwa ia adalah seorang yang inkonsistensi: sering membuat manuver dan ide-ide yang membinggungkan dan dianggap menyesatkan umatnya. Namun justeru keinginannya menampilkan nilai-nilai Islam dalam segi kehidupan masyarakat Indonesia yang plural menunjukkan ia sangat konsisten. Hal ini terlihat dari perjuangan dan komitmennya dalam menyuarakan demokrasi, penegakan hak asasi manusia (pembelaan terhadap kaum minoritas, termasuk pembelaan terhadap perempuan) serta keadilan bagi setiap warga tanpa membedakan identitas serta latar belakang ideologi.

Lebih lanjut, dalam rangka pembelaannya terhadap demokrasi dilakukan, ia tidak harus masuk dalam sistem tetapi di manapun dan kapanpun usaha pembelaan tehadap demokrasi dan keadilan terus dilakukakan. Ia secara tegas menolak bergabung dengan ICMI[88] dan memelopori berdirinya forum demokrasi (FORDEM)[89] sekaligus menjadi ketua Fordem. Ia sosok yang tak mau menyerah dan terkesan bandel, meskipun keberadaannya di fordem mendapatkan kritikan tajam kiai senior NU dan para cendikiawan muslim. Nurcholis Majid[90] mengatakan:

…kalau Gus Dur tidak masuk ICMI maka Gus Dur akan kehilangan basis intelektualnya.” Gus Dur segera menjawab, “sejak kapan ICMI menjadi basis intelektual saya, basis intelektual saya itu di pesantren, kiai pondokan, sekali lagi bukan ICMI.”

 

Pembelaan terhadap minoritas mendapatkan perhatian yang serius dari Gus Dur. Undang-undang menjamin akan perlakuan yang sama terhadap warga masyarakat untuk: berpendapat, keamanan, memilih agama dan pindah agama dan seterusnya. Muslim yang mayoritas harus dapat melindungi mereka yang minoritas.

“…merupakan pengingkaran hakekat demokrasi yang ingin kita tegakkan di negeri ini, karena akan menjadikan mereka yang tidak memeluk agama mayoritas menjadi warga negara kelas dua. Dalam keadaan demikian, persamaan kedudukan semua warga negara di muka undang-undang tidak tercapai.”[91]

 

Dalam konteks ke-Indonesi-an yang pluralistik hendaknya Islam tidak ditempatkan sebagai ideologi alternatif seperti memposisikan syari’ah berhadapan dengan kedaulatan rakyat. Kontribusi Islam dalam demokrasi bisa dicapai bila dari Islam  ditarik sejumlah prinsip universalnya seperti persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan dan rule of law, karena dalam satu aspeknya adalah merupakan agama hukum. Pemikiran demokrasi Abdurrahman Wahid menunjukkan ia telah menerima konsep demokrasi liberal atau parlementer dan secara tegas menolak pemikiran atau “kedaulatan Tuhan” atau pemikiran yang berusaha mengawinkan kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, seperti yang dirumuskan oleh Dhiya’ ad-Din Rais.[92]

“Saya bersedia memakai yang manapun asal benar dan cocok dengan hati nurani. Saya tidak memedulikan kutipan dari injil, Bhagawad Gita kalau benar kita terima. Dalam masalah bangsa ayat-ayat al Qur’an kita pakai secara fungsional bukannya untuk diyakini secara teologis. Keyakinan teologis dipakai dalam persoalan mendasar. Tetapi aplikasi, soal penafsiran. Berbicara penafsiran berarti bukan lagi masalah teologis tetapi sudah pemikiran.”[93]

 

Kedaulatan ada di tangan rakyat, ini merupakan kata kunci dari “demokrasi”. Rakyat yang menentukan arah dan haluan negara menuju masa depan dalam kehidupan yang adil dan beradab demi kesejahteraan bangsa dan negara. Mereka akan menentukan masa depan bangsa ini. Yang jelas rakyat menginginkan keadilan, kesejahteraan hidup lahir maupun batin, baik secara material maupun spiritual.[94]

 

3.      Prinsip Humanis dalam Pluralitas Masyarakat

Dalam proses demokratisasi ada sesuatu keharusan, yang tak boleh dilupakan dan diabaikan yaitu tentang kemanusiaan. Kemanusiaan ini tak dapat diabaikan karena hakekat dari demokrasi adalah menempatkan manusia sebagai subjek demokrasi itu sendiri.

“…dari sekarang sebenarnya telah dituntut dari kita kesediaan bersama untuk memperjuangkan kebebasan dan menyempurnakan demokrasi yang hidup di negeri kita. Perjuangan itu haruslah dimulai kesediaan menumbuhkan moralitas baru dalam kehidupan bangsa dan negara dalam kehidupan bangsa, yaitu moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan rakyat di bawah.”[95]

 

Pandangan Abdurrahman Wahid tentang kemanusiaan ini muncul karena masih adanya konflik berkepanjangan yang terus terjadi hingga sekarang baik atas nama suku, ras, golongan maupun yang mengatasnamakan agama di berbagai pelosok di Indonesia. Konflik yang berkepanjangan ini menunjukkan belum adanya penghargaan terhadap kemanusiaan dan mudahnya orang main hakim sendiri. Dalam hal ini tokoh agama, birokrat, pendidik, tokoh masyarakat berperan terhadap penananman nilai-nilai agama yang berkaitan dengan moralitas.

Agama samawi yang terakhir (Islam) menurut Abdurrahman Wahid  memuat lima jaminan kemanusiaan. Jaminan itu antara lain:  keselamatan fisik warga masyarakat dari tindakan badani di luar ketentuan hukum, jaminan atas keyakinan agama masing-masing, keselamatan keluarga dan keturunan, perlindunagn harta benda dan milik pribadi.[96] Dari kelima jaminan dasar Islam terhadap kemanusiaan menunjukkan bahwa Islam memperlakukan warga masyarakat tanpa membedakan agama.

 

4.      Prinsip Keadilan dan Egaliter

Demokrasi dikatakan berhasil jikalau warga masyarakat mendapatkan keadilan. Demokrasi terasa berkeadilan apabila ada kesetaraaan (egalitarianisme) warga masyarkat baik di depan undang-undang, hukum maupun dalam lembaga birokrasi dengan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi gender, warna kulit, pribumi-keturunan, etnis, idiologi, dan agama.

“Jika dikaitkan dengan keadilan, demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang demokrasi, maka Islam juga harus menopang keadilan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, “wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegagkan keadilan”. Perintah ini sangat jelas, yakni perlunya ditegakkan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaidah fiqh: langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu. Karena orientasinya adalah kesejahteraan rakyat, maka keadilan sangat dipentingkan. Orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokratis atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat”.[97]

 

Dari uraian di atas dapat tarik benang biru bahwa perbedaan agama, budaya, etnis harus dipahami dengan sikap yang bijak dan arif dari semua pihak tanpa mengunggulkan kelompok sendiri sembari merendahkan kelompok lain. Tiap kelompok masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membangun Indonesia. Dengan rasa solidaritas, keterbukaan, toleransi dan dialog kita membangun Indonesia yang berdudaya dan beradab, aman dan damai.

 

BAB IV

ANALISIS KONSEP PLURALISME ABDURRAHMAN WAHID DALAM PRESPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

 

B. Pluralisme dalam Pandangan Islam

Adapun kata pluralisme berasal dari bahasa Inggris “plural” yang berarti jamak atau banyak, adapun pluralisme itu sendiri berarti suatu paham atau teori yang menganggap bahwa realitas itu terdiri dari banyak substansi.[98] Pluralisme juga sering digunakan untuk melihat makna realitas keragaman sosial-masyarakat sekaligus sebagai prinsip atau sikap terhadap keragaman itu. Baik kemajemukan dalam unsur  budaya maupun  keragaman manusia dengan segala aspeknya.

Allah telah menciptakan manusia dengan berbagai macam keunikan mulai dari: warna kulit, jenis kelamin, bahasa, suku, dan postur tubuh serta keragaman agama dan budaya yang berbeda dari manusia satu dengan lainnya. Hal ini merupakan kehendak-Nya yang bersifat kodrati dan hukum Allah: sunnatullah ini mencerminkan kekuasaan dan keagungan Tuhan yang layak disembah.

æãä ÇíÊå ÎáÞ ÇáÓãæÇÊ æÇáÇÑÖ æÇÎÊáÇ Ý ÇáÓäÊßã æÇáæÇäßã Çä Ýí Ðáß áÃíÊ ááÚáãíä.

Artinya:   “Dan di antara tanda-tanda kekuasaaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” (Q.S. ar-Rum 22)[99]

 

Kemajemukan memang murni kekuasaan Allah SWT bukan berarti Ia tidak mampu menciptkan ummat yang satu. Kenapa Allah tidak menghendaki demikian? Karena dengan ini manusia akan diuji kesalehannya, untuk dapat menghormati dan menghargai antar person ciptaan-Nya dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Kalau memang keragaman merupakan sunatullah maka tidak ada sikap lain bagi muslim terhadap pluralitas itu kecuali menerima sepenuhnya.

...æáæÔÇÁ Çááå áÌÚáßã ÇãÉ æÇÍÏÉ æáßä áíÈáæßã Ýí ãÇ ÇÊßã ÝÇáÓÊÈÞæÇÇáÎíÑÊ...

