Pertanyaan :

Bagaimana Islam mengatur masalah harta gono gini suami isteri dalam kasus perceraian? Bagaimana cara pembagiannya? (A.I., Bogor)

Jawab :

Kepemilikan harta suami dan isteri dalam masa perkawinan mereka tidak lepas dari 3 (tiga) kategori berikut :

Pertama, harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan isteri pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.

Kedua, harta milik isteri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh isteri saja tanpa kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta hasil kerja yang diperoleh dari hasil kerja isteri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk isteri, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain.

Ketiga, harta milik bersama suami isteri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami isteri, atau harta benda (misalnya mobil, rumah, TV) yang dibeli oleh suami isteri dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya.

Dalam istilah fiqih, kepemilikan harta bersama ini disebut dengan istilah syirkah amlaak, yaitu kepemilikan bersama atas suatu benda (syarikah al-ain). Contohnya adalah kepemilikan bersama atas harta yang diwarisi oleh dua orang, atau harta yang dibeli oleh dua orang, atau harta yang dihibahkan orang lain kepada dua orang itu, dan yang semacamnya. (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam, hal. 150).

Harta kategori ketiga inilah yang disebut dengan istilah harta gono gini, yaitu harta milik bersama suami isteri ketika suami isteri itu bercerai. Inilah manath (fakta) yang hendak dihukumi. Bagaimana pembagian harta gono gini ini menurut syara?

Sesungguhnya syara tidak membagi harta gono gini ini dengan bagian masing-masing secara pasti (fixed, tsabit), misalnya isteri 50 % dan suami 50 %. Sebab tidak ada nash yang mewajibkan demikian, baik dari Al-Kitab maupun As-Sunnah. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan isteri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan ash-shulhu (perdamaian) di antara suami isteri. Dalil pensyariatan perdamaian antara suami isteri antara lain :

ǡ

Dari Amr bin Auf Al-Muzni RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin [bertindak] sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram. (HR Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi) (Imam Ash-Shanani, Subulus Salam, 4/246, hadits no. 821; Imam Syaukani, Nailul Authar, 8/463, hadits no.2325)

Imam Ash-Shanani menerangkan hadits di atas dengan berkata :

ǡ

Para ulama telah membagi ash-shulhu (perdamaian) menjadi beberapa macam; perdamaian antara muslim dan kafir, perdamaian antara suami isteri, perdamaian antara kelompok yang bughat dan kelompok yang adil, perdamaian antara dua orang yang bertahkim kepada qadhi (hakim), perdamaian dalam masalah tindak pelukaan seperti pemberian maaf untuk sanksi harta yang mestinya diberikan, dan perdamaian untuk memberikan sejumlah harta kepada lawan sengketa jika terjadi pada harta milik bersama (amlaak) dan hak-hak. Pembagian inilah yang dimaksud di sini, yakni pembagian yang disebut oleh para fuqoha pada bab ash-shulhu (perdamaian). (Imam Ash-Shanani, Subulus Salam, 4/247).

Dengan demikian, berdasarkan dalil hadits Amr bin Auf Al-Muzni RA di atas, jika suami isteri bercerai dan hendak membagi harta gono gini di antara mereka, dapat ditempuh jalan perdamaian (ash-shulhu). Sebab salah satu jenis perdamaian adalah perdamaian antar suami isteri (ash-shulhu baina az-zaujain), atau perdamaian tatkala ada persengketaan mengenai harta bersama (amlaak).

Dengan jalan perdamaian ini, pembagian harta gono gini bergantung pada musyawarah antara suami isteri. Boleh suami mendapat 50 % dan isteri 50 %. Boleh suami mendapat 30 % dan isteri 70 %, boleh pula suami mendapat 70 % dan isteri 30 %, dan boleh pula pembagian dengan nisbah (persentase) yang lain. Semuanya dibenarkan syara, selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuh berdasarkan kerelaan masing-masing.

Memang, dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang diterapkan dalam Peradilan Agama, harta gono gini antar suami isteri tidaklah dibagi, kecuali masing-masing mendapat 50 %. Dalam pasal 97 KHI disebutkan :

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan laindalam perjanjian perkawinan.

(Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Gema Insani Press, 1994, hal. 106)

Namun menurut kami, ini bukan pembagian yang sifatnya wajib, karena memang tidak ada nash syara yang mewajibkan pembagian seperti itu. Pembagian fifty-fifty ini hanyalah salah satu alternatif pembagian yang sifatnya mubah, bukan satu-satunya pembagian yang dibolehkan. Ketentuan mubah ini kemudian diadopsi oleh KHI menjadi satu ketentuan yang mengikat dalam pembagian harta gono gini.

