RANCANGAN JAWABAN

AS’ILAH BAHTSUL MASAIL PWNU JATENG

TIM PERUMUS LBM PCNU KEBUMEN

 

SOAL MAUDHU’IYYAH

 

PENDIDIKAN IMAN DAN TAQWA

I.        Latar belakang masalah

Undang-undang Replubik Indonesia pada BAB XIII. Pendidikan dan kebudayaan. Pasal 31 mengamanatkan bahwa :

1)      Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2)      Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

3)      Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4)      Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

5)      Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Undang-undang Sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003, pasal 3 juga menyebutkan  bahwa fungsi tujuan pendidikan adalah :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selain itu pada pasal 12 UU Sisdiknas juga disebutkan :

1.      Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :

a.       Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Iman dan Taqwa merupakan istilah keagamaan . Tafsir dari istilah tersebut mungkin berbeda dari satu tokoh ke tokoh agama yang lain. Hanya saja mereka sepakat bahwa istilah tersebut terkait dengan ajaran agama masing-masing.

 

II.    Permasalahan

1.      Apa rumusan iman dan taqwa yang diusulkan oleh NU dalam memahami istilah tersebut ?

2.       

Jawaban :

Rumusan iman dan taqwa cukup dikembalikan kepada penjelasan kata iman dan takwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, yakni :

Ø  Iman adalah kepercayaan yang berkenaan dengan agama dan atau ketetapan hati, keteguhan hati, keseimbangan batin.

Ø  Takwa adalah terpeliharanya sifat diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi segala larangan-Nya.

 

 

 

Catatan perumus :

Pada awalnya kata iman dan takwa adalah bahasa arab yang mempunyai wadho’ sendiri ( makna dari asal kata yakni percaya dan menjaga ), tetapi sehubungan iman dan takwa telah mempunyai makna ‘urf syar’iy ( istilah syari’at ) yakni iman berarti pembenaran hati terhadap segala apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, sedang takwa berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya maka memaknai iman dan takwa dalam konteks bahasa arab haruslah menggunakan makna ‘urf syar’iy.

Sedangkan dalam konteks bahasa Indonesia yang termasuk bahasa ‘ajam, dimana dia tidak mempunyai wadho’ yang pasti, maka memaknai iman dan takwa dalam konteks bahasa Indonesia harus dipahami sesuai dengan ‘Urf yang ada , baik ‘urf ‘amm seperti dalam rumusan di atas atau ‘urf khos sesuai dengan pengertian agama masing-masing.

 

Referensi :

1.      Kamus besar bahasa Indonesia hal. 372

2.      Al-Asybah Wa Al-Nadhoir hal. 173

3.      Tuhfah Al-Ahwadzi Juz 8 hal. 340

 

الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 173)     .1

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : قَاعِدَةُ الْأَيْمَانِ : الْبِنَاءُ عَلَى الْعُرْفِ إذَا لَمْ يَضْطَرِبْ ، فَإِنْ اضْطَرَبَ فَالرُّجُوعُ إلَى اللُّغَةِ.

تَنْبِيهٌ : إنَّمَا يَتَجَاذَبُ الْوَضْعُ وَالْعُرْفُ فِي الْعَرَبِيِّ ، أَمَّا الْأَعْجَمِيُّ فَيُعْتَبَر عُرْفُهُ قَطْعًا ؛ إذْ لَا وَضْعَ يُحْمَل عَلَيْهِ.

فَلَوْ حَلَفَ عَلَى الْبَيْتِ بِالْفَارِسِيَّةِ ، لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْتِ الشَّعْرِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ لَمْ يَدْخُلْ قَرَابَةُ الْأُمِّ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْعَجَمِ .

وَلَوْ قَالَ : إنْ رَأَيْت الْهِلَالَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَرَآهُ غَيْرُهَا ، قَالَ الْقَفَّالُ : إنْ عَلَّقَ بِالْعَجَمِيَّةِ حُمِلَ عَلَى الْمُعَايَنَة .

سَوَاء فِيهِ الْبَصِيرُ وَالْأَعْمَى

 .

الإنصاف للباقلاني - (ج 1 / ص 17)    .2

واعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق. والدليل عليه قوله تعالى إخباراً عن إخوة يوسف عليه السلام: " وما أنت بمؤمن لنا " أي بمصدق لنا وأيضاً: أن الرسول عليه السلام لما أخبر عن كلام البقرة والذئب، فقال: أنا أومن به وأبو بكر وعمر يريد أصدق. وأيضاً: قول أهل اللغة: فلان يؤمن بالبعث والجنة والنار؛ أي يصدق به. وفلان لا يؤمن بعذاب الأخرة، أي لا يصدق به.

