PERADILAN AGAMA

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tanggal 29 Desember 1989

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.         bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;

 

b.         bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan

menjamin  persamaan  kedudukan  warga  negara  dalam hukum  diperlukan  upaya  untuk  menegakkan  keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;

 

c.         bahwa  salah  satu  upaya  untuk  menegakkan  keadilan,

kebenaran,  ketertiban,  dan  kepastian  hukum  tersebut
adalah   melalui   Peradilan   Agama   sebagaimana   yang
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang       Ketentuan-ketentuan        Pokok     Kekuasaan

Kehakiman;

 

d.         bahwa  pengaturan  tentang  susunan,  kekuasaan,  dan

hukum  acara  pengadilan  dalam  lingkungan  Peradilan

Agama   yang   selama   ini   masih   beraneka   karena

didasarkan pada :

 

1.         Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan

Madura   (Staatsblad   Tahun     1882   Nomor    152

dihubungkan   dengan   Staatsblad   Tahun       1937

Nomor 116 dan 610);

 

2.         Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan

Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan

Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor

638 dan 639);

 

3.         Peraturan   Pemerintah   Nomor   45   Tahun   1957

tentang                Pembentukan               Pengadilan

Agama/Mahkamah  Syar'iyah  di  Luar  Jawa  dan
Madura  (Lembaran  Negara  Tahun  1957  Nomor
99).

perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum
yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem


 

 

 

 

 

 

dan  tata  hukum  nasional  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945;

 

e.         bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan

untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970   tentang   Ketentuan-ketentuan   Pokok   Kekuasaan
Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang
yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Mengingat:

1.         Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25

Undang-Undang Dasar 1945;

2.         Undang-undang   Nomor       14   Tahun       1970   tentang

Ketentuan-ketentuan    Pokok    Kekuasaan    Kehakiman (Lembaran  Negara Tahun  1970  Nomor  74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

3.         Undang-undang   Nomor       14   Tahun       1985   tentang

Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);

 

 

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama

Pengertian

Pasal 1

 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

 

1.         Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.

 

2.         Pengadilan  adalah  Pengadilan  Agama  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  di

lingkungan Peradilan Agama.

 

3.         Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Agama dan Hakim pada Pengadilan

Tinggi Agama.


 

 

 

 

 

4.         Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Agama.

5.         Juru Sita dan atau Juru Sita Pengganti adalah Juru Sita dan atau Juru Sita

Pengganti pada Pengadilan Agama.

 

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 2

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

 

(1)        Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh :

a.         Pengadilan Agama;

b.         Pengadilan Tinggi Agama.

(2)        Kekuasaan   Kehakiman   di   lingkungan   Peradilan   Agama   berpuncak   pada

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga

Tempat Kedudukan

Pasal 4

(1)        Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan

daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

 

(2)        Pengadilan  Tinggi  Agama  berkedudukan  di  Ibukota  propinsi,  dan  daerah

hukumnya meliputi wilayah Propinsi.

 

Bagian Keempat

Pembinaan

Pasal 5

(1)        Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

 

(2)        Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan dilakukan oleh

Menteri Agama.

 

(3)        Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

BAB II

SUSUNAN PENGADILAN

 

Bagian Pertama

U m u m


 

 

 

 

 

Pasal 6

Pengadilan terdiri dari :

1.         Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama;

2.         Pengadilan Tinggi Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pasal 7

 

Pengadilan Agama dibentuk dengan Keputusan Presiden.

Pasal 8

 

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 9

 

(1)        Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera,

Sekretaris, dan Juru Sita.

 

(2)        Susunan  Pengadilan  Tinggi  Agama  terdiri  dari  Pimpinan,  Hakim  Anggota,

Panitera, dan Sekretaris.

Pasal 10

 

(1)        Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil

Ketua.

 

(2)        Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil

Ketua.

 

(3)        Hakim Anggota Pengadilan Tinggi Agama adalah Hakim Tinggi.

Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Juru Sita

Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pasal 11

 

(1)        Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.

(2)        Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian serta pelaksanaan tugas

Hakim ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 12

 

(1)        Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim sebagai pegawai negeri

dilakukan oleh Menteri Agama.

 

(2)        Pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak

boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.


 

 

 

 

 

 

Pasal 13

 

(1)        Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.         warga negara Indonesia;

b.         beragama Islam;

c.         bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d.         setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e.         bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia,

termasuk  organisasi  massanya  atau  bukan  seseorang  yang  terlibat

langsung   ataupun  tak   langsung   dalam   "Gerakan   Kontra   Revolusi

G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;

f.          pegawai negeri;

g.         sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

h.         berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;

i.           berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

(2)        Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Ketua  dan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Agama

diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

Pasal 14

(1)        Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama, seorang

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf

a, b, c, d, e, f, g, dan i;

b.         berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun;

c.         berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua atau

Wakil Ketua Pengadilan Agama atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.

 

(2)        Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama  diperlukan

pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

(3)        Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama diperlukan

pengalaman sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama atau, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang pernah menjabat Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 15

 

(1)        Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara atas usul

Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

 

(2)        Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri

Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.


 

 

 

 

 

 

Pasal 16

 

(1)        Sebelum   memangku   jabatannya,   Ketua,  Wakil   Ketua,   dan   Hakim   wajib

mengucapkan sumpah menurut agama Islam yang berbunyi sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya, untuk memperoleh jabatan saya ini,
langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun
juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun
juga".

"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung
dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah bahwa saya
akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila
sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan segala
Undang-undang  serta  peraturan  lain  yang  berlaku  bagi  Negara  Republik
Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

 

(2)        Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Agama diambil sumpahnya oleh Ketua

Pengadilan Agama.

