KOMPILASI HUKUM ISLAM *

 

 

BUKU I

HUKUM PERKAWINAN

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Yang dimaksud dengan :

a.    Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara

seorang pria dengan seorang wanita,

b.    Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya,

yang  diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

c.    Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh

mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;

d.    Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk

barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;

e.    Taklil-talak  ialah  perjanjian  yang  diucapkan  calon  mempelai  pria  setelah  akad  nikah  yang

dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;

f.     Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri

atau bersam suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

g.    Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memeliharadan mendidik anaka

hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

h.    Perwalian adalah kewenangan  yang diberikan kepada  seseorang untuk melakukan sesuatu

perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

i.     Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau

iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;

j.     Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa bendaatau uang

dan lainnya.

 

BAB II

DASAR-DASAR PERKAWINAN

 

Pasal 2

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah.

 

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2) Pencatatan  perkawinan  tersebut  apada  ayat          (1),  dilakukan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

 

 

*      Disalin dari ”Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam

Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.


 

 

 

 

 

Pasal 6

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan
      
dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Perkawinan  yang dilakukan di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat Nikah  tidak mempunyai
      
kekuatan Hukum.

Pasal 7

(1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya
       ke Pengadilan Agama.

(3) Itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai  hal-hal  yang
      
berkenaan dengan :

(a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;

(b) Hilangnya Akta Nikah;

(c)  Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;

(d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;

(e) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan
       
menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;

(4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka,
      
wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan
Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian,ikrar talak, khuluk atau putusan taklik
talak.

Pasal 9

(1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat
      
dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.

(2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan
      
permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

 

BAB III

PEMINANGAN

 

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang dapat dipercaya.

 

Pasal 12

(1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda
       yang telah habis masa iddahya.

(2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj”iah, haram dan dilarang
      
untuk dipinang.

(3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria
      
tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.

(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan
       atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang
      
dipinang.

Pasal 13

(1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan
      
peminangan.

(2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai
       dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling
      
menghargai.


 

 

 

 

 

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

 

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

a.    Calon Suami;

b.    Calon Isteri;

c.    Wali nikah;

d.    Dua orang saksi dan;

e.    Ijab dan Kabul.

 

Bagian Kedua
Calon Mempelai

 

Pasal 15

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon

mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun
1974  yakni calon  suami  sekurang-kurangnya  berumur 19  tahun  dan calon  isteri  sekurang-

kurangnya berumur 16 tahun

(2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana

yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

 

Pasal 16

(1)  Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

(2)  Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan

tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang

tegas.

Pasal 17

(1)  Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu

persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.

(2)  Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu

tidak dapat dilangsungkan.

(3)  Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan

dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

 

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

 

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam
      
yakni muslim, aqil dan baligh.

(2) Wali nikah terdiri dari :

a.   Wali nasab;

b.   Wali hakim.

Pasal 21

(1) Wali  nasab  terdiri  dari  empat  kelompok  dalam  urutan  kedudukan,  kelompok  yang  satu
      
didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon
      
mempelai wanita.


 

 

 

 

 

Pertama,    kelompok  kerabat laki-laki  garis  lurus  keatas  yakni  ayah, kakek dari  pihak  ayah
                      
dan seterusnya.

Kedua,          kelompok  kerabat  saudara  laki-laki  kandung  atau  saudara laki-laki seayah,  dan

keturunan laki-laki mereka.

Ketiga,          kelompok kerabat  paman,  yakni  saudara  laki-laki  kandung  ayah,  saudara  seayah

dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat,   kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan  keturunan
                      
laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak
      
menjadi   wali,   maka   yang   paling   berhak   menjadi   wali   ialah   yang   lebih   dekat   derajat
       kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali
      
nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung
      
atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan
       mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

 

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak
       mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau
      
enggan.

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah
      
setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat

Saksi Nikah

Pasal 24

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.

(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

 

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

 

 

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang
waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

 

Pasal 29

(1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.

(2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan
       calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas
      
akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.


 

 

 

 

 

(3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili,maka akad
      
nikah tidak boleh dilangsungkan.

