Liberalisme Dalam Lingkungan NU

Tinjauan Atas Tahqiq Kitab Kuning dan Keputusan Bahtsul Masail NU

NU dan ASWAJA

 .   NU memandang ASWAJA sebagai golongan yang mengikuti sistem bermadzhab.

                  Fiqih Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali.

                  Akidah al-Asyari dan al-Maturidi.

3.    Tashawuf al-Junaid al-Baghdadi

(ASWAJA An-Nahdliyyah)

NU dan ASWAJA

                ASWAJA dalam realitas ke-Indonesia-an menurut KH.M. Hasyim Asyari

1     Fiqih madzhab al-Imam al-Syafii

2     Akidah madzhab al-Imam al-Asyari

                  Tashawuf madzhab Hujjatul Islam al-Ghazali dan al-Imam Abu al-Hasan al-Syadzili

(Risalah Ahlussunnah Wal-Jamaah, hal. 6)

 

NU dan ASWAJA

                 Komitmen KH.M. Hasyim Asyari dalam bermadzhab dituangkan melalui:

1     Kitab Risalah fi Taakkud al-Akhdz bil-Madzahib al-Arbaah (Diskursus tentang urgensitas mengikuti madzhab empat).

                  Penegasan beliau, bahwa ASWAJA dewasa ini hanya berada dalam lingkungan empat madzhab

قد اجتمعت أهل السنة والجماعة اليوم في المذاهب الأربعة، ومن كان خارجا عن هذه الأربعة في هذا الزمان فهو من المبتدعة. (حضرة الشيخ محمد هاشم أشعري، زيادة تعليقات ص/23-24).

Liberalisme dalam Lingkungan NU

 Arti Liberalisme:

            كانت الصعوبة في وضع تعريف منطقي جامع مانع يحدد مدلولها بدقة

            ولكن لليبرالية جوهر أساسي يتفق عليه جميع الليبراليين في كافة العصور مع اختلاف توجهاتهم وكيفية تطبيقها كوسيلة من وسائل الإصلاح والإنتاج .

            هذا الجوهر هو " أن الليبرالية تعتبر الحرية المبدأ والمنتهى , الباعث والهدف , الأصل والنتيجة في حياة الإنسان , وهي المنظومة الفكرية الوحيدة التي لا تطمع في شيء سوى وصف النشاط البشري الحر وشرح أوجهه والتعليق عليه"

              عبد الرحيم بن صماييل السلمي، الليبرالية نشأتها ومجالاتها - (ج 1 / ص 4)

 

Liberalisme dalam Lingkungan NU

                 Setidaknya, liberalisme masuk dalam lingkungan NU melalui

                  Para pemikir NU yang cenderung liberal

                  Media massa NU

                  Kitab-kitab kuning yang berupaya di-liberalisasi

                  Keputusan Bahtsul Masail NU

Liberalisme dalam Lingkungan NU

                 Liberalisme masuk dalam kitab-kitab kuning melalui

                  Tahqiq (إخراج الكتب من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات)

                  Taliq (komentar)

                  Takhrij (autentifisikasi sumber hadits suatu kitab)

                  Syarh (komentar luas)

                  Dirasah (studi dan penelitian)

Liberalisme dalam Lingkungan NU

                 Diantara kitab kuning yang berupaya di-liberalisasi- dengan cara di-tahqiq

                  Talim al-Mutaallim, karya Burhanuddin al-Zarnuji

                  Durrat al-Nashihin, karya Syaikh Syakir al-Khaubari

                  Uqud al-Lujain fi Bayan Huquq al-Zaujain karya Syaikh Nawawi Banten

Liberalisme dalam Lingkungan NU

                 Studi Kasus

                 Tahqiq Uqud al-Lujain oleh FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning Jakarta Selatan), diliberalisasi melalui

                  Pencemaran biografi pengarangnya (Syaikh Nawawi Banten)

                  Status hadits dhaif

                  Tafsir al-Quran

                  Takhrij al-hadits

                  Syarh al-hadits

                  Ahkam fiqhiyyah

                  Biografi para ulama

 

