Sebanyak 12 partai politik peserta pemilu membahas kekacauan hasil perhitungan suara memakai Teknologi Informasi di Tabulasi Nasional Pemilu 2004.

“Pertama kita menilai kerjanya KPU dan sebagainya. Dan kedua saya minta dalam pertemuan ini diambil kriteria untuk menentukan apakah pengumuman KPU tanggal 26 April tentang hasil pemilu itu kita terima atau kita tolak,” kata Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebelum pertemuan itu kepada pers di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (8/4/2004) malam.

Selain Gus Dur, pimpinan partai yang hadir dalam pertemuan itu adalah Sekjen Partai Sarikat Indonesia (PSI) Jumhur Hidayat, Ketua DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) Ade Nasution, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Samuel Kotto, Sekum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yunus Yosfiah, peserta konvensi calon presiden Partai Golkar Wiranto, fungsionaris dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai pelopor dan PPNUI dan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).

Kinerja KPU yang kacau itu mengakibatkan pemilu belum menghasilkan apapun. Karena itu, kata Gus Dur, masih terlalu pagi untuk membicarakan siapa calon presiden dari partai-partai yang hadir dalam dalam pertemuan tersebut.

“Ini kan masih membicarakan kerja KPU yang sembarangan,”tegasnya.

Dalam kesemptan itu, Gus Dur juga mengecam sikap pemantau pemilu dari luar negeri yang sudah menyimpulkan pemilu di Indonesia telah berlangsung dengan aman dan demokratis.

“Artinya badan-badan asing itu memang sengaja menyesatkan kita, jadi dia ingin menentukan kita. Bagus dari mana? pemilunya belum apa-apa kok udah bagus-bagus,” demikian Gus Dur.

 

         21 Parpol Tolak Hasil Pemilu

Ketua Umum Dewan Syura PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan penolakan politisi 21 parpol terhadap hasil pemiu merupakan indikasi terjadinya krisis konstiutisonal yang besar. Namun ia mengharapkan rakyat tetap tenang dalam menyikapi hal ini.

"Dengan adanya keputusan menolak hasil pemilu ini, kita sebagai bangsa memasuki krisis konstitusional yang besar seperti ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959,” kata Gus Dur dalam jumpa pers usai pertemuan politisi 21 partai politik yang dikemas dalam Aliansi Politik untuk Keselamatan Bangsa di Hotel Nikko, Jakarta Sabtu (10/4/2004).

Gus Dur, yang mengungkapkan pernyataan sikap itu, menegaskan, semua politisi parpol yang bergabung dalam aliansi siap sedia atas segala kemungkinan yang terjadi. Karena itu, mantan ketua umum PB NU tersebut meminta rakyat menyikapinya dengan tenang. "Kita menolak hasil pemilu yang ada, lalu kita lihat penggantian pemerintahan nanti," tegasnya.

Dalam pertemuan itu hadir utusan dari 17 parpol, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PNUI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Pelopor, Partai Patriot Pancasila, Partai Merdeka, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Indonesia Baru (PIB), Partai Damai Sejahtera, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Sarikat Indonesia.

Parpol yang tidak hadir tetapi disebut menyatakan persetujuannya adalah Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme (PNIM), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Persatuan Daerah (PPD), dan Partai Demokrat (PD).

Sementara PDIP, Golkar, dan PBB tidak menyetujui kesepakatan tersebut.

Sebagai solusi atas pembatalan itu, ke-21 politisi parpol itu menuntut pelaksanaan pemilu ulang. Alasannya, pemilu kali ini penuh pelanggaran dan tak pernah jelas penyelesaiannya.

"Karena itu, kami minta diadakan pemilu ulang. Kami juga minta aparat keamanan mengambil tindakan terhadap KPU secara lebih proaktif dan tegas," tambah Gus Dur.

Ditambahkan, penolakan itu merupakan reaksi atas kesombongan KPU dan dua parpol penguasa untuk mempertahankan status quo.

Gus Dur kemudian membeberkan beberapa pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pemilu kali ini. Di antaranya banyak pemilih yang tak terdaftar. Selain itu, di antara yang terdaftar pun, banyak yang tak berhak, seperti anak-anak atau orang yang sudah mati.

"KPU telah melanggar Undang-Undang Nomor 23/2003 tentang Pemilu," tegasnya.

Pelanggaran lain KPU, lanjut Gus Dur, adalah penyediaan logistik yang melebihi batas waktu H-10 dari pemilu. Pemesanan beberapa jenis logistik dari luar negeri juga diduga merupakan tindakan pencucian uang (money laundering).

"Karena itu, kami minta diadakan pemilu ulang. Kami juga minta aparat keamanan mengambil tindakan terhadap KPU secara lebih proaktif dan tegas," katanya.

Penolakan itu memang tampaknya akan memunculkan krisis kenegaraan jika pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak mampu menyikapinya dengan bijak. Paling tidak, parpol yang bergabung bukan hanya partai gurem yang dalam perhitungan sementara memperoleh suara kecil. Di dalamnya terdapat peraih suara yang cukup signifikan, seperti PKB, PPP, PD, PAN, dan PKS.

 

 

 

 

 

Gus Dur: Eks PKI Sama Dengan Manusia Lain

Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghimbau agar masyarakat tidak berlaku diskriminatif terhadap para eks anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang selama ini diperlakukan tidak adil oleh rezim Orde Baru.

“Teman-teman eks-PKI itu sama dengan manusia yang lain. Karena itu jika setiap manusia ada kesulitan-kesulitan, coba kita ikut atasi bersama,” kata Gus Dur dalam jumpa pers di kantor redaksi harian Solo Pos, Kamis (25/3/2004) .

Menurut Gus Dur, anti diskriminasi tersebut adalah sikap independen yang tidak berdasarkan ideologi apapun. “Tapi atas dasar kemanusiaan,” ujarnya.

Seiring dengan mengalirnya dukungan dari eks anggota PKI terhadap pencalonannya sebagai presiden, mantan Ketua Umum PBNU ini melihatnya sebagai sesuatu yang wajar, ia tidak mempermasalahkan dari manapun datangnya dukungan tersebut.

“Saya tidak pernah melihat orang itu mantan PKI atau mantan gubernur, mantan presiden sama di mata saya,” katanya

Gus Dur mengkisahkan kedekatannya dengan Ketua Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru), Dr. Tjiptaning Proletariawati yang juga pengarang buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI”.

“Hubungannya sangat erat dengan saya. Bahkan baru-baru ini waktu meresmikan panti jompo di Kramat 5 Jakarta itu minta saya yang meresmikan,” katanya.

 

 

 

 

 

Gus Dur Bertemu Sultan Hamengkubuwono X

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Selasa (2/3/2004) bertemu Sultan Hamengkubuwono X di Gedung Wilys, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Keduanya menyatakan pokok utama yang jadi inti pembicaraan adalah masalah yang berkaitan dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepada wartawan usai pertemuan sekitar 30 menit, Gus Dur mengatakan banyak masalah yang mereka bicarakan. Hal yang sama dikatakan Sri Sultan yang dihubungi secara terpisah.