Artinya: “…Sekiranya Allah mengendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu ummat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan….” (Q.S. al-Maidah 48)[100]

 

Dalam hubungannya dengan pluralitas, Islam menetapkan prinsip untuk saling menghormati dan untuk saling mengenal serta saling mengakui eksistensi kelompok lain, seperti yang ditegaskan al-Qur’an:

íÃíåÇÇáäÇÓ ÇäÇÎáÞäßã ãä ÐßÑ æÇäËì æÌÚáäßã ÔÚæÈÇ æÞÈÇÆá áÊÚÇÑÝæÇ Þá Çä ÇßÑãßã ÚäÏÇááå ÇÊÞßã Þá Çä Çááå Úáíã ÎÈíÑ

 

Artinya: “Wahai manusia, sesunguhnya telah kami jadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sekalian saling mengenal.” (Q.S. al-Hujurat 13)[101]

 

Bahkan, pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamat umat manusia di muka bumi dan merupakan wujud kemurahan Allah yang melimpah kepada manusia. Allah menciptkan umat yang majemuk karena di situ terletak kekuatan penyeimbang dan mekanisme pengawasan antara sesama manusia. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah berikut ini:

...æáæáÇÏÝÚ Çááå ÇáäÇÓ ÈÚÖåã ÈÈÚÖ áÝÓÏÊ ÇáÃÑÖ æáßä Çááå ÐæÝÖá Úáì ÇáÚáãíä

Artinya: “Seandainya Allah tidak mengimbangi segolongan manusia dengan segolongan yang lain, maka pastilah bumi hancur; namun Allah mempunyai kemurahan yang melimpah kepada seluruh alam.” (Q.S. al Baqoroh 251)[102]

 

Dengan demikian penghormatan atas pluralitas adalah suatu keharusan. Secara tegas Islam menolak dan melarang manusia merendahkan golongan lain dan menganjurkan untuk bersifat khusnudzan (berbaik sangka), dengan kata lain umat satu dapat melihat secara obyektif kelemahan diri sendiri dan dapat mengambil pelajaran positif dari orang lain. Hal tersebut diikuti dengan mengindari perbuatan shu’udzan (berburuk sangka), karena perbuatan ini dapat menyebabkan kurangnya melihat kelemahan yang ada padanya. Allah telah menunjukkan hal di atas dalam al Qur’an:

íÃíåÇÇáÐíä ÇãäæÇáÇíÓÎÑÞæã ãä Þæã ÚÓì Çä íßæäæÇ ÎíÑÇ ãäåã æáÇäÓÇÁ ãä äÓÇÁ ÚÓì Çä íßä ÎíÑÇ ãäåä æáÇÊáãÒæÇ ÇäÝÓßã æáÇÊäÇÈÒæÇ ÈÇáÃáÞÇÈÞáÈÆÓ ÇáÅÓã ÇáÝÓæÞ ÈÚÏ ÇáÅíãÇä æãä áã íÊÈ ÝÃæáÆß åã ÇáÙáãæä

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang direndahkan lebih baik dari mereka dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lain, boleh jadi yang direndahkan lebih baik dari mereka dan janganlah kamu suka menjela bangsamu dan janganlah memangil dengan gelar ejekan. Jahat sesudah beriman itulah nama yang amat buruk. Siapa yang tidak kembali itulah orang-orang yang bersalah” (Q.S. al Hujurat 11)[103]

 

Selain manusia diharuskan untuk menghormati dan mengenal kelompok manusia yang berbeda agama, ada sisi penting yang seyogyanya terus dilakukan oleh umat manusia yaitu untuk melakukan musyawarah dan kerjasama guna membangun peradaban di muka bumi ini. Penghormatan atas kemajemukan telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam usahanya melakukan konsolidasi dengan masyarakat madinah yang kemudian disebut: perjanjian madinah atau piagam madinah[104]. Nabi mampu menyatukan masyarakat madinah yang multi agama dan multi etnik. Nabi menjumpai tiga komunitas agama: Muslimin, Yahudi, dan Musyrikin. Pertama, Muslimin terdiri dari Muhajirin dan Anshar; Muhajirin terdiri dari bani Hasyim dan bani Muthalib, sementara anshar terdiri dari suku Aus dan Khajraj. Kedua, golongan Yahudi terdiri dari banu Qaynuqa, banu Nadhir, dan banu Qurayzah. Ketiga yaitu kaum Musyrikin yang menyembah berhala (paganisme).[105] 

Untuk memelihara keamanan, keselamatan dan hidup damai maka harus ada undang-undang yang disepakati bersama. Hal ini diwujudkan Rasul dalam piagam madinah. Piagam ini merupakan bukti autentik bahwa Islam mendukung dan memerintahkan umatnya melakukan kerjasama dengan kelompok lain meskipun berbeda agama dan keyakinan. Sifat inklusif ini terus digalang oleh rasulullah. Kuntowijoyo berpandangan bahwa Islam mengakui adanya diferensiasi dan bahkan polarisasi sosial. Al-Qur’an menggariskan bahwa fenomena ketidaksamaan sosial tersebut sebagai sunnatullah, sebagai hukum alam dan realitas empiris yang ditakdirkan terhadap dunia manusia.[106]

Dengan demikian pluralitas masyarakat baik mengenai sifat manusia maupun kemajemukan budaya sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam tidak terkecuali pluralitas masyarkat Indonesia. Kemajemukan suatu masyarakat atau bangsa haruslah tetap dipelihara dan dijaga bersama demi tegaknya keadilan dan keamanan hidup manusia yang berbangsa dan bernegara.

Ada pendapat yang perlu dicermati dan diperhatikan dalam menanggapi perbedaan yaitu pendapat Fuad Jabali. Ia mengatakan bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya hanya diketahui Allah SWT. Sedangkan menurut pandangan Jabali ajaran Islam yang dibawakan nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya telah mengalami reduksi.[107] Reduksi pertama telah terjadi pada nabi, karena iapun manusia biasa yang tidak dapat menyamai kesempurnaan Allah. Karena itu kehendak Allah  tentu tidak semuanya dapat diterima oleh nabi. Kemudian ketika ajaran Islam dari nabi disampaikan dan diamalkan oleh generasi berikutnya (para imam madzab), maka tentu apa yang diamalkan dan dikehendaki oleh nabi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para imam madzab tersebut, karena mereka harus memahami ajaran Islam dari dua sumber yaitu al-Qur’an dan sunnah. Dengan demikian ajaran Islam mengalami reduksi untuk yang kedua kalinya.

 Proses reduksi ini akan terus-menerus terjadi dari generasi ke generasi. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa ajaran Islam yang sesungguhnya adalah ajaran yang belum mengalami reduksi (Islam yang ideal: hanya diketahui dan dikehendaki Allah). Ini yang harus ditangkap oleh umat Islam. Berbagai tafsir al-Qur’an dan Imam Madzab ditulis dalam rangka memahami kesempurnaan ajaran Islam tersebut. Kesempurnaan ajaran Allah tentu tidak dapat seluruhnya ditangkap oleh manusia karena pada hakikatnya kesempurnaan milik Allah. Di sinilah letak esensi dari keberagamaan dan keragaman umat yakni ada pencarian terus-menerus (on going quest), dan proses menjadi tanpa batas (timeless process of becoming). Pemahaman dan penafsiran yang berbeda harus disikapi dengan rasa penghormatan dan dihargai sebagai rahmat Allah.

Merespon pluralisme dalam kehidupan bermasyarkat prof. Dr. H. A. Mukti Ali lebih cenderung berpedoman pada cara agree in disagreement (setuju dalam perbedaan), dalam cara pandang ini seseorang berasumsi dan percaya agama yang dipeluk adalah agama yang paling baik dan benar di antara yang lainnya, selain terdapat perbedaan juga ada persamaan.[108] Berbeda dengan Amin Abdullah bahwa sikap agree in disagreement tidak cocok untuk level kehidupan sosial, karena konsep ini masih tampak menonjolkan pendekatan teologi dan kalam, lantaran disagreementnya masih sempat ditonjolkan, sedang agreenya bisa saja sempat tertindih oleh disagreement.[109] Dan ia lebih cocok dengan pola kontrak sosial dalam menyikapi pluralitas masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa manusia harus menjalin hubungan kerjasama dengan manusia lain dalam membangun dan memecahkan masalah bersama. Dengan demikian dalam kontak sosial ada kecenderungan menerima dengan tulus atas perbedaan itu dibaregi dengan dialog untuk mengambil nilai lebih. Bukan berarti untuk menafikkan hakikat kebenaran yang diyakini.

 

C.     Potret: Masyarakat dan Pendidikan Islam di Indonesia

Masyarakat Indonesia telah sejak berabad-abad yang lalu hidup dalam kemajemukan dan berbasis pada multikultural lapisan etnisitas dan agama-agama.[110] Setiap kelompok memiliki pandangan tentang sistem nilai yang dipegang sebagai landasan hidupnya. Sistem nilai itu disebut sub ideologi, sehingga dalam suatu bangsa yang majemuk terdapat sub-sub ideologi dan ideologi nasional menjadi konsensus berbagai kelompok kepentingan (merupakan hasil konsensus berbagai sub ideologi). Masyarakat majemuk lebih menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, demokrasi, nasionalisme, kekeluargaan, ketakwaan terhadap Tuhan YME sebagai ideologi nasional yang termaktub dalam pancasila.