 

(3)        Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama serta Ketua Pengadilan

Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(4)        Ketua Pengadilan Tinggi Agama diambil sumpahnya oleh Ketua Mahkamah

Agung.

Pasal 17

 

(1)        Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak

boleh merangkap menjadi :

a.         pelaksana putusan Pengadilan;

b.         wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang

diperiksa olehnya;

c.         pengusaha.

(2)        Hakim tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.

 

(3)        Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Hakim selain jabatan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

Pasal 18

 

(1)        Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya

karena :


 

 

 

 

 

 

a.         permintaan sendiri;

b.         sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

c.         telah berumur 60 (enam puluh) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

Pengadilan Agama, dan 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Ketua, Wakil

Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama;

d.         ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

 

(2)        Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Hakim  yang  meninggal  dunia  dengan  sendirinya

diberhentikan  dengan hormat  dari jabatannya  oleh  Presiden  selaku  Kepala

Negara.

Pasal 19

 

(1)        Ketua,  Wakil  Ketua,  dan  Hakim  diberhentikan  tidak  dengan  hormat  dari

jabatannya dengan alasan :

a.         dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;

b.         melakukan perbuatan tercela;

c.         terus-menerus   melalaikan   kewajiban   dalam   menjalankan   tugas

pekerjaannya;

d.         melanggar sumpah jabatan;

e.         melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.

 

(2)        Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b sampai dengan e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(3)        Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata

cara pembelaan diri ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung bersama-sama dengan Menteri Agama.

Pasal 20

Seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai pegawai negeri.

Pasal 21

(1)        Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat diberhentikan sementara  dari  jabatannya  oleh  Presiden  selaku  Kepala  Negara  atas  usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

 

(2)        Terhadap pengusulan pemberhentian sementara sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat (1), berlaku juga ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 22


 

 

 

 

 

(1)        Apabila terhadap seorang Hakim ada perintah penangkapan yang diikuti dengan

penahanan, dengan sendirinya Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

(2)        Apabila seorang Hakim dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  tanpa  ditahan,  maka  ia  dapat diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 23

 

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tata  cara  pemberhentian  dengan  hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara serta hak-hak pejabat yang dikenakan pemberhentian, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

Pasal 24

 

(1)        Kedudukan protokol Hakim diatur dengan Keputusan Presiden.

 

(2)        Tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 25

 

Ketua, Wakil  Ketua,  dan  Hakim  dapat  ditangkap  atau  ditahan  hanya  atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, kecuali dalam hal :

 

a.         tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau

b.         disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana

mati, atau

c.         disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.

Paragraf 2

Panitera

Pasal 26

(1)        Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh

seorang Panitera.

(2)        Dalam  melaksanakan  tugasnya  Panitera  Pengadilan  Agama  dibantu  oleh

seorang  Wakil  Panitera,  beberapa  orang  Panitera  Muda,  beberapa  orang Panitera Pengganti, dan beberapa orang Juru Sita.

(3)        Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh

seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti.

Pasal 27


 

 

 

 

 

 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

a.         warga negara Indonesia;

b.         beragama Islam;

c.         bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d.         setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e.         berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah atau sarjana muda hukum

yang menguasai hukum Islam;

f.          berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera

atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;

b.         berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

c.         berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera

atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 29

 

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan

e;

b.         berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda

atau 6 (enam) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama.

 

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, dan d;

b.         berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;

c.         berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda

atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama, atau

4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama, atau menjabat Panitera Pengadilan Agama.

Pasal 31

 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:


 

 

 

 

 

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan

e;

b.         berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Agama.

Pasal 32

 

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Pengadilan Tinggi Agama, seorang

calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan

e;

b.         berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Agama, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Muda atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama, atau menjabat Wakil Panitera Pengadilan Agama.

 

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan

e;

b.         berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai pegawai negeri

pada Pengadilan Agama.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama,

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

 

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, b, c, d, dan

e;

b.         berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti

Pengadilan  Agama  atau  10  (sepuluh)  tahun  sebagai  pegawai  negeri  pada Pengadilan Tinggi Agama.

 

Pasal 35

 

(1)        Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Panitera tidak

boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan

perkara yang di dalamnya ia bertindak sebagai Panitera.

 

(2)        Panitera tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.

(3)        Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Panitera selain jabatan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 36


 

 

 

 

 

 

Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama.

 

Pasal 37

Sebelum memangku jabatannya, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi  Allah,  saya  bersumpah  bahwa  saya,  untuk  memperoleh  jabatan  saya  ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945,  dan  segala  undang-undang  serta  peraturan  lain  yang  berlaku  bagi  Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Juru Sita

Pasal 38

 

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti.

Pasal 39

 

(1)        Untuk dapat diangkat menjadi Juru Sita, seorang calon harus memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut:

 

a.         warga negara Indonesia;

b.         beragama Islam;

c.         bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d.         setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e.         berijazah serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas;

f.          berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Juru Sita

Pengganti.

(2)        Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Juru  Sita  Pengganti,  seorang  calon  harus

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

 

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d,

dan e;


 

 

 

 

 

b.         berpengalaman  sekurang-kurangnya  5  (lima)  tahun  sebagai  pegawai

negeri pada Pengadilan Agama.

Pasal 40

 

(1)        Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama atas usul Ketua

Pengadilan Agama.

