GusDur dan Demokrasi       

               Apa yang Kau Cari Golput?      

                                             

Tulisan ini terilhami dari almarhum sineas Asrul Sani yang membuat sebuah film, berjudul “Apa yang kau cari Palupi?” Baru-baru ini sebuah pemancar radio niaga swasta di Jakarta membahas tindakan sejumlah orang dan kelompok yang tidak akan memberikan suara dalam pemilihan umum yang akan datang. Selama beberapa dasawarsa terakhir ini, fenomena tersebut dinamai munculnya Golput alias golongan putih. Ini dapat dipahami, karena kekecewaan luar biasa pada hasil-hasil pemilu yang lalu. Semula mereka berharap pemilu menghasilkan parlemen yang benar-benar mewakili rakyat, pihak eksekutif dipimpin oleh tokoh-tokoh yang setia pada konstitusi jujur dan terbuka, kemudian pihak yudikatif dapat menghilangkan hal-hal negatif, seperti adanya “mafia peradilan” yang ditandai oleh korupsi oleh para hakim dalam memutusi sesuatu perkara.

 

Ternyata harapan mulia itu terbuka sia-sia belaka. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) bukannya hilang, malah semakin merajalela. Hal ini ditunjukkan oleh adanya persekongkolan dalam menentukan keputusan-keputusan yang diambil dalam mengelola keuangan publik di dalam eksekutif. Anggota legislatif menjadikan kantor DPR-RI sebagai “showroom mobil termahal” dengan peragaan mobil-mobil mewah, seperti Jaguar buatan Inggris yang harganya aduhai itu. Setiap undang-undang yang dihasilkan menelan biaya miliyaran rupiah, karena untuk menyogok ‘yang mulia’ para anggota legislatif agar memberikan suara seperti yang dikehendaki pihak yang melakukan sogokan itu. Pihak eksekutif tidak mau kalah dalam hal ini, sehingga terjadi perlombaan yang sangat memilukan perasaan dan menyayat hati kita. Apalagi kalau pihak eksekutif dan legislatif, terutama pada tingkat pimpinan, sudah bersatu untuk meminta pihak yudikatif agar tidak dilaksanakan konsekuensi dari pelaksanaan sebuah udang-undang, seperti pada kasus dibebaskannya tuntutan atas Ketua umum Partai Golkar Ir. Akbar Tanjung dari tuntutan hukum, seperti diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sebelumnya.

 

Tidak heranlah jika lalu orang merasa khawatir hal ini akan berlangsung terus menerus, jika pemilu tetap berlangsung. Dalam pandangan banyak orang, pemilu hanya akan menghasilkan kemenangan kembali parpol-parpol yang sekarang menguasai jalanya pemerintahan. Dengan sendirinya, hanya tindakan melakukan boikot atas jalannya pemilu, atau dengan sebutan golput, yang dapat menunjukkan kepada khalayak dan kalangan tertentu di dunia, bahwa putra-putra terbaik Indonesia tidak ikut dalam pemilu, dan dengan demikian apapun hasil pemilu itu akan menjadi sia-sia belaka. Dukungan moral bagi pemerintahan hasil pemilu akan menjadi hilang secara keseluruhan, dan dengan demikian meraka merasa tidak turut bertanggung jawab lagi atas hasil pemilu itu sendiri. Dengan demikian, pemilu akan kehilangan makna yang sebenarnya, karena langkanya legitimasi.

 

Memang hal itu sudah dapat diperkirakan, setelah kita mendengar ucapan-ucapan narasumber pada waktu itu, yaitu saudara Fadjroel Rachman. Kata demi kata yang dikeluarkan menunjukkan bahwa ia adalah salah satu eksponen gagasan tersebut. Pertanyaan yang timbul: pantaskah ia bersikap seperti itu, apapun alasannya? Tidaklah mengherankan, jika kemudian reaksi demi reaksi berdatangan baik melalui telpon atau dikirim via SMS kepada pemancar radio niaga itu. Hampir seluruhnya menuntut pemboikotan pemilu itu secara total. Ini adalah contoh dari sebuah perkembangan politik dan komunikasi yang perlu diperhatikan lebih jauh.

 

Pesimisme yang ada tentang hasil pemilu yang akan datang, merupakan pemicu dari sikap untuk mendorong golput itu. Pesimisme itu disebabkan oleh banyak hal, yang akhirnya menimbulkan sikap untuk tidak mempercayai pemilu itu sendiri sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Kekecewaan demi kekecewaan melihat persiapan demi persiapan pemilu yang begitu rapuh, membuat mereka akhirnya memutuskan tidak ada perlunya mengadakan pemilu dengan biaya yang begitu mahal.

 

Masalahnya terletak pada hakekat pemilu itu sendiri yang telah diperintahkan oleh sistem perundang-undangan kita, yang harus dilaksanakan tahun ini juga. Bagaikan “Sabda Pandito Ratu” undang-undang itu adalah sebuah ‘mantera’ yang memerintahkan kita melakukan persiapan-persiapan teknis dan non-teknis bagi pemilu itu. Tidak peduli apakah persiapan-persiapan itu ternyata jauh dari sempurna, dan sering dijadikan ajang untuk melakukan manipulasi suara pada waktu pelaksanaan pemilu yang tinggal beberapa minggu lagi.

 

Dari sekarang, kita sudah tahu hasilnya tidak akan memuaskan siapapun. Namun, menyerahkan jalannya roda pemerintahan kepada penguasa-penguasa tanpa melalui pemilu, rasa-rasanya sangat berjauhan dari sikap hidup kita sebagai bangsa. Kita adalah bangsa pejuang, yang sanggup hidup dalam keadaan apapun, tanpa kehilangan akal sehat kita. Kita tetap dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dengan melakukan pemboikotan terhadap jalannya pemilu, berarti kita kehilangan keuletan berjuang itu, dan hanya mengingini sesuatu yang dibuat orang lain dan disajikan orang lain diluar diri kita.

 

Penulis mengetahui benar kelemahan, kesalahan dan kekurangan prosedur yang akan dipakai dalam pemilu yang akan datang. Bahkan teman-teman penulis melihat sejumlah kawan yang kompeten dan memiliki persyaratan-persyaratan formal untuk menjadi Caleg, namun mereka “di potong” dari kemungkiran itu, baik oleh parpol mereka sendiri; maupun oleh KPU. Demikian juga, ada Caleg yang masih menjadi pegawai negeri sipil, ketika ia masuk dalam daftar Caleg yang disahkan oleh KPU, dan KPU menolak untuk mencoret namanya dari daftar. Entah karena apa. pelanggaran undang-undang seperti ini ditolelir oleh KPU, padahal itu adalah tindakan kriminal yang setaraf dengan penyerahan ijazah palsu kepada KPU. Penulis tak kunjung mengerti mengapa dalam hal pertama KPU tidak mau melaksanakan kebenaran, sedangkan dalam kasus kedua bersedia melakukannya.

 

Kasus Golput diatas menunjukkan kepada kita, bahwa masih terdapat kesenjangan sangat besar antara kaum elit dan gagasan rakyat kecil, baik yang ada di desa-desa maupun di kota. Jika kaum elit di kota itu benar-benar melakukan pemboikotan terhadap pemilu, melalui pemunculan golput, penulis yakin rakyat di pedesaan akan tetap turut serta dalam pemilu, melalui pemberian suara mereka. Kalau ini terjadi, berarti rakyat di desa-desa atau di kota-kota tidak memiliki kegamangan seperti dirasakan kaum elit itu. Nah, siapakah yang bersalah dalam hal ini? Kaum elit-kah, yang tidak mencari tahu terlebih dahulu bagaimana sikap rakyat kecil terhadap pemilu, atau sebaliknya?

 

Terus terang saja, dimata penulis rakyat kecil itu tidak bersalah karena memang mereka tidak pernah memperoleh komunikasi yang cukup. Di samping itu kepercayaan rakyat kecil terhadap pemilu kita, memang cukup besar. Jika harapan ternyata tidak menjadi kenyataan, maka mereka menganggap hasil buruk yang diperoleh dari pemilu hanya menjadi tambahan belaka darii rangkaian penderitaan yang mereka dapati sebelumnya dari kaum elit, baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Bahwa mereka berani maju ke kotak suara untuk memberikan suara, menunjukkan bahwa mereka tidak takut kepada kemungkinan buruk, sebagaimana yang dialami kaum elit kita yang terpelajar. Tapi dapat diduga, jika pemilu kita ternyata tidak menimbulkan bencana, maka para elit itu juga akan turut menikmati hasil-hasilnya. Kalau sudah begini, kita patut bertanya: apakah benar rakyat kecil tidak mempunyai kebijaksanaan (Wisdom)? Karena itu kita harus berhati-hati mengambil sikap. Tetapi ini mudah dikatakan, namun sulit dilakukan, bukan?

 

         Demokratisasi Model Kampung     

           

Penulis adalah warga NU (Nahdlatul ‘Ulama) lahir di lingkungan pesantren dan berfikir dengan paradigma pesantren. Klaim ini tidaklah spektakuler atau main-main, karena hal itu adalah gambaran dari kenyataan yang semakin lama semakin menampakkan diri dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Apalagi bagi masa depan seorang pengamat sekaligus “pemain” seperti penulis, ini adalah perkembangan yang sudah tampak dengan jelas. Bukankah dengan demikian prospek PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang merupakan partai yang dibidani oleh NU menjadi tampak semakin mengembirakan? Hal tersebut ditambah lagi dengan data-data yang tadinya dianggap sebagai hal yang gampang ditutupi, sekarang mulai tampak kenyataan. Contohnya, jumlah warga NU oleh sementara pihak dinyatakan berkisar sekitar 35 juta orang dan Muhammadiyah 28 juta jiwa. Sedangkan beberapa tahun lalu pihak intelijen Malaysia menyebutkan 60 juta orang warga NU dan 15 juta orang warga Muhammadiyah.

 

Kemudian, sebuah badan intelijen kita beberapa tahun yang lalu sampai pada kesimpulan jumlah warga NU ada 90 juta orang dan Muhammadiyah 5 juta orang.Penulis tidak tahu mana data yang paling valid di antara ketiga institusi itu, namun dari hal ini menunjukkan betapa besarnya jumlah Nahdliyin dalam bangsa ini. Apalagi sejak PKB berdiri sebagai partai politik. Artinya, NU sebagai kekuatan kultural dilengkapi dengan PKB sebagai kekuatan politik, merupakan faktor yang harus serius dipikirkan oleh para pengamat kehidupan bangsa ini.

 

Disamping itu, jika selama ini masih ada kesan bahwa cara hidup orang NU adalah cara hidup kampungan, maka hal ini harus diperiksa kembali. Ambil contoh penulis sendiri yang lahir di kalangan orang-orang NU -dan akan mati dalam beberapa tahun lagi di lingkungan yang sama- tetapi hal ini sama sekali tidak menghalangi penulis untuk mengeyam pendidikan formal (model barat) dan mengembangkan selera musik, sastra, kemampuan teknik-pemikiran ala “barat”.

 

Dalam musik, penulis tidak malu-malu untuk menyatakan, bahwa ia adalah orang yang menikmati musik klasik -Symphony No. 9 Ludwig Van Beethoven dan Concertto Piano No.20 W.A Mozart, terutama yang dimainkan oleh Michiko Uchida yang diiringi oleh Symphony Radio Orchestra di bawah pimpinan Joseph Tate-.

 

Tetapi “kesenangan” ini tak menghalangi penulis menikmati Al-Athlal dari Ummu Kalsum, dengan aransemen musik dari Riyadh Sunbathi, ataupun tembang Lir-ilir ciptaan Sunan Ampel Raden Rahmatillah. Karena adanya kombinasi kultural ini, penulis pun dapat menikmati ciptaan dan permainan gitar ataupun nyanyian Janis Joplin, Me and Bobby McGee. Janis Joplin yang mati muda 24 tahun karena overdosis narkoba, dalam lagu tersebut menceritakan seorang gadis hippies yang menumpang lokomotif disel dengan masisnis Bobby -dan “tidur”- bersamanya selama 3 hari tanpa perkawinan. Memang tidak bermoral, tapi nada dan liriknya indah di kuping penulis. Juga bagi karya sastra dalam bentuk novel karya Andre Gide, la Porte Etroite (gerbang yang sempit) yang secara main-main sering diterjemahkan penulis dengan istilah Shiratul Mustaqim. Namun penulis juga menikmati tembang/ serat yang berjudul “Serat Cebolek”. Kedua produk sastra modern dan kuno ini, dapat penulis nikmati dengan baik karena penulis masih diliputi suasana kekunoan dari latar belakang hidupnya sebagai seseorang yang berasal dari pesantren. Walaupun pengalaman hidup dan belajar selama setahun -dari pertengahan 1970 hingga pertengahan 1971- di Eropa Barat, tidak dapat menghilangkan latar belakang pesantren tersebut. Ini mungkin serupa dengan yang disebutkan oleh novelis Prancis, Albert Camus dalam novelnya yang berjudul “L’ Etranger” (orang Asing), yaitu orang yang berkembang sendiri tanpa terbelenggu oleh adat-adat masyarakatnya.

 

*****

 

Kalau hal di atas diterjemahkan ke dalam strategi penegakan demokrasi di negara kita di alam modern ini, maka kita akan berhadapan dengan dua pilihan model yang akan dipakai. Haruskah kita mengikuti strategi “Barat”, yang mementingkan pencapaian kebebasan bagi individu dan masyarakat secara penuh, ataukah strategi kuno yang menyerahkan segala-galanya kepada penguasa.

 

Tentu saja kita tidak dapat sepenuhnya mengacu kepada “model Barat”, karena kenyataannya bangsa kita di masa lampau memiliki perkembangan sejarah yang sama sekali berlainan dengan model tersebut. Contohnya adalah TNI, ia adalah angkatan bersenjata yang lahir dari rakyat, hidup bersama rakyat dan pada akhirnya membela kepentingan rakyat. Karena kesalahan dengan banyaknya para pejabat di dalamya hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya -terkenal di lingkungan TNI dengan sebutan kelas atau tahun angkatan-, maka kesalahan itu juga ditimpakan pada mereka yang tidak pernah menduduki jabatan penting dalam lingkungannya. Generalisasi penilaian kepada institusi militer, adalah hal yang biasa digunakan dalam dunia politik di negara-negara barat, semestinya tidak berlaku bagi kita. Masih banyak warga TNI -termasuk sebagian besar perwira tinggi- yang dapat menerima proses demokratisasi di negara ini yang bermuara pada keharusan dihapuskannya keterlibatan TNI secara keseluruhan/institusional dalam politik di semua tingkatan. Dengan demikian, tidak fair untuk melarang mantan anggota TNI untuk menjadi pejabat pemerintahan, dan mencurigai mereka sebagai pihak yang memiliki “agenda tersembunyi”. Dengan demikian jelas, kita harus menentang militerisme bukannya kaum militer.

 

Jelas kita tidak dapat memilih “model barat” untuk menegakkan demokrasi negara kita, melainkan mengambil apa yang baik dari model ini dan meninggalkan apa yang tidak serasi dengan kebutuhan kita. Hal yang sama juga berlaku bagi strategi kuno, yang menyerahkan segala-galanya kepada sang penguasa. Strategi ini hanya menganggap penting pendapat dan cara kaum elit mengambil keputusan dengan mengesampingkan peran rakyat. Contoh yang terjadi di negara kita adalah Bung Karno, tokoh yang oleh beberapa partai politik selalu dipakai sebagai figur. Dari hal itu maka perlu adanya identifikasi, apakah penggunanan namanya hanya sebuah “kebutuhan” politik atau sejalan dengan kebijakan parpol itu? Demikian juga dengan sikap Bung Karno yang menentang Nekolim/ dominasi Amerika Serikat, perjuangannya menegakkan sistem politik baru dalam percaturan dunia, juga sikap mendapatkan pengakuan dan dukungan rakyat.

 

Sebagai akibat dari penggunaan nama beliau, maka kaum nasionalispun lalu terbagi menjadi dua. Ada dari pihak “nasionalis tulen” dan yang hanya menjadikan nama beliau sebagai legitimasi untuk mendukung kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan keinginan beliau, karena itulah mereka perlu membangun simbol seolah-olah mereka adalah “nasionalis tulen”. Mereka bersikap seolah-olah mempertahankan bangsa ini terhadap “ancaman” dari luar, dengan menggalang dukungan dari rakyat banyak yang benar-benar mendukung Bung Karno. Agaknya sikap seperti itulah yang diambil pemerintahan ini, seolah-olah menentang campur tangan Australia dalam urusan dalam negeri kita. Tapi begitu ada ledakan bom di Bali, akhirnya memaksa pemerintah untuk menerima kehadiran pihak keamanan Australia di negeri ini, demi menghindari kemarahan Amerika Serikat yang jemu dengan sikap ketakutan pemerintah akan ancaman dari kaum Muslim radikal.

 

Karenanya, kita tidak dapat menggunakan strategi bermuka dua itu bagi penumbuhan demokrasi di negeri kita. Maka saat ini yang tersisa adalah mengembangkan demokrasi dengan strategi ketiga. Seperti penegakkan HAM yang masih akan berhadapan dengan kekuatan-kekuatan lama, sehingga pelaksanaannya juga hanya dalam hal-hal penting belaka, tanpa menghukum para pembuat kesalahan pada masa lampau secara total, yang hasrus diikuti dengan rekonsiliasi nasional. Begitu juga bagi para “konglomerat hitam”, selama mereka menyerahkan 85 % kekayaaan mereka kepada negara.

 

Strategi ditengah-tengah inilah yang harus kita kembangkan; tetap menghukum kesalahan masa lampau, tetapi secara selektif kita rekonsiliasikan dan kita tutup babak itu secara parsial. Strategi ini memang tidak menyenangkan, karena masih banyak orang yang kita anggap kriminal berkeliaran tanpa dihukum. Namun yang terpenting ada 2 hal tercapai melalui strategi ini: Demokratisasi dalam arti kedaulatan hukum dan kekuasaan pemerintah berjalan sebagaimana mestinya; dan melanggar kepentingan orang banyak dihentikan. Strategi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, sebagai upaya menghentikan proses “kekuasaan” pemerintahan lama yang terlalu membiarkan para penguasa memerintah tanpa adanya kendali rakyat sama sekali. Karena itulah kita perlu melakukan koreksi, yaitu pemerintah harus dipaksa menerima kontrol atas kekuasaanya, dan dengan demikian demokratisasi dapat ditegakkan setahap demi setahap dalam kehidupan bangsa kita dalam satu dasawarsa lamanya.

 

Dari strategi ketiga itu, kita akan menghadapi banyak kritikan dari bangsa-bangsa yang telah lama merdeka dan mampu menerapkan demokratisasi secara penuh, seperti negara-negara barat. Tetapi kritikan dan kecaman tersebut tidak perlu ditanggapi dengan responsi “keras” dari pihak kita. Pengalaman kita berbeda jauh dari pengalaman mereka, dan dengan sendirinya ini memaksakan strategi yang baru sama sekali. Namun yang jelas membawa negara dan bangsa kita ke arah pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan hukum dan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara di hadapan Undang-Undang. Demokratisasinya memang berjalan secara timpang, tetapi lebih baik dari pada tidak berjalan seluruhnya.

 

                  Dimanakah Posisi NU?    

           

Dalam pertemuan warga NU – PKB di Hotel Sahid Jaya beberapa bulan yang lalu, diajukan sebuah pertanyaan kepada penulis: bagaimanakah pandangan penulis tentang peranan politik NU saat ini? Penulis menjawab, persoalannya sangat berkaitan dengan pandangan mereka tentang proses demokratisasi. Jika mereka mengerti benar persoalannya, tentunya bisa memahami adanya pembagian tugas antara NU sebagai lembaga keagamaan dan PKB sebagai lembaga politik yang mewadahi tujuan dan sasaran NU dalam kehidupan bernegara dapat diwujudkan. Ini berarti, PKB harus “merebut” jabatan-jabatan kenegaraan, disamping mempengaruhi pendapat umum. Inilah terutama kegunaan partai politik, dan mereka harus menyusun strategi untuk mencapainya.

 

Berkaitan peran dua lembaga itu maka akan timbul pertanyaan; siapa yang menyusun kebijakan dan tindakan pemerintah itu? Dan siapa yang melakukaan tugas “inspirasional” sehingga lembaga politk negara tersebut dapat memperoleh pegangan yang diperlukan untuk “menterjemahkan” kebijakan dalam kehidupan bernegara. Tentu saja, masing-masing harus merumuskan pandangannya.

 

Dalam kehidupan politik negara akan terjadi proses negosiasi yang sangat rumit antara berbagai pihak, karena semakin besar sebuah bangsa akan semakin sulit dicapai kesepakatan. Karena itu tidak dapat diharapkan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil akan mengikuti semua aspirasi. Ini berarti negosiasi antara berbagai pandangan itu harus dimulai dari titik awal. Sebelum ada kesepakatan mengenai pokok-pokok yang diterima oleh semua pihak, maka harus ada pihak yang melakukan negosiasi pada tingkat awal itu. Disinilah pentingnya kita memiliki organisasi kemasyarakatan, LSM dan sebagainya. NU termasuk dalam deretan ini sebagaimana juga halnya Muhammadiyah, Persis dan lain-lain di kalangan gerakan Islam.

 

Kita menyadari sejarah NU di masa lampau memang menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi kita. Resminya sejak april 1952, yaitu setelah Muktamar Palembang, NU menjadi sebuah partai politik yaitu partai NU. Ia berhasil menjadi pemenang ketiga dalam pemilu 1955. Partai NU ketika itupun masih semata-mata menjadi alat bagi para pemimpin-nya untuk memperebutkan jabatan, guna “memenangkan” golongan masing-masing. Ini adalah apa yang menjadi pengamatan kitab suci al-Qur’an; “Setiap golongan bangga dengan apa yang ada di lingkungan masing-masing” (Kullu hisbin bima ladaihi farihun).

 

Karena pada waktu itu memang belum ada konsensus (kesepakatan), bahwa kepentingan rakyat/ orang banyak harus memperoleh prioritas. Dengan demikian, praktis keputusan yang diambil kurang memperhatikan kepentingan orang banyak dan mengutamakan kepentingan perorangan/ golongan. Dalam jangka panjang, “semangat“ yang menjangkiti banyak politisi dan penguasa negara ini, mengakibatkan krisis multi-dimensi yang kita hadapi saat ini.

 

*****

 

Hal ini dapat kita lihat dalam landasan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah saat ini. Semuanya mengacu kepada kepentingan “golongan atas” dan perusahaan-perusahaan yang besar, dalam maupun luar negeri. Kepentingan rakyat sangat sedikit diperhatikan, memang ada “proyek-proyek umum” dibiayai oleh RAPBN seperti pembuatan perumahan rakyat dan perluasan jaringan transportasi umum (public transportation), tetapi penunjukkan pelaksananya tetap tidak transparan dan tidak menyangkut orang banyak. Banyak kasus menunjukkan penetapan pelaksana tender hanya untuk formalitas belaka, dengan para peserta lelang yang sudah ditentukan lebih dahulu dan melibatkan orang yang itu-itu saja. Suap-menyuap adalah hal biasa, dengan hanya sejumlah pengusaha saja yang menjadi pemenang. Kita lalu mendapat sindiran sebagai “Indonesia Incorporated” (Perusahaan Indonesia bukan Republik Indonesia ) dari kalangan internasional.

 

Kita lalu teringat dengan apa yang diungkapkan oleh Mahbub ul-Haq dari Pakistan, bahwa di masa Ayub Khan, Pakistan hanya “dimiliki” oleh kurang dari 25 keluarga. Yang lain-lainnya hanya berhak menjadi client mereka saja. Untuk mendukung konsentrasi kekuasaan ekonomi yang terpusat ini, maka disusun kekuasaan politik yang juga terpusat. Pola seperti ini dapat berhasil kalau pihak yang memerintah menggunakan tangan besi, dengan menerapkan pemerintahan militeristik yang otoriter. Ini pernah kita jalani juga di masa Orde Baru, dan dengan susah payah kita dapat menumbangkan rezim seperti itu. Namun kenyataannya sekarang sangatlah menyedihkan, saat ini kita justru kembali kepada pemerintahan represif yang otoriter seperti itu, bahkan terjerumus ke dalam lubang KKN yang lebih dalam lagi.

 

Kita belum beranjak dari kesalahan itu, ukuran-ukuran politik yang kita bentuk sekarang hanya berkisar pada “siapa mendapat apa?” dalam segala bidang kehidupan. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan pembagian wewenang antara bidang-bidang ekskutif, legislatif dan yudikatif. Pelaksana undang (eksekutif) ternyata dilibat oleh KKN yang semakin kasar dan tidak tahu malu. Pembuat undang-undang (legislatif) juga dipenuhi oleh permainan uang oleh komisi-komisi yang ada dalam lembaga terhormat itu. Sedangkan penindak atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi (yudikatif) tidak dapat melakukan apa-apa, karena beroperasinya mafia peradilan dan tidak berdayanya Mahkamah Agung (MA). Pers nasional yang tampak dari luar demikian sibuk, ternyata tidak dapat mengungkapkan ha-hal yang melanggar hukum itu. Akhirnya mereka lari kepada pemberitaan hal sensasional dan kasusistik belaka, dan tidak menyinggung hal fundamental bagi kehidupan kita sebagai bangsa. Maka, jangan heran jika banyak “orang awam” lalu menganggap masa Orde Baru sebagai masa lebih baik dari pada sekarang.

 

*****

 

Karena itu menjadi sangat penting untuk menemukan atau menentukan pihak mana yang dapat menetapkan cara-cara terbaik untuk memperbaiki kehidupan bangsa kita di masa depan, yang akan mulai sebentar lagi setelah kita menyelenggarakan pemilu langsung badan-badan legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Tentulah hal ini terpulang pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Karena LSM memiliki jangkauan dan basis massa sangat terbatas, maka tentunya Ormas-lah yang menjadi tumpuan harapan kita. Dan hanya ormas keagamaan sajalah yang memiliki basis massa yang kuat. Maka dapat dipastikan hanya merekalah yang dapat memenuhi kebutuhan “menjaga moral” dalam memperbaiki bangsa ini. Karena ormas keagamaan yang berbasis massa luas hanyalah dari golongan Islam saja, maka di tangan merekalah terletak tugas tersebut. Karena ormas yang diikuti oleh masyarakat kebanyakan di kota dan desa-desa adalah NU, maka dialah yang diharapkan merumuskan masalah-masalah dasar kita, dan dengan demikian menyiapkan agenda pokok bangsa yang akan diterjemahkan oleh parpol-parpol sebagai produk negara.

 

NU yang memiliki kedudukan sangat strategis bagi kehidupan bangsa kita benar-benar harus menyadari kenyataan ini, agar tidak mengambil langkah keliru dalam memecahkan masalah-masalah yang mendasar. Walau informasi akurat tentang besarnya NU sendiri sampai sekarang masih belum jelas. Ada tiga pendapat yang harus dibuktikan kebenaran mengenai jumlah warga NU. Ada yang mengatakan NU memiliki 35 juta orang kemudian intelijen Malaysia menyebut 60 juta orang. Pada waktu penulis menjabat sebagai Presiden diperkirakan oleh pihak intel kita sendiri pengikut NU berjumlah 90 juta orang. Manakah yang benar diantara ketiga angka tersebut? kita tidak tahu, pemilu yang akan datang akan memberikan gambaran mana diantara perkiraan-perkiraan di atas yang paling mendekati kebenaran.

 

NU dengan segala kebesarannya yang diharapkan dapat menentukan orientasi politik bangsa di masa depan, tentulah tidak selayaknya terlibat dengan soal-soal yang sangat kecil, terutama ambisi pribadi para tokoh-tokohnya. Karena itu, dalam pandangan penulis NU tidak selayaknya turut sibuk dengan pengisian jabatan, penempatan orang dan “soal-soal politik praktis” yang sebenarnya menjadi pekerjaan partai-partai politik. Kalau sekarang ada tokoh-tokoh NU yang membawa organisasi itu ke arah “politik praktis”, hal itu masih dapat dimengerti sekarang karena tokoh-tokoh NU yang demikian itu berasal dari massa ketika NU masih menjadi partai politik di masa lampau. Tetapi untuk selanjutnya NU harus “berperan inspirasional”, yaitu merumuskan pandangan-pandangan kenegaraan yang mendasar, untuk “diterjemahkan” oleh partai-partai politik sebagai misi pengelolaan dan pengarahan atas negara. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?

 

           Jalan Rakyat Menuju Demokrasi 

           

Dalam sebuah siaran radio swasta niaga, sosiolog Universitas Indonesia (UI), Thamrin Amal Tomagola menyatakan kesangsiannya bahwa Indonesia akan dapat mencapai demokrasi melalui partai politik (Parpol). Ia juga menolak keinginan kalangan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, agar proses demokratisasi dipelopori oleh universitas, dengan tenaga-tenaga LSM dan mahasiswa sebagai perintisnya. Thamrin lebih menyenangi peranan universitas-universitas di daerah, sehingga pendapat daerah akan muncul lebih menonjol, ketimbang pendapat dari pusat-pusat keistimewaan (center of excellence) yang dibangun oleh sejumlah universitas-universitas berkaliber nasional, seperti UGM, UI, dan ITB.

 

Pandangan Thamrin sangat menarik untuk dikaji, karena terkait dengan sejumlah lembaga di daerah yang lebih mencerminkan desentralisasi-desentralisasi. Dengan kata lain, Thamrin mensyaratkan desentralisasi sebagai tonggak penguji bagi berlangsungnya demokratisasi di negeri kita. Benarkah? Penulis beranggapan tidak. Karena mengukur demokratisasi dengan desentralisasi kekuasaan sangatlah riskan. Menurut penulis, desentralisasi adalah hasil dari proses demokratisasi, bukan sebaliknya. Apabila terjadi proses demokratisasi yang benar, dengan sendirinya akan tercapai kematangan yang memungkinkan berlangsungnya desentralisasi kekuasaan.

 

Penulis yakin hal itu akan terjadi manakala ada sponsornya yang gigih dan konsisten. Dengan memberikan kepada kita semua untuk memilih pemimpin itu, penulis yakin bahwa pada waktunya akan muncul seorang pemimpin bangsa yang dapat melakukan sebuah proses demokratisasi. Ini berarti, penulis melihat adanya jalan bagi Parpol untuk mengembangkan demokratisasi tanpa terganggu oleh kemelut politik yang ada dewasa ini.

 

Kalau meminjam istilah Von Clausewitz dua abad yang lalu, bahwa perang terlalu penting untuk hanya diputuskan oleh para jenderal. Penulis beranggapan pula bahwa demokratisasi kehidupan kita tidak hanya cukup dirumuskan oleh para pengamat saja, setinggi apapun kredibilitasnya saat ini.

 

Soalnya ini menyangkut seluruh kehidupan bangsa, sehingga ia harus diputuskan oleh seluruh bangsa pula, melalui kesepakatan antara pihak eksekutif yang kuat dan pihak legislatif yang sama kekuatannya, dengan diperiksa oleh sebuah Mahkamah Agung yang bertanggung jawab.

 

Mayoritas Bisu

Bukannya kita mengabaikan para pengamat, tetapi kita tidak boleh terlalu mengagungkan mereka, seolah-olah mereka adalah pemegang kebenaran. Pendapat mereka, seperti juga pendapat orang-orang lain, mempunyai nilai sendiri. Apalagi mereka hanya mengenal dunia akademis saja, yang tidak boleh dijadikan kebenaran mutlak. Kebenaran yang harus kita ikuti adalah yang diputuskan oleh rakyat, melalui Pemilu itu sendiri.

 

Inilah yang oleh Richard Nixon, disebut sebagai ”mayoritas bisu” (silent majority), yang merupakan sebuah kekuatan ”pemberontakan” di Amerika Serikat 30-an tahun yang lalu. Ia ditertawakan oleh hampir semua pengamat, yang menguasai dunia pers, elektronika dan media cetak saat itu. Apalagi ia mengemukakan hal itu setelah ia terlibat dalam scandal Hess sewaktu ia menjadi wakil Presiden di bawah Presiden Eisenhower. Saat itu, ia dianggap sudah ”habis” karir politiknya dan tamat keterlibatannya dengan dunia pemerintahan, paling tidak demikianlah pendapat pers.

 

Namun Nixon adalah orang yang tidak mudah putus asa dan dalam waktu 30 tahun ia berhasil kembali ke dunia politik. Hal itu dilakukannya melalui dua cara. Pertama, ia mengumpulkan kekuatan politik dari partai Republik. Kedua, ia memulai sebuah tradisi baru dalam pemerintahan Amerika Serikat. Ia berbicara langsung kepada ”mayoritas bisu” yang dikenalnya dengan baik tanpa memperdulikan pendapat para pengamat, yang dinilai tidak tahu apa yang mereka lakukan.

 

Hal itu sekarang terjadi pula dalam perpolitikan Indonesia, dalam bentuk sikap acuh tak acuh para pengamat atas kepercayaan rakyat yang sebenarnya. Mereka tidak tahu bahwa kebanyakan rakyat yang akan memberikan suara dalam Pemilu nanti, membedakan antara mengerti dan tahu.

 

Rakyat tidak tahu banyak tentang dunia politik dan pemeritahan, tetapi mengerti mana yang baik dan buruk, dan mana yang benar atau salah. Mereka tidak dapat di tipu dengan slogan-slogan yang kosong dari kebenaran dan jauh dari kenyataan.

 

Mereka tidak mudah menelan oleh janji-janji kosong, melainkan mereka menyimak dengan tekun pernyataan demi pernyataan mengenai bagaimana demokrasi yang berintikan dan berlandaskan kedaulatan hukum. Dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara di hadapan undang-undang. Dari sinilah mereka menjadi mengerti apa yang harus dilakukan, yaitu memberikan suara kepada pihak yang benar-benar melakukan upaya demokratisasi.

 

Mengerti Dan Tahu

Dari kenyataan ini, menjadi penting bagi kita untuk memiliki kemampuan membedakan, sikap mengerti dari kurangnya pengetahuan. Islam secara mendalam membedakan mana yang dianggap mengerti dan mengatahui itu. Dalam pandangan Islam, keterdidikan memiliki kedua dimensi itu. Karenanya, orang yang tahu banyak tetapi tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu masalah, belum tentu pendapatnya benar. Dalam hal ini, sikap mengerti dari seorang awam akan lebih punya nilai daripada pendapat ”para ahli”. Karenanya anggapan bahwa rakyat kita bodoh dan dapat dibodohi, harus diragukan kebenarannya.

 

Menurut pemahaman penulis, pendapat yang benar harus dapat dimengerti kegunaannya bagi kehidupan kita di masa depan. Atas dasar pemikiran seperti itulah, bangsa kita yang masih rendah pengetahuannya (menurut statistik), yang terbelakang dari sudut pengembangan SDM, mungkin saja mendirikan demokrasi. Warga bangsa yang bodoh dan kurang pengetahuan itu mampu menumbangkan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Dalam pada itu, mengapa pula transisi demokrasi tidak terjadi di negeri-negeri ASEAN yang lain, yang dianggap lebih maju dan canggih?

 

Tentu saja, tidak semua bangsa mengalami stadium yang sama pada waktu yang sama pula. Masing-masing memiliki pengalaman yang berbeda, dan itu membuat sejarah peradaban umat manusia sangat menarik. Bangsa India, terlepas dari perbedaan antara kaya dan miskin yang demikian besar, ternyata memiliki disiplin hidup yang jelas untuk memprioritaskan teknologi terapan yang perlu untuk mengangkat derajat hidup mereka sebagai bangsa. Juga melalui sistim hukum yang memiliki pengekangan sangat kuat atas kekuasaan. Akan halnya kita, pengalaman bangsa kita yang serba beragam merupakan salah satu bahan ramuan yang akan melanjutkan demokratisasi di negeri kita.

 

              Keadilan dan Rekonsiliasi   

           

Minggu lalu di bilangan Kramat V, Jakarta, penulis meresmikan sebuah panti jompo milik sebuah yayasan yang dipimpin orang-orang eks tapol dan napol, kasarnya orang-orang Partai Komunis Indonesia yang sudah dibubarkan. Mereka mendirikan sebuah panti jompo di gedung bekas kantor Gerakan Wanita Indonesia, yang dianggap sebagai perempuan PKI.

 

Peresmian yang diminta mereka secara apa adanya pada pagi yang cerah itu disaksikan antara lain oleh SK Trimurti, salah seorang pejuang kemerdekaan kita. Ini penulis lakukan karena solidaritas terhadap nasib mereka, yang sampai sekarang masih mengalami tekanan-tekanan dan kehilangan segala-galanya. Puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu orang dipenjarakan karena mereka dituduh "terlibat" dan bahkan memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Banyak yang meninggal dunia dalam keadaan sangat menyedihkan, sedangkan yang masih hidup banyak yang tidak memiliki hak-hak politik sama sekali, termasuk hak memilih dalam pemilihan umum. Rumah-rumah dan harta benda mereka dirampas. Sementara stigma (cap) mereka adalah pengkhianat bangsa tetap melekat pada diri mereka hingga saat ini.

 

Dipimpin oleh dr Tjiptaning Proletariati, mereka membentuk Pakorba (Paguyuban Korban Orde Baru) yang memiliki cabang di mana-mana, walhasil gerakan mereka berskala nasional. Namun karena perikemanusiaan jugalah penulis mempunyai solidaritas yang kuat dengan mereka, seperti halnya solidaritas penulis kepada mantan anak buah Kartosuwiryo, yang disebut DI/TII (Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia).

 

Padahal waktu turut "berkuasa", PKI pernah berturut-turut memberikan cap pemberontak secara keseluruhan kepada (mantan) orang-orang DI/TII itu. Penulis pernah menyebutkan dalam sebuah tulisan bahwa orang-orang itu tadinya direkrut oleh Kartosuwiryo dengan menggunakan nama DI/TII tersebut karena ia diperintahkan oleh Panglima Besar Jenderal Soedirman. Perekrutan dilaksanakan guna menghindarkan kekosongan di Jawa Barat, yang ditinggalkan TNI untuk kembali ke Jawa Tengah (kawasan RI) akibat perjanjian Renville yang mengharuskan terjadinya hal itu.

 

Seorang pembaca menyanggah "catatan" penulis itu karena di matanya tidak mungkin Kartosuwiryo menjadi "penasihat militer" Jenderal Soedirman karena lebih pantas kalau ia adalah penasihat politik. Pembaca itu tidak tahu bahwa penasihat politik Jenderal Sudirman adalah ayah penulis sendiri KH A Wahid Hasyim. Karena itu, simpati penulis kepada mereka juga tidak kalah besarnya dari simpati kepada mantan orang-orang PKI.

 

DI sini penulis ingin menekankan bahwa konflik-konflik bersenjata di masa lampau dapat dianggap selesai, apa pun alasannya, karena kita sekarang sudah kuat sebagai bangsa dan tidak usah menakuti kelompok mana pun. Justru keadilan yang harus kita tegakkan, sebagai persyaratan utama bagi sebuah proses demokratisasi. Kita adalah bangsa yang besar dengan penduduk 205 juta lebih saat ini. Kita harus mampu menegakkan keadilan dan tidak "menghukum" mereka yang tidak bersalah.

 

Seperti pembelaan (pledoi) Amrozi di muka Pengadilan Negeri Denpasar bahwa ia merakit bom kecil saja, sedangkan ada orang lain di balik pengeboman Bali itu dengan bom besar yang membunuh lebih dari 200 jiwa. Pernyataan Amrozi ini seharusnya mendorong kita memeriksa "pengakuan" tersebut. Namun, hal ini tidak dilakukan. Karena itu, hingga saat ini kita tetap tidak tahu adakah pendapat Amrozi itu sendiri fakta atau tidak. Demikian juga, kita tetap tidak tahu siapa yang meledakkan bom di Hotel Marriott Jakarta beberapa waktu kemudian.

 

Begitu banyak rahasia menyelimuti masa lampau kita sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi itu dalam perspektif perikemanusiaan, bukannya secara ideologis. Kalau kita menggunakan kacamata ideologis saja, maka sudah tentu akan sangat mudah bagi kita untuk menganggap diri sendiri benar dan orang lain bersalah. Ini bertentangan dengan hakikat kehidupan bangsa kita yang demikian beragam. Kebhinnekaan atau keragaman justru menunjukkan kekayaan kita yang sangat besar. Karena itu, kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa atas kemelut yang masih menghinggapi kehidupan bangsa kita saat ini.

 

Sebagai contoh dapat dikemukakan Abu Bakar Ba’asyir yang dianggap sebagai "biang kerok" terorisme di negeri kita saat ini. Pengadilan pun lalu menjatuhkan hukuman empat tahun penjara, yang sekarang sedang dijalaninya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang di Jakarta Timur. Memang pengadilan menetapkan ia bersalah, tetapi kepastian sejarah belum kita ketahui, mengingat data-data yang "tidak pasti" (unreliable) digunakan dalam mengambil keputusan.

 

Ini juga terjadi karena memang pengadilan-pengadilan kita memang penuh dengan "mafia peradilan", maka kita tidak dapat diyakinkan oleh "kepastian hukum" yang dihasilkannya. Seperti halnya kasus Akbar Tandjung, jelas keputusan Mahkamah Agung terus "diragukan" apa pun bunyi keputusan itu. Tidak heranlah sekarang kita mengalami "kelesuan" dalam menegakkan kedaulatan hukum. Inilah rahasia mengapa tidak ada investasi dari luar negeri karena langkanya kepastian hukum tadi.