Pancasila sebagai common platform, yaitu landasan bagi tumbuhnya ideologi-ideologi yang beragam dan menjadi kalimatun sawa’ bagi kehidupan sosial-ekonomi bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang keagamaan yang beragam. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk relatif besar, menempati urutan ketiga setelah China dan India. Pluralitas etnik, budaya, bahasa, dan agama serta ideologi –bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi kekakayaan ini merupakan khazanah yang patut dipelihara dan dapat memberikan nuansa dinamika bangsa, namun di sisi lain kemajemukan inilah menjadi pemicu terjadinya konflik dengan disertai kekerasan dengan dalih etnis dan agama. Kekerasan dan kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi di belahan penjuru daerah nusantara menunjukkan tidak adanya sikap yang arif dan bijak terhadap perbedaan yang ada.[111] Gejala ini dapat muncul setiap saat dan harus tetap diwaspadai. Berbagai pihak baik aparat pemerintah, tokoh politik, tokoh agama, mapun tokoh masyarakat untuk segera menemukan solusi pemecahannya.

Dalam kehidupan masyarakat majemuk yang diperlukan adalah penghormatan atas berkembangnya budaya masyarakat dengan segala bentuknya. Hal ini dikarenakan budaya menjadi salah satu fakor perekat sosial demi tegaknya kehidupan yang harmonis bagi suatu bangsa dan masyarakat dalam rangka membangun kehidupan yang lebih maju di era globalisasi dan modernisasi. Budaya sebagai hasil karya masyarakat merupakan eksistensi asazi dari manusia yang perlu dilestarikan keberadaannya, karena dengan ini akan tercipta kesatuan dalam keaneka-ragaman. Manusia merupakan makluk sosial yang membawa karakter biologis dan psikologis alamiah sekaligus warisan dari latar belakang historis kelompok etniknya, yaitu pengalaman kultural dan warisan kolektif. Dengan demikian perilaku, sikap dan nilai manusia sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat. Perilaku manusia adalah hasil dari proses sosialisasi dan sosialisasi selalu terjadi dalam konteks lingkungan etnik, kultur dan agama.[112]

Para pakar sepakat bahwa faktor utama peristiwa kekerasan dan kerusuhan terjadi adalah kesenjangan ekonomi dan sosial dan sangat sedikit sekali mencurigai agama sebagai faktor yang cukup signifikan dan potensial dalam memicu kerusuhan yang berbau SARA. Ada keseganan tersendiri dari para pakar untuk menyebut agama sebagai penyebab konflik di nusantara, karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius.[113] Sehingga tertutup sudah usaha-usaha untuk mempertanyakan ulang bagaimana proses praktik pengajaran agama di sekolah-sekolah baik formal, in formal maupun non formal. Justeru proses pembelajaran selama ini telah melakukan kekerasan secara sistemik. Hal ini terlihat dari model pengajaran agama yang cenderung bersifat monolitik: melihat sesuatu dari satu sudut pandang: benar-salah, baik buruk, surga-neraka. Belum adanya saling menghormati atas perbedaan yang ada, seandainya sudah, paling hanya pada permukaan belaka yang bersifat formal simbolik.

Pendidikan agama merupakan usaha yang tersistematisir sebagai upaya mentransfer nilai-nilai religius –dalam hal ini yang digarap meliputi aspek kognitif, afektif, dan aspek spikomotorik- kepada peserta didik  dinilai telah gagal. Kegagalan ini dikarenakan pendidikan belum mampu menelorkan SDM yang kritis, kreatif dan inovatif serta keluhuran budi penuh etika-moral. Selama ini Proses pembelajaran baru dapat menyentuh aspek kognitif dan afektif dan jauh terhadap pencapaian ranah psikomotorik. Yang disebut terakhir ini sangat esensial bagi umat religius: berkaitan dengan kepekaan manusia dalam  kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pada masa sekarang ini, pendekatan pendidikan Islam berlangsung melalui proses operasional menuju pada tujuan yang diinginkan, memerlukan model yang melandasinya, sebagaimana yang pertama kali dibangun Nabi. Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan berdasarkan kebutuhan perkembangan manusia yang dipadukan dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada, sehingga dapat mencapai cita-cita dan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di segala aspek kehidupannya.

Tetapi apa yang terjadi, kondisi pendidikan Islam pada saat ini, mendapat sorotan tajam yang kurang menggembirakan dan dinilai menyandang “keterbelakangan” dan julukan-julukan yang lain, yang semuanya bermuara pada kelemahan yang dialaminya. Kelemahan pendidikan Islam dilihat justru terjadi pada sektor utama, yaitu pada konsep,[114] sistem, dan kurikulumnya, yang diangap mulai kurang relevan dengan kemajuan peradaban umat manusia dewasa ini atau tidak mampu menyertakan disiplin-disiplin ilmu lain yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kenyataan ini, menunjukkan bahwa pendidikan Islam belum dapat dikatakan telah berjalan dan memberikan hasil secara memuaskan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa pendidikan Islam belum mampu manjawab arus perkembangan zaman yang sangat deras, seperti timbulnya aspirasi dan idealitas yang serba multiinteres dan berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang sangat beragam, serta perkembangan teknologi yang sangat pesat.[115]

Melihat kenyataan ini, maka pendidikan Islam perlu mendapat perhatian yang serius dalam menuntut pemberdayaan yang harus disumbangkannya, dengan usaha menata kembali keadaannya, terutama yang ada di Indonesia. Keharusan ini, tentu dengan melihat keterkaitan dan peranannya dalam usaha pendidikan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, sehingga perlu ada terobosan seperti perubahan model dan strategi pelaksanaannya dalam menghadapi perubahan zaman.

Usaha penataan kembali akan memperoleh keuntungan majemuk, karena, pertama, Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional di Indonesia, akan dapat memperoleh dukungan dan pengalaman yang positif. Kedua, Pendidikan Islam dapat memberikan sumbangan dan alternatif bagi pembenahan sistem pendidikan di Indonesia dengan ragam kekurangan, masalah, dan kelemahannya. Ketiga, sistem Pendidikan Islam yang dapat dirumuskan akan memiliki akar yang lebih kokoh dalam realitas kehidupan kemasyarakatan.[116]

Amin Abdullah[117] mengatakan bahwa ciri pendidikan agama di era klasik skolastik yaitu sifatnya yang terlalu menekankan bahwa keselamatan individu terletak pada hubungannya dengan Tuhan, kurang begitu memberi tekanan yang baik antara individu dengan individu lainnya.[118] Dengan demikian jangan salahkan jika anak kurang peka terhadap nasib, penderitaan, kesulitan yang dialami oleh sesamanya, yang mungkin kebetulan memeluk agama lain. Fokus Pendidikan Islam bukan terletak pada kemampuan siswa melakukan ritual dan keyakinan tauhid, tetapi juga tidak kalah pentingnya menumbuhkan akhlaq sosial dan kemanusiaan.

 

D.     Pluralisme Dalam Prespektif Pendidikan Islam

Penulis sadar bahwa Abdurrahman Wahid bukanlah seorang tokoh pendidikan[119] namun ide-ide progresif dan wawasan keislaman serta kecintaanya terhadap budaya Indonesia tidak diragukan lagi. Ia salah satu tokoh yang telah memberikan sumbangan besar bagi NU yaitu: melakukan dobrakan dengan ide-ide progresif dan terkadang liberal. Ia berusaha mengkombinasikan antara pemikiran Islam klasik (dunia pesantren) dengan dunia Barat (liberal). Gus Dur pengetahuan dan pengalamannya di dunia pendidikan cukup lama.

Berangkat dari hal di atas apa salahnya jika penulis mengambil dan menganalisa pemikiran Gus Dur untuk dijadikan renungan bagi dunia pendidikan kita. Ide-ide Gus Dur sebagian besar muncul karena melihat realitas masyarakat Indonesia serta kecintaannya pada bangsa Indonesia, tidak terkecuali Islam. Lembaga pendidikan merupakan bagian kecil dari masyarakat dan cerminan cita-cita masyarakat. Oleh karena itu proses transformasi nilai-nilia kebangsaan dan religius seharusnya dimulai dari bangku pendidikan, dari TK sampai pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan yang lainnya.

Tantangan yang terus datang bertubi-tubi terhadap Islam secara umum dan lebih khusus terhadap Pendidikan Islam dalam menyikapi perkembangan zaman dengan permasalahannya yang semakin kompleks dan kemajuan iptek di sisi lain. Pertama, upaya pemahaman ajaran Islam yang lebih lebih inklusif, toleran dengan mempertimbangkan umat, perkembangan zaman, budaya setempat. Kedua, kualitas SDM yang dihasilkan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian perlu ditinjau ulang lembaga pendidikan dan proses pengajaran, baik mengenai alat, metode, orientasi maupun metodologi serta pendekatan yang digunakan selama ini.

