RUMUSAN HASIL BAHTSUL MASAIL

(LOKA KARYA) FIQIH LINGKUNGAN

Tanggal 28-29 Januari 2002

DI PP. ROUDHOTUL ULUM

SUMBER WRINGIN-SUKOOW0N- JEMBER

 

Kasus pertama

 

Diskripsi Masalah

Sejak setatus kawasan Meru Betiri ditetapkan menjadi taman nasional penggunaan kawasan untuk pertanian atau bercocok tanam telah berlangsung namun kemudian pada tahun 1987 penggunan kawasan tanpa ijin semakin  banyak dilakukan. Pucaknya pada tahun 1998 bersama dengan era revormasi, terjadilah penjarahan secara besar-besaran oleh banyak pihak yang berdampak gundulnya kawasan di zona rimba ( Tapi hutan ) yang pada akhirnya lahan yang gundul itu di manfaatkan untuk bercook tanam oleh masyarakat sekitar.

 

Pertanyaan :

Bagaiman hukumnya orang menepati tanam nasional (kawsan lindung ) untuk tempat tinggal atau mengelola lahan pertanian ?

 

Jawaban :

Hukumnya dalah boleh jika ada ijin dari imam yang didasarkan atas kemaslahatan umum, jika tidak ada ijin maka hukumnya tidak boleh.

 

Referensi :

1.    Fath al-Qorib Hamisy al-Bajuri : 2/38

2.    Wafi Ihya’i Mawati Al ‘Aidz Fi Al Islam karya Muhammad Ahmad Ma’bar Al Qathan : 24-25

3.    Mughni Al-Muhtaj juz : 2/368-369

 

 

وعباراتها :

1.    كما في  فتح القريب هامش الباجوري الجزء الثاني صحيفة 38 ما نصه :

وإحياء الموات جائز بشرطين أحدهما أن يكون المحي مسلما فيسن له إحياء الأرض الميتة سواء أذن له الإمام أم لا اللهم إن تعلق بالموات حق كأن حمى الإمام قطعة منه وأحياها شخص فلا يملكها إلا بإذن الإمام في الأصح. اهـ.

Artinya :

Membuka lahan mati (lahan yang belum dimiliki seseorang ) siperbolehkan dengan syarat:

Orang yang membuka lahan harus muslim (di negara islam ), Disunnahkan baginya untuk membuka lahan yang tak bertuan, baik diberi ijin oleh penguasa atau tidak, kecuali yang di lindungi penguasa (untuk kemaslahatan bersama)“

 

2.    كما في  إحياء الموات العائذ في الإسلام لمحمد أحمد معبر القطان صحيفة 24-25 ما نصه:

هذا الأراضي المحطورة من الإحياء إذا كانت هناك منارات وإشارات تشير إلى مملوكة للدولة فإنه يحق لأي شخص امتلاكها بالإحياء لكونها للمصلحة العامة المشتركة وللجهات المختصة في حالات تمادى الشخص....الخ. اهـ.

Artinya :

Apabila dalam sebuah lahan /daerah terdapat menara atau sesuatu yang menunjukkan bahwa ia sudah memiliki, Maka tida ada seorag punberhak memilikinya, baik karena keberadaanya untuk kemaslahata umum atau untuk hal-hal yang bersifat pribadi.“

 

3.    كما في  مغني المحتاج الجزء الثاني صحيفة 368-369 ما نصه :

(تنبيه).... والأظهر أن له أي الإمام نقض أي رفع ما حماه وكذا ما حماه غيره من الأئمة إن ظهرت المصلحة في نقضه وإن أوهمت عبارته اختصاص النقد بالحامي فإنه قول مرجوح وقوله للحاجة إليه أي عندها كما في المحرر بأن ظهرت المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى --- إلى أن قال --- وليس له أن يجيبه بغير إذنه لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه. اهـ.

Artinya :

„............. Seorang penguasa memiliki hak untuk membatalkan keputusan tetang dilindunginya sebuah lahan/daerah, baik keputusan ini dibuat oleh dirinya atau dibuat oleh penguasa sebelumnya, dengan catatan pembatalan keputusan itu untuk suatu kemaslahatan. Seorang tidak boleh membuka lahan tersebut tanpa seizin penguasa karena hal itu berarti melakukan penentangan terhadap kebijakan dan hukum penguasa.”   