واعلم: أن محل التصديق القلب، وهو: أن يصدق القلب بأن الله إله واحد، وأن الرسول حق، وأن جميع ما جاء به الرسول حق، وما يوجد من اللسان وهو الإقرار وما يوجد من الجوارح وهو العمل، فإنما ذلك عبارة عما في القلب، ودليل عليه. ويجوز أن يسمى إيماناً حقيقة على وجه، ومجازاً على وجه: ومعنى ذلك: أن العبد إذا صدق قلبه بما قلنا وأقر بلسانه، وعملت جوارحه فهو المؤمن الحقيقي عند الله وعندنا. وأما من كذب بقلبه وأقر بالوحدانية بلسانه وعمل الطاعات بجوارحه فهذا ليس بمؤمن حقيقة، وإنما هو مؤمن مجازاً، لأن ذلك يمنع دمه وماله في أحكام الدنيا، لأنه مؤمن من حيث الظاهر، وهو عند الله غير مؤمن

تحفة الأحوذي - (ج 8 / ص 340)     .3

( زَوَّدَك اللَّهُ التَّقْوَى )

أَيْ الِاسْتِغْنَاءَ عَنْ الْمَخْلُوقِ أَيْ اِمْتِثَالَ الْأَوَامِرِ وَاجْتِنَابَ النَّوَاهِي.

 

3.      Sudah sejauh mana sistem pendidikan kita mengupayakan terwujudnya peningkatan iman dan taqwa tersebut ?

Jawaban :

Sistem pendidikan kita terkait peningkatan iman dan takwa secara umum masih berorientasi pada kecerdasan intelektual atau penilaian formal, pembangunan karakter yang merupakan aplikasi dari iman dan takwa belum seutuhnya tercover dalam sistem pendidikan kita.

 

4.      Bagaimana konsep musyawirin tentang sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa ?

Jawaban :

Ada beberapa hal yang perlu ditekankan :

1.      Pendidikan seharusnya dijauhkan dari aspek komersialisasi dan kapitalisasi dengan membawa para pelaku penyelenggara pendidikan sebagai pelaku pasar, maka pemerintah seharusnya menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pendidikan, hanya ditempatkan menjadi fasilitator.

2.      Sistem pendidikan hendaknya diarahkan menuju pembangunan karakter anak didik dengan mengedepankan prinsip keteladanan dari unsur pendidik maupun unsur kependidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN BAHTSUL MASAIL PCNU

 

Agenda               :    Bahtsul Masail Rutin PCNU

Hari/Tgl              :    Senin, 23 Januari 2012

Tempat               :    Aula NU

Undangan          :    Syuriah, LBM, Nara Sumber, Undangan Mubahitsin

Hasil                    :   

 

1.   HIV

Deskripsi Masalah

Ada suami positif tertular HIV, dia tidak mau memberitahukan kepada istrinya karena khawatir kalau istrinya tahu justru akan memohon fasakh nikah ke Pengadilan Agama, padahal dia sangat mencintainya. Dalam setiap melakukan hubungan suami istri dia menggunakan kondom untuk menghindari tertularnya penyakit HIV tersebut pada istrinya.

Pertanyaan

a.       Apakah HIV termasuk aib yang membolehkan istri untuk mengajukan fasakh nikah ?

Penjelasan Narasumber:

-          Pengidap HIV harus melalui diagnosis kedokteran (pemeriksaan darah pada laboratorium secara khusus) karena pengidapnya tidak bisa dikenali secara fisik.

-          Kepastian positif HIV harus melalui diagnosis medis yang kredibel.

-          Letak virus ada di: darah, seperma atau cairan vagina, dan air susu ibu dan sebagian pada air liur.

-          Penularan HIV tidak mudah, tapi ada beberapa kriterianya: ada sumbernya (virus), virus tersebut masih bisa hidup setelah keluar dari ODHA, jumlahnya cukup, dan harus masuk pada orang lain yang tertular, jalurnya dari jalur pembulur darah

-          Penularanya, ketentuanya :.

-          Aktivitas penularanya 80% melalui hubungan seksual yang tidak aman.

-          Hubungan suami istri tidak menjamin terinveksi HIV kecuali memenuhi ketentuanya.

-          HIV belum ditemukan vaksin (obatnya) hanya ada obat untuk menghambat perkembanganya.

-          Pencegahan dan penanganan HIV: konseling, langkah-langkah preventif penularan,

Langkah-langkah penanganan: Pihak yang berhubungan dekat harus diberi tahu secara gradual dan persuasif, bila masih aktif hubungan suami-istri maka diarahkan untuk menggunakan kondom yang bagus, berkualitas dan caranya menggunakanya benar.

Klarifikasi Masalah:

-          Bayi dari pasutri ODHA tidak otomatis terinveksi HIV, tapi penularan kebanyakan terjadi pada saat persalinan.

-          Bayi dari ODHA tidak diberi ASI atapi susu formula.