 

(2)        Juru Sita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 41

 

Sebelum memangku jabatannya, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan Agama.
Bunyi sumpah adalah sebagai berikut :

"Demi  Allah,  saya  bersumpah  bahwa  saya,  untuk  memperoleh  jabatan  saya  ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga".
"Saya bersumpah bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesusatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945,  dan  segala  undang-undang  serta  peraturan  lain  yang  berlaku  bagi  Negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang Juru Sita, Juru Sita Pengganti yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Pasal 42

 

(1)        Kecuali ditentutakan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Juru Sita tidak

boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan

perkara yang di dalamnya ia sendiri berkepentingan.

 

(2)        Juru Sita tidak boleh merangkap menjadi Penasihat Hukum.

(3)        Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Juru Sita selain jabatan sebagaimana

yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

 

Bagian Ketiga

Sekretaris

Pasal 43

Pada  setiap  Pengadilan  ditetapkan  adanya  Sekretariat  yang  dipimpin  oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pasal 44


 

 

 

 

 

 

Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan.

 

Pasal 45

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.         warga negara Indonesia;

b.         beragama Islam;

c.         bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

d.         setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

e.         berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syari'ah, atau sarjana muda hukum

yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi;

f.          berpengalaman di bidang administrasi peradilan.

Pasal 46

Untuk  dapat  diangkat  menjadi  Wakil  Sekretaris  Pengadilan  Tinggi  Agama,

seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a.         syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, b, c, d, dan f;

b.         berijazah sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

Pasal 47

 

Wakil Sekretaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.


 

 

 

 

 

Pasal 48

Sebelum memangku jabatannya Wakil Sekretaris diambil sumpahnya menurut agama Islam oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bunyi sumpah adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi Wakil Sekretaris, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan  tugas  kedinasan  yang  dipercayakan  kepada  saya  dengan  penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Wakil Sekretaris serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa  saya,  akan  bekerja  dengan  jujur,  tertib,  cermat,  dan  bersemangat  untuk kepentingan negara".

BAB III

KEKUASAAN PENGADILAN
                 Pasal 49

 

(1)        Pengadilan   Agama   bertugas   dan   berwenang   memeriksa,   memutus,   dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang:

 

a.         perkawinan;

b.         kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c.         wakaf dan shadaqah.

 

(2)        Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah

hal-hal   yang   diatur   dalam   atau   berdasarkan   undang-undang   mengenai perkawinan yang berlaku.

(3)        Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah

penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

 

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 51

 

(1)        Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.


 

 

 

 

 

 

(2)        Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat

pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Pasal 52

(1)        Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang

hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

(2)        Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan

Pasal 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 53

(1)        Ketua  Pengadilan  mengadakan  pengawasan  atas  pelaksanaan  tugas  dan

tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.

(2)        Selain tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan

Tinggi Agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan   di   tingkat   Pengadilan   Agama   dan   menjaga   agar   peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

 

(3)        Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

dan  ayat   (2),  Ketua  Pengadilan  dapat  memberikan  petunjuk,  teguran,  dan

peringatan, yang dipandang perlu.

(4)        Pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ayat (2), dan ayat (3),

tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus

perkara.

BAB IV

HUKUM ACARA

Bagian Pertama
        Umum

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama
adalah  Hukum  Acara  Perdata  yang  berlaku  pada  Pengadilan  dalam  lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

 

Pasal 55

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimuali sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 56


 

 

 

 

 

(1)        Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara

yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan

wajib memeriksa dan memutusnya.

(2)        Ketentuan   sebagaimana   yang   dimaksud   dalam   ayat     (1)   tidak   menutup

kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai.

Pasal 57

 

(1)        Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA.

 

(2)        Tiap         penetapan         dan         putusan         dimulai         dengan         kalimat

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM     diikuti     dengan     DEMI     KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

(3)        Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 58

 

(1)        Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

(2)        Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

 

Pasal 59

(1)        Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-

undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.

(2)        Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)

mengakibatkan seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusannya batal menurut hukum.

 

(3)        Rapat permusyawaratan Hakim bersifat rahasia.

Pasal 60

Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 61

 

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain.

Pasal 62


 

 

 

 

 

(1)        Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan

dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturanperaturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

(2)        Tiap penetapan dan putusan Pengadilan ditandatangai oleh Ketua dan Hakim-

hakim yang memutus serta Panitera yang ikut bersidang pada waktu penetapan dan putusan itu diucapkan.

 

(3)        Berita Acara tentang pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera yang

bersidang.

Pasal 63

 

Atas penetapan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berperkara.

 

Pasal 64

Penetapan  dan  putusan  Pengadilan  yang  dimintakan  banding  atau  kasasi, pelaksanaannya ditunda demi hukum, kecuali apabila dalam amarnya menyatakan penetapan  atau  putusan  tersebut  dapat  dijalankan  lebih  dahulu  meskipun  ada perlawanan, banding, atau kasasi.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Sengketa Perkawinan

Paragaraf 1

Umum

Pasal 65

 

Perceraian   hanya   dapat   dilakukan   di   depan   sidang   Pengadilan   setelah
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah
pihak.

Paragraf 2
Cerai Talak

Pasal 66

 

 

(1)        Seorang   suami   yang   beragama   Islam   yang   akan   menceraikan   istrinya

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

(2)        Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila   termohon   dengan  sengaja   meninggalkan  tempat  kediaman   yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.

 

(3)        Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.


 

 

 

 

 

 

(4)        Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka

permohonan  diajukan  kepada  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  meliputi tempat  perkawinan  mereka  dilangsungkan  atau  kepada  Pengadilan  Agama Jakarta Pusat.

