TATACARA/ALUR PENGAJUAN GUGATAN, BANDING, KASASI

 

 

 

 

TATA CARA/ALUR PENGAJUAN GUGATAN

 

KETUA PENGADILAN NEGERI

1.   Penunjukan Majelis Hakim (P.M.H)

2.   Memimpin Pelaksanaan Putusan (M.P.P)


 

(4)

 

 

 

(3)

Kepaniteraan

Menyelenggarakan
administrasi perkara

Menunjuk PP
Melaksanakan putusan


 

 

 

Proses Sidang  (7) Usaha damai

Sidang untuk jawaban
Sidang untuk putusan

Perintah
 
hakim


 

(5)

 

 

 

Majelis hakim

Penetapan hari sidang (PHS) Perintah pemanggilan

Perintah sita

Menyidangkan
Menunda sidang


Membuat salinan
        
Panitera Muda

Meja          Meja           Meja

Pertama        K(2)ua         Ke() 9

a


Juru sita

Memutus

Panggilan

(6)                                        Perintah pemberitahuan

Panitera Pengganti

Pemberitah


(1)

Penggugat / Surat Gugatan


uan (8)
Penyitaan


Mengikuti sidang

Mencatat jalannya sidang
Minutasi                   2


 

 

 

 

 

PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN BANDING.

 

A.     PERDATA.

1.  Permohonan banding dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan
      
diucapkan, atau seielah diberitahukan. dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar
      
hadir.

2.  Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut diatas,
       
tetap  dapat  diterima  dan  dicatat  dengan  membuat  surat  keterangan  Panitera.  bahwa
       
permohonan banding telah lampau.

3.  Pernyataan banding dapat diterima, apabila panjar biaya perkara banding yang ditentukan  dalam
        
SKUM oleh MejaPertama, telah dibayar lunas.

4.       Apabila panjar biaya banding yang lelah dibayar lunas, maka Pengadilan wajib membuat akta

pernyataan banding, dan mencatat permohonan banding tersebut dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding.

5.  Permohonan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari harus telah disampaikan kepada lawannya.

6.        Tanggal penerimaan, memori dan kontra memori banding, harus dicatat, dan salinannya

disampaikan    kepada    masing-masing    lawannya,    dengan    membuat    relas pemberitahuan/penyerahannya.

7.        Sebelum berkas perkara dikinm ke Pengadilan Tinggi, harus diberikan kesempatan   kepada

kedua belah pihak untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) dan dituangkan dalam akta.

8.  Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan banding diajukan, berkas banding
       berupa berkas A dan B harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi.

9.   Biaya perkara banding untuk Pengadilan Tinggi harus disampaikan melalui Bank Pemerintah
      
atau Kantor Pos. dan tanda bukti pengiriman uang harus d i k i r i m  bersamaan dengan
      
pengiriman berkas yang bersangkutan.

10.  Dalam menentukan biaya banding harus diperhitungkan :

 

a.         biaya pencatatan peryataan banding ;

 

b.         besarnya biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ;

 

c.         biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos ;

 

d.         ongkos kirim berkas ;

 

e.         biaya pemberitahuan, berupa :

 

-       biaya pemberitahuan akta banding ;


 

 

 

 

 

-     biaya pemberitahuan memori banding ;

 

-     biaya pemberitahuan kontra memori banding ;

 

-     biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi pembanding ;

 

-     biaya pemberitahuan memeriksa berkas bagi terbanding ;

 

-     biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi pembanding ;

 

-     biaya pemberitahuan bunyi putusan bagi terbanding.

 

 

1.      TATACARA PENGAJUAN KASASI

 

a.     Perkara Perdata.