 

 

Kasus kedua 

 

Diskripsi Masalah

Masyarakat  sekitar telah lama hidup dengan bergantung pada kawasan dengan mengambil berbagai potensi dialamnya (flora Fauna) namun sebenarnya kawasan meru betiri telah dilindungi oleh undang-undang sejak jaman Hindia Belanda sampai sekarang.

 

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya mengambil kayu atau binatang dari kawasan yang di lindungi untuk kebutuhan keluarga ?

 

 

 

Jawaban

Hukumnya adalah tidak boleh kecuali ada izin dari imam. Khusus hal-hal yang seperti ikhtitub (mengambil ranting pohon ), ishtiyad (berburu) dan mengambil air maka diperbolehkan selama tidak merusak ekosistem yang ada.

 

Referensi

1.    Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuh : 3/72

2.    Mughni Al Muhtaj : 2/361

3.    Majmu’ Syarh Al Muhaddzab : 15/223

 

وعباراتها :

1.    كما في  الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثالث صحيفة 72 ما نصه :

وأما الأجام فهي من الأموال المباحات إن كانت في الأرض غير مملوكة فلكل واحد حق الاستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح يمنع قطع الأشجار رعاية للمصلحة وإيقاع على الشروة الشجرية المقيدة. اهـ.

Artinya :

“Rimba merupakan kekyaan alam yang mubah, dengan catatan rimba tersebut terdapat dilahan yang tak bertuan, setiap orang berhak untuk menguasai rimba tersebut dan mengambil sesuatu yang di butuhkanya tidak seorangpun yang berhak mencegah manusia dari rimba tersebut. Jika seorang menguasai dengan memeliharanya. Maka ia menjadi pemiliknya. Yang bisa dilakukan oleh negara adalah membatasi kemubahan, misalnya dengan melarang menebang pohon pohon karena memperhatikan kemaslahatan dan melestarikan kekayaan hutan  yang terbatas.“

 

2.    كما في  مغني المحتاج الجزء الثاني صحيفة 361 ما نصه :

قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارىء وهو ما خرب بعد عمارة الجاهلية ولا يشترط في نفي العمارة  التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصل شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها وحكمها إن كانت تلك الأرض ببلاد الإسلام فللمسلم أي يجوز له تملكها بالإحياء وإن لم يأذن له فيه الإمام اكتفاء بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وردت به الأحاديث المشهورة ولأنه مباح كالإحتطاب والإصطياد لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الإعتراض على الأئمة. اهـ.

 

Artinya :

“Ibnu Rif’ah berkata : Untuk menentukan bahwa sebuah lahan masih belum dianggap (dimakmurkan) tidak dipersaratkan adanya tahqquq (sebuah keyakinan bulat yang didasarkan pada penelitian yang mendalam) tidak disyaratkan adanya pembukuan riil, tetapi cukup dengan adanya tanda-tanda adanya  bahwa lahan tersebut pernah dimanfaatkan, misalnya dengan adanya batang-batang pohon/tebangan-tebangan, selokan-selokan, bekas-bekas tembok, pasak dan lain sebagainya. Sedang hukum nya adalah jika lahan tersebut ada di negara islam, maka boleh bagi orang muislim untuk memilikinya dengan cara mengolah lahan tersebut, meskipun tidak di perbolehkan oleh penguasa.hal ini disamping ada izin rosulullah, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits-hadits mashur, juga karena membuka lahan merupakan hal yang mubah seperti mecari kayu bakar dan memburu. akan tetapi di sunnahkan bagi orang muslim untuk meminta izin terlebih dahulu pada penguasa. Kasus seperti diatas lain dengan apabila seorang penguasa melindungi sebuah kawasan yang  masih mati (belum tersentuh manusia). Kalau pengolahan itu diperuntutkan peternakan maka harus dengan izin penguasa.“

 

3.    كما في  المجموع شرح المهذب الجزء الخامس عشرة صحيفة 223 ما نصه :

قال الرملي وللإجماع على منع إقطاع مشارع الماء وهذا مثلها بجامع الحاجة العامة وأخذها بغير عمل. ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لأخذ نحو حطبها وصيدها وبركة لأخذ سمكها وظاهر كلام الأصحاب المنع من التملك والارتفاق ولكن الزركشي قيد المنع بالتملك. اهـ.