 

SEBUAH kasus lain cukup menarik untuk dikemukakan di sini. Kyai Mahfud Sumalangu (Kebumen) adalah pahlawan yang memerangi bala tentara pendudukan Belanda di Banyumas Selatan. Ketika kabinet Hatta memutuskan "rasionalisasi" TNI atas usul Jenderal Besar AH Nasution, antara lain berupa ketentuan bahwa komandan batalyon TNI haruslah berijazah dan ijazah hanya dibatasi pada keluaran beberapa lembaga pendidikan saja (tidak termasuk pesantren), maka Kyai kita itu tidak diperkenankan menjadi komandan batalyon di Purworejo dan sebagai gantinya diangkat seorang perwira muda bernama A Yani. Akibatnya, Kyai kita itu mendirikan Angkatan Umat Islam (AUI) yang kemudian dinyatakan oleh A Yani sebagai pemberontak. Peristiwa tragis ini terjadi pada awal tahun-tahun 1950-an, namun bekasnya yang pahit masih saja tersisa sampai sampai hari ini.

 

Hal-hal seperti ini masih banyak terjadi/terdapat di negeri kita dewasa ini. Karenanya, kita masih harus memiliki kelapangan dada untuk dapat menerima kehadiran pihak-pihak lain yang tidak sepaham dengan kita. Termasuk di dalamnya orang-orang mantan narapidana politik (napol) dan tahanan politik (tapol) PKI, yang kebanyakan bukan orang yang benar-benar memahami betul ideologi mereka itu. Karena itulah, penulis tidak pernah menganggap, baik orang-orang PKI maupun orang-orang DI/TII, sebagai "lawan yang harus diwaspadai".

 

Penulis justru beranggapan bahwa orang-orang mantan PKI itu sekarang sedang mencari Tuhan dalam kehidupan mereka, karena apa yang saat ini mereka anggap sebagai "kezaliman-kezaliman", justru pernah mereka lakukan saat "berkuasa". Sekarang mereka berpegang pada keyakinan yang mereka miliki yang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau kita juga menggunakan cara itu, berarti kita sudah turut menegakkan keadilan.

 

Jelaslah dari uraian di atas, bahwa yang kita perlukan adalah sebuah rekonsiliasi nasional, setelah pengadilan memberikan keputusan "yang adil" bagi semua pihak. Kalau "konglomerat hitam" dapat diberi status Release and Discharge (bebas dari segala tuntutan), mengapakah kita tidak dapat melakukan hal seperti itu pada orang-orang mantan PKI dan DI/TII?

 

Jadi, pengertian dari rekonsiliasi yang benar adalah pertama mengharuskan adanya pemeriksaan tuntas oleh pihak pengadilan, kalau bukti-bukti yang jelas masih dapat dicari. Di sinilah letak keadilan yang harus ditegakkan di Bumi Nusantara. Sebuah tekad untuk memeriksa kasus-kasus yang terjadi di depan mata kita dalam masa lima belas tahun terakhir ini, justru meminta kepada kita agar "melupakan" apa yang terjadi 40-50 tahun yang lalu. Baru kemudian diumumkan pengampunan setelah vonis pengadilan dikeluarkan.

Kedengarannya mudah dilakukan, namun dalam kenyataan sulit dilaksanakan bukan?

 

     Keberanian Menjadi Pemimpin Bangsa   

           

Dewasa ini bangsa kita tengah bersiap-siap menyambut pemilu 2004, dengan segala duka dan suka, kelebihan dan kekurangannya. Ada yang menyangsikan, dapatkah bangsa ini melakukan pemilu yang demokratis? Banyak juga yang mempertanyakan dapatkah dilaksanakan Pemilu yang jujur dan mungkin dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi-generasi mendatang? Ada pula yang melihat bahwa kita masih jauh dari demokrasi, tanpa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut. Tetapi rakyat kebanyakan justru percaya kepada kemampuan bangsa kita untuk melaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Tentu saja masih akan terdapat kecurangan-kecurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pemilihan umummendatang, tetapi itu adalah hal yang sudah diramalkan akan terjadi. Ketika penulis, sebagai salah seorang pimpinan PKB ditanya oleh seorang wartawan Australia bukankah demokratisasi memerlukan waktu sangat panjang, sekitar 80-90 tahun dan mengapakah penulis berani membentuk PKB untuk sasaran tersebut? Penulis menjawab menurut pepatah Tiongkok kuno, perjalanan 10.000 lie (sekitar 5000 km) dimulai dengan sebuah ayunan langkah pertama.

 

Penulis berharap, pemilu yang akan datang, merupakan ayunan langkah pertama seperti digambarkan oleh pepatah tersebut. kalau partai-partai politik lain dikuasai preman dan ada pula yang menggunakan uang sebagai alat memenangkan pihaknya dalam pemilu, penulis memilih untuk melakukan pembersihan di kalangannya sendiri. Tentu saja, “pembersihan” yang dilakukan itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Namun dalam pandangan penulis, kebersihan politik akan menjadi salah satu faktor menangnya peserta pemilu, karena rakyat telah sadar saat ini. Mereka tidak akan memberikan suara bagi partai politik yang kotor. Terkadang, tindakan penulis untuk membersihkan PKB dianggap oleh sementara pengamat sebagai tindakan yang sia-sia belaka. Mereka menunjuk kepada pengalaman masa lampau, ketika pemerintahan Orde Baru memegang peranan yang menentukan, dan selalu memenangkan pemilu.

 

Tidak mereka sadari, sebenarnya Orde Baru tidak pernah memenangkan pemilu, yang mereka lakukan adalah rekayasa pemilu, guna menguntungkan pihak sendiri. Rekayasa itu dilakukan melalui manipulasi hasil pemungutan suara. Caranya, dengan menghitung suara “pihak lawan” dalam pemilu, atau suara yang tidak dicoblos oleh para pemilih, seolah-olah dua pertiga atau lebih sisanya mendukung pihak sendiri. Dengan cara itu, terjadi hal-hal menggelikan, seperti penghitungan suara di pedalaman Sulawesi Selatan. Namun, para “pengamat” menganggap rakyat memilih parpol itu, yang penulis rasa merupakan pendapat yang salah Hal-hal semacam ini sudah bukan rahasia lagi, dan saat ini tinggal menjadi kenangan bagi para pemilih..

 

Penulis yakin, dengan penjagaan aparat negara yang juga menginginkan kejelasan dari pemilu itu, kita semua harus berpendirian bahwa persiapannya dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun pelaksanaannya masih banyak kekuarangannya. Bahkan menurut kabar angin yang sampai ke telinga penulis, KPU dan Panwaslu turut bermain uang. Benar atau tidaknya kabar angin itu, akan dibuktikan oleh pemerintahan yang akan datang. Tetapi, dalam jangka panjang hal-hal seperti itu akan “hilang” dengan sendirinya, jika penghasilan para warga negara meningkat dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena itu, pemilu yang ideal dapat dilakukan saat ini di negeri kita, namun ia cukup “bersih” secara relatif , untuk menjadi permulaan yang nyata dan kongret bagi proses demokratisasi kehidupan bangsa kita.

 

Memang, jalan menuju demokratisasi kehidupan sebuah bangsa tidak sama. Di Malaysia demokratisasi masih bertumpu pada hal-hal formal belaka, yang selalu memenangkan UMNO (United Malaysian National Organization), seperti adanya ISA (Internal Security Act), yang memungkinkan penangkapan dan penahanan seseorang tanpa pemberian alasan oleh pemerintah kepada DPR maupun publik. Jika nanti ISA telah dirubah, guna memungkinkan pertanggung jawaban yang jujur oleh pemerintah, barulah demokratisasi yang penuh akan tercapai di negeri itu. Selama ISA masih dapat dipakai oleh pemerintah sekehendak hatinya, selama itu pula demokratisasi yang sebenarnya belum tegak di negeri jiran tersebut. Namun, bagaimanapun juga proses demokratisasi telah mulai berjalan di negeri itu, sehingga kita dapat melihat atau mengharapkan proses menuju pelaksanaan demokratisasi dengan segala suka dan dukanya.

 

Demikian pula republik rakyat Tiongkok, orang mengeluhkan, bahwa pemerintahan Jiang Zemin sebagai tidak demokratis tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah para pengikut Deng Hsiao-Ping yang oleh orang para pejabat Tionghoa sendiri diakui menggunakan cara “pragmatis” dalam menyelesaikan segala macam masalah. Pragmatis itu sebenarnya adalah paham politik, yang oleh Deng dijadikan “ideologi ekonomis”. Karena pragmatisme di bidang ekonomi itu, menuntut keleturan sikap, maka dengan sendirinya ia merupakan bagian dari proses demokratisasi. Namun, ketika para mahasiswa menuntut pemerintahan federal bagi Tiongkok, maka hal itu menimbulkan ketakutan pada para pemimpin RRT, seperti Jiang Zemin, akan berantakannya Tiongkok sebagai sebuah negara hal inilah yang membuat mereka mengambil sikap yang ‘otoriter” terhadap para mahasiswa itu.

 

Ketika para mahasiswa yang menuntut pemerintahan federal berdemonstrasi di lapangan Tiananmen, maka bagi Jiang Zemin dan kawan-kawan tidak ada pilihan lain selain mengirimkan Tank:. Hasilnya adalah gambar yang unik sebuah foto seorang mahasisawa yang dengan tangan terhentang menghadapi sebuah Tank besar dengan moncong bermeriam yang sangat menakutkan. Gambar inilah yang dicetak oleh seluruh pers di dunia, seolah-olah seolah-olah tidak ada demokrasi di Tiongkok. Di sinilah, kesalah pengertian “pihak barat” mengatakan tidak ada demokrasi di Tiongkok pada hari ini. Soal tersebut dibiarkan oleh Jiang Zemin dan kawan-kawan tanpa ada bantahan sedikitpun. Akibatnya RRT tetap dikucilkan dari percaturan dunia. Baru beberapa tahun yang lalu RRT diterima kembali dalam masyarakat internasional melalui penetapan Beijing sebagai tempat berlangsungnya Olimpiade beberapa tahun lagi. Barulah Jiang Zemin mengorgnaisir perayaan terima kasih besar-besaran melalui sebuah perayaan di lapangan Tiananmen, dengan mendatangkan para penyanyi kelas dunia diantaranya, Pavarotti dan Placido Domingo.

 

Jelaslah dari kedua contoh Malaysia dan Tiongkok itu, bahwa demokratisasi adalah sebuah proses, yang tidak sekali jadi. Karena ukuran yang kita bawa berbeda dari apa yang dianggap “barang lumrah” di dunia kapitalis atau di negeri-negeri yang memang sudah demokratis. Hal inilah yang dilakukan oleh “para pejuang HAM” di negeri kita, sebagian besar hingga hari ini. Ukuran-ukuran “orang luar” menggunakan untuk menilai “perkembangan akar rumput” di negeri kita, yang berbeda dari “nilai-nilai demokratis yang sudah mapan”. Untunglah, akhir-akhir ini timbul kesadaran, bahwa hal itu tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

 

Karenanya, penulis gembira dengan adanya kenyataan bahwa telah terbentuk Aliansi Anti Politisi Busuk. Ini menunjukan, para aktivis kita mulai berbicara dengan “bahasa rakyat” yang menjadi perhatian akar rumput. Semoga kesadaran seperti ini tumbuh luas dan mencakup pihak-pihak “kalangan atas” juga. Hanya dengan kerjasama kalangan atas dan buruh, termasuk juga partai-partai politik, perjuangan untuk kepentingan demokrasi di negeri ini dapat berhasil dengan sungguh-sungguh. Karena itu, menyamaratakan para pejuang hal-hal ideal dengan para politisi yang doyan uang, sama sekali tidak produktif, yang dimenangkan haruslah para pejuang demokrasi itu. Mudah dikatakan namun sulit dilaksanakan, bukan?

 

  Kemajemukan Modal Membangun Bangsa       

           

Bangsa kita sejak dulu sudah mejemuk dari sudut ras, kita mengenal paling tidak dua ras utama, yaitu Melayu dan Austro Melanesia, yang satu berkulit langsat dan yang satunya berkulit hitam, yang satu berambut lurus dan yang satu berambut kriting. Kedua Ras itu hidup berdampingan secara damai, selama berabad-abad. Kemudian datang ras Tionghoa yang sampai di kawasan ini -minimal di pantai utara pulau Jawa- pada abad ke-13 Masehi. Ketika kemudian, dalam abad ke-16 kapal-kapal layar Tionghoa ditarik pulang, terputuslah hubungan antara masyarakat mereka yang beragam Islam dengan daratan Tiongkok. Orang-orang Tionghoa itu segera diserap oleh “masyarakat asli” dikawasan ini. Terjadilah kekosongan migrasi etnis Tionghoa selama 2 abad dan baru kemudian mereka “diimpor” kelompok-kelompok Tionghoa yang beragam Budha dan Konghucu dari Tiongkok Timur dan Selatan..

 

Bahwa kemudian mereka dianggap ras tersendiri, di luar dari mereka yang dianggap “ras asli”, itu adalah perkembangan politik yang dipaksakan atas kenyataan. Kebetulan sekali, anggapan “bukan asli” diperkuat dengan politik negeri ini yang pada abad ke-20 masehi, masyarakat Tionghoa tidak diberi kesempatan untuk menunjukkan kemahiran dibidang-bidang yang ada. Melainkan hanya di bidang-bidang usaha. Di bidang politik, oleh rezim Orde Baru mereka tidak diperkenankan langsung turut serta melainkan hanya “diayomi” melalui pembiayaan oleh “oknum-oknum” yang berada dalam CSIS. Kedudukan mereka di bidang politik sama dengan tempat mereka dalam kehidupan: “Sebagai istri gelap yang diajak hidup bersama, tapi tidak pernah diperkenalkan kepada siapapun dan tidak pernah diajak ke pesta-pesta.” Namun karena sukses di bidang usaha, mereka dianggap dan sering diperlakukan sebagai “yahudi” nya Indonesia.

 

Sudah sepatutnyalah mereka kini diajak memperluas bidang-bidang kehidupan dalam negara ini, sehingga kemudian dapat diminta turut bertanggung jawab atas kehidupan bangsa secara keseluruhan. Walau demikian, diam-diam hal itu telah terjadi dengan sendirinya, seperti dalam kasus seorang Tionghoa ahli budaya Jawa yang kini menjadi Bupati di salah satu Kraton di pulau Jawa. Dalam kasus-kasus Tionghoa -yang secara lecehan ataupun serius sering disebut orang Cina-, tadi menunjukkan perlunya kita mengembangkan kearifan lebih dari bangsa-bangsa lain di benua ini. Kearifan itu diperlukan untuk menyanggah kemajemukan budaya bangsa, yang saat ini dihadapkan oleh proses modernisasi bangsa ini, yang mengakibatkan anak-anak kita tidak lagi mengenal siapa itu Ande-Ande Lumut, Malin Kundang, dan sebagainya tetapi terus dijejali dengan tokoh-tokoh seperti Doraemon dan Satria Baja Hitam.

 

*****

 

Pengakuan akan kemajemukan budaya ini memang terkadang menyakitkan. Ambil contoh penulis sendiri, seorang Muslim tradisional yang lahir di pesantren dan menyakini kebenaran ajaran-ajaran yang diterimanya di tempat itu. Namun ia harus menghormati agama-agama lain dan mencoba memahami ajaran-ajaran mereka. Bahkan juga harus menghormati dan hidup berdampingan dengan sekian pandangan yang berkembang dalam lingkungan agama sendiri, Islam. Harus menghormati Muhammadiyah, Persis dan kejawen. Dengan mereka penulis harus dapat hidup berdampingan tanpa saling merendahkan, yang bertentangan dengan sikap eksklusif sebagian Muslimin yang berujung kepada peledakan bom di Bali.

 

Dengan demikian menjadi nyata bahwa kemajemukan budaya tidak dapat dibatasi hanya pada hubungan antar keyakinan dan pandangan belaka, melainkan juga hubungan intern dalam masing-masing kelompok. Bahkan akhir-akhir inipun hubungan intern kelompok juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik -seperti yang terjadi di PKB dan PDI Perjuangan. Karenanya kita juga harus cerdik dan cermat mengamati perkembangan tersebut. Di saat kedaulatan hukum kita masih rapuh dan sistem politik yang amburadul seperti sekarang ini. Penulis yakin kita dapat menyelesaikan keadaan itu dengan berpegang kepada kemajemukan itu.

 

Kita harus tahu setiap kemunduran yang kita alami dalam kehidupan politik saat ini, seperti hancurnya wibawa pemerintah dengan peristiwa pembelian pesawat terbang Sukhoi dan peledakan bom di Hotel Marriott Jakarta. Tetapi kemunduran itu diimbangi dengan dua buah kejadian penting, yaitu pilihan Doktor Nurcholish Madjid untuk mementingkan kepemimpinan atas jabatan. Demikian juga sikap para pecundang untuk pemilihan Gubernur di lima daerah (Banten, DKI Jaya, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) yang menahan diri tidak menggunakan kekuatan massa secara fisik.” Walaupun terjadi banyak kecurangan dan penggunaan uang dalam proses itu. Ini menunjukan bahwa hal buruk maupun baik turut memberikan pengaruh pada proses pembangunan politik kita.

 

*****

 

Semua hal di atas merunjuk kepada pentingnya kemajemukan dalam kehidupan bangsa ini, sesuatu yang sangat bergantung kepada kearifan kita bersama saat ini. Tentu saja pengorbanan hal-hal yang sebelumnya kita terima sebagai “ kebenaran kelompok“ dalam bentuk sikap merelakan bagi kepentingan bersama bangsa ini.

 

Walaupun sebenaranya pengorbanan ini sudah lama juga kita jalankan, seperi kasus Keluarga Berencana (KB). KH. M. Bisri Sansyuri, Ra’is Aam PBNU waktu itu, antara 1973 –1975 mengajak 6 orang temannya yang matang dalam Fi’qh/hukum Islam untuk merumuskan kembali praktek-praktek pembatasan kelahiran. Mereka melakukan perubahan rumusan, dengan menamakan praktek itu sebagai Keluarga Berencana. Dengan perubahan itu, yang dapat diterima hanyalah metode alat-alat dan obat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan melakukan hal itu, mereka merumuskan kembali kerja merencanakan keluarga, yang mau tidak mau harus dilakukan kaum muslimin di abad modern ini. Karena dihadapkan dengan biaya pendidikan yang semakin mahal, pola hubungan warga masyarakat yang turut berubah dan perencanaan ekonomi nasional yang menghendaki rasionalisasi jumlah tenaga kerja. Contoh sederhana ini menunjukkan kepada kita, bahwa pandangan dan sikap lama harus berbaur dengan pandangan dan sikap baru, dan itulah kenyataan yang harus kita hadapi sekarang.

 

Sebuah cara lain dalam melakukannya dapat dilihat dalam penafsiran ulang (re-interpretasi) ajaran-ajaran agama yang ada selama ini. Ketika nabi Muhammad SAW mengatakan “Berkawin-kawinlah dan beranak-pinaklah kalian, karena aku akan membanggakan kalian di muka umat-umat lain pada hari kiamat kelak“. (Tanakahu wa taktzuru fa inni mubahain bikumu ya umma al-qiyamah). Maka kata “membanggakan” ini sekarang dapat diartikan sebagai kualitas umat, bukan kuantitasnya.

 

Nah, kemajemukan pandangan dan sikap dalam bentuk berbeda-beda seperti inilah yang kita namakan kemajemukan. Karena budaya kita memang susah terbilang, maka dengan sendirinya kemajemukan itu telah ada dalam kehidupan bangsa ini. Tetapi akan lebih mantap dan berwajah lebih lengkap, kalau hal ini kita sadari dengan baik sebagai warga negara yang mengetahui kebutuhan hidup bersama, kebutuhan akan toleransi dan menghargai orang lain, sebagai sebuah sikap hidup yang dimiliki sehari-hari. Dengan demikian, yang kita perlukan adalah sikap inklusif bukanya sikap ekslusif dalam embina kehidupan bersama. Memang mudah diungkapkan, namun sulit dilaksanakan.

 

        Kesiapan Kita dan Pemilu 2004

           

Ketika mendengar pernyataan Panglima TNI mengenai ada pihak-pihak yang ingin menunda pemilu tahun 2004, penulis langsung mengeluarkan reaksi. Pernyataan di kalangan terbatas itu berintikan menolak ‘keinginan penundaan’ tersebut, karena Pemilu 2004 telah ditetapkan oleh MPR-RI, dan dibagi menjadi 2 tahap: pemilihan umum legislatif di bulan April dan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden pada bulan Juli . Jika tidak ada yang memperoleh separuh lebih jumlah pemilih, maka pemilihan Presiden/Wapres itu harus diulang lagi antara 2 pasang calon yang memperoleh suara terbanyak. Ini adalah bunyi TAP MPR-RI, yang bagaimanapun juga harus dilaksanakan tepat dengan waktu dan dengan cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

 

Pengunduran pelaksanaannya, dengan alasan apapun, tidak lain menunjukan ketidaksiapan salah satu pihak untuk melaksanakannya demi kepentingan sendiri. Kalau alasannya menunggu kesiapan semua pihak, hal itu tidak akan tercapai. Karenanya alasan itu tidak dapat diterima, karena persiapan Pemilu telah matang, dan bukannya persiapan salah satu pihak untuk mencapai kemenangan di dalamnya. Tercapainya demokrasi, bukanlah untuk menang. Selamanya tidak akan ada pihak yang seluruhnya menang, melainkan selalu saja ada yang merasa tidak siap. Bahkan saat ini pun Partai Demokrat di Amerika Serikat belum siap untuk itu, kalau dilihat dari jumlah uang yang terkumpul untuk kampanye pemilu, dan para bakal calon partai itu yang harus mengikuti pemilihan pendahuluan (primary election), untuk menjadi calon Presiden dari partai itu. Bahkan ada seorang mantan Jenderal yang baru sebulan sampai pada kesimpulan, untuk maju memperebutkan pencalonan dari partainya itu untuk pemilu kepresidenan yang akan datang (November 2004).

 

Kalau ditunggu kesiapannya apa yang harus menjadi ukurannya? Dan bagaimana halnya dengan orang-orang lain yang ingin melakukan, tetapi belum bertindak untuk mencapai sasaran tersebut? Karenanya, ketetapan waktu (jadwal) bagi pelaksanaan sebuah pemilu, sebaiknya ditentukan untuk waktu yang permanen, seperti ketatapan pemilihan dalam waktu empat tahun sekali bagi Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan para anggota Congress (Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat). Ketentuan mengenai hal ini haruslah bersifat umum dan di situlah terletak “tradisi demokrasi” yang sama penting nilainya dengan keberadaan lembaga-lembaga tersebut.

 

Namun sudah tentu Indonesia bukanlah Amerika Serikat, sehingga dapat saja memberlakukan jadwalnya sendiri, atau menentukan cara-cara pemilihan umumnya. Di sinilah terletak jati diri demokrasi bangsa ini. Ini berarti ada keharusan untuk menetapkan aturan-aturan pelaksanaan pemilu, agar hal itu dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur.

 

Keteraturan itu bukannya pada kekuatan-kekuatan politik, yan terdiri dari partai-partai peserta pemilu. Siap tidak siap pemilu harus dilaksanakan tepat pada waktunya, dan perundangan pemilu itu sendiri. Siapa yang kalah dan siapa yang menang belum dapat diketahui dengan pasti selama pemilu itu belum diselenggarakan.

 

Namun masih saja ada yang terasa mengganjal di hati kita saat ini. Yaitu penetapan calon legilslatif, yang sekarang sepenuhnya tergantung kepada parpol-parpol, bukanya kepada para pemilih. Secara teoritik, ini berarti para pemilih disodori daftar calon yang tidak ikut mereka buat, melainkan dibuat dengan mekanisme intern parpol. Jadi dengan kata lain mudah saja terjadi para pemilih di hadapkan kepada para calon yang sebenarnya tidak mereka kehendaki sama sekali. Di sisi lain, para calon itu dapat saja masuk dalam daftar pencalonan karena dapat membayar pencalonan mereka itu di berbagai daerah pemilihan sekaligus. Karena itu di masa depan harus ada “saringan” lebih halus lagi dari pada yang ada sekarang. Saringan para calon itu dilakukan melalui sebuah pemilihan pendahuluan (primary election). Di mana untuk menjadi calon legislatif, seorang calon harus berlaga melawan calon lain dari partainya untuk memperebutkan kursi di tiap daerah pemilihan.

 

Ini juga berarti bahwa nantinya Undang-Undang Pemilu harus diubah menjadi sebuah sistem ‘terbuka' bebas diikuti siapa saja (open primary). Jadi, sekian banyak calon memperebutkan pencalonan dari partainya dalam pemilihan pendahuluan itu, yang dapat saja berbeda-beda waktunya bagi masing-masing Propinsi/ Daerah Istimewa. Namun pemilihan umum yang ‘resmi’, yang terlaksana serentak di seluruh bagian negara, waktunya bersamaan dengan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden dan para Kepala Daeah berbagai tingkatan. Di sinilah baru diketahui siapa pemenang pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan para anggota legislatif. Jadi, tidak terpisah-pisah waktunya seperti terjadi di negeri kita pada saat ini berarti perubahan besar pada undang-undang pemilu yang ada dewasa ini.

 

Tentu saja, pemikiran seperti yang dikemukakan penulis di atas, masih memerlukan penelitian lebih jauh dan pendalaman masalah dalam jangka cukup lama, sebelum ia dapat dilaksanakan. Namun, penulis yakin usulan-usulan seperti itu akan mendapatkan responsi yang cukup banyak 2-3 tahun lagi. Hal itu wajar saja, karena bangsa kita ingin menyaksikan, apakah yang ditentukan oleh sistem sekarang ini memadai atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan kita yang cukup beragam itu. Lihat lah, sekarang ini saja setelah KPU menentukan 24 parpol yang akan menjadi peserta pemilu mendatang, dalam sebuah daftar calon yang diajukan sebuah Parpol, ada satu nama calon legislatif yang sama muncul di enam daearah pemilihan.

 

Gambaran di atas berarti sang calon itu melakukan salah satu dari dua hal berikut. Pertama, ia mengobral janji murahan kepada pihak yang menetapkan namanya di daerah pemilihan yang berbeda-beda itu, janji hanya akan ditepati jika ia menjadi anggota legislatif ditingkat pusat, untuk mewakili daerah pemilihan itu. Kedua, ia menggunakan uang di masing-masing daerah pemilihan ditempat namanya muncul. Kedua hal itu jelas bertentangan dengan jiwa dan bunyi peraturan pencalonan. Untuk mencegah ‘manipulasi’ dari tim demi tim penetapan calon di daerah-daerah pemilihan yang saling berbeda itulah, maka diusulkan adanya pemilihan pendahuluan tersebut. Jadi rakyat menentukan siapa yang menjadi calon parpol-parpol dalam sebuah daerah pemilihan, bukannya orang-orang/pimpinan parpol itu sendiri di daerah pemilihan tersebut.

 

Tentu saja aturan demi aturan yang ditegakkan bagi pelaksanaan pemilu yang bersih, sangat penting bagi kita semua dalam menjaga kehidupan parpol dan demokrasi yang sehat di negeri kita dalam jangka panjang. Tampaknya kita terlalu “cerewet” tetapi ini memang diperlukan untuk menghadapi keberagaman sangat tinggi dalam cara hidup, dan pandangan sekian banyak kelompok masyarakat yang ada di negeri ini. Hanya dengan kewaspadaan sangat tinggi, kita dapat menjaga keragaman yang sangat tinggi pula dalam kehidupan sekian banyak komponen-komponen yang membentuk suku-suku bangsa kita. Dan dari suku-suku bangsa itulah kita memperoleh adanya pandangan bangsa yang tinggi pula keberagamannya. Memang mudah mengatakan demokratisasi dapat dijalankan di negeri ini, namun sangat sulit melaksanakannya bukan?

 

         KISAH SEBUAH NOSTALGIA   

           

Ketika masih berusia 15 tahun, untuk pertama kalinya penulis meyaksikan sebuah kampaye Pemilihan Umum (Pemilu). Ketika itu, partai NU (Nahdlatul Ulama) mengelar kampanye di alun-alun utara kota Jogyakarta. Di atas panggung, sederetan juru kampanye mengajak para pemilih yang berjumlah puluhan ribu orang, di samping Kyai Asnawi dari Kudus, yang membawakan sebuah salawat Nabi Muhammad SAW dan diikuti para hadirin. Dengan hanya bermodalkan hal itu, partai NU menjadi pemenang ke-3 dalam pemilu, paling tidak secara nasional.

 

Tema utama dari kampanye tersebut adalah sesuatu yang sangat simplistik: menangkanlah partai NU, jika ingin Islam menang.

 

Dari gambaran di atas, tampak jelas, bahwa kemenangan organisasi atau parpol (partai politik) Islam adalah kemenangan bagi agama tersebut. Ini dapat dibilang begitu, karena waktu itu NU berasas Islam. Jadi tidak ada komplikasi bagi pengakuan, memperjuangkan NU adalah memperjuangkan Islam pula. Keyakinan ini demikian membara, sehingga dalam tahun 1971 seorang juru kampanye NU (Kyai Fuad Hasyim dari Buntet Astanajapura di Cirebon) harus lari dari podium karena tekanan-tekanan berat secara fisik atas dirinya.

 

Tekanan fisik itu berupa air yang disemprotkan dari pipa sebuah truck penyemprot air merangkap pemadam kebakaran, kaca-kaca mobilnya juga dipecahkan oleh lemparan batu salah satu parpol perserta pemilu lain. Kyai tersebut menerima hal itu sebagai pengorbanan yang dilakukannya bagi Islam, melalui NU sebagai partai politik.

 

Jelas dari uraian di atas, dahulu kita beranggapan memenangkan NU memenangkan Islam. Pengorbanan fisik diberikan, pengorbanan benda (termasuk uang) dijalani dengan sukarela, semua itu demi kepentingan Islam. Tetapi mereka yang tidak menjadi warga gerakan Islam, tentu tidak akan dapat merasakan itu. Hanya saja terdapat sebuah hal negatif, melalui parpol masing-masing mereka hanya berjuang bagi kepentingan “golongan” sendiri. Untuk kepentingan golongan Islam atau kalau tidak untuk kepentingan komunisme tentu untuk kepentingan golongan nasionalis.

 

Dengan demikian, perjuangan mereka juga meleset dari kepentingan bangsa secara keseluruhan. Hanya dengan kajian mendalam dan pikiran yang dingin, dapat di kembangkan pemikiran baru dalam melihat masalah ini.

*****

 

Pikiran untuk memenangkan golongan sendiri menjadi begitu kuat, dan memenangkan golongan sendiri dianggap sebagai memenangkan kebenaran. Dengan demikian, pihak atau golongan lain tidak memperoleh akses sama sekali kepada kebenaran yang dicari itu. Sebagai akibat, para pemilih lalu menjadi bingung dan suara mereka pun menjadi terpecah. Itulah sebuah “rahasia” mengapa dalam pemilihan yang bebas selama ini, suara pemilih menjadi begitu terpecah dan tidak ada pihak yang memegang dominasi atas kehidupan politik.

 

Kalau dalam politik saja -yang menjadi ajang pertarungan memenangkan jabatan antara pihak yang menang dan yang kalah-sudah terjadi “perpecahan” seperti itu, apalagi dalam kehidupan masyarakat yang demikian prulastik dalam pemikiran cita-cita, selera dan acuan-acuan konseptual.

Tidak heranlah kita jika kehidupan bangsa secara keseluruhan menjadi demikian dilematis, dan hal ini mengundang sebuah pendekatan otoriter untuk memaksakan sebuah pemikiran dalam kehidupan bangsa secara keseluruhan.

 

Karena itulah Orde Baru mensyaratkan “demokrasi” di negeri kita, yang lambat laun menjadikan kita bangsa yang sedikit banyak terjajah dan terkukung kaku, walau tidak dikatakan terjajah dan tertindas.

 

Perjuangan yang dimulai para mahasiswa untuk merobohkan pemerintah Orde Baru di tahun 1998, adalah cermin dari penolakan total atas pragmatisme politik yang menghinggapi pemerintahan Orde Baru. Demikianlah penulis membaca kejadian demi kejadian yang menimpa bangsa kita. Ketika kemudian reformasi (di segala bidang) dicari orang, dengan diabdikan kepada kepentingan dan ambisi politik pribadi sejumlah politisi, yang kemudian menjadi pimpinan parpol-parpol dan menguasai DPR-MPR, maka terjadilah proses pemiskinan (povertysasi) pemikiran yang merajalela sekarang ini. Demi melayani ambisi politik pribadi masing-masing politisi, parpol-parpol yang ingin memenangkan pemilu yang akan datang, tampaknya hanya dapat ditolong dengan koalisi-koalisi politik.

 

Di sinilah nantinya “politik golongan” akan kembali merajalela dan masyarakat kita kembali akan terpecah belah, balik politik, kultural maupun ekonomis.

*****

 

Sekarang berpulang kepada kita semua, apakah akan berpolitik “nostalgia” seperti itu ? Atau menempuh jalan baru sama sekali. Kalau kita kembali mengulang masa lampau, yang penuh dengan slogan-slogan ideologis tapi kosong dari praktek-praktek kongkrit dalam kehidupan masyarakat, maka kita akan hanya meneruskan sistem politik pemerintahan yang mulai mapan dewasa ini. Orang tidak tahu lagi beda antara badan-badan eksekutif dan legislatif, sedangkan badan tertinggi yudikatif (Mahkamah Agung) hanya berdiam diri saja dalam soal-soal mendasar bagi bangsa kita, kerena ketakutan. Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja sudah mulai dijadikan ajang pertempuran kepentingan pihak-pihak yang menguasai legislatif.

 

Ini adalah sebuah kenyataan yang harus diteliti dengan cermat. Sistem politik pemerintahan inilah yang melahirkan bayi paling aneh dalam sejarah umat manusia: DPR yang mengusulkan, Presiden yang menentukan calon yang ditetapkan dari usulan tersebut. Sebagai akibat, maka kedudukan yang harus masuk dalam daftar usulan DPR itu lalu menjadi ajang permainan uang. Siapa yang membayar termahal dialah yang akan dicalonkan DPR. Dapatkah diharapkan dari cara penetapan fungsionaris pemerintahan di dalam dan di luar negeri seperti ini, dicapai oleh orang-orang yang memang benar-benar diperlukan?

 

Karenanya dalam pandangan penulis, segala sistem politik pemerintahan kita sebaiknya diubah sama sekali. Caranya, tidak terlalu sulit secara teoritis. Berikan kemenangan berupa mayoritas mutlak (single majority) kepada pihak yang memiliki konsep sistem politik/pemerintahan baru dalam pemilihan umum yang akan datang. Dengan sistem baru itu, akan tercapai pemerintahan yang benar-benar kita perlukan untuk masa depan. Ini kalau memang ada keinginan untuk memperbaiki/membuat sistem baru di antara para peserta pemilu yang akan datang.

 

Hanya dengan cara memberikan kedudukan mayoritas mutlak bagi salah satu peserta pemilu itulah, dapat diharapkan akan terjadi perubahan-perubahan yang berarti dalam sistem politik pemerintahan kita di masa-masa akan datang. Memang mudah kedengarannya namun sulit dilaksanakan, bukan?

 

         Moralitas Agama dalam Politik      

           

Seorang kawan menyampaikan kepada penulis di New York, baru-baru ini. Dalam cerita itu, ia menyatakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dipimpinnya bertemu dengan 19 Duta Besar dari berbagai negeri Muslim. Ia mengemukakan kepada mereka, bahwa perdamaian abadi antara Israel dan Palestina, harus didasari rasa saling percaya dan dipercayai. Karena hal itu hanya dapat tumbuh dari keyakinan agama, maka persoalannya terletak pada penyampaian ajaran dan pelaksanaan agama oleh para Rabbi Yahudi dan Ulama Muslim. Semuanya mengangguk-angguk tanda setuju, tetapi sang teman merasa bahwa anggukan tersebut tidak keluar dari hati yang murni. Dalam jawabannya, penulis menyatakan hal itu wajar-wajar saja. Bukankah kalau apa yang disampaikannya itu benar terwujud, maka para diplomat itu akan kehilangan peran sebagai “penyelesai kesulitan dan pertentangan.” Bukankah hal itu sama saja dengan menyampaikan kepada seorang jenderal bahwa perang itu tidak perlu.

 

Di sini penulis melihat adanya miskomunikasi antara berbagai pihak, tentang peranan masing-masing dalam percaturan hidup bersama. Bersama antara berbagai macam bangsa maupun bersama antara berbagai pandangan dan pengelompokan yang ada dalam sebuah masyarakat. Apalagi kalau masyarakat itu sangat besar, seperti bangsa Indonesia. Karenanya, kita harus sanggup menghargai dua hal sekaligus. Pertama, haruslah dihargai perbedaan pandangan, cara hidup, kebiasaan dan afinitas orang banyak. Kedua, harus ada pengambilan keputusan atas nama semuanya, walaupun pada dasarnya adalah pandangan segolongan pihak saja, yaitu pihak sang pemimpin yang mengemudikan negara.

Lalu, bagaimana kita harus memadukan dua hal yang saling bertentangan itu? Penulis kira, hanya ada satu jalan untuk menembus kebuntuan yang diakibatkan oleh kedua hal yang saling bertentangan di atas. Hal itu adalah kepentingan umum, yang oleh Islam dirumuskan sebagai kebijakan dasar yang harus diikuti dan dilaksanakan semua pemimpin; al-maslahah ‘ammah (kemaslahatan bersama). Karena itulah penulis menyetujui adagium fiqh (hukum Islam) yang berbunyi “Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas yang dipimpinnya harus terkait langsung dengan kemaslahatan mereka (Tasharruf al-imam a’la al-ra’iyyah manuutun bi al-maslahah). Kata “kepentingan” ini sekarang diganti dengan kata lain, yaitu kesejahteraan.

 

Kata “kesejahteraan” itupun, karena belum digunakan secara umum pada tahun 1945, oleh Pembukaan UUD kita juga diberi nama lain yaitu “masyarakat adil dan makmur”. Tapi istilah-istilah yang berbeda satu dari yang lainnya itu, mempunyai persamaan hakiki yaitu bukan kepentingan sang pemimpin atau golongannya. Karenanya penulis sendiri sangat heran mendengar ada seorang anggota DPR-RI, bahwa ia bukanlah wakil rakyat melainkan wakil partainya di lembaga tersebut. Bukankah dengan pernyataan itu, ia tidak menyadari bahwa ia mewakili daerah pemilihan tertentu, dan karenanya adalah wakil rakyat. Bahwa kemudian ia menjadi anggota fraksi tertentu, itu hanyalah soal disiplin kerja. Kenyataan itu tidak mengubah statusnya sebagai wakil rakyat dalam lembaga terhormat itu. Rupanya hal ini tidak disadari oleh banyak sekali anggota DPR-RI saat ini, dari berbagai fraksi. Dalam hal ini, kita hanya dapat turut bersedih hati, tanpa dapat berbuat apa-apa.

 

******

 

Dalam dunia yang hiruk-pikuk ini, banyak persoalan timbul karena perbenturan kepentingan antara berbagai pihak. Bahkan negara adi-kuasa seperti AS tidak malu menyerang sebuah negara “sedang” semacam Irak yang tidak mampu mempertahankan diri. Akan berakhir di sini sajakah perlawanan bangsa Irak terhadap “penjarahan” yang sebenarnya bermotifkan bisnis itu? Ternyata tidak, karena sejauh ini sudah ada 400 jiwa melayang, di kalangan tentara pendudukan maupun para petugas badan-badan internasional yang bertugas di sana. Dalam hal ini, penulis bukan membela Saddam Husein, karena memang benar-benar seorang tiran yang patut diganjar dengan hukuman mati. Beberapa orang pemikir dan penganjur Islam di kalangan kaum Sunni yang melaksanakan ajaran Islam di Irak, seperti Sheikh Aziz Badri, Dr. Abdul Karim Zaidan maupun Rasyid Ubaidi, telah kehilangan nyawa, dan entah berapa lagi dari kalangan Syi’ah.

 

Namun keputusan unilateral/sepihak oleh AS untuk menyerbu Irak, adalah pelanggaran atas hukum internasional, apapun alasannya. Dalam sebuah konferensi internasional bulan Februari 2003 di ibu kota AS, Washington DC, penulis menyampaikan bahwa jika dalam waktu tiga bulan Saddam Husein tidak tertangkap, maka rakyat AS akan marah karena korban yang berjatuhan. Jika ini yang terjadi, AS harus menarik pasukan-pasukannya, dan ini berarti pemerintahan yang ada akan dianggap sebagai “pemerintahan boneka” oleh rakyat Irak sendiri. Supaya pemerintahan yang akan disusun dapat diterima rakyat, maka persetujuan para pengikut Saddam Husein diperlukan dalam pembentukan pemerintahan baru itu.

 

Ini berarti, pertimbangan-pertimbangan geopolitis saja tidak mencukupi kebutuhan untuk mendirikan pemerintahan yang diakui/diterima sebagai “pemerintahan yang sah”. Karena itulah, pertimbangan-pertimbangan berbagai kepentingan, diletakkan dalam kerangka acuan. Pertimbangan-pertimbangan geo-politis belaka, akan lebih menjauhkan lagi diri kita dari perdamaian. Inilah sebenarnya yang menjadi sendi bagi sikap anti-hegemoni dalam percaturan internasional, seperti yang dibawakan oleh pemerintahan Mao Zedong di RRT dan gagasan to build the world a new (membangun kembali dunia baru) dari alm. Presiden Soekarno. Ini juga yang melandasi Konferensi Asia Afrika I Bandung di tahun 1955. Bahwa kedua gagasan itu kemudian dilecehkan orang, tentu disebabkan oleh merajalelanya “perang dingin” dan pesatnya perlombaan persenjataan antara Barat dan Timur. Sekarang, blok Timur secara material sudah kalah, namun Blok barat tidak lagi dapat menghentikan pengembangan teknologi mutakhir di bidang persenjataan. Karena jika industri yang telah berkembang pesat itu dihentikan, maka mengakibatkan pengangguran besar-besaran.