Dalam pertemuan itu Gus Dur menanyakan kepada Sultan alasan mundur dari peserta konvensi capres Partai Golkar. Gus Dur menyatakan, pemikiran Sultan mengenai alasan mundur dari konvensi itu dilandasi atas kepentingan bangsa.

"Ternyata pemikiran beliau (Sultan) tidak hanya untuk kepentingan Yogyakarta maupun kelompok atau golongan tertentu saja," ujar Gus Dur yang mantan Presiden RI.

Karena itu Gus Dur menilai Sultan HB X juga mewarisi semangat Tahta untuk Rakyat yang ditanamkan orangtuanya.

"Yang jelas saya gembira sekali hari ini karena bertemu dengan beliau. Dan beliau itu memang betul-betul mewarisi ayahandanya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX yaitu tahta untuk kepentingan rakyat. Jadi saya ke sini termasuk untuk mencari teman yang begitu," katanya.

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan bersatunya kembali kelompok Ciganjur, Gus Dur hanya berujar singkat. Katanya sambil berlalu : "Saya kira sulit ya, karena mas Amien (Amien Rais)".

Senada dengan Gus Dur, Sultan HB X mengatakan bahwa pertemuan itu membicarakan tentang citra bangsa Indonesia.

“Ya, biasalah. Kan sebentar lagi kita mau Pemilu. Bagaimana agar Pemilu bisa berjalan lancar, aman dan tertib agar bisa menghasilkan sesuatu yang baik bagi rakyat. Bagaimana agar citra bangsa Indonesia bisa kembali," ujar Sultan.

Setelah dari Yogyakarta, malamnya Gus Dur memenuhi undangan KH Munthohar (Mbah Mun) dalam acara “Silaturahmi Hafidh-Hafidhat se-Jawa-Madura dan Bali” di Ponpes Al Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo.

Menurut putra Mbah Mun, M Faqih Munthohar, selain Gus Dur ponpes Al Asy'ariyah sengaja mengundang Mbak Tutut, Wiranto dan Akbar Tandjung untuk mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam.

"Mbak Tutut ke sini sudah dua kali pertama kali tahun 1997 dan kedua sekarang ini. Kalau Gus Dur sudah berkali-kali ke sini dan memang beliu ingin sekali bertemu dengan bapak saya. Ke sini terakhir ketika masih menjabat sebagai presiden tahun 2000," kata Gus Faqih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gus Dur Dinobatkan Jadi Bapak Tionghoa

 

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dinobatkan sebagai "Bapak Tionghoa" di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, kawasan Pechinan Semarang, Rabu (10/3/2004).

Penobatan itu langsung disambut dengan suka cita oleh berbagai umat yang menghadiri pertemuan Gus Dur dengan masyarakat Tionghoa Semarang di aula kelenteng yang terbanyak jumlah dewanya itu.

Penobatan tersebut dilakukan secara spontan saat acara dialog terbuka antara Gus Dur dengan warga Tionghoa di kelenteng tersebut. Acara yang dipimpin oleh Ketua Tri Dharma Jateng Sindu Dharmali dan beberapa pegurus Tay Kak Sie itu, sengaja di-setting nonpartisan. Sehingga pertanyaan yang mencuat hanya seputar permasalahan bangsa yang menjadi keprihatinan banyak pihak.

Namun, suasana keprihatinan tersebut tiba-tiba cair dengan munculnya usulan salah seorang tokoh etnis Tionghoa yang juga menjadi PNS atau dosen di Undip, Dr Ir Nelwan Dipl HE.

Pada awalnya Nelwan mengucapkan rasa terima kasih kepada Gus Dur karena semasa menjadi presiden mengeluarkan kebijakan diperbolehkannya perayaan Tahun Baru Imlek serta berbagai perayaan tradisional Tionghoa lainnya.

"Kami sebagai salah satu kalangan yang eksis di Indonesia telah kehilangan bapak. Kami puluhan tahun tidak punya figur pemersatu sehingga rasanya tepat sekali apabila Gus Dur bersedia dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa," katanya.

Usulan tersebut segera disambut antusias oleh semua yang hadir, termasuk Ketua Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Jateng, Sindhu Darmali. Gus Dur yang tidak keberatan dengan julukan itu mendapat ucapan selamat.

"Karena saya ini keturunan Tionghoa, ya gak ada masalah," tegas Gus Dur.

Bahkan, Gus Dur pun menceritakan kalau dirinya juga bangga menjadi keturunan Tionghoa. "Saya mau dijadikan apa, tidak ada masalah, bahkan mau dijadikan penjaga pun tidak apa-apa. Apalagi saya juga keturunan etnis Tionghoa dengan nama Tan, yaitu sekitar 500 tahun yang lalu. Saya ada keturunan dari selir Brawijaya V, yaitu Putri Cempo (sekarang Kambodia, Red)," tambahnya.

Penobatan itu ditandai dengan ucapan selamat dari tokoh-tokoh masyarakat Tionghoa. Gus Dur kemudian mengenakan baju congsan (baju kebesaran Tionghoa) dengan warna merah menyala bermotif kuning. Gus Dur yang selalu memegang tongkat itu kemudian diajak berfoto bersama dengan sejumlah tokoh Tionghoa lain, murid-murid SD, dan pengikut Gus Dur dari NU serta masyarakat umum di depan Kelenteng Tay Kak Sie.

Nilai Kebersamaan
Gan Kok Hwie, Ketua Majelis Agama Konghucu (Makin) Jateng mengatakan, anugerah terhadap Gus Dur itu sungguh pantas dan tepat. Gus Dur dipandang sebagai sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan tanpa membedakan-bedakan asal usul seseorang, warna kulit, bahasa, dan agama.

"Hingga sekarang, kami bisa bergandeng tangan dengan semua umat. Kami maju bersama dan susah juga dipikul bersama. Itu tidak lepas dari peran beliau yang mencabut aturan yang membelenggu kebebasan warga Tionghoa itu," tutur penulis cerita silat itu.

Kebebasan yang diraih oleh kalangan Tionghoa itu tidak lepas dari peran Gus Dur. Saat menjabat Presiden RI pada 1999 - Juli 2001, Gus Dur telah membuat berbagai keputusan menyangkut sejarah bangsa.

Salah satu keputusannya adalah mencabut PP No 14 Tahun 1967 yang berisi larangan atau pembekuan kegiatan-kegiatan warga Tionghoa. Peraturan itu praktis memendam peribadatan umat Konghucu dan aktivitas-aktivitasnya. Umat harus sembunyi-sembunyi untuk bersembahyang di kelenteng. Bahkan untuk merenovasi kelenteng pun harus melakukan gerakan "bawah tanah".

Setelah keran yang menyumbat kegiatan itu dicabut Presiden Gus Dur, masyarakat Tionghoa boleh dikatakan terbebas dari belenggu selama puluhan tahun. Mereka bisa sembahyang di kelenteng tanpa sembunyi-sembunyi.

 

Gus Dur: Jangan Kucilkan Suku Tionghoa

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan walaupun peraturan yang melarang segala sesuatu yang berbau China (Tionghoa) telah dicabut, ternyata tidak serta-merta menempatkan masyarakat etnis Tionghoa sejajar dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Buktinya, masyarakat etnis Tionghoa masih saja terbelenggu diskriminasi.