Kesimpulannya, pembagian harta gono gini sepenuhnya bergantung pada hasil perdamaian antara suami isteri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Wallahu alam. [ ]

Harta Gono-Gini Dalam Islam

oleh: admin   kategori: Fiqih Nazilah

Secara ringkas, yang dimaksud harta gono-gini adalah harta milik bersama dari suami dan istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Misalnya rumah yang dibangun dari hasil kerja suami dan istri, harta yang dihibahkan kepada mereka berdua atau dibeli dengan uang mereka berdua. Menurut pasal 35 UU Perkawinan di Indonesia, harta gono-gini adalah "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Ada beberapa hal yang bisa memperjelas pengertian di atas, sebagai berikut:

Pertama: Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, seperti kursi, tempat tidur, kulkas, kompor, mobil adalah milik suami dan bukanlah harta gono-gini, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus.

Kedua: Barang-barang yang dibeli dari gaji (harta) suami, kemudian secara sengaja dan jelas diberikan kepada istrinya, seperti suami yang membelikan baju dan perhiasan untuk istrinya, atau suami membelikan motor dan dihadiahkan untuk istrinya, maka harta tersebut walaupun dibeli dengan harta suami, tetapi telah menjadi harta istri, dan bukan pula termasuk dalam harta gono-gini.

Ketiga: Barang-barang yang dibeli dari harta istri, atau orang lain yang menghibahkan sesuatu khusus untuk istri, maka itu semua adalah menjadi hak istri dan bukan merupakan harta gono-gini.

Konsep harta dalam Islam
Di dalam Islam, konsep harta dalam rumah tangga dijelaskan dalam beberapa ayat:

Pertama: Bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaiman firman Allah: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (Qs An Nisa': 5)

Kedua: Kewajiban suami yang berkenaan dengan harta adalah sebagai berikut:
Pertama: memberikan mahar kepada istri. "Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai bentuk kewajiban (yang harus dilaksanakan dengan ikhlas)." (Qs An Nisa': 4)
Kedua: memberikan nafkah kepada istri dan anak, sebagaimana firman Allah: "Dan kepada ayah berkewajiban memberi nafkah yang layak kepada istrinya." (Qs Al Baqarah: 233)
Ketiga: Suami tidak boleh mengambil harta istri, kecuali dengan izin dan ridhanya, "Jika mereka (istri-istri kamu) menyerahkan dengan penuh kerelaan sebagian mas kawin mereka kepadamu, maka terimalah pemberian tersebut sebagai harta yang sedap dan baik akibatnya." (Qs An Nisa': 4)
Keempat: Jika terjadi perceraian antara suami istri, maka ketentuannya sebagai berikut:
1 - Istri mendapat seluruh mahar jika ia telah melakukan hubungan seksual dengan suaminya, atau salah satu diantara kedua suami istri tersebut meninggal dunia dan mahar telah ditentukan, dalam hal ini Allah berfirman: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri." (Qs An Nisa': 20-21).
2 - Istri mendapat setengah mahar jika dia belum melakukan hubungan seksual dengan suaminya dan mahar telah ditentukan. "Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu." (Qs Al Baqarah: 237)
3 - Istri mendapat mut'ah (uang pesangon) jika dia belum melakukan hubungan seksual dengan suaminya dan mahar belum ditentukan. "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu, memberi menurut kemampuannya dan orang yang miskin memberi menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu, merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan." (Qs Al Baqarah: 236)

Bagaimana pembagian harta gono-gini menurut Islam?
Di dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta gono-gini. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum dalam menyelesaikan masalah bersama, diantaranya adalah:

Pembagian harta gono-gini tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al Qur'an disebut dengan istilah "As Shulhu" yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak (suami-istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)." (Qs An Nisa': 128)

"Perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram." (HR Abu Dawud, ibnu Majah, dan disahihkan oleh Tirmidzi). Di dalam mencari kesepakatan, adakalanya satu atau kedua belah pihak harus merelakan haknya. Sebab, akan sangat sulit mencapai kata sepakat jika masing-masing bersikeras menuntut. Kesepakatan ini bisa dilakukan antar suami dan istri atau juga dengan mengikutsertakan pihak ketiga. Dengan pihak ketiga sebagai pihak netral, diharapkan masalah bisa terselesaikan dengan baik. Memang di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Peradilan Agama, pasal 97, disebutkan bahwa pembagian harta gono-gini harus 50:50. Hanya saja, ketentuan ini tidak ada dalam hukum Islam. Wallahu A'lam.