Dengan demikian problem yang dihadapi umat Islam dan lembaga pendidikan bukan suatu pekerjaan yang mudah. Hal ini memerlukan keseriusan dan kerja keras dari semua pihak serta usaha yang melelahkan dan memakan waktu yang panjang. Dengan demikian hal ini merupakan suatu keharusan, oleh karena itu usaha pembenahan Pendidikan Islam harus terus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Berangkat dari pemikiran Gus Dur dalam menyikapi pluralitas masyarakat Indonesia, penulis mencoba menemukan ide-idenya dan berusaha memahami ide-ide tersebut dan lebih lanjut dianalisa guna dijadikan telaah dalam menyikapi nasib dunia Pendidikan Islam yang semakin tidak menentu. Adapun ide-ide Abdurrahman Wahid telah dijelaskan pada bab III, selanjutnya penulis mencoba menganalisa ide-ide Abdurhaman Wahid untuk dijadikan masukan bagi dunia Pendidikan Islam. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan dalam proses pengajaran Pendidikan Islam di Indonesia yaitu:

a.      Paradigma agama: antara Inklusif  dan Eksklusif

Sikap atas keragaman pemahaman keagamaan telah dicontohkan oleh para imam madzab terdahulu. Perbedaan cara pandang terhadap ajaran Islam mereka sikapi dengan rasa hormat dan toleransi. Karena pemahaman yang berbeda itu menjadi kekayaan tersendiri dan merupakan khazanah intelektual peradaban Islam. Hal ini menjadi perhatian bagi generasi sekarang apakah kita terima apa adanya atau perlu dikaji dan didialogkan dengan kondisi riil masyarakat: modern dan globalisasi.

Kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin yang cocok untuk semua zaman dan tempat maka sudahkah ajaran Islam dapat menjawab problem sosial masyarakat saat ini. Dalam menjawab kebuntuan umat di atas maka dibutuhkan jawaban yang dapat menyejukkan umat, oleh karena itu diperlukan rekontruksi pemahaman agama yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian paradigma pemahaman keagamaan yang ekslusif, intoleran sudah selayaknya dikubur dalam-dalam karena tidak relevan dalam kehidupan masyarakat yang plural.

Seorang ekslusivis cenderung berusaha memonopoli kebenaran, tertutup, tidak mau mendengar dan memahami orang lain, dan kecenderungan bersikap otoriter. Sikap monopoli kebenaran pada gilirannya membuat seseorang mempunyai hak istimewa untuk menentukan mana agama yang benar dan mana yang sesat. Sikap sekelompok orang muslim tertentu yang memandang syi’ah sebagai aliran sesat dan karena itu dilarang hidup di Indonesia merupakan contoh empiris monopoli kebenaran.[120] Kecenderungan ini memperlihatkan mudahnya seseorang menghukumi orang lain dengan kejam dan tidak manusiawi. Paradigma hitam-putih, benar-salah, surga-neraka, telah menyelimuti umat beragama selama berabad-abad. Fenomena ini mengambarkan bahwa di kalangan umat Islam sendiri belum adanya sikap terbuka terhadap perbedaan orang Islam lainnya lebih-lebih terhadap agama lain.

Kalau cara pandang demikian masih tetap dipertahankan oleh umat Islam di Indonesia saya tidak yakin Islam akan menjadi rahmat bagi orang muslim sendiri, lebih-lebih rahmatan lil ‘alamin. Oleh sebab itu yang dibutuhkan umat saat ini adalah pemahaman ajaran Islam yang lebih inklusif baik intern maupun ekstern umat beragama serta pemahaman yang lebih memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.[121]

Peran Pendidikan Agama sangat urgen dalam pemberantasan eksklusifitas keagamaan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan wadah yang paling efektif dan efisien dalam upaya melakukan transformasi nilai-nilai kemanusiaan dan religius kepada peserta didik mulai dari bangku TK sampai pada peguruan tinggi. Selama ini praktik Pendidikan Agama Islam masih bersifat kaku dan sentralistik. Hal ini terlihat dari pola pembelajaran yaang masih bersifat mendekte siswa, siswa harus sama[122] dengan guru ketika berbeda dengan atas (guru, kepala sekolah, pemerintah) siswa diberi label salah, berdosa dan terkadang dibarengi sikap curiga dan sentimen.

Berkaitan dengan hal di atas terlihat jelas bahwa proses pendidikan agama lebih menekankan pada keselamatan yang didasarkan pada hubungan individu dengan Tuhannya dan kurang menekankan keselamatan didasarkan pada hubungan individu dengan individu lain. Perbedaan asumsi dasar dan filosofi cara memperoleh keselamatan ini menurut Amin Abdullah sangat besar sekali implikasi dan konsekuensinya dalam menyusun muatan materi dan silabi serta kurikulum Pendidikan Islam di sekolah-sekolah.[123] Dan sangatlah wajar jika anak didik kurang begitu sensitif dan kurang peka terhadap nasib, penderitaan, kesulitan yang dialami oleh sesama, yang kebetulan berbeda dengannya.

 

 

b.     Pendidikan Islam: Humanis dan Egalitarian

Konflik yang banyak terjadi di Indonesia membuktikan telah terjadi missing link antara pendidikan agama dan dengan pendidikan nilai. Oleh karena itu perlu adanya penambahan kurikulum Pendidikan Islam yang sifatnya universal: nilai-nilai humaniora (kemanusiaan).  Penambahan nilai-nilai universal dalam pendidikan bukan berarti ingin menonjolkan sifat-sifat liberal Pendidikan Islam namun dimaksudkan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai universal anak didik akan dapat mengejawantahkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemanusian menjadi agenda penting dalam proses pendidikan. Karena pendidikan tidak saja berkaitan transfer pengetahuan yang sifatnya keilmuan namun ada sisi lain yang lebih penting dari pendidikan yaitu suatu proses internalisasi nilai kepada anak didik. Oleh karena itu fokus pendidikan tidak hanya terletak pada aspek kognitif semata namun aspek afeksi dan psikomotor menjadi agenda penting yang tidak dapat dikesampingkan. Manusia sebagai makluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa dan dengan orang lain.

Dari pernyataan di atas ada sebuah pertanyaan yang cukup menggoda: bagaimana praktik Pendidikan Islam –dalam hal ini pelaksanaan pengajaran- telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan? Ataukah sebaliknya. Di sinilah peran Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia menjadi urgen untuk memulai dan menerapkan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan serta kesetaraan tanpa ada diskriminasi.

Proses pembelajaran (materi agama) yang berlangsung di sekolah selama ini lebih bersifat eksklusif. Hal ini terlihat proses pembelajaran yang tidak memberikan ruang pada siswa untuk berbeda pendapat dengan guru. Ketika siswa berbeda dengan guru maka dengan mudah diberi label dosa dan ancaman neraka. Materi pelajaran agama (Islam) bernada penyeragaman yang tidak sesuai pluralitas siswa itu sendiri. Pendidikan Islam lebih cenderung pada proses indoktrinisasi tunggal tentang kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi.

Ruang kelas bagaikan penjara tanpa peluang kreatif dan inovatif. Hal ini terlihat dari tujuan pendidikan “membentuk kepribadian muslim beraklak mulia” dan seterusnya. Tujuan ini diberlakukan untuk semua jenis, jenjang, bidang studi. Pendidikan hanyalah keinginan atasan (guru dan para elit penguasa) bukan sebaliknya pendidikan untuk membimbing dan mendampingi peserta didik dengan segala problem kehidupan dan keadaan masyarakat di mana ia berada.

Siswa sebagai layaknya manusia mempunyai kebebasan mengekspresikan potensi yang dimilikinya: berpikir kritis, inovatif serta kretaif, namun jusetru potensi ini dipasung di lembaga pendidikan. Kekerasan sistemik di ruang kelas mengisyaratkan kemanusiaan belum diperhatikan, siswa dianggap mesin poto copy yang harus mengikuti kemauan atasan dan materi pendidikan agama berupa instan yang datang dari penguasa. Meletakkan siswa pada obyek pendidikan bukan pada subyek pendidikan dengan sendiri akan mematikan posisi manusia yang secara kondrati berpotensi untuk berkembang. Dengan begitu peran sekolah berubah fungsi melakukan pendampingan kepada peserta didik tetapi lebih pada menciptakan manusia-manusia mesin/robot. Kalau model pembelajaran masih seperti itu maka penciptaan manusia Indonesia yang seutuhnya (insan kamil) hanya utopia belaka.

Ada semacam kecenderungan mempertahankan konsep-konsep pendidikan agama yang lama (yang dianggap telah teruji dan mujarab) dipercayai pasti jauh lebih baik. Dan keenganan untuk mengambil konsep yang baru (aktual) yang lebih baik dan sesuai dengan tuntutan zaman dan pluralitas masyarakat. Proses belajar harus lebih melibatkan keaktifan belajar siswa yang berbeda latar belakang ternyata memberi pengaruh positif dari pada pola penyeragaman perlakuan terhadap mereka. Pola pembelajaran yang cenderung satu arah (monolitik) dari pihak guru jusetru menjadikan siswa jenuh dan kurang bisa menghormati pendapat temannya yang berbeda dengan dirinya -tidak adanya diskriminasi terhadap siswa yang berbeda. Pola yang demikian akan menyebabkan siswa mendapatkan kekayaan wawasan pengetahuan yang kemudian terjadi proses berpikir panjang untuk menentukan pilihan-pilihan dalam mengambil sikap.

c.      Demokratisasi Pendidikan

Lembaga pendidikan di berbagai negara termasuk Indonesia merupakan alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Kebijakan-kebijakan yang diambilpun bersifat sentralistik: berasal dari atas bukannya kebijakan diambil dari bawah yaitu: melalui proses komunikatif dan akomodatif yang memihak rakyat. Dengan kata lain pendidikan tidak lagi mendewasakan dan membebaskan manusia dari penindasan. Demi tegaknya demokratisasi pendidikan maka campur tangan penguasa (pemerintah) harus hindari, bukan sama sekali ditiadakan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam instutusi pendidikan yaitu sebagai fasilitator. Sedangkan pada dataran praktis berkaitan dengan pelaksanaan dan penyusunan materi diserahkan kepada kepada rakyat dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Pendidikan merupakan sebuah proses di mana manusia menemukan eksistensi diri: proses berpikir, berpendapat dan seterusnya merubah hidupnya lebih bermakna dan beradab. Sistem sentralisasi yang selama ini dijalankan dinilai telah menyumbat daya kritis dan kreatifitas anak didik. Hal ini terlihat dalam Pendidikan Agama Islam: guru sebagai “sentral” yang selalu benar, lengkap bebas kritik dan siswa pada posisi bawah harus sesuai dengan “atas”. Dengan demikian tugas Pendidikan Islam adalah menumbuh kembangkan potensi peserta didik dengan daya kretifitas yang dimiliknya.