 

1.        Permohonan kasasi dapat diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah

putusan  diucapkan atau diberitahukan, dalam hal putusan tersebut diucapkan diluar hadir ;

2.         Pernyataan kasasi dapat diterima, apabila panjar biaya perkara kasasi yang ditentukan

dalam SKUM oleh Meja Pertama, telah dibayar lunas ;

 

3.         Setelah  pemohon membayar biaya perkara. Pengadilan pada hari itu juga wajib

membuat akta pernyataan kasasi ; yang dilampirkan pada berkas perkara, dan
mencatat permohonan kasasi tersebut dalam register induk perkara dan register kasasi ;

4.          Permohonan kasasi dalam waktu 7 (tujuh) hari harus sudah disampaikan kepada

pihak lawan ;

 

5.          Memori kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah

pernyataan kasasi, harus sudah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri ;

 

6.          Panitera wajib memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi, dan

dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari salinan memori kasasi tersebut disampaikan kepada pihak lawan dalam perkara yang dimaksud ;

7.          Jawaban kontra memori kasasi, selambat-lambatnya (14 empat belas) hari sesudah

disampaikannya  memori  kasasi,  harus  sudah  diterima  pada  Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk disampaikan pihak lawannya ;

8.         Dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diajukan, berkas kasasi berupa berkas A dan

B harus dikirim ke Mahkamah Agung ;

 

9.          Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim melalui Bank BRI

Cabang Veteran, Jl. Veteran Raya No. 8 Jakarta Pusat, Rekening Nomor : 31.46.0370.0. dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;


 

 

 

 

 

10.      Dalam menentukan biaya kasasi harus diperhitungkan :

 

i.         biaya pencatatan pemyataan kasasi ;

 

ii.        besarnya biaya kasasi yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ;

 

iii.        biaya pengiriman uang melalui Bank ;

 

iv.        ongkos kirim berkas ;

 

v.        biaya pemberitahuan, berupa :

 

-       biaya pemberitahuan pemyataan kasasi ;

 

-       biaya pemberitahuan memori kasasi ;

 

-       biaya pemberitahuan kontra memori kasasi ;

 

-       biaya pemberitahuan bunyi putusan kasasi kepada pemohon ;

 

-       biaya pemberitahuan bunyi putusan kasasi kepada termohon.

 

11.      Foto  copy  relaas  pemberitahuan  putusan  Mahkamah  Agung  supaya  dikirim  ke

Mahkamah   Agung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSEDUR PENERIMAAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI.

 

a.     Perkara Perdata.

 

1.          Dalam waktu 180 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan

adanya bukti-bukti baru, Panitera menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pihak ;

2.      Permohonan Peninjauan Kembali dapat diterima, apabila panjar yang ditentukan

dalam SKUM oleh Meja Pertama telah dibayar lunas ;


 

 

 

 

 

3.         Apabila panjar biaya peninjauan kembali telah dibayar lunas, maka Panitera Pengadilan

Negeri wajib membuat akta peninjauan kembali dan mencatat permohonan tersebut kedalam register induk perkara perdata dan register peninjauan kembali ;

4.      Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, Panitera wajib memberitahukan

tentang   permohonan   peninjauan   kembali   kepada   pihak   lawannya,   dengan memberikan/mengirimkan salinan permohonan peninjauan kembali beserta alasanalasannya kepada pihak lawan ;

5.          Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali tersebul diterima, harus sudah diterima di Kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan ;

6.      Jawaban/tanggapan atas alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri, harus dibubuhi hari dan tanggal penerimaan yang dinyatakan diatas surat jawaban tersebut ;

7.         Dalam waktu 30 hari setelah menerima jawaban tersebut berkas peninjauan kembali berupa

berkas A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung ;

 

8.         Dalam menentukan biaya Peninjauan Kembali, diperhitungkan :

 

a.          besarnya biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung ;

 

b.         biaya pengiriman uang melalui Bank ;

 

c.          ongkos kirim berkas ;

 

d.         biaya pemberitahuan, berupa :

 

-       pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK, pemberitahuan jawaban atas

permohonan PK ;

 

-       pemberitahuan penyampaian salinan putusan kepada pemohon PK ;

 

-       pemberitahuan bunyi putusan kepada termohon PK.

 

9.         Foto copy relaas pemberitahuan putusan Mahkamah Agung, supaya dikirim ke

Mahkamah Agung.