 

*****

 

Mengingat hal itu, maka timbul pertanyaan: bagaimana kita akan mampu “menginjak rem” hubungan internasional yang semakin lama semakin didominasi kekerasan? Jawabnya adalah; membentuk konfigurasi internasional baru yang memunculkan faktor lain, di samping pertimbangan-pertimbangan geopolitis. Karena kawasan geopolitis adalah milik para diplomat berbagai negara yang saling mempengaruhi, dengan para pemimpin politik di negara masing-masing, maka tidak heranlah jika sikap mendua lalu ditunjukkan para diplomat itu; mengangguk-angguk tanda setuju, tetapi tidak mau mewujudkan ketika mendengarkan sebuah pertimbangan lain di luar geopolitis. Sinisme itu tampak seperti yang diceritakan penulis dalam gambaran di atas. Dan celakanya sikap seperti ini yang justru dianggap sebagai “perwujudan diplomasi” yang dibanggakan orang di mana-mana. Nah, kewajiban kitalah untuk memperbaiki hal ini secara menyeluruh.

 

Tetapi apakah cara yang ditempuh untuk tujuan di atas, yaitu mewujudkan percaturan internasional yang tidak hanya bersandar pada pertentangan kepentingan belaka? Jawab satu-satunya tentu adalah menambahkan sebuah unsur lain dalam percaturan internasional. Karena hanya dengan faktor tambahan itulah peperangan dahsyat harus dapat dihindarkan. Unsur atau faktor tersebut adalah moralitas yang bersumber pada agama. Namun, hal ini sulit diwujudkan oleh adanya dua sebab. Pertama, karena pihak agama selalu menganggap pihak orang yang tidak beragama (kaum atheis) sebagai lawan, padahal sebenarnya mereka adalah lawan bicara yang baik. Kata Prof. Hasan Hanafi, seorang Atheis adalah pencari Tuhan yang tidak dapat menemukan-Nya. Sebab kedua, antara kaum beragama sendiri juga terjadi perebutan tempat untuk menentukan mana yang lebih dekat dengan kebenaran Tuhan. Karean itu mudah mengatakannya, namun sulit melaksanakannya, bukan?

 

 

 

 

 

     Aceh, Kekerasan, dan Rasa Kebangsaan

 

Dalam berbagai pernyataan, sejumlah pejabat pemerintah pekan lalu menyatakan, pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menunjukkan sikap tidak mau berunding dengan RI. Dengan demikian, GAM harus dianggap sebagai musuh bersenjata dan harus diserang. Kapolri bahkan menyatakan, Polri akan menambah personel di kawasan itu, guna menghadapi setiap kemungkinan. Bentuk-bentuk lain tindakan fisik yang akan dilakukan terhadap GAM disuarakan secara bergantian, umumnya oleh para pejabat tinggi kita.

Ini merupakan pertanda ketidaksabaran mereka untuk berunding dan akan kembalinya penyelesaian konflik di Aceh ke arena perjuangan bersenjata melawan GAM. Apakah konsekuensi dari pandangan tersebut? Jelas tidak hanya menyangkut pemerintah, melainkan juga seluruh bangsa.

Kalau kita tidak berunding dengan GAM, sudah tentu konsekuensinya adalah kembali bertempur melawan mereka. Ini berarti, memaksa kelompok-kelompok GAM yang moderat untuk bergabung dengan mereka yang ekstrem (bergaris keras). Artinya, rakyat Aceh akan menyaksikan kembali berbagai tindak kekerasan yang mau tidak mau akan mengorbankan nyawa banyak orang yang tidak bersalah, seperti kembalinya Daerah Operasi Militer (DOM) di Tanah Rencong.

Kalau DOM I saja sudah mengorbankan lebih dari 9.900 nyawa yang tidak bersalah, kemungkinan besar hal seperti itu akan terulang kembali. Dalam keadaan demikian, salahkah jika rakyat kawasan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) lalu beranggapan apa gunanya berada di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesai (NKRI)?

Ada dua hal yang akan menjadi akibat dari ucapan- ucapan para pejabat pemerintah kita itu mengenai Aceh. Pertama, membuat kelompok-kelompok akomodatif di kalangan GAM tidak dapat bersikap lain kecuali mengikuti kebijakan keras dari kelompok-kelompok ekstrem di dalam GAM sendiri. Kedua, jika hal itu terjadi, akan ada akibat politis yang harus kita hindari, yaitu memisahnya NAD dari NKRI. Ini tentu bukan kehendak kita, karena pada pascaperang kemerdekaan saja, para pemimpin berbagai gerakan Islam menyetujui dihapusnya Piagam Jakarta dari UUD 1945 demi menjaga kelangsungan negara dan kesatuan bangsa kita. Relakah kita jika keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara yang dihasilkan tanggal 17 Agustus 1945 tercabik-cabik, karena adanya kebijakan kita yang selalu gegabah dalam masalah NAD.

Tentu saja kita tidak menginginkan separatisme itu terjadi, apalagi hanya karena ucapan-ucapan tidak berarti dari para pejabat pemerintah sendiri. Apalagi ribuan warga telah memberikan nyawa dan harta benda mereka, masih banyak para pejuang yang menanggung cacat sebagai akibat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan, sebagai sebuah entitas negara dan bangsa. Tentu saja kita menjadi tidak akan rela adanya berbagai tuntutan separatisme seperti itu. Karenanya, melalui tulisan ini, penulis mengajukan sanggahan terhadap ucapan-ucapan seperti itu, yang mengganggu keselamatan dan keutuhan kita sebagai bangsa dan negara.

Siapa pun yang mengeluarkan, dari rakyat jelata di tingkat yang paling rendah hingga pejabat pemerintah pusat, semua harus berhati-hati dalam menanggapi langkah-langkah yang diambil oleh kelompok-kelompok ekstrem di lingkungan GAM itu sendiri. Tidak semua hal dapat dipecahkan melalui langkah-langkah yang gegabah dan terburu-buru. Karena itu, diperlukan daya tahan sangat besar untuk berunding dalam jangka panjang, guna menyelamatkan teritori negara kita.

Ini yang penulis lakukan semasa menjadi Presiden dengan berpergian kian ke mari ke luar negeri, menjaga agar dunia internasional mengakui keutuhan teritorial kita. Tidak rela rasanya jika langkah penulis itu dianggap sebagai lelucon saja, dan kemudian saat ini keutuhan teritorial itu terganggu karena ucapan-ucapan sangat negatif dari dalam negeri sendiri.

Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan ucapan-ucapan di atas, jelas tidak mengikuti perintah agama untuk bersabar dan memaafkan, dari apa yang kita anggap sebagai kesalahan-kesalahan mereka. Apalah artinya mengeluarkan biaya sangat besar dalam RAPBN untuk menerjemahkan kitab suci Al-Qur'an dalam bahasa nasional kita, kalau kemudian para pejabat pemerintah kita sendiri tidak mau memahaminya? Kearifan sikap justru sangat diperlukan, dan hanya didapat kalau kita sendiri mau mengerti dan mengambil pelajaran, antara lain dari kitab suci kita sendiri.

Puluhan ayat kitab suci Al-Qur'an meminta kaum Muslimin untuk bersikap sabar dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang paling sederhana adalah firman Allah: "Bersabarlah dalam menghadapi apa yang menjadi musibah bagi kalian" (Fa' Ishbiru'ala Ma Atakum) dan ungkapan "kesabaran itu indah" (Shabrun Jamil), menunjukkan kepada kita betapa kuatnya kedudukan sikap bersabar itu dalam pandangan Islam. Terkadang orang kehilangan kesabaran, dan menjadi teroris seperti orang yang meledakkan bom di Bali.

Karenanya, kita imbau sekali lagi orang-orang yang mengemukakan "jalan kekerasan" di atas. Dalam saat-saat serba sulit seperti sekarang, tentu mudah bagi kita untuk menjadi marah. Tetapi bukankah justru sikap mudah marah itu yang dikehendaki golongan ekstrem di negeri kita, dari mana pun ia berasal? Kedewasaan sikap kita justru harus ditunjukkan di saat-saat seperti ini. Dengan sendirinya ucapan-ucapan yang menunjukkan hilangnya kesabaran harus dihindari.

 

       Dwifungsi ABRI: Prinsip dan Cara  

           

Dwifungsi ABRI telah memberikan bekas yang sangat mendalam bagi kehidupan kita sebagai bangsa. Apa yang dituduhkan pada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—(Sekarang TNI- red) di Aceh, umpamanya, adalah gambaran dari dalamnya bekas kesejarahan yang dimainkan oleh ABRI. Belum lagi sekian banyak peristiwa lain yang terjadi dalam sejarah Indonesia semenjak 32 tahun terakhir.

 

Salah satu diantaranya adalah kenyataan, bahwa masalah Dwifungsi ABRI itu sendiri tidak didekati secara proporsional dan benar. Contoh dari pendekatan tidak proporsional terhadap kenyataan Dwifungsi ABRI itu, antara lain negitu banyaknya pidato dan makalah mengenai Dwifungsi ABRI yang tidak mencantumkan pembedaan antara hal itu sebagai konsep dan kenyataan. Seolah-olah kenyataan sejarah berjalan sesuai dengan konsep, padahal ada kesenjangan antara keduanya.

 

Dalam konsepnya Dwifungsi adalah baik, namun dalam kenyataannya pemerintah selalu menjajakan Dwifungsi sebagai konsep, dan masyarakat senantiasa mempertanyakan; apa gerangan yang membuat konsep itu menjadi buruk ketika diterjemahkan dalam kenyataan?

 

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah tulisan Romo YB Mangunwijaya dalam Media Indonesia Edisi 6 Oktober 1998. Melalui tulisan itu, Romo kita ini menunjukkan kapada kenyataan dalam sejarah kita, yaitu antara kekuasaan dan Dwifungsi sejak dulu senantiasa ada kolusi. Walaupun yang dicontohkan adalah kenyataan dalam sejarah Mataram, tetapi prinsip yang dikemukakan adalah apa yang terjadi sekarang. Pengaburan antara konsep yang menunjukkan adanya ketakutan orang membicarakan masalah ini secara utuh.

 

Kalau para praktisi pemerintahan dan pemimpin militer memaksudkan konsep dengan istilah Dwifungsi, dan para cendekiawan memaksudkan kenyataan dalam istilah yang sama, herankah kita kalau lalu terjadi dialog semu dan perbedaan maksud? Inilah yang dimaksudkan penulis sebagai kerancuan. Kerancuan seperti itu seharusnya dihindari dalam membahas masalah sepenting Dwifungsi ini, karena semakin banyak kita berbicara akan semakin besar kerancuan yang timbul. Dengan kata lain, kalau berbicara hal sepenting itu disamakan dulu persepsinya antara berbagai pihak yang terlibat.

 

Salah satu sisi yang harus diketahui adalah persepsi pihak militer sendiri tentang Dwifungsi. Di satu pihak, para bintara, tamtama dan perwira pertama, melihat Dwifungsi ABRI sebagai alat untuk mencampuri urusan semua pihak tanpa terbendung lagi. Orang sipil seolah-olah tidak mempunyai hak sama sekali untuk menentukan segala sesuatu tanpa izin ABRI, seperti pemilihan lurah dan sebagainya. Bahkan demikian jauh masuknya ABRI dalam urusan-urusan yang bukan tanggungan mereka, sehingga urusan POMG (Persatuan Orangtua Murid dan Guru) mereka masuki juga, dengan alasan ada orangtua murid dari lingkungan tentara.

 

Jelas bagi golongan ini bahwa ABRI adalah pemegang supremasi kehidupan yang harus ditunduki dan ditaati sejauh mungkin. Dalam pandangan ini, hak ABRI untuk mengurusi semua bidang jelas sekali terpampang. Akibatnya patahnya inisiatif di bawah karena orang merasa tidak ada gunanya lagi mencari alternatif. Semua toh akan dikalahkan alternatif dari militer. Ini adalah pandangan yang paling ekstrim, namun inilah yang banyak dirasakan oleh berbagai kalangan di negeri kita. Hanya ada sedikit bidang yang tidak dapat dirambah oleh kalangan militer, seperti ceramah di mesjid atau pengajian-pengajian umum.Pandangan kedua mengenai peranan ABRI dilihat pada kenyataan karena sipil tidak mampu melakukan hal yang benar, karena pertentangan di antara mereka. Menurut pandangan ini, hal tersebut akan memnbuat persoalan menjadi terkatung-katung tanpa ada keputusan. Tanpa ada yang mengambil keputusan atas suatu masalah, karena pertikaian yang terus menerus terjadi di kalangan sipil, maka kaum militer yang telah dibekali ketrampilan dan pandangan yang cukup perlu tampil untuk mengambil keputusan.

 

Karena itulah timbul suatu asumsi tanpa ada tentara segala masalah tidak akan ada keputusan dan menjadi terkatung-katung. Untuk itu dibutuhkan Dwifungsi ABRI sebagai cara untuk mengambil keputusan, bahkan dalam soal-soal paling kecil sekalipun.

 

Ada beberapa hal yang dapat dipakai untuk mematahkan argumentasi ini. Bahwa kaum sipil tidaklah sedemikian saja terlibat dalam pembahasan berkepanjangan dan tidak membiarkan masalah menjadi berlarut-larut jelas tampak di negeri-negeri yang belum maju. Kalau dalam pandangan ini persatuan kaum militer dan sipil, seperti teknokrat, dianggap diperlukan maka jelas bahwa peranan kaum militer dengan tidak membawa nama korps mereka, jelas dapat dilakukan. Di Israel umpamanya, menteri sipil tidak pernah minta restu pada menteri yang berasal dari kalangan militer. Kehadiran kaum militer dalam pemerintahan bukanlah hal yang mutlak harus dijadikan persyaratan.

 

Dalam pandangan ini, kehadiran kaum militer memang diperlukan sepanjang dibutuhkan. Maksudnya, kehadiran kaum militer dalam pemerintahan memang diperlukan dan sama sekali tidak tersangkut-paut dengan kebutuhan apapun. Yitzak Rabin yang notabene adalah mantan jenderal dilihat sebagai pahlawan, tetapi Menahem Begin yang tidak pernah menjadi tentara juga memperoleh predikat yang sama. Apa yang terjadi menunjukkan bahwa baik sipil maupun militer sama-sama memiliki peluang untuk menjadi pahlawan, dan pada dasarnya sama-sama mempunyai hal untuk memerintah.

 

Dilihat dari sudut pandang ini, konsep-konsep seperti Dwifungsi ABRI jelas tidak memiliki bobot apa-apa. Ketua Partai Buruh Israel sekarang, Jenderal Ben Hud, menunjukkan bahwa dia pernah bekerja di kalangan militer. Tetapi tidak berarti bahwa ia dengan mudah menjadi anggota parlemen. Ia harus berjuang keras mencapainya tanpa melalui pertolongan korpsnya. Melalui proses pemilihan anggota DPR secara wajar, lewat persaingan sengit memperebutkan suara ia berhasil menjadi anggota parlemen. Dengan menjadi anggota parlemen, ia lalu mengorganisasikan kekuatannya sehingga dapat merebut kedudukan sebagai Ketua Partai Buruh.

 

Jelaslah dalam pandangan kedua mengenai peranan militer ini dapat ditemukan anggapan bahwa jabatan kenegaraan dalam profesi nonmiliter dapat direbut oleh siapa pun, asal dilakukan dengan cara dan prosedur yang sehat. Ini menunjukkan peranan militer dalam kehidupan bernegara menjadi sesuatu yang timbangannya sama dengan yang non militer. Orang tidak takut bersaing dengan anggota militer untuk memperebutkan suatu jabatan. Tidak seperti di negeri ini, dimana selama beberapa tahun Orde Baru, suatu daerah selalu memiliki kepala daerah mantan orang militer. Dalam keadaan demikian, orang-orang dari jabatan sipil merasa tidak ada gunanya bersaing lagi. Secara faktual ada dominasi golongan militer dalam pemerintahan, seperti terlihat dalam banyak kejadian di negeri kita akhir-akhir ini.

 

Paham ketiga mengenai hal ini dapat ditemukan di kalangan negeri maju. Kaum militer dalam pandangan ini haruslah menempuh proses pensipilan apabila ingin menjadi pemegang jabatan. Mantan Presiden John F. Kennedy dan Richard Nixon adalah tokoh yang tadinya aktif di militer, tetapi dengan sengaja menanggalkan kerier militer tanpa mempedulikan lagi profesi mereka terdahulu.

 

Kemampuan militer mereka tidak memiliki arti apa-apa dalam karier mereka. Jenderal bintang lima Dwight Eisenhower dan Jenderal bintang empat George Marshall justru dikenal sebagai orang sipil. Orang memilih mereka sebagai presiden karena gagasan-gagasan mereka mengenai pemerintahan bukan karena mereka orang-orang militer. Demikian juga kasus Collin Powel, jenderal yang beberapa tahun lalu masih memimpin bala tentara Amerika. Karena popularitasnya sebagai pemimpin dalam mengatur manajemen dengan baik, ia sekarang dihargai orang dan segera harus menentukan apakah bersedia menjadi presiden di negeri itu atau tidak.

 

Memikirkan kesejahteraan

Kunci dari jenis kepemimpinan ini adalah mampu atau tidaknya seseorang menjadi pemimpin di bidang sipil. Walaupun berasal dari kalangan militer, ia harus segera menunjukkan kualitas memimpin di segala bidang dengan baik. Bahkan jaug di atas bidang militer. Yang terpenting adalah kepemimpinannya, bukan militer atau tidaknya dia.

 

Yang menjadi masalah adalah keadaan seperti di negera kita sekarang ini. Dilihat dari kepemimpinannya yang sudah otomatis menerima pendidikan tinggi melalui akademi militer, jelas bahwa ABRI telah berhasil menempatkan diri pada tipe kepemimpinan kedua. Dalam pandangan pimpinan ABRI, kepemimpinan sipil dan ABRI memiliki bobot yang sama, sedangkan mereka selalu dihadapkan pada tuntutan mengakhiri Dwifungsi ABRI.

 

Dalam hal ini, orang dapat saja salah kaprah, mempersamakan fungsi memikirkan konsep-konsep pembangunan (development models) kita dan keikutsertaan dalam operasi praktis pemerintahan sehari-hari. Mereka yang sekarang menuntut penghentian Dwifungsi ABRI bermaksud menghentikan operasi praktis pemerintahan sehari-hari, melalui jabatan dirjen, gubernur, bupati, dan sebagainya. Namun karena ketidaktelitian mereka justru fungsi turut serta dalam menentukan konsep-konsep pembangunan ikut digugat juga. Padahal dalam hal ini seluruh unsur bangsa bangsa kita harus turut serta, baik sipil maupun militer.

 

Dengan demikian, Dwifungsi ABRI haruslah dibatasi pada peranannya dalam membahas hal-hal yang sifatnya konsepsional. Namun, dalam hal praktis operasional pemerintahan sehari-hari peranan militer belum dapat dihentikan hari ini. Masih diperlukan waktu tahunan sebelum hal itu dapat diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, fungsi turut menentukan haluan pembangunan harus tetap dijaga dalam keadaan apapun.

 

Untuk menunggu matangnya waktu menghentikan fungsi operasional pemerintahannya, sebaiknya harus dilakukan hal utama. Pertama, harus ditingkatkan kesejahteraan para pensiunan kita sehingga memungkinkan mereka mencapai taraf hidup yang layak. Kedua, mematangkan konsep masa persiapan pensiun (MPP) sedemikian rupa hingga merupakan tempat untuk mematangkan diri bagi calon pensiunan, guna mencapai jabatan-jabatan baru dalam masyarakat sipil sekeluar mereka dari dinas ketentaraan. Katakanlah semacam ROTC (Reserve Officers Training Course) di Amerika Serikat yang menghasilkan orang-orang seperti Richard Nixon dan Bill Clinton.

 

   Kekuasaan Manusia Dan Kekuasaan Allah

           

Dalam sebuah pengkajian di muka kamera Televisi Republik Indonesia, penulis ditanya melalui telpon, mengapakah Indonesia yang Loh jinawi (memiliki kekayaan alam yang luar biasa) sampai dianggap negara ke-6 di dunia yang paling banyak koruptornya? Dalam memberikan jawaban, penulis menunjuk kepada sistim pemerintah yang salah, sebagaimana yang kita miliki saat ini. Karenanya yang harus di lakukan dalam hal ini, adalah menciptakan sistim pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai bangsa, ini adalah jawaban sederhana, yang ingin dikupas lebih jauh dalam tulisan ini kekurangan inilah yang harus diperbaiki untuk kepentingan kita sendiri di masa depan.

 

Sistim pemerintahan yang kita miliki sekarang, adalah sistim yang sudah sekian lama di jalankan secara salah, sehingga kehilangan orientasinya semula dan tinggal ungkapan-ungkapan kosong yang tidak ada artinya bagi rakyat banyak. Ia hanya mengabdi kepada kepentingan dua kelompok yang sebenarnya tidak berjumlah besar di negeri kita, karenanya selalu timbul kesan seolah-olah sistim itu sendiri tidak perlu diubah, melainkan hanya pelaksanaannya saja yang perlu diperbaiki.

 

Pendapat seperti ini sebenarnya sangat menyesatkan, karena sekian kurun waktu, untuk melaksanakan hal yang keliru, bahkan orientasi semula yang tadinya mengabdi kepada rakyat banyak, telah berubah menjadi orientasi pengabdian bagi kepentingan birokrasi, penguasa, dan kelompok kaya/para konglomerat-hitam di negeri ini. Untuk yang terakhir ini, umpamanya, telah dikucurkan kredit dalam jumlah sangat besar melalui BLBI (Bantuan Likuidasi Bank Indonesia), yang oleh peminjam di larikan keluar negeri, dan kemudian dipakai untuk membeli perusahaan semula dari tangan BPPN (Badan Peyehat Perbankan Nasional).

 

Untuk itu, diperlukan peninjauan-ulang (review) atas keseluruhan jalannya perundang-undangan, peraturan-peraturan pemerintah dan orientasi kita sebagai sebuah bangsa hanya dengan cara itulah kita akan melihat, bahwa telah terjadi kesalahan-kesalahan besar dalam mengelola pemerintahan, orientasi ekonomi dan hubungan antara masyarakat dan negara peninjauan ulang itu akan menghasilkan koreksi total atas jalannya pemerintahan dan atas sistim pemerintahan dan sistim politik yang berlaku. Kalau kita tidak berani melakukan hal ini, maka rangkaian amandemen atas undang-undang dasar yang telah kita capai melalui beberapa kali Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR-RI tidak akan mencapai hasilnya sama sekali.

 

Reformasi hanya akan terjadi, kalau peraturan-peraturan dan undang undang yang mengatur jalannya pemerintahan juga turut diperbaiki. Reformasi tidak akan terjadi secara menyeluruh hanya dengan melakukan amandemen undang-undang dasar belaka, apalagi kalau orientasi undang-undang dasar itu tidak dicerminkan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaanya. Dengan demikian, menjadi jelas peninjauan ulang atas semua produk pemerintahan selama ini, ditinjau dari orientasi UUD 1945, perlu dilakukan. Tanpa adanya perubahan-perubahan yang dimaksud itu, reformasi akan mengalami hambatan yang mungkin justru akan mematikan rangkaian amendemen yang dihasilkan.

 

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada tidak akan dapat membuat kita bertindak terhadap korupsi, dan segala aturan hukum yang ada tidak akan dapat memberantas penyalahgunaan wewenang. Padahal, tanpa penghentian penyalahgunaan wewenang tersebut, tidak akan mungkin dilaksanakan. Semua orang pun mengakui pentingnya arti reformasi bagi kehidupan kita sebagai bangsa. Bagaimana kita dapat mengembangkan sesuatu yang benar-benar diperlukan oleh bangsa ini, kalau justru aturan pelaksanaan setiap produk tidak mengalami peninjauan ulang dan perubahan-perubahan. Dengan demikian jelas bagi kita, reformasi hanya dapat dilakukan kalau undang-undang dan semua peraturan mengalami peninjauan-ulang dan mana yang perlu diubah dan disesuaikan dengan orientasi kepentingan-kepentingan rakyat, maka baru lengkaplah reformasi yang kita jalankan, bahkan termasuk melakukan koreksi terhadap kerangka untuk melakukan amandemen demi amandemen yang dilakukan oleh MPR-RI.

 

Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan agama dapat digunakan sebagai panduan dalam menyusun kembali segala macam undang-undang dan peraturan yang ada, dalam kaitan kesejahteraan rakyat dua sisi harus diperhatikan wujudnya dalam kerangka kesejahteraan rakyat itu. Pertama, sisi kemakmuran, yang akan dicapai dengan sendirinya dalam kegiatan ekonomi yang terarah, dan Kedua, keadilan yang berarti kedaulatan hukum guna memeratakan kemakmuran tersebut bagi seluruh warga negara. Jika kedua hal itu dapat dicapai, dengan sendirinya akan menjadi jelas (evident) pula bahwa peranan birokrasi, aparat keamanan, dan aparat pertahanan harus diabdikan kepada pelayanan masyarakat, bukannya justru bersikap minta dilayani masyarakat seperti terjadi saat ini.

 

Kata ‘kemakmuran’ (social welfare) mengharuskan kita membentuk sistem ekonomi yang mengacu kepada kepentingan orang banyak. Ini termasuk kebijakan transportasi umum, yang sekarang belum kita miliki sebagai akibat pengembangan perkeretaapian angkutan darat melalui jalan raya, pelayaran dengan menggunakan pelabuhan sebagai titik tolak dan titik akhir angkutan laut dan lapangan terbang? airport yang menjadi titik kunci angkutan udara, haruslah disusun secara integratif dan tidak berkembang terpisah-pisah seperti saat ini. Tidak heranlah kita jika kelangkaan kebijakan umum di bidang pengangkutan/transportasi juga mempengaruhi kualitas dari angkutan itu sendiri. Dunia pelayaran kita masih bersifat angkutan lokal, dan diisi (feeder lines) yang menggunakan jasa-jasa pelabuhan samudra di luar negeri, dengan akibat meningkatnya ongkos angkutan bagi barang-barang kita yang akan memasuki pasaran dunia.

 

Contoh kecil ini menunjuk kepada pentingnya ketepatan orientasi dalam mengelola ekonomi kita, yang harus mengolah sumber-sumber alam kita yang kaya raya itu, bagi kepentingan orang banyak. Di kombinasikan dengan rasa keadilan, yang akan hanya tegak jika kita memiliki kedaulatan hukum (rule of law) yang dijalankan dengan tuntas oleh aparat pemerintah kita. Padahal aparat pemerintah kita baru dapat menegakkan kedaulatan hukum, jika tingkat kehidupan merekapun perlu diperhatikan dan dinaikan. Prinsip inilah yang harus selalu kita ingat, sebagaimana terlihat dalam pendapatan pegawai negeri sipil dan militer, sehingga mereka dapat diminta meninggalkan KKN, dan sepenuh hati mengabdi kepada kepentingan rakyat kecil yang merupakan mayoritas bangsa.

 

Indah sekali seruan Islam dalam hal ini, bukan…?.

 

                      Kita dan Keahlian

           

Sebuah radio akhir-akhir ini menyiarkan iklan niaga dari sebuah bank kita yang terkenal. Dalam iklan radio itu, suara seorang pria terdengar menyatakan kepada pasangannya, mereka dapat kawin keesokan harinya. Kepada sang wanita dia menyatakan, permohonan kredit yang diajukannya kepada bank itu ternyata telah diserahkan dengan sangat cepat. Tadinya diperkirakan selama hampir setahun, dan dengan demikian pernikahan mereka harus menunggu setahun pula. Dengan memperoleh fasilitas kredit cepat itu, mereka dapat mengadakan pernikahan keesokan harinya. Kita tahu akan hal itu, karena sang pria menyebutkan kata pernikahan dan penghulu, sedangkan pasangannya berkali-kali hanya menyatakan “besok”, yang akhirnya disudahi dengan ungkapan “sekarang aja yuk”.

 

Dari reklame itu menunjukkan dua hal; pertama, pembuat episode tersebut tidak tahu bahwa untuk mengadakan pernikahan dua orang warga negara, Departemen Agama mengharuskan adanya masa menunggu minimal 10 hari. Baik untuk menyelesaikan administrasi maupun untuk memeriksa kalau ada hal-hal yang perlu dicurigai. Kedua, mungkin konseptor episode itu sendiri belum kawin/nikah, sehingga tidak tahu adanya keharusan waktu penungguan 10 hari itu.

Mengambil contoh dari episode iklan itu, tampak jelas bagi kita perlunya orang melakukan tindakan apa pun berdasarkan pengalaman atau keahlian. Kalau tidak, akan tampak kecerobohan kita dan dengan demikian kualitas tindakan yang kita ambil akan tampak sangat rendah.

 

Jika itu terjadi dalam pengambilan keputusan tingkat negara, tindakan gegabah yang kita ambil itu dinamakan “keputusan politik”. Kemudian pemerintah sebagai pengambil keputusan itu menggangapnya sebagai tindakan tidak berarti, dan meminta rakyat jangan menganggap serius. Mungkin hal itu dapat rakyat lakukan jika itu hanya episode seperti di atas, karena terkait kepentingan pengiklan saja. Padahal itu sebuah salah anggapan (missconsider), karena sebenarnya justru tindakan politik dilakukan untuk kepentingan rakyat banyak. Ini untuk menunjukkan masyarakat sudah bosan dengan tindakan-tindakan untuk kepentingan sendiri, yang dilakukan dengan alasan tidak wajar dan atas nama “kepentingan umum”. Perbuatan yang memuakkan itu dilakukan oleh begitu banyak petinggi negara saat ini, tapi tidak dapat dianggap sebagai tidak adanya keahlian atau pengalaman.

 

*****

 

Nabi Muhammad SAW, pernah berkata “jika persoalan diserahkan kepada bukan ahlinya, tungguhlah datangnya kiamat“ (Idza wusida al-Amru Illa Ghairi Ahli, fa Intatzini al-Sa’ah). Ucapan itu menunjuk kepada pentingnya keahlian bagi kehidupan seseorang, pandangan Islam juga menunjuk kepada pentingnya profesionalisme bagi agama tersebut. Kitab suci Al-Quran menyatakan “orang-orang yang berpegang pada janji mereka, di kala menyampaikan prasetia” (wa al-mufuuna bi ‘ahdihim idza ‘aahadu), yang menunjuk kepada salah satu tanda dari lima buah persyaratan bagi seseorang untuk dianggap sebagai muslim yang baik. Jika persyaratan profesionalisme tidak dipenuhi, maka gagal-lah orang yang bersangkutan untuk dianggap muslim yang baik.

 

Demikian pentingnya arti keahlian dan profesionalisme sehingga kata ahli dilekatkan padanya, padahal kata keahlian (Ta-Ahlil) berarti memiliki (dalam hal ini kemampuan bertindak). Dalam hal ini menunjukkan pentingnya arti keahlian itu bagi agama Islam: lawan dari tindakan berdasarkan keahlian adalah keadaan darurat (sesuatu yang memaksa) atau sering digunakan kata force majeure. Dalam keadaan memaksa, keahlian dapat tidak perlu diperhatikan, karena memang bersifat darurat.

 

Jika saat ini pemerintah RRT (Republik Rakyat Tiongkok) memberlakukan kelahiran hanya seorang anak bagi setiap pasangan, maka itu dilakukan karena alasan keadaan darurat. Inilah yang harus kita ingat dalam menilai sikap pemerintah RRT yang sangat drastis itu.

 

Dalam ketentuan hukum Islam (Fiqh) ditemui keadaan hal yang memaksa dari istilah darurat itu, seperti ungkapan “keadaan darurat memperkenankan hal-hal yang terlarang“ (Al-Dahrurat Tubihu Al-Mahtzurat), yang sering dipakai sebagai contoh dalam keadaan terpaksa, adalah ketika seorang muslim diperkenankan memakan bangkai (dari pada ia sendiri meninggal dunia,kalau tidak melakukan hal itu).

 

Dari hal ini jelas, demikian besar penghargaan Islam kepada keahlian, namun lebih besar lagi penghargaan kepada kehidupan manusia. Kaum muslim sekarang mengalami kemunduran besar dan ketertinggalan dari kaum-kaum lainnya, karena tidak lagi menerapkan hal di atas.

 

*****

 

Namun ada “kawasan abu-abu” (grey area), yang biasanya terkait dengan kepentingan orang banyak. Di sinilah seorang muslim harus mengambil tindakan bagi kepentingan orang banyak bukannya berdasarkan keahlian. Apalagi jika dalam permasalahan itu, bertemu beberapa macam keahlian yang saling bertentangan.

 

Ambil contoh dalam penyelesaian konflik di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Panglima TNI Endriartono Sutarto dan Kapolri Da’i Bachtiar baru-baru ini menyatakan, bahwa pemerintah akan melakukan tindakan fisik terhadap Gerakan Aceh Merdeka (GAM), karena GAM tidak lagi mau berunding. Ini jelas pernyataan berdasarkan “keahlian”, bertempur untuk menjaga keutuhan teritorial negara atau keamanan dalam negeri.

 

Tetapi, keahlian di bidang lain, umpamanya saja “psikologi”, justru mengkhawatikan ucapan seperti itu akan membuat orang-orang GAM moderat terpaksa mengikuti mereka yang ekstrem. Akhirnya, akan terjadi penggunaan kekerasan di propinsi tersebut, yang menjurus kepada pengambilan tindakan seperti (DOM) Daerah Operasi Militer, bagi kawasan tersebut. Di sini sebaiknya kita jangan menggunakan keahlian (bertempur), melainkan bertindak bagi kepentingan orang banyak/masyarakat.

 

Dalam hal ini kepentingan rakyat Aceh harusnya yang jadi penentu, apakah pemberlakuan “sikap tegas” - kesediaan melakukan konflik bersenjata- harus diapakai sebagai langkah penyelesaian. Karena rakyat Aceh terlihat lebih banyak memilih penyelesaian melalui perundingan, dan menghindari konflik bersenjata, maka tentulah perundingan lebih diutamakan.

 

Karena itu, penulis sangat terkejut mendengar pernyataan salah satu ketua PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Roy B.B Janis, bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut memutuskan mendukung tindakan kekerasan yang diambil. Ini berarti partai itu sama sekali tidak menghiraukan dan “tega hati” untuk membiarkan bersatunya sentimen-sentimen separatis yang ingin memisahkan propinsi Aceh dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

 

Sudah jelas, jika operasi militer itu dilaksanakan maka kalangan mahasiswa, intelektual, LSM dan tokoh-tokoh masyarakat di propinsi itu akan mempunyai anggapan, tetap tinggal dalam NKRI hanya membawa tindakan-tindakan kekerasan terhadap mereka, karenanya mereka akan lebih banyak mengharapkan propinsi itu terpisah dari NKRI. Bukannya mereka itu kader separatis, tetapi karena mereka melihat “masa depan yang gelap” bila tetap berada di lingkungan NKRI.

 

Salahkah bila penulis menggangap keputusan lembaga yang mendukung operasi militer itu, sebagai tindakan ceroboh yang biasa diambil orang bodoh? Ternyata mengemudikan negara adalah sesuatu yang tampaknya mudah, namun sangat sulit dilakukan.

 

                     NU dan Demokrasi

           

Nahdlatul ‘Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang sangat besar. Pihak-pihak yang berlainan memiliki perkiraan berbeda-beda mengenai jumlah warganya, ada yang mengatakan 35 juta orang, sementara Muhammadiyah memiliki warga 28 juta orang. Tetapi badan intelijen sebuah negara jiran mempunyai data berbeda dari perkiraan di atas, menurut mereka jumlah warga NU ada 60 juta orang sedangkan Muhammadiyah 15 juta orang. Sementara badan Intelejen kita sendiri memperkirakan angka 90 juta warga NU dan 5 juta orang warga Muhamadiyah. Penulis tidak mengerti mana yang akurat diantara ketiganya tetapi yang pasti NU memiliki warga berjumlah terbesar saat ini.

 

Walau terbesar, tetapi warga NU adalah paling yang terbelakang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Ketika menjadi Presiden, penulis membuka sebuah pertemuan ISNU (Ikatan Sarjana Nahdlatu ‘Ulama) yang hanya diikuti 200 orang dengan kualifikasi Doktor dan Master (S3 dan S2). Ini menunjukan betapa miskinnya NU dalam soal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Jelas dengan demikian, perbandingan antara tenaga terdidik dan rakyat awam kelas bawah sangatlah timpang di lingkungan NU. Ini terlihat pada pembangunan lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU yang berfokus pada sekolah dan madrasah. Tampak hanya pendidikan tingkat menengah ke bawah yang banyak dimiliki NU, bukannya Perguruan Tinggi. Banyaknya tenaga terdidik NU dimanfaatkan oleh sekian banyak Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari berbagai kalangan, menunujukan ketidakmampuan NU sendiri untuk menampung mereka sebagai tenaga pengajar maupun tenaga ahli yang bertugas di berbagai bidang.

 

Situasi seperti itu juga tidak sedikit didorong oleh sebuah kecendrungan yaitu untuk lebih mementingkan bidang studi keagamaan daripada bidang-bidang lain. Ketika dengan bangga orang NU menyebutkan Kyai “Polan” mendirikan Pesantren “anu” di suatu daerah, hal itu menutupi kenyataan, di bidang-bidang studi non-keagamaan justru perhatian lingkungan NU sangat sedikit. Penulis masih ingat betapa banyak pemuka NU mencibirkan penulis yang bersekolah pada Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), karena penulis tidak menyebutkan pesantren tempat ia belajar. Memang penulis tidak mengemukakan ia mengaji kitab kuning tiga kali tiap minggu di Pesantren Al-Munawwir (Krapyak Yogyakarta), yang disebutnya hanyalah pendidikan formal di SMEP Yogyakarta.

 

*****

 

Namun kenyataan ini menunjukkan sebuah kenyataan lain, yaitu bahwa NU memiliki akar budaya yang sangat kuat dan dalam homogenitas kultural para warganya, seperti terlihat dalam pengajian-pengajian, bertahlil, berkenduri dan berhalal bil halal. Dalam acara haul (peringatan hari wafat seseorang) terlihat keterikatan warga NU kepada lingkungan budaya mereka, seperti juga terlihat dalam ziarah ke berbagai Makam dan Pondok Pesantren tampak sangat sibuk dengan acara-acara ziarah tersebut. Hingga ada adagium “kalau ingin mengenal dan dikenal massa NU, masukilah lingkaran ziarah tersebut.”

 

Akan lebih lengkap lagi jika ziarah-ziarah keagamaan itu dilengkapi juga dengan sebuah kegiatan lain yang “berwatak NU”, yaitu kebiasaan mengundang para penghafal kitab suci Al-Qur’an. Mereka merupakan elite tersendiri dalam lingkungan NU. Berkali-kali penulis menerima pemberitahuan dari orang-orang yang menyatakan “Gus Ulinnuha dan istrinya baru saja kita undang berkhataman Al-Qur’an di rumah ini.” Gus Ulinnuha adalah sepupu KH A. M. Sahal Mahfudz, Rais Aam NU sekarang, sedangkan istrinya adalah putri KH Arwani, penghapal Al-Qur’an dari kota Kudus. Suami-istri penghapal Al-Qur’an itu bahkan sering datang ke Jakarta, di undang oleh kalangan “cabang atas” kota metropolitan itu.

 

Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan “bangkitnya” berbagai pagelaran kesenian agama, seperti hadrah/rebana. Jika di tahun 50-an dan 60-an, Dr. Thaha Hussein “mereformasikan” bahasa dan sastra arab untuk menjadi wahana perubahan sosial di negeri-negeri Arab, karena sebelumnya bahasa dan sastra Arab tidak pernah menjadi wahana perubahan sosial di negeri ini. Hasilnya bahasa dan sastra Arab tetap menjadi wahana komunikasi agama di kalangan para santri dan dengan demikian tetap berwatak tradisional. Inilah yang ditangkap NU, terbukti dari banyaknya perkumpulan-perkumpulan seperti itu di lingkungan NU.

 

*****

 

Jelaslah dengan demikian, bahwa dalam beberapa dasawarsa yang lalu, seperti antara tahun-tahun 50 hingga 70-an warga NU tidak banyak yang tertarik kepada kegiatan-kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memperjuangkan demokrasi. Jika lingkungan NU sebagai kelompok Islam terbesar di negeri ini, tidak begitu tertarik kepada kegiatan tersebut, maka dapat dimengerti mengapa demokrasi tidak begitu diminati oleh “kalangan santri”. Karena itulah pada saat itu, dalam masyarakat kita, perjuangan hak-hak Asasi atau hak perempuan mendapatkan perhatian sangat kecil dari lingkungan santri.

 

Dengan demikian menjadi nyata, akar-akar budaya yang dimiliki NU tidak berwatak emansipatif, -hal yang merupakan sebuah persyaratan mutlak bagi tegaknya demokrasi. Hal ini lebih diperkuat lagi oleh kenyataan, bahwa puluhan ribu keluarga orang-orang NU bangga memiliki hubungan persaudaraan/perkawinan dengan warga TNI, yang nyata-nyata tidak mengembangkan watak demokratis dalam kehidupan. Yang mereka hargai justru adalah kemampuan teknis /skill, bukannya keprihatinan sosial, -watak yang dilahirkan oleh penindasan sosial. Akibatnya ketika ribuan orang menjadi aktivitas gerakan Islam, namun “elite NU” sendirian.