 

HARTA GONO GINI

Ditulis oleh Farid Ma'ruf di/pada 13 Januari 2007

Tanya :

Sepasang suami isteri hendak bercerai. Harta mereka dalam bentuk rumah dan segala isinya. Harta isteri senilai sekitar 100 juta rupiah dan harta suami sekitar 50 juta rupiah. Pertanyaannya adalah :

(1) Apa yang disebut dengan harta gono gini?

(2) Bagaimana batasan harta isteri yang sudah terlanjur jadi satu dalam bentuk rumah dengan suami?

(3) Bagaimana pembagiannya atau presentase antara keduanya? Mohon penjelasannya? (08164894XXX)

 Jawab :

 A. Pengertian Gono Gini

            Dalam situs Asiamaya gono gini didefinisikan sebagai harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. (Inggris : gono-gini is property acquired jointly, especially during marriage, and which is divided equally in event of divorce).<!--[if !supportFootnotes]-->[1]<!--[endif]--> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, gono gini diartikan sebagai harta perolehan bersama selama bersuami isteri.<!--[if !supportFootnotes]-->[2]<!--[endif]--> Dalam Kompilasi Hukum Islam  yang berlaku dalam lingkungan Pengadilan Agama, harta gono gini disebut dengan istilah harta kekayaan dalam perkawinan. Definisinya (dalam pasal 1 ayat f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsungtanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.<!--[if !supportFootnotes]-->[3]<!--[endif]-->

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan harta gono gini adalah harta benda yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua di antara suami isteri.

            Dalam perspektif fiqih Islam, sebagian ulama menganggap harta gono-gini sebagai harta syirkah.<!--[if !supportFootnotes]-->[4]<!--[endif]--> Memang benar termasuk syirkah, tetapi menurut pemahaman kami, bukan syirkah akad (syirkah uqud), seperti syirkah abdan, syirkah inan, dan syirkah mudharabah, melainkan syirkah kepemilikan (syirkah milk/syirkah amlak). Adapun definisi syirkah kepemilikan ini adalah kepemilikan bersama atas suatu barang di antara dua orang atau lebih yang terjadi karena adanya salah satu sebab kepemilikan (seperti jual-beli, hibah, wasiat, dan waris), atau karena adanya percampuran harta benda yang sulit untuk dipilah-pilah dan dibedakan.<!--[if !supportFootnotes]-->[5]<!--[endif]--> Syirkah kepemilikan ini misalkan ada satu pihak yang menghibahkan suatu harta kepada dua orang, lalu keduanya menerimanya. Maka kepemilikan harta itu dalam fiqih Islam disebut syirkah kepemilikan (syirkah milk/ syirkah amlak).    

 

B. Batasan Harta Isteri

Telah diuraikan sebelumnya, bahwa harta gono gini adalah harta benda yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua di antara suami isteri. Implikasinya, harta yang sudah dimiliki oleh suami atau isteri sebelum menikah, demikian pula mahar bagi isteri, juga warisan, hadiah, dan hibah milik isteri atau suami, tidak termasuk harta gono gini. Bahkan dalam Islam harta yang diperoleh isteri dari hasil kerjanya sendiri tidak termasuk harta gono gini, karena harta tersebut adalah hak milik isteri. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT (artinya):

 

Bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. (QS An-Nisaa` : 32)

 

Jadi, apabila isteri bekerja dan memperoleh harta, maka isteri punya hak penuh atas hartanya itu. Jika isteri mau menggunakan harta itu untuk keperluan keluarga, maka itu dianggap sebagai sedekah yang punya dua pahala, yakni pahala sedekah dan pahala berbuat baik kepada keluarga. Hal ini pernah dinyatakan Rasulullah kepada isteri Abdullah bin Masud yang menyedekahkan hartanya untuk sang suami karena ia tergolong laki-laki miskin (HR Bukhari-Muslim).

