HASIL JAWABAN

AS'ILAH BAHTSUL MASAIL PWNU JAWA TENGAH

OLEH TIM PERUMUS LBM NU KEBUMEN

 

1.      MASALAH HARTA PENSIUNAN

Deskripsi Masalah:

Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) meninggal dunia, ia berwasiat agar sepertiga hartanya ditasarufkan untuk fakir miskin. Tentunya istri dan anaknya mendapat pensiunan setiap bulannya selama istri tidak menikah lagi. Akan tetapi seiring bergulirnya waktu, si istri memutuskan untuk menikah lagi. Karena khawatir uang pensiunan diberhentikan, ia menikah tanpa dicatatkan di KUA.

a.       Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara menghitung untuk wasiat?

b.      Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA?

c.       Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan motivasi diatas?

d.      Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas?

Rumusan Jawaban:

a.       Pertanyaan: Apakah uang pensiunan termasuk tirkah? Jika iya, bagaimana cara menghitung untuk wasiat?

Jawaban : Uang pensiun janda dan anak seperti pada deskripsi masalah diatas tidak termasuk tirkah, karena uang tersebut merupakan pemberian/santunan (arzaq) dari pemerintah (bukan ujrah) yang diberikan langsung kepada istri dan anak dari PNS yang meninggal tersebut dan tidak diberikan kepada suami.

Referensi:

1)      Qulyubi III hlm 125

2)      Majmu' Syarh Muhadzab III 128

3)      Al Ahkam Sulthaniyyah hlm 258

4)      Al Bayan XII hlm 193

5)      Tuhfat al Muhtaj VII 139

6)      Nihayah al Muhtaj VI hlm 171-172

7)      I'anah Thalibin III hlm 154

8)      Tuhfat Al Muhtaj VI hlm. 132

Ta'bir:

1.     - - ( 3 / 125)

: ( ) .

2.     - ( 3 / 128)

3.     - ( 1 / 258)

: : . : . : . : .

4.     - ( 7 / 139)

( ) ( ) ( ) ( ) . . ( ) ( ) ( ) ( ) .

5.     - ( 3 / 154)

() ȡ : . ǡ ǡ

6.     - ( 6 / 132)

( )

 

Catatan Perumus:

1)      Gaji dan pensiunan PNS bukan merupakan ujrah (upah) kerja, melainkan irzaq (pemberian) dari pemerintah atas dasar pengabdianya kepada negara.

2)      Gugurnya uang pensiun ketika PNS meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan istri meski ada ahli waris lain merupakan bukti bahwa uang pensiun langsung diberikan kepada anak dan istri.

 

b.      Pertanyaan: Bagaimana hukumnya pernikahan tanpa dicatat di KUA?

Rumusan Jawaban: Syah akad pernikahanya selama memenuhi syarat-rukun nikah, sedangkan larangan pemerintah tidak dianggap karena tidak sesuai dengan ketentuan Syari'ah.

Referensi:

1)      Al Fatawi Al Syar'iyyah, 89

Ta'bir:

1.     183

() .

2.     - ( 4 / 242)

, , . , , . : { } [:59], - -: " ", : " ", : "

c.       Pertanyaan: Bolehkah melakukan pernikahan tanpa dicatat di KUA dengan motivasi diatas?

Jawaban:

 

 

d.      Pertanyaan: Halalkah uang pensiunan setelah nikah seperti di atas?

Rumusan Jawaban: Tidak halal, karena tidak sesuai dengan kriteria pemberian si pemberi (pemerintah)

Referensi:

1)      Tuhfat Al Muhtaj VII hlm. 139

2)      Nihayat Al Muhtaj 20 hlm. 134

7.     - ( 7 / 139)

( ) ( ) ( ) ( ) ........ ( ) ( ) ( ) ( ) .

