NU di Tengah Ketegangan Nasional

Jakarta.NU.Online
Arus politik bangsa ini pasca gerakan reformasi berjalan sangat deras, seperti air bah yang menerjang apa saja. Tetapi hal itu dianggap wajar karena diidorong oleh semangat perubahan yang sangat tinggi. Tetapi kadang arus itu menyentuh persoalan sensitif, sehingga menimbulkan reaksi balik bagi yang merasa terancam, dari situ muncullah ketegangan di kalangan sesama elemen bangsa, seperti peristiwa Aceh, Pemilu dan yang terakhir soal Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Arus deras semacam itu sering kali menghanyutkan dan mengaburkan orientasi warga NU, kalau tidak benar-benar berpegang pada Khittah.


Perdebatan tentang Sisdiknas, yang telah melebar menjadi arena adu kekuatan massa di seluruh penjuru tanah air itu, telah mengarah pada ketegangan nasional yang hampir tak terlerai, bahkan semakin hari semakin memuncak tensinya. Dalam situasi begini yang diperlukan bukan mengeblok ke satu pihak, tetapi dibutuhkan penengah yang bisa mendamaikan. NU sebagai kelompok Islam yang berorientasi kebangsaan yang menjunjung tinggi pluralisme dituntut perannya untuk melakukan mediasi agar ketegangan yang terjadi ini reda, tidak memuncak menjadi konflik terbuka. Bila ini terjadi sangat membahayakan sebab kalau selama ini konflik horizontal terjadi pada skala lokal. Sementara kalau konflik muncul dari isu Sisdiknas ini akan berskala nasional.

Peran itu sebenarnya tidak sulit diambil oleh NU, sebab dengan jelas Khittah menegaskan bahwa NU memiliki sikap tawasut (moderat) dan tawazun (menjaga keseimbangan). Khittah ini bagi warga NU merupakan pedoman, tidak hanya dalam berpikir, teratapi juga dalam bersikap dan bertindak. Karena itu dalam situasi genting ketika kelompok lain tidak berani bersikap secara proporsional maka berdasarkan prinsip tawasuth dalam upaya menciptakan tawazun. NU bisa melakaukan peran mediasi antara kelompok politik Islam yang gigih merumuskan dan mendukung Sisdiknas dan dengan kelompok minoritas yang dengan gigih menentang Sistem Pendidikan tersebut. Peluang NU untuk mengambil peran ini besar sebab selama ini NU bisa menciptakan tawazun (keseimbangan) antara kelompok Muslim dan non Muslim. Bila NU tidak mampu melakukan mediasi dan gagal menciptakan suasana tawazun dalam kehidupan bangsa NU, maka berarti NU gagal menjalankan khitah.

Tradisi berfikir reflektif dan kelaziman melakukan tahqiq (berpikir mengakar) maka persoalan nasional ini bisa dicari jalan keluarnya, tanpa melalui cara-cara zero same game (hitungan kalah-menang) tetapi bisa diatasi melalui dialog yang intensif dan setara tanpa hegemoni dan intimidasi, sehingga bisa diselesaikan dengan win-win solution (tanpo ngasorake, tanpa ada pihak yang dipermalukan), jauh dari cara akal-alkalan dan menang-menangan seperti kecenderungan selama ini. Bila ini terjadi, maka republik ini akan semakin kacau dan semakin jauh dari tujuan semula dalam melakukan pembaruan Sisdiknas.

Perlu diingat bahwa sesungguhnya Sisdiknas disusun sebagai tindak lanjut dari gerakan reformasi nasional, yang dirinci menjadi reformasi pendidikan nasional. Sebab selama ini pendidikan nasional telah dipolitisir untuk kepentingan orde baru, sehingga pendidikan dijalankan dengan penuh indoktrinasi, mengutamakan etiket dengan mengabaikan etika, memasung kreativitas atas nama kedisiplinan, membungkam sikap kritis siswa atas nama sopan-santun dan lain sebagainya, sehingga hasilnya pendidikan orde baru banyak melahirkan generasi yang tidak kreatif, tidak kritis, berpikir mekanis, sehingga mereka tidak peduli pada persoalan sosial dan problem bangsa ini, tetapi sibuk mengurusi karir dan kepentingannya sendiri, kalau perlu dengan melakukan korupsi.

Sisdiknas disusun dalam rangkan merombak sistem pendidikan lama yang koruptif, tetapi sayang cita-cita luhur itu tidak banyak disoroti dan dikelola secara proporsioanl, malah terjebak pada persoalan sampingan dilihat dari tugas negara yakni melakukan pendidikan agama, sebab hal itu merupakan kewajiban keluarga dan ormas atau agama yang bersangkutan. Aturan bahwa setiap lembaga pendidikan harus menyediakan pengajar sesuai dengan agama peserta belajar memang diatas kertas sangat ideal, tetapi dilapangan bisa sangat memilukan. Karena dalam kenyataanya jarang sekali sekolah Islam yang menampung siswa non Muslim, tetapi sebagian besar sekolah non Muslim menampung siwa Muslim bahkan tidak sedikit yang jumlahnya mayoritas.