Jawaban :

-          Jwb 1. Termasuk aib yang membolehkan mengajukan fasakh nikah karena penyakit HIV termasuk penyakit menular yang berakibat terhalangnya hubungan seksual suami istri (مانع الجماع والاستمتاع حكما) dan atau menimbulkan ketidaknyamanan dalam berhubungan secara permanen.

-          Jwb. 2 tidak termasuk aib dan tidak bisa dikiaskan dengan judzam dan baras, (kifayat akhyar).

-          Jwb. 3 tidak termasuk aib karena pada prinsipnya tidak ada penyakit menular. لاعدوى adapun hadits tentang فر من الجذام فرارك من الاسد itu mahmul, artinya konteks tersebut bagi yang lemah keyakinanya, bagi yang qawy yaqin.

-          Jwb. 4 tidak termasuk aib nikah karena tidak ada kepastian menularkan, tidak mani'ul jima' secara muthlak, dan masih ada alternatif lain untuk bermu'asyarah (kondom)

-          Jwb. 5 hukumnya hanya boleh fash nikah.

1.     كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 2 / ص 59     (.

(وترد المرأة بخمسة عيوب: بالجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن، ويرد الرجل أيضاً بخمسة عيوب: بالجنون، والجذام، والبرص، والجب، والعنة) لا شك أن النكاح يراد للدوام، ومقصوده الأعظم الاستمتاع، وهذه العيوب منها ما يمنع المقصود الأعظم، وهو الوطء كالجب، وهو قطع الذكر، والعنة فإنها تمنع الجماع. أو الرتق، وهو انسداد محل الجمع باللحم، وكذا القرن لأنه عظم في الفرج يمنع الجماع أو ما يشوش النفس فيمنع كمال الاستمتاع كالجنون والجذام، وهو علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود ثم ينقطع ويتناثر. نسأل الله الكريم العافية، والبرص فيثبت الخيار بسبب ذلك لأنا لو لم نثبت الخيار في الفسخ بذلك لأدى إلى دوام الضرر ولا ضرر في الإسلام. والأصل في ذلك ما روي أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة من غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضاً فقال: {البسي ثيابك والحقي بأهلك} وقال لأهلها: {دلستم علي} رواه البيهقي في السنن الكبير من رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: والكشح الجنب فثبت في البرص

النص، وقيس الباقي عليه لأنه في معناه في المنع من كمال الاستمتاع وأولى، وروى ابن عمر رضي الله عنهما قال: {ايما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها وذلك لوليها} ولأن النكاح عقد معاوضة قابل للرفع فجاز رفعه بسبب العيوب المؤثرة في المقصود كالبيع ولا فرق في الجنون بين المطبق والمتقطع، سواء كان يقبل العلاج أم لا ولا يلحق به الاغماء إلى أن يزول المرض، وبيقى زوال العقل، وبالجملة فهذه العيوب سبعة: ثلاثة يشترك فيها الزوجان، وهي الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالزوج، وهما الجب والعنة، واثنان يختصان بالمرأة وهما الرتق والقرن، ويمكن حصول خمسة في كل الزوجين كما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الرافعي: والعبارة للروضة. وما سواها من العيوب لا خيار به على الصحيح الذي قطع به الجمهور، فلا يثبت الخيار بالصنان والبخر وإن لم يقبلا العلاج، ولا بدوام الاستحاضة والقروح السائلة وما في معنى ذلك، وقيل يثبت في ذلك لحصول التنفير، ثم إن الرافعي ذكر في باب الديات: أن المرأة إن كانت لا تتحمل الوطء إلا بالافضاء لم يجز للزوج وطؤها. قال الغزالي: إن كان سببه ضيق المنفذ بحيث يخالف العادة فله الخيار، والمشهور من كلام الأصحاب أنه لا يثبت الخيار بمثل هذا، ثم قال: ويشبه أن يقال إن كانت المرأة تتحمل وطء نحيف مثلها فلا فسخ وإن كان بسبب ضيق المنفذ بحيث يحصل به الافضاء من كل وطء فهذا كالرتق. وينزل ما قاله الأصحاب على الحالة الأولى، وما قاله الغزالي على الحالة الثانية. قال الرافعي: ولا خيار بكون الزوج أو المرأة عقيماً ولا بكونها مفضاة، والافضاء هو رفع الحاجز بين مخرج البول ومدخل الذكر

2.          مغني المحتاج - (ج 3 / ص 203

قال الشافعي في الأم وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا منهما يعدي الزوج ويعدي الولد وقال في موضع آخر الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي كثيرا وهو مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب أن يجامع من هو به والولد قل ما يسلم منه فإن سلم أدرك نسله