 

 

BAB V

MAHAR

 

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran
Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itumenjadi hak pribadinya.

 

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

(2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk
      
seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon
      
mempelai pria.

 

Pasal 34

(1) Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm perkawinan.

(2) Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya
       perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya
       perkawinan.

Pasal 35

(1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah
      
ditentukan dalam akad nikah.

(2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka
      
sumai wajib membayar mahar mitsil.

 

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap
      
bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahal dianggap lunas.

(2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan
      
mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih
      
belum dibayar.

BAB VI

LARANGAN KAWIN

 

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

(1) Karena pertalian nasab :

a.   dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;

b.   dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;

c.   dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :


 

 

 

 

 

a.   dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;

b.   dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

c.   dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan
       
perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;

d.   dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

a.   dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

b.   dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

c.   dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;

d.   dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

e.   dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

 

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn seorang wanita karena keadaan
tertentu:

a.   karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

b.   seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c.   seorang wanita yang tidak beragama islam.

 

Pasal 41

(1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita yang mempunyai hubungan
      
pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

a.   saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

b.   wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi
      
masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

a.   dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;

b.   dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria
      
lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

 

 

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1.   Taklik talak dan

2.   Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

(1)  Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

(2)  Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidek dengan
       sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan
      
persoalannya

ke pengadilan Agama.

(3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi
       sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.


 

 

 

 

 

Pasal 47

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat
       perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam
      
perkawinan.

(2)  Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan harta
       pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.

(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan
       kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan  hipotik atas  harta pribadi dan  harta
      
bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka
       perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan
      
rumah tangga.

(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap
       tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung
       biaya kebutuhan rumah tangga.

 

Pasal 49

(1)  Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-
      
masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa
      
percampuran  harta  pribadi  yang  dibawa  pada  saat  perkawinan  dilangsungkan,  sehingga
      
percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

(1)  Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung
      
mulai

tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

(2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan
      
wajib

mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan

(3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak
       ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam
      
suatu surat kabar setempat.

(4) Apaila  dalam  tempo       6   (enam)  bulan  pengumuman  tidak  dilakukan  yang  bersangkutan,

pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

(5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian y7ang telah
       diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

 

Pasal 52

Pada   saat   dilangsungkan   perkawinan   dengan   isteri   kedua,   ketiga   dan   keempat,   boleh doiperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

 

 

BAB VIII

KAWIN HAMIL

Pasal 53

(1)  Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

(2)  Perkawinan  dengan  wanita  hamil  yang  disebut  pada  ayat          (1)  dapat  dialngsungkan  tanpa

menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

(3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang
       setelah anak yang dikandung lahir.


 

 

 

 

 

Pasal 54

(1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga
       boleh bertindak sebagai wali nikah.

(2)  Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram
       perkawinannya tidak sah.

BAB IX

BERISTERI LEBIH SATU ORANG

 

Pasal 55

(1)  Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.

(2)  Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap ister-isteri

dan        anak-anaknya.

(3)  Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri
       dari seorang.

Pasal 56

(1)  Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2)  Pengajuan  permohonan  Izin  dimaksud  pada  ayat         (1)  dilakukan  menurut  pada  tata  cara

sebagaimana      diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.

(3)  Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan
       Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

 

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a.  isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

b.  isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c.  isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

 

Pasal 58

(1)  Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan
       Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1
      
Tahun 1974 yaitu :

a.   adanya pesetujuan isteri;

b.   adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak
        mereka.

(2)  Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975,
      
persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau denganlisan, tetapi sekalipun
       telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada
      
sidang      Pengadilan Agama.

(3)  Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau
      
isteri-isterinya  tidak  mungkin  dimintai  persetujuannya  dan  tidak  dapat  menjadi  pihak  dalam
      
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun
       atau      karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

 

Pasal 60

(1)  Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum
      
Islam   dan Peraturan Perundang-undangan.

(2)  Pencegahan  perkawinan  dapat  dilakukan  bila  calon  suami  atau  calon  isteri  yang  akan
      
melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan
      
menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.