Kewajiban itu tidak hanya memberatkan dari segi financial cost biaya penyediaan guru baru, tetapi juga sangat memberatkan dari segi psychological cost, karena ini bisa dirasakan sebagai intervensi satu agama terhadap agama lain. Kalangan NU yang selama ini telah dekat dengan kelompok non Muslim tentunya sangat paham dengan keberatan mereka itu, karena bisa berpikir dalam perspektif mereka, tidak hanya berpikir sesuai dengan titik tolaknya sendiri. Kalangan NU bisa membayangkan seandainya madrasah atau pesantren memiliki murid non muslim, lalu mendatangkan guru non muslim di pesantren, selanjutnya mendirikan sarana ibadah agama lain di situ, tentu akan mengalami kemasgulan. Di sisi lain memang siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dibutuhkan, problem ini yang perlu dicarikan jalan keluar bersama.

Pemaksaan pelaksanaan Sisdiknas ini akan memakan social cost yang sangat tinggi, sebab walaupun secara politik bisa diputuskan secara mayoritas di DPR, tetapi

Mengintegrasikan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional

Oleh Fikrul Umam MS

Secara konstitusional ditetapkan bahwa negara Indonesia berdasarkan pada agama. Artinya; bahwa Negara Indonesia melindungi dan menghargai kehidupan beragama dari seluruh warga Negara Indonesia. Berdasarkan tinjauan sosial kultural, memang terlihat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama sehingga kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai negara yang berdasarkan agama, pendidikan agama tidak dapat diabaikan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Umat beragama beserta lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia merupakan potensi besar dan sebagai modal dasar dalam pembangunan mental spiritual bangsa dan merupakan potensi nasional untuk pembangunan fisik materiil bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia.

Keberhasilan pembangunan nasional harus ditunjang dengan pendidikan dan pengajaran agama. Dengan pendidikan dan pengajaran agama, warga negara akan memperoleh pendidikan moral dan budi pekerti yang akan membentuk bangsa Indonesia menjadi warga negara yang bermoral, bertanggung jawab, dan tahu nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Dengan modal jiwa yang bersih, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, pembangunan nasional Indonesia dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Akan tetapi, pendidikan agama tidak boleh bertentangan dengan pembangunan nasional. Semua bentuk pendidikan di Indonesia harus berdasarkan pada filsafat bangsa, Pancasila. Sistem ini yang kemudian dikenal dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Semua tujuan pendidikan di Indonesia tidak boleh menyimpang dari ketentuan dan tujuan pendidikan nasional.

Adapun tujuan pendidikan nasional dirumuskan dalam GBHN sebagai berikut; “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa”.

Tranformasi Pesantren ke dalam Sistem Pendidikan Nasional

Secara historis pesantren telah ‘mendokumentasikan’ berbagai peristiwa sejarah bangsa Indonesia, baik itu sejarah sosial budaya masyarakat Islam, ekonomi, maupun politik bangsa Indonesia. Sejak masa awal penyebaran Islam, pesantren adalah saksi utama bagi penyebaran Islam di Indonesia, karena pesantren adalah sarana penting bagi kegiatan islamisasi di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan masyarakat Islam Nusantara, khususnya Jawa, tidak mungkin terpisahkan dari peranan yang dimainkan pesantren. Berpusat dari pesantren, perputaran roda ekonomi dan kebijakan politik Islam dikendalikan. Di masa Wali Songo, tidak sedikit wali-wali di Jawa menguasai jaringan perdagangan antara pulau Jawa dengan luar Jawa, seperti Sunan Giri yang memiliki jaringan perdagangan antara Jawa dengan Kalimantan, Maluku, Lombok dan sebagainya. Begitu pula dengan perjalanan politik Islam di Jawa, pesantren mempunyai pengaruh yang kuat bagi pembentukan dan pengambilan berbagai kebijakan di kraton-kraton. Misalnya, berdirinya kerajaan Demak, adalah karena dukungan dan kontrol kuat dari para ulama, seperti Sunan Kudus, Sunan Kalijaga dan Sunan Muria.

Dari itulah dapat disimpulkan bahwa dinamika masyarakat Islam di masa awal dapat ditandai dengan adanya hubungan yang kuat antara pesantren, pasar, dan kraton. Pada mulanya, pesantren menunjukkan suatu komentar yang dinamis dan kosmopolit, karena berkembang di tengah-tengah masyarakat urban, seperti Surabaya (Ampel Denta), Gresik (Giri), Tuban (Sunan Bonang), Demak (Sunan Kalijaga), Cirebon (Syarif Hidayatullah), Banten, Aceh (Sumatera), Makassar (di Sulawesi) dan sebagainya.

Kedinamisan pesantren tidak hanya di bidang ekonomi dan dekatnya dengan kekuasaan, tetapi juga maju dalam bidang keilmuan dan intelektual. Majunya pesantren dalam keilmuan Islam, Membuat Taufik Abdullah mencatat pesantren sebagai pusat pemikiran keagamaan.  Besarnya arti pesantren dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya Jawa, tidak berlebihan jika pesantren dianggap sebagai bagian historis bangsa Indonesia yang harus dipertahankan. Apalagi, pesantren telah dianggap sebagai lembaga pendidikan asli Indonesia yang mengakar kuat dari masa pra-Islam, yaitu lembaga pendidikan bentuk asrama Budha –mandala ata asyrama– yang ditransfer menjadi lembaga pendidikan Islam.