 

(5)        Permohonan  soal  penguasaan  anak,  nafkah  anak,  nafkah  istri,  dan  harta

bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

 

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

a.         nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu

istri;

b.         alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pasal 68

(1)        Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

 

(2)        Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 69

Dalam pemeriksaan perkara cerai talak ini berlaku ketentuan-ketentuan Pasal 79, Pasal 80 ayat (2), Pasal 82, dan Pasal 83.

Pasal 70

(1)        Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi

didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

 

(2)        Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat

mengajukan banding.

(3)        Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan

menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

 

(4)        Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu

akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

(5)        Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang

menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.


 

 

 

 

 

(6)        Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang

penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71

 

(1)        Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.

(2)        Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus

sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Pasal 72

Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta
Pasal 85.

 

Paragraf 3
Cerai Gugat

Pasal 73

(1)        Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang

daerah   hukumnya   meliputi   tempat   kediaman   penggugat,   kecuali   apabila
penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin
tergugat.

 

(2)        Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian

diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

tergugat.

(3)        Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka

gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta
Pusat.

Pasal 74

 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara, maka untuk memperoleh putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 75

 

Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan bahwa tergugat mendapat
cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai


 

 

 

 

 

 

suami, maka Hakim dapat memerintahkan tergugat untuk memeriksakan diri kepada
dokter.

 

Pasal 76

(1)        Apabila  gugatan  perceraian  didasarkan  atas  alasan  syiqaq,  maka  untuk

mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

 

(2)        Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan

antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masingmasing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Pasal 77

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78

Selama  berlangsungnya  gugatan  perceraian,  atas  permohonan  penggugat, Pengadilan dapat:

 

a.         menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;

b.         menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan

anak;

c.         menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang

yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Pasal 79

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan.

Pasal 80

(1)        Pemeriksaan  gugatan  perceraian  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan.

 

(2)        Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 81

 

(1)        Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum.

 

(2)        Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung

sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.


 

 

 

 

 

 

Pasal 82

 

(1)        Pada  sidang  pertama  pemeriksaan  gugatan  perceraian,  Hakim  berusaha

mendamaikan kedua pihak.

(2)        Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi,

kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

(3)        Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada

sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

(4)        Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada

setiap sidang pemeriksaan.

 

 

 

Pasal 83

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru  berdasarkan  alasan  yang  ada  dan  telah  diketahui  oleh  penggugat  sebelum perdamaian tercapai.

 

Pasal 84

(1)        Panitera  Pengadilan  atau  pejabat  Pengadilan  yang  ditunjuk  berkewajiban

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang.disediakan untuk itu.

(2)        Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai

Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan
putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh
kekuatan  hukum  tetap  tanpa  bermeterai  dikirimkan  pula  kepada  Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat
Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

(3)        Apabila  perkawinan  dilangsungkan  di  luar  negeri,  maka  satu  helai  salinan

putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada
Pegawai  Pencatat  Nikah  di  tempat  didaftarkannya  perkawinan  mereka  di
Indonesia.

(4)        Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada

para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang
memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.


 

 

 

 

 

Pasal 85

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal
84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang
ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri
atau keduanya.

Pasal 86

 

(1)        Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama

suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)        Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu

perkara  harta  bersama  tersebut  sampai  ada  putusan  Pengadilan  dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

Paragraf 4

Cerai Dengan Alasan Zina

Pasal 87

(1)        Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak

melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi
bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim
berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama
sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari
pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim
karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

 

(2)        Pihak  termohon  atau  tergugat  diberi  kesempatan  pula  untuk  meneguhkan

sanggahannya dengan cara yang sama.

Pasal 88

 

(1)        Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan

oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara li'an.

(2)        Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan

oleh  istri  maka  penyelesaiannya  dilaksanakan  dengan  hukum  acara  yang

berlaku.

 

Bagian Ketiga

Biaya Perkara

Pasal 89

 

(1)        Biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau

pemohon.


 

 

 

 

 

(2)        Biaya perkara penetapan atau putusan Pengadilan yang bukan merupakan

penetapan  atau  putusan  akhir  akan  diperhitungkan  dalam  penetapan  atau

putusan akhir.

Pasal 90

(1)        Biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, meliputi:

 

a.         biaya kepaniteraan dan biaya meterai yang diperlukan untuk perkara itu;

b.         biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan

sumpah yang diperlukan dalam perkara itu;

c.         biaya  yang  diperlukan  untuk  melakukan  pemeriksaan  setempat  dan

tindakan-tindakan lain yang diperlukan oleh Pengadilan dalam perkara

itu;

d.         biaya   pemanggilan,   pemberitahuan,   dan   lain-lain   atas   perintah

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

 

(2)        Besarnya  biaya  perkara  diatur  oleh  Menteri  Agama  dengan  persetujuan

Mahkamah Agung.

Pasal 91

(1)        Jumlah biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 90 harus

dimuat dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

(2)        Jumlah  biaya  yang  dibebankan  oleh  Pengadilan  kepada  salah  satu  pihak

berperkara untuk dibayarkan kepada pihak lawannya dalam perkara itu, harus dicantumkan juga dalam amar penetapan atau putusan Pengadilan.

BAB V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
                     Pasal 92

Ketua Pengadilan mengatur pembagian tugas para Hakim.

Pasal 93

 

Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Pasal 94

 

Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan umum harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan.

Pasal 95

 

Ketua Pengadilan wajib mengawasi kesempurnaan pelaksanaan penetapan atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.


 

 

 

 

 

 

Pasal 96

 

Panitera  Pengadilan  bertugas  menyelenggarakan  administrasi  perkara  dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 97

 

Panitera, Wakil  Panitera,  Panitera  Muda,  dan  Panitera  Pengganti  bertugas membantu Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

Pasal 98

Panitera bertugas melaksanakan penetapan atau putusan Pengadilan.