Jelaslah, bahwa harta yang menjadi hak isteri, adalah harta yang sudah dimiliki oleh isteri sebelum pernikahan. Misalnya, harta pemberian orang tua isteri. Termasuk juga hak milik isteri adalah mahar dari suami, demikian pula warisan, hadiah, dan hibah yang diberikan oleh suatu pihak kepada isteri. Semua itu adalah harta isteri, bukan harta gono gini. Demikian juga harta yang diperoleh isteri dari hasil kerjanya sendiri. Walau pun setelah akad nikah.

Kecuali jika isteri menggunakan hartanya itu untuk keperluan keluarga dan dijadikan hak milik bersama (syirkah amlak). Misalnya uang yang semula milik isteri diberikan kepada suami, lalu suami menggabungkan uang isteri tersebut dengan uang suami yang selanjutnya uang gabungan itu dibelikan rumah untuk keperluan keluarga dan dijadikan sebagai hak milik bersama. Dalam hal ini rumah tersebut menjadi harta gono gini.  

           

C. Pembagian Harta Gono Gini

Jika suami-isteri yang akan bercerai berperkara mengenai harta gono-gini ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 ada ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak mendapat seperdua (bagian 50 %) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.<!--[if !supportFootnotes]-->[6]<!--[endif]-->

Tetapi jika suami-isteri tersebut tidak berperkara di Pengadilan Agama, yaitu melakukan musyawarah sendiri, maka harta gono-gini sebenarnya dapat dibagi menurut cara lain. Yaitu dibagi atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak (suami-istri) yang bercerai. Atau dibagi menurut persentase masing-masing pihak jika diketahui jumlahnya.

Jadi, kami berpendapat, bahwa ketentuan pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam  bukanlah ketentuan yang sifatnya wajib secara syari. Sebab tidak ada nash dalam Al-Qur`an dan Al-Hadits yang menerangkan bahwa pembagiannya harus seperti itu, yakni suami dan isteri masing-masing mendapatkan setengah (50 %). Karena itu, kita dapat memahami mengapa di Filipina, dalam peraturan yang diberlakukan pemerintah untuk orang Islam (Code of Moslem Personel Laws of the Philippines), tidak ada aturan mengenai harta bersama dalam perkawinan. Demikian pula, dalam putusan-putusan pengadilan Malaysia, soal harta bersama ini masih menjadi masalah yang belum selesai.<!--[if !supportFootnotes]-->[7]<!--[endif]--> 

Ini menunjukkan bahwa aturan pembagian gono gini yang berlaku di Indonesia (pembagian fifty-fifty) bukanlah ketentuan yang sifatnya wajib menurut syara. Sebab jika wajib tentunya ketentuannya akan sama antara Indonesia dengan Filipina dan Malaysia. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut (pembagian fifty-fifty) hukumnya secara syari tidak wajib, melainkan mubah (boleh). Lalu ketentuan mubah ini diadopsi dan ditetapkan menjadi sebuah pasal yang bersifat mengikat. Jadi pembagian fifty-fifty itu sebenarnya hanya satu pilihan, dari sekian pilihan yang ada mengenai cara pembagian harta gono-gini. Bukan satu-satunya pilihan yang tidak boleh menempuh cara pembagian lain.

Maka dari itu, seperti yang telah disampaikan di atas, penyelesaian sengketa harta gono gini dapat dilakukan di luar Pengadilan Agama berdasarkan musyawarah dengan menempuh jalan perdamaian (ash-shuluh). Dalam hal ini dapat diterapkan sabda Rasulullah SAW :

 

Perdamaian adalah boleh [dilakukan] di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Al-Hakim, Abu Dawud, Ibnu Hibban,  dan At-Tirmidzi).<!--[if !supportFootnotes]-->[8]<!--[endif]-->

 

Hadits ini telah membolehkan adanya perdamaian (ash-shuluh), yaitu  suatu akad (perjanjian)  untuk menyelesaikan persengketaan. Dalam salah satu penerapannya, perdamaian dapat dilaksanakan di antara suami-isteri yang bersengketa.<!--[if !supportFootnotes]-->[9]<!--[endif]-->

            Dengan melakukan perdamaian ini, pembagian harta gono gini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak (suami-istri) yang bercerai. Misalnya, suami isteri sepakat membagi harta dengan prosentase suami mendapat sepertiga, sedangkan isteri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya misalkan suami mendapatkan dua pertiga sedang isteri mendapat sepertiga. Atau prosentase lainnya sepanjang telah disepakati dalam perdamaian. Jadi, tidak wajib masing-masing mendapat setengah, tetapi masing-masing mendapatkan bagian sesuai dengan kesepakatan yang terjadi dalam perdamaian.