 

Dari paparan di atas, jelas bahwa NU tidak terlibat terlalu jauh dalam kemelut intrik politik di negeri ini. Dengan demikian, NU sebenarnya tidak terlalu terikat kepada kepentingan golongan elite yang memenuhi negeri kita selama ini. Jika ada orang-orang NU di kalangan Golongan Karya di tingkat bawah, jumlah mereka tidaklah terlalu besar. Justru terlalu banyak warga NU yang menjadi korban proses munculnya kekuasaan otoriter di negeri kita. Karena itu praktek-praktek korupsi dan otoriterianisme (kalau tidak mau disebut diktator) menjadi sesuatu yang “dianggap wajar” hingga saat ini. Tugas NU adalah membalikan kenyataan ini. Sesuatu yang mudah dikatakan tapi sangat sulit dijalankan.

 

            NU dan PKB Milik Siapa?    

           

Saat bulan april 1952 NU menyatakan diri resmi menjadi partai politik, maka tahun 1955, partai politik NU menjadi partai pemenang ketiga dalam pemilu, di atas PKI yang menjadi pemenang keempat. Ini menunjukkan kekuatan NU yang jumlah pengikutnya selalu dipertentangkan dan disengketakan hingga saat ini. Ada yang berpendapat, pengikut NU ada sekitar 35 juta orang, sedangkan Muhammadiyah berpengikut 28 juta orang. Namun, beberapa tahun yang lalu sebuah lembaga intelijen di salah satu negara sahabat melaporkan bahwa pengikut NU ada sekitar 60 juta orang, sedangkan Muhammadiyah 15 juta orang. Sebuah penelitihan lain, menyebutkan jumlah 90 juta orang pengikut NU, sedangkan Muhammadiyah disebut-sebut berpengikut 5 juta orang. Angka manapun yang dipakai, jelas itu menunjukkan bahwa pengikut NU memang berjumlah sangat banyak.

 

Bahkan seorang atase pertahanan pada kedutaan besar Australia di Jakarta, dengan pangkat kolonel angkatan darat, menyatakan kepada penulis bahwa NU adalah organisasi paranormal (psychic organization). Setelah ia lihat statuta pertama perkumpulan para Kyai itu, yang menyatakan bahwa NU “didirikan” untuk 29 tahun. Maka jalan pikirannya orang ini menyatakan, dimulai dengan tahun berdirinya NU yaitu 1926, ditambah dengan 29, akan membuat angka 55, yakni tahun pertama kali pemilu digelar. Kemudian tahun 1955, bila ditambah dengan bilangan 29, akan menjadi 1984. Ternyata, dalam tahun itulah NU merubah asasnya; dari asas Islam menjadi asas pancasila. Ia bertanya pada penulis, apakah yang terjadi 29 tahun kemudian, yaitu tahun 2013? Penulis menjawb tidak tahu, karena perkembangan di Indonesia akan berjalan sangat cepat. Berarti tidak ada orang yang tahu, apa yang yang akan terjadi pada tahun 2013 nanti. Apalagi sekarang, dengan adanya perubahan politik yang sangat mendasar, akan terjadi perubahan besar-besaran dalam dunia perpolitikan di tanah air kita.

 

*****

 

Dalam abad ke 18, Kyai Ahmad Muttamakin di Mejagung (ada yang menyatakan itu desa Kajen, Pati, ada juga yang menyatakan hal itu terletak di Kabupaten Tuban sekarang) telah memulai sebuah strategi baru dalam kaitan dengan penguasa. Pada waktu itu, para pemimpin tarekat/gerakan tassawuf pada umumnya menentang penguasa. Sedangkan para ahli fiqh, umumnya mendukung penguasa -pada tahun-tahun 60-an hingga sekarang, keadaan menjadi terbalik: pemimpin gerakan tarekat justru dekat/ dan banyak mendukung para penguasa, sedangkan ahli fiqh umumnya melawan mereka-. Kyai Mutamakkin menempuh strategi baru, yaitu tidak pernah terang-terangan melawan penguasa, melainkan hanya menyebutkan bahwa penguasa yang baik harus mengkhususkan diri untuk menegakkan keadilan, menyejahterakan masyarakat dan memelihara keamanan di negeri-nya. Dengan kata lain, ia mengemukakan penguasa yang baik secara teoritik adalah penguasa yang tidak hanya menguasai diri sendiri belaka dan istananya, melainkan kebijakan dan tindakan yang perlu diambil guna kepentingan rakyat.

 

Strategi untuk tidak berhadapan dengan penguasa ini, ternyata diteruskan dalam bentuk bermacam-macam oleh umat Islam hingga saat ini. Seperti dalam tesisnya, Einar Sitompul menyatakan bahwa ketika Muktamar tahun 1935 di Banjarmasin (Borneo Selatan), Muktamar NU harus menjawab pertanyaan berikut: wajibkah bagi kaum Muslimin di kawasan Hindia-Belanda (demikian negeri kita waktu itu disebut) mempertahankan keutuhan kawasan itu yang diperintah oleh para kolonialis Belanda yang tidak beragama Islam? Jawaban Muktamar NU saat itu adalah; wajib, karena di kawasan itu –dahulunya terdapat kerajaan-kerajaan Islam. Keputusan itu sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin, di samping kenyataan bahwa kaum muslimin di kawasan tersebut bebas melaksanakan syari’ah Islam. Jawaban ini menunjukkan bahwa, sejak sebelum kemerdekaan, NU selalu terlibat dalam perjuangan bangsa untuk mendirikan negara, apapun “warna”-nya.

 

Pada tanggal 22 Oktober 1945, PBNU menyatakan fatwa hukum bahwa mempertahankan dan berjuang dengan senjata untuk membela Republik Indonesia (RI) yang notabene bukan Negara Islam, hukumnya adalah wajib. Karena RI bukanlah Negara Islam, dari fatwa ini menunjukkan bahwa negara agama tidaklah wajib bagi Indonesia dalam pandangan hukum Islam (fiqh).

 

Setelah itu pada akhir 1984, Muktamar NU di Asembagus (Situbondo) menyatakan asas NU bukan lagi Islam melainkan Pancasila, lebih-lebih lagi NU tidak mementingkan “bentuk luar” bernama Negara Islam, melainkan lebih mementingkan “masyarakat Islam”. Dengan demikian, di satu pihak NU dapat menerima dan lebih mementingkan sebuah negara kesatuan di bawah Orde Baru bagi kita semua, sedangkan di pihak lain NU tetap bersikeras harus ada demokrasi yang akan menjaga kedaulatan hukum. Konskuensi dari pendirian ini juga adalah kewajiban mutlak untuk mempertahankan RI dari segala macam rongrongan, termasuk terorisme yang menggunakan nama Islam sekarang ini. Kaitand air sikap tersebut adalah kalau memang benar Amrozi dan Abu Bakar Ba’asyir terlibat dalam tindak terror di negara kita, dan ini dibuktikan secara hukum tanpa “peradilan oleh pers”, maka dengan sendirinya mereka harus menerima hukuman mati atau penjara seperti “diputuskan” oleh pengadilan negeri kita sekarang ini.

 

*****

 

Yang menjadi persoalan kita sekarang, adalah kenyataan bahwa NU dan PKB menjadi dua buah entitas/wujud yang berdiri sendiri. Secara organisatoris, kedua lembaga itu tidak memiliki hubungan, walaupun secara historis dan ideologis terikat secara erat. Apa yang penulis ingin dengarkan dari para pemimpin NU adalah ketulusan dan kejujuran hati untuk menyatakan bahwa PKB dilahirkan dan didirikan atas perintah PBNU tahun 1998, setelah PBNU tidak menerima/mengakui usulan KH. M. Cholil Bisri untuk mendirikan sebuah partai yang secara teoritik maupun praktis adalah sebuah partai Islam seperti “PPP sekarang”. Maka diperintahkanlah penulis untuk mendirikan sebuah partai nasional, berarti bukan partai Islam. Inilah, yang kemudian disebut sebagai Partai Kebangkitan Bangsa, lebih dikenal dengan singkatannya, yaitu PKB. Secara historis, hal ini didokumentasikan oleh bukti-bukti yang lengkap.

 

Dewasa ini, terjadi sedikit “kemelut” di tubuh PKB, dengan munculnya “surat sakti” beberapa orang kyai yang dianggap kyai “khas”, yang menolak hasil pemungutan suara Dewan Syura DPP PKB baru-baru ini. Dalam pemungutan suara itu, Sekretaris Jenderal DPP PKB sekarang ini, mengalami reposisi kedudukan/jabatan, setelah tim tiga telah menemukan penyimpangan-penyimpangan tokoh tersebut di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sendiri. Enam belas orang dari delapan belas orang anggota dewan tersebut hadir, dan menyetujui adanya pemungutan suara itu. Ini berarti, telah memenuhi ketentuan-ketentuan AD/ART PKB dan keputusan yang diambil menjadi sah. Kalau masalah ini dibawa juga di pengadilan, berarti memang ada rencana dari luar untuk “memburukkan” nama PKB dalam kedua pemilihan umum yang akan datang.

 

Karenanya kita tidak perlu takut akan hasil pemilu, karena rakyat sudah dewasa dan tidak akan terpengaruh oleh kembang-kembang seperti itu, dan akan tetap memenangkan PKB. Sebenarnya, yang lebih penting dari itu adalah mendiskusikan-membahas tentang peranan kyai dalam PKB. Sekarang keadaan sudah berubah dalam PKB penentu keputusan bukan hanya kyai saja, melainkan juga rakyat pemilih. Sistem politik kita sudah membuat keadaan sedemikian rupa, sehingga upaya menegakkan demokrasi benar-benar dituangkan dalam bentuk kedaulatan rakyat, melalui hasil pemilu yang sah. Karena itu para kyai juga terikat pada sistem politik seperti itu. Dengan kata lain, para kyai harus mengerti benar kepentingan rakyat yang tercermin dalam proses pemilu, bukan hanya menuruti kehendak hati sendiri. Dengan kata lain pula, kepentingan para kyai haruslah senapas dan sejalan dengan kepentingan rakyat banyak yang akan memberikan suara dalam pemilu nanti. Karena dalam dua tahun terakhir ini penulis selalu berbicara di muka umum (dan dengan sendirinya mendengar) suara orang banyak. Jika apa yang penulis anggap sebagai “suara rakyat” itu tidak benar, tentu penulis sudah ditinggal orang, dalam bentuk tidak mau mendatangi pertemuan-pertemuan tersebut. Nyatanya, sebaliknyalah yang terjadi, dan dengan demikian anggapan penulis itu dibenarkan oleh kenyatan. Nah, penulis berpendapat/berkesimulan rakyat menghendaki demokrasi dan akan memberikan suara dalam pemilu kepada pihak yang memperjuangkan demokrasi itu, dalam hal ini PKB.

 

Karena itu, AD/ART harus dipertahan di lingkungan PKB, karena tidaklah mungkin kita menegakkan demokrasi, kalau kita tidak menuruti atau tunduk kepada peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Inilah yang menjadi dasar pendapat penulis dalam kasus yang disebutkan di atas. Memang mudah mengatakan bahwa kita akan menegakkan demokrasi, namun sulit melaksanakan dalam kenyataan, bukan?

 

Pemilihan Lima Gubernur dan Tradisi Demokrasi     

           

Apa yang dapat dicatat dari hasil-hasil pemilihan Gubernur Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah adalah adanya kenyataan, walaupun hasilnya masih diragukan menurut UU (undang-undang) yang ada, yaitu adanya permainan uang, penggunaan APBD dan intimidasi fisik kepada sebagian anggota DPRD Provinsi, namun hasil yang dicapai dapat diterima dengan baik oleh yang kalah maupun oleh masyarakat. Memang masih ada masalah ikutannya, tetapi hal itu diselesaikan melalui prosedur-prosedur hukum, dan tidak melalui proses politik dengan penggunaan kekuatan massa. Apa pun keberatan dari calon yang kalah maupun masyarakat, penghormatan kepada proses hukum harus dilihat sebagai proses pendewasaan kehidupan politik yang wajar-wajar saja. Sikap menerima kekalahan oleh Ace di Banten, Tarmidi di DKI, A.Kahfi di Jawa Timur, dan Mardijo di Jawa Tengah telah mendorong tercapainya stabilitas politik yang sangat diharapkan saat ini.

 

Jika dikombinasikan dengan krisis-multidimensi yang berkepanjangan dan tidak jelasnya kedaulatan hukum di negeri kita, sebuah sikap untuk menggunakan kekuatan politik dalam pemilihan gubernur di sebuah provinsi, akan menghasilkan situasi tidak menentu yang tentu akan menghambat pertumbuhan demokrasi di negeri kita. Dengan menunjukkan sikap yang ”jantan”, serta mendasarkan diri pada proses hukum, yang bagaimana cacatnya sekalipun tentu akan diproses dengan benar pada saatnya nanti. Jika proses-proses lain turut membantu, maka proses demokratisasi akan berjalan terus dan dalam jangka panjang akan menghasilkan negara yang demokratis. Ini memang penting untuk dijadikan catatan awal pada tulisan ini, karena ia mengandung signifikansi sangat besar bagi kehidupan kita sebagai bangsa.

 

Dengan ringan, Tarmidi, Ace dan Mardijo yang seluruhnya dicalonkan arus bawah PDI-Perjuangan mengakui ”keunggulan” lawan, sambil tetap melihat kenyataan bahwa perlu ada perbaikan-perbaikan dalam cara memilih gubernur di masa-masa yang akan datang. Menurut Tarmidi dan Mardijo yang menyakitkan adalah bukannya pemilihan gubernur itu sendiri melainkan bahwa mereka dipecat oleh DPP PDI-Perjuangan dari kedudukan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi di wilayah masing-masing. Tarmidi menyatakan hal itu dalam dialog interaktif yang berlangsung dengan penulis dan Ace di sebuah televisi swasta baru-baru ini. Sedangkan Mardijo disampaikannya melalui sebuah radio swasta di Jakarta.

 

*****

 

Pernyataan tokoh-tokoh tersebut untuk menerima hasil pemilihan --betapa tidak adilnya sekalipun-- adalah tanda kedewasaan pandangan politik yang diperlukan untuk menegakkan demokrasi sepenuhnya bagi kita di masa-masa yang akan datang. Kedewasaan pandangan politik itu memungkinkan tegaknya stabilitas politik di negeri ini. Karena tantangan politik dewasa ini akan mementingkan tercapainya stabilitas politik yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis-multidimensi tadi di berbagai bidang kehidupan. Stabilitas politik itu juga diperlukan untuk menumbuhkan proses demokratisasi politik di negeri ini, sesuatu yang sebenarnya sangat diharapkan oleh mereka yang memperjuangkan Hak-Hak Asasi Manusia (HAM).

 

Ketika jatuh korban mahasiswa di Universitas Trisakti dan Atmajaya tahun 1998, oleh tangan-tangan kriminal --entah milik siapa-- sebenarnya masyarakat demokratislah yang diharapkan akan tumbuh di negeri ini setelah pemerintahan otoriter Orde Baru ditumbangkan. Tapi kemudian hal itu tidak kunjung terwujud bahkan sekarang KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) merajalela jauh lebih hebat dari pada masa lampau. Ketika seorang aktivis politik yang menjadi anggota DPR-RI ingin mengusut tuntas pembelian pesawat Sukhoi, seorang anggota DPR-RI lain dari sebuah partai politik besar melakukan intimidasi terhadapnya, dengan menyatakan upaya tersebut sebagai cara untuk mendiskreditkan Presiden.

 

Ini adalah jelas-jelas intimidasi politik yang menghambat proses demokratisasi di negeri kita, bandingkan ini dengan sikap ”mengalah” yang penulis tunjukkan ketika dilengserkan secara inkonstitusional oleh MPR-RI pertengahan 2001. Kalau dahulu seorang Presiden dapat dilengserkan karena pertimbangan-pertimbangan politik --walaupun secara hukum tidak terbukti berbuat salah-- justru sekarang seseorang dengan jabatan yang sama ”dilindungi” dengan intimidasi dari pemeriksaan secara sah oleh seorang anggota DPR-RI.

 

Berkaca dari kejadian tersebut masihkah ada harapan bagi tegaknya demokrasi di negeri ini pada hari-hari mendatang? Ini sangat penting untuk dijawab dan diwujudkan, karena jika tidak ada jawaban maka rakyat akan menggunakan satu-satunya cara untuk merebut kekuasaan yaitu revolusi sosial atau konflik horisontal melalui penjarahan-penjarahan dan lain-lain tindak kekerasaan.

 

*****

 

Karena itu, tindakan mereka yang kalah dalam perebutan jabatan gubernur di lima daerah yang disebut di atas adalah sebuah perkembangan politik sangat penting dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Sikap mengalah ini sangatlah besar artinya walaupun masih terjadi intimidasi dan politik uang. Kedua hal itu dapat dihilangkan di masa depan dengan pemilihan kepala daerah (gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati dan walikota-wakil walikota) secara langsung oleh rakyat. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa presiden dan wakil presiden dalam pemilu yang akan datang akan dipilih secara langsung. Dan di negeri mana pun juga, pemimpin eksekutif dalam pemerintahan adalah orang-orang yang dipilih melalui pemilu.

 

Sebuah demokrasi memerlukan tumbuhnya tradisi demokratisasi --tidak hanya terdapatnya institusi atau lembaga yang mencerminkan demokratisasi saja, seperti MA, BPK, Bank Sentral yang independen dari campur tangan pemerintah. Institusionalisasi tanpa tradisi, tidak akan menciptakan demokrasi yang benar di mana pun juga, seperti dibuktikan dalam pemerintahan Orde Baru selama puluhan tahun.

 

Sikap mengakui kenyataan dari mereka yang dikalahkan dalam pemilihan gubernur di lima daerah yang disebutkan adalah bagian dari pembentukan sebuah tradisi politik yang baru di negeri kita, hal ini sama pentingnya dengan penetapan proses pemilihan langsung bagi kepala daerah.

 

Pembentukan undang-undang pemilihan kepala daerah yang bebas dari campur tangan pemerintah pusat sebagai sebuah langkah institusional yang penting, di samping diimbangi tradisi berdemokrasi yang sehat oleh tokoh-tokoh yang kalah. Dalam hal ini seorang Ace – Tarmidi – Mardijo dan Kahfi bahkan bernilai sama tinggi dengan yang menang, bahkan lebih tinggi dari yang menang, jika kemenangan tersebut diraih dengan cara yang inkonstitusional.

Seorang pemenang dengan tangan ”berlumuran darah”, tidak tinggi nilainya dalam pandangan sejarah untuk jangka panjang. Karenanya kita juga harus menghormati tradisi tersebut, sama halnya ketika mendiang Presiden John F. Kennedy menyatakan penghormatan kepada senator Robert E. Taft yang kalah dalam pemilihan presiden Amerika Serikat, dan Harry S Truman menilai keduanya sebagai orang yang sama besar bagi sejarah Amerika tersebut.

 

 

 

 

 

   PKB, TNI, dan Pembelajaran Demokrasi

 

DAPAT dikatakan, 26 September 2003 malam adalah hari bersejarah bagi Partai Kebangkitan Bangsa. Malam itu, DPP PKB mengadakan rapat pleno yang dihadiri banyak orang. Mereka adalah Dewan Syura (Dewan Musyawarah) lengkap, Dewan Tanfidz (Dewan Pelaksana) lengkap, para ketua, lembaga-lembaga, dan departemen-departemen di lingkungan DPP PKB, tetapi hanya 36 orang yang mempunyai hak suara.

Akan tetapi, yang paling banyak memperoleh perhatian adalah pembahasan mengenai penempatan kembali (reposisi) Sekjen DPP PKB Saifullah Yusuf. Setelah pembahasan berjalan sekitar 3,5 jam, disetujui adanya pemungutan suara di antara 36 orang itu, untuk mendapat suara terbanyak, guna menentukan jawaban atas salah satu dari dua pertanyaan: reposisi berlaku sejak saat ini atau setelah pemilu legislatif April 2004 nanti?

PENULIS mengatakan, ini adalah hari bersejarah bagi PKB karena sebuah keputusan penting diambil melalui pemungutan suara. Akhirnya, dengan selisih satu suara, rapat menentukan reposisi mulai berlaku sejak masa setelah pemilu legislatif mendatang.

Ini adalah hari bersejarah karena melalui proses amat demokratis telah diambil keputusan yang mengikat seluruh anggota PKB. Bahkan, Ketua Umum Dewan Syura atau Dewan Tanfidz tidak dapat menganulir hal itu. Ini berarti kedaulatan di lingkungan PKB tidak terletak di tangan ketua umum, tetapi ditentukan secara kolektif. Inilah esensi demokratis yang diperjuangkan partai itu di saat semua lembaga politik di negeri ini amat bergantung kepada ketua umum masing-masing dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian, praktik demokrasi dalam lingkungan PKB dapat ditransformasikan secara langsung kepada praktik demokrasi dalam lingkungan lebih luas, yaitu di lingkungan bangsa dan negara kita. Bila hal ini terus berlangsung, berarti demokrasi akan hidup di negeri kita, selama para pemilik negeri ini memberi suara mayoritas kepada partai politik yang melaksanakan demokratisasi itu.

Bukankah ini berarti babak baru, yaitu babak demokratisasi dalam kehidupan politik bangsa kita? Inilah yang membuat rapat itu sesuatu yang bersejarah bagi PKB sendiri, mungkin juga bagi bangsa kita. Inilah yang membuat semua pandangan tertuju kepada rapat itu.

LALU, apa hubungan kejadian itu dengan lembaga militer yang bernama TNI? Bukankah justru banyak pihak mempermasalahkan, lembaga militer itu mempunyai pola hubungan negatif dengan pemilu? Ini adalah penilaian yang amat luas dimiliki masyarakat tentang kaum militer, yang dituduh akan "membunuh" demokrasi itu sendiri. Dilupakan orang bahwa banyak tokoh militer yang setelah pensiun justru menjadi tokoh-tokoh pendukung demokrasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.Contoh paling mudah diambil adalah Charles De Gaulle yang belakangan menjadi Presiden Perancis melalui pemilu. Dengan demikian, dia menunjukkan, orang-orang militer pun harus menempuh jalan pemilu untuk dapat diterima menjadi pemimpin bangsa.

Penulis yakin, TNI kita memiliki orang-orang berwatak demikian, selain ada juga yang senantiasa menginginkan agar kita sebagai bangsa "kembali" kepada sistem otoriter yang dibawa pemerintahan Orde Baru. Memang jelas "pergulatan" yang amat dahsyat dalam tubuh TNI, antara mereka yang ingin kembali kepada status quo sistem pemerintahan otoriter dan mereka yang dapat menerima demokratisasi sebagai sebuah proses yang berjalan amat lama.

Kita ambil sebagai contoh Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Letjen TNI (Purn) Prabowo, yang kini berancang-ancang menjadi calon presiden dari Partai Golkar melalui Konvensi Nasional. Tidak penting bagi kita siapa di antara mereka yang secara serius benar-benar menjadi calon itu. Yang terpenting, pengakuan mereka akan sistem pemerintahan multipartai yang demokratis dan ingin kita tegakkan di masa depan negara dan bangsa kita.

Di sini menjadi nyata adanya kewajiban kita semua untuk tidak mudah berburuk sangka terhadap TNI. Memang mudah bersikap demikian karena di masa lampau dalam bentuk ABRI maupun TNI amat banyak warga angkatan, khususnya Angkatan Darat, yang selalu bertindak politis. Mereka menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan yang sebenarnya bertentangan dengan UUD 1945. Sekarang pun masih ada yang demikian dalam pemerintahan kita, namun semakin hari semakin tumbuh kekuatan warga TNI yang dapat menerima demokrasi, baik terpaksa maupun tidak.

Guna memberi kesempatan kepada mereka inilah, dalam sikap adil kepada mereka, kita tidak boleh berburuk sangka untuk menganggap seluruh warga TNI ingin mengokohkan status quo. Mereka yang berjiwa militeristik itulah yang harus kita tentang, bukan seluruh orang-orang militer.

DENGAN semangat seperti itulah, penulis mengajukan usul melalui artikel ini agar warga TNI diperintahkan untuk diangkat menjadi pengawas penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) guna menjamin ketepatan perhitungan dan manipulasi pengumuman suara itu sendiri.

Penulis sadar, usul seperti itu tentu dianggap "terlalu berani" oleh sementara kalangan, terutama kaum akademis dan aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal itu adalah wajar. Pengalaman menunjukkan "keburukan-keburukan" oleh orang-orang militer di masa lampau dan sekarang, baik di negeri ini maupun di negeri lain. Karena itu, kita tidak boleh marah dengan anggapan itu karena itu adalah kewajaran yang dimiliki tiap bangsa. Akan tetapi, kita tidak boleh mendasarkan asumsi-asumsi hanya pada sangkaan buruk belaka, baik disadari ataupun tidak.

Memang, masih banyak hal yang harus dibenahi dalam kehidupan bangsa ini, termasuk di kalangan warga TNI sendiri. Akan tetapi, di sini kita harus membedakan mana yang merupakan hal-hal teknis dan mana yang memerlukan keputusan politis. Keputusan untuk menyertakan warga TNI dalam pemilu, di luar masalah keamanan dan pertahanan, adalah keputusan politik yang harus diambil bersama. Hal-hal politis seperti itu harus diputuskan bersama. Bila tidak, akan membuka "peluang" bagi mereka yang berpikiran militeristik untuk "mengembalikan" status quo pemerintahan kita.

Menjadi nyatalah bagi kita, tidak mudah untuk mencari "penyelesaian" atas keadaan pemerintahan kita yang amat kacau-balau. Kita harus berani melakukan "terobosan-terobosan politik" yang semula tidak kita duga untuk "sekadar" meratakan jalan bagi proses demokratisasi.

Keberanian menanggung risiko yang harus diperhitungkan matang-matang merupakan sesuatu yang mau tidak mau harus dilakukan guna menegakkan demokrasi di negeri kita. Memang beberapa usulan yang menyangkut sistem politik kita tampak "terlalu berani", termasuk di dalamnya agar warga TNI secara institusional ikut serta dalam proses politik kita, seperti dalam usul yang penulis ajukan di atas.

 

          Tantangan Dalam Pelaksanaan      

           

Menurut pemikiran yang terjadi saat ini, seperti yang sudah diramalkan orang terlebih dahulu, akibat dari “hancurnya” pelaksanaan masyarakat komunistik, maka terjadi penolakan sangat besar terhadap ideologi tersebut. Jarang orang mau melihatnya lebih jauh seperti yang dilakukan oleh Milovan Djilas dalam bukunya “ The New Class.” Dalam tulisannya ia meramalkan, komunisme akan hancur karena ia mengabdi kepada kepentingan kelas pelaksana/ aparatchik, yang merupakan birokratisasi sebuah partai komunis. Karena pendapatnya itu Djilas dikucilkan dari partai komunis manapun dan diisolasi oleh mendiang Josef Broz Tito, dari Partai Komunis Yugoslavia. Tetapi setiap orang yang jujur, termasuk tokoh Partai Komunis Cekoslovakia, Alexander Dubcek . Karena ia berani menentang birokrasi partai komunis Uni Soviet, akhirnya ia pun dibuang dari jabatan PM Cekoslovakia, dan kembali menjadi pengawas hutan di negeri itu, hingga matinya kira-kira seperempat abad yang lalu .

 

Pengamatan Djilas ini sebenarnya juga sudah didahului oleh sebuah pandangan lain dari Antonio Gramsci, seorang teoritikus komunis Italia yang meninggal dunia tahun 1927. Ia mengajukan kritik pedas kepada gerakan komunis waktu itu, yang kehilangan spiritualitas dan wajah kemanusiaan. Inilah yang akan mengakibatkan runtuhnya komunisme. Dalam pendapatnya kepada seorang tokoh partai komunis di Italia, Enrico Berlinguer, pada akhir tahun 60-an, ia seringkali menyebutkan, bahwa "paham komunisme yang tidak berwajah kemanusiaan". Karena itu, ia menyerukan agar paham itu mengembalikan wajah kemanusiaan kepada dirinya, dalam bentuk kerohanian yang kreatif .

 

Sekarang komunisme, sebagai ideologi harus mengembangkan wajah seperti itu kalau ingin laku di mata para pemilih, dan memperoleh dukungan suara yang besar dalam pemilu yang diselenggarakan tahun-tahun terakhir ini. Di negara-negara seperti Hongaria, pencarian wajah manusiawi itu berbentuk keharusan mengajukan gagasan dan langkah yang benar, bagi kepentingan rakyat kebanyakan. Dikombinasikan dengan keasikan partai-partai yang berideologi/ pandangan politik lain yang berbeda, yang juga disertai sikap mementingkan diri sendiri, maka kepercayaan orang banyak kembali diraih partai komunis di negeri itu. Sudah tentu kenyataan itu meresahkan orang banyak, dan membuat partai komunis tanpa ideologi lama berkuasa kembali, dan dengan sikap mereka yang demokratis, masih sejalan dengan sikap "untuk kritis."

 

Apa yang disebutkan diatas itu, ternyata tidak hanya “dimonopoli“ oleh kaum komunis belaka, karena banyak kelompok nasionalis maupun gerakan-gerakan Islam yang juga mengidap penyakit yang sama: "mengukur orang lain dengan apa yang diperbuat sendiri, dan tidak memperhatikan kepentingan rakyat banyak." Contoh dari sikap ini di kalangan kaum nasionalis adalah pandangan sempit yang mencurigai sikap negara-negara lain terhadap Indonesia, seperti penolakan pemerintah kita terhadap sikap Australia yang mengajak kedua negara untuk melupakan masa lampau dan berkonsentrasi pada kerjasama dengan Indonesia bagi kepentingan masa depan. Sikap tidak mempercayai posisi Australia ini, jika tidak melihat dengan “ kacamata obyektif“ berarti meninjau masalah tersebut dengan kacamata kearifan.

 

Sudah tentu kejujuran merupakan syarat penting bagi penerimaan semua aspirasi politik oleh rakyat. Tanpa kejujuran itu, maka sistem yang akan dihasilkan dalam kenyataan dapat berisi KKN, karena tidak adanya pengawasan dan kedaulatan hukum. Ini berarti juga tidak akan terjadi demokratisasi, karena hal itu bergantung kepada adanya kedaulatan hukum relatif penuh dan persamaan perlakuan bagi para warga negara di hadapan undang-undang. Karenanya, diperlukan kedaulatan hukum itu, karena ketiadaan demokrasi akan membuat sistem politik yang timpang, padahal justru ketimpangan itulah yang tidak diingini dalam sebuah negara modern .

 

Islam juga menolak ketimpangan tersebut, sehingga ia sebenarnya berpotensi menegakkan demokrasi. Banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang mendorong Islam untuk menumbuhkan demokrasi dalam kehidupan sebuah bangsa dan negara . Ketundukan kepada hukum, keadilan (berarti penolakan ketimpangan) dan persamaan hak para warga negara, adalah sekelumit potensi yang dimiliki Islam untuk demokrasi. Tanpa demokrasi, Islam hanya akan berarti penguasaan sebuah kelompok atas masyarakat kebanyakan, dan dengan demikian kemakmuran dan keadilan tidak akan tercapai. Itulah sebabnya, mengapa selama ini tidak dapat ditegakkan sebuah masyarakat yang mementingkan kesejahteraan rakyat dalam sebuah tatanan sosial oleh Islam .

 

Jelas bahwa uraian diatas bahwa aspek pelaksanaan menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi semua jenis pemerintahan. Kenyataan ini memang disadari oleh sebagian kecil para aktivis gerakan-gerakan yang mewakili mereka tetapi ternyata mayoritas berpendapat lain . Kenyataan sejarah inilah yang membuat sulitnya demokrasi terwujud di mana-mana. Tidak ada jalan lain bagi negara-negara seperti itu, demokrasi ditegakkan secara berangsur-angsur. Contoh yang paling menarik adalah , Republik Rakyat Tiongkok. Para pemimpin Tiongkok, sejak beratus-ratus tahun belakangan ini, memiliki obsesi penolakan terhadap terurainya kesatuan negara tersebut. Karenanya, ketika para mahasiswa mengemukakan gagasan negara federal belasan tahun yang lalu, para pemimpin Tiongkok menjadi takut kepada gagasan tersebut. Maka dimunculkanlah beberapa Tank di lapangan Tiannamen untuk berhadapan dengan para mahasiswa itu, yang fotonya tersebar sangat luas di selururh dunia .

 

Nah oleh media "Barat" digambarkan sebagai sikap menentang demokrasi dari para pemimpin Tiongkok. Memang itu adalah tindakan tidak demokratis, tetapi tidak benar adanya anggapan bahwa mereka menentang demokrasi. Yang benar dalam anggapan penulis, mereka melaksanakan proses demokratisasi, secara bertahap. Sudah tentu harus ada akomodasi terhadap sikap-sikap tidak demokratis dalam bernegara. Tetapi yang terpenting, demokrasi itu masih tetap menjadi tujuan bagi sesuatu negara. Secara berangsur-angsur kebebasan demi kebebasan diberikan kepada rakyat, dalam sebuah proses berjangka sangat panjang. Kalau demokratisasi penuh tercapai setelah ratusan tahun lamanya di "negeri-negeri barat", maka hal seperti itu juga berlaku masyarakat-masyarakat dan negara-negara lain .

 

Jelaslah bagi kita semua, menegakkan demokrasi bukanlah kerja yang mudah, memerlukan ketaatan asas/ konsistensi dalam pelaksanaannya. Sesuatu yang dirumuskan dalam prinsip, dapat saja berjalan dalam jangka panjang, dan harus dicapai secara bertahap. Ini adalah kenyataan sejarah umat manusia, karenanya kita harus mengingat kenyataan ini, kalau kita dapat melihatnya sebagai sebuah proses yang memakan waktu sangat lama. Karena itu, dalam menilai sebuah gagasan, mau tidak mau kita harus memperhatikan pelaksanaan gagasan itu sendiri dalam pelaksanaannya. Sikap tidak memperhatikan hal ini, hanya akan menghasilkan “pandangan verbal“ saja, yang tidak menyentuh kenyataan yang ada. Sederhana, namun sulit dilaksanakan, bukan ?

 

                TNI dan Demokratisasi                       

                                                                    

Selama lebih dari 30 tahun TNI pernah berkuasa di negeri ini. Wajarlah kalau sekarang kecurigaan selalu diarahkan kepadanya. Segala macam hal yang menunjukkan pada melemahnya pemerintahan dan tereduksinya kebebasan bagi masyarakat sipil (civil society), selalu dianggap sebagai “upaya TNI” untuk berkuasa kembali. Dalam hal ini, penulis berpendapat hendaknya kita berhati-hati dengan tidak melakukan generalisasi atas TNI sebagai lembaga. Memang ada oknum yang mengejar ambisi pribadi, seperti memandang peranan TNI dalam politik sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup bangsa ini. Namun kenyataannya, peranan seperti itu tidak akan pernah bisa. Karena struktur serta hirarki TNI sendiri, yang bertopang atas ketundukan mutlak kepada atasan, tidak menungkinkan TNI untuk berperan demokratis tanpa kehadiran pihak sipil dalam pengendalian keadaan. Oleh karena itulah demokratisasi itu sendiri haruslah dilakukan bangsa ini bersama, termasuk ditopang oleh kemauan TNI sebagai institusi.

 

Penulis lahir dilingkungan orang-orang militer. Paman penulis, KH. A. Chaliq Hasyim sudah menjadi Mayor Jendral di Divisi Brawijaya sejak tahun 1948. Ia adalah salah seorang pendiri BRANI (Barisan Rakyat Nasionalis Indonesia), yang menjadi cikal-bakal jaringan lembaga intel kita. Seperti diceritakan Almarhum Yono Suwoyo yang juga Mayor Jendral TNI, ia pula yang membebaskan kota Madiun dari tangan Partai Komunis Indonesia (PKI) -terlepas dari klaim Divisi Siliwangi bahwa merekalah yang membebaskan kota tersebut.- Banyak saudara penulis lainnya dari kalangan militer, seperti ajudan Ayah penulis di masa gerilya melawan Belanda adalah seorang warga Brimob, bernama Sukirno, sekarang purnawirawan perwira pertama Polri di Surabaya.

 

Sementara itu ayah penulis sendiri juga dekat dengan kalangan militer. Beliau adalah penasehat Panglima Besar Soedirman, -yang dalam paruh kedua tahun 40-an mempunyai 2 orang penasehat, yaitu Ayah penulis sebagai penasehat sosial-politik dan penasehat militer Sekarmadji Kartosuwiryo. Panglima Besar Soedirman mematuhi perjanjian Renville, yang mengharuskan Republik Indonesia menarik tentara dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kemudian beliau memerintahkan Kartosuwiryo membentuk Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), guna mengisi kekosongan itu. Namun akhirnya setelah Kartosuwiryo gagal merebut jabatan Gubernur Jawa Barat dan menggunakan DI/TII untuk memberontak, barulah ia menjadi musuh negara ini. Lagi-lagi kisah individu yang kalah bersaing lalu memberontak kepada negara, sama dengan warga TNI individual yang menggangap kaum militer paling berhak mengendalikan negara.

 

Menurut seorang purnawirawan perwira tinggi TNI ada beberapa doktrin yang dikembangkan ABRI (sekarang TNI) yang memerlukan koreksi, karena di dalamya ada dominasi kaum militer atas pihak sipil. Bahkan kini pun masih cukup banyak kaum militer yang beranggapan mereka lebih baik daripada pihak sipil. Ini jelas merupakan pandangan individual, karena TNI sendiri sebagai institusi telah menerima dihapusnya Fraksi TNI-Polri dari DPR-RI tahun 2004 dan dari MPR-RI tahun 2009. Karena mereka harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak membeda-bedakan golongan manapun, maka dengan sendirinya sebagai institusi mereka harus tunduk kepada proses demokratisasi. Impian beberapa perwira tinggi TNI untuk berkuasa sendiri tidak perlu dikhawatirkan.

 

*****

 

Tentu saja pandangan ini adalah pemikiran ideal yang harus dilihat bagaimana pelaksanaan dalam kenyatannya. Peledakan bom dari satu tempat ke tempat lain, menunjukkan adanya keterlibatan langsung atau tidak langsung beberapa orang Perwira Tinggi TNI secara perorangan/individual. Salah satu moivasinya adalah mempertahankan “secara sia-sia” peranan politik TNI dalam lingkungan negara kita. Mereka mencoba menegakkan militerisme (paham serba militer) yang oleh banyak kalangan masyarakat sipil dianggap mencurigakan. Namun masyarakat sipil secara keseluruhan juga mempunyai banyak perbedaan, ada yang berpandangan ideal seperti penulis dan ada yang bersikap curiga kepada TNI. Hal itu merupakan hal wajar yang menghasilkan sikap teliti dan waspada untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa kita.

 

Memang ada yang berkeberatan atas penampilan para purnawirawan TNI untuk menjadi calon Presiden -Jendral TNI (purn) Wiranto dan Letjen (purn) Prabowo Subianto- melalui konvensi partai Golkar sebentar lagi, dan melihatnya sebagai penampilan ulang militerisme di negeri kita. Tetapi penulis berkeyakinan hal itu merupakan prakarsa pribadi/golongan yang tidak perlu dirisaukan. Sikap ini dianggap gegabah oleh sementara kalangan, namun penulis anggap penting untuk dikemukakan karena menyangkut masa depan negara dan bangsa ini. Masa depanlah yang akan membuktikan benar atau salahnya pandangan di atas. Namun penulis ingin menyatakan kepada kawan-kawan di kalangan militer dan sipil yang berpendirian sama, untuk tidak menggangap pendapat yang mengkhawatirkan munculnya kembali militerisme, sebagai sesuatu yang akan merugikan negeri ini dalam jangka panjang. Selama TNI menjalankan tugas secara profesional dan ada kalangan sipil yang berpandangan seperti penulis, selama itu pula kehadiran kaum militer, tanpa militerisme merupakan hal yang wajar-wajar saja. Tentu saja ini berarti bahwa kaum militer juga berhak turut mengatur jalannya pemerintahan, asal tujuan dan sasarannya adalah kesejahteraan rakyat banyak melalui proses demokratisasi. Jenderal George Marshall dan Colin Powel telah membuktikan hal ini di abad modern ini.

 

*****

 

Walaupun mengemukakan pandangan yang “tidak mencurigai” peranan politik TNI ini, namun penulis minta kepada kalangan yang “mencurigai” TNI untuk tetap berhati-hati terhadap individu yang ingin menegakkan kembali kekuasaan politik TNI. Sikap tidak mencurigai digabungkan dengan sikap berhati-hati dan waspada akan menjamin tegaknya demokrasi di negeri kita. Di sinilah terletak arti kepemimpinan yang kita harapkan di masa-masa yang akan datang, walaupun pada saat ini justru kepemimpinan itulah yang tidak ada dikalangan pemerintahan kita, karena itu benarlah pengamatan Dr. Syahril ”saat ini kita tidak mempunyai pemimpin, melainkan sekedar penguasa”. Sesuai dengan wataknya kata –kata ini memang tajam, tetapi demikian kenyataannya.

 

Dengan tulisan ini penulis berharap adanya rasa saling mencurigai antara kawan-kawan TNI dengan pihak sipil itu dapat dikurangi. Biarkan sejarah mengambil kesimpulannya sendiri di masa yang akan datang. Kerja-kerja kongkrit seperti pemilu yang akan datang sangat bergantung kepada timbulnya rasa saling mendukung antara kita. Meskipun ini tidak berarti kita harus lalai dan tidak menerapkan prosedur hukum jika terjadi kesalahan oleh salah satu pihak, guna menjamin hasil-hasil yang benar-benar jujur. Hanya dengan kejujuranlah pemerintahan yang memenuhi tujuan konstitusi, masyarakat adil dan makmur dapat ditegakkan di negeri ini.

 

              Agama dan Demokratisasi

 

Banyak orang bertanya kepada penulis, mengapa demikian banyak orang menjadi Katolik. Bukankah dengan demikian, dalam beberapa puluh tahun saja, seluruh Indonesia akan beragama Katolik? Atau paling tidak, mayoritas umat yang beragama Islam di Indonesia akan hilang berganti dengan Katolik dan Protestan. Capaian kemajuan yang luar biasa dari Kristenisasi ini, sangatlah mengerikan bagi yang meyakininya, dan sepertinya telah
menjadi kenyataan (sejarah) yang harus diyakini.

Tetapi, yang tidak ikut-ikutan yakin seperti penulis ini, malah dianggap sebagai pengkhianat Islam. Lalu, apa yang harus menjadi sikap mereka? Menurut penulis, hal itu tidak usah diperhatikan secara serius. Dianggap sebagai pengkhianat atau bukan, sangatlah tergantung pada diri kita masing-masing. Bahkan, lebih jauh lagi, persoalan dianggap berkhianat ataupun tidak, bukanlah termasuk masalah yang prinsipil dan penting. Dan, jika saja masih dianggap sebagai pengkhianatan —padahal memang bukan— lebih baik dibiarkan saja. Bukankah, suatu saat nanti, fakta yang akan berbicara, bukannya kesan? Kalau memang tidak membantu Kristenisasi, bukankah dianggap apa saja tak jadi soal? Kristenisasi, sebagai sebuah proses kemasyarakatan berjalan secara alamiah. Dengan demikian, masalah Kristenisasi akan tetap terjadi kalau hal itu akan terus berlangsung.

Karenanya, dari sini, tugas penulis hanyalah ingin mendekatkan antara kaunn Kristen dan muslimin di negeri kita ini. Bukankah para pendiri republik (the Founding Fathers) ini, dulunya, selalu bekerja sama dalam memperjuangkan dan mendirikan negara-bangsa yang tercinta ini? Juga, bukankah tidak ada yang mengharuskan penulis untuk beribadah secara Kristen, sama seperti halnya yang telah dialami oleh ayah penulis? Maka, diharapkan yang terjadi adalah perataan pemikiran antara kedua belah pihak, Seperti halnya, bagaimana penulis sering mengambil pemikiran Martin Luther King Jr. mengenai demokrasi. Di samping itu, bahkan penulis sering kali mengambil pemikiran Mahatma Gandhi yang beragama Hindu atau Sulak Sivaraksa dari Thailand yang beragama Buddha. Dan juga, tentunya, pemikiran Ali Abd. Roziq, yang hampir semua buku-bukunya dilarang dibaca di Mesir.

Dengan kata lain, pencarian pendapat tentang demokrasi banyak penulis ambil dari mana pun, selama hal itu merupakan pencerminan dari teologia yang benar dan ketaatan yang saleh. Soal nilai kepercayaan masing-masing, penulis tak pemah mempersoalkannya. Semua itu, kita serahkan saja pada para teolog dari masing-masing agama dan keyakinan. Dan, penulis rasa, hanya dengan beginilah pengikut semua agama akan mampu memperjuangkan proses demokratisasi secara bersama-sama.

Kalau untuk proses demokratisasi saja prinsip-prinsip tersebut penulis pertahankan, maka terhadap hal yang sama juga penulis lakukan atas berlakunya keadilan, berlangsungnya hak-hak yang sama di hadapan undang-undang (UU) dan persamaan kepentingan bagi semua warga negara, tanpa kecuali. Ini berarti, kebebasan untuk berbicara haruslah dipertahankan dan kebebasan berpendapat harus pula dijaga.

Pembicaraan di atas, memang dapat disangkal dengan anggapan bahwa, tanpa berbicara dengan agama lain pun sesuatu agama dengan sendirinya dapat memperjuangkan demokrasi. Terhadap pernyataan ini, penulis mempunyai dua keberatan. Pertama, karena belum tentu semua argumentasi yang dipergunakan sama. Sehingga, dengan demikian, belum tentu pula ada perhatian yang sama terhadap hal-hal penting yang terdapat dalam berbagai aspek proses tersebut. Kedua, penegakan demokrasi mesti mengharuskan keikutsertaan semua warga negara yang hanya dapat diperoleh melalui persamaan pemikiran dan dekatnya pandangan-pandangan gerakan demokratisasi.

Kalau tidak demikian, berarti proses demokratisasi harus diserahkan pada ideologi-ideologi besar,seperti, nasionalisme maupun sosialisme sebagai pemikiran nonkeagamaan. Ini, dapat kita lihat dalam sejarah bangsa- bangsa yang besar, seperti Rusia, Cina, dan India. Di negeri-negeri tersebut, agama seolah-olah tak punya hak untuk turut menentukan parameter dan proses demokratisasi yang berjalan. Bahkan kehadiran partai beragama Hindu di Indonesia, beberapa tahun yang lalu —sebagai penjaga demokrasi, terasa sangat mengherankan dan hampir-hampir tak dipercayai orang. Sekarang pun orang belum percaya terhadap Liga Muslim (ML) di Pakistan, yang turut memperjuangkan demokrasi sejak negeri itu masih di bawah jajahan Inggris, dan Partai Islam yang berkuasa di Iran sekarang yang dulunya bekerja menentang tirani, yaitu Syah Iran.

Hal yang sama, juga sangat terasa sekali di negeri kita. Misalnya, antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) hampir-hampir tak pernah disebut sebagai bagian dari gerakan kemerdekaan. Yang selalu dianggap adalah Partai Nasionalis-nya Bung Karno ataupun golongan sosialis pimpinan Sneevliet. Bahkan golongan komunis pun bisa dianggap lebih bersikap nasionalistik. Padahal, bagi mereka, kemerdekaan tak lain adalah salah satu tahap pencapaian dari sosialisme itu sendiri. Kalau memang demikian, mengapakah gerakan-gerakan Islam tidak pemah dianggap demikian, padahal mereka telah melalui proses yang sama? Ketidakadilan sejarah ini, menurut penulis, terjadi karena kaum muslim lebih asyik berbicara tentang masyarakat Islam dan sedikit sekali mereka berbicara tentang kemerdekaan sebagai proses sejarah. Bahkan, mereka lebih banyak berbicara tentang masyarakat Islam masa Nabi yang sudah berlangsung empat belas abad yang lain daripada kemerdekaan yang harus dicapai. Maka, tidaklah mengherankan jika sejarah Islam lalu dianggap terlepas dari proses mencapai kemerdekaan, apalagi mempertahankannya.

Yang menarik, dewasa ini, hal yang sama terulang lagi. Manakah di antara gerakan Islam yang banyak berbicara tentang proses gerakan demokratisasi? Bukankah mereka lebih banyak berbicara tentang pentingnya mernpertahankan kekuasaan? Bahkan, sekarang pun banyak gerakan Islam yang lebih tertarik mempertahankan status quo —termasuk mempertahankan rezim pemerintahan kini, ketimbang pentingnya membina masyarakat baru yang lebih demokratis. Dalam hal ini, contoh terbaik dari gerakan-gerakan Islam yang mencoba mempertahankan rezim yang tak demokratis itu berhadapan dengan protes para mahasiswa dan cendekiawan. Lalu, herankah kita kalau proses demokratisasi itu akhirnya "direbut" oleh berbagai gerakan yang memperjuangkan demokratisasi? Bukankah hal ini juga berlaku bagi proses perdamaian, keadilan hukum, kebebasan berbicara dan berpendapat serta persamaan hak dan kewajiban warga negara di hadapan UU?

Suatu perkecualian dalam hal ini, secara filosofis, adalah gerakan-gerakan Kristen di Indonesia, terutama gerakan Katolik. Kalau kita perhatikan, justru koran-koran yang dianggap mewakili gerakan-gerakan Kristen dan Katolik, muatan perjuangannya terhadap proses-proses demokratisasi terasa sangat mendalam dan lebih sarat. Paling tidak, dalam aspek teologi dan filsafat agama, keduanya memberikan tempat yang besar pada hal-hal di atas. Sedangkan koran-koran Islam, tampak lebih banyak membicarakan halal-haramnya sesuatu—yang berarti, lebih banyak berorientasi pada hukum agama.

Herankah kita, jika di masa depan nanti, subyek demokratisasi akan lebih banyak ditentukan oleh kedua agama tersebut? Dan, karena masa depan kita akan lebih banyak berurusan dengan demokrasi, setidak-tidaknya dalam 25 tahun mendatang, bukan sesuatu yang mustahil akan terjadi proses Katolikisme dan Protestanisasi yang lebih besar lagi. Lalu, siapakah yang akan disalahkan, jika bukan para pemimpin mereka sendiri? Yang jelas, bukan penulis. Sebab, pada saat itu, penulis sudah bukan lagi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ironis, bukan? [***]

 

 

 

Apakah Orang Islam Wajib Mendirikan Kerajaan Islam?

 

….jauh sebelum Gus Dur dicalonkan sebagai presiden sudah ada yang memandang perlu untuk segera merekam gagasan Gus Dur yang dinilai berbobot -- bukan saja tentang NU, tapi lebih luas lagi: tantang persoalan yang dihadapi bangsa ini. Akhirnya, tiga kali perbincangan dilakukan di rumah Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, akhir Agustus dan awal September tahun lalu, sehabis Gus Dur sembuh dari serangan stroke. Perbincangan dengan mantan Ketua PB NU tersebut waktu itu dilakukan oleh Romo Magnis Suseno yang budayawan, pemikir, dan Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, dan Raymond Toruan, wartawan yang jadi Pemimpin Umum Harian The Jakarta Post. D&R mendapat izin mencuplik sebagian wawancara tersebut, terutama mengenai Islam dan NU. Direncanakan, wawancara kompletnya akan diterbitkan sebagai buku.

Magnis Banyak orang luar yang mempertanyakan, misalnya saja, orang Jerman, apakah Indonesia akan jadi Islami atau tidak, dalam arti formal, di masa depan?
Gus Dur Enggak. Islam justru malah kehilangan formalitasnya di Indonesia. Sebab, kalau kita lihat perjalanan Islam di Indoensia sekian abad ini, Islam itu lebih dekat pada gerakan nasionalis. Contohnya saja pertentangan antara Sultan Hadiwijaya dan Sutawijaya atau populer disebut Joko Tingkir, kan menang Sutawijaya, tokoh yang boleh dikata yang meminta supaya ada nasionalisme dalam Islam.

Magnis Memang saya kenal banyak pribadi muslim yang jelas sangat nasionalis ...
Gus Dur Jadi, kalau terus kita telusuri sampailah pada lahirnya Syarikat Dagang Islam. Syarikat ini lahir sebagai reaksi adanya keinginan membuat Islam yang nasionalis. Ternyata, Syarikat Dagang Islam tetap juga kecil, enggak bisa besar. Dengan kata lain, mereka yang menginginkan formalisme Islam enggak pernah menang di Indonesia. Bahkan lahirnya Muhammadiyah sebagai upaya untuk lebih menonjolkan Islam di-counter dengan lahirnya NU. NU lahir dari dua Madrasah, Taswirul Afkhar, dan Nahdlatul Wathan yang ingin memperjuangkan Islam nasionalis.Konsep Taswirul Afkhar adalah hasil pemikiran Cokroaminoto, yang jelas campuran antara Islam dan nasionalisme. Juga Nahdlatul Wathan, yang menurut artinya saja adalah 'kebangkitan tanah air'. Mereka ini tidak mau diganggu oleh hukum Islam yang mereka anggap bukan dibuat oleh mereka. Jadi, dengan kata lain, mereka takut terhadap encroachment pemerintah kolonial, takut kalau mereka masuk ke dalam gerakan Islam. Maka, lahirlah NU.
Tapi, sembilan tahun setelah NU berdiri, tahun 1935, ada pertanyaan:
apakah orang Islam wajib mendirikan kerajaan Islam di Indonesia ataukah harus mempertahankan kerajaan Hindia Belanda. Kongres (muktamar) NU di Banjarmasin, Juni 1936, menyatakan tidak wajib orang Islam mendirikan kerajaan Islam. Alasannya, di Indonesia sudah pernah berdiri kerajaan Islam dan rakyat sudah menjalankan agama dengan bebas. Ini menjadi dasar penerimaan NU terhadap Pancasila.
Pada tahun 1951 oleh Kiai Wahid Hasyim, ayah saya, sebagai Menteri Agama dari NU, perempuan diterima menjadi hakim agama melalui penerimaan di SGHN (Sekolah Guru Hakim Negeri). Ini baru satu-satunya di dunia.
Kemudian, pada tahun 1984, NU menerima asas Pancasila. Yang lain khan hanya ikut-ikutan NU. NU berani merumuskan menerima asas Pancasila dan tetap memegang akidah ahlul sunnah wal jamaah. Jadi, contoh-contoh itu membuktikan bahwa kedudukan Islam yang nasionalis, Islam yang memperhitungkan keadaan Indonesia, lebih kuat daripada mereka yang menginginkan formalisme Islam.
Kemudian, pada tahun 1984 timbul asas tunggal Pancasila bagi organisasi sosial-politik. Ketika saya berbicara dengan umat Katolik, ternyata dalam Kristen ada pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Nah, sebagai Sekretaris Panitia Kecil Pengurus Besar NU (yang membahas soal asas tunggal Pancasila), saya menyetir supaya NU menerima asas tunggal Pancasila itu. Karena apa? Karena, kalau kita setia pada Undang-Undang Dasar 1945, berarti --pada waktu itu lho-- ya, setia pada Pancasila. Nah, kalau setia pada Pancasila, berarti harus menerima juga Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kehidupan sosial-politik.

Magnis Saya ingat, akhir tahun 1983, Gus Dur pernah bicara dengan saya selama dua jam, memperingatkan supaya Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) jangan terlalu picik. KWI jangan ragu-ragu mengenai asas tunggal itu. Kalau begitu, apakah ini berarti demokrasi di Indonesia tidak mungkin?
Gus Dur Mungkin; justru harus ada demokrasi karena landasan demokrasi itu kontrol sosial. Jadi, Indonesia tidak akan mungkin jadi negara Islam atau tidak akan mungkin jadi negara separatif karena adanya demokrasi.

Magnis Apakah demokrasi tidak lalu bisa dipakai oleh tiap-tiap kelompok:membantu mereka mau disintegrasi, juga sebaliknya membantu mereka untuk tidak disintegrasi?
Gus Dur Oh, tidak. Karena, mereka diharuskan mengikuti garis umum bangsa melalui dialog-dialog dan melalui perumusan bersama; siapa yang terbanyak itulah yang menang.

Magnis Tapi, negara ini kan mayoritasnya Islam dan prinsip demokrasi itu kan mayoritas. Jadi, bagaimana dengan yang minoritas-minoritas Kristen itu?
Gus Dur Ya ini, kalau demokrasi itu dasarnya kesatuan bangsa dengan sendirinya demokrasi tidak berdasarkan agama.

Magnis Tapi bisa kan atas dasar suara mayoritas lalu seakan-akan berprinsip demokrasi mengislamkan negara; apakah itu mungkin?
Gus Dur Seperti Amerika Serikat sekarang, kenapa tidak mungkin jadi negara Kristen padahal itu negara penganut demokrasi? Karena, ada undang-undang dasar Amerika yang memberikan tempat persamaan yang mutlak pada semua agama.
Saya sendiri merasa demokrasi memang jalan terbaik karena di situ lalu orang tidak terfokus hanya pada agama, tetapi pada politik. Dan, dalam politik ada bermacam-macam perbedaan sehingga saya sendiri merasa salah bahwa satu kelemahan besar Orde Baru adalah orde ini melarang rakyat ikut dalam politik. Akibatnya,seluruh energi dicurahkan ke agama, satu-satunya sektor yang masih relatif bebas dari rezim Orde Baru. Risikonya, tendensi primordial menjadi lebih kuat daripada dalam tahun 1950-an, ketika masih ada kebebasan.
Dalam hal ini tergantung pada organisasi agamanya. Untungnya, di Indonesia ada seperti NU, yang memahami betul bahwa Indonesia tidak berdasarkan agama walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, Indonesia berdasarkan nasionalitas, kebangsaan. Karena itulah kami dari NU selalu menyodorkan bahwa konsep kebangsaan kita adalah, sebagai bangsa, kami tidak akan pernah bersatu utuk memformalkan ajaran agama Islam. Agama Islam urusan pribadi orang.

Magnis Gus Dur, ada yang mengatakan sebetulnya Indonesia tidak akan bisa melaksanakan integrasi karena budaya Jawa terlalu berpengaruh dan budaya Jawa katanya tidak demokratis.
Gus Dur Ya, tergantung pada bagaimana melihat budaya. Kalau saya memandang Budaya Jawa, itu demokratis. Ada bagian-bagian dari budaya Jawa yang tidak demokratis, tapi yang namanya kewajiban-kewajiban umum kebudayaan itu jelas sekali demokratis. Semboyan mangan ora mangan asal ngumpul (makan tidak makan asalkan berkumpul –red) itu saja kan contoh bahwa pemerintah wajib memberikan perhatian ke warga negara seluruhnya supaya makan. Jadi, dalam budaya Jawa, ketundukan pertama itu kepada Tuhan, kepada kebaikan.

Magnis Jadi, tidak betul budaya Jawa itu menggagalkan demokrasi?
Gus Dur Tergantung; mungkin yang dimaksudkan adalah budaya politik Jawa selama ini. Kalau ini, karena Jawa diperintah oleh raja-raja yang terlalu mengandalkan pada kekuasaan raja, jadinya, ya, seperti itu. Tapi, itu kan kebudayaan atas, pinjam istilah orang-orang antropologi. Bawahnya, budaya Jawa bawah, demokrat sekali.
Ketika Sutawijaya dikalahkan Sultan Hadiwijaya, dia menyingkir, mendirikan pesantren di sebuah pulau di tengah-tengah Bengawan Solo. Maka, tercipta tembang itu lho: sigro milir sang getek sinonggo bajul, kawandoso cacahipun... (segera mengalir rakit didorong buaya, empat puluh banyaknya ..-red). Itu kan menunjukan 40 macam kesaktian yang dimiliki Sultan Hadiwijaya. Tapi, 40 macam kesaktian tidak untuk dia karena berwujud buaya.
Artinya, kalau lalai, dia akan ditelan oleh kesaktian yang 40 itu. Dengan kata lain, dia tidak pantas jadi raja. Karena itu lebih baik jadi ulama saja, mendidik masyarakat. Jadi, dari ini saja sudah ditunjukkan bahwa dalam kebudayaan Jawa itu ada yang seperti Joko Tingkir (Sultan Hadiwijaya -red), ada yang seperti Panembahan Senopati (Sutawijaya -red). Jadi, ya, tergantung pada dari mana memandang kebudayaan Jawa. Ada kiai, ada raja.

Magnis Jadi, tumbuhnya santri merupakan unsur demokratis dalam masyarakat Jawa?
Gus Dur Betul. Artinya, kiai sebagai manifestasi budaya santri itu menumbuhkan semacam kekuatan moral untuk mengoreksi hura-hura, mengoreksi raja-raja. Ambil contoh Kisah Kiai Mutamaqin di Kajen. Dua ratus tahun lalu, Kiai Mutamaqin sudah memberontak kepada Raja Kartosuro, yang diwakili oleh penghulu bernama Ketib Anom. Ia mengajarkan persamaan hak dalam masyarakat. Terus, Kiai Mutamaqin dipanggil Ketib Anom. Berdebat mereka.
Menurut versi keraton, Kiai Ahmad Mutamaqin kalah kaji (kalah ilmu), istilahnya begitu. Karena itu harus mengalah kembali ke kampungnya, ke Cebolek. Tapi, sampai dengan hari ini, setiap 1 Suro dirayakan haul Kiai Mutamaqin, dirayakan peringatan ulang tahun kematiannya. Ribuan orang datang, mendengarkan tembang; dalam tembang ini, Cebolek menang, Mutamaqin menang. Jadi, dalam tradisi lisan, sang kiai menang; dalam tradisi tulisan, sang rajalah yang menang.
Nah, saya melihat ada dua dalam hal Serat Cebolek ini. Satu, ini adalah pemberontakan kaum syiah di Indonesia. Artinya, orang yang berangkat ke sini membawa syiah setelah sampai di sini ikut suni, tapi semangat syiahnya tetap, semangat kerakyatan. Yang kedua, Kiai Mutamaqain menentang keraton dan ternyata dia tetap hidup. Saya cenderung menafsirkan, dalam debat, Kiai Muatmaqin-lah yang menang. Sebab, kalau dia kalah, dia akan dimatikan, paling tidak enggak boleh jadi kiai lagi. Nyatanya, dia masih jadi kiai. Nah, dengan demikian, tradisi persamaan hak itu inti kedaulatan hukum, itu ada pada sang kiai, sang raja tidak.

Magnis Kalau begitu, citra budaya Jawa sangat orang atas?
Gus Dur Orang atas itu bagian dari kebudayaan keraton.

Magnis Lalu, bagaimana rakyat?
Gus Dur Rakyat mempunyai budayanya sendiri. Kiai-kiai berkembang di seluruh Pulau Jawa. Di mana ada lurah di situ ada kiai. Berarti, baik kecenderungan elitis maupun kecenderungan populis ada pada budaya Jawa. Maka itu jangan heran kalau NU menuntut persamaan hak. Karena itu, NU menerima Serat Cebolek yang dinyanyikan di Kajen pada setiap 1 Suro.

Magnis Soal lain, banyak ditanyakan orang luar negeri, apakah di Indonesia ada bahaya radikalisasi di kalangan Islam?
Gus Dur Saya rasa masalahnya bukan ada atau tidak, melainkan apakah situasinya kondusif untuk munculnya kaum militan. Sebab, kalau ditanya apakah orang Islam itu senang demokrasi, tentu saja senang. Tapi kan belum tentu orang Islam di Indonesia yang senang demokrasi itu lalu melawan gerakan Islam yang militan. Kita lihat, gerakan-gerakan Islam di Indonesia yang sekarang ada: mana gerakan militan yang dilawan? enggak ada.
Nah, karena enggak dilawan, gerakan militan itu lalu mengira situasinya cocok untuk mereka. Jadi, mereka lalu maju terus. Jadi, dengan pertanyaan lain, jawabannya itu adalah "apakah situasi di Indonesia nanti akan tetap kondusif untuk mereka atau tidak?". Kalau tidak, ya, mereka nanti akan kehilangan klaim; dan yang akan muncul adalah orang-orang yang moderat, yang baik, seperti saya ini. Karena apa, karena yang moderat itu jumlahnya besar; jadi enggak usah khawatir.

Magnis Sekarang ini, kecenderungannya lebih ke arah radikalisasi atau penciptaan suasana yang tidak kondusif untuk Islam militan?
Gus Dur Saya rasa, dilihat perjalanan bangsa kita mulai dari perjuangan kemerdekaan sampai sekarang, itu lebih kondusif untuk yang tidak militan. Munculnya nasionalisme di Indonesia yang begitu kuat, yang sekuler, bahkan kadang-kadang kelihatan sebagai antiagama, toh akhirnya yang seperti itu menyisih juga. Jadi, yang benar itu adalah kaum nasionalis yang cinta agama seperti Bung Karno dan sebagainya itu.
Lalu kemudian dari kalangan Islam muncul seperti NU, yang tidak mau memaksakan kehendak kepada orang lain -- NU jalan sendiri. Dan jangan dianggap NU begini karena kebetulan. Bukan, ini suatu sikap yang konsisten. Kan sudah saya sebutkan, dalam kongres Banjarmasin, NU sudah menyatakan tidak wajib mendirikan negara Islam.

Magnis Dalam Pemilihan Umum 1955, kira-kira setengah dari muslim Indonesia tidak memilih partai Islam; apakah kira-kira sekarang juga masih begini, atau bagaimana?
Gus Dur Sekarang malah lebih besar, Romo. Yang tidak memilih partai Islam itu lebih besar karena mereka sekarang juga memilih NU. Nanti, dalam pertempuran antara Pancasila dan Islam belum tentu orang memilih Islam. Seandainya, dalam pemilihan umum yang akan datang, lini yang saya bawakan sekarang ini menang, itu berarti orang-orang Islam tidak senang dengan kehadiran negara yang campur tangannya terlalu besar dalam agama.

Magnis Apakah orang-orang NU merasa negara terlalu banyak campur tangan?
Gus Dur O, iya, sekarang ini. Masjid saja diperebutkan antara orang NU dan Muhammadiyah. Dan, Muhammadiyah itu representasinya pegawai negeri, pemerintah. Maka, ada pemeo di NU: kalau orang NU sama orang lain ribut berebut sandal di masjid, NU dengan Muhammadiyah berebut masjid. Jadinya, orang NU kalah karena yang non-NU itu dibantu birokrasi pemerintahan. Dengan kata lain, NU sudah mual dengan pemerintah.

Magnis Kalau Gus Dur tidak bicara seperti orang NU, tapi sebagai negarawan, bagaimana Gus Dur melihat kekuatan Muhammadiyah yang supposed to be modernist dan kekuatan NU yang supposed to be traditionalist atau pluralis; lalu ada Dewan Dakwah, ada Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
Gus Dur Saya tidak mengatakan Muhammadiyah itu seluruhnya antinasionalisme atau seluruhnya berpikiran militan, enggak. Saya melihat Muhammadiyah dengan NU itu perbedaannya justru dalam cara mengambil keputusan hukum saja, maksudnya hukum agama. Di NU maupun Muhammadiyah sama-sama banyak orang yang beranggapan hukum agama seharusnya hukum Islam dan diberlakukan untuk orang-orang muslim; dan tidak usah negara ikut campur. Jadi, saya tidak tahu mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Tapi, kalau orang Dewan Dakwah itu lebih mungkin menganggap kepentingan agama lebih tinggi, kepentingan negara lebih kecil. Nah, mereka inilah yang jumlahnya sangat kecil -- namanya minoritas.

Magnis Peran MUI dalam pembentukan, katakanlah, satu model Islam di Indonesia bagaimana?
Gus Dur MUI Enggak bisa dijadikan contoh karena MUI bikinan pemerintah dan harus mempertahankan dirinya sebagai wadah bagi semua orang. Hal-hal yang seperti pikiran Dewan Dakwah tadi itu di MUI sama kuat dengan NU. Maka itu, di NU, MUI ditertawakan karena putusan-putusannya tidak mencerminkan keinginan umat, melainkan keinginan pemerintah. Itu dengan mengandaikan MUI seharusnya berdiri di atas semua golingan. Jadi, kita enggak tahu pemikiran MUI bagaimana.

Magnis Impian Gus Dur sendiri bagaimana?
Gus Dur Impian saya adalah tanpa majelis ulama. Di Amerika Serikat, enggak ada majelis ulama. Yang Kristen bergerak sendiri, yang Katolik bergerak sendiri, yang Islam juga bergerak sendiri. Tapi, mereka berdialog satu sama lain. Impian saya itu adalah terjadi proses hubungan silaturahmi diantara semua pengikut agama. Kita bicara saja orang kepercayaan. Kepercayaan itu kalau kita bilang mereka dimasukkan dalam golongan Islam, lalu senang dengan hukum Islam, lalu menjalankan hukum Islam dengan konsekuen, lha mana bisa? Pendiriannya juga berbeda, kok. Hanya berhubung orang pakai nama Islam, ya, harus begini-begitu. Padahal, Islam itu bisa macam-macam. Seperti Permadi juga Islam. Kalau saya melihat itu begitu. Artinya, saya menganggap orang seperti Jatikusumo itu tidak kurang Islamnya daripada saya. Selama dia merasa dirinya muslim, ya, sudah. Seperti di Amerika, semua orang, ya, Kristen.
Tapi, ya, Kristen saja, bukan lalu seperti Children of God.

Magnis Itu sangat majemuk.
Gus Dur Ya, sangat majemuk; Islam juga begitu, Kristen juga begitu, kepercayaan juga begitu.

Magnis Apakah kita akan mendapatkan masyarakat yang lebih majemuk dan terbuka pada kemajemukan atau tendensi ke arah keseragaman akan lebih kuat?
Gus Dur Saya rasa kita akan menuju ke kemajemukan lebih dulu. Sebab, semakin modern masyarakat kan semakin majemuk. Artinya, dalam hal ini, semakin tua masyarakat akan dihormati sebagai makin tinggi tingkat kemajemukannya

 

         Demokrasi Dalam Pengertian Kita

 

Kata "demokrasi" memiliki arti yang berbeda-beda bagi bangsa-bangsa yang berlainan pada masa yang tidak sama. Bagi para pemikir di negara-negara yang maju (advanced countries) dalam teknologi, kata itu dianggap bermakna demokrasi liberal. Ada yang bersifat negara kesatuan, dengan kekuasaan pemerintahan pusat yang besar, seperti di Perancis maupun yang bersifat federatif, seperti di Amerika Serikat dan Australia. Tetapi, ada pula yang menggunakan kata itu dalam arti berbeda, yaitu dengan adanya kekuatan-kekuatan politik yang tidak bertentangan, melainkan berbeda pandangan saja, seperti di Israel.

Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris, Sir Winston Spencer Churchill pernah menyatakan demokrasi sebagai sistem politik yang sangat lemah, tapi paling baik di bandingkan dengan sistem-sistem politik yang lain. Ia membuktikan hal itu, dengan memimpin bangsa Inggris yang sedikit jumlahnya bilamana dibandingkan dengan musuh –yaitu pemerintahan pendudukan Jerman yang menguasai seluruh daratan Eropa Barat dan sedang menyerang Afrika Utara. Terkenal dalam hal ini pertempuran dengan Beatle of Britain --dimana para penerbang Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) yang berjumlah ratusan pesawat Speed Fires berhadapan dengan ribuan pesawat terbang luftwave dari Jerman, terutama dengan pesawat Messer Smith yang ditakuti itu. Saat itu, lahirlah pahlawan-pahlawan terkenal –seperti Douglas Bader.
Meski, seringkali kata demokrasi diselewengkan dengan kata lain, seperti demokrasi rakyat dari kalangan komunis maupun dari demokrasi Islam dari kaum "garis keras", dan demikian menjadi kehilangan makna demokratisnya, kata demokrasi tidak pernah kehilangan arti pendapat berbilang atau bersamaan perlakuan bagi seluruh warga negara di muka undang-undang serta penegakan kedaulatan hukum.

*****

Bila kita gunakan pengertian ini, maka kita akan melihat adanya perspektif lain. Dalam teropongan seperti itu (kemerdekaan pers), menjadi kata kunci. Adakah kemerdekaan pers yang sudah terwujud masuk dalam kategori ini, dan hal ini berarti tidak mengakui demokrasi dengan kemerdekaan pers yang potensial, seperti di Tiongkok sekarang? Kalau jawabannya positif, maka berarti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Malaysia dan Pakistan, tidak termasuk negara-negara demokratis. Begitu juga halnya dengan Iran dan Turki yang memperkenankan kritik-kritik terbuka berdasarkan kerangka acuan tertentu.

Di Iran, kritik apapun boleh disampaikan, asalkan tidak ditujukan pada Islam sebagai jalan hidup (syari’ah). Di Turki sebaliknya, menggunakan kerangka agama saja dengan meninggalkan pandangan positif akan negara sekuler, jelas bertentangan dengan konstitusi. Namun, di kedua negara tersebut, terdapat partai-partai politik yang saling bertentangan dan semuanya bebas mengikuti pemilu.
Akan halnya dengan RRT, para pemimpinnya, menganggap kritikan sebagai sesuatu yang sehat, selama tidak mempersoalkan kebersatuan (unity) negeri China. Sedangkan persaingan bebas antar partai diperkirakan akan dilaksanakan di masa depan oleh pemerintah, karena ketakutan akan terancamnya gagasaan kebersatuan negeri itu. Kritikan tajam dari para pengikut paham demokrasi liberal di atas, menunjukkan bahwa kedua negeri itu tidak dianggap melaksanakan demokrasi dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mengenal istilah "potential democratics", karena mereka hanya menggunakan pengertian "sudah demokratis" atau "tidak demokratis" belaka.

*****

Negeri kita tidak mengalami kenyataan demokratis ini, melainkan menghadapi dilema lain lagi. Pers kita sudah menjadi begitu merdeka, hingga merekapun memuat saja berita fitnah atau kabar bohong, selama ada kekuatan politik "demokratis" yang mereka ikuti. Celakanya, partai-partai politik yang menerapkan kerangka itu, masih kuat sekali melaksanakaan KKN. Mereka menakut-nakuti penerapan kedaulatan hukum, dan dengan demikian –mereka menciptakan fitnahan dan kabar bohong tersebut untuk menutupi KKN yang mereka lakukan. Yang terpenting bagi mereka, asal KKN yang mereka lindungi terbebas dari penerapan kedaulatan hukum secara tuntas.

Dengan demikian, mereka menggunakan kekuatan menjadi demokratis yang "berbilang banyak" adalah pihak yang menang dalam pemungutan suara. Bahwa tradisi demokrasi adalah mengutamakan kebenaran, adalah sesuatu yang mereka lupakan. Demokrasi yang mereka gunakan adalah demokrasi kelembagaan, dan sama sekali tidak ada hubungan tradisi dengan "tradisi demokrasi". Jika dikombinasikan dengan lemahnya aparat penegak hukum dan ketakutan Mahkamah Agung (MA) sekarang ini di negeri kita, hasilnya adalah lelucon besar-besaran tentang Indonesia sebagai negara demokratis.

Kini, kita dihadapkan pada sebuah kenyataan pahit: kedaulatan hukum hanya dapat ditegakkan sebagian saja. Terdapat kekutan hukum yang tidak akan dapat dikenakan kedaulatan hukum itu karena kuatnya mereka. Begitu juga, ada pihak yang tidak terkena sangsi Undang-Undang (UU), karena bukti-bukti hukum yang ada tidak cukup untuk menjamin diseretnya mereka ke meja hijau. Dalam hal ini, penulis menggunakan ketentuan teori hukum Islam (Ushul Figh, Islamic Legal Theory): maa laa yudraku kulluh, laa yudraku julluh (apa yang tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, tidak ditinggalkan yang terpenting). Selama penegakan hukum berjalan, dan persamaan perlakuan di muka Undang-Undang dilaksanakan serta kemerdekaan pers ditegakkan, selama itu pula kita tetap demokratis. Memang tergantung dari diri kita, tetapi apakah ada jaminan lebih baik bagi kita sekarang akan tegaknya demokrasi di negeri kita?

 

    Demokrasi dan Terorisme Internasional

 

Upaya menabrakkan pesawat ke gedung World Trade Centre (WTC) di New York dan Pentagon di dekat Ibu Kota Amerika Serikat, telah melumpuhkan untuk sementara waktu, urat-saraf penting di Negeri Paman Sam itu. WTC sebagai pusat saraf ekonomi dan Pentagon sebagai pusat saraf militer Amerika Serikat telah melumpuhkan keangkeran negara tersebut dalam tata pergaulan internasional.

Di sini jelas bahwa tidak hanya satu pihak yang melakukan perbuatan terkutuk itu, tapi tampaknya beberapa pihak ikut terlibat dalam aksi terorisme internasional.

Segera saja timbul banyak tuntutan agar langsung dapat diambil tindakan tegas kepada para teroris. Hal inilah yang justru ditakuti mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Eagleburger. Dia mengkhawatirkan, pembalasan seperti itu akan mengaburkan masalah saja.

Memang masyarakat dapat dipuaskan, tapi pencarian penyebab sebenarnya bisa jadi mengalami kegagalan. Seperti halnya keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang membebaskan pelaku peledak bom di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan hukuman Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pelaku pemboman tersebut, berarti gagalnya upaya pencarian penyebab peristiwa sebenarnya yang mungkin saja masih berkeliaran hingga hari ini. Sejarahlah nanti yang akan memberikan keputusan yang benar mengenai beberapa kejadian tersebut.

Yang ingin penulis sampaikan dalam artikel ini adalah imbauan untuk melihat segala sesuatu secara konsisten atau taat asas. Kejadian di New York dan Pentagon itu memang perbuatan biadab dan tidak berperikemanusiaan. Hal itu menjadi nyata dari pengelihatan sepintas lalu saja bahwa ribuan orang meninggal karenanya. Dan kekejaman seperti itu memang mudah membuka emosi kita. Kemarahan akhirnya menjadi sesuatu yang wajar dan laporan dari CNN tentang peristiwa itu justru meningkatkan daya amarah dan emosi kita.

Namun bisakah kita anggap beberapa peristiwa ini sebagai sesuatu yang terlepas dari perkembangan dunia pada umumnya?

Peristiwa Biadab
Ternyata tidak. Peristiwa biadab memang mudah memancing emosi, karena segera tampak di mata kita derajat kebiadabannya. Tapi, timbul pertanyaan, bukankah terhadap hal-hal lain yang memiliki derajat kebiadaban yang sama telah kita biarkan terjadi di seluruh dunia ini? Kejadian di Urunda-Burundi, umpamanya saja, ratusan ribu orang meninggal karena kita membiarkan suku Hutu dan Tutsi saling membunuh tanpa ada campur tangan sedikit pun dari kita. Bahkan, hingga saat ini masih saja terjadi pembantaian besar-besaran di beberapa negara Afrika tanpa ada upaya melerai sedikitpun dari kita.
Jelas semua itu merupakan sebuah hal yang sangat memalukan walaupun bukan kita yang melakukan. Tapi, bukankah yang melakukan pembunuhan massal di New York dan dekat Washington DC itu juga sama? Mengapakah jika terhadap kejadian itu kita bersikap emosional, tapi terhadap kejadian lain kita dingin-dingin saja? Bukankah ini menunjukkan sikap hipokrit kita?

Ketaatan pada Konstitusi
Senator Bob Taft adalah seorang yang dianggap dapat menjadi calon presiden dari Partai Republik di tahun 1948, asalkan dia tetap menjadi calon yang manis dan tidak membuat gara-gara. Karena itu, tidak mengherankan jika dia lalu bergerak hanya di belakang layar. Pada saat itu, Amerika Serikat yang baru saja menang perang menganggap para petinggi Nazi sebagai orang-orang yang bersalah. Mereka dijatuhi hukuman gantung yang justru melanggar ketentuan Undang Undang Dasar Amerika sendiri.

Dalam hal ini, Bob Taft menyadari bahwa dia akan kalah jika dia berbicara masalah itu. Namun, konstitusi telah dilanggar dan dalam hal ini, ia harus mengemukakan sebuah pendirian secara terbuka, apa pun risikonya. Dan ternyata benar, dia kalah. Tapi dengan demikian, ia telah menyelamatkan demokrasi di Amerika Serikat. Kebesarannya tak pernah berkurang, meski dia tidak jadi presiden.

Ketaatan pada konstitusi ini adalah sikap dasar yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karenanya, konstitusi sebuah negara haruslah dihormati tidak hanya oleh para warga negara tersebut, melainkan juga oleh dunia internasional. Maka, akibat dari sikap tidak menghiraukan hal itu, sama saja dengan sikap membiarkan terorisme internasional. Bahkan, mungkin akibat yang ditimbulkannya dapat berupa sesuatu yang lebih besar ukuran kerusakannya.

Sikap seperti inilah yang kita harapkan dari kampiun demokrasi, atau setidak-tidaknya mengajukan claim sebagai kampiun demokrasi, seperti Amerika Serikat. Karenanya, sangatlah mengherankan sikap Amerika yang membiarkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang Undang Dasar di sebuah negara, seperti yang terjadi di negara kita baru-baru ini.

Sikap mendukung pelanggaran terhadap Undang Undang Dasar kita adalah sikap hipokrit, yang menunjukkan standar ganda (double standard) Amerika yang menganggap dirinya polisi penjaga demokrasi di dunia. Kita memang tidak mampu berbuat apa-apa, tapi pendapat ini juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Amerika Serikat terlalu sering menganggap pendapatnya sendiri yang benar dan pendapat yang lain salah, seperti pendapat Alen Dulles yang bekerja untuk Centre Intelligence Agency (CIA) pada waktu Dien Bien Vhue jatuh ke tangan Vietkong di awal-awal tahun 50-an. Pendapat Dulles itu dianggap sebagai pendapat yang benar, yang dikenal dengan sebutan teori kejatuhan domino (domino fall theory) di awal tahun 1950-an. Ternyata Amerika Serikat sendiri lalu mengubah strateginya yang berarti mengakui ketidakbenaran teori tersebut.

Tanpa Standar Ganda
Dengan demikian jelaslah, perjuangan mencegah terorisme internasional hanya akan didukung oleh semua negara jika sikap Amerika Serikat sendiri tidak lagi menggunakan standar ganda. Kalau dia sendiri berteriak-teriak tentang terorisme internasional dan pada saat yang sama membiarkan pelanggaran Undang Undang Dasar suatu negara, maka hilanglah hak moralnya untuk meminta negara-negara lain mendukung upaya perlindungan hak-hak asasi warga negara Amerika Serikat sendiri. Dengan kata lain, dalam penegakan nilai-nilai demokrasi dan pencegahan terorisme internasional, harus ada konsistensi (ketaatan asas). Ini semua adalah pelajaran berharga yang harus selalu kita ingat dalam mengatur tata hubungan internasional.