 

 

 

 

 

 

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

(1)  Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan
       lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu  dari  salah  seorang  calon  mempelai  dan
      
pihak-pihak yang bersangkutan

(2)  Ayah kandung yang tidak penah melaksankan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak
       kewaliannya unuk mencegah perkawinan yang akna dilakukan oleh wali nikah yang lain.

 

Pasal 63

Pencegahan  perkawinan  dapat  dilakukan  oleh  suami  atau  isteri  yang  masih  terikat  dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami  yang akan melangsungkan perkawinan.

 

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

(1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana
      
perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.

(2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan
      
dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belu dicabut.

 

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau denganputusan Pengadilan Agama.

 

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan

perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9,

pasal   10  atau  pasal     12  Undang-undang  No.1  Tahun      1974  meskipun  tidak  ada  pencegahan

perkawinan.

Pasal 69

(1)  Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut
       Undang-undanf No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan
       oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut
      
disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

(3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan permohonan kepada Pengadilan
      
Agama   dalam   wilayah   mana   Pegawai   Pencatat   Nikah   yang   mengadakan   penolakan
      
berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan
       tersebut diatas.

(4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memebrikan
      
ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya
      
perkawinan dilangsungkan.

(5) Ketetapan  ini  hilang  kekuatannya,  jika  rintangan-rintangan  yang  mengakibatkan  penolakan
      
tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang
      
maksud mereka.


 

 

 

 

 

BAB XI

BATALNYA PERKAWINAN

 

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah
      
mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj`i;

b.   seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;

c.   seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas
       isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria
      
tersebut dan telah habis masa iddahnya;

d.   perkawinan  dilakukan  antara  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah;  semenda  dan
      
sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang
      
No.1 Tahun 1974, yaitu :

1.   berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataukeatas.

2.   berhubugan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang
        dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

3.   berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

4.   berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan  bibi atau paman
       
sesusuan.

e.   isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a.   seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

b.   perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

c.   perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

d.   perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7
      
Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;

e.   perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f.     perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

(1)  Seorang  suami  atau  isteri  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  perkawinan  apabila
       perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2)  Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada
       waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau
       isteri

(3)  Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam
       jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat
       menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

a.   para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atauisteri;

b.   Suami atau isteri;

c.   Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.

d.   para  pihak  yang  berkepentingan  yang  mengetahui  adanya  cacat  dalam  rukun  dan  syarat
      
perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut
      
dalam pasal 67.

Pasal 74

(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi
       tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan
      
hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

a. perkawinan yang batal karena salah satu sumaiatau isteri murtad;

b.   anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;


 

 

 

 

 

c.   pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan
       pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

 

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang
tuanya.

 

 

BAB XII

HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 77

(1) Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga  yang sakinah,
      
mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat

(2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir
      
bathin yang satui kepada yang lain;

(3) Suami  isteri memikul  kewajiban  untuk  mengasuh  dan  memelihara  anak-anak  mereka,  baik
      
mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

(4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

(5) jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada
       Pengadilan Agama

 

Pasal 78

(1)  Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

 

 

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

(1)  Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

(2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan
       rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

 

 

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

(1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal
      
urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

(2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah
      
tangga sesuai dengan kemampuannya

(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar
      
pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

(4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendididkan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai
      
berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada
       ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.


 

 

 

 

 

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

 

Pasal 81

(1)  Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang
       masih dalam iddah.

(2)  Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan,
       atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

(3)  Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain,
       sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat
       menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

(4)  Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan
      
dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga
      
maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

 

Pasal 82

(1)  Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tiggaldan
      
biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah
      
keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para isteri rela dan ihlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat
      
kediaman.

 

Bagian Keenam
Kewajiban Isteri

 

Pasal 83

(1) Kewajibn utama bagi seoarang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang
      
dibenarkan oleh hukum islam.

(2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-
      
baiknya.

 

Pasal 84

(1)  Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana
       dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

(2)  Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4)
       huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

(3)  Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesuadah isteri nusyuz

(4)  Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

 

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

 

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau isteri.

Pasal 86

(1)  Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2)  Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap
       menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai
       hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak
      
menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta
      
masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.


 

 

 

 

 

Pasal 88

Apabila  terjadi  perselisihan  antara  suami  isteri  tentang  harta  bersama,  maka  penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

 

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

 

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

(1)  Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau
       tidak berwujud.

(2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat
       berharga.

(3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.

(4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan
      
pihak lainnya.

 

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

 

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan
      
kepada harta bersama.

3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

 

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masing-
       masing terpisah dan berdiri sendiri.

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang
       sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua,
       ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun
       1975  dan  pasal
136  untuk  meletakkan  sita  jaminan  atas  harta  bersama  tanpa  adanya

permohonan  gugatan  cerai,  apabila  salah  satu  melakukan  perbuatan  yang  merugikan  dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2.   Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga
      
dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1.   Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih
       lama,.

2.   Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang
      
harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum
      
atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda  atau  duda  cerai  masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang  tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

 

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

 

Pasal 98

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak
      
tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.


 

 

 

 

 

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar
      
Pengadilan.

3.   Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan
      
kewajiban trsebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

a.   anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

b.   hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

 

Pasal 101

Seorang  suami  yang  mengingkari  sahnya  anak,  sedang  isteri  tidak  menyangkalnya,  dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li`an.

Pasal 102

(1)  Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan
      
kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari
      
sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak
      
dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan
      
Agama.

(2) Pengingkaran yang diajukansesudah lampau waktu terebut tidak dapat diterima

Pasal 103

(1) Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

(2) Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama
      
dapat   mengeluarkan   penetapan   tentang   asal   usul   seorang   anak   setelah   mengadakan
       pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.

(3) Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran
      
yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi
      
anak yang bersangkutan.

 

Pasal 104

(1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya stelah
       meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi
       nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa
       kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b.   Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah
       atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

c.   biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.

 

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau
       dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali
       karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keslamatan anak itu menghendaki atau
      
suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari
       kewajiban tersebut pada ayat (1).


 

 

 

 

 

BAB XV

PERWALIAN

 

Pasal 107

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah
      
melangsungkan perkawinan.

(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaanya.

(3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan
       Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan
      
kerabat tersebut.

(4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa,
      
berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

 

Pasal 109

Pengadilan  Agama  dapat  mencabut  hak  perwalian  seseorang  atau  badan  hukum    dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

 

Pasal 110

(1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan
      
sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan
      
lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

(2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah
      
perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah
       perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

(3) Wali  bertanggung  jawab  terhadap  harta  orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya,  dan
      
mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.

(4) Dengan tidak mengurangi kententuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1
      
tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang
      
ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

(1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila
      
yang bersangkutan telah mencapai  umur 21 tahun atau telah menikah.

(2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan
      
antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan
      
kepadanya.

Pasal 112

Wali  dapat  mempergunakan  harta  orang  yang  berada  di  bawah  perwaliannya,  sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

 

BAB XVI

PUTUSNYA PERKAWINAN

 

Bagian Kesatu

Umum

 

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

a.   Kematian,

b.   Perceraian, dan

c.   atas putusan Pengadilan.


 

 

 

 

 

Pasal 114

Putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasarkan gugatan perceraian.

 

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

 

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a.   salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang
       sukar disembuhkan;

b.   salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain
       dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c.   salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat
      
setelah perkawinan berlangsung;

d.   salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

e.   sakah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan
      
kewajibannya sebagai suami atau isteri;

f.     antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

g.   Suami menlanggar taklik talak;

k.   peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

 

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujujk selamaisteri dalam masa
iddah.

Pasal 119

1. talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan
      
bekas suaminya meskipun dalam iddah.

2.   Talak Ba`in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :

a. talak yang terjadi qabla al dukhul;

b. talak dengan tebusan atahu khuluk;

c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

 

Pasal 120

Talak Ba`in Kubraa adalah talak y6ang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk
dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan  setelah bekas isteri,
menikah degan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid`I adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

 

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamnya.


 

 

 

 

 

Pasal 126

Li`an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan
atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran
tersebut.

Pasal 127

Tata cara li`an diatur sebagai berikut :

a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut
      
diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau
      
pengingkaran tersebut dusta”

b.   Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan sumpah empat kali dengan kata
       “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata
      
murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;

c.   tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

d.   apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li`an.

Pasal 128

Li`an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

 

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

 

Pasal 131

1.    Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam

waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta
      
penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
 
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak danternyata cukup alasan
      
untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagihidup rukun dalamrumah
      
tangga,   pengadilan   Agama   menjatuhkan   keputusannya   tentang   izin   bagi   suami   untuk
       mengikrarkan talak.

3.    Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan

sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

4.    Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulah terhitung sejak putusan

Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatanhukum yang tetap maka
       hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yant tetap utuh.
 
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya
       Talak rangkap empat yang merupakan bjukti perceraian baki bekas suami dan isteri.
      
Helai  pertama  beserta  surat  ikrar  talak  dikirimkan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang
      
mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-
      
masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1.    Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah

hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

2.    Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan

gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1.    Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah

lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

2.    Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi

kembali ke rumah kediaman besama.


 

 

 

 

 

 

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah
cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

 

Pasal 136

1.   Selama   berlangsungya   gugatan   perceraian   atas   permohonan   penggugat   atau   tergugat
       berdasarkan  pertimbangan  bahaya   yang  mingkin  ditimbulkan,  Penghadilan  Agama  dapat
      
mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

2.   Selama  berlangsungnya   gugatan  perceraian  atas  permohonan  penggugat  atau  tergugat,
      
Pengadilan Agama dapat :

a.   menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

b.   menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi
        hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang
       
yang menjadi  hak isteri

 

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

 

Pasal 138

1.   Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman
      
yang tetap, panggilan  dilakukan dengan cara menempelkan gugatanpada papan pengumuman di
      
Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau bebrapa surat kabar atau mass
      
media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

2.   Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass media tersebut ayat (1)
      
dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama
      
dan kedua

3.   Tenggang  dwaktu  antara  penggilan  terakhir  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat          (2)  dengan

persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

4.   Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya
      
tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak
       atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilandisampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

 

Pasal 141

1.   Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
      
setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian

2.   Dalam   menetapkan   waktu   sidang   gugatan   perceraian   perlu   diperhatian   tenyang   waktu
       pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa
      
meeka.

3.   Apabila tergughat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang
      
pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak
       dimasukkanya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1.   Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan
      
kepada kuasanya.

2.   Dalam  hal  suami  atau   isteri  mewakilkan,  untuk  kepentingan  pemeriksaan  Hakim  dapat
      
memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.


 

 

 

 

 

Pasal 143

1.   Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

2.   Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang
      
pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang
tertutup.

 

Pasal 146

(1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan
      
Pengadilan Agama yang telah mempuntai kekuatan hukum yang tetap

 

Pasal 147

(1) Setelah perkara  perceraian itu  diputuskan,  aka  panitera  Pengadilan  Agama menyampaikan
      
salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta
       Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan
      
Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepadaPegawai
      
Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterngan kepada masing-masing suami isteri
      
atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan
      
merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia pada Kutipan Akta Nikah
       yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.

(5)  Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka
      
dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud
      
dalam  ayat(2)  dikirimkan  pula  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  mewilayahi  tempat
      
perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu
      
disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

(6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera
       yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau
      
isteri atau keduanya.

Pasal 148

1.   Seorang  isteri  yang  mengajukan  gugatan  perceraian  dengan  jalan  khuluk,  menyanpaikan
      
permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan
      
atau lasan-alasannya.

2.   Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar
      
keterangannya masing-masing.

3.   Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk,
      
dan memberikan nasehat-nasehatnya.

4.   Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan
      
Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan
       sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan
      
kasasi.

5.   Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)

6.   Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau iwadl Pengadilan Agama
      
memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.


 

 

 

 

 

BAB XVII

AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

 

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

a.   memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali
      
bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

b.   memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas
      
isteri telahdi jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;

c.   melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

d.   memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

 

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

 

Bagian Kedua

Waktu Tunggu

 

Pasal 153

1.   Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al
       dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

2.   Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

a.   Apabila  perkawinan  putus  karena  kematian,  walaupun  qobla  al  dukhul,  waktu  tunggu
       
ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:

b.   Apabila perkawinan putus karena perceraian,waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3
        (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid
        ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

c.   Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,
       
waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

d.   Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil,
       
waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

3.   Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda
      
gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.

4.   Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya,
       Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi
      
perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitungsejak kematian suami.

5.   Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena
       menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

6.   Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun,
      
akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali
       waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah
talak.


 

 

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

 

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a.    anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah

meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;

3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b.    anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayahatau ibunya;

c.    apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak,

meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d.    semua   biaya   hadhanah   dan   nafkah   anak   menjadi   tanggung   jawab   ayah   menurut

kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)

e.    bilamana  terjadi  perselisihan  mengenai  hadhanah  dan  nafkah  anak,  Pengadilan  Agama

membverikan putusannya berdasrkan huruf (a),(b), dan (d);

f.     pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

 

Bagian Keempat

Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

a.    belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;

b.    perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

 

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

 

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

 

 

Bagian Keenam

Akibat Li`an

 

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.


 

 

 

 

 

BAB XVIII
RUJUK

Bagian Kesatu
        Umum

Pasal 163

(1) Seorang suami dapat merujuk isterunya yang dalam masaiddah.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a.   putusnya  perkawinan  karena  talak,  kecuali  talak  yang  telah  jatuh  tiga  kali  talak  yang
       
dijatuhkan qobla al dukhul;

b.   putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan
       
selain zina dan khuluk.

 

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj`I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

 

Pasal 167

(1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah
       atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteridengan
      
membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan

(2)  Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat Nikah atau Pembantu
      
Pegawai Pencatat Nikah.

(3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki
      
apakah  suami  yang  akan  merujuk  itu  memenuhi  syarat-syarat  merujuk  menurut  hukum
      
munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj`i, apakah perempuan
       yang akan dirujuk itu adalah isterinya.

(4)  Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan besrta saksi-
      
saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.

(5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai  Pencatat  Nikah atau Pembantu Pegawai  Pencatat
      
Nikahmenasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan
      
dengan rujuk.

Pasal 168

(1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat
      
rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan besreta saksi-
       saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat
      
keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.

(2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan
      
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
       membuatkan salinan dari daftar lembar kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab
      
hilangnya.

Pasal 169

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya
       kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami
      
dan  isteri  masing-masing  diberikan  Kutipan  Buku  Pendaftaran  Rujuk  menurut  contoh  yang
       ditetapkan oleh Menteri Agama.


 

 

 

 

 

(2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang
      
ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil
      
Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan
      
Agama  dalam ruang  yang telah tersedia ppada  Kutipan  Akta Nikah tersebut, bahwa  yang
      
bersangkutan benar telah rujuk.

(3)  Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor
       dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

 

BAB XIX

MASA BERKABUNG

 

Pasal 170

(1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa
      
iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

(2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.


 

 

 

 

 

BUKU II

HUKUM KEWARISAN

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a.   Hukum  kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta
       peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
      
bagiannya masing-masing.

b.   Pewaris   adalah   orang   yang   pada   saat  meninggalnya   atau   yang   dinyatakan  meninggal
       berdasarkan   putusan   Pengadilan   beragama   Islam,   meninggalkan   ahli   waris   dan   harta
       peninggalan.

c.   Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau
      
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
       menjadi ahli waris.

d.   Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang
      
menjadi miliknya maupun hak-haknya.

e.   Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk
      
keperluan  pewaris  selama  sakit  sampai  meninggalnya,  biaya  pengurusan  jenazah (tajhiz),

pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

f.     Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan

berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

g.   Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada
       aorang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

h.   Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan
       dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya
      
berdasarkan putusan Pengadilan.

i.     Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

 

BAB II

AHLI WARIS

 

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum di\ewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a.   dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;

b.   dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan
       suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a.   Menurut hubungan darah:

-      golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

-      Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b.   Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu,
      
janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a.   mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

b.   menyelesaikan  baik  hutang-hutang  berupa  pengobatan,  perawatan,  termasuk  kewajiban
        pewaris maupun penagih piutang;


 

 

 

 

 

c.   menyelesaikan wasiat pewaris;

d.   membagi harta warisan di antara wahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah
       atau nilai harta peninggalannya.

 

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

 

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih
mereka bersama-sama mendapzt dua pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama
dengan  anak  laki-laki,  maka  bagian  anak  laki-laki  adalah  dua  berbanding  satu  dengan  anak
perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. *

 

Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.  Bila tidak ada anak
       atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-
      
sama dengan ayah.

 

Pasal 179

Duda  mendapat  separoh  bagian,  bila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak,  dan  bila  pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagaian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian.  Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

 

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

 

Pasal 185

(1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan
       oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

 

 

*      Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah :

ayah mendapat sepertiga bagfian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.


 

 

 

 

 

(2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan
      
yang diganti.

 

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

 

Pasal 187

(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya
       atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta
      
warisan dengan tugas:

a.   mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak
        bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai
       
harganya dengan uang;

b.   menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1)
       
sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan
      
kepada ahli waris yang berhak.

 

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan.  Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

 

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya
       dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama
       para ahli waris yang bersangkutan.

(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris
       yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang
       atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai
      
dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

 

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

 

 

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan
bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai
dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka
pembilang.

 

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masingmasing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.


 

 

 

 

 

BAB V
WASIAT

 

Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya
      
paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.

(3) Pemilikan  terhadap  harta  benda  seperti  dimaksud  dalam  ayat             (1)  pasal  ini  baru  dapat

dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang
      
saksi, atau dihadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila
      
semua ahli waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang
       saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

 

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

 

Pasal 197

(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah
      
mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

a.   dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada
       
pewasiat;

b.   dipersalahkan  secara  memfitrnah  telah  mengajukan  pengaduan  bahwa  pewasiat  telah
       
melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang
       
lebih berat;

c.   dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau
       
mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;

d.   dipersalahkan  telah  menggelapkan  atau  merusak  atau  memalsukan  surat  wasiat  dan
       
pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

a.   tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya
       
pewasiat;

b.   mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;

c.   mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak
       
sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

(1)  Pewasiat  dapat  mencabut  wasiatnya   selama  calon  penerima  wasiat  belum  menyatakan
       
persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

(2)  Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau
       
tertulis dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat
       
terdahulu dibuat secara lisan.

(3)  Bila  wasiat  dibuat  secara  tertulis,  maka  hanya  dapat  dicabut  dengan  cara  tertulis  dengan
        disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4)  Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.


 

 

 

 

 

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

 

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang
      
membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah
      
dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

 

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris,
      
dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita
      
acara pembukaan surat wasiat itu.

(2) Jikas  surat  wasiat  yang  tertutup  disimpan  bukan  pada  Notaris  maka  penyimpan  harus
      
menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya
      
Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1)
      
pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan
       Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertewmpuran atau yang berda di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan  kepada  orang  yang  memberi  tuntutran  kerohanian  sewaktu  ia  mewnderita  sakit  sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

 

Pasal 209

(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut
       di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
       sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.

(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3
       dari harta warisan orang tua angkatnya.

 

BAB VI

HIBAH

 

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan
      
dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di
      
hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.


 

 

 

 

 

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

 

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.


 

 

 

 

 

BUKU III

HUKUM PERWAKAFAN

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

(1) Wakaf  adalah  perbuatan hukum  seseorang  atau  kelompok  orang atau  badan hukum  yang

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.

(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

(4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya

tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

(5)  Nadzir  adalah  kelompok  orang  atau  badan  hukum  yang  diserahi  tugas  pemeliharaan  dan

pengurusan benda wakaf.

(6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah

yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkwajiban menerima ikrar dan
wakif  dan  menyerahkannya  kepada  Nadzir  serta  melakukan  pengawasan  untuk  kelestarian
perwakafan.

(7)  Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh

Menteri Agama.

 

BAB II

FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

 

Bagian Kesatu

Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

 

 

Bagian Kedua

Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

 

Pasal 217

(1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat

akalnya  serta  yang  oleh  hukum  tidak  terhalang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  atas kehendak   sendiri   dapat   mewakafkan   benda   miliknya   dengan   memperhatikan   peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)  Dalam  hal  badan-badan  hukum,  maka  yang  bertindak  untuk  dan  atas  namanya  adalah

pengurusnya yang sah menurut hukum.

(3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik

yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

 

Pasal 218

(1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir

di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurangkurangnya 2 orang saksi.

(2)  Dalam  keadaan  tertentu,  penyimpangan  dan  ketentuan  dimaksud  dalam  ayat              (1)  dapat

dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

(1)  Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.   warga negara Indonesia;

b.   beragama Islam;


 

 

 

 

 

c.   sudah dewasa;

d.   sehat jasmani dan rohani;

e.   tidak berada di bawah pengampuan;

f.     bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

(2)  Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.   badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

b.   mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

(3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.

(4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung  dengan  nama  atau  dalih  apapun  tidak  memberikan  atau  menjanjikan  ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini
tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau
pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

(5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat

(5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat
setempat.

 

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

 

Pasal 220

(1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya,

dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.

(2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung

jawabnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat       (1)  kepada  Kepala  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

peraturan Menteri Agama.

 

Pasal 221

(1)  Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:

a.   meninggal dunia;

b.   atas permohonan sendiri;

c.   tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;

d.   melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

(2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam

ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

(3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan

sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan
berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
setempat.


 

 

 

 

 

BAB III

TATA CARA PERWAKAFAN

DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

 

Bagian Kesatu

Tata Cara Perwakafan

 

Pasal 223

(1) Pihak yang hendak mewakafkah dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuaty
      
Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.

(2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.

(3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan
      
disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(4) Dalam  melaksanakan  Ikrar  seperti  dimaksud  ayat         (1)  pihak  yang  mewakafkan  diharuskan

menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai
berikut:

a.   tanda bukti pemilikan harta benda;

b.   jika  benda  yang  diwakafkan  berupa  benda  tidak  bergerak,  maka  harus  disertai  surat
       
keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan
       
pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;

c.   surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang
       
bersangkutan.

 

 

Bagian Kedua

Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan

(4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

 

BAB IV

PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
    PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu

Perubahan Benda Wakaf

 

Pasal 225

(1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau
      
penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

(2) Penyimpangan dari ketentuantersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal
      
tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantur Urusan Agama
       Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan
      
alasan:

a.   karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;

b.   karena kepentingan umum.

 

Bagian Kedua

Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

 

Pasal 226

Penyelesaian  perselisihan sepanjang  yang  menyangkut  persoalan  benda  wakaf  dan  Nadzir diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  setempat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundangundangan yang berlaku.


 

 

 

 

 

Bagian Ketiga
Pengawasan

 

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersamasama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

 

 

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

 

 

Ketentuan Penutup

 

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.


 

 

 

 

 

PENJELASAN
        ATAS

BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

 

PENJELASAN UMUM

1.   Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,
      
adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama
      
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran
      
hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

2.   Berdasarkan  Undang-undang  Nomor       14  Tahun     1970  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok

Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.

3.   Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang
      
pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum
      
Perwakafan.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi’i.

4.   Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
      
Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum
      
masyarakat  semakin  berkembang  sehingga  kitab-kitab  tersebut  dirasakan  perlu  pula  untuk
       diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran
       terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama,
      
fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.

5.   Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku
       Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan
      
Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan
      
kepadanya.

 

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

 

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71
Cukup jelas

 

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejaka pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan.  Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

 

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.


 

 

 

 

 

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

 

Pasal 94

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97

Cukup jelas

 

Pasal 98

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

 

Pasal 99 s/d 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

 

Pasal 104 s/d 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

 

Pasal 108 s/d 118

Cukup jelas

Pasal 119

Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba’in sughraa.

 

Pasal 120 s/d 128

Cukup jelas

Pasal 129

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

 

Pasal 130

Cukup jelas

 

Paal 131

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

 

Pasal 133 s/d 147

Cukup jelas

Pasal 148

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

 

Pasal 149 s/d 185

Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228

Cukup jelas

Pasal 229

Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.