Pasal 99

 

(1)        Panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan.

 

(2)        Dalam daftar perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tiap perkara

diberi nomor  urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya.

Pasal 100

Panitera membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan Pengadilan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

 

(1)        Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan atau

putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat  berharga,  barang  bukti,  dan  surat-surat  lain  yang  disimpan  di Kepaniteraan.

 

(2)        Semua daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara tidak boleh

dibawa keluar dari ruangan Kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan berdasarkan ketentuan undang-undang.

(3)        Tata cara pengeluaran surat asli, salinan atau turunan penetapan atau putusan,

risalah, berita acara, akta, dan surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.

Pasal 102

 

Tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung.

Pasal 103

 

(1)        Juru Sita bertugas :

a.         melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;


 

 

 

 

 

b.         menyampaikan    pengumuman-pengumuman,    teguran-teguran,    dan

pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara

berdasarkan ketentuan undang-undang,

c.         melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;

d.         membuat  berita  acara  penyitaan,  yang  salinan  resminya  diserahkan

kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

 

(2)        Juru Sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum Pengadilan yang

bersangkutan.

Pasal 104

 

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  tugas  Juru  Sita  diatur  oleh Mahkamah Agung.

Pasal 105

 

(1)        Sekretaris   Pengadilan   bertugas   menyelenggarakan   administrasi   umum

Pengadilan.

(2)        Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat

diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN
              Pasal 106

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini;

1.         semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan

Peradilan Agama menurut Undang-undang ini;

2.         semua  peraturan  pelaksanaan  yang  telah  ada  mengenai  Peradilan  Agama

dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini
belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-
undang ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
            Pasal 107

 

(1)        Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

a.         Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad

Tahun 1882 Nomor 152 dan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan Nomor 610);

b.         Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk

sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);

c.         Peraturan  Pemerintah Nomor  45  Tahun  1957  tentang  Pembentukan

Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar'iyah  di  luar  Jawa  dan  Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), dan


 

 

 

 

 

d.         Ketentuan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal        63  ayat    (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3019), dinyatakan tidak berlaku.

 

(2)        Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 236 a Reglemen Indonesia

yang   diperbaharui    (RIB),   Staatsblad   Tahun    1941   Nomor    44,   mengenai

permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yangdilakukan berdasarkan hukum Islam, diselesaikan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 108

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Undangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 1989 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
         REPUBLIK INDONESIA

MOERDIONO


 

 

 

 

 

 

PENJELASAN
       ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                 NOMOR 7 TAHUN 1989

TENTANG

PERADILAN AGAMA

 

UMUM

1.         Dalam Negara Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945, keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian
hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hal pokok yang
sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman,
tenteram, dan, tertib seperti yang diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan
Negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal-hal tersebut dibutuhkan adanya
lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna
menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk
menegakkan  hukum  dalam  mencapai  keadilan,  kebenaran,  ketertiban,  dan
kepastian hukum adalah badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok   Kekuasaan   Kehakiman,   yang   masing-masing   mempunyai   lingkup
kewenangan mengadili perkara atau sengketa di bidang tertentu dan salah
satunya adalah Badan Peradilan Agama.

Peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  Badan Peradilan Agama sebelum Undang-undang ini adalah:

a.         Peraturan   tentang   Peradilan   Agama   di   Jawa   dan   Madura

(Staatsblad 1882 Nomor 152 dan Staatsblad 1937 Nomor 116 dan

Nomor 610);

b.         Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar

untuk   sebagian   Residensi   Kalimantan   Selatan   dan   Timur (Staatsblad 1937 Nomor 638 dan Nomor 639);

c.         Peraturan   Pemerintah   Nomor        45   Tahun      1957   tentang

Pembentukan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar'iyah  di  luar
           
Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99).
           
Keragaman  dasar  hukum  Peradilan  Agama  tersebut  mengakibatkan  beragamnya pula susunan, kekuasaan, dan hukum acara Peradilan Agama.
           
Dalam rangka penerapan Wawasan Nusantara di bidang hukum yang merupakan pengejawantahan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,  maka  keragaman  tersebut  perlu  segera  diakhiri  demi  terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
diperlukan  adanya  perombakan  yang  bersifat  mendasar  terhadap  segala
peraturan   perundang-undangan   yang   mengatur   Badan   Peradilan   Agama
tersebut   di   atas   dan   menyesuaikannya   dengan   Undang-undang   tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang merupakan induk dan
kerangka umum serta merupakan asas dan pedoman bagi semua lingkungan
peradilan.


 

 

 

 

 

Dengan demikian, Undang-undang yang mengatur Susunan, Kekuasaan, dan   Hukum   Acara   Pengadilan   dalam   Lingkungan   Peradilan   Agama   ini merupakan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dan asas yang tercantum dalam Undang-undang  tentang  Ketentuan-ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman (Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951).

2.         Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama, dalam Undang-undang

ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak   pada   Mahkamah   Agung,   sesuai   dengan   prinsip-prinsip   yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.

Dalam Undang-undang ini diatur susunan, kekuasaan, hukum acara, kedudukan para Hakim, dan segi-segi administrasi lain pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Pengadilan   Agama   merupakan   pengadilan   tingkat   pertama   untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkan hukum Islam.

Bidang perkawinan  yang dimaksud disini adalah hal-hal  yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Bidang kewarisan adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris,  dan  pelaksanaan  pembagian  harta  peninggalan  tersebut,  bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Dalam rangka mewujudkan keseragaman kekuasaan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama di seluruh wilayah Nusantara, maka oleh Undangundang ini kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur mengenai perkara kewarisan yang dicabut pada tahun 1937, dikembalikan dan disamakan dengan kewenangan Pengadilan Agama di daerah-daerah yang lain.