Dalam berdemokrasi kita harus melindungi dan menghormati mereka yang minoritas. Dengan demikian lingkungan Pendidikan Islam harus membiasakan berbeda pendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa dalam memahami agama, karena hasil apapun pemahaman manusia tentang ajaran bersifat relatif adanya. Dengan cara demikian maka akan terjadi untuk menghormati nilai-nilai pluralitas manusia.

Membiasakan anak didik untuk berpikir secara kritis, analisis, inovatif dan kreatif: mendialogkan pengetahuan yang didapat di bangku sekolah dengan realitas empiris masyarakat. Sehingga dengan demikian akan terjadi proses perenungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan realitas sosial akan memungkinkan siswa tumbuh dengan penghormatan atas pluralitas yang unik. Dengan demikian anak didik akan terus mendialogkan pengetahuan dengan perkembangan zaman.

d.     Penuh Etika dan Moral

Pendidikan agama sebagai upaya transformasi nilai-nilai religius yang penuh dengan moralitas dan etika kemanusiaan terjebak pada formalisme simbol-simbol keagamaan yang semu yaitu: rutinitas dan keajekan beribadah, dan belum dapat menyentuh etika (moral) sosial secara umum. Dengan demikian pendidikan agama belum menyentuh pada subtansi dan esensi dari nilai-nilai religius yaitu penuh dengan kesalehan sosial dengan tidak mengenyampingkan ibadah yang bersifat ubudiyah. Padahal ruh Pendidikan Islam terletak dalam nilai-nilai religius.[124]

Seperti yang dikatakan al Attas bahwa tujuan Pendidikan Islam adalah menciptkan individu yang beradab yaitu: individu yang sadar akan individualitasnya dan hubungan yang tepat dengan diri, Tuhan, masyarakat dan alam sekitar baik yang tampak maupun yang gaib.[125] Dengan kata lain seorang individu mempunyai tanggug jawab dengan Tuhan atas tindakannya serta bertanggug jawab secara moral dengan masyarakat (sosial), dan alam semesta.

Jadi, adanya upaya memadukan kesalahen personal dan kesalehan sosial: keselamatan insaniyah, kemaslahatan basyariyah, serta keselamatan alam. Pendidikan tidak semata memicu kecerdasan yang bersifat kognitif semata, tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik yaitu: prilaku kongrit terhadap sosial kemasyarakat. 

 

D.      Reorientasi Paradigma Pendidikan Islam

Di era globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, komunikasi, media elektronik yang tidak mungkin dibendung lagi. Manusia harus menghadapi kemajuan teknologi dengan segala dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini Pendidikan Islam dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mempertahankan sistem pendidikan yang lama yang sarat dengan materi-materi yang sifatnya eskatologis ataukah melakukan terobosan baru guna membekali anak didik dalam mengadapi globalisasi?

Kalau umat Islam masih cenderung mempertahankan cara yang pertama: paradigma salaf maka penulis yakin Pendidikan Islam akan ditinggalakan oleh masyarakat. Karena model ini lebih cenderung menonjolkan aspek kognisi bersifat menghafalkan materi-materi pelajaran agama sehingga produk yang dihasilakan  (siswa didik) tidak lebih seperti robot-robot yang mampu bekerja sesuai dengan remote control (pendidik). Proses pendidikan berlangsung secara monolitik  (seragam) kurang mengembangkan daya kritis, keratif dan inovatif. Oleh karena itu harus ada reorientasi paradigma pendidikan agama Islam yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dengan tidak meninggalkan inti ajarannya. Dalam hal ini peran pendidikan tidak lain yaitu menyiapkan anak didik mampu mengadaptasikan dengan perkembangan zaman dengan dampak yang ditimbulkannya. Anak didik tidak hanya akan cukup dibekali dengan materi-materi namun lebih dari itu dibutuhkan penguasaan metodologi.

Ada empat tradisi psikologi kognitif yang mewarnai proses pembelajaran saat ini, yaitu: behaviorisme[126], developmental[127], information processing[128], dan kontructivisme. Namun hanya dua (behaviorisme dan developmental) yang diimplementasikan dalam pendidikan di Indonesia secara intensif.[129] Sutrisno[130] mengatakan bahwa tradisi contruktivisme memandang belajar sebagai proses aktif seseorang dalam membangun pengetahuan yang bermakna dalam dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya dengan cara membangun keterkaitan antara pengetahuan yang sedang dihadapi dan pengetahuan yang dimiliki. Dengan kata lain terjadinya proses dialog dan perenungan antara pengetahuan yang diperoleh (siswa didik) dari pendidikan dengan realitas empirik –budaya masyarkat setempat.

Untuk menuju pada pendidikan agama Islam yang mengargai pluralisme selain perubahan pada materi-materi yang tersusun dalam silabi seperti yang disebutkan di atas, juga harus dilakukan perubahan pendekatan dalam pengajaran. Pola-pola lama dalam pendekatan agama harus dirubah dengan model baru yang lebih mengalir dan komunikatif dengan tidak mengenyampingkan perbedaan peserta didik. Dengan demikian pola penyeragaman harus ditinggalkan karena menggingat keunikan peserta didik harus tetap tumbuh sebagai upaya menumbuhkan daya kerativitas. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, pendekatan historis. Pendekatan ini berusaha mengajak manusia untuk menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia.[131] Dengan demikian dalam pengajaran agama Islam guru harus menyampaikan secara detail sampai pada akar-akarnya: berkaitan dengan isi, asbabun nuzul/asbabul wurud, kapan, di mana dan hikmah dari ayat atau hadist tersebut. Penelusuran sejarah menjadi titik tekan dan dikemukakan secara terbuka dan jujur dengan senantiasa membuka diri untuk berbeda pendapat. Sejarah dikemukakan sebagai fakta, bukan sebagai kemestian yang harus diikuti dan dibenarkan. Apa yang baik dalam sejarah harus dikatakan baik dan apa yang buruk dikatakan buruk. Penilaian diserahkan kepada peserta didik sedangakn pendidik sebagai penyampai berita.

Pendektan historis ini sebenarnya merupakan pendekatan yang mencoba mendekatkan kejadian-kejadian di masa lampau yang biasanya mensejarah kemudian dikonfrontasikan dengan norma-norma yang ada. Dalam konfrontasi ini kadang-kadang yang dikatakan dalam kitab suci berlainan dengan apa terjadi sehingga menimbulkan semacam confuse tersendiri, bukan hanya bagi siswa namun juga pendidik. Tetapi itu realitas yang harus dikemukakan.

Kedua, pendekatan sosiologis. pendekatan ini berusaha melihat keadaan masyarakat serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.[132] Dengan pendekatan ini diharapkan ada proses kontekstualisasi atas apa yang pernah terjadi di masa sebelumnya. Kontekstualisasi ini dalam pemikiran Islam dapat disebut ijtihad (inovasi/pembaharuan) atas apa yang dulu pernah dipahami. Dengan pendekatan sosiologi akan membawa materi Pendidikan Agama Islam pada umumnya lebih aktual. Keaktualan materi bukan karena dibuat-buat tetapi lebih berdasarkan keterangan-keterangan yang senantiasa ada dasar argumentasinya dan dikemukakan secara terbuka.

Pendekatan sosiologi secara tegas menolak pengajaran dengan pola indokrinasi tetapi lebih menekankan kerangka berpikir kontekstual kekinian, dengan ini ada peluang siswa untuk saling menghormati dan toleran terhadap pluralisme. Pendekatan doktrinal dogmatikal cenderung menekankan pada pembelaan-pembelaan atas apa yang dikatakan kitab suci. Pendekatan sosiologi tidak demikian, kitab suci tetap sebagai rujukan tetapi dengan melihat realitas kondisi masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di mana kitab suci diturunkan.

Ketiga, pendekatan kultural. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengajak siswa memahami apa yang sebenarnya menjadi tradisi dan mana yang otensik (orisinil). Pendektan ini berusaha melihat campur aduknya tradisi Arab dan nilai ajaran agama yang orisinil, sehingga masih banyak umat Islam salah memahami mana yang tradisi Arab dan mana yang ajaran Islam.

Tumpang-tindih antara tradisi Islam dan pure Islam menjadi agenda yang harus dipikirkan pendidik karena jika terus-menerus dibiarkan akan menyebabkan tumbuhnya “tradisi-tradisi” yang dianggap ajaran Islam. Dengan pendekatan ini akan menolong siswa untuk dapat membedakan mana yang tradisi dan mana yang ajaran Islam sehingga siswa memiliki sikap menghargai tradisi-tradisi yang berbeda-beda serta melanggengkan tradisi yang baik dan meninggalkan jika memang tidak perlu diikuti.