Artinya :

Imam romli berkata : dan karena adanya ijma’ (kesepakatan para ulama’) atas wajibnya mencegah prilaku menguasai pada jalan-jalan menuju sumber air. Hal ini sama halnya  dengan segala persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum, dimana untuk mengambil manfaatnya tanpa dituntut untuk melakukan kerja, begitu juga dilarang untuk menguasai dan mengklaim (Intoleransi) bumi/suatu wilayah untuk maksud mengambil kayu bakarnya dan hewan buruanya, dan mengklaim sebuah empang untuk mengambil ikan nya.

Tampaknya pendapat dikalangan syafi’iyah menegaskan tidak diperkenankanya untuk memiliki dan mengklaim hak umum. Tapi imam zarkasi hanya mengkoyyidi/membatasi pencegahan tersebut pada maksud untuk memiliki.“

 

 

Kasus ketiga

 

Diskripsi

Latar belakang pada kasus ketiga ini tidak jauh berbeda dengan fenomena yang terjadi pada kasus yang kedua, aspek perbedaannya adalah segi akibat yang ditimbulkan yakni pada kasus ini lebih besar oleh sebab adanya keharusan dalam melayani dan memenuhi kebutuhan pasar yang sangat besar (pengaruh terhadap daya dukung kawasan yang terbatas).

 

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya mengambil kayu astau binatang dari kawasan yang dilindungi untuk dijual ?

 

Jawaban :

Kembali pada jawaban ke dua

 

 

Kasus keempat

 

Diskripsi Masalah

Adanya beberapa hukum adat yang ada di daerah sekitar kawasan koserfasi dan dilindungi oleh negara telah membawa dampak positif terhadap keberlangsungan ekosistem hutan, sebaliknya atau hukum yang telah ditetapkan oleh negara meskipun nampak lebih baik namin teryata belum bisa adaptif dan belum mewujudkan nilai-nilai yang hendak di realisasikan. Ditaman nasional meru Betiri telah terdapat pikiran-pikiran dan masyarakat penyangga untuk bisa mengelola kawasan dengan versi (aturan) mereka.

 

Pertanyaan :

Bagaimana masyarakat membuat aturan atau hukum terhadap suatu kawasan yang hukumnya sudah ditetapkan oleh negara ?

 

Jawaban

Peraturan pemerintah yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat umum apabila bertentangan dengan syari’at islam maka masyarakat hanya berwenang melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Sedang jika peraturan pemerintah itu berkenaan dengan harta beda maka masyarakat boleh mengambil hak-hak nya mereka denga membuat aturan  tersendiri selama tidak bertentangan dengan hukum syara’.

 

Referensi :

1.    Bughyah Al Mustarsyidin : 91

2.    Al Tasyri’ Al Jina’i : 1/181

3.    Iqna’ : 2/259

 

وعباراتها :

1.    كما في  بغية المسترشدين صحيفة 91 ما نصه :

والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنابك إذا قلنا بكراهته لأن فيه حسنة لذوي الهيئات. اهـ.

Artinya :

“Kesimpulanya adalah mentaati perintah (peraturan) penguasa yang tidak haram atau makruh hukumnya wajib, baik secara dhohir atau batin, jika perintah peraturan itu berkenaan  dengan sesuatu yang wajib maka hukum mentaati peraturan itu adalah sangat wajib (muakkad), jika berkenaan dengan sesuatu yang sunnah, mak hukum mentaati peraturan tersebut wajib. Demikian juga halnya (wajib) bila berkenaan dengan sesuatu yang mubah yang mengandung kemaslahatan seperti larangan merokok, jika  berpandangan bahwa merokok hukumnya makruh hal ini karen dalam peraturan ini terdapat sebuah kebaikan bagi orang yang terhormat.“

 

2.    كما في  التشريع الجنائي الجزء الأول صحيفة 181 ما نصه :

تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع فللسلطة التشريعية في أي بلد الإسلامي إن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك --- إلى أن قال --- القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اهـ.