Pengadilan   Tinggi   Agama   merupakan   pengadilan   tingkat   banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama dan merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa mengadili antarPengadilan Agama di daerah hukumnya.

3.         Mengingat luasnya lingkup tugas dan beratnya beban yang harus dilaksanakan

oleh Pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara
dan pengelolaan administrasi Pengadilan. Hal ini sangat penting, karena bukan
saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, baik
di bidang perkara maupun kepegawaian, gaji, kepangkatan, peralatan kantor,
dan  lain-lain,  tetapi  juga  akan  mempengaruhi  kelancaran  penyelenggaraan
Peradilan itu sendiri. Oleh karena itu, penyelenggaraan administrasi Peradilan
dalam   Undang-undang   ini   dibedakan   menurut   jenisnya   dan   dipisahkan
penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap
dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera yang merangkap sebagai
Sekretaris.


 

 

 

 

 

Selaku   Panitera,   ia   menangani   administrasi   perkara   dan   hal-hal
administrasi lain yang bersifat teknis peradilan (yustisial). Dalam pelaksanaan
tugas ini Panitera dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang
Panitera Muda.

Selaku Sekretaris, ia menangani administrasi umum seperti administrasi kepegawaian dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugasnya ia dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Dengan  demikian,  staf  Kepaniteraan  dapat  memusatkan  perhatian
terhadap  tugas  dan  fungsinya  membantu  Hakim  dalam  bidang  peradilan,
sedangkan tugas administrasi yang lain dapat dilaksanakan oleh staf Sekretariat.

4.         Hakim adalah unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan.

Oleh karena itu, maka syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian serta tata
cara pengangkatan dan pemberhentiannya diatur dalam Undang-undang ini.
           
Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
           
Agar Pengadilan sebagai penyelenggara Kekuasaan Kehakiman bebas dalam memberikan keputusan, perlu adanya jaminan bahwa, baik Pengadilan maupun Hakim dalam melaksanakan tugas terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh yang lain.

Agar tugas penegakan hukum dan keadilan itu dapat dilaksanakan oleh Pengadilan, maka dalam Undang-undang ini dicantumkan persyaratan yang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim, seperti bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Untuk   memperoleh   hal   tersebut   di   atas   maka   dalam   setiap
pengangkatan,   pemberhentian,   mutasi,   kenaikan   pangkat,   tindakan   atau
hukuman   administrasi   terhadap   Hakim   Pengadilan   Agama   perlu   adanya
kerjasama, konsultasi, dan koordinasi antara Mahkamah Agung dan Departemen
Agama.

Agar para pejabat peradilan tidak mudah dipengaruhi baik moril maupun materiil, maka perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai tunjangan dan ketentuan lain bagi para pejabat peradilan, khususnya para Hakim; demikian pula mengenai kepangkatan dan gajinya.

Untuk lebih mengukuhkan kehormatan dan kewibawaan Hakim serta
Pengadilan,  maka  perlu  juga  dijaga  mutu (keahlian)  para  Hakim  dengan

diadakannya syarat-syarat tertentu untuk menjadi Hakim yang diatur dalam Undang-undang ini.

Selain  itu,  diadakan  juga  larangan-larangan  bagi  para  Hakim  untuk merangkap  jabatan  penasihat  hukum,  pelaksana  putusan  pengadilan,  wali, pengampu, dan setiap jabatan yang bersangkutan dengan suatu perkara yang akan atau sedang diadili olehnya.

Namun, belum cukup hanya dengan memerinci larangan-larangan seperti
tersebut di atas. Agar Peradilan dapat berjalan dengan efektif, maka Pengadilan
Tinggi Agama diberi tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama di dalam
daerah  hukumnya.  Hal  ini  akan  meningkatkan  koordinasi  antar-Pengadilan
Agama dalam daerah hukum suatu Pengadilan Tinggi Agama, yang pasti akan
bermanfaat dalam kesatuan putusan yang dijatuhkan, karena Pengadilan Tinggi
Agama dalam melakukan pengawasan tersebut dapat memberikan teguran,
peringatan, dan petunjuk. Kecuali itu, perbuatan dan kegiatan Hakim secara
langsung dapat diawasi sehingga jalannya peradilan yang sederhana, cepat, dan
dengan biaya ringan akan terjamin.


 

 

 

 

 

Petunjuk-petunjuk yang menimbulkan sangkaan keras, bahwa Hakim melakukan perbuatan tercela, melakukan kejahatan dan kelalaian yang terus menerus dalam menjalankan tugas pekerjaannya, dapat mengakibatkan bahwa ia diberhentikan tidak dengan hormat oleh Presiden selaku Kepala Negara setelah diberi kesempatan membela diri.

Hal itu dicantumkan dengan tegas dalam Undang-undang ini, mengingat
luhur dan mulianya tugas Hakim, sedangkan dalam kedudukannya sebagai
pegawai negeri, baginya tetap berlaku ancaman-ancaman terhadap perbuatan
tercela sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1980 Nomor 50).

 

5.         Undang-undang ini selain mengatur susunan dan kekuasaan juga mengatur

Hukum Acara Peradilan Agama.

Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan itu dengan penataan
susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk
dapat menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas, maka
lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya
dengan baik. Oleh karena itu maka pengaturan Hukum Acara Peradilan Agama
itu sangat penting dan karenanya pula maka sekaligus diatur dalam Undang-
undang ini.