Liberalisme dalam Lingkungan NU

     Studi Kasus

     Keputusan Bahtsul Masail NU dalam Ahkam al-Fuqaha seputar peran wanita

1   Hasil Keputusan Muktamar NU ke-8, 12 Muharram 1352 H/7 Mei 1933 M.

     133. Wanita Mendatangi Kegiatan Keagamaan

     S. Bagaimana hukum para wanita yang keluar dari rumahnya dengan berpakaian rapi dan memakai wangi-wangian mendatangi rapat-rapat keagamaan yang tidak termasuk fardhu ain? Haram, makruh, ataukah sunnat? (Gresik)

     J. Hukumnya haram apabila berkeyakinan mendapat fitnah walaupun tidak berpakaian rapi dan tidak memakai wangi-wangian atau tidak diizinkan suaminya atau sayidnya dan termasuk doa besar. Apabila tidak yakin, tetapi menyangka adanya fitnah, maka haram tetapi dosa kecil (Ahkam al-Fuqaha, hal. 127).

 

Liberalisme dalam Lingkungan NU

     Studi Kasus

     Keputusan Bahtsul Masail NU dalam Ahkam al-Fuqaha seputar peran wanita

2   Hasil Keputusan Muktamar NU ke-10, 10 Muharram 1354 H/7 Mei 1935 M.

     160. Munculnya perempuan untuk pidato keagamaan

     S. Bagaimana hukumnya orang perempuan berdiri di tengah-tengah lelaki lain untuk pidato keagamaan? Boleh ataukah tidak? (Ponorogo)

     J. Muktamar memutuskan bahwa berdiri orang perempuan di tengah-tengah lelaki lain, itu haram kecuali kalau bisa sunyi dari larangan agama Islam, seperti dapat menutup auratnya dan selamat dari segala fitnah, maka hukumnya boleh (jaiz) karena suara orang perempuan itu bukan termasuk aurat menurut qaul ashah. (Ahkam al-Fuqaha, hal. 154).

 

 

Liberalisme dalam Lingkungan NU

     Studi Kasus

     Keputusan Bahtsul Masail NU dalam Ahkam al-Fuqaha seputar peran wanita

3   Hasil Keputusan Muktamar NU ke-16, 26-29 Maret 1946 M.

     273. Perempuan berpakaian seragam tentara

     S. Bagaimana hukumnya orang perempuan berpakaian uniform seperti T.R.I (Tentara Republik Indonesia) dan sampai di mana batas-batas perjuangan kaum wanita dalam pertempuran?

     J. Perjuangan perempuan dalam soal jika perang itu telah menjadi fardhu ain atas mereka (perempuan), maka tidak ada batas, yakni sama dengan laki-laki, begitu juga tentang latihannya. Hanya saja pasti di tempat yang tersendiri dari orang-orang laki-laki, sebagaimana mestinya. Mereka diwaktu latihan atau berjuang, boleh beruniform tentara wanita untuk meringankan gerakannya, asal saja pakaian unifrom itu menutup aurat (Ahkam al-Fuqaha, hal. 279).

 

 

Liberalisme dalam Lingkungan NU

     Studi Kasus

     Keputusan Bahtsul Masail NU dalam Ahkam al-Fuqaha seputar peran wanita

4   Hasil Keputusan Rapat Dewan Partai NU, Jumadil Ula 1381 H/25 Oktober 1961 M.

     309. Perempuan Menjadi Kepala Desa

     S. Bagaimana hukumnya perempuan menjadi kepada desa? Bolehkah atau tidak? (Fraksi NU DPRGR Pusat)

     J. Sebenarnya mencalonkan orang perempuan untuk pilihan Kepala Desa itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, sebab disamakan dengan tidak bolehnya orang perempuan menjadi hakim. Demikianlah menurut madzhab Syafii, Maliki, Hanbali dan yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Tetapi madzhab Hanafi memperbolehkan dalam urusan harta benda. Sedangkan Imam Ibnu Jarir memperbolehkan dalam segala urusan dari apa saja (Ahkam al-Fuqaha, hal. 127).