Misalnya, mereka masih harus menunjukkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) ketika ingin mendapatkan paspor atau surat-surat lainnya. "Mereka adalah orang Indonesia, tidak boleh dikucilkan hanya diberi satu tempat saja. Kalau ada yang mencerca mereka tidak aktif di masyarakat, itu karena tidak diberi kesempatan,” kata Gus Dur.

Cara terbaik, bangsa kita harus membuka semua pintu kehidupan bagi bangsa Tionghoa sehingga mereka bisa dituntut sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia," kata Gus Dur dalam dialog dengan masyarakat etnis Tionghoa Kota Semarang di Klenteng Tay Kak Sie di Gang Lombok, Kawasan Pecinan Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/3/2004).

Sikap menghargai pluralitas (keberagaman) itu, kata Gus Dur, hanya mungkin terjadi jika kita menghargai demokrasi yang bertumpu pada hukum dan perlakuan yang sama kepada semua warga negara di hadapan undang-undang. Namun, agaknya hal ini masih sulit dilaksanakan karena masih banyak peraturan, yang seharusnya ikut dicabut dengan dicabutnya Inpres No 14/1967, hingga saat ini masih diberlakukan.

"Saya minta ahli hukum untuk melihat peraturan-peraturan yang bertentangan tersebut. Masih ada 4.126 peraturan yang belum dicabut. Misalnya, soal SBKRI. Itu kan sesuatu yang tidak ada gunanya. Di mana-mana di dunia kalau orang lahir ya yang dipakai akta kelahiran, orang menikah ya surat kawin, tidak ada surat bukti kewarganegaraaan. Karena itu, saya mengimbau kawan-kawan dari etnis Tionghoa agar berani membela haknya," katanya.

Di sela-sela acara dialog tersebut, secara spontan masyarakat Tionghoa menobatkan Gus Dur menjadi Bapak Tionghoa. Gus Dur kemudian digiring ke luar kelenteng untuk diberi pakaian kebesaran warga Tionghoa bernama Congsan warna merah.

Selanjutnya, penobatan tersebut ditandai dengan jabat tangan dari Nelwan dan foto bersama dengan jajaran Ketua Yayasan Tay Kak Sie, Sindu Dharmali, dan pengurus lainnya di atas mimbar.

 

Kecendrungan Masyarakat Tionghoa Dukung PKB

Staf pengajar Jurusan Studi Sastra China, Universitas Indonesia, Johanes Herliyanto memperkirakan akan lebih banyak suara masyarakat Tionghoa yang mendukung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itu tak lepas dari konsistensi pemimpin partai itu, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam meperjuangkan pluralisme.

"Ada kecenderungan mereka (etnis Tionghoa –red) beralih simpati kepada Gus Dur yang dianggap konsisten memperjuangkan hak-hak kaum Tionghoa," kata Johanes Herliyanto seperti diberitakan Media Indonesia, Kamis (18/4/2004).

"Tipikal dan gaya kepemimpinan yang menghormati pluralisme di era Gus Dur, terlebih dihormatinya Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional, membuat PKB berpeluang meraih tambahan dukungan dari kaum Tionghoa,” jelasnya

Tetapi, kata Johanes Herliyanto, secara agregat, perbedaan dukungan tidak jauh berbeda antara satu partai dan yang lain.

Beragamnya tendensi politik kaum Tionghoa, menurut Herliyanto, menyebabkan masyarakat Tionghoa tidak membuat partai sendiri. "Sebab bila membuat mesin politik sendiri, tentu ketimpangan tersebut akan semakin menjadi."

Sebab, jelas Herliyanto di dalam demokrasi, kalkulasi didasarkan pada hal yang jauh lebih rasional, dan faktor etnisitas bukan termasuk dalam kriteria hitungan tersebut.

"Karenanya selama masih terdapat partai yang bersifat terbuka, dengan paham yang lepas dari kepentingan etnik, maka itu akan menjadi alternatif pilihan bagi kaum Tionghoa," demikian Johanes Herliyanto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gus Dur Kunjungi 5 Kota Di Papua dan Ziarah ke Makam Tokoh OPM

 

Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengunjungi lima kota di Jayapura, Papua, guna melakukan rangkaian kampanye Pemilu di propinsi paling timur Indonesia ini.

Sebanyak 200 truk yang penuh berisi massa menyambut kedatangan sang mantan presiden RI itu Selasa (23 Maret, 2004), seraya mereka meneriakan yel-yel `hidup Gus Dur’ dengan antusias.

``Kalau Papua ingin hidup damai lahir dan bathin dan mendapat identitas yang baik sebagai orang Papua; pilih PKB,’’ kata Gus Dur di tengah ratusan ribu massa yang tengah mendengarkan orasi politiknya.

Dalam kesempatan tersebut Gus Dur menerima penghargaan sebagai `Bapak Papua’ oleh masyarakat setempat kerena perannya dalam mengembalikan nama asli propinsi tersebut dari Irian Jaya.

Gus Dur juga sempat mengunjungi makam Theys Hiyo Eluay, seorang tokoh Organisasi Pembebasan Papua (OPM) yang tewas di tangan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) beberapa tahun lalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gus Dur Terima Penghargaan dari Tokoh Kristen Tanah Karo

Ketua umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam sela-sela kampanyenya di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, Sumut menyempatkan berkunjung ke Kantor Moderamen GBKP (Gereja Batak Karo Protestan) setelah ziarah di TMP Kabanjahe sekitar 15 menit, Selasa (16/3/2004) sore.

Selama 20 menit berkunjung di Moderamen GBKP Kabanjahe, Gus Dur yang didampingi Ibu Sinta Nuriyah, Caleg PKB DPR RI Barakhrisna Hasibuan, Bismark Kaban dan Ketua DPC PKB Tanah Karo Ramli Sitepu, diterima pengurus Moderamen GBKP Pdt Tammat Kaban, Pdt Julinus Keliat, Drs Aswan Sembiring Msi dan Dkn Kristiani Br Ginting.

Gus Dur menerima penghargaan berupa sebuah tongkat khas Tanah Karo dan pisau Tumbuk Lada sebagai tali ikatan hubungan kekeluargaan. "Cenderamata itu, merupakan hubungan batin dan kekeluargaan antara masyarakat Karo dengan keluarga besar Gus Dur, yang sangat menghormati pluralisme dan memberikan setara bagi minoritas dan orang yang anti diskriminasi, untuk itu patut diberikan rasa hormat bagi Gus Dur yang telah berkunjung ke Tanah Karo,” ujar Ketua I Moderamen GBKP(Gereja Batak Karo Protestan) Pdt Tammat Kaban yang didampingi pengurus lainnya, Sekretaris I, Pdt Julianus Keliat, Drs Aswan Sembiring Msi Staf Litbang dan anggota Kristiani Br Ginting.

Dalam kesempatan itu Pdt Tammat Kaban menyatakan harapannya agar Gus Dur dapat mempersembahkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. “Kami merasa berhutang budi atas kunjungan KH Abdurrahman Wahid ke kompleks Moderamen GBKP ini, dan kami mendoakan semoga tetap sehat walafiat bersama ibu dan keluarga”, tutur Pdt Tammat Kaban.

Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Gus Dur, menguraikan bahwa keberagaman suku bangsa Indonesia adalah rahmat dari Tuhan. “Keanekaragaman agama dan perbedaan lainnya merupakan anugerah tuhan yang harus disyukuri bersama.”

Karena itu, Gus Dur berpesan, agar keragaman ini dipelihara agar menjadi suatu kekayaan dan pengikat tali silaturahmi sesama umat anak bangsa. “Untuk itulah saya berjuang selama 35 tahun memperjuangkan pluralisme, di tanah air.“

Ditegaskannya, sebagai sebuah negara, pihaknya juga menolak bentuk negara agama, baik itu Islam atau Kristen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaukus Pesantren Tolak Keputusan MK
PWNU Jatim: “Saatnya Kita Bicara Rekonsiliasi

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, Ali Maschan Musa mengatakan bahwa rencana deklarasi kaukus pesantren untuk melawan keputusan MK tidak perlu terjadi karena saat ini seluruh anak bangsa Indonesia harus menghilangkan dendam politik.

“Saatnya kita bicara rekonsiliasi. Janganlah bangsa ini tidak selesai dari persoalan dengki politik. Bangsa ini belum pernah berhasil dalam membangun negara-bangsa,” kata Ali Maschan seperti dikutip Tempo News Room (TNR).

Sebelumnya KH Jusuf Hasyim, Ketua Umum Partai Kebangkitan Umat, yang juga pemimpin Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang menilai pembatalan Pasal 60 huruf g UU Pemilu Nomor 12 Tahun 2003 yang memberangus hak dipilih bagi anggota PKI oleh Mahkamah Konstitusi keputusan MK tersebut melukai hati umat Islam dan kalangan pesantren.

Sebab, kata dia, sebagai pelaku sejarah ia merasakan betul betapa ganas dan berbahayanya PKI. “Itu keputusan yang sangat melukai kalangan pesantren dan umat Islam Indonesia,” ungkapnya dalam konferensi pers di Surabaya, Kamis (4/3/2004).

Karena itulah Jusuf Hasyim yang juga penggagas gerakan ini dan sejumlah kiai kini sedang menggalang kekuatan dengan pesantren yang pernah menjadi bidikan PKI mulai awal tahun 1960-an hingga tahun 1965.

Menurut Jusuf Hasyim, selain Pesantren Tebu Ireng Jombang, sejumlah pesantren besar yang akan bergabung antara lain Pesantren Termas Pacitan, Lirboyo Kediri, Pesantren Blokagung Banyuwangi, dan sejumlah pesantren di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kaukus pesantren ini selanjutnya akan melakukan deklarasi melawan keputusan MK tersebut. Deklarasi tersebut direncanakan akan berlangsung di Jakara. “Kita perkirakan tanggal 10 atau 11 Maret ini di Jakarta. Kita akan pinjam kantor PBNU untuk deklarasi ini. Pastinya, tunggu saja nanti,” katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gus Dur: Keberhasilan Pemilu, Terhapusnya Diskriminasi

 

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan salah satu keberhasilan Pemilu 2004 adalah terpilihnya anggota legislatif dan eksekutif yang serius menghapus diskriminasi.

“Pemilu nanti harus menghasilkan pemerintahan dan parlemen yang peduli terhadap penghapusan diskriminasi dalam bangsa ini,“ kata Gus Dur di depan tokoh dari berbagai agama dalam Silaturahmi Tokoh Lintas Agama di kota Solo, Kamis (25/3/2004) pagi.

Namun melihat kenyataan perpolitikan menjelang pemilu, mantan Ketua Umum PBNU ini pesimis hal tersebut dapat terwujud. Karenanya, Gus Dur berharap peran agamawan membimbing umatnya untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif yang memperjuangkan anti diskriminasi tersebut.

“Jadi tugas agamawan disini, untuk memperkuat pandangan multikultural pada umatnya.”

Pandangan itu, tambah Gus Dur, berguna untuk menjaga persatuan Indonesia yang beragam.

Hadir dalam forum tersebut pemuka agama dari Islam, Katolik, Kristen, Budha dan Konghucu. Setelah berbicara dalam pertemuan tersebut Gus Dur melanjutkan acaranya untuk berkampanye di Solo.

 

 

 

 

 

 

Gus Dur: Kritik Bukan Olok-olok PBR Minta KPU Ditangkap

Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan sikap partai politik terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekarang ini merupakan kritik, bukan olok-olok.

“Siapapun itu yang ngomong, harus tahu! bahwa segala kritik terhadap KPU itu bukan mengolok-olok, ini beneran, kenyataan,” kata Gus Dur sebelum diskusi terbatas di Jakarta, Kamis (8/4/2004) menanggapi pernyataan Presiden Megawati yang meminta masyarakat jangan mengolok-olok KPU.

Bahkan Gus Dur mengungkapkan beberapa kerja KPU yang menyalahi aturan. Seperti, banyaknya pemilih yang tidak terdaftar, orang yang meninggal dunia dan orang yang belum memenuhi syarat ikut pemilu mendapat kartu pemilih.

“Juga KPU menggunakan TI (teknologi informasi -red), padahal undang-undangnya tidak demikian. Sudah jelas itu pelanggaran, belum lagi yang lain-lain. Jadi dalam arti KPU itu kerjanya sembrono,“ tegas Gus Dur.

Hal yang sama juga diungkapkan capres konvensi Partai Golkar, Wiranto, bahwa semua kritikan yang ditujukan kepada KPU merupakan masukan bukan untuk olok-olok. "Ini tak mengolok-olok tapi mengkritisi jadi untuk warning," ujarnya.

Tangkap KPU
Ditempat yang sama, Ketua Harian Partai Bintang Reformasi (PBR) Ade Nasution menilai apa yang disampaikan Gus Dur dan Wiranto itu masih terlalu halus dari kebiasaan.

“Kita harus mengatakan, KPU telah gagal di dalam menjalankan tugasnya, maka KPU ini harus diperiksa oleh Polda atau Polri berkaitan dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukannya,” kata Ade.

Hingga saat ini, kata Ade Nasution, KPU belum mampu menjelaskan kepada masyarakat luas tentang kekurangan-kekurangan pemilu itu. Karena itu, dia mengkhawatirkan hal ini akan menimbulkan kemarahan masyarakat.

“Maka sebelum itu terjadi, saya harapkan KPU segera ditangkap Polri,” tegas Ade Nasution.

Selain Gus Dur (PKB), Wiranto (Partai Golkar) dan Ade Nasution (PBR) diskusi yang membahas kinerja KPU dan kekacauan penghitungan suara itu juga dihadiri fungsionaris dari PKS, PSI, PPP, PAN, PBSD, PBB, PPNUI, Partai Pelopor dan Partai Demokrat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Atasi Kendala Pemilu
Parpol, Eksekutif, Legislatif dan KPU Harus Berunding

KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan mengatasi terlambatnya persiapan pemilu jangan ditentukan sepihak saja, yaitu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Partai politik sebagai peserta pemilu juga harus diajak urun rembuk.

"Kita harus berunding lagi, yang diikuti oleh 24 parpol, eksekutif, legislatif, KPU secara terbuka dan menajemen yang transparan serta bebas dari KKN," jelas Gus Dur ketika jumpa pers di gedung Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa (30/3/2004)

Karena itu, Ketua Umum Dewan Syura PKB ini menilai, permintaan KPU agar pemerintah segera menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) adalah tindakan untuk cuci tangan dari pelanggaran UU Pemilu.

"Jadi KPU telah melakukan pelanggaran UU. Jadi tidak perlu adanya payung hukum, apa artinya payung hukum kalau pelanggaran sudah terjadi," ujar Gus Dur.

Gus Dur menjelaskan, pelaksaan Pemilu telah melanggar UU No. 12/2003 tentang Pemilu berkenaan dengan keharusan penyediaan logistik H-10 dari tanggal 5 April 2004. Hal ini, disebutkan dalam pasal 45 (3) UU No. 12/2003 bahwa surat suara dan perlengkapan pelaksanaan Pemilu harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 hari sebelum pemungutan suara.

Jika dalam pelaksanaan Pemilu berlangsung tanggal 5 April, maka batas akhir distribusi logistik semestinya tanggal 26 Maret lalu. Dengan begitu, menurut Gus Dur, KPU telah melampaui batas akhir distribusi logistik terhitung tanggal 26 Maret pukul 24.00 WIB.

Selain melampaui batas akhir penerimaan logistik, KPU juga telah lalai dalam pengamanan, kerahasiaan dan kualitas surat suara. Ini terbukti dengan banyaknya surat suara asli yang beredar di tengah masyarakat, nama dan nomor caleg yang berubah di surat suara dan kualitas cetakan yang tidak sesuai dengan kualitas warna lambang parpol yang asli.

Seperti diberitakan, rencananya Selasa (30/3/2004) pukul 19.00 WIB, pemerintah akan ambil keputusan untuk memberikan payung hukum kepada KPU atas keterlambatan pengiriman logistik dari target waktu yang sudah ditentukan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembebasan Akbar Telah Disiapkan Sejak Gus Dur Masih Presiden

 

Mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Keuangan, Rizal Ramli mengatakan skenario bebasnya Akbar Tandjung dari kasus Bullogate/Akbar sudah terbentuk sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

“Skenario itu sudah disiapkan sejak Gus Dur menjabat Presiden,”kata Rizal Ramli dalam sebuah seminar di jakrta seperti dikutip Tempo News Room

Saat itu Gus Dur, yang sebelumnya menolak dua calon Ketua MA yang diajukan DPR dalam suasana terdesak oleh serangan Memorandum I dan Pansus Bulog. Ketika itulah, kata Rizal, Akbar Tandjung mendesak Gus Dur untuk mengesahkan Bagir Manan sebagai Ketua MA.

“Secara langsung hal itu menyebabkan Bagir membawa budi baik Akbar,” kata Rizal.

Pembayaran budi baik tersebut terbukti pada dua hal, yaitu pertama saat Gus Dur membuat dekrit pembubaran Golkar, Bagir Manan dengan cepat memutuskan bahwa dekrit itu tidak konstitusional. Bukti kedua yaitu penentuan hakim-hakim agung oleh DPR.

"Bisa ditebak hakim agung mana yang akan duduk menangani perkara Akbar itu," kata Rizal.

Skenario penyelematan Akbar itu juga telah di siapkan saat kasus Akbar/Bullogate II dibuka, kata Rizal, Akbar meminta kepada seorang pengacara yang sangat senior dan dikenal bersih dengan bayaran US$ 1 juta untuk menangani kasusnya, dengan dalih menjalankan perintah atasan. Namun kasus itu, kata Rizal, tidak diambil oleh pengacara itu setelah berkonsultasi dengan dirinya.

Dengan nada yang keras Rizal mengkritik keputusan MA yang membebaskan Akbar Tandjung. “Ini betul-betul penghinaan terhadap akal sehat,” katanya. "Saya betul-betul jijik. Sistem hukum di negara ini sudah bejat," kata mantan aktivis mahasiswa ini.

Sementara itu, juru Bicara Gus Dur, Adhie M Massardi membenarkan keterangan Rizal Ramli ini. Adhie mengatakan saat itu Presiden sebenarnya sudah meminta dukungan Wapresnya yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati agar anggota DPR dari PDIP mengajukan nama lain selain Bagir Manan dan Muladi. Karena menurut Gus Dur, keduanya terlalu dekat dengan Golkar. Sehingga kalau salah satu dari keduanya dipilih, akan sulit menegakkan hukum.

“Jadi kalau memilih Bagir Manan atau Muladi, dikhawatirkan ada vested of interest, sebab para koruptor yang akan diperiksa kebanyakan rekan dari kedua kandidat ketua MA yang diusulkan DPR itu,” kata Adhie di Jakarta, Kamis (26/2/2004).

Akan tetapi, kata Adhie, seperti biasanya Megawati memilih untuk diam. “Seperti biasa, Megawati tak mau ambil pusing dengan dua calon ketua MA itu. Padahal ini masalah paling penting bagi penegakan hukum bangsa ini. Karena terus didesak DPR yang tidak mau menambah calon lain, akhirnya Gus Dur memilih Bagir Manan,” ungkapnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Perpu Pemilu Terbit, Bukti KPU Gagal Jalankan Tugas

 

Ketua Panwaslu Pusat Komaruddin Hidayat menyatakan, perlu tidaknya payung hukum berupa perpu untuk pemilu susulan baru diketahui pada H-3. Karena pada saat itulah KPU akan melakukan cek terakhir logistik di tingkat kelurahan untuk mengetahui bisa tidaknya pemilu serentak.

"Perpu memang dibutuhkan jika pada H-3 secara objektif ada daerah yang tidak dapat mengikuti pemilu secara serentak. Tetapi terbitnya perpu dengan sendirinya akan membenarkan asumsi bahwa KPU tidak dapat melaksanakan tugasnya," urai Komaruddin dalam jumpa pers di kantornya, Gedung ASPAC, Jakarta, Kamis (1/4/2004).

Namun, jika pada H-3 masih ditemui kendala logistik, Komaruddin mengimbau hendaknya semua pihak berlapang dada dan mau duduk bersama untuk mencari solusinya. Yang dimaksudnya semua pihak adalah KPU, pemerintah, DPR, dan parpol serta calon anggota DPD.

Mereka wajib diikutsertakan, karena bagaimana pun mereka punya kepentingan langsung dengan berlangsungnya pemilu. "Yang punya hajat kan parpol. KPU itu EO (event organizer -red)-nya saja. Jadi mereka harus diberitahu masalahnya. Sehingga para peserta pemilu dapat menyiapkan diri tentang adanya pelaksanaan pemilu susulan di beberapa TPS," kata Komaruddin.

Soal pentingnya pertemuan antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemilu itu sebenarnya sudah dikemukakan oleh Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahamn Wahid (Gus Dur) dalam jumpa pers di gedung Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Jakarta, Selasa (30/3/2004). Namun Ketua Umum KPU, Nazarudin Sjamsudin, Rabu (29/3/2004) menolak bertemu dengan Parpol peserta pemilu dengan alasan sudah ada saling pengertian.

Dalam pandangan Komaruddin Hidayat, suatu hal yang sangat ironis dan memalukan bagi bangsa jika samapai terjadi pemilu susulan. "Anggaran untuk Pemilu 2004 paling besar dibanding pemilu sebelumnya, hampir Rp 4 triliun. Dengan dana sebesar itu, akan sangat ironis apabila pemilu semahal ini dikandaskan oleh masalah logistik. Padahal logistik bukanlah unsur yang esensial. Logistik bagian yang sangat instrumental. Tapi karena masalahnya adalah surat suara, maka ketersediaan pada hari H bisa menjadi fundamental," urai Komaruddin.

Panwaslu pada prinsipnya mendukung KPU sepenuhnya untuk mati-matian melaksanakan pemilu secara serencak pada 5 April. "Apabila sampai gagal, Indonesia akan menjadi tertawaan internasional dan kredibilitas KPU hancur. Kalau sampai pemilu gagal, yang malu bukan KPU dan pemerinah. tapi bangsa," tandasnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gus Dur: PKB Seperti Shalawat Badar, Milik Bangsa

 

Ketika kampanye di Solo, , Ketua Umum Dewan Syuro PKB, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, disambut lantunan Shalawat Badar oleh ribuan kader/simpatisan PKB.

Gus Dur langsung bercerita tentang kunjungannya ke DPC PKB Toba Samosir, Sumatera Utara. Di tempat itu, paparnya, dia juga disuguhi lantunan Shawalat Badar yang sangat tertata indah. Ternyata Shalawat Badar itu dibawakan oleh paduan suara gereja.

"Shalawat Badar itu sekarang sudah menyebar dan menjadi milik semua elemen bangsa. Demikian juga PKB yang telah menjadi milik bangsa Indonesia ini," ujar Gus Dur disambut tepuk tangan massanya yang hadir di Lapangan Kottabarat, Solo, Kamis (25/3/2004).

Gus Dur pun mengatakan bahwa kanyataan itu merupakan bukti pluralitas PKB.

Selain itu, kata Gus Dur, jika PKB menang, salah satu program utamanya adalah mengubah sistem pendidikan yang ada sekarang menjadi sistem pendidikan berbasis masyarakat. Sebab, menurutnya, sistem pendidikan sekarang telah tercerabut dan telah meninggalkan akhlaq.

"Sistem pendidikan dengan berdasar pada basis masyarakat itu di sini dikenalkan oleh Romo YB Mangunwijaya. Beliau adalah Romo, pemimpin umat Katolik. Dari Katolik kalau baik kita ambil. Begitulah memang PKB yang terbuka dan berdasar pada garis perjuangan kebangsaan," kata Gus Dur.

 

 

 

 

Tidak Mau Terperosok Dua Kali Di Lubang yang Sama PKB Tak Akan Koalisi dengan PDIP

Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB, KH Abdurrahman Wahid mengatakan partainya tidak akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati. Pertimbangan itu berdasarkan dirinya tidak mungkin dua kali dikhianati oleh Megawati dan partainya.

“Tidak. Dia (Megawati -red) pernah mengkhianati saya ! Saya tidak mau terperosok pada lubang yang sama dua kali,” kata Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur ketika ditanya wartawan soal kemungkinan koalisi dua partai tersebut, di ruang VIP Bandara Supadio, Pontianak, Minggu (21/3/2004).

Seperti diketahui, para ketua umum partai yang ada di MPR, berkumpul di kediaman Megawati di Kebagusan untuk membahas rencana menurunkan Presiden Gus Dur . Padahal Megawati saat itu masih menjadi wakil presiden Gus Dur, dan partainya justru ikut serta menurunkan Gus Dur dari kursi kepresidenan.

Dalam kunjungannya ke Pontianak, Gus Dur akan berkampanye untik PKB di ibu kota Kalimanatan Barat itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PKB Tak Akan Perjuangkan Negara Islam

Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan bentuk negara Indonesia saat ini sudah final, karena itu PKB tidak akan memperjuangkan terbentuknya negara Islam.

“Jika PKB menang tidak ada negara Islam,” tegas Gus Dur dalam kampanye tertutup di stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/3/2004). Gus Dur datang bersama calon legislatif nomor 1 untuk daerah pemilihan Bogor, Rieke Dyah Pitaloka.

Gus Dur menjelaskan bahwa tanpa negara Islam pun, kaum muslimin di Indonesia sudah dapat menjalankan keyakinannya.

“Di negara ini kita menjalankan ibadah bukan karena pemerintah atau undang-undang, tapi karena perintah Tuhan,” tambahnya.

Selain itu, Gus Dur mengemukakan, partainya akan menerapkan dua sistem ekonomi (dual economic system). Sistem ini untuk melindungi perekonomian Indonesia menghadapi persaingan dalam perekonomian global.

“Kita menerima penanaman modal asing serta usaha-usaha besar dan formal. Dan menerapkan asas persaingan yang bebas dan sehat diantara mereka.”

Sementara untuk usaha kecil dan menengah (UKM), Gus Dur akan menempatkan sebagai lokomotif perekonomian Indonesia.

“Pemerintah akan memfasilitasi UKM dengan menyediakan kredit murah sebesar 5-6 % pertahun. Dengan demikian usaha rakyat itu akan berkembang menjadi lokomotif perekonomian negeri ini,” paparnya.

 

 

 

 

Sejumlah Tokoh Politik Salut PKB Dapat Posisi 3 Besar

Sejumlah tokoh politik dari kubu berbeda, mengunjungi Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sedang menjalani check up untuk persiapan mengikuti pertarungan dalam pemilu presiden mendatang.

Mereka yang datang berbarengan ke ruangan Gus Dur di Paviliun Soepardjo Roestam, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Rabu (7/4/2004) petang tadi, adalah Luhut Panjaitan, Fuad Bawazier dari Partai Golkar dan Tjahjo Kumolo dari PDI Perjuangan.

Ketiga tokoh politik itu, pada intinya menyamapaikan rasa salut atas perolehan suara sementara PKB dalam pemilu legislatif ini, yang berhasil menempatkan posisi partai besutan Nahdlatul Ulama itu di tempat ke 3.

"Menurut mereka, padahal PKB tidak pernah diperhitungkan dalam jajak pendapat di TV-TV," kata Ketua Umum Dewan Tanfidz Alwi Shihab yang ikut dalam pertemuan itu.

Ini bukti, kata Alwi, pencitraan PKB yang sering ditampilkan miring tidak mempengaruhi pemilih yang sudah dewasa dalam berpolitik.

Selain itu, tambah Alwi, tokoh politik tersebut membicarakan kinerja KPU yang dinilai kurang profesional. "Tindak lanjut dari pembahasan tadi, besok (Kamis 8/4/2004) 16 parpol akan mengadakan pertemuan di Hotel Nikko Jakarta," demikian Alwi Shihab.

 

 

 

 

 

 

Gus Dur: SBY, Wiranto dan Yunus Yosfiah itu Sama

Ketua Umum Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan pertemuan 12 parpol yang dilangsungkan di Hotel Nikko, Jakarta, Kamis (8/4/2004) bertujuan agar pemilu sebagai sarana demokratisasi bisa menghasilkan pemerintahan yang baru dan yang kuat.

Jadi, kata Gus Dur, masih terlalu pagi untuk membicarakan siapa capres dan cawapres dari partai-partai yang hadir dalam dalam pertemuan tersebut.

“Ini belum membicarakan siapa yang jadi presiden atau wakil presidennya. Saya ditanya terus-terusan, diuber-uber kaya maling aja,” katanya kepada wartawan.

Oleh sebab itu, Gus Dur menegaskan pertemuan ini tidak akan mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden.

“Di mata saya dan lain-lain juga, Pak Susilo (SBY –red)), Wiranto dan Yunus Yosfiah itu sama,” tegas Gus Dur.

Selain Gus Dur, pimpinan partai yang hadir dalam pertemuan itu adalah Sekjen Partai Sarikat Indonesia (PSI) Jumhur Hidayat, Ketua DPP Partai Bintang Reformasi (PBR) Ade Nasution, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Samuel Kotto, Sekum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yunus Yosfiah, peserta konvensi calon presiden Partai Golkar Wiranto, fungsionaris dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai pelopor, PPNUI dan Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).

Ditambahkan Gus Dur, pertemuan itu belum membahas untuk menghadang Partai Golkar dan PDIP. “Tidak diganjal juga ambruk sendiri.”

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengacara 12 parpol tersebut, pertemuan itu menjadi embrio aliansi untuk mengganti pemerintahan saat ini.

“Memang telah dibicarakan dalam pertemuan tersebut, walaupun belum ada keputusan untuk itu. Pembicaraan untuk itu sudah dipersiapkan nanti,” kata Adnan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Wajar Ketegangan NU - PKB

Indonesianis dari Universitas Boston AS Robert W. Hefner berpendapat ketegangan antara Nahdlatul Ulama (NU) dengan partai politik yang didirikan ormas Islam terbesar itu, PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) merupakan perbedaan pendapat yang biasa dalam politik dan iklim demokrasi.

"Saya kira itu biasa dalam politik. Bagaimanapun, PKB adalah salah satu wadah aspirasi warga NU," tegas Hefner seperti diberitakan Jawa pos Rabu (25/2/2004)

Menurut dia, karena NU dan PKB cukup besar, wajar saja jika banyak pendapat yang berbeda di antara para ulama yang ada di dalamnya.

Hefner tidak melihat ketegangan antara NU dan PKB bukan sebagai ancaman serius bagi PKB dalam Pemilu 2004.

"Saya sendiri belum tahu persis. Tapi, saya kira memang mungkin ada dampak kecil. Dugaan saya, dampak itu tidak sebesar yang dibayangkan para pengamat yang mengatakan bahwa perolehan suara PKB akan menurun drastis karena banyak suara warga NU yang pindah ke partai lain," papar Hefner yang mendapat PhD dari Universitas Michigan itu usai menjadi pembicara di seminar dan peluncuran buku “Pluralisme di Indonesia dan Amerika, Dulu, Kini, dan Masa Depan” di Jakarta Selasa (24/2/2004).

Namun Hefner enggan berkomentar banyak soal partai pemenang Pemilu 2004 nanti. "Untuk hal itu, saya cenderung memilih menunggu hasil pemilu mendatang. Jadi, biarlah masyarakat Indonesia sendiri yang menentukan pilihannya," tuturnya.

Masyarakat NU sendiri, lanjutnya, yang akan menentukan partai yang menjadi pilihan dan aspirasinya. "Kita tunggu saja. Saya bukan peramal," tandasnya.

 

 

 

 

   Ulama NU Pertegas Pencalonan Gus Dur

Setelah lebih dari tujuh jam bermusyawarah, 30 Kiai Khos se-Indonesia mengambil keputusan untuk menegaskan dukungan pencapresan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Tiga keputusan politik ditambah satu keputusan keagamaan yang disepakati pada pertemuan di Pondok Pesantren Buntet, Astanajapura, Cirebon (Selasa, 9/3/2004) adalah sebagai berikut:

1. Mengkukuhkan pencalonan kembali KH. Abdurrahman Wahid sebagai Calon Presiden RI periode 2004-2009.

2. Dalam hal pada saatnya ternyata Gus Dur berhalangan atau terganjal peryaratan Calon Presiden maka Gus Dur segera menunjuk penggantinya melalui mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang, Ulama akan menyelenggarakan musyawarah kembali untuk memberi masukan tentang calon pengganti tersebut, setelah pemilu legislatif 5 April 2004.

3. Dalam menghadapi Pemilu 2004 yang akan datang, ulama mendesak kepada PBNU agar mengeluarkan tausiyah kepada warga NU agar: (a) Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa demi keutuhan dan keberlanjutan NKRI, (b) Berpartisipasi aktif dalam menciptakan situasi aman demi suksesnya pemilu 2004 yang akan datang, dan (c) Menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 5 April 2004 dengan penuh tanggung jawab.

4. Menghadapi kerisauan dan keprihatinan warga NU dengan munculnya pemikiran keagamaan yang dilontarkan oleh kalangan intelektual muda NU yang nota bene bertentangan dengan doktrin ahlusunnah wal jamaah dengan tidak menghadopsi pemikiran tersebut sebagai sebagian dari ajaran NU.

Adapun yang menghadiri pertemuan tersebut adalah KH. Fachrudin Masturo (Sukabumi), KH. Abdurrahman Wahid (Jakarta), KH. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), KH. Sonhaji (Kebumen), KH. Sofyan (Bondowoso), KH. Khotib Umar (Jember), KH. Kholil As’ad (Situbondo), KH. Zainal Abidin, (Yogyakarta), KH. Warsun Munawir (Yogyakarta), KH. Abdurrahman Khudori (Magelang), Mbah KH. Muhaiminan Gunardo (Parakan), Mbah KH. Muntaha (Wonosobo), KH. Khasbullah (Cilacap), KH. Masruri (Cilacap), Tuan Guru KH. Muhtar Muda Nasution (Medan), Tuan Guru KH. Turmuji Basarudin (Lombok), KH. Sanusi Baso (Makasar), KH. Hamid Kholid (Banjarmasin), KH. Sidiq (Lampung), KH. Aminullah Mukhtar (Bekasi), KH. Prof. Dr. Akrom, KH. Sidiq Fauzi (Jakarta), KH. Abbas (Tasikmalaya), KH. Mutthhar Abdurrahman (Demak), KH. Habib Ali Bin Sahil (Jakarta), KH. Basyir (Madura), KH. Abdullah Abbas (Buntet), KH. Fuad Hasyim (Buntet cirebon), dan KH. Ibnu Abadillah (Arjawinangun).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tolak Perppu Pemilu, Gus Dur Ajukan Solusi

 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak diterbitkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk pelaksanaan pemilu susulan.

“Tolak Perpu-perpuan masak ada payung hukum untuk tindakan melawan hukum, ini ganjil” kata Ketua Umum Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Bandara Juanda Surabaya, Selasa (30/3/2004).

Dia mengatakan UU Pemilu jelas menyebutkan logistik pemilu harus sampai ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan PPLN (Panitia Pemungutan Luar Negeri) selambat-lambatnya 10 hari sebelum pencoblosan. Pasal lain dalam Undang-undang Pemilu menyebutkan pemungutan suara untuk DPR, DPD dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan serentak.

"Jadi, dengan molornya pengiriman logistik pemilu, KPU sudah melanggar Undang-undang, apalagi jika ditambah pelaksanaan pemilu yang tidak serentak. Kalau usul Ketua KPU diikuti, muka KPU akan selamat. Tapi enak benar, untuk selamatkan KPU mengorbankan undang-undang," kata Gus Dur.

Menurut mantan presiden tersebut, Presiden Megawati Soekarnoputri merasa berat untuk menerbitkan Perppu sebagai payung hukum untuk pemilu susulan. "Tapi kalau Mega meneruskan hal itu, maka saya minta MPR bersidang untuk memeriksa pelanggaran undang-undang oleh Mega," kata Gus Dur.

Terkait pelanggaran oleh KPU tersebut, Gus Dur mendesak KPU dibubarkan dan dibentuk KPU baru yang lebih independen yang tidak dipengaruhi PDI Perjuangan dan Golkar.

Kemudian menyangkut kendala pelaksanaan pemilu secara serentak, Gus Dur usul agar solusinya dibahas bersama dengan 24 Parpol peserta Pemilu 2004. Karena itu, Gus Dur telah menghubungi beberapa ketua umum parpol untuk memecahkan masalah tersebut.

"Ini harus dirembuk oleh parpol. Tidak bisa diputus sendiri oleh Mega, apalagi oleh Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin," katanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soeharto Urutan Teratas Koruptor Terkaya Dunia

Lembaga internasional anti korupsi, Transparency International (TI) memasukkan mantan Presiden Soeharto sebagai koruptor paling kaya di dunia. TI mencatat kekayaan Soeharto mencapai US$ 15-35 miliar. Sebagian besar diduga kuat hasil jarahan selama 32 tahun berkuasa di Indonesia sejak 1967-1998.

Nama Soeharto duduk di pucuk daftar koruptor sedunia, di atas bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan bekas diktator Zaire Mobutu Sese Seko, yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan nilai korupsi terpaut cukup jauh dari Soeharto.

Daftar para kampiun koruptor itu sendiri adalah bagian dari Laporan Korupsi Global 2004 (Global Corruption Report) yang dikeluarkan TI menunjukkan bagaimana korupsi dan praktek suap-menyuap yang terkait dengan kekuasaan politik telah merusak habis proses pembangunan di banyak negara berkembang. TI menggarisbawahi praktek korupsi yang dilakukan Soeharto dan menyebutnya telah ‘mengerogoti harapan berhasilnya pembangunan di negaranya sendiri.”

Dalam pengantar laporan ini, Ketua dan Pendiri Transparency International Peter Eigen menegaskan, praktek penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya para pemimpin politik telah merampas ketersediaan pelayanan publik di sektor-sektor vital.

“Ini pada akhirnya, menciptakan sebuah kondisi keputusasaan yang sangat mudah melahirkan konflik dan kekerasan di masyarakat,” katanya di London Kamis (26/3/2004).

Berikut daftar 10 mantan Presiden terkorup yang dikeluarkan TI:
1. Soeharto (Indonesia, 1967-1989) US$ 15-35 miliar
2. Ferdinand Marcos (Filipina, 1972-1986) US$ 5-10 miliar
3. Mobutu Sese Seko (Zaire, 1965-1997) US$ 5 miliar>
4. Sani Abacha (Nigeria, 1993-1998) US$ 2-5 miliar
5. Slobodan Milosevic (Yugoslavia, 1989-2000) US$ 1 miliar
6. J.C. Duvalier (Haiti, 1971-1986) US$ 300-800 juta
7. Alberto Fujimori (Peru, 1990-2000) US$ 600 juta
8. Pavlo Lazarenso (Ukraina, 1996-1997) US$ 114 – 200 juta
9. Arnoldo Aleman (Nikaragua, 1997-2002) US$ 100 juta
10. Joseph Estrada (Filipina, 1998-2001) US$ 78-80 juta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelas Parpol Tolak Perpu Pemilu Tuntut Presiden dan KPU Minta Maaf

Sebelas partai politik peserta Pemilu 2004 menolak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 2/2004 tentang Pemilu susulan yang dinilai telah melanggar UU No. 12/2003 tentang Pemilu.

Demikian pernyataan bersama sebelas parpol yang dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Mahfud MD di kantor DPP PKB, Jakarta, Sabtu (3/3/2004) malam.

"Kami menyatakan sangat menyesalkan dan menolak keluarnya Perpu yang jelas-jelas menunjukkan bahwa KPU dan Presiden sebagai penanggungjawab Pemilu telah gagal atau tidak dapat melaksanakan amanat Undang-undang," kata Mahfud saat membacakan pernyataan bersama itu.

Lebih lanjut dijelaskannya, pelangaran dalam Perpu itu karena tidak sesuai dengan UU No.12/2003 tentang Pemilu yang mengatur Pemilu harus dilakukan secara serentak, kemudian alasan penundaan Pemilu sudah limitatif diatur dalam UU Pemilu.

"Penundaan Pemilu harus bersifat luar biasa seperti bencana alam, bukan masalah logistik," katanya.

Selain itu, kata Mahfud, pelanggaran itu secara politis terjadi karena KPU dan pemerintah tidak melibatkan parpol-parpol peserta Pemilu dalam memutuskan penerbitan Perpu No.2/2004 itu.

Karena itu, mereka menuntut Presiden sebagai Penanggungjawab dan KPU sebagai pelaksana pemilu, meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kedua, agar Ketua KPU segera menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan kepada pejabat yang lain. Ketiga, segera membentuk tim audit independen atas penggunaan dana KPU dan tender-tender yang dilakukannya untuk semua proyek Pemilu ini.

“Kalau ternyata keluarnya Perpu dan ketidakberesan berbagai soal-soal teknis itu disebabkan oleh proses tender dan permainan oleh rekanan-rekanan KPU, maka semua anggota KPU harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan ditangkap, “ kata Mahfud.

Sebelas dari 24 parpol peserta pemilu yang mengeluarkan pernyataan itu adalah PKB, PKS, PBR, PNBK, PSI, PKPI, PIB, Partai Pelopor, Partai Demokrat, Partai Merdeka, PNI Marhaenis.

Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ketua Umum DPP Partai Pelopor Rachmawati Soekarnoputri dan Presiden PKS Hidayat Nurwahid juga hadir pada pertemuan tersebut.

Para wakil parpol itu juga menolak penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penghitungan hasil pemungutan suara. Penggunaan IT dinilai melanggar UU Pemilu dan rawan menimbulkan kecurangan.

Seperti diketahui Perppu No.2/2004 telah diumumkan pemerintah pada Jumat (2/4/2004) untuk Pemilu Susulan serta penggunaan teknologi informasi (TI) untuk penghitungan suara pada Pemilu legislatif, 5 April 2004.