Karenanya tidak heran jika sistem pendidikan pesantren dibanggakan sebagai alternatif yang otentik terhadap sistem kolonial dalam suatu perdebatan yang terjadi di saat pergerakan nasional telah mencapai usia lanjut.

Ketika Ki Hajar Dewantoro sebagai tokoh pendidikan nasional dan sekaligus sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI yang pertama, berpendapat bahwa pondok pesantren merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pemerintah juga mengakui bahwa pesantren dan madrasah merupakan dasar dan sumber pendidikan nasional; oleh karena itu, harus dikembangkan, diberi bimbingan, dan bantuan. Wewenang pembinaan dan pengembangan tersebut berada di bawah wewenang Kementerian Agama.

Sikap menutup diri pesantren terhadap perubahan di sekelilingnya membuat pesantren dinilai konservatif. Pesantren dianggap kurang peka terhadap perubahan tuntutan zaman dan masyarakat. Sejalan dengan itu, pesantren dianggap kurang produktif. Alotnya pesantren dalam mereduksi sistem pendidikan modern, seperti yang direncanakan oleh pemerintah dan tercapainya pendidikan nasional, menyebabkan pesantren sering dilihat sebagai sistem pendidikan yang bersifat ”isolasionis”, terpisah dari ”aliran utama” pendidikan nasional.

Menurut Azyumardi Azra, para eksponen pesantren cenderung lebih hati-hati dalam menjawab perubahan sekelilingnya. Mereka tidak tergesa-gesa mentransformasikan kelembagaan pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam modern sepenuhnya, tetapi menerimanya dalam skala yang sangat terbatas; sebatas melakukan penyesuaian yang mereka anggap akan mendukung kontinuitas pesantren itu sendiri, seperti sistem penjenjangan, kurikulum yang lebih jelas, dan sistem klasikal.

Pendirian madrasah di pesantren-pesantren semakin menemukan momentumnya semenjak KH Ahmad Wahid Hasyim menjabat sebagai Menteri Agama. Ia melakukan pembaruan pendidikan agama Islam melalui peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, yang menginstruksikan pemberian pelajaran umum di madrasah dan memberi pelajaran agama di sekolah umum negeri dan swasta. Persaingan dengan madrasah modern dan sekolah-sekolah umum, mendorong pesantren-pesantren mengadopsi madrasah ke dalam pesantren.

Pesantren lebih membuka kelembagaan dan fasilitas-fasilitas pendidikannya bagi kepentingan pendidikan umum. Pesantren tidak hanya mengadopsi madrasah tetapi juga mendirikan sekolah-sekolah umum. Pesantren Tebuireng Jombang adalah pesantren pertama yang mendirikan SMP dan SMA.

Langkah ini kemudian diikuti oleh pesantren-pesantren lain, bahkan belakangan pesantren-pesantren berlomba-lomba mendirikan sekolah-sekolah umum untuk mengikuti tuntutan masyarakat agar santri bisa belajar pengetahuan agama dan menguasai pengetahuan umum seperti murid-murid di sekolah-sekolah umum sehingga akses santri dalam melanjutkan pendidikan semakin meluas seperti sekolah-sekolah umum di luar pesantren. Saat ini tidak jarang kita temui pesantren memiliki lembaga pendidikan umum mulai TK, SD, SMP, SMA di samping MI/MIN, MTs/MTsN, MA/MAN, dan Madrasah Muallimin.

Dengan demikian dapat disimpulkan, pesantren telah memberikan tanggapan positif terhadap pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Dengan didirikannya sekolah-sekolah umum maupun madrasah-madrasah di lingkungan pesantren membuat pesantren kaya diverifikasi lembaga pendidikan dan peningkatan institusional pondok pesantren dalam kerangka pendidikan nasional.

Pesantren yang mulai merintis untuk mendirikan perguruan tinggi di antaranya adalah, pesantren Darul Ulum, Jombang. Pada september 1965, pesantren ini mendirikan Universitas Darul Ulum. Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, juga mendirikan Universitas Hasyim Asy’ari yang kemudian berubah menjadi Institut Kiai Haji Hasyim Asy’ari.

Langka sintesa konvergensi ini kemudian diikuti oleh beberapa pesantren besar, seperti Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo; Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, dan lain sebagainya. Dahulu, pesantren diklaim sebagai lembaga pendidikan yang tipikal dalam masyarakat Jawa. Tetapi kini, pesantren telah menjadi lembaga pendidikan Islam milik nasional. Beberapa daerah di Indonesia telah memakai istilah ”Pesantren”, seperti Sulawesi, dan Kalimantan. Bahkan Sumatera Barat juga memakai istilah “Pesantren” untuk menggantikan sistem pendidikan Islam Surau.

Penulis adalah pemerhati pendidikan, Direktur Kajian Yayasan Suro Al-Mahmudi Pati, Jawa Tengah