Adapun rumah yang ditanyakan, apakah termasuk gono gini atau bukan? Maka di sini perlu dilihat lebih dulu faktanya. Jika rumah itu telah dijadikan sebagai hak kepemilikan bersama, maka merupakan harta gono gini. Indikasinya juga menunjukkan hal demikian,  karena ada andil bersama dari isteri (sekitar 100 juta rupiah) dan dari suami (sekitar 50 juta rupiah). Namun, beda halnya andaikata begini faktanya : misalkan rumah itu diberi isteri dengan uangnya sendiri (suami tidak andil). Lalu suami merenovasi rumah itu dengan uangnya. Maka jika demikian keadaannya, menurut hemat kami, rumah itu bukan harta gono-gini, tapi milik isteri itu sendiri. Selanjutnya isteri dapat memberikan ganti rugi yang besarnya diperkirakan sama dengan nilai uang yang telah dikeluarkan suami ketika merenovasi rumah. Wallahu alam.

 

 

Yogyakarta, 13 Maret 2004

 

 

Muhammad Shiddiq Al-Jawi

Suplemen Edisi 1: Harta Gono Gini, Mencari Formula Yang Adil Bagi Perempuan

 

Indeks Artikel

Suplemen Edisi 1: Harta Gono Gini, Mencari Formula Yang Adil Bagi Perempuan

Pengantar

abstraksi

Realitas Harta Gono Gini

Lebih Dekat dengan Harta Gono Gini

Islam Memandang Harta Gono Gini

Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan

Penutup

Daftar Pustaka

Semua Halaman

Halaman 6 dari 9

Pengantar

Dalam menandai usia Swara Rahima yang telah sampai pada edisi ke-20, Redaksi menghadirkan Suplemen khusus untuk para pembaca yang budiman. Suplemen ini ditulis oleh dua orang alumni Program  Pengkaderan  Ulama  Perempuan  yang
diselenggarakan  Rahima  beberapa  waktu  lalu. Diharapkan, suplemen ini bisa menjadi wahana berkarya bagi pemikir-pemikir muda Islam untuk menuangkan gagasan-gagasan seputar Islam dan Hak-hak Perempuan. Tema suplemen yang kini ada di tangan pembaca membahas seputar harta gono-gini yang seringkali belum banyak dipahami oleh masyarakat umum. Harta gono- gini  sebagai  harta  bersama  (suami-istri)  yang  hanya muncul, jika sebuah pernikahan berakhir, baik karena meninggalnya  salah  satu  pasangan  atau  karena perceraian. Apa sebenarnya yang dimaksud harta gono- gini?  Bagaimana  menyikapi  dan  membaginya,  bila pernikahan harus berakhir tak terelakkan? Bagaimana menurut pandangan para ulama Islam?

Tema-tema  lain  seputar  Islam  dan  Hak-hak Perempuan  juga  akan  hadir  dalam  suplemen  edisi berikutnya.  Mudah-mudahan  suplemen  ini  dapat menjadi teman diskusi yang baik bagi segenap pembaca Swara Rahima. Selamat membaca.

 
Wassalam, Redaksi

 

Abstraksi
 
Tak ada sepeserpun yang tersisa untukku setelah perceraian itu terjadi. Sekalipun semasa 12 tahun perkawinan, akulah yang membanting tulang agar dapur ini tetap berasap. Demikian Rohyani (bukan nama sebenarnya) mencurahkan isi hatinya, saat Ketua Tim  Penggerak  PKK  Desa  Sindanglaya  Kabupaten Cianjur, bertanya tentang kehidupan ekonominya pasca perceraian. Pernyataan itu muncul dalam pertemuan rutin Posyandu Sindanglaya.

Siapa  pun  yang  mendengar  atau  mungkin menyaksikan kisah di atas akan berkecamuk hati dan jiwanya. Betapa tidak, Rohyani adalah salah satu korban perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Namun, saat ia menggugat cerai di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Cianjur,  bukan  keadilan  yang  ia  dapat,  tapi  justru ketidakadilan.  Mantan  suaminya,  menggugat  balik dengan alasan nusyuz (membangkang). Rohyani, yang sudah tidak tahan akan kelakuan suaminya dan ingin segera bercerai, menjadi pasrah saat PA mengabulkan gugatan cerainya. PA menetapkan seluruh harta adalah milik suaminya yang memang sudah mengklaim harta gono-gini (harta hasil bersama setelah menikah) sebagai harta bawaannya.