Artinya :

“Undang-undang keputusan dan program pemerintah dianggap sebagai program penyempurna syari’at Islam karena syari’at memberikan hak kepada pemerintah untuk membuat undang-undang yang menyentuh kemaslahatan dan memberikan manfaat kepada individu dan kelompok. Kekuasaan perundang-undang dalam negeri Islam manapun diperbolehkan untuk memberikan sanksi hukum terhadap perbuatan mubah (yang dilakukan masyarakat), ketika kemaslahatan umum menuntut demikian....... undang-undang keputusan dan program yang dikeluarkan kekuasaan perundangan merupakan hal berlaku dan wajib ditaati secara syar’I dengan syarat tidak bertentanggan dengan nash-nash yang jelas, prinsip-prinsip umum dan subtansi syari’at, apabila bertentangan dengan hal-hal yang disebutkan terakhir, maka undang-undang keputusan dan program pemerintah tersebut batal”

 

3.    كما في  الإقناع الجزء الثاني صحيفة 259 ما نصه :

تنبيه قال في الإحياء لو لم يدفع الإمام إلى المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحد أخذ شيء من بيت المال وفيه أربعة مذاهب أحدها لا يجوز أخذ شيء أصلا لأنه مشترك ولا يدري قدر حصته منه قال وهذا غلول      والثاني يأخذ كل يوم قوت يوم والثالث يأخذ كفاية سنة والرابع يأخذ ما يعطى وهو قدر حصته قال وهذا هو القياس لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الوارثين لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا تقسم بين ورثتهم وهذا لو مات لم يستحق وارثه شيئا انتهى      تركها في المجموع على هذا الرابع وهو الظاهر. اهـ.

Artinya :

“Imam Ghozali dalam kitab nya Ihya’,  apabila seorang imam (penguasa) tidak memberikan hak-hak kepada mustahiq (orang yang berhak ) dari baitul mal, apakah boleh bagi seorang muslim untuk mengambil sesuatu dari baitul mal……?  Dalam hal ini ada empat pendapat :

1.     Seorang tidak boleh sama sekali mengambil sesauatu dari baitul maal, karena baitul maal adalah harta milik bersama dan ia tidak tahu berapa jatah yang berhak menjadi miliknya.

2.     Seorang boleh mengabil setiap hari seukuran makanan pokok sehari.

3.     Seorang boleh mengambil seukuran biaya hidupnya selama setahun.

4.     Seorang boleh mengambil jatah yang diberikan kepadanya”.

Imam Ghozali berkata, “Ini adalah hasil pengkiyasan karena harta baitul maal bukanlah ‘milik bersama’ kaum muslimin seperti halnya ghonimah (rampasan perang) diantara para penerima ghonimah, warisan diantara para ahli waris. Dalam kasus yang terakhir ini, ghonimah dan warisan memang merupakan milik mereka, sehingga apabila mereka meninggal hak akan dialihkan pada ahli warisnya, sedangkan untuk kasus yang pertama (baitul maal), seorang ahli waris tidak bisa mewarisi sesuatu”.

 

 

Kasus Kelima

 

Diskripsi Masalah

Banyaknya masyarakat yang berkepentingan untuk mendapatkan potensi kawasan (flora-fauna dari hutan lindung) baik karena memiliki nilai tertentu, ataupun karena harganya lebih.

 

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya membeli barang (kayu/binatang) yang diambil tanpa ijin dari kawasan yang dilindungi ?

 

Jawaban :

Persoalan demikian bermuara pada keadaan pembeli. Jika pembeli yakin atau ada dugaan kuat bahwa apa yang akan dibeli adalah milkut taam (hak kepemilikan barang secara sempurna) maka hukum jual beli tersebut adalah sah. Akan tetapi jika pembeli ragu maka hukumnya menjadi makruh.

Perlu dicatat bahwa apabila transaksi telah dilakukan namun ternyata barang (mabi’) yang telah dibeli tersebut bukan milkut taam, maka hukum transaksi jual beli adalah fasad (tidak sah).

 

Reference :

1.     Asybah Wan Nadho’ir : 54

2.     Bughyatul Mustarsyidin : 126

3.     Faro’id Al Bahiyah Hamisy Asybah Wan Nadho’ir : 158-160

 

وعباراتها :

1.    كما في  الأشباه والنظائر صحيفة 54 ما نصه :

والثالث معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم تحقق التحريم ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام انتهى.

