Seputar Harokah Islam / manhaj juang politik ikhwan al muslimun

 

Semenjak gerakan al-Ikhwan al-Muslimun berdiri pada Maret 1928, berbagai memorandum, proposal dan program reformasi menyeluruh telah diajukan oleh gerakan ini. Semua ini menegaskan bahwa gerakan Ikhwan menganut manhaj musyarakah ijabiyah banna-ah (PARTISIPASI POSITIF DAN KONSTRUKTIF) bagi perbaikan umat. Juga tidak asal kritik dengan hanya menunjuk sisi-sisi negatif, kelemahan dan kesalahan-kesalahan pemerintah tanpa bisa memberikan solusi yg applicable (sebagaimana banyak dilakukan oleh gerakan2 Islam lainnya).

 

 

Kesimpulan ini akan kita temukan ketika menelaah secara cermat pemikiran politik gerakan Ikhwan dan manhaj  perjuangan politiknya. Manhaj musyarakah ijabiyah banna'ah diletakkan sejak awal oleh Imam Hasan Al-Banna, dan inilah yang menjadi landasan bagi amal siyasi jama'ah dakwah terbesar di dunia sejak awal berdirinya hingga sekarang ini. Telaah mengenai hal ini bisa kita lihat dalam buku At-Tarbiyah As-Siyasiyah 'inda Al-Ikhwan Al-Muslimin karya Ust. Dr. Utsman Abdul Muiz Ruslan, buku Al-Fikru As-Siyasi Al-Muashir 'inda Al-Ikhwan Al-Muslimin karya Ust. Prof. Dr. Taufiq Yusuf Al-Wa'iy, dan buku Al-Fikru As-Siyasi lil-Imam Hasan Al-Banna karya Ust. Dr. Ibrahim Al-Bayumi Ghanim.

 

 

 

Ijtihad Politik Ikhwan dan Cara Mensikapinya

 

Ijtihad politik yang telah mengantarkan gerakan Ikhwan sebagai gerakan dakwah dan politik Islam terbesar yang tersebar di berbagai negara ini, oleh Ust. Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam bukunya Fiqhu As-Siyasi ‘inda Al-Imam Hasan Al-Banna, disebut sebagai Fiqh Politik Hasan Al-Banna. Lebih jauh, Ust. Abu Faris menekankan perlunya ketaatan gerakan Ikhwan terhadap Fiqh Politik ini. Beliau menulis: "Hasan Al-Banna menjadikan ketaatan seorang tentara terhadap pemimpinnya sebagai salah satu rukun komitmen. Komitmen ini dilakukan oleh seorang anggota terhadap pemimpin jama'ah".

 

 

Hasan Al-Banna menjelaskan makna ketaatan ini sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan ta'at adalah melaksanakan perintah dan menjalankannya secara langsung baik dalam kondisi sulit maupun mudah, dengan semangat maupun terpaksa." Dalam gerakan ini, ta'at merupakan salah satu dari  al-arkan al-bai'ah yang menjadi pilar-pilar komitmen amal dakwah para anggotanya. Menurut Ust. Abu Faris, komitmen itu sendiri pada dasarnya adalah aqad politik antara seorang pemimpin dan anggota, yaitu dengan memberikan sumpah kepada seorang pemimpin untuk mendengarkan dan mematuhi, baik dengan sukarela, terpaksa, sulit maupun mudah, serta melimpahkan semua urusan kepadanya dalam mengatur jama'ah di mana setiap anggota menjadi salah satu unsur bagi jama'ah tersebut.

 

 

Ijtihad Politik Ikhwan dan Cara Mensikapinya

 

Ijtihad politik yang telah mengantarkan gerakan Ikhwan sebagai gerakan dakwah dan politik Islam terbesar yang tersebar di berbagai negara ini, oleh Ust. Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam bukunya Fiqhu As-Siyasi

'inda Al-Imam Hasan Al-Banna, disebut sebagai Fiqh Politik Hasan Al-Banna. Lebih jauh, Ust. Abu Faris menekankan perlunya ketaatan gerakan Ikhwan terhadap Fiqh Politik ini. Beliau menulis: "Hasan Al-Banna menjadikan ketaatan seorang tentara terhadap pemimpinnya sebagai salah satu rukun komitmen. Komitmen ini dilakukan oleh seorang anggota terhadap pemimpin jama'ah".

 

 

Hasan Al-Banna menjelaskan makna ketaatan ini sebagai berikut, "Yang dimaksud dengan ta'at adalah melaksanakan perintah dan menjalankannya secara langsung baik dalam kondisi sulit maupun mudah, dengan semangat maupun terpaksa." Dalam gerakan ini, ta'at merupakan salah satu dari al-arkan al-bai'ah yang menjadi pilar-pilar komitmen amal dakwah para anggotanya. Menurut Ust. Abu Faris, komitmen itu sendiri pada dasarnya

adalah aqad politik antara seorang pemimpin dan anggota, yaitu dengan memberikan sumpah kepada seorang pemimpin untuk mendengarkan dan mematuhi, baik dengan sukarela, terpaksa, sulit maupun mudah, serta melimpahkan semua urusan kepadanya dalam mengatur jama'ah di mana setiap anggota menjadi salah satu unsur bagi jama'ah tersebut.