    .3المهذب جزء 2 ص449

وإن وجدت المرأة زوجها مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو مجبوبا أو عنينا ثبت لها الخيار لما روى زيد بن كعب بن عجرة قال : تزوج رسول الله ( ص ) امرأة من بني غفار فرأى بكشحها بياضا فقال لها النبي ( ص ) : [ البسي ثيابك والحقي بأهلك ] فثبت الرد بالبرص بالخبر وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص لأنها في معناه منع الاستمتاع

    .4الإقناع للشربيني - (ج 2 / ص 421)

قال الشافعي في الأم وأما الجذام والبرص فإنه أي كلا منهما يعدي الزوج والولد وقال في موضع آخر الجذام والبرص مما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب أنه يعدي كثيرا وهو مانع للجماع لا تكاد النفوس تطيب أن تجامع من هو به والولد قلما يسلم منه وإن سلم أدرك نسله

 فإن قيل كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث لا عدوى أنه أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله تعالى لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله تعالى (قوله قال الشافعي الخ) أشار بذلك الى ان الفسخ بذلك معقول المعنى لا تعدي.

 

Catatan Perumus:

 

b.      Bolehkan menyembunyikan penyakit menular seperti HIV kepada pasangan hidupnya?

Jawaban :

Tidak Boleh, karena suatu hal yang menetapkan adanya  khiyar dalam nikah wajib disampaikan pada pasangannya.

Jwb. 1:  tidak boleh disembunyikan, karena termasuk musbit khiyar

 

1.                 اعانة الطالبين جزء3 ص312

وفي البجيرمي: قال البارزي ولو استشير في أمر نفسه فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للزوجة.

وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب. وإن كان فيه شئ من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه ولا يذكره.

2.      KUOTA HAJI

 

Deskripsi masalah :

Haji merupakan rukun Islam ke-5 yang wajib dilakukan bagi setiap orang Islam yang mampu sekali dalam seumur hidup, kemampuan seseorang untuk beribadah haji berkaitan erat dengan kuota dari pemerintah, apabila yang mendaftar melebihi kuota maka pendaftar diberangkatkan pada tahun berikutnya , seseorang yang menurut daftar tunggu berangkat tahun 2018 ,dapat diberangkatkan tahun 2012 dengan membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu yang dapat mengupayakan berangkat lebih awal dari daftar tunggu.

Pertanyaan :

a.       Bagaimana aturan fiqh tentang tata urutan pemberangkatan haji ?

Klarifikasi Nara Sumber:

·         Pengaturan kuota haji dilakukan secara urut antri (waiting list) karena jumlah calon jamaah haji semakin banyak dan tidak memenuhi kapasitas daya tampung jamaah haji di Arab.

·         Ketentuan antri kuota Haji:

-          Sesuai dengan daftar regrestasi haji di dinas dan bank.

-          Telah memenuhi ketentuan-ketentuan administratif haji.

·         Tidak ada kebijakan resmi percepatan pembrangkatan haji.

·         Kuota/porsi kosong diisi dengan jamaah haji lain yag sesui dengan daftar urut, namun ada yang mangjukan usulan langsung kepada pusat dan terkadang berhasil

·         Regulasi untuk pengisian porsi kosong? Regulasi hanya secara umum yakni bila ada kursi kosong diwilayah maka menjadi kebijakan kementerian pusat (dengan mengakomodir propsal-proposal dari berbagai pihak yang masuk)

·         Pengaturan urut kursi merupakan wewenang dari kementerian wilayah.

Jawaban :

Tata urutan pemberangkatan haji merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah, pemerintah harus berbuat adil dengan memberangkatkan jama’ah calon haji sesuai dengan urutan pendaftaran, jika terdapat kekosongan urutan seperti yang bersangkutan meninggal dunia atau mengundurkan diri karena berhalangan maka harus diisi urutan berikutnya atau calon jama’ah lain yang dinilai sangat perlu didahulukan seperti faktor usia dan lain-lain berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Mendahulukan pihak tertentu bukan karena pertimbangan tersebut tidak diperbolehkan.

1.     الأحكام السلطانية  - (1 / 193)

هَذِهِ الْوِلَايَةُ عَلَى الْحَجِّ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ عَلَى تَسْيِيرِ الْحَجِيجِ . وَالثَّانِي : عَلَى إقَامَةِ الْحَجِّ ، فَأَمَّا تَسْيِيرُ الْحَجِيجِ فَهُوَ وِلَايَةُ سِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ وَتَدْبِيرٍ . وَالشُّرُوطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْمُوَلَّى : أَنْ يَكُونَ مُطَاعًا ذَا رَأْيٍ وَشَجَاعَةٍ وَهَيْبَةٍ وَهِدَايَةٍ . وَاَلَّذِي عَلَيْهِ فِي حُقُوقِ هَذِهِ الْوِلَايَةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ : أَحَدُهَا جَمْعُ النَّاسِ فِي مَسِيرِهِمْ وَنُزُولِهِمْ حَتَّى لَا يَتَفَرَّقُوا فَيَخَافُ النَّوَى وَالتَّغْرِيرَ .