Artinya :

“Yang ketiga, transaksasi jual beli dengan orang yang mayoritas hartanya haram tetapi tidak bisa dipastikan bahwa barang yang dibuat transaksasi itu berasal dari yang haram, maka hukum jual beli tersebut tidak haram karena adanya kemungkinan barang tersebut berasal dari barang haram, tetapi transaksasi semacam itu dimakruhkan karena dikhawatirkan terjatuh pada hal yang haram”.

 

2.    كما في  بغية المسترشدين صحيفة 126 ما نصه :

(فائدة) سئل القفال عن حبس الطيور في اقتناص لسماع أصواتها أو غير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بما يحتاج إليه لأنها كالبهيمة تربط. اهـ.

Artinya :

“Imam Qoffal ditanya tentang hukumnya meletakkan burung dalam sangkar untuk didengarkan suaranya atau yang lain, beliau menjawab bahwa hal itu diperbolehkan jika pemiliknya memperhatikan sesuatu yang dibutuhkan burung tersebut (makanan dan minumannya). Hal ini sebagaimana binatang yang diikat”.

 

3.    كما في  الفرائد البهية هامش الأشباه والنظائر صحيفة 158-160 ما نصه :

(فائدة) سئل القفال عن حبس الطيور في اقتناص لسماع أصواتها أو غير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها بما يحتاج إليه لأنها كالبهيمة تربط. اهـ.

Artinya :

“Imam Qoffal ditanya tentang hukumnya meletakkan burung dalam sangkar untuk didengarkan suaranya atau yang lain, beliau menjawab bahwa hal itu diperbolehkan jika pemiliknya memperhatikan sesuatu yang dibutuhkan burung tersebut (makanan dan minumannya). Hal ini sebagaimana binatang yang diikat”.

 

Kasus Ketujuh

 

Diskripsi Masalah

Menurunnya kwalitas lingkungan hidup yang mendukung kwalitas kesehatan dan keamanan umat manusia disebabkan adanya pencemaran berupa sampah, kimia, logam, dan lain-lain.

 

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya melakukan pencemaran (sampah, minyak, kimia, logam, dan lainsebagainya ?

 

Jawaban :

Jika pencemaran yang ditimbulkan sampai pada dampak bahaya yang tidak dapat ditoleransi secara umum (laa yuhtamal ‘aadatan) maka muthlaq tidak diperbolehkan, namun apabila bahaya tersebut masih bisa ditolelir secara umum (yuhtamal ‘aadatan) maka masih diperbolehkan.

 

Reference :

  1. Al Bajuri : I/374
  2. Fatawa Al Kubro : III/13
  3. Bughyatul Mustarsyidin : 142

 

 

وعباراتها :

1.    كما في  الباجوري الجزء الأول صحيفة 374 ما نصه :

ولا يجوز أن يستولي على شيء منه وإن قل، ويحرم أن يبني في الطريق دكة أي مسطة ودعامة لجداره أو يغرس شجرة ولو لعموم المسلمين وإن اتسع الطريق ولم يضر بالمارة وأذن فيه الإمام لأنه قد تزدخم المارة فيصطكون بذلك لسغل المكان به ولأنه إذا طال المدة شبه موضوعه الأملاك وانقطع عنه أثر استحقاق الطريق بخلاف الأجنحة ونحوها --- إلى أن قال --- بمنع يحتمل عادة --- إلى أن قال --- بخلاف ما لا يضر ضرارا لا يحتمل عادة لكثرته كإلقاء اللقمات والتراب والحجارة لغير ما ذكر التي بوجه الأرض والعرش المفرط وإلقاء النجاسة وإرسال الماء الميازب إلى الطريق الضيقة وحيث فعل ما صنع منه أزاله الحاكم دون الأحاد لخوف الفتنة. اهـ.

Artinya :

“Tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menguasai/menggu-nakan sebagian ruas jalan atau sedikit. Dan haram bagi seseorang untuk membangun tempat yang ditinggikan atau penyangga bagi temboknya atau menanam pohon walaupun dengan tujuan kepentingan umum sekalipun kondisi jalan cukup luas, tidak mengganggu lalu lintas dan mendapatkan izin dari imam, karena hal ini terkadang tetap saja dapat menyebabkan pengguna jalan menjadi berdesak-desakan sehingga secara umum tidak dapat ditolelir. Di samping itu juga, ketika hal itu dibiarkan dalam waktu yang lama, maka seolah-olah tempat itu menjadi semacam milik dan terputusnya hak atas fungsi jalan (dan seterusnya); berbeda dengan segala bentuk tindakan yang benar-benar mengakibatkan dloror / bahaya yang secara umum tidak dapat ditolelir, seperti membuang makanan-makanan, debu-debu, batu dan lain sebagainya yang wujud diatas bumi, menyiram secara berlebihan, membuang perkara yang najis, dan mengalirkan limbah ke jalan yang sempit…. Ketika ada yang melakukan demikian maka al Hakim harus bertindak untuk menghilangkan hal itu, bukan setiap individu, karena dikhawatirkan adanya fitnah (dalam arti luas)”.

 

2.    كما في  الفتاوى الكبرى الجزء الثالث صحيفة 13 ما نصه :

وسئل عما جرت به العادة من عمل التثادر خارج البلد ناره توقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب --- إلى أن قال --- فأجاب بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا. اهـ.

Artinya :

“Pernah dipersoalkan tentang pekerjaan seseorang, dimana apinya dihidupkan dari kotoran hewan yang telah kering dan kapur. Katika anak-anak kecil menghisap asapnya, mayoritas dari mereka tertimpa bahaya (penyakit) yang membahayakan……. (pertanyaan ini lantas memunculkan jawaban)……. Bahwa menyalakan sesuatu sesuai dituturkan di muka hukumnya haram. Jika ada anggapan kuat itu memberi dampak buruk kepada orang lain, maka di samping pelakunya berdosa, hakim berhak menta’zirnya. Dan wajib untuk mengingkari apapun yang disampaikan pelakunya, dan wajib pula mencegahnya bahkan pelakunya wajib memberi ganti rugi pada apapun yang telah dirugikan”.

 

3.    كما في  بغية المسترشدين صحيفة 142 ما نصه :

(مسئلة ب) أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء مالم يتولد منه مبيح التيمم إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيد المذكور. وكذا إن أضر بملك الغير بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه كأن وسع الحفرة أو حبس مائها وانتشرت النذواة إلى جدار جاره وإلا منع وضمن ما تولد ذلك. اهـ.

 

Artinya :

“Seseorang membuat lubang pada lokasi yang menjadi miliknya di mana pada lubang tersebut disediakan jalur air pembungan dari rumahnya, maka orang tersebut tidak boleh dicegah untuk melakukan hal itu, walaupun tetangganya menerima dloror / dampak nagatif dari bau tersebut, sebatas dampak buruk yang muncul tidak sampai menyebabkan diperbolehkannya tayammum, karena bagi pemilik boleh mentasarrufkan apa saja yang ia miliki sekehendaknya dengan syarat tidak memberikan dampak buruk kepada orang lain dengan batasan sebagaimana yang telah dituturkan.

Demikian juga tidaklah mengapa jika seseorang menerima dloror sebab kepemilikan orang lain, dengan syarat dloror itu tidak melampui toleransi adapt dalam mengoperasionalkannya. Seperti seseorang memperluas lubang galiannya dan menampung air di dalamnya hingga kelembabannya meresap pada tembok tetangganya, bila tidak memenuhi / keluar dari persayaratan tersebut maka ia wajib dicegah dan bahkan harus membayar ganti rugi atas dampak yang muncul sebab tindakan tersebut”.

 

Catatan Penting :

أولي الأمر : الذين وكل إليهم القيام بالشؤن العامة والمصالح المهمة فيدخل فيهم كل من ولى أمرا من أمور المسلمين من ملك ووزير ورئيس ومدير ومأمور وعمدة وقاض ونائب وضابط وجندي. اهـ. انظر الأدب النبوي صحيفة 97

Imam yang dimaksud dalam konteks ini adalah Ulil Amri, yakni mereka yang diberikan amanat kepadanya untuk mengurusi kepentingan public dan kemaslahatan umum khususnya kaum muslimin. Termasuk dari mereka adalah presiden, menteri, kepala dinas, tokoh masyarakat, hakim, tentara, atau kepolisian dan yang lainnya yang memegang atau memimpin institusi yang menangani urusan public (lihat Al Adabun Nabawi halaman : 97)

 

Dengan demikian imam yang dimaksud disini adalah pihak kehutanan dan instasi terkait.