 

 

Jalur Perjuangan Politik Yg Bersifat Konstitusional

 

Sebagai gerakan dakwah, Ikhwan menjadikan politik sebagai bagian tak terpisahkan dari Islam. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran amalnya di bidang politik, Hasan Al-Banna sejak awal menggariskan jalur perjuangan

konstitusional sebagai jalan yang ditempuh oleh Ikhwan. Beliau menyatakan: "Adapun perangkat umum kita adalah memberikan penjelasan yang memuaskan dan menyebarkan dakwah dengan berbagai sarananya. Setelah itu adalah perjuangan konstitusional hingga suara dakwah ini terdengar di berbagai forum resmi, yang lalu didukung dan ditegakkan oleh kekuatan eksekutif. Berdasarkan prinsip ini, maka calon dari Al-Ikhwan Al-Muslimun akan maju pada saat yang tepat untuk mewakili rakyat di gedung parlemen. Kami sangat yakin akan memperoleh keberhasilan selama dalam semua kegiatan ini mengharap pahala Allah SWT."

 

 

Menurut argumentasi Hasan Al-Banna, jalur perjuangan konstitusional merupakan cara yang paling kecil resikonya terhadap umat dan dakwah. Cara-cara di luar jalur itu hanya akan ditempuh manakala situasi-kondisi

obyektif menuntut hal tersebut, seperti dalam perjuangan politik untuk membebaskan negeri-negeri muslim dari penjajahan. Jalur perjuangan konstitusional dan perubahan secara damai ini, secara panjang lebar telah

diulas oleh Ust. Dr. Ibrahim Al-Bayumi dalam tema Manhaj At-Taghyir fii Marhalati At-Tanfidz: At-Tahawul As-Silmiy am Al-Inqilaab Ats-Tsauri.

 

 

Di atas dasar pandangan inilah, Ikhwan kemudian mengembangkan ijtihad tentang kebolehan mendirikan partai politik bagi gerakannya di berbagai negara. Pendapat paling mutakhir diajukan oleh Dr. Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa sistem kepartaian atau multi partai politik dalam daulah Islam tidak dilarang keberadaannya. Bahkan menurut beliau, boleh jadi multipartai sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, untuk bisa mencegah

otokrasi kekuasaan individu atau golongan tertentu. Maktabul-Irsyad al-Ikhwan al-Muslimin (lembaga tertinggi al-Ikhwan al-Muslimun) sendiri pernah mengeluarkan sebuah manifes tentang Syura dan Multipartai di

Masyarakat Muslim yang menguatkan pandangan al-Qardhawi.

 

 

Komitmen Ikhwan pada Demokrasi

 

Di atas dasar pandangan ini pula, Ikhwan menerima demokrasi sebagai mekanisme perjuangan politik konstitusional yang dilakukan oleh multipartai, tanpa mengkontradiksikannya dengan prinsip syura. Dalam berbagai pandangannya, Hasan Al-Banna menegaskan bahwa syura merupakan bagian dari sistem Islam yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam implementasi kenegaraannya, ketika jumlah umat menjadi banyak dan besar, maka syura bisa menggunakan mekanisme perwakilan (demokrasi). Lebih lanjut Hasan Al-Banna menjelaskan: Para pakar hukum per-undang-undangan mengatakan bahwa sesungguhnya sistem perwakilan itu ditegakkan di atas fondasi tanggung-jawab pemerintah, kedaulatan umat dan penghargaan terhadap aspirasi mereka... Atas dasar ini, tidak ada prinsip-prinsip sistem perwakilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Islam untuk menata pemerintahan. Dengan demikian, berarti sistem perwakilan bukanlah sesuatu yang asing dan jauh dari sistem Islam.

 

 

Dilandasi keyakinan terhadap prinsip musyawarah inilah, Ikhwan menjelaskan komitmen mereka terhadap sistem demokrasi sesuai dengan pemikiran Ustadz  Al-Banna. Ini juga sebagai konsekuensi logis dari pilihan jalan perjuangan secara konstitusional. Penerimaan terhadap sistem demokrasi ditempatkan dalam konteks perlunya perjuangan politik, sehingga dawah bisa membangun pengaruhnya di dalam kekuasaan dan melakukan perubahan melalui instrumen kekuasaan politik yang dimiliki. Mengenai hal ini Hasan Al-Banna menegaskan: "lkhwanul Muslimin memandang bahwa reformasi politik adalah pintu esensial dan mendasar bagi semua upaya reformasi di berbagai bidang. Reformasi ini terletak pada tuntutan disegerakannya penyelenggaraan pemilu yang konstitusional, yang akan menjamin netralitas dan kebersihannya. Hal ini bisa terealisasi pemilu itu diawasi secara ketat oleh lembaga peradilan, sejak dipersiapkannya pendaftaran baru bagi para pemilih, pembubuhan tanda tangan di samping nama asli dari setiap pemilih dalam daftar pemberian suara, hingga puncaknya pada penghitungan dan pengumuman hasil-hasil pemilu. Ikhwan telah menyiapkan diri dan mengumurnkan kesiapan mereka untuk berkomitmen dengan kaidah-kaidah demokrasi."