8.     - ( 20 / 134)

2.      MASALAH HARTA PENSIUNAN

Deskripsi Masalah:

Si A mempunyai hutang kepada si B sebesar Rp. 60.000.000,- untuk berdagang, dengan kesepakatan diangsur setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- selama 60 bulan. Pada akhir tahun (tutup buku), keadaan keuangan sebagai berikut:

-         Jumlah harta yang ada = Rp. 72.000.000

-         Biaya oprasional = Rp. 2.000.000

-         Nafkah keluarga setahun = Rp. 10.000.000

-         Angsuran hutang setahun = Rp. 12.000.000 (12 x 1.000.000)

-         Keadaan uang Kas = Rp. 48.000.000

-         Sisa hutang yang belum dibayar = Rp. 48.000.000 (48 x 1.000.000)

-         Saldo = Rp. 0,-

Pertanyaan:

a.      Dalam keadaan seperti diatas, apakah si A berkewajiban mengeluarkan zakat tijarah? Dan apakah si B juga berkewajiban mengeluarkan zakat?

b.      Kalau masih berkewajiban mengeluarkan zakat, adakah qoul ulama madzhab arba'ah yang tidak mewajibkan zakat?

Rumusan Jawaban:

a.      Pertanyaan: Dalam keadaan seperti diatas, apakah si A berkewajiban mengeluarkan zakat tijarah? Dan apakah si B juga berkewajiban mengeluarkan zakat?

Jawaban: Si A dan si B wajib mengeluarkan zakat menurut Qoul Mu'tamad.

Referensi:

1)   Bughyat al Mustarsyidin 98-99

Ta'bir:

1.      98-99

() . () .

b.        Pertanyaan: Kalau masih berkewajiban mengeluarkan zakat, adakah qoul ulama madzhab arba'ah yang tidak mewajibkan zakat?

Jawaban:

-          Menurut Qoul Qodim, Si A tidak wajib mengeluarkan zakat,

-          Menurut Muqabil Mu'tamad si B tidak wajib mengeluarkan zakat.

Referensi

1)      Majmu' V hlm 343

2)      Qurotul 'Ain Fatawi Ismail Zein hlm 104

Ta'bir:

1.       - ( 5 / 343)

( ) ( )

2.       104

:

: . : . . . . ( - ( 1 / 100) . . : 1 = 376 : . . .

Catatan Perumus:

-         Si A wajib mengeluarkan zakat seketika

-         Si B wajib mengeluarkan zakat ketika ada kemungkinan si A mampu melunasi dan zakatnya dikeluarkan ketika harta telah diterima. Adapun tahun-tahun yang telah berlalu dan zakatnya belum dikeluarkan maka wajib di Qodo', karena piutang yang belum jatuh tempo disamakan dengan harta yang dighashab dari pemiliknya.

 

3.      MASALAH DANA TALANGAN HAJI

Deskripsi Masalah;

Antrean calon jama'ah haji Indonesia makin lama meskipun pemerinah telah memberlakukan peraturan dana minimal porsi haji sebesar Rp. 25.000.000. untuk Jawa Tengah misalnya, calhaj yang mendaftar setelah bulan Nopember 2010, harus rela menunggu untuk menunaikan hajinya hingga tahun 2016 M. menurut beberapa sumber, dana parker yang berasal dari ONH ini tidak kurang dari 25 trilun rupiah. Adalah uang dalam satuan jumlah yang sangat besar dan tentunya sangat membantu fakir miskin bila rutin dizakati setiap tahunya.

Pertanyaan:

a.       Apakah uang rupiah wajib dizakati?

b.      Jika wajib, apakah dana setoran awal ONH juga wajib dizakati? Dan siapa yang berkewajiban mengeluarkanya?

Rumusan Jawaban:

a.       Pertanyaan: Apakah uang rupiah wajib dizakati?