Keempat, pendekatan psikologis. Pendektan ini dimaksudkan bahwa materi pelajaran diberikan sesuai dengan perkembangan kejiwaan anak didik. Di mana setiap siswa dilihat sebagi manusia yang mandiri dan unique dengan karakter dan kemapuan yang dimiliki. Dengan pendekatan ini anak didik menjadi manusia “pembelajar” yang dengan segala informasinya akan dapat secara progresif mengorganisasikan dan memperkaya apa-apa yang sudah diketahui dan bukan malah mematikannya. Pendidik dalam hal ini tidak memperhatikan aspek kognisi dalam keberhasilan intelektual tetapi lebih pada mengorientasikan pada fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar.

Untuk menyiapkan peserta didik di era modern: yang multi etnik, multi kultural dan multi religius menurut masthuhu pendidikan harus merubah cara belajar dari model warisan menjadi cara belajar problem solving (pemecahan masalah), dari hafalan ke dialog, dari pasif ke heuristic, dari penguasaan materi sebanyak mungkin ke penguasaan metodologi, dari mekanis ke kreatif, dari memandang dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan menjadi memandang dan menerima ilmu sebagai proses, dan fungsi pendidikan hanya mengasah dan mengembangkan akal namun mengelola dan mengembangkan hati dan keterampilan.[133]

Dengan demikian Pendidikan Islam berusaha mengoptimalkan tiga ranah (kognisi, afeksi dan psikomotor) sekaligus serta aspek sosial. Proses pembelajaran harus dimaknai sebagai upaya mengantarkan anak didik untuk berpikir (learning to think), untuk berbuat (learning to do), untuk menjadi (learning to be), serta untuk hidup bersama dengan orang lain (learning to live together). Jadi, dalam hal ini pendidikan agama Islam merupakan proses menyeimbangkan antara kebutuhan individu dengan kebutuhan sosial-kemasyarakatan.

BAB V

PENUTUP

 

Kesimpulan

Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki heteroginitas masyarakat baik dalam hal budaya dan lainnya, jika hal ini tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi mala petaka yang dahsyat. Di satu sisi pluralitas masyarakat dapat menjadi kekuatan jika dikelolo dengan baik dan profesional, namun jika tidak, perbedaan cara pandang antar individu bangsa yang plural menjadi faktor penyebab disintegrasi bangsa dan konflik yang berkepanjangan. Kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa keragaman itu belum dapat dikelola dengan baik. Fenomena ini (kekerasan) menunjukkan masih belum adanya sikap yang arif dan bijak dari elemen masyarakat Indonesia untuk mengormati perbedaan baik yang bersifat intern maupun ekstern.

Sikap yang tepat menurut Abdurrahman Wahid dalam menghadapi pluralitas masyarakat baik pluralitas agama maupun budaya serta pluralitas etnik adalah menempatkan setiap kelompok masyrakat setara dengan kelompok lain dalam hal apapun tanpa ada diskriminasi dan ketidakadilan. Setiap warga masyarakat mempunyai kedudukan yang sama untuk berpendapat di muka umum, berkarya, beribadah, serta mendapatkan keadilan tanpa membedakan unsur agama, suku, jender, dan kewarganegaraan. Tiap kelompok masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dalam hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam membangun Indonesia. Dengan rasa solidaritas, keterbukaan, toleransi dan dialog kita membangun Indonesia yang berdudaya dan beradab, aman dan damai.

Menurut Abdurrahman Wahid nilai-nilai universal Islam lebih penting ketimbang formalisasi Islam yang hanya bersifat legalitas-simbolis, ia cenderung menutamkan substansi Islam karena dengan demikian nilai-nilai universal islam tidak hnya milik orang islam tapi juga milik non muslim seperti: demokrasi, keadilan, persamaan.

Bagi Gus Dur sikap kritis harus tetap dilakukan guna memberikan masukan bagi perbaikan kehidupan. Ia tidak hanya menggunakan pemikiran Islam tradisional tetapi keilmuan kesarjanaan Barat, keduanya saling melengkapi dalam rangka pemecahan masalah umat. Dengan demikian hukum Islam akan selalu dinamis dan dengan demikian tidak akan kehilangan relevansinya.

Pendidikan merupakan institusi dan media paling efektif dalam mengelola keragaman tersebut. Fungsi pendidikan tidak lain merupakan upaya transformasi nilai-nilai yang dimiliki suatu bangsa. Upaya penanaman niali-nilai kebangsaan dan kemanusiaan harus diupayakan baik di lingkungan keluarga, masyarakat mapun lingkungan pendidikan.

Pendidikan Islam yang merupakan sub sistem pendidikan nasional mempunyai andil yang cukup besar dalam upaya transformasi nilai-nilai religiusitas kepada peserta didik, hal ini harus dimulai dari umat Islam, mengingat Islam sebagai agama mayoritas. Perubahan paradigma pendidikan Islam harus dilakukan. Hal ini dikarenakan paradigma yang selama ini dipakai ternyata lebih membentuk manusia yang egois, tertutup (eksklusif), intoleran, dan berorientasi pada kesalehan personal. Dalam menghadapi pluralitas masyarakat: multi etnik dan multi religi yang dibutuhkan adalah paradigma pendidikan yang toleran, inklusif dan berorientasi pada kesalehan sosial dengan tidak melupakan kesalehan individual.

Cara belajar pun harus dirubah dari metode ceramah menjadi problem solving, dari menghafal materi sebanyak-banyaknya menjadi penguasaan metodologi, dari mekanik menjadi organik, dari memandang ilmu sebagai hasil final menjadi memandang ilmu sebagai proses yang dinamis. Pendidik memandang anak didik sebagi pribadi otonom dengan segala potensi yang dimilikinya sehingga akan tercipta daya kreatifitas peserta didik. Dengan demikian demokratisasi pendidikan saat ini, dengan menempatkan kebijakan-kebijakan pendidikan  yang berpihak pada nasib masyarakat di bawah. Dengan demikian pola penyeragaman dari atasan seharusnya berubah dengan pola yang mengedepankan kebutuhan rakyat (dalam hal ini siswa) di bawah. Materi pendidikan seharusnya mencakup nilai-nilai universal yang dimikili agama diantaranya: nilai-nilai persamaan, keadilan, keterbukaan, kejujuran serta adab sopan santun.

Saran-saran

Penulis menyadari bahwa skripsi yang dipersembahkan ini masih jauh dari kesempurnaan. Lebih lanjut, penulis berharap ada kritik dan saran  yang membangun serta adanya tindak lanjut dari penenilitian ini. Penulis berharap bahwa skripsi yang singkat ini dapat dijadikan renungan bagi semua pihak untuk melakukan rekontruksi atas kebijakan pendidikan Islam (baik mengenai metodologi, kurikulum, silabi maupun materi) yang lebih dapat mengelola kemajemukan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

 

 

A. Gaffar Karim, Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 1995

Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam, Bandung: Diponegoro, 1989

Abdurrahman Wahid, Islam di Tengah Pergulatan Sosial, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993

            , Membangun Demokrasi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999

            , Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan, Yogyakarta: Desantara, 2001

            , Prisma Pemikiran Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 1999

            , Tuhan Tidak Perlu Dibela, Yogyakarta: LKiS, 1999

Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Ahmad Suaedy dan Ulil Abshar Abdalla, Gila Gus Dur: Wacana Pembaca Abdurrahan Wahid, Yogyakarta: LKiS, 2000

Ahmad. D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, cet. 6, Bandung: Al Ma’arif, 1986

Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama, Bandung: Mizan, 1997

Amin Abdullah, dkk, Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002

Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat Yogyakarta: Kanisius, 1990

Azumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru, Jakarta: Logos, 2002

Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: CV. Al-Waah, 1989

Endang Saifuddin Ashari, Pokoh-pokok Pikiran tentang Islam, Jakarta: Usaha Enterprise, 1976

Greg Barton, Biografi Gus Dur, Yogyakarta: LKiS, 2003

Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam, Bandung: Al Ma’arif, 1980

Kuncoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1989

Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi, Bandung: Mizan, 1991.

Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, Gus Dur diantara Keberhasilan dan Kenestapaan, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1999

Listiono Santoso, Teologi Politik Gus Dur, Yogyakarta: Ar Ruuz, 2004

Lorens Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta: Gramedia, 1996

M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner Jakarta: Bumi Aksara, 1994

M. Naquib al-Attas, Filsafat dan Praktik Pendidikan dalam Islam, Bandung: Mizan, 1984

           , Konsep Pendidikan dalam Islam, Bandung: Mizan, 1984

Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES, 1989

Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, Jakarta: Logos, 1999

Moh. Ali, Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi, Bandung: Aksara, 1987

Muh. Fadlil al-Jamil, Filsafat Pendidikan dalam al-Qur’an, Surabaya: Bina Ilmu, 1986

Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya, Bandung: Trigenda Karya, 1993

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Indonesia, Bamdung: Remaja Rosda Karya, 2001

Muhaimin dkk, Ilmu Pendidikan Islam, Surabaya: Karya Abditama, tt

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Ar Kolah, 1994

Said Tuhelely, dkk, Masa Depan Kemanusiaan, Yogyakarta: Jendela, 2003

Sudiarjo, Dialog Intra Religious, Yogyakarta: Kanisus, 1994

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktis, Jakarta: Bina aksara, 1983

Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yasbit, Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada

Th. Sumartana, dkk, Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Interfidie, 2001

Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

Yusuf al Qordlowi, Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Banna, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, Jakarta: Bulan Bintang, 1980

Zainal Arifin Thoha, Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan, Yogyakarta: Gama Media, 2001

Zakiah Daradjat, Ilmu pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996

 

Jurnal, Makalah, Majalah dan Internet:

Abdurrahman Wahid, “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia”, makalah pada seminar agama dan masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20-November 1992.