 

 

Inilah Jalan Musyarakah!

 

Pandangan-pandangan di atas, secara jelas dan tegas telah memposisikan Ikhwan sebagai gerakan dakwah yang secara sadar masuk ke dalam lapangan politik, untuk kemudian secara konstitusional berkompetisi dengan unsur-unsur kekuatan politik lain dalam bingkai mekanisme demokrasi. Dan dalam kancah pemikiran, Ikhwan terus mengenalkan prinsip dan pemikiran Islam mengenai reformasi, demokrasi dan sistem pemerintahan menurut

pandangan Islam. Komitmen ini akhirnya membawa Ikhwan pada prinsip lain dalam perjuangan politiknya, yaitu musyarakah atau keterlibatan partisipatif secara ijabiyah-banna'ah atau positif dan konstruktif, baik di mimbar

parlemen maupun pemerintahan. Hasan Al-Banna menjelaskan bahwa dasar pertimbangan utama prinsip  musyarakah ini adalah kearifan dan hikmah, lalu pemeliharaan atas kondisi, baik yang umum maupun khusus, agar dakwah mendapatkan sebesar mungkin manfaat dengan sesedikit mungkin pengorbanan.

 

 

Musyarakah di panggung parlemen diputuskan pertama kali dalam Muktamar Keenam Ikhwan, di Kairo pada tahun 1942, yang memutuskan ikut serta dalam pemilu dan Ikhwan mengajukan beberapa kadernya ke pemilihan anggota

legislatif. Ikhwan mendorong para orator dan da'inya untuk naik ke "mimbar parlemen" ini guna menyampaikan kalimat dakwah dari atasnya, agar sampai ke telinga para wakil umat di wilayah yang resmi dan terbatas ini, setelah ia tersebar dan sampai di tengah umat dalam wilayah yang terbuka dan luas. Imam Hasan Al-Banna ketika dicalonkan untuk menjadi anggota parlemen tahun 1944, memberi komentar: "Majelis parlemen itu bukan hanya terbatas milik para penguasa politik dan tokoh partai dengan berbagai alirannya, akan tetapi ia adalah mimbar rakyat. Dari atasnya bisa diperdengarkan semua pemikiran yang baik dan dihasilkan dari sana pengarahan yang benar, yang mengungkapkan aspirasi rakyat...".

 

 

Ikhwan juga menjadikan musyarakah di pemerintahan sebagai prinsip perjuangannya. Semenjak jamaah Ikhwan berdiri pada Maret 1928, berbagai memorandum, proposal dan program reformasi menyeluruh telah diajukan oleh

jamaah ini. Semua ini menegaskan bahwa jamaah Ikhwan menganut manhaj musyarakah ijabiyah banna-ah (partisipasi positif konstruktif) bagi perbaikan umat. Juga tidak asal kritis dengan hanya menunjuk sisi-sisi negatif, kelemahan dan kesalahan-kesalahan tanpa solusi. Memang harus diakui, keterlibatan gerakan Islam dalam  pemerintahan yang tidak Islami termasuk masalah krusial yang menyita perhatian banyak aktivis di lapangan. Ikhwan secara serius mengembangkan kajian tentang masalah ini, dan mempertimbangkan pandangan-pandangan dari berbagai ulama dari sejumlah uviversitas dan lembaga-lembaga Islam lain. Gerakan Islam terkadang

melihat kondisi dan masa di mana keterlibatan dalam pemerintahan dapat mewujudkan kemanfaatan yang besar bagi Islam dan kaum muslimin, bahkan terkadang menyebabkan runtuhnya kebatilan dan teguhnya kebenaran.

 

 

Dahulu, Shalahudin Al-Ayubi menjadi pejabat di pemerintahan Al-Ubaidi. Dengan posisinya, ia dapat mencegah perilaku para petinggi Ubaidi dan mendongkel berkuasanya mereka, sekaligus mengembalikan kebenaran pada

relnya semula. Ustaz Prof. Dr. Taufiq Yusuf Al-Wa'iy sekarang menjabat Mas'ul Jihaz Tarbiyah Maktabul Irsyad Jama'ah Al-Ikhwan Al-Muslimun membuat beberapa kesimpulan tentang kemaslahatan yang dihasilkan dari keterlibatan gerakan Islam di pentas pemerintahan sebagai berikut:

 

 

1. Mengantisipasi berbagai kerusakan, konspirasi, dan berbagai tipudaya terhadap harakah Islam sampai batas tertentu, dengan cara mengetahui berbagai rencana tersembunyi lalu berusaha menggagalkan rencana tersebut.