Jawaban:

Perspektif fuqaha' dalam menilai alat tukar kontemporer berupa uang kertas terjadi perbedaan. Satu versi menyatakan bahwa uang kertas meski secara fisik berupa materi yang tidak berharga, namun dianggap harta ribawi karena lebih melihat pada sisi instrisiknya yang mengandung nilai nuqud (emas-perak) dimana setiap alat tukar berupa uang kertas yang beredar pasti memiliki nilai emas atau perak yang tersimpan di bank dunia. Sedangkan versi yang lain mengatakan bahwa fisik uang itu sendiri memiliki nilai dan harga yang sah dijadikan komoditi (urudl).

Dari versi pertama, maka uang kertas yang telah mencapai satu nishab emas dan perak terkena beban zakat, karena pada dasarnya uang tersebut adalah bukti cek atau nota atas kepemilikan emas atau perak yang telah mencapai satu nishab. Sedangkan menurut versi kedua, uang kertas tidak terbebani zakat kecuali dijadikan barang komoditi dagang (tijarah)

Referensi:

1)      Al Turmusi IV hlm. 29-30

2)      Al Bajuri I hlm. 276

3)      Syams al Isyraq

4)      Fiqh Islam II hlm. 772

Ta'bir:

1.     4 29-30

. . . . .

2.     1 276

() ( ) .

3.    

.

4.     2 772

, ..... ....

b.      Pertanyaan: Jika wajib, apakah dana setoran awal ONH juga wajib dizakati? Dan siapa yang berkewajiban mengeluarkanya?

Jawaban:

-          Akad yang terjadi antara calon Jama'ah Haji dan pemerintah adalah Ijarah fi al Dzimmah dimana Calhaj sebagai Musta'jir, Pemerintah (penyelenggara Haji) sebagai Ajir dan Pihak Bank selaku Wakil Ajir. Sehingga status uang (Rp. 25.000.000) adalah Ujrah yang memang harus diserahkan sebelum 'amal (penyelenggaraan)

Referensi:

1)      Al Iqna' hlm. 71

2)      Qulyubi 73

3)      Al Fiqh Al Manhaji III hlm. 123

Ta'bir:

1.     ( 71)

2.     ( 9 / 318)

: ( ) ( ) ( ) ( ) (

3.     3 123

 

-          Sehubungan dengan akad tersebut maka status Uang DP ONH adalah milik pemerintah selaku penyelenggara haji yang berarti tidak wajib dizakati, seperti layaknya Bait Mal

Referensi:

1)      I'anah Tholibin II hlm 149

- ( 2 / 149)

( ) () ݡ . ǡ () .... (: ) . (: ) ɡ .

 

4.      MASALAH ZAKAT PERJUANGAN ANTI KORUPSI

Deskripsi Masalah;

Saat ini korupsi telah menjadi penyakit masyarakat Indonesia yang cenderung akut dan mendarah daging. Hamper semua lapisan masyarakat telah terkontaminasi penyakit ini, baik sebagai korban mapun pelakunya. Korupsi mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat baik berupa material maupun moral. Kerugian material berupa hilangnya harta Negara. ICW memerkirakan potensi hilangnya uang Negara dari APBN/APBD akibat korupsi lebih dari Rp. 2 trilyun pertahun (VHRmedia, 4/8/2010). Kerugian moral berupa hilangnya kaidah-kaidah hubungan social yang adil, wajar dan transparan. Korupsi menyebabkan rakyat ditradisikan untuk bermuamalah melalui hubungan suap menyuap sehingga kebenaran dan keadilan ditentukan oleh sejumlah uang. Saat ini sudah ada sekelompok masyarakat (LSM) yang berjuang untuk melawan korupsi, akan tetapi sebagian besar dari mereka mengandalkan bantuan dari lembaga-lembaga asing yang membiayai kegiatan tersebut. Aktifitas anti korupsi membutuhkan dana yang sangat besar. Para LSM harus membuat draf peraturan anti orupsi, meneliti dugaan korupsi, mengadakan pelatihan anti korupsi, melobi polisi, jaksa, hakim, anggota DPR agar mereka mau melaksakan hokuman terhadap para koruptor. Aktivitas-aktivitas tersebut tidak mungkin dijalankan tanpa adanya dukungan dana yang memadai.

Pertanyaan:

a.       Bolehkah para pejuang anti korupsi meminta zakat, infaq dan shadaqah serta menerimanya?

b.      Jika tidak boleh bagaimana solusinya?

Rumusan Jawaban:

a.       Tidak boleh meminta atau menerima zakat karena bukan termasuk al Asnaf al Tsamaniyah, meski atas nama sabilillah, karena yang dimaksud dengan sabilillah ialah mereka yang berperang di jalan Allah, adapun kutipan imam al Qaffal adalah lemah.

Referensi:

1)      Ittihaf al Sadat IV hlm 150-151

2)      Tafsir Kabir VI hlm 115

1.     4 151

( ) ( ) ( )

2.     6 115

" " , . .

 

5.      MASALAH PEMANFAATAN MENARA DAN LANTAI MASJID

Deskripsi Masalah:

Dengan berkembangnya teknologi, menara masjid dapat dimanfaatkan untuk tower telepon seluler. Pelaksanaanya pengurus masjid bekerjasama dengan pengelola jaringan telepon seluler melalui perjanjian sewa (ijarah) dengan uang sewa misalnya 3 juta rupiah pertahun selama sepuluh tahun. Selanjutnya pengurus masjid mentasarufkan uangs ewa tersebut untuk kemaslahatan masjid.

Pertanyaan:

a.       Bagaimana hukumnya menyewakan menara masjid untuk tower seluler yang uang sewanya digunakan untuk kemaslahatan masjid?

b.      Bagaimana hukumnya menyewakan bangunan masjid lantai I untuk kios, ruang pertemuan dll?

Rumusan Jawaban;

a.       Pertanyaan: Bagaimana hukumnya menyewakan menara masjid untuk tower seluler yang uang sewanya digunakan untuk kemaslahatan masjid?

Jawaban: Tafsil;

-          Jika posisi menara di dalam masjid atau serambi masjid atau diluar masjid maupun serambi, sedangkan bangunan menaranya tidak terpisah dengan masjid, dan terdapat pintu yang menyambungkan antara masjid dengan menara tersebut, maka menara tersebut tidak diperbolehkan disewakan sebagaimana deskripsi diatas, karena kehormatan masjid berlaku juga pada menara tersebut.

-          Jika menara tersebut berada diluar area masjid secara terpisah, maka terdapat khilaf; menurut pendapat yang mengatakan menara tersebut bukan bagian dari masjid, maka boleh disewakan sebagaimana deskripsi diatas. Dan menurut pendapat yang menyatakan menara masjid tersebut merupakan bagian dari masjid, maka tidak boleh. Dengan catatan bila tidak merendahkan martabat kehormatan masjid.

Referensi:

1)      Majmu' VI hlm. 507

- ( 6 / 507)

() () () ()

b.      Pertanyaan: Bagaimana hukumnya menyewakan bangunan masjid lantai I untuk kios, ruang pertemuan dll?

Jawaban:

semua bangunan masjid tidak boleh disewakan untuk kios, ruang pertemuan dll karena masih hukum masjid untuk selamanya

Referensi:

1)      Al Mughni Syarh al Kabir V hlm. 369-370

2)      I'anah Thalibin III hlm. 159

3)      Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah XII 295-296

4)      Tuhfat al Muhtaj VI hlm. 14

Ta'bir:

1.     - ( 5 / 369 - 370)

: : . . .

2.     - ( 3 / 159)

(: ) ǡ ǡ (: ) : . . (: ) . ǡ ޡ ǡ ǡ . (: ) ǡ ϡ ɡ ǡ ѡ .

3.     - ( 2 1/ 295-296)

. . . : : . . .

4.     - ( 6 / 14)

:

Catatan Perumus: Jika pada awal wakaf bangunan yang diperuntukan masjid hanya lantai dua dan keatas, sedangkan lantai pertama bukan untuk masjid, maka hukumnya diperbolehkan.