وَالثَّانِي : تَرْتِيبُهُمْ فِي الْمَسِيرِ وَالنُّزُولِ بِإِعْطَاءِ كُلِّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ مُقَادًا حَتَّى يَعْرِفَ كُلُّ فَرِيقٍ مِنْهُمْ مُقَادَهُ إذَا سَارَ وَيَأْلَفَ مَكَانَهُ إذَا نَزَلَ ، فَلَا يَتَنَازَعُونَ فِيهِ وَلَا يَضِلُّونَ عَنْهُ .

وَالثَّالِثُ : يَرْفُقُ بِهِمْ فِي السَّيْرِ حَتَّى لَا يَعْجِزَ عَنْهُ ضَعِيفُهُمْ وَلَا يَضِلَّ عَنْهُ مُنْقَطِعُهُمْ ، وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { الضَّعِيفُ أَمِيرُ الرُّفْقَةِ } يُرِيدُ أَنَّ مَنْ ضَعُفَتْ دَوَابُّهُ كَانَ عَلَى الْقَوْمِ أَنْ يَسِيرُوا بِسَيْرِهِ .

2.     حاشية الجمل - (ج 14 / ص 454)

( فَصْلٌ ) فِي بَيَانِ حُكْمِ الْمَنَافِعِ الْمُشْتَرَكَةِ ( مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ ) الْأَصْلِيَّةِ ( مُرُورٌ ) فِيهِ ( وَكَذَا جُلُوسٌ ) وَوُقُوفٌ وَلَوْ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ( لِنَحْوِ حِرْفَةٍ ) كَاسْتِرَاحَةٍ وَانْتِظَارِ رَقِيقٍ ( إنْ لَمْ يُضَيِّقْ ) عَلَى الْمَارَّةِ فِيهِ عَمَلًا بِمَا عَلَيْهِ النَّاسُ بِلَا إنْكَارٍ وَلَا يُؤْخَذُ عَلَى ذَلِكَ عِوَضٌ وَفِي ارْتِفَاقِ الذِّمِّيِّ بِالشَّارِعِ بِجُلُوسٍ وَنَحْوِهِ وَجْهَانِ رَجَّحَ مِنْهُمَا السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ ثُبُوتَهُ ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْجَالِسِ فِيهِ ( تَظْلِيلٌ ) لِمَقْعَدِهِ ( بِمَا لَا يَضُرُّ ) الْمَارَّةَ مِمَّا يَنْقُلُ مَعَهُ مِنْ نَحْوِ ثَوْبٍ وَبَارِيَّةٍ بِالتَّشْدِيدِ وَهِيَ مَنْسُوجُ قَصَبٍ كَالْحَصِيرِ لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِهِ ( وَقُدِّمَ سَابِقٌ ) إلَى مَقْعَدٍ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ ( ثُمَّ ) إنْ لَمْ يَكُنْ سَابِقٌ كَأَنْ جَاءَ اثْنَانِ إلَيْهِ مَعًا ( أَقْرَعَ ) بَيْنَهُمَا إذْ لَا مَزِيَّةَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ .

( قَوْلُهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ ) عِبَارَتُهُ فِيمَا مَرَّ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد { مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ أَيْ } اخْتِصَاصًا لَا مِلْكًا ا هـ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا إلَخْ ) مَأْخُوذٌ مِنْ الْعِلَّةِ لِأَنَّ لَهُ مَزِيَّةً عَلَى الْكَافِرِ ا هـ .ح ل .( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ) أَيْ لِأَنَّ انْتِفَاعَ الذِّمِّيِّ بِدَارِنَا إنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ التَّبَعِ لَنَا ا هـ شَرْحُ م ر ا هـ .ع ش .( قَوْلُهُ فَهُوَ أَحَقُّ ) أَيْ مُسْتَحِقٌّ دُونَ الذِّمِّيِّ .ا هـ .شَوْبَرِيٌّ

3.     الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 220)

الْقَاعِدَةُ الْخَامِسَةُ تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ " مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَة الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ "

4.      Bagaimanakah pandangan fiqh tentang tindakan kedua belah fihak tersebut, baik fihak calon jamaah haji maupun fihak yang mengupayakan berangkat lebih awal ?

Jawaban : Tafsil:

a.       Jika calon jama’ah termasuk kriteria yang berhak didahulukan maka tindakan tersebut diperbolehkan, jika tidak termasuk dalam kriteria maka tidak diperbolehkan, pemberiannya termasuk suap.

b.      Sedangkan pihak yang dimohon diperbolehkan untuk calon jama’ah yang masuk kriteria, dan tidak diperbolehkan untuk jama’ah yang tidak masuk kriteria.

c.       Status uang yang diterima adalah suap atau risywah jika pihak yang mengusahakan adalah pejabat pengambil keputusan. Jika bukan pejabat pengambil keputusan maka termasuk ju’alah. 