 

 

2. Memberikan contoh Islami kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kader harakah Islam itu bukan kelompok ahli wirid yang mengisolasi diri, namun mereka mampu pula untuk memimpin rakyat dan mengelola negara.

 

 

3. Mengembalikan kepercayaan rakyat kepada Islam dan kaum muslimin, dan bahwa Islam adalah agama yang mampu mengatur berbagai urusan kehidupan, baik yang khusus maupun yang umum, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh mereka yang terlibat, untuk mewujdukan keadilan dan menghancurkan kebatilan.

 

 

4. Menambah pengalaman harakah Islam dalam mengelola pemerintahan. Tanpa pelatihan semacam ini maka keahlian tidak mungkin didapatkan.

 

 

5. Harakah Islam menjadi kenal terhadap pemerintah yang berkuasa untuk kemudian menjauhkan ekses buruknya.

 

 

6. Memberikan pelatihan dan pengajaran terhadap kader dan aktifis dakwah, dengan cara mengikutkan mereka dalam pengiriman urusan ke luar negeri, yang biasanya dikelola oleh kementrian.

 

 

7. Menciptakan sejumlah orang dari harakah Islam agar mereka nantinya memiliki posisi terhormat di tengah masyarakatnya untuk pos-pos tertentu. Mereka ini akan sangat besar manfaatnya dalam banyak situasi dan bisa pula memecahkan berbagai persoalan, baik yang dihadapi harakah Islam maupun personilnya.

 

 

8. Menambah pusat-pusat Islam dan meminimalkan pusat-pusat kekufuran dengan mendominasi pemerintahan yang berkuasa.

 

 

9. Melatih kader harakah Islam untuk mahir berpolitik dan mampu mengatasi permainan-permainannya.

 

 

10. Mengambil manfaat dari wibawa kekuasaan untuk kemaslahatan harakah Islam.

 

 

11. Tatkala orang-orang yg sholeh dilarang terlibat dalam pemerintahan, posisinya akan digantikan oleh kalangan komunis atau salibis, yang jika mereka mendapatkan pusat-pusat kekuasaaan maka mereka akan berusaha

menggunakannya sekuat mungkin untuk memerangi gerakan Islam, bahkan untuk memerangi Islam dan kaum muslimin.

 

 

Pertimbangan maslahah di sini bukan berarti mengambaikan kemungkinan mafsadatnya. Bahkan dalam pandangan Ikhwan, mafsadat keterlibatan sangat mungkin lebih kuat daripada semua maslahat yang mungkin diwujudkan, apalagi jika hanya berupa waham. Demikian itu, karena ia berhubungan dengan akidah dan masalah universal, yaitu kewajiban berhukum dengan undang-undang yang diturunkan Allah SWT.

 

 

Akan tetapi, bagi Ikhwan fiqh muwazanah yang diterapkan dalam masalah ini adalah, antara produk musyarakah yakni:

 

 

(1) bertahannya pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah,

 

(2) terhindarnya sebagian mafsadat walaupun hanya 1%, dan

 

(3) terwujudnya sebagian maslahat, katakanlah sebesar 2% - diperbandingkan dengan produk adamul-musyarakah atau tidak terlibat dalam pemerintahan, yakni:

 

(a) bertahannya pemerintahan yang tidak menerapkan hukum Allah,

 

(b) bertahannya mafsadat seutuhnya, dan

 

(c) hilangnya sebagian maslahat yang bisa didapatkan.

 

 

Jadi, pertimbangan sesungguhnya adalah bukan menimbang antara pemerintahan jahiliyah dengan pemerintahan Islam, melainkan menimbang antara pemerintahan jahiliyah dengan terlibatnya para aktivis Islam, dan pemerintahan jahiliyah tanpa keterlibatan aktivis Islam. Perlu diingat, di kalangan ahli ushul dikenal kaidah bahwa: "jika halal dan haram berhadap-hadapan, maka yang halal harus dimenangkan". Tidak adanya keterlibatan tidak bisa mengubah pemerintahan dari jahiliyah menjadi Islam. Sedangkan ikut terlibat bisa mengurangi sebagian dari mafsadat pemerintahan jahiliyah dan bisa mewujudkan sebagian maslahat untuk kaum muslimin yang diperintahkan syari'at.

 

 

Sekali lagi, Al-Ikhwan Al-Muslimun memahami dari risalah Islam bahwa di saat tidak memungkinkan bagi tegaknya hukum Islam, maka tidak ada larangan untuk musyarakah dalam mendirikan atau mengelola kekuasaan yang memberikan ruang bagi keadilan dan hak asasi manusia, bahkan walaupun nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan  bagian dari Islam itu tidak berdiri di atas akidah Islam.

 

 

Sebab, siyasah syariyyah sebagaimana didefinisikan oleh Ibnu Aqil - adalah: suatu perbuatan, bersamanya manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan, walaupun tidak dijelaskan oleh Rasulullah shallallahu

'alaihi wa sallam dan tidak ada wahyu yang turun terkait dengannya.

 

 

 

JALAN MENUJU MUSYARAKAH

 

Meskipun secara konsisten menunjukkan penerimaannya terhadap demokrasi dan prinsip musyarakah, namun Ikhwan tidak serta-merta menerima dan memasuki sistem demokrasi tanpa catatan. Al-Banna menyadari, bahwa masuknya harakah Islamiyah ke pentas politik walaupun dengan jalan demokrasi tetap akan dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan sekuler. Hasan Al-Banna mengungkapkan: Kendati secara konstitusi maupun hukum tidak ada kendala yang menghalangi Ikhwan untuk memiliki partai politik, atau sekadar memiliki eksistensi konstitusional dan hukum, namun banyak pihak – begitu juga pemerintahan yang berkuasa - tidak menghendaki untuk sekadar memberi tempat walau hanya sebatas pijakan kaki dalam medan demokrasi ini. Catatan kritis inilah yang menyadarkan Ikhwan untuk menegaskan prinsip-prinsip umum dan khusus dalam mewujudkan musyarakah ijabiyah  banna'ah dalam sistem demokrasi.

 

 

 

Prinsip Umum

 

Prinsip umum adalah nilai-nilai universal yang dipegang oleh Ikhwan dan diagendakan untuk diperjuangkan secara bersama-sama dengan berbagai kekuatan politik lainnya. Hasan Al-Banna secara cermat mengkaji nilai-nilai

Islam yang kemudian ditransformasikan ke dalam bangunan nilai-nilai universal demokrasi. Hal ini memungkinkan, ketika sampai hari ini tidak ada konsep demokrasi yang tunggal di dunia politik. Inilah yang senantiasa diajukan Ikhwan sebagai prinsip umum yang akan disepakati dalam membangun jalan musyarakah.

 

 

Prinsip umum demokrasi yang diajukan oleh Ikhwan adalah:

 

 

 

1. Pengakuan secara mutlak bahwa rakyat merupakan sumber semua kekuasaan, yang tidak boleh bagi siapapun, atau partai apapun, atau kelompok apapun, atau lembaga apapun yang mendakwahkan diri memiliki hak untuk mengendalikan kekuasaan atau meneruskan penyelenggaraan pernerintahan kecuali berdasarkan aspirasi rakyat  secara bebas dan sah.

 

 

2. Komitmen dan menghormati prinsip pengambilalihan kekuasaan melalui pemilihan umum yang bersih dan bebas.

 

 

3. Pengokohan terhadap kebebasan memiliki keyakinan pribadi.

 

 

4. Pengokohan kebebasan untuk menegakkan syi'ar-syi'ar keagamaan bagi semua agama langit yang diakui.

 

 

5. Pengokohan kebebasan berpendapat dan penyampaiannya secara terbuka serta propaganda secara damai kepada pendapat ini dalam bingkai peraturan umum serta etika-etika umum, serta parameter-parameter asasi bagi masyarakat. Untuk merealisasikan hal ini perlu adanya kebebasan untuk memiliki dan menggunakan berbagai sarana informasi.

 

 

6. Pengokohan kebebasan membentuk partai-partai politik, dan tidak adanya satupun lembaga pernerintahan yang memiliki hak intervensi dengan melarang atau menghalangi siapapun dari hak ini.

 

 

7. Hendaknya lembaga peradilan yang independenlah menjadi rujukan dalarn memutuskan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan umum, etika-etika umum, dan parameter-parameter asasi bagi masyarakat, atau

tindakan-tindakan yang dianggap melanggar komitmen untuk beraktivitas secara damai dan tidak adanya penggunaan cara-cara kekerasan atau ancaman.

 

 

8. Pengokohan kebebasan memobilisasi massa secara terbuka dan propaganda untuk merealisasikannya serta keikutsertaan dalam menyemarakkannya selama tetap dalam bingkai keselamatan masyarakat dan tidak adanya pelanggaran terhadap keamanan secara umum, atau adanya penekanan dengan menggunakan kekerasan atau membawa senjata apapun.

 

 

9. Pengokohan kebebasan berpawai dan unjuk diri secara, damai.

 

 

10. Pengokohan pentingnya peran aktif rakyat dalam dewan perwakilan melalui pemilihan umum yang bebas, dan setelah masa tertentu hendaknya diadakan pemilihan tahap kedua. Di samping pengokohan pentingnya penetapan

undang-undang pemilu yang menjamin kebersihan, keabsahan, dan netralitas para, penyelenggaranya.

 

 

11. Jaminan terhadap setiap warga negara baik laki-laki maupun wanita untuk berperan serta dalam pemilihan umum selama mereka sudah memenuhi syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh undang-undang.

 

 

12. Menjaga hak setiap warga negara baik laki-laki maupun wanita untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan selama mereka sudah memenuhi syarat-syarat umum yang ditetapkan oleh undang-undang.

 

 

13. Menjamin independensi peradilan di sernua tingkatannya dan dalam sernua proses hukum yang ditanganinya, menetapkan sernua syarat yang bisa menjauhkan peradilan dari tuduhan atau ambisi pihak tertentu, menetapkan

kebijakan bahwa setiap orang tidak akan diajukan kecuali ke pengadilan sipil dan dihapuskannya sernua bentuk pengadilan khusus serta menjadikan pengadilan militer hanya khusus untuk tindakan-tindakan pidana dan kasus-kasus penyelewengan yang dilakukan oleh anggota-anggota militer.

 

 

14. Pemisahan antara lembaga penuntutan dengan lembaga penyidikan, dan hendaknya lembaga kejaksaan itu independen dan tidak berada dalam naungan menteri kehakiman, serta setiap orang yang ditahan sebelum proses hukum, ia berhak mengadukan penahanan ini kepada pihak pengadilan.

 

 

15. Hendaknya militer itu menjauhkan diri dari politik dan mengkhususkan diri dalam bidang pertahanan dan  keamanan negara dari invasi asing. Hendaknya pemerintah yang berkuasa tidak diperkenankan meminta bantuan militer baik secara langsung atau tidak langsung untuk memaksakan kehendaknya dan mengukuhkan kekuasaannya atau untuk memberikan ancaman dengan menghalangi rakyat dari kebebasan-kebebasan mereka secara umum.           Menteri pertahanan hendaknya berasal dari kalangan politisi sipil sebagaimana menteri-menteri yang lain.

 

 

16. Hendaknya polisi dan semua aparat keamanan negara menangani urusan keamanan dalam negeri dan tugas-tugas kepolisian yang sudah ditetapkan undang-undang. Menentukan tugas-tugasnya dalam menjaga keamanan negara dan masyarakat secara utuh sebagai dua lembaga yang berdiri sendiri. Tidak diperkenankan menggunakan aparat kepolisian untuk menjaga eksistensi pemerintahan yang berkuasa atau menjadikannya sebagai alat untuk menindas oposisi. Ditetapkannya undang-undang yang mengatur tugas-tugasnya dan mengatur kepemimpinannya serta secara khusus mencegah intervensinya dalam aktivitas-aktivitas umum dan pemilihan umum.

 

 

Prinsip Khusus

 

Bagi Ikhwan dan gerakan Islam lainnya, menentukan jalan menuju musyarakah tentu saja tidak hanya bersandar pada aspek-aspek normatif-konsepsional, karena secara teoritis hal ini dipandang mudah untuk dinegosiasikan. Untuk itu, gerakan Islam perlu mengkaji betul aspek-aspek lain yang bersifat strategis dan politis, sehingga posisi dan sikap yang diambil betul-betul akan mampu mendatangkan kemaslahatan bagi dakwah dan kaum muslimin.

 

 

Pertimbangan strategis adalah dengan mengkaji secara cermat dan mempertimbangkan (muroat) terhadap dinamika politik global (tathawwurat as-siyasah al-'alamiyah), dinamika politik regional (tathawwurat as-siyasah

al-iqlimiyah) dan dinamika politik lokal (tathawwurat as-siyasah al-mahalliyah). Pemahaman terhadap konstelasi dan dinamika politik pada tiga domain atau ruang ini, akan memberikan perspektif strategis mengenai posisi terbaik yang harus diambil oleh gerakan Islam. Dr. Yusuf Qardhawi misalnya menempatkan dinamika politik global sebagai salah satu tantangan besar gerakan Islam pada abad ini.

 

 

 

Pertimbangan lain adalah aspek politis, yaitu berupa kemaslahatan umum dan khusus apa yang bisa didapatkan oleh gerakan Islam dalam posisi musyarakah yang diambilnya. Kemaslahatan umum yang dimaksud adalah kebaikan-kebaikan apa yang bisa diwujudkan melalui pemerintahan yang didukung bagi dakwah, umat dan bangsa. Juga keburukan-keburukan apa yang bisa dicegah atau diminimalkan dari mereka. Sedangkan kemaslahatan khusus  adalah kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan oleh gerakan Islam untuk mengembangkan dakwahnya. Setidaknya, pertimbangan kemaslahatan ini mengacu kepada beberapa hal, yaitu:

 

 

(1) Payung politik yang didapatkan oleh gerakan Islam, sehingga dirinya bisa terhindar dari sasaran tembak, isolasi, tekanan, pengkerdilan hingga pembungkaman dari musuh-musuhnya.

 

 

 

(2) Perluasan wilayah dan pengaruh dakwah, serta penyebaran para aktivisnya di berbagai lapangan kehidupan.

 

 

(3) Pendayagunaan potensi gerakan dan mendapatkan pengalaman dalam mengelola negara dan memimpin rakyat.

 

 

(4) Pengembangan sumber ekonomi dan keuangan bagi pendanaan dakwah.

 

 

Kemaslahatan umum dan khusus semacam ini, tentu saja baru bisa dipastikan manakala gerakan Islam memberikan dukungan politik kepada kekuatan yang paling berpeluang besar untuk memenangkan kompetisi politik dalam pemilu. Dukungan itu dibangun di atas dasar ikatan koalisi yang jelas dengan kontrak politik yang jelas pula. Lalu terlibat dalam mengelola pemerintahan dan memimpin rakyat sesuai dengan nilai-nilai universal demokrasi yang

tidak lain adalah penterjemahan nilai-nilai Islam ke dalam bahasa publik.

 

 

Imam Hasan Al-Banna ketika membawa Ikhwan bermusyarakah ke dalam sistem politik negeri Mesir, beliau berkata: "Kami sangat yakin akan memperoleh keberhasilan selama dalam semua kegiatan ini mengharap pahala Allah SWT." Lalu beliau mengutip ayat: "Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagiMahaperkasa."

 

 

 

POROS STRATEGI MUSYARAKAH : K O A L I S I

 

Musyarakah bukanlah perkara baru dan asing dalam pandangan pergerakan dakwah, termasuk di dalamnya urusan koalisi (tahaluf). Bahkan koalisi merupakan pengetahuan agama, praktek politik dan perilaku kader-kader

Ikhwan dalam sejarah perjuangan politiknya.

 

Pengertian Koalisi dan Tinjauan Syar'inya.

 

Koalisi mengandung makna akad, janji dan kesepakatan yang dihasilkan dari bertemunya dua atau beberapa keinginan kerjasama atas dasar tujuan-tujuan yang berdekatan serta beberapa syarat dari beberapa pihak untuk kepentingan umum. Rasulullah saw. bersabda, Umat Islam selalu memegang syarat yang mereka sepakati, kecuali menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Disebutkan juga dalam sebuah hadits qudsi : "AKU (ALLAH) adalah pihak ketiga di antara dua pihak yang bersepakat selama keduanya tidak berkhianat. Apabila salah satu pihak berkhianat, maka AKU tidak lagi bersama mereka." Kaidah fiqih menyebutkan, Akad adalah ikatan dua orang yang bersepakat. Jadi koalisi itu mempunyai dasar syariat dan dianjurkan oleh Rasulullah saw.

 

 

Imam Qurthubi berkata bahwa Ibnu Ishaq berkata : Kabilah-kabilah Quraisy telah berkumpul di rumah Abdullah bin Jad'an, kemudian mereka bersepakat untuk tidak akan lagi menemukan orang yang terzhalimi di kota Mekah, baik keluarga maupun bukan. Jika terjadi tindak kezhaliman, maka mereka akan menghukum orang yang berbuat zhalim  sampai ia menunaikan hak orang yang dizhalimi. Mereka menamakan kesepakatan ini dengan Halful Fudhul.

Perjanjian yang pernah Rasulullah saw. sebutkan dalam sebuah hadits : Sungguh aku telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an sebuah perjanjian yang lebih aku sukai daripada unta merah. Seandainya perjanjian itu diklaim dalam Islam, maka aku akan menyambutnya.

 

 

Perjanjian ini sesuai dengan makna yang disebutkan dalam hadits Rasulullah saw. Perjanjian apapun yang pernah dibuat di masa jahiliyah tidak akan ditambahkan oleh Islam, bahkan Islam akan menguatkannya. (H.R. Muslim).Imam Qurthubi mengomentari hadits ini, Perjanjian akan dikatakan sesuai dengan syariat Islam, jika perjanjian tersebut tidak mengadopsi kezhaliman. Adapun perjanjian yang rusak dan akad atas dasar kezhaliman dan permusuhan, maka Islam menentangnya dan datang untuk menghapuskannya. Alhamdulillah Islam telah berhasil pada masa kejayaannya.

 

 

Ibnu Taimiyah ditanya tentang seorang yang diangkat menjadi gubernur di kawasan orang zhalim. Ia bekerja serius untuk menghilangkan kezhaliman sebatas kemampuannya. Dia tahu bahwa jika ia tidak menjabat gubernur,  maka orang lain akan menjadi wali dan kezhaliman terus berlangsung dan bertambah parah. Apakah dia boleh tetap menjabat sebagai gubernur? Ibnu Taimiyah membolehkan jika ia berjuang menegakkan keadilan dan berusaha menghapus kezhaliman sebatas kemampuannya. Kemudian ia menambahkan, Kedudukannya

sebagai gubernur itu lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat Islam daripada jabatan gubernur itu dijabat orang lain. Beliau menambahkan lagi, Tidak berdosa baginya untuk tetap menduduki jabatan gubernur, bahkan terkadang                           menjadi wajib jika ia tidak menjabatnya dan orang lain kemudian menjabatnya. (Disebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa).

 

 

Ini terjadi di wilayah orang zhalim, bagaimana pula jika terjadi di wilayah yang lebih baik. Rasulullah saw. pernah menghadiri perjanjian Al-Muthayyibin sebelum bi'tsah. Setelah menjadi nabi, beliau bersabda, Bersama pamanku saya pernah menyaksikan perjanjian Al-Muthayyibin dan aku menyukainya. Karena dalam poin-poin perjanjiannya mengandung pembelaan terhadap orang yang dizhalimi dan bersepakat atas kebaikan dan mengingkari kezhaliman. Di satu sisi, koalisi merupakan bentuk meminta bantuan orang lain untuk melakukan kebaikan dan di sisi lain koalisi adalah membantu orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan keperluan dan kepentingan partner kita. Salah satu patokan kita dalam koalisi bahwa yang mengontrol jalannya koalisi itu adalah prinsip, bukan orang.

 

 

Pertanyaan Seputar Koalisi

 

Koalisi antara orang-orang Islam adalah kerjasama mereka secara pribadi, kelompok atau partai. Hal ini tidak mengundang perdebatan atau diskusi hukum agama, karena asasnya adalah Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bekerjasamalah kalian untuk melakukan kebaikan dan taqwa dan janganlah kalian bekerja sama untuk berbuat dosa dan permusuhan. Yang menjadi fokus pembahasan adalah atas kepentingan apa kita akan berkoalisi? Maslahat agama apa yang dapat diraih dari koalisi? Dan apa pengaruhnya terhadap agama dari strategi koalisi ini? jaran Islam telah membolehkan, bahkan koalisi dengan non-muslim pun dibolehkan, karena di antara tujuannya adalah menyebarkan akhlaq dasar yang mulia, seperti keadilan, menghapus kezhaliman, persamaan, kemerdekaan, menghormati hak asasi manusia, memuliakan nyawa dan kehormatan, menjaga hak milik orang lain  dan menjaga lingkungan hidup.

 

 

Semua itu dalam konteks kesepakatan regional dan internasional. Koalisimerupakan pemikiran dan perangai da'i dalam perjalanan gerakan dakwah. Koalisi merupakan fikrah orang-orang yang percaya bahwa dialog dan hidup

damai dengan segala golongan yang mempunyai orientasi berbeda serta meninggalkan segala jenis dan bentuk kekerasan. Sedangkan koalisi di  masyarakat yang damai dan tenang bukan hanya kebijakan politik saja, tetapi sudah menjadi manhaj haraki dan tarbawi serta menjadi perilaku para kader yang dituntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Perilaku itu juga ditujukan untuk menerobos masuk ke politik, kekuasaan politik serta agar ide-ide yang berseberangan dengan yang sudah ada dapat diterima. Koalisi juga bisa memberikan waktu tenggang kepada kader dakwah yang konsern untuk menyempurnakan kesiapan dan persiapan; secara tarbawi, nafsi,  fikri maupun sosial kemasyarakatan dalam tarbiyah rabbaniyah yang seimbang.

 

 

Gerakan Dakwah Islam Dunia dan Koalisi

 

Para pemimpin gerakan dakwah modern - yang memiliki kemampuan dan   keberanian untuk membentengi gerakan dakwah serta membawanya untuk  menjadi faktor penting dalam percaturan politik - tidak keberatan membuat

persetujuan koalisi dengan beberapa pihak yang nampak ada sedikit perbedaan dan pertentangan. Seperti kita dapati pada tahun 1936 Syeikh Abdul Hamid bin Badis berkoalisi dengan orang-orang komunis dan sekuler di Mesir dan bersama mereka membentuk partai Wafd setelah mereka melaksanakan konferensi. Kemudian ia memimpin upaya dialog kepada penjajah Perancis dan dalam sejarah disebut dengan Konferensi Islam, dia sebagai juru bicara

resmi.

 

 

Ikhwan di Mesir pernah berkoalisi dengan partai sekuler Al-Wafd. Kemudian juga pernah berkoalisi dengan partai Asy-Sya'ab, partai Buruh dalam pemilu anggota legislatif. Gerakan Islam Syiria juga pernah berkoalisi dengan unsur kekuatan bangsa Syiria untuk beroposisi dengan penguasa dan dalam rangka berupaya menggantikannya. Gerakan dakwah Yaman juga pernah berkoalisi dengan partai berkuasa dan kemudian membentuk lembaga kepresidenan untuk menjalankan pemerintahan. Gerakan dakwah Islam di Sudan juga pernah berkoalisi dengan tentara untuk menjalankan urusan kenegaraan.

 

 

Imam Hasan Al-Banna juga pernah berkoalisi dengan tokoh-tokoh politik dan tokoh agama yang berbeda visi dan misi di lembaga Wadi Nil yang tertinggi untuk pembebasan Palestina dan perjuangan masalah Palestina. Jamaat Islam Pakistan juga pernah berkoalisi untuk merealisasikan prinsip-prinsipnya dalam setiap pemilu presiden. Telah terjadi kesepakatan koalisi di negara-negara Islam antara gerakan agamis dengan aliran politik. Semuanya

bertujuan untuk memenangkan kebenaran dan mempersempit wilayah kerusakan.

 

 

Dari sini jelaslah bahwa koalisi adalah poros strategis musyarakah bagi gerakan dakwah Islam...

 

 

Wallahu A'lam bish-Shawab.