Hukum  Acara  Peradilan  Agama  selama  ini  masih  terdapat  dalam
berbagai  peraturan  dan  surat  edaran,  baik  dalam  Staatsblad,  Peraturan
Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama maupun
dalam Undang-undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya.

Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain ketentuan bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan yang lain, dalam Undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.

Karena   Peradilan   Agama   merupakan   peradilan   khusus   dengan kewenangan  mengadili  perkara-perkara  tertentu  dan  untuk  golongan  rakyat tertentu sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, maka hukum acara perdata pada Peradilan Umum oleh Undang-undang ini dinyatakan berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama, kecuali mengenai hal-hal yang secara khusus diatur oleh Undang-undang ini.

 

6.         Peradilan Agama adalah salah satu dari empat lingkungan peradilan negara

yang dijamin kemerdekaannya dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang
diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.

Peradilan   Agama   yang   kewenangannya   mengadili   perkara-perkara
tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama
Islam, sejajar dengan peradilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat
mengurangi  kedudukan  Peradilan  Agama  oleh  Undang-undang  ini  dihapus,
seperti  pengukuhan  keputusan  Pengadilan  Agama  oleh  Pengadilan  Negeri.
Sebaliknya untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-
undang   ini   diadakan   Juru   Sita,   sehingga   Pengadilan   Agama   dapat


 

 

 

 

 

 

melaksanakan   keputusannya   sendiri,   dan   tugas-tugas   kepaniteraan   dan kesekretariatan tidak terganggu oleh tugas-tugas kejurusitaan.

 

7.         Di  samping  itu  perkara-perkara  di  bidang  perkawinan  merupakan  sengketa

keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang Perkawinan. Oleh karena itu, maka dalam Undang-undang ini diatur secara khusus hal-hal yang berkenaan dengan sengketa perkawinan tersebut dan sekaligus untuk meningkatkan pengaturan hukum acara sengketa perkawinan yang sampai saat diundangkannya Undang-undang ini masih diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang  Perkawinan  bertujuan  antara  lain  melindungi  kaum wanita  pada  umumnya  dan  pihak  istri  pada  khususnya,  namun  dalam  hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum.

Untuk melindungi pihak istri, maka gugatan perceraian dalam Undangundang ini diadakan perubahan, tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat tetapi ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediman penggugat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

 

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat     (1)

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di

kotamadya  atau  di  ibu  kota  kabupaten,  yang  daerah  hukumnya  meliputi  wilayah
kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Ayat     (2)

Cukup jelas

 

Pasal 5

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas


 

 

 

 

 

Pasal 6

Cukup jelas

 

Pasal 7

Usul pembentukan Pengadilan Agama       diajukan   oleh  Menteri  Agama

berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat     (1)

Hakim adalah pegawai negeri sehingga baginya berlaku Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Oleh karena itu,
Menteri Agama wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Hakim dalam
rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai
negeri.

Ayat     (2)

Cukup jelas

 

Pasal 13

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas


 

 

 

 

 

Ayat     (3)

Cukup jelas

 

Pasal 15

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

Ayat     (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat     (1)

Pemberhentian  dengan hormat   Hakim atas   permintaan  sendiri,

mencakup    pengertian   pengunduran   diri   dengan   alasan   Hakim   yang

bersangkutan  tidak  berhasil  menegakkan  hukum  dalam  lingkungan  rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup di rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan salah satu faktor yang  penting  peranannya  dalam  usaha  membantu  meningkatkan  citra  dan wibawa seorang Hakim itu sendiri.

Yang dimaksud dengan "sakit jasmani atau rohani terus menerus" ialah yang menyebabkan sipenderita ternyata tidak mampu lagi melakukan tugas kewajibannya dengan baik.

Yang dimaksud "tidak cakap" ialah misalnya yang bersangkutan banyak melakukan kesalahan besar dalam menjalankan tugasnya.

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat     (1)

Yang dimaksud dengan "dipidana" ialah dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

Yang  dimaksud  dengan  "melakukan  perbuatan  tercela"  ialah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan merendahkan martabat Hakim.


 

 

 

 

 

 

Yang dimaksud dengan "tugas pekerjaan" ialah semua tugas yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

Ayat     (2)

Dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya itu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Ayat     (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Seorang Hakim tidak boleh diberhentikan dari kedudukannya sebagai pegawai negeri sebelum diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim.
           
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, Hakim bukan jabatan dalam eksekutif. Oleh sebab itu, pemberhentiannya harus tidak sama dengan pegawai negeri yang lain.

 

Pasal 21

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam perkara pidana adalah Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Militer.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Pangkat dan gaji Hakim diatur tersendiri berdasarkan peraturan

yang berlaku.

Yang dimaksud dengan ketentuan lain adalah hal-hal yang antara lain menyangkut kesejahteraan seperti rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)


 

 

 

 

 

Cukup jelas

Pasal 27

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Yang  dimaksud  dengan  "sarjana  muda  syari'ah  atau  sarjana  muda, hukum"  termasuk  mereka  yang  telah  mencapai  tingkat  pendidikan  hukum sederajat  dengan  sarjana  muda  syari'ah  atau  sarjana  muda  hukum,  dan dianggap cakap untuk jabatan itu.

Masa pengalaman disesuaikan dengan eselon, pangkat, dan syarat-
syarat  lain  yang  berkaitan.  Alih  jabatan  dari  Pengadilan  Tinggi  Agama  ke
Pengadilan Agama atau sebaliknya dimungkinkan dalam eselon yang sama.

Pasal 28

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 29

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 30

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 31

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal 32

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

Pasal  33

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea. pertama.