1.       روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 4 / ص 132)     

فرع قد ذكرنا أن الرشوة حرام مطلقاً والهدية جائزة في بعض الأحوال فيطلب الفرق بين حقيقتيهما مع أن الباذل راض فيهما والفرق من وجهين أحدهما ذكره ابن كج أن الرشوة هي التي يشرط على قابلها الحكم بغير الحق أو الامتناع عن الحكم بحق والهدية هي العطية المطلقة والثاني قال الغزالي في الإحياء المال إما يبذل لغرض آجل فهو قربة وصدقة وإما لعاجل وهو إما مال فهو هبة بشرط ثواب أو لتوقع ثواب وإما عمل فإن كان عملا محرماً أو واجباً متعيناً فهو رشوة وإن كان مباحاً فإجارة أو جعالة وإما للتقرب والتودد إلى المبذول له فإن كان بمجرد نفسه فهدية وإن كان ليتوسل بجاهه إلى أغراض ومقاصد فإن كان جاهه بالعلم أو النسب فهو هدية وإن كان بالقضاء والعمل فهو رشوة.

2.       مرقاة صعود التصديق ص 15

ومنها عدم الوفاء بالنذر والوصال في الصوم و أخذ مجلس غيره او زحمته المؤذية أو أخذ نوبته اي الغير في المكان او الثواب او البئر او غير ذلك

5.      Jika ternyata fihak yang mengupayakan pemberangkatan lebih awal tersebut tidak bisa melaksanakan apa yang dijanjikan, apakah dia wajib mengembalikan uang calon jama’ah ? jika ya, berapakah yang wajib dikembalikan ?

Jawaban :

Uang tersebut wajib dikembalikan semuanya jika berstatus risywah, jika berstatus ju’li (upah) juga wajib dikembalikan semuanya atau berdasarkan kesepakatan diawal akad.

Jwb. 1 dikembalikan semua, termasuk biaya transportasi

 

1.     حاشية الجمل - (ج 15 / ص 65)

وَلَوْ أَهْدَى إلَيْهِ شَيْئًا عَلَى أَنْ يَقْضِيَ لَهُ حَاجَةً فَلَمْ يَفْعَلْ لَزِمَهُ رَدُّهُ إنْ بَقِيَ وَإِلَّا فَبَدَلُهُ كَمَا قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ ، فَإِنْ فَعَلَهَا حَلَّ أَيْ وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ أَيْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى الْوَاجِبِ الْعَيْنِيِّ إذَا كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرُهُ هُنَا ا هـ .شَرْحُ م ر قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ أَيْ فَلَوْ بَذَلَهَا لِشَخْصٍ لِيُخَلِّصَ لَهُ مَحْبُوسًا مَثَلًا فَسَعَى فِي خَلَاصِهِ وَلَمْ يَتَّفِقْ لَهُ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ الْهَدِيَّةِ لِصَاحِبِهَا ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ لَمْ يَحْصُلْ نَعَمْ لَوْ أَعْطَاهُ لِيَشْفَعَ لَهُ فَقَطْ سَوَاءٌ قُبِلَتْ شَفَاعَتُهُ أَوْ لَا فَفَعَلَ لَمْ يَجِبْ الرَّدُّ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا أَعْطَاهُ لِأَجْلِهِ ا هـ .بِحُرُوفِهِ .

2.     فتاوى السبكي - (ج 1 / ص 405

وَمُلَخَّصُ كَلَامِ الْعُلَمَاءِ فِيمَا يُعْطِي الْحُكَّامُ الْأَئِمَّةَ وَالْأُمَرَاءَ وَالْقُضَاةَ وَالْوُلَاةَ وَسَائِرَ مَنْ وَلِيَ أَمْرًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إمَّا رِشْوَةً وَإِمَّا هَدِيَّةً أَمَّا الرِّشْوَةُ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا وَعَلَى مَنْ يُعْطِيهَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا وَكَذَا الْمُعْطِي سَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ وَكِيلًا ، وَيَجِبُ رَدُّهَا عَلَى صَاحِبِهَا وَلَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ إلَّا إذَا جَهِلَ مَالِكُهَا فَتَكُونُ كَالْمَالِ الضَّائِعِ ، وَفِي احْتِمَالٍ لِبَعْضِ مُتَأَخِّرِي الْفُقَهَاءِ أَنَّهَا تُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ؛ وَالْمُرَادُ بِالرِّشْوَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مَا يُعْطَى لِدَفْعِ حَقٍّ أَوْ لِتَحْصِيلِ بَاطِلٍ وَإِنْ أُعْطِيت لِلتَّوَصُّلِ إلَى الْحُكْمِ بِحَقٍّ فَالتَّحْرِيمُ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُعْطِهَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْوُصُولِ إلَى حَقِّهِ إلَّا بِذَلِكَ جَازَ وَإِنْ قَدَرَ إلَى الْوُصُولِ إلَيْهِ بِدُونِهِ لَمْ يَجُزْ .وَهَكَذَا حُكْمُ مَا يُعْطَى عَلَى الْوِلَايَاتِ وَالْمَنَاصِبِ يَحْرُمُ عَلَى الْآخِذِ مُطْلَقًا وَيَفْصِلُ فِي الدَّافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَّا

3.     سلم التوفيق ص: 74

(وأخذ الرشوة) بكسر الراء وهو ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد.

 

( Pertanyaan dari PCNU Kab. Jepara )

3        PEMINDAHAN KUBURAN

Deskripsi masalah :

Ada makam seorang Habib / Ulama’ yang berada di tanah hak milik keluarga dan ramai diziarahi oleh kaum muslimin di sekitarnya. Pemerintah daerah setempat dalam program pengembangan tata ruang kota menuntut agar kawasan makam itu dijadikan taman kota, maka upaya pemindahan makam pun diperlukan.

Dalam perundingan dengan pihak keluarga, disepakati bahwa metode pemindahan makam itu dengan mengeruk tanah kuburan dengan lebar 3 m, panjang 4 m, kedalaman 3 m dengan alat berat tanpa menyentuh tubuh mayat sama sekali, kemudian dipindah ke tempat baru yang dilengkapi dengan masjid dan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh para peziarah, adapun biaya kesemuanya itu menjadi tanggungan pemerintah daerah setempat.

Pertanyaan :

a.       Bagaimana hukum pemindahan mayat dengan cara / metode di atas ?

Jawaban :

Hukum pemindahan mayat dengan alasan seperti diatas terdapat perbedaan pendapat diantara ulama’ :

Ø  Menurut Hanafiyyah haram secara mutlak.

Ø  Menurut Syafi’iyyah haram, karena alasan diatas ( untuk taman ) tidak termasuk darurat.

Ø  Menurut Malikiyyah dan Hanabilah boleh, dengan syarat keberadaan taman benar-benar mewujudkan kemaslahatan umum ( lil maslahah ‘ammah). Sedangkan cara / metode pemindahan diatas diperbolehkan karena telah sesuai dengan syarat yang diajukan ulama’ Malikiyyah, yakni : tidak terjadi kerusakan pada tubuh mayit dan tidak menurunkan martabat mayit.

1.     الفقه الاسلامي جزء 2 ص 670

- نقل الميت بعد الدفن: للفقهاء رأيان: رأي المالكية والحنابلة بالجواز لمصلحة، ورأي الشافعية بعدم الجواز إلا لضرورة، وعدم الجواز مطلقاً عند الحنفية، على التفصيل الآتي (2) :

قال المالكية: يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر، أو من بلد إلى آخر، أو من حضر لبدو، بشرط ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة كأن يخاف عليه أن يأكله البحر أو السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله.

وقال الحنابلة: يجوز نقل الميت لغرض صحيح كدفنه في بقعةخير من بقعته التي دفن فيها، ولمجاورة صالح لتعود عليه بركته، إلا الشهيد إذا دفن بمصرعه، فلا ينقل عنه لغيره، حتى لو نقل منه رد إليه ندباً؛ لأن دفنه في مصرعه (مكان قتله) سنة، فقد أمر النبي صلّى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم، وكانوا نقلوا إلى المدينة (1) .

وقال الشافعية: نبش الميت بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل ولا تيمم. أو في أرض أو ثوب مغصوبين، ووقع فيه مال، أو دفن لغير القبلة، لا للتكفين في الأصح؛ لأن غرض التكفين الستر، وقد حصل بالتراب، مع ما في النبش من هتك حرمته، كما أبنت.

وقال الحنفية: لا يجوز النقل بعد الدفن مطلقاً، وأما نقل يعقوب ويوسف عليهما السلام من مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام، فهو شرع من قبلنا، ولم يتوافر فيه شروط كونه شرعاً لنا، وعليه: لا يجوز كسر عظامه ولا تحويلها ولو كان الميت ذمياً، ولا ينبش وإن طال الزمان.

وفي الجملة: تلتقي هذه الأقوال في ضرورة احترام الميت، وتحرص على إبقائه في مكانه، فهو الأصل، ويجوز النقل عند الجمهور لضرورة أو مصلحة أو غرض صحيح، ولا يجوز عند الحنفية مطلقاً.