 

    Demokrasi, Keadilan, dan Keterwakilan

 

Pernah ada pengamat yang berpendapat bahwa agama menjadi faktor penghambat demokrasi. Pendapat tersebut jelas tidak tepat. Apalagi jika yang dimaksudkan adalah agama Islam. Karena sesungguhnya Islam adalah agama demokrasi.

Ada beberapa alasan mengapa Islam disebut sebagai agama demokrasi: Pertama, Islam adalah agama hukum, dengan pengertian agama Islam berlaku bagi semua orang tanpa memandang kelas, dari pemegang jabatan tertinggi hingga rakyat jelata dikenakan hukum yang sama. Kalau tidak demikian, maka hukum dalam Islam tidak jalan dalam kehidupan.

Kedua, Islam memiliki asas permusyawaratan. "Amruhum syuraa bainahum", artinya perkara-perkara mereka dibicarakan di antara mereka. Dengan demikian tradisi membahas, tradisi bersama-sama mengajukan pemikiran secara bebas dan terbuka pada akhirnya diakhiri dengan kesepakatan.

Ketiga, Islam selalu berpandangan memperbaiki kehidupan. Karena dunia ini hakikatnya adalah persiapan untuk kehidupan di akhirat. "Waakhiratu khairuu waabgaa", akhirat itu lebih baik dan lebih langgeng. Karena itu kehidupan manusia tarafnya tidak boleh tetap, harus terus ada peningkatan untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik di akhirat.

Jadi standar yang baik itu di akhirat, kehidupan di dunia harus diarahkan kepada yang baik itu. Hal ini sebenarnya adalah prinsip demokrasi, karena demokrasi pada dasarnya adalah upaya bersama-sama untuk memperbaiki kehidupan. Karena itulah Islam dikatakan sebagai agama perbaikan, diinul islah, atau agama inovasi.

Jika dikaitkan dengan keadilan, bahwa demokrasi hanya dapat tegak dengan keadilan. Kalau Islam menopang demokrasi maka Islam juga harus menopang keadilan. Ini penting sekali sebagaimana difirmankan Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menegakkan keadilan”. Ini perintah yang sangat jelas. Yakni perlunya ditegakkan keadilan dalam segala bentuk, baik keadilan hukum, keadilan politik, keadilan budaya, keadilan ekonomi, maupun keadilan sosial. Keadilan sosial ini sangat penting karena salah satu patokan Islam adalah kaidah fiqih: Langkah dan kebijaksanaan para pemimpin mengenai rakyat yang mereka pimpin haruslah terkait sepenuhnya dengan tesejahteraan rakyat yang mereka pimpin itu.Karena orientasinya adalah kesejahteraan, maka dipentingkan adanya keadilan. Dan orientasi kesejahteraan inilah yang membuktikan demokratis atau tidaknya kehidupan suatu masyarakat.

Dengan demikian Islam selalu menghendaki demokrasi yang menipakan salah satu ciri ata jati diri Islam sebagai agama hukum. Maka Islam juga harus mengembangkan keadilan sosial di samping keadilan-keadilan lainnya. Dalam kenyataannya implementasi dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari tidak semudah itu. Salah satu contoh, misalnya, masih berkembang diskursus tentang keterwakilan (representativeness). Ada keluhan di masa lalu orang Kristen terlalu banyak diwakili dalam pemerintahan. Disebutkan, misalnya, ada Radius Prawiro, J.B. Sumarlin, L.B. Moerdani, dan lam-lain. Padahal nama-nama itu tergolong "awam" dalam bidang agama Kristen. Sementara orang-orang "awam" Islam tidak dianggap mewakili Islam. Misalnya, Pak Harto, Pak Try Sutrisno, para bupati, para Danramil, dan lurah-lurah, mereka juga pemimpin Islam.

Mengapa kalau orang awam Kristen dianggap mewakili agama Kristen, orang awam Islam tidak dianggap mewakili Islam? Harus ada kejelasan, kalau orang awam Islam tidak dianggap mewakili Islam, maka orang awam Kristen jangan dianggap mewakili Kristen.

Gampangnya kalau menterinya tidak ada yang pastor tidak perlu gegeran menginginkan kiai menjadi menteri. Di sini representativeness menjadi proporsional bukan dalam jumlah, melainkan dalam jenis manusia-manusia yang memimpin. Kalau sudah demikian tidak ada masalah. Golongan Islam diwakili oleh para pemimpin Islam dalam arti yang terdidik dalam pengetahuan agama Islam dan berpengalaman dalam mengelola program-program keagamaan Islam. Tidak ada masalah lagi, karena mereka tidak mempunyai over claim atau klaim yang berlebihan.

Sekarang susahnya ada anggapan Islam harus diwakili, tetapi yang mewakili tidak merata. Satu pihak ingin mewakili segala-galanya. Nah, itu menjadi elitis sekali. Keterwakilan dalam Islam menjadi tidak terbagi rata. Mestinya tidak masalah kalau ada yang mewakili orang-orang awam.

 

Esai Khusus Abdurrahman Wahid Masih Perlukah Formalisme Agama?

 

Seorang pemikir dari India Ali Asghar Engineer menulis dalam bukunya yang berjudul Islam and The Modern State bahwa ide negara modern dalam pandangan Islam adalah negara sekuler. Pandangan seperti ini sudah tentu menimbulkan kejutan, terutama bagi mereka yang menginginkan kekuasaan agama dalam negara. Setidak-tidaknya mereka yang menginginkan adanya toleransi pihak sekuler dalam kehidupan bernegara, seperti Soekarno, Mohamad Yamin, dan sebagainya.

Bukankah Soekarno, Agus Salim, dan lainnya menerima UUD ’45 dengan penafsiran Islam? Bukankah ini berarti penghormatan terhadap pandangan para pemimpin Islam yang mewakili kepentingan agama tersebut dalam perjuangan kemerdekaan? Bukankah ini berarti bahwa UUD ’45 bukan pandangan sekuler dan bukan pula teokrasi dalam kehidupan bangsa kita?

Sebagai sebuah tahapan sejarah, dapat dimengerti bahwa para pemimpin yang merumuskan UUD ’45 mau memberikan interpretasi lisan yang sesuai dengan kehendak para pemimpin Islam. Tanpa melakukan hal itu, tidak akan tercapai penyelesaian dalam bentuk kehendak bersama. Kalau tidak dapat dicapai persetujuan, hal ini akan menguntungkan pihak penjajah. Inilah yang mendasari pemikiran mereka waktu itu. Dan, inilah yang namanya politik.

Para pemimpin Islam di-ninabobo-kan oleh penafsiran-penafsiran yang dipaksakan atas para pemimpin nasionalis. Dengan kata lain, para pemimpin nasionalis setuju dengan redaksi lisan yang dipaksakan oleh para pemimpin dari golongan Islam untuk mencapai persetujuan dan menghindari kemacetan. Berarti, apa yang dicapai itu hanyalah bersifat sementara dan mengikat bagi yang menyatakannya.

Generasi kemudian tidak lagi terikat dengan pernyataan mereka. Pak Harto yang tidak ikut terlibat secara aktif dalam perumusan Pancasila ternyata berpandangan bahwa Pancasila haruslah menjadi asas bagi organisasi-organisasi sosial politik. Bahkan, akhirnya menjadi keharusan bagi semua organisasi. Ini terjadi karena adanya semacam ketakutan kalau-kalau semuanya akan meninggalkan Pancasila karena hal ini termasuk jangkauan terjauh yang dapat dicapai. Kondisi mantapnya Pancasila inilah, yang ingin dicapai melalui upaya menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal.

Apa yang ditakutkan Pak Harto ini ternyata terjadi saat ini, ditandai dengan berlangsungnya demonstrasi yang dipimpin oleh Eggy Sujana di istana beberapa waktu lalu untuk menolak Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi-organisasi Islam. Menjadi nyata bagi kita pentingnya pembahasan mengenai dasar negara ini karena besarnya perbedaan paham di antara kita sebagai warga Indonesia.

Sudah tentu perkembangan sejarah akan membawa kita pada berbagai kemungkinan. Sebagai negara kepulauan, perkembangan kita tentu akan berbeda dengan negara-negara di daratan Eropa. Kalau di Eropa pada umumnya banyak negara mengikuti sistem pemilu proporsional, sementara kita di sini, sebagaimana disampaikan oleh Mendagri Syarwan Hamid di hadapan anggota DPR, akan meniru Jepang dan Filipina, yaitu menggunakan sistem distrik, suatu sistem yang selama pemerintahan Orde Baru sangat dihindari. Mungkin juga ini bukan karena bentuk geografis negara kita, melainkan oleh perkembangan historis dan situasional. Amerika menggunakan sistem distrik walaupun negaranya kontinental. Tetapi, Amerika memiliki pengaruh luas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Yang jelas, hal-hal seperti inilah yang kini menentukan masa depan kita dan sedang hangat dibicarakan pada saat tulisan ini dibuat. Dengan kata lain, baik hal-hal yang bersifat prinsipiil maupun taktis sama-sama memberikan pengaruh pada kita. Kita belum tahu lagi apakah kesudahan dari keadaan tumpang tindih ini.

Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia tidaklah berada dalam suasana kosong ketika melakukan penafsiran-penafsiran atas keadaannya sendiri. Di satu pihak, ada dorongan untuk menggunakan nilai-nilai Islam yang abadi guna menegakkan negara tersebut dalam kehidupan modern saat ini. Kegagalan untuk melakukan hal tersebut dianggap sebagai kegagalan melakukan perjuangan Islam, seperti yang terjadi di hampir semua negara Islam sekarang.

Karena sekularisme sudah begitu merasuk dalam kehidupan kaum muslimin hingga ia dipakai di mana-mana walaupun dicoba untuk menutupinya. Sebaliknya hanya negara seperti Iran yang mau terbuka untuk menuntut negara Islam, sedangkan negeri-negeri yang lain tidak jelas apakah negara sekuler atau negara agama. Termasuk dalam daftar yang terakhir ini adalah Indonesia yang dinyatakan bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama.

Salah satu di antara negara yang terang-terangan menerima sekularisme adalah Turki. Di negeri ini, pihak militer menjadi motor paham itu dan menjaga agar Turki tidak kehilangan watak sekularistiknya. Ketika Partai Keselamatan Nasional (Motherhood Salvation Party) memenangkan pemilu atas nama Islam, maka Nekhmatin Erbakhan sebagai pemimpinnya menjadi perdana menteri dan Tasu Gillar menjadi wakil perdana menteri.

Ternyata, tentara memiliki kecurigaan yang besar pada Erbakhan dan memaksanya berhenti dengan memilih Gillar sebagai PM yang kali ini didukung oleh Erbakhan. Dengan demikian, terjadi keseimbangan baru, yaitu pemerintahan tidak menggunakan sekularisme, tapi juga tidak menentang Islam. Keseimbangan baru itu merupakan kompromi yang hingga kini kita tidak tahu sampai kapan bisa dipertahankan.

Di Turki berkembang pula paham korlat yang tidak mempedulikan partainya Erbakhan, yaitu militaniisme yang timbul dari ajaran tarekat. Sebagai sesuatu yang militan, tarekat Naqsabandiyah lebih berkembang di bawah tanah dengan pimpinan dan kontak-kontaknya sendiri. Dengan demikian, kaum militer terpaksa berhadapan dengan tiga jenis gerakan Islam. Yang pertama dan kedua adalah gerakan Islam dari partainya Erbakhan yang menuntut diberi ruang gerak Islam secara formal dan tuntutan gerakan tarekat Naqsabandiyah yang bergerak di bawah tanah dan ketiga adalah kompromi antara nasionalisme ala Gillar dan gerakan Islam yang ada.

Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa diperlukan pemikiran jernih dan dalam mengenai strategi gerakan Islam di Indonesia dalam menghadapi tantangan modernisasi. Masihkah gerakan Islam di Indonesia diharuskan mengikuti ukuran-ukuran formal dari agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Dengan belajar dari berbagai tempat, khususnya Turki, mungkinkah kita melahirkan gerakan agama Islam yang berusaha menegakkan demokrasi dan menghargai hak-hak asasi manusia, kepentingan pribadi warga bangsa, kalau masih juga diikat dengan alat-alat lama?

Bukankah justru sebaliknya bahwa gerakan Islam harus menghindarkan formalisme dan memperjuangkan demokrasi dengan segala konsekuensinya. Kalau ini tidak dilakukan, bukankah salah satu hasil akan tercapai, kalau kita menghasilkan formalisme Islam yang mengekang demokrasi (seperti di Iran sekarang) atau menghasilkan demokrasi dengan meninggalkan Islam? Pertarungan inilah yang tampaknya masih akan mewarnai kehidupan bangsa kita dalam waktu-waktu mendatang.

 

         Islam Dan Perjuangan Negara Islam

 

Penulis menerima sebuah permintaan dari teman-teman dalam MILF (Moro Islamic Liberation front), untuk menghentikan penyerbuan tentara Philipina atas kamp-kamp mereka di Philipina selatan. Padahal, mereka sudah menandatangani perjanjian Tripoli (Lybia) baru-baru ini yang berisikan ketentuan memperjuangkan otonomi daerah itu bagi kaum muslimin, melalui negosiasi dan perundingan. Ini berarti mereka telah meninggalkan perjuangan bersenjata, guna memungkinkan perundingan damai. Namun, MNLF (Moro National Liberation Front), yang dipimpin oleh Nur Misuari, menurut tentara Philipina kembali pada perjuangan bersenjata dengan cara bergerilya, untuk memperjuangkan sebuah Negara Islam (NI).

Ternyata, kemudian Nur Misuari dikejar-kejar, dan dengan menggunakan perahu memasuki kawasan Malaysia di Sarawak. Di tempat itu ia ditangkap oleh pihak keamanan Malaysia, lalu diterbangkan ke Kuala Lumpur, selanjutnya diekstradisikan ke Manila. Kini ia meringkuk di tahanan, dan menjalani proses pengadilan Philipina. Sekarang, pihak MILF meminta pertolongan penulis agar tentara Philipina tidak menyerbu kamp-kamp mereka, dengan alasan MILF juga akan memberontak seperti halnya MNLF. Penulis menjawab, tidak dapat melakukan hal itu, karena tidak akan didengar oleh tentara Philipina. Sedangkan Presiden Gloria Macapagal Arroyo saja tidak didengar oleh tentara Philipina, apapula orang luar yang melakukan hal itu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tentara Philipina, atau oknum-oknum dalam kepemimpinan formalnya, cenderung untuk melanggar kebijakan pemerintah untuk berunding. Hal ini patut disayangkan, tetapi demikianlah kenyataan yang ada dan sikap seperti itu juga dijalankan oleh oknum-oknum militeristik dalam lingkungan tentara Thailand dan Indonesia. Di Thailand, mereka cenderung mencurigai orang-orang Islam di selatan, timur dan utara negeri itu. Diabaikan kenyataan, bahwa komunitas kaum muslimin kini sudah mencapai antara 20-25% dari total penduduk negeri itu. Di Indonesia, sikap menolak berunding dengan pihak AGAM dan pihak Hasan Di Tiro untuk merumuskan batasan-batasan otonomi khusus di Aceh, dengan menembak mati orang-orang AGAM yang dianggap sebagai pengacau keamanan yang harus ditumpas dengan kekerasan bersenjata oleh aparat keamanan.

Dengan demikian, unsur-unsur yang tadinya menolak sparatisme, mau tak mau akhirnya menjadi kaum sparatis. Sedangkan pihak moderat (kaum yang tidak keras) akhirnya dikalahkan oleh kelompokkelompok garis keras (kaum ekstrimis atau fundamentalis, apalagi di kalangan kaum mudanya). Kaum muslim moderat itu digambarkan oleh saingan-saingan mereka sebagai yang berhati lemah dan tunduk pada pemerintah. Dengan demikian, keadaan akan dikuasai oleh mereka yang berhaluan keras, hingga menimbulkan kesan seolah-olah seluruh kaum muslimin di kawasan yang bersangkutan itu benar-benar telah menjadi kaum sparatis secara keseluruhan.

Dengan demikian, terjadi eskalasi antara perlawanan mereka dan pembalasan bersenjata atas mereka oleh aparat pemerintah, yang pada akhirnya belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Di Aceh, misalnya, proyek DOM (Daerah Operasi Militer) berjalan bertahun-tahun tanpa ada penyelesaian, dan akhirnya dunia internasional menyalahkan negara kita sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Kalau Belanda saja tidak dapat menyelesaikan penyelenggaraan pemerintahan pendudukan (kolonial) selama lebih dari 35 tahun, apakah kita juga akan bermusuhan dengan rakyat sendiri di kawasan tersebut untuk masa yang sama?

Karenanya, jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah pertentangan pemerintah dan kaum beragama di Philipina, Thailand dan Aceh, sebaiknya dilakukan secara berunding, agar tidak menjadi semakin berlarut-larut. Kenyataan yang demikian sederhana, memang tampak seperti mengalah kepada mereka yang berhaluan keras (kaum ekstrimis atau fundamentalis). Namun, yang dipersoalkan bukanlah mereka, tapi rakyat banyak yang menginginkan otonomi khusus melalui perundingan damai. Perundingan seperti itu mengharuskan adanya kesediaan oknum-oknum militer untuk mendengarkan dan menghormati pendapat pemerintah, dan bukan sebaliknya.

Dengan demikian, penyelesaian yang diharapkan bukanlah penyelesaian militer, melainkan penyelesaian politis. Sepintas lalu, sikap seperti ini tampak bagaikan mengalah, dan pihak pemerintah dikalahkan oleh aspirasi-aspirasi setempat. Dalam kenyataannya, tidak sedemikian benar yang terjadi, karena pada akhirnya kaum ekstrimis itu akan diserap oleh masyarakat yang memang berjiwa moderat. Hal inilah yang mendorong Bung Karno menyelesaikan masalah Daud Beureueh di Aceh, yang dikenal sebagai pemberontakan Darul Islam di tahun-tahun 50-an dengan penyelesaian secara politis. Demikian pula, diselesaikannya pemberontakan PRRI Permesta secara politis setelah penyerbuan oleh TNI ke kawasan Sumatera Barat dan Tomohon di Sulawesi Utara.

Kalau penyelesaian politis ini tidak dilakukan, maka rakyat kebanyakan akan dimanipulir oleh kaum muda yang bergaris keras. Mereka tinggal menunjuk kepada kenyataan adanya represi dan penembakan oleh tentara atas penduduk yang tidak bersalah, yang nantinya akan membuat perlawanan rakyat menjadi semakin nyata. Kalau ini terjadi, oknum-oknum militer itu akan menyerahkan persoalan kepada pemerintah yang dengan susah payah harus mengulang kembali dari semula perundingan dengan mereka yang menginginkan otonomi khusus bagi kawasan yang bersangkutan, dalam jumlah orang yang lebih sedikit dari semula.

Karena itu, jelas bagi pihak militer yang ingin menggunakan kekerasan di Philipina selatan, Thailand selatan maupun di Aceh, hendaknya segera menghentikan langkah-langkah mereka itu. Biarkan pemerintah mencari penyelesaian damai melalui perundingan dengan kaum moderat yang masih berjumlah besar. Kalau terlambat, perundingan itu akan menjadi lebih sulit, dan hasilnya tidak dapat dipastikan. Demikian pula, dalam proses yang terjadi wibawa pemerintah masih tetap besar kalau penyelesaian dicapai melalui perundingan sekarang. Dan sebaliknya, wibawa itu tentu semakin berkurang, kalau eskalasi pertentangan bersenjata tetap berjalan. Benarkah para Jenderal itu berpikir hanya untuk kepentingan bangsa dan bukannya kepentingan sendiri?

 

                 Islam, Nasakom Dan Kita

 

Beberapa tahun sebelum kewafatannya, mendiang Presiden Soekarno melontarkan gagasan tentang Nasionalisme-Agama-Komunisme (Nasakom). Gagasan itu, dalam waktu singkat cepat menjalar, karena didukung oleh kekuasaan beliau, namun tidak sedikit yang menentangnya. Landasan dari pemikiran beliau adalah kekhawatiran akan upaya mengadu domba antara golongan Nasionalis, Agama dan Komunisme. Golongan agama, di mata beliau hanya diwakili oleh dua kelompok, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan kaum Komunis diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dan terkadang Partai Murba juga digunakan beliau untuk menjadi penyeimbang dalam menghadapi golongan komunis tersebut. Karena kesulitan dalam menyatukan sikap dan langkah internal golongan Nasionalis, ditambah keterpecahan sangat mendalam di tubuh Partai Nasionalis Indonesia (PNI), maka mendiang Presiden Soekarno dalam tahun-tahun terakhir hidupnya memberikan tempat sangat besar pada PARTINDO (Partai Indonesia), yang sering dicemooh orang di belakang punggung beliau sebagai PARSOE (Partai Soekarno).

Gagasan mempersatukan ketiga hal itu dalam sebuah pemerintahan dengan ciri Nasakom, muncul karena kekhawatiran beliau akan perpecahan bangsa Indonesia jika ketiga golongan di atas dibiarkan saling bertentangan. Ini mulai terjadi, ketika PKI mendukung serangkaian kegiatan budaya, yang jelas-jelas melecehkan agama dan peranannya dalam kehidupan. Hal ini terjadi, karena memang golongan Islam yang didominasi oleh Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) secara resmi menentang negara Pancasila dan menolak Undang-Undang Dasar (UUD) yang memuat Pancasila, serta menyerukan sebuah negara Islam dengan keahlian yang sangat tinggi. Akibat penolakan itu, yang didukung oleh 52% suara, dewan konstituante gagal menubuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kita, karena hanya didukung oleh 52% suara, sedangkan persyaratan resminya haruslah lebih dari 2/3 suara konstituante atau minimal 67% suara.

Dengan demikian, terjadilah krisis konstitusional yang hanya dapat dipecahkan oleh Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan pemberlakuan UUD 1945 “dengan jiwa Piagam Jakarta”. Ditambah dengan pemberontakan daerah seperti PRRI-Permesta dan berbagai upaya percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, pantaslah kalau beliau merasakan kekhawatiran akan tercerai-berainya bangsa Indonesia dalam beberapa Republik. Maka, untuk menghadapi ancaman itulah Bung Karno melancarkan gagasan Nasakom. Satu-satunya pihak yang menentang gagasan ini, namun tidak melawannya secara resmi, adalah pihak militer (dulu bernama) Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI), belakangan menjadi ABRI dan sekarang TNI-POLRI.

Mengapakah ada tentangan seperti itu? Karena APRI dan teman-teman mereka, takut penyebutan nama golongan secara terbuka dan terus terang, justru akan membahayakan kelestarian bangsa dan negara ini, maka mereka menolak gagasan di atas. Selama tahun-tahun terakhir pemerintahan Presiden Soekarno, perlawanan terhadap gagasan itu justru membuatnya semakin kritis terhadap gagasan penggolongan itu sendiri.

Sementara itu, gerakan Islam sendiri terbagi menjadi dua, sebagian ada yang menerima dan sebagian lagi menolak gagasan Nasakom. Bagi mereka yang menerima, tindakan itu di dasarkan pada keyakinan dan kemampuan mereka untuk berkiprah dalam menghadapi komunisme tersebut. Sebaliknya, bagi yang menentang, secara tegas menghendaki PKI harus dibubarkan. Untuk mencari jalan tengah antara dua pikiran yang saling bertentangan itu, maka perlu diadakan pemisahan yang jelas antara; mana yang institusional dan mana yang kultural. Yang bersifat institusional, biasanya mengambil bentuk negara, partai Islam, sosialisme, Islamisme dan sebagainya. Sedangkan yang kulutral, dapat kita lihat antara lain dalam bentuk silaturrahmi, kebiasaan berhalal-bihalal, merayakan Maulid Nabi saw dan seterusnya.

Hal-hal institusional, dengan sengaja dipisahkan dari lembaga-lembaga non-agama, seperti negara itu sendiri serta Undang-Undang Dasar (UUD) dan seterusnya. Karena itulah antara negara dan UUD sebagai institusi, dipisahkan sejauh-jauhnya dari partai Islam dan ideologi Islam sebagai institusi pula. Maka lahirlah sikap melarang negara Islam, tetapi ibadah shalat dan kesenian rebana sebagai budaya Islam, dibiarkan terus tanpa hambatan. Dengan pemisahan institusi dari kultur kaum muslim santri ini, diharapkan dalam jangka panjang sikap anti-agama dari kaum komunis dan sebagian kaum nasionalis, dapat diubah menjadi sikap menghormati Islam sebagai bagian dari budaya bangsa, tanpa menjadikan Islam sebagai musuh negara.

Dalam tahun-tahun 70-an, terasa bahwa ada kebutuhan untuk menghidupkan kembali manifestasi kultural/budaya dari agama Islam, mungkin karena tatanan kehidupan yang semakin kapitalistik dan elitis, akibat didasarkannya teori-teori pembangunan kita kepada materialisme. Dengan demikian, seluruh acuan pembangunan akan menjadi materialistik, hingga dengan begitu dirasakan peranan institusional dan kultural Islam dalam penciptaan masyarakat yang modern menjdai semakin kecil. Ini berarti tantangan besar bagi peranan kaum santri yang taat menjalankan perintah agama yang jelas semakin bertambah, tampak dikecilkan dan disepelekan.

Responsi awal terhadap kenyataan ini mengambil bentuk upaya memenangkan institusi Islam. Apa yang dikenal sebagai “upaya peng-Islaman” yang dimulai mantan Presiden Soeharto pada akhir tahun 1989, dalam bentuk topangan negara secara penuh atas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), tidak lain tidak bukan adalah menguatnya responsi institusional Islam dalam menghadapi modernisasi. Sampai sekarang pun hal itu masih terasa, seperti terbukti dari kasus kuatnya cengkeraman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) atas Golkar. Tegaknya pendekatan institusional untuk “memenangkan Islam” terhadap sisi materialistik dari modernisasi, yang dianggap sebagai “musuh” Islam dan karenannya harus dilawan, seringkali menimbulkan rasa ketakutan dan kegelisahan di kalangan gerakan-gerakan dan kelompok-kelompok non-Islam dan non-santri. Dari penghadapan ini, lalu muncul pembagian terlalu kaku dan bahkan sering diberi anggapan pertentangan antara Islam dan Nasionalisme dalam kehidupan bernegara kita.

Dengan memahami permasalahannya, seperti diuraikan di atas, kita lalu mengerti bahwa antara keduanya sebenarnya tidak usah dipisah-pisahkan, demikian juga antara Islam dan pemikiran-pemikiran lain. Itulah sebabnya, mengapa penulis dulu mengusulkan dicabutnya TAP MPRS No. 25 tahun 1966. TAP itu melarang pengembangan gagasan dan penubuhan institusi yang mewakili Marxisme-Leninisme (Komunisme), yang sebenarnya tidak diperlukan lagi. Buatlah TAP MPR baru yang melarang institusi komunisme, tapi bukan melarang pemikiran-pemikirannya, yang sebenarnya tidak dikehendaki bangsa Indonesia. Yang tertinggal, adalah institusi nasionalis dan institusi agama, terutama Islam, yang juga tidak memerlukan institusionalisasi secara berlebihan. Singkatnya, pandangan Nasakom tidak lagi perlu di-institusionalisasi dan diformalkan dalam bentuk slogan, seperti Nasakom itu sendiri. Sederhana, bukan?

 

           Kisah Perjalanan Politik Aliran

 

Saya ingin mengulas dua hal. Pertama, masalah orientasi politik kita pada 1997 yang ditarik ke belakang ke masa permulaan Orde Baru. Kedua, perkembangan - perkembangan di lingkungan lembaga politik. Tentang orientasi politik, mengamati dinamika politik kita saat ini, yang utama adalah pergulatan antara keinginan untuk memberlakukan pandangan-pandangan politik yang sifatnya mewakili pandangan golongan di satu pihak, dan adanya pandangan untuk berpegang pada kepentingan umum bangsa Indonesia, bukan kepentingan golongan.

Orientasi ini timbul dari kenyataan bahwa sejak permulaan Orde Baru memang dengan sengaja para perencana politik mengembangkan orientasi nnelepaskan diri dari politik aliran. Pada waktu itu begitu banyak aliran. Ada nasionalisme, sosialisme, dan isme-isme lainnya. Ada Partai NU, Parmusi, PSII, Partai Perti, Partai Katolik, Parkindo, yang semuanya masuk golongan agama. Lalu aliran yang non-agama seperti PNI, PSI, Parindra, IPKI dan sebagainya.

Politik aliran dan politik golongan ini yang ingin dibenahi Orde Baru di awal kehidupannya dan berkesudahan dengan penyederhanaan menjadi 10 partai, kemudian menjadi dua partai lewat fusi. Di situ semua corak politik aliran dihapuskan. Partai-partai Islam: NU, Parmusi, PSII, dan Perti dijadikan satu di PPP, lalu ada Golkar, dan partai-partai yang orientasinya agama non-islam dan aliran nasionalis dijadikan satu di PDI. Politik-politik aliran dihabisi sebagai institusi.Jika kemudian ada PPP yang menggantikan partai-partai Islam sebenamya hanya pada programnya saja. Bahwa PPP masih berbau Islam begitu itu hanya soal kesenjangan waktu saja dengan yang lain. Yang membedakan PPP, Golkar, dan PDI adalah cirinya. Golkar dengan ciri kekaryaan, menunjukkan bahwa yang dominan di Golkar adalah birokrasi. PPP dengan ciri keagamaannya, dan PDI bercirikan kerakyatan. Sebagai kekuatan politik, aliran-aliran lama itu tidak dapat hilang begitu saja. Dia tetap hidup dalam lembaga-lembaga politik yang ada. Yang diandaikan lembaga politik itu juga lembaga-lembaga politik aliran. Jadi merupakan bagian dari aspirasi nonformal dari seluruh wadah yang ada di negeri kita, baik wadah politik maupun bukan.

Semua lembaga itu masih memiliki kecenderungan-kecenderungan aliran. Misalnya, NU sebagai ormas melalui Muktamar NU di Situbondo menyatakan diri tidak terkait dengan kekuatan sosial politik mana pun. Tapi masih banyak warga NU yang merasa saluran aspirasinya adalah PPP.

Yang perlu juga dilihat adanya perkembangan yang berlawanan arus. Antara netralisasi lembaga-lembaga politik dan semangat atau orientasi aliran di satu pihak, tetapi tetap ada pemberian peluang pada kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat. Kekuatan politik dalam arti pengaruh politik, seperti Muhamnnadiyah, NU, ICMI sebagai kekuatan politik Islam, dan yang lain-lain,termasuk yang berada di lingkungan organisasi politik.

Golkar, misalnya, memiliki omias-ormas Islam cukup besar jumlahnya dengan meminjam pengaruh ormas-ormas Islam. Ada MDI, GUPPI, Satkar Ulama dan sebagainya.

Mengapa terjadi demikian? Karena pemerintah memerlukan legitimitas atau adanya kesahan dirinya dalam pandangan agama untuk dapat memungkinkan dilaksanakannya program-program pembangunan dengan baik. Sebut saja program KB, tanpa motivasi agama tak akan jalan. Semua departemen memerlukan bantuan agama. Disini lalu timbul tumpang tindih antara peran-peran agama dan yang lain-lain.

Jadi kita melihat bahwa dukungan agama, khususnya agama Islam, diperlukan. Dalam hal ini, agama diperlukan sebagai sarana pendukung. Tapi lama-kelamaan sarana pendukung menjadi sarana pewarna, karena memberikan warna tertentu.

Nah, warna yang utama adalah kepentingan gerakan agama. Kalau gerakan agamanya tidak begitu memerlukan tatanan politik karena pada dirinya sudah berdiri kukuh dan bahkan tidak bisa ditembus oleh intrik-intrik politik dan luar, maka tidak memerlukan kekuatan politik sebagai sarana pendukung. Tetapi bagi organisasi yang tidak memiliki appeal massa dengan ciri mengandalkan mutu anggota tapi memiliki daya gerak yang kuat, maka tidak memerlukan legitimitas dari penguasa.

Sebaliknya ada sejumlah organisasi keagamaan yang hanya bisa hidup kalau mendapat legitimitas dari pemerintah, setidaknya agar mempunyai daya gerak yang kuat dan efektif. Situasi ini menunjukkan adanya kepentingan politik dari organisasi-organisasi itu. Kalau lembaga keagamaan semacam itu memiliki ketergantungan pada sistem kekuasaan yang ada, maka dengan sendirinya orang harus berbicara tentang kepentingan politik dari organisasi itu. NU yang merasa kuat dan mandiri tidak perlu saluran kepentingan politik Kalau mempunyai kepentingan akan disalurkan sendiri secara langsung. Begitu pula Yayasan Paramadina, walaupun kecil tetapi dukungan finansial dan appea/-nya terhadap masyarakat kelas menengah cukup kuat, sehingga tak memerlukan ketergantungan pada sistem kekuasaan.

 

      Masa Depan Demokrasi di Indonesia

 

Dalam era reformasi seperti sekarang ini timbul suatu pertanyaan; mungkinkah demokrasi di Indonesia dapat ditegakkan pada periode setelah pemilu yang akan datang? Jawaban atas pertanyaan di atas adalah tidak.

Pertanyaan ini tentulah mengejutkan banyak pihak, karena dalam kenyataan telah terjadi perubahan besar dalam panggung politik yang lebih memberikan peluang bagi tegaknya demokrasi seperti berdirinya beberapa partai politik yang hampir semuanya bertujuan menegakkan demokrasi. Partai-partai tersebut juga didukung oleh cendekiawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, serikat-serikat buruh, dan media massa. Siapa yang berani memberikan jawaban negatif atas pertanyaan di atas akan dimusuhi banyak orang. Hanya kejujuran yang murni sajalah yang dapat mendorong orang berbicara seperti itu secara terbuka dalam media massa.

Mengapa artikel ini dimulai dengan pertanyaan di atas ? Karena penulis yakin bahwa konstelasi politik yang ada belum memungkinkan tumbuhnya demokrasi yang sebenarnya karena masih banyaknya rekayasa dan intrik yang berlaku. Di samping itu, masih ada lembaga-lembaga pemerintahan yang mempertahankan status quo. Demikian pula undang-undang pemilu dan sistem politik yang ada masih memungkinkan terjadinya hal itu. Dan yang lebih penting, tradisi kita belum melahirkan budaya politik yang sehat.

Apakah ini berarti kita akan kembali pada masa Orba, yang berisi kenyataan pahit bahwa pemerintah pusat menguasai segala-galanya? Dan bukankah ini juga berarti pemerintahan akan diserahkan kepada satu orang saja? Kalau kita bersedia melakukan perubahan dan pembenahan yang serius dan efektif tentulah hal ini tidak akan terjadi. Perubahan mendasar yang perlu dilakukan di antaranya adalah pola hubungan antara pusat dan daerah yang lebih berimbang. Ini penting dilakukan kalau Indonesia ingin tetap menjadi satu negara yang utuh (negara kesatuan).

Misalnya, dalam hal pembagian devisa antara pusat dan daerah yang dulu mayoritas diambil oleh pusat dan hanya sebagian kecil yang kembali ke daerah. Sekarang harus dibalik, sebagian besar –katakanlah 70% -- untuk daerah asal yang menghasilkan devisa dan 30% untuk pemerintah pusat. Dengan penghasilan itu plus penghasilan pusat dari pendapatan nonekspor (pajak, cukai, dsb) cukup untuk biaya pemerintah pusat dan daerah-daerah miskin. Demikian juga dalam hal pengangkatan kepala daerah, harus diubah sistem dan mekanismenya. Tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pusat, tetapi ditentukan secara mandiri oleh daerah masing-masing. Pemerintah pusat hanya menjadi wasit dan menjaga konstitusi dalam praktek pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Pegawai negeri juga akan terbagi dua, yaitu pegawai negeri daerah dan pegawai negeri pusat. Dalam ukuran kecil sekarang telah terjadi, meski dengan persepsi yang distortif. Di mana saat ini dipahami pegawai negeri pusat adalah mereka yang berada di pusat dan menjadi bagian dari kelompok elite kekuasaan yang memiliki otoritas lebih dibandingkan dengan pegawai negeri daerah.

Pengertian pegawai negeri pusat dan daerah disini tidak demikian. Perbedaan ini dimaksudkan untuk pembagian tugas dan tanggungjawab serta wilayah kerja masing-masing agar dapat bekerja secara efisien dan efektif, sementara otoritas dan posisi masing-masing tetap sama.

Dengan sistem ini perwakilan departemen-departemen di daerah akan hilang kecuali beberapasaja, dan digantikan oleh kantor-kantor daerah (termasuk ekspor).

Pemerintah pusat memiliki otoritas penuh dalam dua hal, yaitu politik luar negeri dan pertahanan. Dalam hal ini, daerah-daerah harus ikut saja pada keputusan pusat. Masalah keamanan diserahkan pada kepolisian negara yang dalam menjalankan tugasnya tunduk pada gubernur, wali kota, dan bupati bukan pada pemerintah pusat. Hubungan pusat dan daerah yang bersifat koordinatif haruslah menjadi hubungan yang setara, bukannya sub-ordinatif seperti sekarang.

Makin terbuka
Lalau bagaimana halnya dengan institusi-institusi yang ada ? Yang jelas, ABRI harus melepaskan tanggung jawab keamanan yang ada. Dia cukup mempersiapkan diri secara profesional dalam mengurusi pertahanan negara. Dengan demikian, wilayah kekuasaannya menjadi ciut, tetapi lebih berisi dan berbobot dan lebih mudah mempertanggungjawabkan tindakannya. Demikian pula kebebasan daerah memilih pemerintahannya.

Dengan pola ini akan terjadi perampingan struktur pemerintahan secara cepat, kontrol dan pengawasan bisa lebih mudah dan efektif sehingga menekan terjadinya kolusi antara pemimpin pusat dan daerah.

Dalam pemilihan pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya berfungsi menetapkan standar belaka yang harus diikuti oleh pemerintah-pemerintah daerah. Kecenderungan untuk korupsi pun akan menurun karena mengecilnya peran pemerintah pusat berarti emningkatnya pengawasan legislatif daerah. Ini pun masih disertai dengan pengawasan yang teliti dari pihak yudikatif. Dalam hal ini, berarti yudikatif harus ditunjuk oleh pihak legislatif sebagai representasi dan manifestasi kedaulatan rakyat bukan oleh eksekutif yang sebenarnya hanya manifestasi kedaulatan birokrasi, seperti selama ini terjadi.

Dalam pada itu, masa lima sampai sepuluh tahun lagi akan terlihat semakin tumbuhnya kekuatan masyarakat. Sekarang saja ABRI dan birokrasi pemerintah harus menerima kehadiran lebih dari satu serikat buruh (SBSI).

Demikian pula kebebasan pers untuk mengkritik pemerintah telah semakin terbuka, sebagaimana tertuang dalam bentuk kebebasan pers yang ditandai dengan tidak berartinya SIUPP. Pihak legislatif juga sudah mulai berani mengkritik pihak eksekutif secara terbuka, meskipun hal ini masih dilakukan secara malu-malu, sebagaimana terlihat saat ini.

Hal ini perlu dimaklumi karena DPR dan MPR sekarang masih produk Orba. Pemilu yang akan datang juga sudah ada kemungkinan dapat diikuti oleh pihak-pihak lain di samping PPP, Golkar dan PDI. Namun, spontanitas—sebagai cermin aspirasi rakyat yang murni—belum muncul karena masih dimungkinkan adanya sikap menahan satu pihak untuk tidak ikut pemilu dengan alasan penyederhanaan partai-partai peserta pemilu. Ini terjadi karena undang-undang politik yang ada memungkinkan untuk itu.

Beberapa hal di atas yang menjadi indikasi bahwa demokratisasi meski kecil dan lambat mulai timbul dan bergerak. Dikatakan demikian karena belum terjadi perpindahan titik berat dari kerja institusi-institusi yang ada. Disamping itu, untuk jarak lima sampai sepuluh tahun ini, pihak yudikatif belum memiliki independensi penuh dan masih bergantung pada pihak eksekutif. Pemindahan tugas keamanan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukanlah sesuatu hal yang mudah dicapai.

Demikian halnya dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah,walaupun ada bahaya separatisme. Sedangkan perlindungan hak-hak azasi warga sebagaimana tertuang dalam deklarasi PBB, juga masih panjang. Dalam hal yang demikianlah pertanyaan pada awal tulisan ini patut dikemukakan karena membuat demokrasi bukanlah pekerjaan sehari dua hari. Dan menegakkan hukum juga bukan persoalan mudah. Ia tidak dapat dicapai dengan membubuhkan tanda tangan saja, karena kepentingan yang saling berbeda akan berlaga di tengah percaturan politik yang ada. Pemilu yang berjalan adalah cara untuk memberikan legitimasi bagi upaya demokratisasi yang sulit dicapai itu.

Di sinilah terletak beberapa anggapan bahwa tradisi atau budaya politik haruslah sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga yang ada, demikian sebaliknya. Karenanya dapatlah dimengerti mengapa jawaban pada pertanyaan di awal tulisan ini berbunyi negatif. Untuk menjadi positif perlu perjuangan melalui serangkaian pemilu. Karena dari sini bisa dimuali perombakan aturan mengenai mekanisme kerja pemerintah, hubungan pusat dan daerah serta perumusan kembali peran dan posisi institusi-institusi yang ada agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

 

Membangun Demokrasi Bukan Tugas yang Ringan

 

Pidato Presiden Terpilih KH Abdurrahman Wahid

Assalamua'alikum Wr. Wb.
Bismillahirrohmannirrohim Wal Hamdulillahi Robbil Alamin Wabihi Wanastainu Ala Umurriddunya Waddin Was Sholatu Wassalamu Ala Ashrofil Anbiyai Wal Mursalin Sayyidina Wa Habibina Wa Syafi'ina Wa Maulana Muhammadin Shollalohu Alaihi Wassalama Wa Ala Alihi Washohbihi Ajmain.


Saudara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Para wakil Ketua, Para Undangan terutama Mantan Presiden B. J. Habibie dan lbu, Para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Negara-negara Sahabat, Sidang Majelis yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini telah berlangsung pengambilan sumpah jabatan oleh saya selaku Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1999 hingga 2004. Ini adalah kehormatan yang diberikan kepada saya oleh Majelis dan beban yang sangat berat, yang hanya mungkin terlaksana karena adanya bantuan istri saya sekeluarga serta didahului oleh langkah-langkah yang diambil oleh Bapak mantan Presiden B. J. Habibie dan keluarga.

Yang terbentang di hadapan kita adalah tugas maha berat dari Sidang yang berbahagia. Majelis dituntut melalui Presiden di bawah bimbingan Pimpinannya untuk menunjukkan kepada masyarakat bangsa kita bahwa kita sanggup melakukan kerja berat untuk memasukkan kehidupan kita sebagai bangsa dan sebagai negara ke alam modern di ribuan tahun yang akan datang.

Karena itu, memang tidak merupakan hal yang mudah, apalagi kita berada di tengah-tengah arus persaingan begitu ketat dengan negara-negara lain. Karena itulah kita telah berketetapan untuk tetap berada dalam lingkup perdagangan intemasional yang bebas, kita telah berketetapan hati pula untuk tetap menggunakan prinsip-prinsip pencarian keuntungan dan peningkatan efisiensi serta penggunaan akal kita dan budi daya yang kita miliki untuk mematangkan kehidupan kita bersama dan menaikkan tingkat pendapatan dari rakyat kita.

Ini adalah tugas yang maha berat bukan tugas yang ringan, karena di dalamnya ada implikasi bahwa kita semua Sidang Majelis yang berbahagia memberikan tugas kepada saya di bawah bimbingan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru untuk menegakkan keadilan dan untuk mendatangkan kemakmuran bagi sebanyak mungkin warga masyarakat kita. Kita harus tetap mempertahankan keutuhan negara kita di hadapan negara-negara lain yang terkadang menganggap ringan perasaan dan harga diri kita.

Demikian pula, kita tetap mempercayai bahwa hubungan intemasional yang baik di antara semua negara haruslah didasarkan pada prinsip saling menghormati dan saling menghargai. Karena itu, kita tetap tidak dapat menerima adanya penilaian dari negara lain atau bangsa lain kepada negara dan bangsa kita. Apapun akan kita lakukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah kita, untuk mempertahankan haga diri kita.

Sebagai bangsa yang berdaulat, kita akan lakukan upaya sebanyak-banyaknya untuk dapat menunjukkan kebaikan dan kemajuan kehidupan kita sebagai bangsa di negara yang terletak di daerah khatulistiwa ini. Karena itu, saya tidak lain hanya berharap mudah-mudahan Majelis yang berbahagia dengan membimbing saya selaku Presiden Republik Indonesia beserta pembantu-pembantu saya di segenap bidang dapat memelihara harga diri dan kedaulatan kita sebagai bangsa.

Demikian pula kita harus meletakkan sendi-sendi bagi kehidupan yang sentosa bagi bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Ini bukanlah tugas yang ringan, ini tugas yang berat. Apalagi karena pada saat ini kita tengah didera oleh perbedaan paham yang sangat besar oleh longgarnya ikatan-ikatan kita sebagai bangsa apa yang oleh Bung Kamo diajarkan melalui ucapan Jean Jacques Rousseau kita mempunyai raison d'etre, alasan untuk menjadi satu bangsa, ini tetap kita harus junjung tinggi.

Karena itu, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Saudari saya, Megawati Sukarnoputri yang telah menunjukkan pengertian yang mendalam kepada keadaan kita semua. Di samping juga sanggup melaksanakan kehidupan yang berdemokrasi bersama-sama dengan saya sebagaimana terbukti dalam jalannya pemulihan Presiden pada kali ini.

Demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi itu sendiri. Karenanya, saya berharap bahwa kita semua sebagai warga bangsa Indonesia sanggup memahami hal ini dan agar tetap menjunjung demokrasi sebagai sendi kehidupan kita menuju ke masa yang akan datang.

Karena, hanyalah dengan cara seperti itu kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang perbedaan keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya dan perbedaan agama.

Demikian pula kita juga harus memahami bahwa pemerintah pada dasarnya harus memberikan pertanggungjawaban yang jujur pada rakyat bukan yang membohongi mereka.

Di samping itu pula harus tetap diingat bahwa kita berada di tengah-tengah kompetisi yang berat, yang sangat membuat kita kelelahan, kecapaian tetapi hasilnya, Insya Allah, dapat kita rasakan bersama, yaitu adanya bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang berbudi luhur, bangsa yang berteknologi maju dan bangsa yang berpengetahuan luas di masa-masa yang akan datang.

Demikianlah saudara Pimpinan Majelis yang terhormat, saya tidak akan berpanjang-panjang mengucapkan apa yang saya kemukakan pada kali ini karena semakin panjang yang saya kemukakan akan semakin banyak hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di kemudian hari.

Karena itu, Saudara Ketua melalui forum ini saya sampaikan kesanggupan untuk melaksanakan tugas, tetapi harus tetap diingat sabda daripada Rasulullah SAW, yaitu: Al-lnsan Ahallu Khoto Wa Nisyan (Manusia adalah tempatnya keluputan dan kelupaan), karena itu bimbinglah saya dan pembantu-pembantu saya di dalam melaksanakan tugas dalam masa 5 tahun yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

 

          Mengapa Saya Bertemu Pak Harto

 

Pada waktu penulis melontarkan gagasan untuk pertemuan sangat terbatas antara Soeharto, Habibie, dan Wiranto, sangat banyak ejekan dan pendapat yang menolaknya. Walaupun penulis mengetahui bahwa ini adalah pendapat minoritas bangsa, dalarn kenyataannya tidak ada pihak yang membelanya. Sebuah kenyataan yang tragis, tetapi itu adalah bukti penguasa pihak minoritas atas penguasaan dunia pers kita.

Dan, penguasaan inilah yang menimbulkan kesalah-pahaman bahwa pendapat minoritas itu sekuat pendapat mayoritas. Padahal dalam kenyataan, pendapat mayoritas itu tersimpan dalam apa yang disebut mayoritas yang bungkam (the silent majority). Apalagi, jika dikaitkan dengan kenyataan sebelum mantan Presiden Soeharto menyetujui gagasan itu sendiri, ada pihak yang menganggapnnya sebagai “menguntungkan golongan tertentu”.

Bahkan lebih jauh lagi, Jenderal (Pum.) Ahmad Tirtosudiro menganggapnya sebagai gagasan membawa Presiden Habibie ke kawasan perburuan (killing ground). Juga, Prof. M. Dawam Rahardjo menganggap pertemuan berempat antara mantan Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Menhankam/Pangab Wiranto, dan penulis sendiri, sebagai tindakan sebuah kapal perusak (destroyer) dan sebagainya. Dan pada ujung dialog. Dr. Nurcholish Madjid mengganggapnya sebagai "menguntungkan Nahdatul Ulama (NU)" belaka.

Bagaimana kenyataannya? Yang jelas, para pengikut mantan Presiden Soeharto sangat marah terhadap pendapat hampir seluruh pengamat dan tuntutan para mahasiswa melalui demonstrasi agar tokoh tersebut "diseret ke pengadilan". Mereka marah dan merasa kecewa. Kekecewaan masa dituangkan dalam berbagai tindak kekerasan di Ketapang, Kupang, Ujungpandang, dan satu dua tempat lainnya. Karena pertimbangan mencegah hal itulah, maka penulis melontarkan gagasan agar ada pertemuan empat orang tersebut.

Pendapat ini, penulis kategorikan sebagai pertemuan dua tahap, yang mungkin tiap-tiap tahapnya terdiri atas beberapa pertemuan. Artinya, pada tahap pertama pertemuan pendahuluan yang dihadiri oleh keempat orang di atas. Dan selanjutnya, tahap kedua yang diikuti oleh sekian banyak orang, mungkin tanpa diikuti mantan Presiden Soeharto. Dengan demikian, terhindarlah kita dari sebuah kesulitan diplomatis: Pak Harto tidak mau bertemu sebagian di antara mereka, sedangkan golongan ini tidak mau bertemu beliau.

Altematif terhadap hal ini adalah tidak diajaknya mantan Presiden Soeharto dalam "dialog nasional" tersebut. Ini berarti, mengabaikan potensi mereka yang tidak puas dengan ketidakhadiran Pak Harto. Pemecahan diplomatis seperti itu, memang diperlukan dalam keadaan serba rumit seperti yang kita hadapi sekarang ini. Tapi, minimal, ia menutup sebuah kemungkinan sangat besar akan terjadinya sebuah letupan yang kita kenal dengan istilah perang saudara.

Penulis tidak dapat mengemukakan gagasan pertemuan dua tahap itu secara terbuka. Tidak heranlah, jika keadaan menjadi tergantung pada kejelian para pengamat. Bagi mereka yang jeli tentu mengetahui maksud penulis,atau setidak-tidaknya dapat menerima gagasan itu dengan "modal integritasnya". Mereka yang tidak jeli, segera menuduh penulis mengandung maksud-maksud tertentu yang umumnya berupa anggapan penulis hanya menguntungkan golongan sendiri (NU).

Sedikit sekali para pengamat yang memiliki kejelian dan sanggup menerima pendapat itu. Karenanya, tak heranlah jika lalu ada tuduhan penulis memiliki maksud-maksud sendiri dalam menawarkan gagasan di atas. Sayangnya, pendapat inilah yang tampaknya merupakan dominasi para pengamat atas pers Indonesia. Sama sekali diabaikan kemungkinan mantan Presiden Soeharto nasib memiliki kekuatan, dalam bentuk para pengikut yang memiliki kesetiaan tak terbatas pada dirinya. Kekuatan inilah yang harus diperhitungkan dapat menggagalkan sebuah 'dialog nasional'. Karenanya, hal ini harus lebih dahulu dipasifikasi terhadap kelompok ini dan tidak dapat dibenarkan pengabaian atas kehadirarmya.
Dengan melihat kepada kenyataan di atas, tidak heranlah jika sebagian besar pengamat lalu menyalahkan penulis yang terlalu memberikan tempat pada mantan Presiden Soeharto. Mereka bahkan menganggap tindakan penulis itu sebagai sikap tidak konsisten dalam berpandangan.

Timbul pertanyaan dalam hati penulis: sudah benarkah tindakan mereka itu? Inilah yang sebenarnya merupakan inti persoalarmya. Bukankah seseorang dapat menudingkan jari pada orang lain sebagai menguntungkan pihak sendiri, sedangkan ia sendiri yang memiliki keinginan seperti itu. Atau setidak-tidaknya, ada upaya memelihara kedudukan (standing)nya di lingkungan gerakan tersebut. Apalagi jika menggunakan kata-kata yang tidak pantas seperti killing ground, destroyer, bahkan yang paling menyeramkan sebagai 'pelenyap' (un-nihilator).

Timbul pertanyaan lain dalam diri penulis, mungkinkah hal-hal seperti ini dihilangkan di masa yang akan datang? Jawabnya: mungkin saja, ketika berbagai pihak menyadari kesalahan masing-masing tanpa kecuali, dan atas dasar itu mereka melakukan perbaikan-perbaikan. Altematifnya memang cukup berat: bangsa kita akan tetap begini saja, yaitu tidak mengalami proses pendewasaan. Dengan kata lain, kita akan tetap menjadi bangsa kekanak- kanakan, yang terasa sangat menyedihkan.

Judul tulisan ini, baru dapat dipahami dalam kerangka pemikiran di atas. Apa yang tidak terjadi sejauh ini, yaitu langkanya pertemuan mantan Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Menhankam/Pangab Wiranto, dan penulis, ternyata membawakan faedah terasanya keperluan itu dikemudian hari. Yaitu, bahwa perlu ada pertemuan antara pemimpin formal pemerintahan dan pemimpin informal di luarnya apabila kita menginginkan bangsa ini tetap jaya dan memiliki kekuatannya sendiri. Bukankah ini syarat mutlak bagi proses pendewasaan sebuah bangsa? Jawabannya, terserah pada kita semua, anak-anak bangsa kita sendiri.

 

       Pilih Tegang atau Santai-santai Saja?

 

Memasuki 1997 terdapat dua buah orientasi yang sedang berbenturan. Secara analitis kita dapat melihat dua pola. Pola pertama adalah pola untuk menjadikan Islam sebagai bendera politik. Pola kedua adalah pola yang menjadikan Islam sebagai kekuatan sosial-kultural.

Mengapa kedua orientasi berbenturan? Ya, karena pada hakikatnya politik selalu begitu, kalau bukan kawan, ya lawan.

Dengan mengamati tahun-tahun lalu terlihat adanya perkembangan berkebalikan, di satu sisi lembaga politik dijauhkan dari aliran politik, tetapi sebaliknya kekuatan politik menyerap aspirasi politik aliran. Memang ada kekuatan-kekuatan politik yang tidak mempunyai aspirasi politik aliran. Sementara yang lain mempunyai aspirasi politik aliran, walaupun secara formal dia bukan lembaga politik aliran. Maka tidak dapat dihindarkan adanya perbenturan.

Dengan mengamati hal ini, orang seperti saya menolak untuk duduk dalam organisasi yang berpolitik aliran, walaupun saya pernah ditawari posisi yang strategis. Karena saya mengetahui persis posisi NU. NU adalah kekuatan politik atau ormas yang tidak perlu dilayani oleh aspirasi politik aliran. Bahkan NU dan hasil dua kali muktamar di Situbondo (1984) dan Krapyak, Yogyakarta, (1989) justru harus mengintegrasikan diri dalam alur besar dan kehidupan politik kita, yaitu dealiranisasi politik yang sampai kini belum tuntas dilaksanakan.

Tentu tidak dapat diharapkan bahwa perbenturan itu akan terjadi secara linier. Ada upaya-upaya untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan di tingkat elite. Setidaknya, ada kebutuhan-kebutuhan untuk memberikan masukan-masukan, kalau tidak ikut serta dalam tahap awal pengumpulan pendapat. Karena sistem kita adalah konsensus. Nah supaya "wama Islam" tidak hanya diwakili oleh kelompok Islam sebagai bendera politik, maka pihak "Islam sosial-budaya" harus membuat dirinya terdengar di sana.

Maka perbenturan di semua lini atau semua lapisan tidak dapat dihindari. Kalau sudah terjadi perbenturan maka ada pengorganisasian. Kalau ada pihak yang tidak dapat menggerakkan massa, misalnya, akan berusaha menetralisasi kekuatan pihak lawan. Karena itu saya melihat adanya kemungkinan kerusuhan-kerusuhan di daerah-daerah berbasis anggota NU memang sengaja dibuat secara luas, dengan tujuan untuk menetralisasi pengaruh atau kekuatan dari massa NU. Diterima atau tidak analisis politik ini oleh pihak lain tidaklah relevan. Analisis saya ini dilnaksudkan untuk melakukan identifikasi siapa-siap yang sedang saya hadapi, siapa-siapa yang paling mungkin melakukan netralisasi terhadap kekuatan massa NU. Proses itu wajar terjadi, karena kedua orientasi itu mengadakan reaksi dan kontrareaksi.

Yang kedua, di dalam ABRI ada pergantian generasi dari dua orientasi. Kita akui ABRI kita adalah ABRI-nya rakyat. Ciri dari tentara rakyat adalah para pemimpinnya mempunyai ambisi-ambisi politik pribadi yang kuat. Ini di mana saja terjadi. Karena para pemimpin mempunyai ambisi-ambisi politik pribadi yang kuat, maka selalu terjadi tarik urat di dalam. Tentu ini tidak menguntungkan bagi perkembangan ABRI apabila dilihat dari kebutuhan tentara yang utuh dan modern.

Sebenarnya telah lama ada keinginan untuk menerapkan profesionalisme di jajaran ABRI. Upaya ini berjalan di tahun-tahun 1980-an. Tetapi hasil kerja profesionalisasi yang dilakukan para pemimpin ABRI kala itu belum muncul. Karena yang dididik waktu itu kini baru berada di eselon kedua pimpinan ABRI. Di eselon pertama masih dipenuhi oleh generasi yang memiliki ambisi politik perorangan yang kuat. Kedua kelompok ini akan berhadapan dalam kecenderungan politik di dalam ABRI.

Perbenturan itu akan terlihat dalam menangani masalah. Kita akan melihat proses tarik-menarik antara dua orientasi dalam ABRI ini.

Lalu mana yang menang antara kelompok "Islam politik" dan "Islam sosial budaya" ini? Juga di ABRI, mana yang dominan antara keinginan untuk meneruskan pola ambisi politik perorangan ataukah keinginan untuk membina kolektivitas dalam watak kohesif dari ABRI sebagai kelompok profesi?

Kita tatap tahun 1998. Kalau saja yang berkembang adalah koalisi antara kelompok ABRI yang mempunyai kepentingan politik perorangan dengan kelompok "Islam berbendera politik", maka jelas suasana politik yang terjadi akan begitu tegang, karena adanya titik temu antara kepentingan politik perorangan para perwira tinggi dengan kepentingan yang ingin melakukan dominasi atas lembaga-lembaga politik yang ada. Dengan kata lain jalannya Sidang Umum MPR 1998 akan penuh ketegangan.

Sebaliknya, kalau yang dominan adalah kelompok militer profesional, yang tidak mementingkan ambisi politik perorangan, mereka akan wait and see, terserah para anggota MPR mau mencalonkan siapa. Ini juga sama dengan yang dilakukan "Islam sosial budaya". Mereka tidak akan ambil pusing siapa yang akan menjadi presiden. Tidak masalah, diganti atau tidak, asal konstitusional. Andaikan terjadi seperti ini suasana SU MPR akan santai-santai saja, tidak ruwet. Nah, pilih mana?

 

                    PKB = NU Plus

 

Mendirikan demokrasi di negeri kita bukanlah suatu pekerjaan yang gampang. Ia bersangkut dengan orang, berbagai perasaan, sejarah dan pikiran masing-masing. Tidaklah merupakan sesuatu yang aneh, bila ada pihak-pihak intern Nahdlatul Ulama (NU) ada yang berkeberatan dengan dijadikannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai politik yang terbuka. Justru akan terasa sangat aneh, jika tak ada yang mengajukan tentangan terhadap gagasan ini. Itu berarti, komunikasi intern di kalangan NU telah menjadi rusak, seperti yang terjadi pada partai-partai politik lain.

Keberatan utama terhadap gagasan ini adalah kenyataan bahwa pendiri PKB adalah tokoh-tokoh NU, --dan sampai saat inipun pimpinan PKB di mana-mana masih tetap dipegang orang NU.

Karenanya, tidak mengherankan jika ada keberatan seperti itu. Bahwa sebuah proses politik telah terjadi, sering tidak tertangkap oleh para pelakunya. Jika ada tokoh-tokoh yang ingin menerapkan idialisme politiknya, tentu ada juga yang terikat pada kenyataan – kenyataan yang ada.

Seperti biasa, suara-suara yang kerapkali dilontarkan justru menyangkut pemurnian NU dari pengaruh-pengaruh lain. Yang menarik, di sini, kehadiran tokoh-tokoh Islam non-NU malah sering menjadi bahan pergunjingan dalam lingkungan partai tersebut. Sedangkan kehadiran tokoh-tokoh non-muslim tidak begitu menjadi persoalan. Dengan demikian terbukti, pertentangan intern (internal sibling) atas sebuah gerakan jauh lebih menyentuh dari pada pertentangan antar golongan/agama yang ada.

Selama ini, hal-hal yang dianggap sederhana dan tidak memperlemah posisi PKB dapat diterima dengan mudah. Misalnya saja, tentang daftar kegiatan yang selama ini tidak dikenal NU, dengan mudah dapat diserap oleh PKB. Bahkan yang sulit diterima kalangan NU sekalipun, dapat diterima jika disalurkan melalui PKB. Contoh dalam hal ini sederhana saja, seperti ketika rombongan Ulama Pasuruan dan Bangkalan datang ke rumah penulis di Ciganjur beberapa waktu yang lalu. Saat itu, penulis menyatakan, Mukernas PKB telah memutuskan bahwa partai politik tersebut adalah partai yang terbuka. Dan karenannya, kalau nanti Muktamar memilih tokoh wanita sebagai Ketua Umum, maka haruslah diterima dengan ikhlas. Salah seorang Kyai menyatakan: "Kalau begitu, kita harus menerima gender," maka hal ini berarti telah terjadi perubahan yang sangat besar –yang, dengan mudah dapat diterima di lingkungan partai tersebut.

Inilah yang sering tidak dipahami orang mengenai perbedaan antara sebuah Ormas (organisasi massa) seperti NU dengan sebuah Parpol (partai politik) seperti PKB. Dalam beberapa hal, ternyata proses transformasi dapat dilakukan lebih cepat dan menyeluruh di lingkungan sebuah parpol. Biasanya, baru setelah terjadi hal-hal yang tragis pihak NU sendiri akan melakukan perubahan-perubahan yang boleh dikatakan drastis pula. Dibentuknya sebuah team lima, dimaksudkan dapat memberi harapan adanya pembersihan dalam tubuh PKB, selagi kita berani membuat perkecualian dalam kasus PKB ini.
Bahwa ketidakjelasan dalam perkembangan PKB justru akan lebih membuat partai itu tidak lagi didukung oleh mayoritas bangsa dalam pemilu yang akan datang. Karenanya, kita tidak perlu ragu-ragu akan derajat perubahan yang dapat dilakukan dalam tubuh partai. Dalam hal ini, berlaku sebuah adagium yang sebenarnya sudah bersifat klasik: setiap perubahan akan lebih mudah dilaksanakan apabila hal itu dilakukan dalam lingkungan sebuah parpol.

Inilah yang harus kita mengerti, bilamana kita menginginkan PKB dapat memenangkan pemilu di masa mendatang. Adanya sebuah usul agar PKB berasaskan Islam menunjukkan, bahwa hal ini justru dikemukakan karena ketidaktahuan mengenai adagium tersebut. Dengan kata lain, kalau PKB kembali menjadi sebuah parpol agama, maka daya tariknya justru akan berkurang. Sebuah parpol yang memiliki basis massa pendukung yang heterogen, sebenarnya jauh akan lebih menarik dari pada sebuah parpol yang hanya melandaskan diri kepada dasar-dasar pijakan yang sempit, seperti asas Islam. Kenyataan inilah yang harus diperhitungkan apabila kita ingin mengembangkan sebuah parpol, dan bukannya sebuah Ormas.

Memang, kini kaum muslim militan tampak lebih besar dari pada dulunya, tapi itupun terjadi hanya karena kemampuan mereka dalam berorganisasi yang lebih baik. Massa pendukung mereka sejak dari dulu jumlahnya kecil, hingga tak perlu membuat kita gelisah. Padahal, dalam kenyataannya, bangsa kita justru lebih menyukai heteroginitas aliran maupun pandangan. Dengan begitu, PKB haruslah memperhitungkan kenyataan ini dalam pengembangan dirinnya menuju masa depan bangsa ini yang lebih baik.

Karena itu, PKB haruslah memiliki basis massa pendukung yang lebih luas ketimbang NU, sebab parpol itu harus mampu merebut simpati golongan seluas-luasnya dari pada Ormas itu sendiri. Maka jelaslah, kalau NU saja sudah menyatakan diri berasaskan Pancasila (dan, dengan demikian membuktikan adanya kemampuan untuk mempertahankan existensinya sendiri)—dengan tetap berazas Pancasila, maka sudah semestinya PKB memperluas jaringan pengikutnya. Oleh karenanya, tepatlah kalau disini dikatakan; PKB = NU Plus di bidang politik, sedangkan NU = PKB Minus di bidangnya sendiri.

 

      PKB, Syariah, dan "Negara Sekuler"

 

Sebuah tuduhan besar diajukan oleh HM Yusuf Hasyim (YH) dalam peresmian partai yang dipimpinnya, Partai Kebangkitan Umat (PKU), dan dialamatkan ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang kebetulan didirikan penulis dan dipimpin Drs. Mathori Abdul Jalil.

Tuduhan yang diajukannya sangatlah menarik: PKB meninggalkan perjuangan syariah dan mengusahakan adanya negara sekuler. Tuduhan itu sangatlah menarik karena dapat dibalik: Pak YH, yang memimpin partai umat Islam itu, hanya memperjuangkan syariah Islamiah tanpa memperjuangkan hukum nasional, sebagai kepentingan mayoritas bangsa. Ini kalau penulis mau main kau dan ingin menjatuhkan Pak YH. Tetapi, penulis tidak bermaksud demikian, tetapi ingin membuka dialog secara sehat.

Sebagai permulaan, patut dikemukakan bahwa tujuan PKB adalah sebagaiman halnya semua organisasi Islam: berlakunya syariat di bumi Indonesia. Lalu, apakah yang memmbedakannya dari organisasi-organisasi dan partai yang lain? Jawabnya sederhana saja: bagi NU, syariat Islam berlaku sebagai konvensi dan bukan aturan formal.

Kalau Muktamar NU di Banjarmasin pada 1935 mewajibkan dipertahankannya Kerajaan Hindia Belanda, itu adalah keputusan muktamar, bukan hasil keputusan lembaga negara. Katakanlah waktu itu volksraad. Kalau sepuluh tahun kemudian lahir Resolusi Jihad yang mewajibkan umat Islam mempertahankan kemerdekaan, itu juga bukan keputusan resmi lembaga pemerintahan, melainkan oleh pengurus besar (hoofd beestur) NU, yang waktu itu berkududukan di Surabaya.

Kalau Muktamar NU melahirkan persetujuan kepada asas Pancasila dan menjadikannya dasar kehidupan organisasi tersebut, maka itu diputuskan dalam Muktamar NU 1984. Demikian seterusnya. Semua mencerminkan bahwa penetapan hukum itu dilakukan atas swakarsa rakyat tanpa melalui peran negara.

Mengapa demikian? Karena ini adalah keputusan hukum agama (fiqh), dan bukan keputusan resmi pemerintah yang harus dihjadikan undang-undang negara. Hanya kalau sudah menjadi hukum agama, dapat saja dia dijadikan keputusan resmi, dan dapat pula tidak.

Contoh hukum agama yang dapat dijadikan landasan organisasi adalah keputusan berasas Pancasila. Sebaliknya, keputusan Muktamar Banjarmasin 1935 maupun hasil Rapat PB NU pada 1945 mengenai Resolusi Jihad belum pernah dicoba sekali pun untuk dijadikan keputusan resmi. Padahal, kedua keputusan itu sama-sama mengikat warga NU.

Kenyataan inilah yang membuat NU menjadi organisasi yang fleksibel. Umpamanya saja, sikap NU di Dewan Konstituante untuk mempertahankan asas atau dasar Islam tidak pernah dijadikan sikap resmi organisasi. Karena itu, NU tidak terikat langsung dengannya. Jika itu terjadi pada PKU yang bersikukuh kjepada kebenaran pendiriannya, jelas dalam waktu yang tidak lama akan mendapat sambutan negatif dari masyarakat Indonesia yang cenderung bersikap fleksibel. Banyak organisasi Islam yang berhenti di tengah jalan karena bersikukuh atau mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran ataupun karena membela pendirian orang dengan menafikan kepentingan rakyat kebanyakan.

Jelaslah bahwa warga NU berpegang pada syariah Islamiah, dalam arti, keputusan hukum agama yang mengikat mereka atas dasar pilihan. Inilah yang membuat mengapa ada ulama NU yang mengharamkan bank, tetapi ada juga yang mengijinkan BPR. Ini karena mereka membuat pilihan masing-masing atas hukum agama, bukan melaksanakan keputusan organisasi. Ruang seperti ini diberikan oleh NU pada warganya. Kalau jalan pikiran Pak YH tentang syariah Islamiah diikuti maka dalam waktu sebentar saja partainya akan kurang mendapat simpati masyarakat.

Ini artinya NU memperjuangkan syariah tidak melalui hukum-hukum dan simbol-simbol formal, tetapi sebagai ruh yang menjiwai setiap produk hukum positif yang dibuat oleh negara. Substansi syariah Islamiah ini juga bisa terwujud melalui gerakan demokratisasi atau menegakkan negara-negara bangsa. Pikiran-pikiran NU yang demikian inilah yang akan diperjuangkan melalui PKB dalam kancah politik praktis.

Dalam hal berdirinya PKB, yang menurut Pak YH terlalu diberi hati oleh PB NU, dapatlah diberikan penjelasan dengan mudah. Pada permulaannya, penulis malas memikirkan adanya sebuah partai untuk warga NU. Demikian pula, penulis juga malas memikirkan upaya mengumpulkan orang di Parkir Timur Senayan untuk ber-istighotsah. Bukankah warga NU telah berkumpul sejumlah satu juta orang di Lapangan Tambaksari Surabaya?

Beberapa bulan penulis menganggap hal itu tidak perlu. Tetapi, hampir setiap orang tamu yang menjenguk penulis selalu membisikkan pentingnya mengumpulkan warga Nu dalam sebuah partai dan atau menyelenggarakan istighotsah di Jakarta. Setelah belasan ribua orang membisikkan hal yang sama, aphirnya penulis berkesimpulan hal itu harus dilaksanakan.

Sejak saat itu, penulis memanggil KH. Manarul Hidayah dari Jeruk Perut, Jakarta, seorang yang banyak diikuti orang di Jakarta, untuk menyelenggarakan acara istighotsah. Demikian juga, penulis mulai mencari siapa yang pantas menjadi ketua umum partai baru yang akan didirikan oleh warga NU. Hasilnya sangat menggembirakan. Mungkin karena berkah tokoh-tokoh NU yang sudah meninggal dunia dan antusiasme yang cukup tinggi dari warga NU, acara tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses dan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Setidak-tidaknya, hal inilah yang dikatan banyak orang pada penulis.

Acara istighotsah di Parkir timur Senayan berjalan lancar dan dihadiri satu juta orang pengikut NU. Sedangkan berdirinya PKB disetujui oleh KH Ilyas Ruchiyat sebagai rais aam, K.H. Munasirn Ali sebagai musytasar, K.H. A. Muchid Muzadi, K.H. Musthafa Bisri, masing-masing sebagai rais syuriah PB NU, dan penulis sendiri sebagai ketua umum PB NU.

Bahkan, beliau-beliau iktu hadir pada saat deklarasi partai. Walaupun hanya 5.000 orang yang datang ke rumah penulis saat peresmian PKB, partai ini segera menyebar ke mana-mana karena, baik pengurus wilayah NU (tingkat kabupaten) sama-sama beranggapan perlulah PKB didirikan di daerah masing-masing. Bahkan untuk tingkat kecamatan (majelis wakil cabang) maupun ranting (tingkat kelurahan) sekarang mendirikan kepengurusan PKB, sebagai pendukung. Semua ini menunjukkan betapa besarnya antusiasme dan dukungan masyarakat kepada PKB.

sebuah pertanyaan mengganggu partai tersebut dalam jangka pangjang: mengapa PKB tidak menjadikan kepentingan agama sebagai pijakan? Mengapa justru nasionalisme dan demokrasi sebagai dasar pijakannya? Di atas tadi dijelaskan bahwa PKB mengutamakan kepentingan nasional. Untuk menyesuaikan kepentingan hukum nasional dengan fiqh , tentu menjadi tujuan utama PKB, jika bernasib baik, menang dalam pemilu.

Tetapi, sebuah undang-undang haruslah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal ini, dapat saja terjadi kepentingan nasional tidak terletak pada hukum fiqh. Dalam keadaan seperti ini tidak dapat dihindarkan adanya pertentangan antara hukum agama (fiqh ) dan rancangan undang-undang.

PKB dalam hal ini tentu akan bertindak mengutamakan substansi hukum Islam melalui hukum nasional dan bukannya mengutamakan simbol-simbol formal keagamaan. Mengapa? Karena Republik Indonesia adalah sebuah negara dengan kepentingan-kepentingan nasional sendiri dan bukan sebuah negara agama.

Agaknya, hal ini yang dilupakan oleh Pak YH dalam serangan-serangannya yang gencar terhadap PKB. Anehnya, warga NU memilih pandangan masing-masing dan tidak terikat pada keputusan organisasi sebagaimana dikesankan oleh kata-kata Pak YH sendiri.

Demikianlah hal-hal yang perlu dijelaskan dari pernyataan-pernyataan yang diajukan Pak YH ketika mendirikan PKU. Secara tidak langsung, pernyataan tersebut merupakan sikap yang mematikan warga NU, yang dengan susah payah didirikan pada 1926 dan dipelihara sejak itu oleh para pemimpinnya.

Ini adalah juga sikap menghargai pendapat para ulama, bukannya hanya memenangkan satu pendapat saja. Kalau pernyataan Pak YH mengenai ketetapan syariah di Indonesia itu benar-benar menjadi dasar PKU, penulis khawatir akan susah diterima oleh warga NU, karena menyalahi tradisi NU yang memberlakukan syariah secara fleksibel. Apakah Pak YH memang benar-benar bersikap demikian?

 

               Terserah Suara Rakyat

 

Dalam harian Media Indonesia (17/10/1998), dirnuat sebuah artikel karya Ir. Salahuddin Wahid, salah seorang pendiri Partai Kebangkitan Umat. Walaupun katanya ia bermaksud mengadakan koreksi terhadap penulis tapi dalam kenyataan ia tidak pernah menghubungi penulis dalam kaitan mendirikan partai tersebut. Padahal ini adalah koreksi, katanya. Baru kali ini ada koreksi yang diberikan tanpa menghubungi pihak yang terkena tindakan itu.

Tetapi tidak mengapalah, namanya juga bersaudara, sehingga masih banyak media lain untuk mengekalkan persaudaraan itu di luar soal koreksi-mengoreksi sikap politik. Dalam tulisan itu Salahuddin Wahid meragukan sikap penulis yang tertuang dalam kolom yang juga dirnuat dalam harian itu beberapa hari sebelumnya. Dalam kolom itu penulis menyatakan bahwa ayahandanya, salah seorang mantan Menteri Agama dan pahlawan nasional, yang kebetulan juga pendiri Partai Nahdlatul Ulama, setelah Muktamar Palembang tahun 1953, memiliki gagasan menjadikan Pancasila sebagai salah satu tempat pengambilan hukum yang berlaku di Indonesia kini. Atau dengan kata lain Pancasila adalah sumber hukum dari perundang-undangan yang diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dengan demikian ia adalah orang yang mengutamakan Pancasila di atas syafi'ah Islam.

Pendapat ini diragukan kebenarannya oleh Salahuddin Wahid yang menganggap bahwa ayahanda kami berdua itu tidaklah demikian. Menurut pendapatnya, A. Wahid Hasyim adalah pengikut dari pandangan bahwa syari’ah Islam dan bukan Pancasila yang harus menjadi sumber hukum bagi tokoh gerakan-gerakan Islam di negeri ini. Dalam pandangan Salahuddin Wahid, A. Wahid Hasyim adalah pemimpin Islam yang menganggap bahwa syari’ah Islam memiliki kedudukan yang sama sebagai sumber hukum dengan keputusan parlemen.

Kita tidak heran dengan pendapat ini, karena sudah pernah diutarakan orang sebelumnya. Pandangan Endang Saefuddin Anshari dalam tesis MA-nya juga hukum Islam yang berlaku di negeri. Bagi Salahuddin Wahid hal itu hanya terjadi jika penyesuaian dengan maksud hukum Islam. Ini berarti, Salahuddin Wahid menjadi warga negara Rl dengan keinginan untuk memperjuangkan mayoritas kaum muslimin menurut pandangarmya.

Kalau mayoritas kaum muslimin memang benar-benar menghendaki berlakunya syari’ah Islam, maka hukum nasional kita pun oleh mereka harus diputuskan sesuai dengan syari’ah Islam. Hal ini tidak ada bedanya dengan pendapat Amien Rais tentang asas representativeness dalam susunan pemerintahan kita. Menurut teori ini, kaum muslimin akan memilih mayoritas anggota DPR yang memperjuangkan berlakunya hukum Islam dalam kehidupan bernegara kita.

Dalam pandangan ini kenyataan adanya mayoritas muslim berarti mereka secara formal harus mendukung gagasan penyandaran hukum negara kepada hukum Islam. Sebaliknya, penulis berpendapat bahwa UUD '45 menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara di negeri ini, dan bukan hanya Islam.

Dengan kata lain sumber hukum kita hanyalah pembukaan dan batang tubuh UUD '45. Sedangkan perundang-undangan kita berdasarkan keputusan DPR-RI, dan tidak harus bergantung kepada syari’ah Islamiah. Siapa pun yang dengan teliti membaca dokumen-dokumen di atas haruslah mengakui bahwa keduanya tidaklah ditulis hanya untuk pengikut syari’ah Islamiah belaka. Kedua dokumen itu memungkinkan upaya mensekulerkan hukum negara kita,dan bukannya mengsyariatkannya. Manakah di antara kedua hal ini yang benar -benar mewakili kepentingan umat Islam? Jawabnya mudah saja, yaitu yang terbanyak didukung oleh mereka.

Kalau pendapat Salahuddin Wahid dan Amien Rais di atas benar mengikuti pandangan Endang Saefuddin Anshari, sudah tentu partai seperti PKU dan yang sejenis akan menang dalam pemilu. Inilah untuk pertama kalinya kaum muslimin bebas menentukan pilihan di antara kedua macam pandangan di atas.

Sebaliknya, bagaimana dengan mereka yang berpandangan bahwa hukum nasional kita tidak demikian. Menurut penulis tesis MA ini, para pemimpin Islam tidak menolak Pancasila dan juga tidak menempatkan ideologi Islam di bawahnya. Dengan kata lain mereka adalah orang
yang mendua, antara Islam dan Pancasila.

Sayang buku Endang ini tidak banyak diminati masyarakat Indonesia, sehingga dialog antara Islam dan Pancasila tidak jadi begitu rarnai. Dan rasanya, tambahan dari Salahuddin Wahid ini pun juga tidak banyak menarik simpati masyarakat.

Salah satu hal yang dilupakan orang adalah pidato M. Natsir di Karachi, Pakistan, yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah hukum Islam, pada awal tahun 50-an. Tanpa keterangan apakah hukum Islam dan Pancasila memang senapas, ia menyelaraskan antara keduanya,sehingga tampaknya ia menyamakan keduanya.

Apakah dalam hal ini M. Natsir, waktu itu orang pertama dalam gerakan Islam Indonesia, sepandangan dengan Salahuddin Wahid atau tidak, tidak pernah kita ketahui. Sangat disayangkan, karena hal itu berarti kita tidak akan pernah tahu bagaimana pandangan sebenarnya dari M. Natsir. Yang jelas, semua pemikir Islam tentang negara kita mau tidak mau tergoda oleh pertanyaan apakah pada dasarnya hukum Islam bersumber pada Pancasila atau tidak? Atau dengan kata lain, dapat ditumbuhkan di sini pertanyaan apakah Pancasila sebagai sumber hukum dapat dianggap mewakili aspirasi Islam? Dalam pandangan penulis, berarti hukum-hukum yang diundangkan oleh DPR-RI memiliki kekuatan keagamaan, sebagai syari’ah yang harus dianut oleh umat Islam. Dengan kata lain hanya bersandar pada syari'ah Islam saja, tidak akan diperoleh hukum kenegaraan yang lengkap bagi bangsa Indonesia.

Sebaliknya, bagi Salahuddin Wahid, hukum yang berlaku di Indonesia baru memiliki keabsahan, apabila didukung oleh syari’ah Islamiah. Hukum yang tidak sama dengan syari’ah Islamiah menjadi tidak sah dan harus ditolak sebagai produk syari’ah. Kalau penulis dianggap sebagai pemikir sekuler, maka Salahuddin Wahid dapat saja dianggap menyimpang dari ketentuan yang dihasilkan oleh DPR-RI. Bagi penulis, Indonesia adalah yang pertama dan satu-satunya sebagai wadah harus bersandar pada syari’ah Islamiah yang benar. Karenanya tidak banyak gunanya memperdebatkan masalah ini berkepanjangan. Kenyataan inilah yang meminta perhatian kita sebagai pengamat perkembangan politik di negeri kita. Dalam jangka panjang apakah mereka yang menginginkan hukum nasional dengan memperhitungkan kepentingan berbagai golongan sebagai kata akhir/pemutus dalam perbuatan hukum nasional? Ataukah justru mereka yang ingin mendasarkan hukum negara kita pada syari’ah Islamiah sebagai pemutus kata terakhir. Dicoba untuk menganggap bahwa pilihan tidak berada pada dua-duanya, melainkan pada jalan tengah, yakni menyerasikan secara syari’ah Islamiah dan hukum yang tidak bersandarkan atasnya. Penulis merasa hal ini adalah sesuatu yang sia-sia belaka, karena masalah pokoknya bukanlah di situ, melainkan pada pilihan yang dimaksudkan itu.

Hukum nasional harus memilih antara kedua hal ini. Dan bukan seperti yang ada sekarang, menggantungkan masalah kepada keadaan. Dalam hal ini, pilihan penulis sudah jelas, yaitu dengan membuat hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum nasional kita di masa depan walaupun berbeda dari syari’ah Islamiah. Bagaimanakah dengan pendapat yang sebaliknya?

 

Wawancara Ekslusif dengan KH. Abdurrahman Wahid

 

Kyai Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur, menjadi presiden-terpilih, presiden keempat R.I. Tetapi siapakah sebenarnya tokoh ini?