Realitas Harta Gono Gini
Ilustrasi kisah di atas ibarat gunung es. Tampak di permukaan jauh lebih sedikit dari kenyataan yang sesungguhnya  terjadi.  Terlebih  bila  sang  istri  buta hukum  dan  perceraian  dilakukan  bukan  di  depan majelis hakim. Lewat jalur adat misalnya, seperti yang terjadi di salah satu desa di Nusa Tenggara Timur. Jika para suami menjatuhkan cerai pada istrinya, dengan suka rela atau terpaksa pun istri harus meninggalkan rumah dan beserta isinya. Sekali pun rumah dan isinya adalah hasil keringat istri atau keringat bersama. Istri hanya boleh membawa pakaian dan anak-anak.

Harus diakui secara sadar, bahwa perempuanlah, kemudian menjadi janda, yang mengambil alih terhadap pemeliharaan  dan  pengasuhan  anak-anak  pasca perceraian  terjadi.  Perceraian  ini  bisa  terjadi  karena putusan PA, ditinggal dalam waktu lama, ditelantarkan,atau bahkan tidak diberi nafkah, sekali pun suami ada secara dzahir. Lebih dari dua per tiga penghasilan perem- puan diberikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Perceraian tanpa membagi harta gono-gini secara adil menyebabkan  perempuan  masuk  dalam  jurang kemiskinan yang nyata.

Lebih Dekat dengan Harta Gono Gini

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.1   Harta istri tetap menjadi milik istri dan sebaliknya. Namun, sejak terjadi perkawinan antara perempuan dan laki-laki, maka sejak saat itu tidak menutup kemungkinan telah terjadi suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (alghele gemeenschap van goederen). Percampuran ini terjadi jika tidak diadakan perjanjian pemisahan harta bawaan  masing-masing.  Keadaan  ini  berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan. Kecuali ada kesepakatan baru antara suami istri. Percam- puran kekayaan ini lebih dikenal dengan harta bersama bahasa hukumatau harta gono ginipandangan atau istilah masyarakat.

Jika  mengacu  pada  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kita akan menjumpai tiga macam harta benda dalam perkawinan, yakni: harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Menurut pasal 35 ayat 1 UUP No.1/74 dan pasal 85 KHI yang dimaksud harta bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama perkawinan.2   Maksudnya yakni, seluruh harta yang diperoleh sesudah suami istri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Harta bersama dikuasai oleh suami dan istri, sehingga suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak.3

Jadi, sekalipun harta bersama ini diperoleh dari kerja suami saja, bukan berarti istri tidak memiliki hak atas harta bersama. Baik istri maupun suami sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual  atau  memindahkan  harta  bersama.4   Harta bersama ini dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga.5
 
Sedangkan  yang  tidak  termasuk  harta  bersama yakni harta bawaan dan harta perolehan. Yang dimaksud harta bawaan adalah harta masing-masing suami dan istri6 yang  dimiliki  oleh  masing-masing  sebelum terjadinya perkawinan, termasuk yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Harta ini di bawah penguasaan masing-masing atau menjadi hak milik yang tidak dapat dipindahtangankan.

Dan terakhir, harta perolehan, yakni harta masing- masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada  dalam  hubungan  perkawinan.  Harta  ini diperoleh  bukan  dari  usaha  mereka,  melainkan  dari hibah,  wasiat,  sedekah,  atau  warisan  masing-masing. Penguasaan atas harta ini sama seperti harta bawaan. Dikecualikan  jika  ada  kesepakatan dalam  perjanjian perkawinan  misalnya : suami  istri  menjadikan  harta perolehan ini sebagai harta bersama.7

Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh activa dan passiva. Percampuran ini bisa mencakup harta bawaan dan/atau harta perolehan ke dalam perkawinan8 yang  akhirnya  menjadi  harta  bersama.  Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan gemeen- schap.
 
Sesungguhnya  percampuran  kekayaan  ini bukanlah masalah selama menjadi kesepakatan antara suami istri. Biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak  mengklaim  atas  harta  bersama  menjadi  harta bawaan atau harta perolehan. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah cikal bakal terjadinya perselisihan harta bersama atau harta gono gini.

Ketidakadilan ini sangat terkait dengan perspektif suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Yang dibakukan dalam UUP 1/1974 pasal 31 ayat 3 dan KHI pasal 79 ayat 1. Kedua hukum ini sekaligus mempo- sisikan  istri  hanya  sebatas  pengelola  rumah  tangga (domestik) sebaik-baiknya. Sehingga, banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung pada suami dan tidak memiliki penghasilan apa pun.
 
Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda. Hal ini terjadi pada saat istri bekerja di luar  rumah  sebagai  pencari  nafkah,  bahkan  pencari nafkah  utama,  juga  dibebani  pekerjaan  domestik. Biasanya  para  suami  menarik  diri  untuk  membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggapnya sebagai kewajiban mutlak istri. Padahal pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang bisa dibagi dan dipertukarkan  karena  hal  itu  merupakan  bentukan budaya belaka.

Dengan begitu, merupakan hal yang tidak adil bagi istri, jika aturan pembagian harta hanya sebatas separuh dari harta bersama. Karena tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Dan, yang lebih tidak adil adalah jika istri mendapat harta lebih kecil dari suami bahkan tidak mendapatkan sama sekali karena  dianggap  tidak  memiliki  kontribusi  apa  pun dalam mengumpulkan harta bersama.

 

Islam Memandang Harta Gono Gini

Sesungguhnya kata gono gini  tidak  ditemukan dalam  kajian  kitab  fiqh  klasik,  sehingga,  sulit menemukan padanan kata yang tepat untuk mewakili harta bersama atau harta gono gini dalam pandangan Islam. Namun, secara dzahir Islam mengajarkan pada umatnya bahwa kehidupan rumah tangga merupakan kehidupan yang setara antara suami dan istri. Yang membedakan  di  antara  keduanya  adalah  tingkatan ketakwaannya (Qs. al-Hujurat, 49: 13).

Pernikahan yang didasari cinta, saling kasih dan sayang, sebagai perwujudan perjanjian antara perempuan dan  laki-laki  untuk  membina  kelurga  yang  sakinah, mawaddah, wa rahmah (tenteram, cinta, dan sayang) sudah  sepantasnya  tidak  dinodai  oleh  perselisihan. Terutama perselisihan yang berkaitan dengan harta gono gini. Sekalipun, misalnya perpisahan terjadi di sebuah rumah tangga.

Apabila suami istri kembali pada prinsip dasar perkawinan yang berdiri di atas sendi-sendi persamaan beban  dan  tanggung  jawab  untuk  mewujudkan kehidupan  yang  baik  dengan  melakukan  kerja-kerja positif secara bersama-sama (Qs. al-Nahl, 16: 97), menye- lesaikan perselisihan dan kesalahfahaman dengan jalan musyawarah (Qs. al-Baqarah, 2: 233), dan saling berbuat dan memperlakukan dengan baik (Qs. al-Nisa, 4: 19), seyogyanya jika terjadi perselisihan hingga pada tahap perceraian,  maka  pembagian  harta  gono  gini  dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah. Munawir Sjadzali memberikan solusi pembagian harta waris antara anak laki-laki  dan  perempuan  dapat  menjadi  bagian  yang sama, jika dilihat dari konteks Indonesia saat ini. Di mana perempuan juga mengambil peran untuk bekerja dan mencari nafkah. Dalam konteks harta gono gini, sudah seyogyanya pula istri mendapat bagian harta yang adil, jika perpisahan terjadi

Mencari Formula Hukum yang Adil untuk Perempuan

Untuk  itu,  apa  yang  bisa  dilakukan  untuk memberikan  keadilan  bagi  perempuan?  Terutama perempuan  korban  perceraian,  perselingkuhan,  atau ditinggal  dalam  waktu  lama  tanpa  informasi  dan konfirmasi yang jelas. Yang harus disadari mula-mula adalah  bahwa  hidup  harus  terus  berjalan.  Sekalipun perceraian telah terjadi. Kemudian, sesungguhnya istri adalah  orang  pertama  yang  berhak  atas  kepemilikan harta, terutama harta bersama.

Selanjutnya, yang harus dilakukan adalah pertama, mulailah  perkawinan  dengan  melakukan  perjanjian perkawinan  (sebagai  langkah  preventif).  Perjanjian perkawinan  (huwelijksvoorwaarden)9      ini dinyatakan sah selama tidak bertentangan dan melanggar batas-batas hukum,  kesusilaan,  dan  agama.10   Perjanjian ini bisa termasuk pemisahan kepemilikan harta masing-masing/ pribadi,  harta  bawaan,  harta  perolehan,  dan  harta bersama. Atau juga pemisahan harta pencarian masing- masing. Sekalipun terjadi pemisahan harta pencarian masing-masing, namun  ini  tidak  menghilangkan kewajiban suami memunuhi kebutuhan rumah tangga.11

Perjanjian perkawinan menjadi penting dilakukan untuk menghindari kepemilikan harta oleh suami secara absolut,  menghindari  perselisihan  harta  di  masa mendatang,  dan  mencegah  ketidakadilan  dalam pembagian harta bersama. Perjanjian ini dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini disahkan oleh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pemeluk agama selain Islam. Bahkan, ada baiknya jika perjanjian ini juga disahkan oleh notaris.

Kedua, jika terjadi perceraian. Sedangkan di sisi lain, perkawinan sudah dilangsungkan dan tidak ada perjanjian perkawinan yang menerangkan tentang pemisahan  harta  benda.  Maka,  istri  berhak  mengajukan gugatan  pembagian  harta  bersama.  Gugatan  ini  bisa diajukan bersamaan dengan gugatan perceraian di PA. Atau diajukan terpisah setelah adanya putusan cerai.

Yang perlu diperhatikan adalah jika suami setuju bercerai namun, tidak setuju pembagian harta bersama, maka ini dapat menghambat proses perceraian. Sehingga, ada  baiknya  gugatan  harta  bersama  diajukan  setelah putusan cerai selesai. Namun, jika ingin menghemat biaya peradilan sebaiknya sudah ada kesepakatan antara suami istri mengenai pembagian harta bersama. Sehingga, gugatan dapat diajukan bersamaan.

Namun, kadangkala di sisi lain, istri berhadapan dengan suami yang mengatasnamakan harta bersama yang dibeli selama perkawinan berlangsung. Untuk itu, istri harus membuat foto copy setiap dokumen yang berkaitan  dengan  harta  bersama.  Seperti  sertifikat kepemilikan  tanah,  rumah,  mobil,  dan  kekayaan keluarga lainnya. Hal ini akan sangat membantu dalam proses peradilan. Atau jika istri belum juga memiliki dokumen  tersebut,  maka  hal  yang  dapat  dilakukan adalah menguasai secara fisik harta benda tersebut. Ini merupakan  strategi  agar  suami  yang  mengajukan gugatan harta bersama sehingga beban pembuktian ada di pihak suami.12

Selain beberapa hal di atas, para hakim juga harus melakukan  rekonstruksi  dan  dekonstruksi  terhadap pembaharuan hukum yang berkembang dewasa ini. Jika perceraian putus antara suami istri, maka hakim harus tegas memberikan putusan perceraian yang memberikan keadilan bagi istri. Terlebih bila istri yang mengambil alih pemeliharan anak, istri tidak bekerja, istri tidak berpenghasilan tetap dan harus mencukupi kebutuhan keluraga,  atau  istri  berperan  ganda domestik  dan publik selama  perkawinan  berlangsung,  maka pembagian harta bersama bukan lagi sama rata, tetapi sama adil. Boleh jadi istri mendapat dua per tiga dari harta bersama dan suami satu per empat. Hal ini demi kemaslahatan,  kesejahteraan,  dan  penghidupan  yang layak bagi anak-anak yang ditinggalkan oleh suami.

PENUTUP

Kini,  sudah  saatnya  kita  menilik  hukum  yang berkeadilan bagi perempuan. Apalagi pasca perpisahan itu, anak-anak hidup bersama istri. Alangkah tidak adil dan  tidak  berkemanusiaan,  jika  suami  menguasai seluruh harta sedangkan istri dan anak dibiarkan miskin dan kelaparan.

Dalam al-Qurán (al-Nisa, 4: 9) disebutkan: Wal yakhsya  al-ladzina  lau  tarakuu  min  khalfihim dzurriyyatan dhiafan khaafuu alaihim fal yattaqullaha wal yaquuluu qaulan sadida (Dan hendaklah orang- orang itu merasa khawatir, jika meninggalkan keturunan yang lemah (zurriyyatan diafan) di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik.  Di  sisi  lain,  Nabi  Muhammad  SAW  pernah bersabda:  khiyarukum  khiyarukum  li  ahlihi  (Yang terbaik di antara kamu adalah yang (bersikap) terbaik kepada keluarganya (HR. Ibnu Majah). Wallahu álam bi al-shawab.[]