 

 

Liberalisme dalam Lingkungan NU

     Studi Kasus

     Keputusan Bahtsul Masail NU dalam Ahkam al-Fuqaha seputar peran wanita

5   Keputusan MUNAS Alim Ulama, tahun 1418 H/1997 M di Lombok.

     Kedudukan Wanita Dalam Islam

     Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilinear dan kenyataan pada tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan wanita ditemukan bahwa laki-laki (karena kondisi, sosial dan budaya) memiliki kelebihan atas wanita. (Ahkam al-Fuqaha hal. 626).

     Kedudukan wanita dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini (Ahkam al-Fuqaha, hal. 627).

 

 

Liberalisme dalam Lingkungan NU

      Studi Kasus

      Keputusan Bahtsul Masail NU dalam Ahkam al-Fuqaha seputar peran wanita

5    Keputusan Muktamar ke-30, 21-27 Nopember 1999.

      Islam dan Kesetaraan Gender

      Terdapat tiga bidang yang menjadi halangan terciptanya hubungan gender yang lebih adil, yaitu bidang yang berkaitan dengan teologi (pandangan keagamaan), kebudayaan dan politik.

      Di bidang teologi, terdapat penafsiran keagamaan terhadap ayat atau hadits yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender, sebaliknya malah bias laki-laki. Dalam penafsiran ini, perempuan didudukkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Sumber penafsiran ini antara lain adalah kata qammamun dalam surat al-Nisa: 34, serta hadits lan yufliha qaumun wallau amrahum imroatan. Kedua ayat dan hadits itu ditasirkan menurut referensi Islam yang menegaskan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan. Dari sudut penafsiran ini pula, terdapat pemahaman mengenai dua wilayah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan (Ahkam al-Fuqaha, hal. 649).

→↓

 

 

 

Liberalisme dalam Lingkungan NU

→↓

1.   Menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan.

      Karena adanya perkembangan dalam masyarakat yang menuntut terciptanya keadilan gender, maka penafsiran kembali paham keagamaan yang bias laki-laki merupakan keharusan yang tak bisa dielakkan. Dalam kaitan ini, beberapa hal harus dilakukan:

a    Menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis untuk memahami ayat atau hadits yang berkaitan dengan soal gender. Penafsiran-penafsiran dalam khazanah fiqih yang bias laki-laki hendaknya dilihat sebagai cerminan dari kondisi sosial tertentu yang masih mendudukkan laki-laki pada posisi dominan.

b    Sesuai dengan prinsip keadilan gender serta prinsip umum Islam mengenai keadilan, maka diskriminasi atas perempuan dalam posisi publik tidak bisa dibenarkan. Kepemimpinan perempuan merupakan hak yang dimiliki perempuan, serta dengan hak yang sama juga dimiliki laki-laki. Ayat kedudukan sebagai qawwan dalam al-Nisa: 34 hendaknya diletakkan dalam konteks hubungan domestik dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghalangi hak perempuan atas posisi-posisi publik.

c    Penafsiran atas ayat dan hadits yang berhubungan dengan gender tidak hanya dianggap sebagai bagian dari agama itu sendiri, tetapi memerlukan ijtihad yang kedudukannya adalah relatif, dan tergantung pada perkembangan masyarakat yang terus berubah. (Ahkam al-Fuqaha hal. 650-651).

 

 

Liberalisme dalam Lingkungan NU

→↓

d   Dibutuhkan penafsiran agama yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan gender untuk mengatasi diskriminasi atas perempuan di berbagai sektor kehidupan. (Ahkam al-Fuqaha hal. 651)

 

3   Merombak praktik-praktik politik yang mendiskriminasikan perempuan.

     Dalam kaitan ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah: 

a   Membangun sistem sosial dan politik yang demokratis dan bebas dari diskriminasi gender, dengan mengedepankan lima prinsip berikut: (a) persamaan (musawah atau equality), (b) keadilan (adalah atau justice), (c) kebebasan (hurriyyah atau freedom). (Ahkam al-Fuqaha hal. 652).