2.     نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص 232

يجوز لولي الامر العادل ان يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين او ينتزعها من اصحابها مع دفع تعويض عادل اذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق او مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن اصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط ومن المقرر عند الفقهاء ان المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وان لولي الامر ان ينهي اباحة الملكية بحظريصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه امرا محظورا لان طاعة اولي الامر واجبة 

b.      Bagaimana hukum pengambilan dana Pemda untuk kepentingan di atas ?

Jawaban :

Boleh, bila memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

-         Keuangan Pemda mencukupi.

-         Tidak menelantarkan kebutuhan yang lebih mendesak.

-         Menimbulkan maslahat yang lebih besar.

1.         ألاحكام السلطانية ص 185

وَأَمَّا الْمُسْتَحَقُّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فِيهِ حِرْزًا فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَوْجُودًا فِيهِ كَانَ صَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مُسْتَحَقًّا وَعَدَمُهُ مُسْقِطَ لِاسْتِحْقَاقِهِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بَيْتُ الْمَالِ لَهُ مُسْتَحِقًّا كَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ مُسْتَحِقًّا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَأَرْزَاقِ الْجُنْدِ وَأَثْمَانِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَاسْتِحْقَاقُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِالْوُجُودِ ، وَهُوَ مِنْ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ مَعَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عُجِّلَ دَفْعُهُ كَالدُّيُونِ

مَعَ الْيَسَارِ ؛ وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ عَلَى الْإِنْظَارِ كَالدُّيُونِ مَعَ الْإِعْسَارِ .

وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ مُسْتَحِقًّا عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَالْأَرْفَاقِ دُونَ الْبَدَلِ فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ دُونَ الْعَدَمِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَجَبَ فِيهِ وَسَقَطَ غَرَضُهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ إنْ عَمَّ ضَرَرُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَقُومَ بِهِ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ كَالْجِهَادِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَعُمُّ ضَرَرُهُ كَوُعُورَةِ طَرِيقٍ قَرِيبٍ يَجِدُ النَّاسُ طَرِيقًا غَيْرَهُ بَعِيدًا أَوْ انْقِطَاعِ شُرْبٍ يَجِدُ النَّاسُ غَيْرَهُ شُرْبًا ، فَإِذَا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ بِالْعَدَمِ سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ الْكِفَايَةِ لِوُجُودِ الْبَدَلِ ، فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ حَقَّانِ ضَاقَ عَنْهُمَا وَاتَّسَعَ لِأَحَدِهِمَا صُرِفَ فِيمَا يَصِيرُ مِنْهُمَا دَيْنًا فِيهِ ، فَلَوْ ضَاقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَازَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ إذَا خَافَ الْفَسَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الدُّيُونِ دُونَ الِارْتِفَاقِ وَكَانَ مَنْ حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ الْوُلَاةِ مَأْخُوذًا بِقَضَائِهِ إذَا اتَّسَعَ لَهُ بَيْتُ الْمَالِ .

وَإِذَا فَضُلَتْ حُقُوقُ بَيْتِ الْمَالِ عَنْ مَصْرِفِهَا ، فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَاضِلِهِ ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّهُ يُدَّخَرُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَا يَنُوبُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حَادِثٍ .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلَى أَنَّهُ يُقْبَضُ عَلَى أَمْوَالِ مَنْ يَعُمُّ بِهِ صَلَاحُ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يُدَّخَرُ ؛ لِأَنَّ النَّوَائِبَ تَعَيَّنَ فَرْضُهَا عَلَيْهِمْ إذَا حَدَثَتْ فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي وُضِعَتْ عَلَيْهَا قَوَاعِدُ الدِّيوَانِ .

2.         الامامة العظمى عند اهل السنة والجماعة ص 357

الواجب على الامام عند صرف الاموال ان يبتدئ في القسمة بالاهم فالاهم من مصالح المسلمين كعطاء من يحصل للمسلمين منهم منفعة عامة

3.         االفقه الاسلامي ج 5 ص518

وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيوداً على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها (3) إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين (4) .

ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه، فيصبح ما تجاوزه أمراً محظوراً، فإن طاعة ولي الأمر واجبة بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء:59/4] وأولو الأمر في السياسة والحكم: الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة، وقال الطبري: إنه أولى الأقوال بالصواب.

ومن أمثلة تدخل ولي الأمر في الملكية: ما روي محمد الباقر عن أبيه علي زين العابدين أنه قال: «كان لسمرة بن جندب نخل في حائط (أي بستان) رجل من الأنصار، وكان يدخل هو وأهله فيؤذيه، فشكا الأنصاري ذلك إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لصاحب النخل: بعه، فأبى، فقال الرسول: فاقطعه، فأبى، فقال: فهبه ولك مثله في الجنة، فأبى، فالتفت الرسول إليه وقال: أنت مضار، ثم التفت إلى الأنصاري، وقال: اذهب فاقلع نخله