Ayang Utriza Nway. “Demokrasi dalam Konteks Piagam Madinah Arkeologi Demokrasi dalam Islam” dalam Jurnal Tashwirul Afkar edisi 16 tahun 2004, hlm.100

Hifni Muchtar, “Fakta dan Cita-cita Sistem Pendidikan Islam di Indonesia” dalam Jurnal UNISIA, No.12 Th.xiii, UII Yogyakarta

http:www//.idea.int/publications/democratization_in_indonesia/indonesian/11_Pluralisme_Agama.pdf

Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi 11 tahun 2001

Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi 16 tahun 2004

 



[1] Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 482

[2] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Ar Kolah, 1994), hlm. 604

[3] Sudiarjo, Dialog Intra Religious (Yogyakarta: Kanisus, 1994), hlm. 33-34

[4] Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam (Bandung: Diponegoro, 1989), hlm. 49

[5] Zakiyah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 339

[6] Muh. Fadlil al-Jamil, Filsafat Pendidikan dalam al-Qur’an (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm. 3

[7] Ahmad Syafii Ma’arif, “Pendidikan Islam sebagai Paradigma Pembebasan”, Muslih Usa (ed.), Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991) hlm. 17-25

[8] Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 123

[9] Ibid.

[10] Abdurrahman Wahid, Islam di Tengah Pergulatan Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm.133

[11] Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm.196

[12] Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Yogyakarta: Desantara, 2001), hlm. 180

[13] Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama (Bandung: Mizan 1997), hlm. 41-42

[14] B. Munawar Rahman, “Pluralisme dan Teologi Agama-agama Islam-Kristen”, Tn. Sumartana, dkk., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia (Yogyakarta: Interfedie, 2001), hlm. 176-187

[15] Alwi Shihab, Islam Inklusif…, hlm. 41

[16] Tarbiyah berasal dari kata robba-yarbuw (tumbuh dan berkembang), ta’lim berasal dari kata alima-ya’lamu (mengerti atau memberi tanda), ta’dib berasal dari kata adaba-ya’dibu (berbuat dan berperilaku sopan). Muhaimin dkk, Ilmu Pendidikan Islam (Surabaya: Karya Abditama, tt), hlm. 14

[17] Ibid.

[18] Azumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi menuju Milinium Baru (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 5

[19] Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam (Bandung: Al Ma’arif, 1980), hlm. 94

[20] Ahmad A. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: Al Ma’arif, 1980), hlm. 23

[21] Yusuf al Qordlowi, Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al Banna, terj. Bustami A. Gani dan Zainal Abidin Ahmad, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 157

[22] Endang Saifuddin Ashari, Pokoh-pokok Pikiran tentang Islam (Jakarta: Usaha Enterprise, 1976), hlm. 85

[23] Azumardi Azra, Pendidikan Islam…, hlm. 5

[24] Ibid., hlm. 8

[25] Ibid., hlm. 57

[26]Dan berpegangkah kamu sekalian pada tali (agama) Allah dan janganlah kamu bercerai berai...”. Al Qur’an surat Ali Imran ayat 103

[27] Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 135

[28] “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. Al Qur’an surat al Mujadilah: 11

[29] “Sungguh telah ada pada diri rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah”. Al Qur’an surat al Ahzab: 21

[30] M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 132

[31] Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan…, hlm. 132

[32] Seperti dituliskan Muhaimin dan Abdul Mujib metode Pendidikan Agama Islam meliputi: metode diakronis, singkronis, problem solving, empiris, induktif dan metode deduktif dan pengaplikasian metode tersebut menggunakan beberapa teknik antara lain: teknik periklanan dan pertemuan, teknik dialog, teknik bercerita, teknik metafor, teknik imitasi, teknik drill, teknik ibrah, teknik pemberian janji dan ancaman, teknik korelasi dan kritik, dan teknik perlombaan. Muhaimin dan Abdul Mujid, Pemikiran…, hlm. 251-276

[33] Kuncoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 7

[34] Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 45

[35] Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat  (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 92.

[36] Ibid., hlm. 62.

[37] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Praktis (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 132

[38] Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Yasbit, Fakultas Psikologi Universitas Gajahmada, tt), hlm. 37

[39] Moh. Ali, Penelitian Pendidikan: Prosedur dan Strategi (Bandung: Aksara, 1987), hlm. 16

[40] Ad-Dakhil yang berarti “penakluk” diambil dari pahlawan dari Dinasti Umayyah yang berhasil menaklukkan Spanyol adalah nama yang berat untuk anak manapun.

[41] Greg Barton, “Memahami Abdurrahman Wahid”, dalam pengantar Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. xxxvi

[42] Greg Barton, Biografi Gus Dur  (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 25

[43] Enam bersaudara itu adalah Abdurrahman Wahid (1940), Aishah (1941), Salahuddin (1942), Ummar (1944), Chodijah (1948), Hasyim (1953).

[44] Jabatan sebagai Menteri Agama sangat berlawanan dengan yang biasa terjadi dalam ulama tradisional dan biasanya mereka enggan duduk dalam pemerintahan tetapi yang terjadi sebaliknya.

[45] Anggota Panitia sembilan yang menghasilkan Piagam Jakarta itu ialah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, H. Abikusno Cokrosuyoso, K.H. Abdul Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Ahmad Soebardjo, KH. A. Wachid Hasyim, dan Mr. Muhammad Yamin.

[46] Greg Barton, Biografi…, hlm. 34

[47] Ibid., hlm. 40

[48]  Ibid., hlm. 53

[49] Zainal Arifin Thoha, Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan, dan Pribumusasi Islam (Yogyakarta: Kutub, 2003), hlm. 53

[50] Ibid.

[51] Greg Barton, Biografi…, hlm. 51

[52] Greg Barton, Biografi…, hlm. 84

[53]  Zainal Arifin Thoha, Jagadnya…, hlm. 53

[54] Greg Barton, “Memahami…, hlm. xxiv

[55] Lihat Gus Dur dalam Sorotan Cendikiawan Muhammadiyah (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 61

[56] Greg Barton, “Memahami…, hlm. xxxvii

[57] Gus Dur dalam Sorotan…, hlm. 61

[58] Greg Barton, “Memahami…, hlm. xxv

[59] Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, Gus Dur di antara Keberhasilan dan Kenestapaan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1999), hlm. 70

[60] Greg Barton, “Memahami…, hlm. xxv

[61] Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, Gus Dur…, hlm. 77-78

[62] Merupakan gerakan pemikiran progresif yang mempunyai sikap positif terhadap modernitas, perubahan dan pembangunan. Bahkan aliran ini kritis terhadap dampak modernitas dan tidak melihat Barat sebagai ancaman bagi dunia Islam namun antara keduanya saling mengisi. Neo- modernis juga mengedepankan sikap inklkusif, toleran dan liberal serta selalu melakukan kontekstualisasi ajaran Islam. Lihat dalam Umaruddin Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 121-122

[63] Ibid.

[64] Greg Barton, “Memahami…, hlm. xxx

[65] Doktrin ahlusunnah wal jama’ah: tawwatsuh (moderat), tasamuh (toleransi), dan i‘tidal (adil) dalam berinteraksi dengan orang lain. Gus Dur lebih menekankan pada penggunaan metodologi (manhaj), teori hukum (ushul al fiqh) dan kaidah-kaidah hukum (qowaid fiqhiyyah) dalam kerangka pembuatan sintesis untuk menelorkan gagasan baru sebagai upaya menjawab perubahan-perubahan aktual.

[66] Agama mempunyai kontribusi yang berpengaruh terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, trut claim atas nama agama sering dijadikan alasan kuat terjadinya konfik yang berkepanjangan missal: dari kerusuan Poso, Ambon dan berbagai daerah di Indonesia. Hal ini memerlukan solusi dan perhatian dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat (tokoh agama, tokoh masyarakat), dengan harapan kerusuan dan konflik tidak terjadi lagi. Kerusuhan dan kekerasan dengan mengatasnamakan agama atau dengan alasan apapun sangat bertentangan dengan nilai-nilai normatif yang ada dalam agama. Bukti ini menunjukkan bahwa masing-masing pemeluk agama belum secara penuh mengaplikasikan ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat. Semua agama melarang kekerasan, pembunuhan serta menganjurkan sikap toleransi dan kasih sayang.

[67] Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 139

[68] Ibid., hlm. 145

[69] Abdurrahman Wahid, “Pluralisme Agama dan Masa Depan Indonesia”, makalah pada seminar agama dan masyarakat, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 20-November 1992. Umaruddin Masdar. Membaca Pemikiran…, hlm. 145

[70] Islamisasi bukan proses Arabisasi tetapi Islamisasi lebih mengutamakan pada manifestasinya nilai-nilai Islam dalam kehidupan.  Selama ini proses Islamisasi belum dipahami betul oleh sebagian besar kaum muslim, hal ini terlihat misalnya: kata “saudara” tidak perlu diganti “ikhwan”, “langgar” diganti “mushola”, “sembahyang” diubah menjadi “shalat”. Hal ini terlihat bahwa proses Islamisasi baru pada visualisasi: ketidak-pedean umat Islam.

[71] Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran…, hlm. 141

[72] Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Depok: Desantara, 2001), hlm. 117

[73] Ibid., hlm 118.

[74] Pribumisasi Islam bukanlah “Jawanisasi”, sebab Pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa mengubah hukum itu sendiri. Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara…, hlm. 119

[75] Ibid.

[76] Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran…, hlm. 140

[77] Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara…, hlm. 130

[78] Kongres kebudayaan yang diprakarsasi oleh departemen pendidikan dan kebudayaan menunjukan adanya campur tangan birokrasi pemerintah terhadap originalitas kebudayaan itu sendiri. Budaya sebagai hasil kreatifitas pemikiran manusia sebaikanya dibiarkan berkembangan sesuai dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan. Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara…, hlm. 5-9

[79] Ibid.,  hlm. 4

[80] Greg Barton, “Memahami Abdurrahman Wahid”, dalam pengantar Prisma Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm xxxvi.

[81] Zainal Arifin Thoha, Kenyelenehan Gus Dur Gugatan Kaum Muda NU dan Tantangan Kebudayaan, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 205-206

[82] Ibid. hlm. 207

[83] Abdurrahman Wahid. Pergulatan Negara…, hlm. 85

[84] Agama hanya berfungsi suplementer dan hanya menyediakan sarana bagi proses perubahan sosial, bukan agama yang membuat perubahan itu. Dunia berkembang menurut menurut pertimbangan dunia itu sendiri. Agama hanya mempengaruhi sejauh dunia itu siap dipengaruhi, tidak lebih dari itu. Begitu agama mengubah dirinya menjadi penentu, tidaklah hanya mempengaruhi tetapi menentukan, maka dia (agama) telah menjadi duniawi. Kalau hal ini yang terjadi pada gilirannya ia bisa mengundang sikap represif (agama berusaha mempertahankan dirinya). Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 167.

[85]  Ibid., hlm. 38

[86] Abdurrahman Wahid, Membangun Demokrasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 85

[87] Abdurrahman Wahid, Prisma…, hlm. 199

[88] ICMI yang merupakan organisasi buatan pemerintah yang kebijakannya banyak dimonopoli oleh pemerintahan Soeharto ketika itu. 

[89] Fordem sebagian besar beranggotkan orang-orang non-muslim, sehingga kedekatan Gus Dur dengan orang non-muslim banyak dicurigai oleh tokoh Islam sendiri. Ia dikatakan agen zionis, membela non muslim dan dianggap menghancurkan Islam. Jawaban yang dikemukakan Gus Dur menjawab tuduhan itu sangat senderhana: saya justru berpegang pada al Qur’an dan Hadits Nabi bahwa, al Qur’an menekankan pentignya perlindungan pada kelompok-kelompok minoritas, termasuk orang Kristen dan Konghucu. Lihat Abdurrahman Wahid, Membangun…, hlm. 28

[90] Listiono Santoso, Teologi Politik Gus Dur, (Yogyakarta: Ar Ruuz, 2004), hlm. 72.

[91] Abdurrahman Wahid, “Agama dan Demokrasi”, A. Gaffar Karim, Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 111.

[92] Umaruddin Masdar, Membaca Pemikiran…, hlm.147

[93] Abdurrahman Wahid, Prisma…, hlm. 202

[94] Abdurrahman Wahid, Membangun..., hlm. 115

[95] Abdurrahman Wahid, Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 190

[96] Abdurrahman Wahid, Pergulatan Negara…, hlm. 180

[97] Abdurrahman Wahid, Membangun…,  hlm. 86

[98] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Ar Kolah, 1994), hlm. 604

[99] Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: CV. Al-Waah, 1989), hlm. 644

[100] Ibid.,  hlm. 168

[101] Ibid., hlm. 847

[102] Ibid., hlm. 62

[103] Ibid., hlm. 847

[104] Piagam Madinah menunjukkan bukti bahwa nabi konsisten dalam menjunjung nilai-nilai demokrasi. Perlindungan terhadap warga masyarakat menjadi perhatian bagi nabi termasuk kebebasan memeluk agama dan beribadah. Sikap toleransi terhadap agama lain mewarnai perkembangan Islam saat itu.

[105] Ayang Utriza Nway, “Demokrasi dalam Konteks Piagam Madinah Arkeologi Demokrasi dalam Islam”, Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi 16 Tahun 2004, hlm.100

[106] Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 299.

[107] Muqowim, “Shifting Paradigm Pendidikan Islam dalam Masyarakat Plural”, Amin Abdullah, dkk, Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multi Kultural (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 352

[108] M. Jadra, “Pluralisme Baru dan Cinta Kebangsaan”, Amin Abdullah, dkk, Tafsir Baru…, hlm 289

[109] Sumartana, dkk., Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Interfidie, 2001), hlm. 255

[110] M. Jadra, “Pluralisme…, hlm. 295

[111] Kasus kekerasan dan kerusuhan terjadi karena berawal dari adanya perbedaan cara pandang sepihak yang menganggap pihak lain sebagai lawan, keliru, dan harus dilawan. Muqowim, “Shifting…, hlm. 346

[112] Zakiyuddin Baidhawy, “Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural”, Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi 16 Tahun 2004, hlm. 114

[113] Munir Mulkhan, “Humanisasi Pendidikan Islam”, Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi 11 Tahun 2001, hlm. 17-25

[114] Muhammad Naquib al-Attas menyebut pendidikan Islam sebagai konsep yang meliputi konsep agama (din), konsep manusia (insan), konsep ilmu (‘ilm dan ma’rifah), konsep kebijakan (hikmah), konsep keadilan (adl), konsep amal (amal sebagai adab), serta konsep perguruan tinggi (kulliyatul jami’ah). Muhammad Naquib al-Attas, Konsep Pendidikan dalam Islam (Bandung: Mizan, 1984), hlm.8.

[115] Hifni Muchtar, “Fakta dan Cita-cita Sistem Pendidikan Islam di Indonesia”,  Jurnal UNISIA, No.12 Th.XIII, (UII Yogyakarta), hlm. 52.

[116] Suyata, “Penataan Kembali Pendidikan Islam pada Era Kemajuan Ilmu dan Teknologi”, Jurnal UNISIA, No.12 Th.XIII, (UII Yogyakarta), hlm. 23

[117] Sumartana, Pluralisme…, hlm. 252

[118] Perbedaan asumsi dasar filosofis tersebut besar sekali implikasinya dan konsekuensinya dalam menyusun muatan materi, silabi, kurikulum pendidikan agama-agama di sekolah-sekolah.

[119] Jarang ditemukan bahkan hampir tidak ada tulisan Abdurrahman Wahid yang membahas dunia pendidikan secara rinci namun kebanyakan tulisannya ditujukan kepada keislaman dan kemasyarakat serta kebudayaan baik itu mengenai demokrasi maupun HAM.

[120] Sumartana, Pluralisme…, hlm. 228

[121] Kebijakan MUI tentang pengharaman “selamat natal” kepada umat Nasrani merupakan bukti masih nampaknya pemahaman keagamaan yang eksklusif di kalangan muslim. Lantas apakah dengan ucapan selamat natal atau selamat idul fitri menjadi seseorang pindah agama. Padahal penciptaan iklim yang damai dan aman lebih penting  dari itu semua.

[122] Hal ini pernah terjadi pada penulis ketika melakukan PPL II di sekolah negeri di Yogyakarta di mana materi yang harus disampaikan harus sesuai dengan pemahaman  keagamaan guru sekolah padahal penulis tahu bahwa siswa beraneka ragam.

[123] Amin Abdullah, “Pengajaran Kalam dan Teologi di Era Kemajemukan: sebuah Tinjauan Materi dan Metode Pendidikan Agama”, Jurnal Tashwirul Afkar, Edisi 11 Tahun 2001, hlm. 13

[124] Selalu mengambil kebijakan dengan pikiran dingin dan kearifan budi pekerti serta dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang selalu bisa mengunakan nalrnya secara benar dan obyektif dan menentukan pilihan tepat dan menolak cara kekerasan. Kecerdasan dan kearifan bersumber dari daya kritis dan kesadaran atas nilai diri dan sosial, sehingga tumbuh kepedulian pada sesama.

[125] M. Naquib al Attas, Filsafat…, hlm. 189

[126] Tradisi behaviorisme mencerminkan proses pembelajaran dari perubahan tingkah laku dari belum tahu menjadi tahu. Maka materi pelajaran disusun berdasarkan hirarki dari yang sederhana ke yang lebih kompleks. Anak didik bagaikan mesin “poto copy” yang harus mengikuti apa yang dikehendaki guru.

[127] Tradisi ini menunjukkan bahwa perkembangan intelektual manusia mengalami beberapa tahapan. Maka dianjurkan cara penyampaian materi pelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan intelektual peserta didik.

[128] Tradisi ini belum secra keseluruhan diterapkan di lembaga pendidikan di Indonesia karena memerlukan biaya yang mahal. Tradisi information processing memerlukan sarana komputer.

[129] Leo Sutrisno, “Pluralisme, Pendidikan Pembelajaran dalam Tradisi Kontruktivisme”, Th. Sumartana, Pluralisme Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia (Yogyakarta: Interfidei, 2001), hlm. 210

[130] Ibid., hlm. 211

[131] Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 47

[132] Ibid., hlm. 39

[133] Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 49