Pasal 34

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 27 alinea pertama.

 

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti.

Pasal 36

Pengangkatan atau pemberhentian Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan yang bersangkutan.


 

 

 

 

 

 

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat     (1)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d ayat ini, yaitu
setia  kepada  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar 1945,  harus  diartikan

mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Ayat     (2)

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan penjelasan ayat (1).

 

Pasal 40

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

 

Pasal 42

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) berlaku juga bagi Juru Sita Pengganti.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam huruf d Pasal ini, yaitu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus diartikan mencakup juga syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-undang ini.

Pasal 46

Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam butir a huruf d sama dengan Penjelasan Pasal 45.

Pasal 47

Pengangkatan atau pemberhentian Wakil Sekretaris Pengadilan dapat juga dilakukan berdasarkan usul Ketua Pengadilan.

Pasal 48


 

 

 

 

 

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :

1.         izin beristri lebih dari seorang

2.         izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia

21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau

keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

3.         dispensasi kawin;

4.         pencegahan perkawinan;

5.         penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;

6.         pembatalan perkawinan;

7.         gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;

8.         perceraian karena talak;

9.         gugatan perceraian;

10.       penyelesaian harta bersama;

11.       mengenai penguasaan anak-anak;

12.       ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

bilamana  bapak  yang  seharusnya  bertanggung  jawab  tidak

memenuhinya;

13.       penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami

kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas

isteri.

14.       putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;

15.       putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16.       pencabutan kekuasaan wali;

17.       penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal

kekuasaan seorang wali dicabut;

18.       menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum

cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang
tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

19.       pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah

menyebabkan kerugian  atas  harta  benda  anak  yang  ada  di

bawah kekuasaannya;

20.       penetapan asal usul seorang anak;

21.       putusan  tentang  hal  penolakan  pemberian  keterangan  untuk

melakukan perkawinan campuran;

22.       pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Ayat     (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di Pengadilan Agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu.


 

 

 

 

 

 

Pasal 51

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat     (1)

Pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam  dikecualikan  dalam  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  perkara  yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Ayat     (2)

Yang dimaksud "oleh Undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang tersendiri, sedangkan yang dimaksud "berdasarkan undang-undang" adalah ditetapkan atau diatur dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 53

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Yang dimaksud dengan "seksama dan sewajarnya" ialah antara lain bahwa penyelenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ayat     (3)

Cukup jelas

Ayat     (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

 

Pasal 55

Cukup jelas

 

Pasal 56

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

 

Pasal 57

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Yang dimaksud dengan penetapan dan putusan.dalam ayat ini

adalah penetapan dan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama,

dan Mahkamah Agung.

Ayat     (3)


 

 

 

 

 

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat     (1),

Alasan   penting   yang   dijadikan   dasar   oleh   Hakim   untuk
memerintahkan pemeriksaan sidang tertutup harus dicatat dalam Berita Acara
Sidang.

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas
perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan
Pengadilan atas

perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Pasal 61

Cukup jelas

 

Pasal 62

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

 

Pasal 63

Cukup jelas

 

Pasal 64

Cukup jelas

 

Pasal 65

Cukup jelas

 

Pasal 66

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

Ayat     (4)


 

 

 

 

 

Cukup jelas

Ayat     (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

Ayat     (4)

Cukup jelas

Ayat     (5)

Cukup jelas

Ayat     (6)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat     (1)

Berbeda  dari    ketentuan  sebagaimana    yang   dimaksud   dalam

Pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak istri gugatan perceraian diajukan
ke  Pengadilan  Agama  yang  daerah  hukumnya  meliputi  tempat  kediaman
penggugat.

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

Pasal 74


 

 

 

 

 

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat     (1)

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri.

Ayat     (2)

Hakam  ialah  orang  yang  ditetapkan  Pengadilan  dari  pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.

Pasal 77

Cukup jelas

 

Pasal 78

Cukup jelas

 

Pasal 79

Cukup jelas

 

 

Pasal 80

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat     (1)

Selama  perkara  belum  diputus,  usaha  mendamaikan        dapat

dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

Ayat     (4)

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84


 

 

 

 

 

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Ayat     (3)

Cukup jelas

Ayat     (4)

Cukup jelas

Pasal 85

Atas kelalaiannya itu, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk dapat   dikenakan   sanksi   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundangundangan yang berlaku.

Pasal 86


Ayat     (1)

Hal tersebut adalah demi tercapainya

dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
            Ayat    (2)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat     (1)

Cukup jelas
Ayat

(2)

Cukup jelas

Pasal 88

Ayat     (1)

Cukup jelas
Ayat

(2)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat     (1)

Cukup jelas
Ayat

(2)

Cukup jelas

Pasal  90

Ayat     (1)

Cukup jelas
Ayat

(2)

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat     (1)

Cukup jelas
Ayat

(2)

Cukup jelas


 

prinsip  bahwa peradilan


 

 

 

 

 

Pasal 92

Cukup jelas

 

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Yang   berwenang   menentukan   bahwa   suatu   perkara   menyangkut kepentingan umum adalah Ketua Pengadilan.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Berdasarkan catatan Panitera, disusun berita acara persidangan.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Yang dimaksud dengan "dibawa keluar" meliputi segala bentuk dan cara apa pun juga yang memindahkan isi daftar catatan, risalah, agar tidak jatuh ketangan pihak yang tidak berhak.

Ayat     (3)

Cukup jelas

 

Pasal 102

Cukup jelas

 

Pasal 103

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas


 

 

 

 

 

 

Pasal 105

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat     (1)

Cukup jelas

Ayat     (2)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas