BAHTSUL MASAIL

LBM NU KAB. KEBUMEN

Kebumen, 30 Januari 2011

1.      MASALAH HARTA PENSIUNAN

Deskripsi Masalah:

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, ia berwasiat agar sepertiga hartanya ditasarufkan untuk fakir miskin. Tentunya istri dan anaknya mendapat pensiunan setiap bulannya selama istri tidak menikah lagi. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, si istri memutuskan untuk menikah lagi. Karena khawatir uang pensiunan diberhentikan, ia menikah tanpa dicatatkan di KUA.

a.       Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara menghitung untuk wasiat?

b.      Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA?

c.       Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan motivasi diatas?

d.      Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas?

Tabayyun As'illah:

Status PNS pada masanya diberi hak pension, PP no 7 1977, PP 28 2010, Pert. Badan Kep. Nas. 10 2010 mengatur:

-          apabila pegawai pensiun sudah ditetapkan hak pokok pensiun baginya, istri dan anak.

-          Uang (gaji) pensiunan dianggarkan melalui APBN

-          Taspen diambil dari potongan tiap bulan.

Jawaban:

a.       Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara menghitung untuk wasiat?

Jawaban : Uang pensiun janda dan anak seperti pada deskripsi masalah diatas tidak termasuk tirkah, karena uang tersebut merupakan pemberian/santunan (arzaq) dari pemerintah (bukan ujrah) yang diberikan langsung kepada istri dan anak dari PNS yang meninggal tersebut dan tidak diberikan kepada suami.

Refrensi::

1)      Qulyubi III hlm 125

2)      Majmu' Syarh Muhadzab III 128

3)      Al Ahkam Sulthaniyyah hlm 258

4)      Al Bayan XII hlm 193

5)      Tuhfat al Muhtaj VII 139

6)      Nihayah al Muhtaj VI hlm 171-172

7)      I'anah Thalibin III hlm 154

8)      Tuhfat Al Muhtaj 28 hlm. 391

9)     - - ( 3 / 125)

: ( ) .

10) - ( 3 / 128)

11) - ( 1 / 258)

: : . : . : . : .

12) - ( 7 / 139)

( ) ( ) ( ) ( ) . . ( ) ( ) ( ) ( ) .

13) - ( 3 / 154)

() ȡ : . ǡ ǡ

 

- ( 28 / 391)

) )

b.      Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA?

Tabayun; UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan syah bila dicatatkan dalam kantor catatan sipil (KUA). Perkawinan syah bila sesuai dengan ketentuan agama dan keyakinan yang dianut. Pernikahan dicatat melalui perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban:

Syah akad pernikahanya selama memenuhi syarat-rukun nikah

Refrensi:

1)      Al Fatawi Al Syar'iyyah, 89

Ta'bir:

1.     183

() .

2)       

c.       Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan motivasi diatas?

Jawab: Syah tapi tidak boleh dan haram.

- ( 3 / 342)

[ ]

d.      Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas?

Jawab: Haram

1.     - ( 7 / 139)

( ) ( ) ( ) ( ) ........ ( ) ( ) ( ) ( ) .

2.     - ( 20 / 134)

 

 

2.      MASALAH HARTA PENSIUNAN

Deskripsi Masalah:

Si A mempunyai hutang kepada si B sebesar Rp. 60.000.000,- untuk berdagang, dengan kesepakatan diangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- selama 60 bulan. Pada akhir tahun (tutup buku), keadaan keuangan sebagai berikut:

-         Jumlah harta yang ada = Rp. 72.000.000

-         Biaya oprasional = Rp. 2.000.000

-         Nafkah keluarga setahun = Rp. 10.000.000

-         Angsuran hutang setahun = Rp. 12.000.000 (12 x 1.000.000)

-         Keadaan uang Kas = Rp. 48.000.000

-         Sisa hutang yang belum dibayar = Rp. 48.000.000 (48 x 1.000.000)

-         Saldo = Rp. 0,-

Pertanyaan:

a.      Dalam keadaan seperti diatas, apakah si A berkewajiban mengeluarkan zakat tijarah? Dan apakah si B juga berkewajiban mengeluarkan zakat?

b.      Kalau masih berkewajiban mengeluarkan zakat, adakah qoul ulama madzhab arba'ah yang tidak mewajibkan zakat?

Jawaban: Si A wajib zakat zakat. Si B wajib zakat mal.

MAUQUF.

3.      MASALAH DANA TALANGAN HAJI

Deskripsi Masalah;

Antrean calon jama'ah haji Indonesia makin lama meskipun pemerinah telah memberlakukan peraturan dana minimal porsi haji sebesar Rp. 25.000.000. untuk Jawa Tengah misalnya, calhaj yang mendaftar setelah bulan Nopember 2010, harus rela menunggu untuk menunaikan hajinya hingga tahun 2016 M. menurut beberapa sumber, dana parker yang berasal dari ONH ini tidak kurang dari 25 trilun rupiah. Adalah uang dalam satuan jumlah yang sangat besar dan tentunya sangat membantu fakir miskin bila rutin dizakati setiap tahunya.

Pertanyaan:

a.       Apakah uang rupiah wajib dizakati?

b.      Jika wajib, apakah dana setoran awal ONH juga wajib dizakati? Dan siapa yang berkewajiban mengeluarkanya?

Jawaban:

a.       Khilaf

b.      Tidak wajib zakat

 

4.      MASALAH ZAKAT PERJUANGAN ANTI KORUPSI

Deskripsi Masalah;

Saat ini korupsi telah menjadi penyakit masyarakat Indonesia yang cenderung akut dan mendarah daging. Hamper semua lapisan masyarakat telah terkontaminasi penyakit ini, baik sebagai korban mapun pelakunya. Korupsi mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat baik berupa material maupun moral. Kerugian material berupa hilangnya harta Negara. ICW memerkirakan potensi hilangnya uang Negara dari APBN/APBD akibat korupsi lebih dari Rp. 2 trilyun pertahun (VHRmedia, 4/8/2010). Kerugian moral berupa hilangnya kaidah-kaidah hubungan social yang adil, wajar dan transparan. Korupsi menyebabkan rakyat ditradisikan untuk bermuamalah melalui hubungan suap menyuap sehingga kebenaran dan keadilan ditentukan oleh sejumlah uang. Saat ini sudah ada sekelompok masyarakat (LSM) yang berjuang untuk melawan korupsi, akan tetapi sebagian besar dari mereka mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga asing yang membiayai kegiatan tersebut. Aktifitas anti korupsi membutuhkan dana yang sangat besar. Para LSM harus membuat draf peraturan anti orupsi, meneliti dugaan korupsi, mengadakan pelatihan anti korupsi, melobi polisi, jaksa, hakim, anggota DPR agar mereka mau melaksakan hokuman terhadap para koruptor. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak mungkin dijalankan tanpa adanya dukungan dana yang memadai.

Pertanyaan:

a.       Bolehkah para pejuang anti korupsi meminta zakat, infaq dan shadaqah serta menerimanya?

Jawab: tidak dapat meminta dan menerima zakat

b.      Jika tidak boleh bagaimana solusinya?

5.      MASALAH PEMANFAATAN MENARA DAN LANTAI MASJID

Deskripsi Masalah:

Dengan berkembangnya teknologi, menara masjid dapat dimanfaatkan untuk tower telepon seluler. Pelaksanaanya pengurus masjid bekerjasama dengan pengelola jaringan telepon seluler melalui perjanjian sewa (ijarah) dengan uang sewa misalnya 3 juta rupiah pertahun selama sepuluh tahun. Selanjutnya pengurus masjid mentasarufkan uangs ewa tersebut untuk kemaslahatan masjid.

Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukumnya menyewakan menara masjid untuk tower seluler yang uang sewanya digunakan untuk kemaslahatan masjid?

b.      Bagaimana hukumnya menyewakan bangunan masjid lantai I untuk kios, ruang pertemuan dll?

Jawab:

-