Berikut ini sebuah potret yang disusun rekan Aboeprijadi Santoso beberapa bulan lalu, tepatnya tanggal 6 Juli. Gus Dur berbicara secara eksklusif dan polos kepada Fokus Awal Pekan. Berikut ini beberapa cuplikannya.

Lahir di Jombang, 4 Agustus 1940, Kyai Abdurrahman Wahid, alias Gus Dur beristeri satu dan dikaruniai tiga putri. Dia adalah putra dan cucu dari pendiri dan pemimpin Nadhatul Ulama, K.H. Hasyim Asyari dan K.H. Wahid Hasyim. Wahid barangkali adalah satu satunya putra Indonesia yang ayah dan kakeknya dihormati dan menjadi nama jalan di ibukota.

Tetapi, Wahid juga seorang tokoh kontroversial. Banyak pro-kontra seputar pernyataan pernyataannya. Betapa pun juga, dia salah seorang tokoh kunci dalam politik nasional.

Basis sosialnya ada di Nadhatul Ulama, kalangan Muslim tradisional di pedesaan Jawa dan Kalimantan, jutaan massa tsb membuat PKB, Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan Gus Dur menjadi partai berbasis Islam terbesar di Indonesia. Tahun 55, N.U. menduduki peringkat kedua, dan sekarang PKB, partai Gus Dur itu, menempati jajaran ketiga. Sebagai politikus, dia seorang yang berpikir moderen, liberal dan demokratis, amat jauh di depan kebanyakan massa pendukungnya, tapi berupaya setia pada massa dan membimbing mereka.

Sebagai tokoh politik nasional, dia dan N.U.nya digempur pada awal Orde Baru dan selamat. Banyak jendral, dari Ali Moertopo sampai Benny Moerdani, dan banyak politikus sipil, tersingkir di bawah Soeharto, tapi Gus Dur selamat. Dua kali Soeharto gagal menyingkirkan Gus Dur dari pucuk N.U., bahkan Gus Dur mampu mengecohkan Soeharto di kala masih jaya.

Pengamat TNI-ABRI Doktor Salim Said misalnya menyebut Gus Dur sebagai politikus Indonesia paling canggih. Tetapi setelah pemilu 7 Juni lalu, Golkar melampaui PKB, dan PPP yang dulu digembosi Gus Dur, dan kini membayang-bayangi posisi PKB.

Selepas jatuhnya Soeharto, 1998, Wahid mencoba menggalang koalisi reformasi bersama PDI-Perjuangannya Megawati Soekarnoputri dan PAN-nya Amien Rais, namun gagal. Megawati terlampau lamban, Amien terlampau cepat. Amien Rais membentuk Poros Tengah, koalisi PAN dan partai partai Islam, dan menawarkan Wahid sebagai pemimpin dan kandidat presiden. Di luar dugaan Wahid menerima tawaran itu. Di tengah pertentangan antara Megawati dan kelompok Muslim modernis inilah, Wahid tampil sebagai tokoh kompromis, dan meraih kursi R.I-Satu.

Juli lalu, dalam wawancara khusus, Wahid mengatakan kepada Radio Nederland, dia sejak mula menginginkan suatu kabinet persatuan nasional. Menurut pendapatnya, pendidikan rakyat sangat penting. Demokrasi dan kemajuan baru akan merata sekitar sepuluh tahun lagi, katanya. Berikut ini beberapa cuplikan..

Semula sebelum lahirnya Poros Tengah, Gus Dur bermaksud membangun koalisi PKB dengan PDI-Perjuangan dan PAN. Tetapi ada masalah. Banyak kalangan muslim menentang Megawati karena dia seorang perempuan. Berikut pendapat Gus Dur Juli lalu.
AW: Kita bisa menang 60 persen, lha kalau 40 persennya enggak mau terima bagaimana?

RN: Endak mau terima Megawati jadi presiden?
AW: Iya, itu kan sulitnya di situ, karena masalah agama di negara-negara yang masih berkembang itu masih menjadi masalah. Masih banyak yang berpendirian bahwa agama itu terbukti dalam kehidupan bernegara. Nah itu kan kalau Mbak Mega diangkat, itu kan berarti sebaliknya yang terjadi.

RN: Bahwa kehidupan agama tidak terbukti dalam kehidupan bernegara?
AW: Nah begitu, nah ini masih banyak yang berpendapat demikian. Makanya saya katakan tidak konklusif, gitu lho.

RN: Tapi kan masih banyak juga kyai dan kelompok Islam yang menerima wanita sebagai presiden bukan?
AW: Iya, tapi jumlahnya apa cukup. Taruhnya PKB umpamanya sekian kursi gitu, ya. Nah, sekian kursi apakah semua mau ikut, belum tentu lho. 40% atau 37% PDI, taruhlah umpamanya dibutuhkan untuk mencapai angka 50% itu, 13% dari PKB, apakah itu tercapai? Enggak tahu saya!

RN: Kalau begitu, Pak Wahid bagaimana kita bisa menerangkan kepada dunia dan kepada rakyat bahwa selaku pemimpin NU, Pak Wahid kok tidak bias meyakinkan umatnya bahwa wanitapun layak menjadi presiden?
AW: Memangnya saya malaikat. Saya kan manusia, saya mencoba kalau mau. Tapi jangan dipikir bahwa itu gampang, masalah itu 10 tahun lagilah jelas, sekarang kan belum tentu.

RN: 10 tahun lagi umat Islam Indonesia akan mampu menerima seorang perempuan sebagai presiden?
AW: Iya, iya, dewasa. Kalau sekarang belum tentu. Keputusan munas NU baru dua tahun, taruhlah itu makan waktu 10 tahun, jadi masih perlu delapan tahun lagi untuk Mega supaya bisa diterima orang. Presiden itu syaratnya apa, ya sesuai dengan UUD 45, jadi berarti wanita boleh jadi presiden kan. Nah, tapi itu baru dua tahun yang lalu di Lombok. Untuk sosialisasi ke bawah itu kan enggak gampang. Semua peserta munas itu sekarang menjadi anggota MPR. Banyak juga lho anggota MPR itu yang dulunya tidak ikut munas.

RN: Kan justru di situ diuji kepemimpinan Pak Wahid. Pak Wahid sudah berapa lama jadi ketua NU?
AW: Boleh uji saya boleh, memang cumin itu dong. Saya itu jengkel kalau dibilang begini. Masa bodoh. Boleh aja anggap apa, kalau terpilih mau apa?

RN: Kalau begitu bagaimana menerangkan kepada rakyat dan dunia bahwa walaupun menang tapi Megawati tidak bisa menjadi presiden?
AW: Ya pokoknya itu urusannya rakyat banyak, itu urusannya pendidikan, bukan urusan saya. Pendidikan urusan semua orang! Saya sendiri setuju dengan Megawati menjadi presiden, tetapi saya tidak bisa menjamin. Saya sudah mengatakan terus terang berbicara terbuka seperti ini, kan sudah untung saya mau.

Gus Dur, presiden mendatang adalah seorang yang berkeyakinan agama tidak perlu berurusan dengan kehidupan negara. Dan dia seorang yang optimis. Berikut lanjutan pembicaraan rekan Aboeprijadi Santoso dengan Gus Dur, Juli lalu.

RN: Bagaimana pendapat Pak Wahid tentang kemungkinan setelah pemilihan umum ini tampaknya ada kecenderungan polarisasi Islam versus kebangsaan?
AW: Saya rasa ini bukan soal apa-apa, soal waktu. Kalau menangnya sih jelas menang, PKB dan PDI-P serta PAN, itu anda bayangkan itu 70%, berarti 70 lawan 30 itu orang yang berpikir bahwa Indonesia tidak perlu terkait dengan agama, negara tidak perlu terkait dengan agama. Itu sudah bagus sekali. Nah, tapi dalam hal itu ada cacatnya yaitu mengenai Megawati masih ada persoalan, di PKB ada persoalan, di PAN ada persoalan. Saya rasa yang enggak cuma di PDI saja yang tidak ada persoalan. Betul-betul saya setuju itu. Artinya masalah ini bukan masalah seluruh bangsa, bukan, ini hanya masalah, lagi-lagi soal edukasilah.

RN: Pak Wahid bukankah persoalan Megawati, perempuan, pantas atau tidaknya jadi presiden ini kan persoalan yang semu. Artinya, banyak yang beranggapan bahwa sebenarnya Megawati itu lemah atau mungkin tidak mampu, sehingga mereka khawatir Megawati akan disetir oleh kalangan non-Islam. Bagaimana menurut Pak Wahid?
AW: Saya enggak ngerti gituan itu. Sebab bagi saya yang terpenting bangsa ini sudah matang. Kebetulan masalah itu terkait dengan masalahnya Megawati. Jadi dengan kata lain ini masih persoalan yang belum tentu juga apa motifnya. Umpama ya, umpama ini, Megawatinya seorang doctor gitu ya kali persoalannya jadi lain. Susahnya di situ kenapa pada waktu yang begini ini, lalu muncul nama Mbak Megawati.
Ya sebagai seorang demokrat yang betul-betul demokrasi tegak, ya saya menginginkan Megawati yang menjadi presiden. Tapi itu kan keinginan, ya. Kalau keinginan, antara keinginan dan kenyataan itu bagaimana. Ini demokrasi itu dari dulu masalahnya kan itu saja. Di mana saja di dunia. Demokrasi yang sudah majupun. Coba ambil contoh, pernahkah ada perdana menteri wanita di Belanda?

RN: Hampir!
AW: Ya baru hampir. Belanda yang sudah begitu lama, baru hampir. Amerika yang begitu gedhe, yang begitu hebat demokrasinya yang ngajarin semua orang dan Belanda yang sudah ngajarin kita bangsa Indonesia juga belum.

RN: Dulu Benazir Bhutto sebagai pemimpin Pakistan dihormati itu di Indonesia.
AW: Dia tidak dihormati oleh organisasi Islam. Waktu itu yang menang di Pakistan adalah Partai Nasionalisnya Benazir Bhutto, Partai Islam kalah Nah, sekarang di Bangladesh yang ada itu partainya Mujibur Rahman, ini juga partai yang nasionalis, bukan partai Islam. Gerakan Islam menentang dari dulu. Jadi dengan kata lain, baru Nahdhatul Ulama di Indonesia melalui PKB timbul kesadaran bahwa pemimpin wanita itu sama haknya dengan pemimpin pria. Nah, hak ini adalah faktor pendidikan. Dan ini ironis sekali lho. NU yang begini kolot, begini gombal, begini terbelakang, katanya, kan? Ternyata cukup maju. Sebaiknya saudara-saudara kita yang penuh dengan PhD (doktor, Red.). Coba bayangkan, Yusril itu kan PhD, Amien Rais kan PhD, ternyata enggak sama pendiriannya dengan NU yang kyai pesantren. Jadi ini masalah pendidikan kok mas. Dengan kata lain PhD PhD itu belajar dari Barat kan. Amien Rais kan sekolahnya di Chicago, negara yang sudah maju kan? Ternyata pendiriannya juga begitu. Sedangkan kami yang dari pesantren, masalah-masalah gini sudah paham, sedangkan yang doktor enggak.
Sebabnya sepele. Tahu enggak, sebabnya apa? Karena mereka sekolah ke luar negeri itulah. Dengan kata lain mereka takut menghadapi modernitas. Kalau modernitas terjadi, itu mereka takut kalau Islam kehilangan identitasnya, gitu lho. Identitas mereka hilang sebagai Muslim yang baik.

RN: Lalu bagaimana pandangan Gus Dur ke depan? Dia setuju perubahan UUD-45. Khususnya presiden yaitu kepala negara tidak perlu jadi panglima tertinggi.
AW: Wah, sebetulnya sih PKB itu mempertahankan UUD 45. Tapi kita juga tahu bahwa ada beberapa hal yang mesti diperjelas. Umpamanya mengenai masalah antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu kalau bener-bener kita mengkaji UUD 45, enggak ada itu umpamanya saja bahwa presiden adalah panglima tertinggi, enggak ada itu. Enggak ada.

RN: Mengenai pemerintahan baru, Gus Dur sejak semula yakin Indonesia dewasa ini memerlukan suatu kabinet nasional. Berikut keterangannya Juli lalu.
AW: Saya selalu mengatakan kepada siapa pun dan di koran manapun, "We need a national unity cabinet" (kita membutuhkan kabinet persatuan nasional, Red.). Walaupun nanti PDI menang, PKB diajak, PAN diajak, saya tidak setuju kabinet itu, karena harus didasarkan kemampuan. PKB itu banyak isinya gombal-gombal, kalau jadi menteri rusak Indonesia. Mungkin banyakkan PAN yang bagus. Nah kalau PKB begitu, saya rasa PDI-P juga seperti PKB. Dalam daftar caleg yang jadi PDI-P, banyak sekali tokoh-tokoh yang lulusan SD. Nah kalau begitu, pemerintah seperti apa itu?
Karena itu saya dari awal, sebelum ada pemilu, ketika baru memulai kampanye saya sudah usul "National Unity Cabinet". Kabinet di mana secara nasional, kita cari tenaga itu berdasarkan kemampuan, kepandaian dan kejujuran. Jadi bagi saya itu yang pertama, menteri yang jujur dan hidup sederhana. Dua, mengerti betul apa yang harus dikerjakan. Tiga, diterima oleh sebagian besar masyarakat. Sudah cukup. mau berasal dari partai mana itu urusan lain.

RN: Andaikata PAN beres, dan TNI mendukung, anda toh tidak setuju dengan koalisi PDI-P, PKB dan PAN?
AW: Koalisinya sih setuju saja, tapi menterinya lain. Umpamanya siapa yang terbaik di dalam masalah undang-undang secara baik? Marzuki Darusman dan Dimyati Hartono. Nah Dimyati itu sudah tua, mendingan Marzuki. Itu satu. Kemudian dalam masalah ekonomi bagusan mana antara Kwik Kian Gie dengan Faisal Basri, bangsa Faisal Basri, jauh. Kebalikan dengan Sri Mulyani, mendingan Sri Mulyani. Karena terus terang saja saya ini orang yang berpikiran terbuka dan ngomong apa adanya. Boleh orang marah atau tidak marah, terserah.
Kwik Kian Gie ini seorang kapitalis tulen. Megawati berpidato di bidang ekonomi, selama 20 menit lebih di televisi tidak pernah menyebut sepatah katapun tentang koperasi. Makanya kata Pramoedya Ananta Toer pikiran-pikiran Soekarno dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi kita ini harus berpikiran yang jernih, persatuan nasional, kalau tidak kabinetnya kabinet kapitalistik. Kapitalis murni.

 

       Agama, Ideologi dan Pembangunan

 

Hubungan antara agama dan ideologi negara pada dasarnya telah menjadi perhatian para pemikir dari zaman ke zaman. Apalagi kalau dikaitkan dengan masalah pembangunan,yang pada dirinya mengandung urgensi tersendiri pula. Dengan demikian, terdapat bahaya sangat besar berupa keinginan untuk menimbulkan minat belaka dalam membicarakan topik tersebut, tanpa dapat dikemukakan sesuatu yang fundamental untuk menjadi bahan renungan kita bersama. Apalagi kalau pendekatan yang diambil hanya untuk mencari kaitan di permukaan belaka antara agama dan ideologi negara, seperti sering dilakukan juru penerang pemerintah di mana-mana di negara-negara yang sedang berkembang dewasa ini.

Gerakan Keagamaan dan Ideologi Negara
Guna menghindarkan bahaya seperti itu, baiklah tulisan ini dimulai dengan mengemukakan sebab-sebab mengapa dianggap relevan untuk membicarakan topik di atas, tanpa keinginan hanya mencari efek sensasional belaka. Yang paling utama, menurut pendapat penulis, adalah: semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya hambatan dalam proses pembangunan, yang diakibatkan oleh kesalahpahaman sangat besar antara pihak penanggungjawab ideologi negara dan pimpinan gerakan-gerakan keagamaan dikalangan negara-negara yang sedang berkembang. Kesalah-pahaman ini sudah begitu jauh menghantui hubungan antara agama dan ideologi negara, sehingga kehidupan politik di kebanyakan negara yang sedang berkembang lalu menjadi sangat labil. Tenaga sangat besar dihabiskan, sudah tentu dengan beban sangat besar atas jalannya pembangunan, hanya untuk membatasi meluasnya pengaruh gerakan-gerakan keagamaan yang dianggap menjadi musuh potensial bagi ideologi negara. Lambat laun beban itu membengkak sedemikian rupa, sehingga akhirnya sangat melambatkan, kalau tidak boleh dikatakan menghentikan sama sekali roda pembangunan yang semula diperhitungkan akan terlindung dari "gangguan" gerakan keagamaan dengan pengambilan tindakan-tindakan "pengamanan politis" seperti itu.

Retorika politik disusun sedemikian rupa, untuk membungkus kenyataan pahit tersebut serapat mungkin, guna tidak menimbulkan gejolak baru yang akan membuat keadaan semakin parah. Dalam pada itu, retorika politik tersebut dikemukakan bersamaan dengan tindakan-tindakan berganda untuk melemahkan gerakan-gerakan keagamaan. Di satu pihak, gerakan-gerakan keagamaan "dijinakkan" dengan bantuan negara dalam jumlah sangat besar untuk peribadatan ritual, sedang di pihak lain didukung upaya untuk memojokkan gerakan-gerakan keagamaan yang memiliki aspirasi politis yang berwatak korektif terhadap politik pemerintah. Upaya pemojokkan biasanya dilakukan dengan menciptakan gerakan-gerakan keagamaan tandingan dengan fasilitas sangat besar dari aparat kenegaraan. Dalam istilah yang umum digunakan di kalangan gerakan keagamaan yang merasa dipojokan, penciptaan gerakan altematif tersebut dinamai politik "memotong baja harus dengan baja".

Dalam hal hierarki gerakan-gerakan keagamaan mampu menghalangi pembentukan alternatif terhadap eksistensi mereka itu, melalui kohesi yang sangat tinggi dan organisasi yang tidak kalah rapinya dengan organisasi pemerintah, maka tidak dapat dihindarkan konfrontasi langsung antara penguasa dan gerakan-gerakan keagamaan. Baik yang menyuarakan aspirasi mayoritas bangsa, seperti perjuangan membela hak-hak petani kecil (campesinos) oleh beberapa gerakan Katolik di beberapa negara Amerika Latin,maupun yang menyuarakan aspirasi minoritas seperti perjuangan sejumlah gerakan Islam di Philipina untuk mempertahankan hak-hak adat suku-suku bangsa Muslim di selatan negeri itu dari jangkauan penguasa pemerintah pusat dengan aparatnya yang menindas dan korup.

Konfrontasi langsung itu dapat mengambil bentuk bentrokan bersenjata dalam lingkup luas ataupun hanya terbatas di sebuah lingkungan kecil, maupun pertentangan fisik yang tidak seimbang antara para aktivis keagamaan yang tidak bersenjata dan menggunakan cara-cara damai (betapa militannya sekalipun) melawan aparat keamanan dengan kelengkapan pengawasan gerak-gerik dan penyidikan (termasuk penyiksaan fisik untuk mendapatkan informasi dari pihak tertahan) yang sering sekali bersifat ultra-modern. Tidak selamanya gerakan keagamaan berada dalam kedudukan lemah, terlebih-lebih jika mereka mampu membuat koalisi dengan sektor-sektor politik yang lain, seperti terbukti dengan kasus Iran.

Perlawanan pasif dari pihak gerakan keagamaan, dalam artian sepenuhnya tidak mendasarkan diri pada perjuangan bersenjata (walaupun tidak dapat menghindarkan munculnya tindakan -tindakan kaum teroris di kalangan mereka sendiri), dalam beberapa hal sanggup membelokkan jalannya kehidupan bernegara dari acuan yang telah ditentukan semula. Kasus Turki masa kini langsung masuk dalam ingatan kita dalam hal ini. Munculnya penolakan militan (walaupun tetap secara damai) terhadap pengikisan nilai-nilai keagamaan oleh proses modernisasi yang secara formal menganut paham sekularisme di negeri itu, yang membawa kepada labilitas sangat besar dalam "pergaulan politik" antara kekuatan-kekuatan yang terwakili dalam lembaga perwakilan rakyat, akhirnya berakhir pada penggulingan kekuasaan kabinet parlementer oleh sebuah junta militer yang mengajukan program pemulihan keadaan yang dirumuskan sudah "menjurus kepada anarki". Demikian pula, gerakan lkhwanul Muslimin di Mesir berkali-kali mampu memaksa pemerintah untuk mengambil politik yang berbeda dari garis yang semula dianut, walaupun dalam masalah perundingan langsung dengan Israel mereka tidak mampu memaksakan sesuatu kepada Presiden Anwar Sadat.

Tidak Mundur dari Ketetapan Pendirian

Yang jelas, sekali gerakan-gerakan keagamaan memutuskan untuk mengemukakan pikiran-pikiran alternatif terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah, biasanya jarang sekali mereka mundur dari ketetapan mereka itu, walaupun besar risiko yang harus mereka hadapi dalam bentuk persekusi dan penindasan atas aspirasi mereka. Kasus para "pemimpin oposisi" Korea Selatan, seperti Kim DaeJung, yang mendasarkan gerakan moral politis mereka atas keyakinan agama Nasrani dan dan para pemimpin partai keselamatan nasional di Turki, di bawah pimpinan Nejmedin (ejaan Turki: Necmettin) Erbakan, adalah contoh yang nyata dalam hal ini. Ketahanan seperti ini sudah terbukti sebelumnya, yaitu di masa perjuangan kemerdekaan dari tangan penjajah, dan dalam perkembangannya di masa pembangunan mengambil bentuk perlawanan terhadap apa yang di rumuskan sebagai "penjajahan terselubung" oleh perusahaan-perusahaan multinasional, persekutuan-persekutuan militer dan sebagainya.

Ketetapan pendirian gerakan-gerakan alternatif yang berlandaskan pada aspirasi keagamaan itu datang dan tumbuh dan kemampuan merumuskan pemikiran mereka dari sumber-sumber ajaran agama, sehingga apapun yang mereka yakini memiliki dimensi keabadian perjuangan dan kelanggengan cita-cita. Pengorbanan yang harus diberikan hanya merupakan sebagian saja dari keseluruhan perjuangan yang tidak akan pernah berhenti. Kegagalan demi kegagalan hanya menjadi susunan bata yang akan membentuk gedung indah yang dicita -citakan, darah dan keringat yang tercurah adalah penyiram bagi tumbuhnya cita-cita itu sendiri. Konsep kesyahidan (martyrdom) mendudukkan akibat tindakan persekutif dan penindasan fisik dalam kerangka yang sama sekali berlainan dari apa yang dimaksudkan oleh aparat yang melaksanakan persekusi itu sendiri. Munculnya ketahanan luar biasa untuk terus memperjuangkan aspirasi di hadapan segala macam kesulitan dalam intensitas sedemikian besar, sebagai studi yang praktis dicapai oleh setiap gerakan alternatif kalau telah menemukan "diri''nya, membawakan problema besar berupa "lingkaran setan" eskalasi perlawanan versus "tindakan pengamanan pemerintah" di banyak negara yang sedang berkembang. Eskalasi dalam konflik antara gerakan keagamaan di satu pihak dan pemerintah di pihak lain, dengan bebannya yang demikian besar atas kelangsungan pembangunan,adalah persoalan dasar yang dihadapi oleh umumnya negara yang sedang berkembang.

Memang ada upaya untuk menutupi wujud persoalan dasar ini, dengan mengetengahkan berbagai "persoalan dasar" lain, seperti kesulitan sangat besar dalam mengubah sikap hidup tradisional, kecilnya kemampuan untuk segera mengembangkan sumber-sumber alam atas tenaga dan swakarsa sendiri, tidak tersedianya kelengkapan teknis untuk mendirikan infrastruktur sosial-ekonomi yang diperlukan dalam mutu dan lingkup yang cukup bagi kebutuhan pembangunan, dan seterusnya. Namun, masalah-masalah "teknis" seperti itu, betapa mendasarnya sekalipun, tidak memunculkan kerawanan situasi yang dibawakan oleh kesalahpahaman antara ideologi negara dan keyakinan agama yang muncul di sejumlah besar negara berkembang dalam dua dasawarsa terakhir ini. Bagaimanapun juga, akan sia-sialah kecenderungan menutupi permasalahan sebenarnya, karena ia hanya akan menunda saja penyelesaian persoalan dasar itu sendiri secara tuntas, dengan bahaya ledakan-ledakan sosial yang hebat sebagai "jalan penyelesaian". Sikap menutup mata terhadap persoalan dasar di atas akan membuat konflik yang ditimbulkan tak terkendalikan lagi (unmanageable conflict) dalam jangka panjang.

Pertentangan yang Berlarut

Tinjauan atas kesulitan-kesulitan dalam hubungan antara aspirasi agama dan ideologi negara harus dipusatkan pada pertumbuhan ideologi negara itu sendiri dikebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, yang prosesnya belum menetap. Pemusatan perhatian seperti ini akan membawa kepada pengenalan mendalam atas sumber-sumber kesulitan hubungan di atas, sehingga pemecahan masalah yang diusulkan juga dapat dilakukan secara tuntas karena berpijak pada persoalan yang nyata.

Kesulitan-kesulitan itu bermula pada proses penumbuhan ideologi negara yang berjalan secara labil. Pertentangan antara ideologi-ideologi sekular dan teokratis senantiasa berjalan berlarut-larut, dan biasanya tidak selesai dengan hanya tercapainya kompromi formal saja. Kasus penetapan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia dapat dikemukakan dalam hal ini. Aspirasi sekularistis dari gerakan-gerakan nasionalis dan gerakan-gerakan keagamaan non-islam berbenturan dengan aspirasi "golongan Islam" dengan hebatnya di saat-saat kritis menjelang tercaparnya kemerdekaan formal dari tangan tentara pendudukan Jepang.

Segera setelah tercapainya "penyelesaian" formal berupa ideologi negara yang dinamai Pancasila.' Perbenturan masih berlanjut dalam bentuk upaya "pengamanan" Pancasila itu sendiri di lingkungan masing-masing pihak, dari kemungkinan "penyimpangan" oleh pihak lawan politik {political adversaries), yang berbeda dari musuh politik atau (political enemies). Upaya itu terutama ditumpukkan pada tindakan-tindakan politik untuk sejauh mungkin menguasai aparat pemerintahan dan kelengkapan negara. Baik di masa perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan (1945-1949),masa Demokrasi Liberal (1950-1959), masa "demokrasi" terpimpin (1959-1966) maupun di masa Orde Baru sejak 1966, "pengamanan" ideologi negara dari kemungkinan "salah penafsiran" senantiasa mengambil bentuk penguasaan aparat pemerintahan dan kelengkapan negara dan "mendayagunakannya" bagi perumusan "penafsiran yang benar" atas ideologi negara. Di saat ini, upaya tersebut mengambil bentuk penataran Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P4) secara tidak berkeputusan, walaupun dalam kenyataannya muncul juga "perlawanan-politis" (political adversity) terhadap rancangan ketetapan MPR yang melandasinya dalam sidang umum yang lalu, karena ketakutan justru kepada besarnya kemudahan untuk melakukan penyelewengan penafsiran melalui rancangan ketetapan itu sendiri.

Kasus perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara seperti di kembangkan di atas, bukanlah kasus yang unik. Di banyak negara, pertumbuhan awal dari ideologi negara dan kemudian proses pemantapannya mengambil bentuk dialog intensif antara pihak-pihak yang berbeda pendapat. Ada yang berupa dialog terbuka untuk mendiskusikan penafsiran konstitusi, seperti dilakukan kaum federalis dan kaum republiken (terutama Hamilton melawan Jefferson) di Amerika Serikat pada dua dasawarsa pertama abad kesembilan belas dan kemudian antara kaum konfederasi yang menghendaki dilanjutkannya perbudakan dan kaum abolisionis yang berpendirian sebaliknya pada pertengahan abad yang sama. Tetapi dialog itu ada pula yang mengambil bentuk proses "tawar-menawar yang sepi" (silent bargainings), seperti yang berlangsung di negeri kita dalam dasawarsa enampuluhan dan tujuhpuluhan dan kemungkinan besar masih berlanjut dalam dasawarsa delapan puluhan ini. Proses tolak angsur (tug-of-war) antara aspirasi teologis dan aspirasi sekular yang berlangsung di negeri kita dewasa ini adalah bagian dari jalannya "tawar-menawar yang sepi" itu.

Dialog di seputar ideologi negara itu mengambil cara penyelesaian sementara yang berbeda-beda pula pada tahap yang berlainan, sebelum pada akhirnya dicapai kesepakatan yang lebih kurang berwatak menetap. Penyelesaian sementara itu adakalanya pertumpahan darah dalam skala besar,seperti perang saudara di Amerika Serikat di abad yang lain, perang Biafra di Nigeria dan "perang kemerdekaan" bangsa Bangali di Pakistan Timur melawan otoritas "penjajahan" Pakistan Barat yang berkesudahan pada lahirnya negara baru Bangladesh. Tetapi yang lebih sering terjadi adalah penumpasan pendirian yang dianggap menentang konstitusi, seperti aspirasi gerakan-gerakan separatis DI, RMS, PRRI-Permesta dan OPM di negeri kita. Penumpasan itu dapat terjadi secara fisik, dalam bentuk tindakan militer atas gerakan yang dianggap sebagai separatis, tetapi dapat pula terjadi dalam bentuk pelarangan sesuatu paham melalui proses perundang-undangan, seperti terjadi atas "ideologi" kasta dari beberapa kelompok Hindu konservatif di India, beberapa gerakan politik seperti Masyumi dan PKI di negeri kita (walaupun yang terakhir ini melalui pertumpahan darah dalam skala besar pula) dan gerakan lkhwanul Muslimin di sementara negara Arab (Mesir, Syiria dan Irak).

Penyelesaian sementara itu juga tidak selamanya berakhir pada kerugian pihak yang semula dituduh sebagai "gerakan separatis", walaupun harus diakui kebanyakan memang berakhir seperti itu. Dua buah kasus menonjol yang dapat dikemukakan di sini, masing-masing mewakili model penyelesaian tersendiri, adalah kasus Iran dan Pakistan. Pada kasus Iran, gerakan keagamaan semula dipojokkan sebagai reaksioner, terbelakang, tradisional, kolot dan sebagainya. Pada waktu perlawanan tak kunjung padam, gerakan keagamaan bahkan dituduh sebagai penyimpang dari garis modemisasi dan kemajuan, tidak mengerti tujuan "revolusi putih" yang dilancarkan bekas Syah Reza Pahlevi. Kalaupun tidak langsung dituduh sebagai "kelompok separatis" dalam artian fisik, gerakan keagamaan yang dipimpin para mullah dicap sebagai "separatis maknawi". Setelah mengalami pergulatan seru semenjak tahun 1964, dengan puncak kemelut tahun 1977-1978, justru "gerakan separatis" tersebut yang berhasil memenangkan konflik yang berkepanjangan itu. Pola kemenangan tersebut, dengan menggunakan cara memunculkan agama sebagai "ideologi tandingan" terhadap ideologi negara yang ada, sebagaimana diistilahkan oleh Muhammed Ayub dari Australian National University, bagaimana sementaranya sekalipun penyelesaian politis yang di capainya, jelas sekali telah memberikan bekasnya sendiri atas perkembangan pemikiran keagamaan di perempat terakhir abad kedua puluh ini.

Kasus Pakistan menunjukkan penyelesaian yang sedikit banyak juga berbeda dari jalur umum penyelesaian atas kerugian "gerakan separatis" di mana-mana. Pada mulanya, gerakan-gerakan keagamaan juga berada di pinggiran kekuasaan, dengan predikat "gerakan separatis" yang membahayakan kelangsungan proses membangun di masa berbagai macam pemerintahan semenjak Ayub Khan merebut kekuasaan melalui kudeta militer. Puncak "pemojokan" itu terjadi pada saat pemerintahan Partai Rakyat Pakistan di bawah pimpinan Zulfikar Ali Bhuto. Politik Bhuto untuk memunculkan kerakyatan (populisme) yang dikombinir dengan nasionalisme, ternyata diterima oleh para pemimpin gerakan agama Pakistan sebagai penciptaan "ideologi tandingan" terhadap ideologi keagamaan yang telah lebih dua puluh tahun menjadi kesepakatan bersama (walaupun dalam berbagai corak formalitas kenegaraan). "Provokasi Ali Bhuto itu ternyata hams dibayar mahal sekali olehnya, yaitu dalam bentuk koalisi antara unsur-unsur militer yangbersikap keras dan gerakan-gerakan keagamaan Pakistan. Koalisi yang berwatak "memelihara status quo" (kembali meminjam istilah Ayub) itu menunjuk pada jenis penyelesaian sementara yang berbeda dari kasus Iran, yaitu kemampuan gerakan keagamaan untuk menghalau posisi terpojok sebagai "gerakan separatis" dengan jalan memasuki koalisi dengan pihak-pihak lain yang lebih toleran kepadanya.

Tanggapan terhadap Krisis Ideologis

Ketiga jenis penyelesaian sementara dalam kemelut ideologi negara di atas, yaitu pelarangan atas "gerakan separatis," kemenangan paham yang semula dianggap "separatis" dan penyertaan "paham separatis" dalam pemerintahan berkat koalisi dengan unsur-unsur status quo (tentara dan sebagainya), menunjukkan dengan jelas betapa besar ragam responsi terhadap krisis ideologi yang berlangsung berkepanjangan. Pendekatan beberapa raja muslim kepada gerakan-gerakan keagamaan, sebagian karena pengaruh kejadian-kejadian di Iran dan sebagian lagi karena kesulitan masing-masing yang semakin sulit dipecahkan, dapat dilihat di Maroko, Yordania dan Malaysia, sebagai salah satu cara mencari penyelesaian sementara di antara spektrum yang sebenarnya cukup luwes variasinya.

Kemelut di sekitar ideologi negara dan munculnya berbagai jenis penyelesaian sementara untuk mengatasi kemelut itu (bahkan justrti munculnya penyelesaian sementara itu sendiri, tanpa mampu dicapai penyelesaian secara tuntas), menunjukkan betapa pekanya persoalan yang dihadapi oleh negara-negara yang baru berdiri dalam abad ini. Upaya menutupi persoalan sebenarnya justru tidak membantu pencarian pemecahan yang sebenarnya dibutuhkan. Persoalan utamanya adalah tetap besarnya persepsi di kalangan gerakan-gerakan keagamaan akan konsolidasi ideologi negara sebagai "kerugian" bagi nilai-nilai transendental yang mereka yakini dan anut.

Kesibukan menciptakan infrastruktur kenegaraan berwatak rasional dan berfungsi teknis secara efisien sering mengakibatkan sikap untuk mengabaikan persepsi di atas. Sebagian karena oportunisme politik dan sebagian lagi karena ketidak-mampuan membuka cakrawala politik yang dapat diterima secara tulus oleh semua kalangan, proses pengabaian persepsi akan kerugian yang diderita nilai-nilai transendental berjalan semakin lama semakin jauh, hingga saat munculnya tantangan gerakan-gerakan keagamaan yang memajukan paham-paham alternatif terhadap penafsiran resmi atas ideologi negara. Pemecahan yang serba berkeseimbangan dan berwatak rasional sudah sangat lambat untuk diajukan sebagai responsi terhadap tantangan yang sejak semula tidak berhasil dideteksi itu. Terbuka pilihan hanya antara dua hal yang sama-sama tidak menguntungkan sebagai pemecahan sementara: konfrontasi langsung dengan paham-paham alternatif itu (seperti dilakukan pemerintahan Marcos di Filipina terhadap gerakan Katolik yang mengajukan konsep "pembangunan manusiawi" atau human development) atau akomodasi oportunistis yang tidak memuaskan sama sekali (seperti yang terjadi di Pakistan sekarang).

Penyelesaian sementara yang dicapai, dalam keadaan demikian, membawa dalam dirinya benih-benih bagi perbedaan paham yang fundamental di belakang hari. Koalisi karena kebutuhan sementara (marriage of convenience) tidak akan berumur panjang, karena ketegangan akan timbul antara pihak-pihak yang terlibat, ketika masing-masing harus menentukan responsi terhadap tantangan dari paham alternatif terhadap ideologi negara. Larinya sejumlah pemikir keagamaan yang dinamis dari Pakistan untuk hidup di luar negeri sekarang ini, seperti Fazlur Rahman dan A.Kazi, dalam jangka panjang hanya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pemerintahan Ziaul Haq. Memanggil mereka kembali pulang ke Pakistan akan membuat marah partner-partnernya dalam koalisi yang memerintah, tetapi membiarkan para pemikir itu tinggal di negeri orang hanya akan menambah kesulitan-kesulitan di bidang pemikiran keagamaan, karena justru dari mereka sajalah dapat diharapkan pemecahan yang kreatif di bidang yang dianggap paling menentukan sekarang ini: merumuskan hubungan agama dan negara secara dewasa dan rasional.

Pendekatan oportunistis antara Presiden Anwar Sadat dan kelompok inti dalam gerakan lkhwanul Muslimin di Mesir beberapa tahun yang lalu, ternyata tidak tahan tehadap "tantangan" yang muncul dari kebutuhan akan pendekatan antara Mesir dan Israel yang akhirnya bermuara pada persetujuan Camp David. Tentangan lkhwanul Muslimin terhadap perdamaian Mesir-lsrael dengan segera memaksa Anwar Sadat untuk mengambil tindakan keras tehadap gerakan tersebut. Koalisi untuk tujuan sedemikian sederhana antara aspirasi keagamaan dan kekuasaan yang pada dasarnya berwatak sekular, sedang mengalami ujian berat di banyak negara, seperti Salvador, Meksiko, Maroko, Tunisia, Malaysia, Indonesia dan Bangladesh.

Pembangunan Membawa "Titik Tengkar"

Masukan (input) "tahap membangun" sering membawakan permasalahan baru ke dalam suasana hubungan yang sudah labil antara ideologi negara dan aspirasi agama, sehingga menambah labilitas itu lebih jauh lagi. Beberapa aspek pembangunan, seperti tujuannya, polanya, pembiayaannya, dan struktur aparat pelaksananya, secara bersama- sama atau terpisah satu dari yang lain membawakan "titik tengkar" (points of contention) tersendiri dalam dialog yang sudah tersendat-sendat jalannya antara kekuasaan yang pada dasarnya memiliki orientasi sekular dan gerakan-gerakan keagamaan.

Tujuan pembangunan yang umum diambil oleh negara-negara yang sedang berkembang dalam dasawarsa yang lalu, yaitu peningkatan produktivitas melalui insentif-insentif material, banyak sekali dikritik oleh pihak yang saling berbeda (bahkan bertentangan) dalam pandangan hidup masing-masing, seperti antara golongan intelektual kosmopolitan dan gerakan-gerakan Marxis-Leninis di beberapa negara. Tetapi pada umumnya hanya kelompok-kelompk vokal dalam berbagai gerakan keagamaan yang secara tekun membina tantangan terhadap perumusan tu]uan pembangunan seperti itu. Keluhuran nilai hidup manusia, sebagai nilai tertinggi yang mereka anut dalam kehidupan, membawa mereka kepada penolakan langsung atas tujuan pembangunan yang sedemikian materialistis. Karena tujuan pembangunan menyangkut strategi membangun yang akan diambil, dengan sendirinya tentangan yang mereka ajukan segera merembet ke lain-lain sektor, sehmgga dalam waktu tidak terlalu lama menjadi penolakan terhadap keseluruhan konsep pembangunan yang dirumuskan oleh kekuasaan yang sedang memerintah.

Dalam situasi di mana dialog antara kekuasaan negara dan aspirasi gerakan keagamaan dapat dilangsungkan secara terbuka dalam diskusi bebas, penolakkan artikulatif atas konsep dasar pembangunan itu akan berakhir pada penyediaan konsep tandingan yang dapat di jadikan isu dalam pemilihan umum, walaupun belum tentu dapat dilaksanakan jika para perumusnya memenangkan pemilihan umum itu sendiri. Dalam situasi di mana dialog itu terjadi dalam bentuk proses "tawar-menawar yang sepi" tentang itu muncul dalam sejumlah slogan (catchwords) yang hanya secara terselubung saja berwatak kritis, seperti tuntutan pembangunan harus bertujuan mengembangkan "manusia seutuhnya" di negeri kita.

Pola pembangunan yang dianut juga dapat menjadi titik sengketa. Patutkah dirumuskan pola itu sebagai dorongan sektor-sektor produktif untuk mengembangkan diri, dan dengan demikian mengangkat derajat sektor-sektor lain yang tidak begitu produktif? Sudah memadaikah pola perencanaan yang disentralisir bagi kebutuhan pembangunan yang sebenarnya, mengingat uniformitas pendekatan yang dilakukan akan menimbulkan hambatan-hambatan birokratis yang tidak teratasi lagi dikemudian hari? Bukankah dorongan terhadap sektor yang kuat justru tidak akan mengekalkan ketimpangan sosial yang sudah ada? Seribu satu pertanyaan lagi dapat diajukan ke alamat kekuasaan yang merumuskan dan melaksanakan pembangunan berencana. Gerakan keagamaan sering menimbulkan kesulitan bagi pihak pemegang kekuasaan, bukan hanya karena mengajukan rumusan-rumusan tandingan di sektor pola pembangunan yang diikuti, melainkan juga karena rumusan-rumusan tandingan itu dicobakan dalam skala besar secara tekun dan menetap.

Di saat pemerintah sejumlah negeri mengabaikan tuntutan akan landreform, karena alasan stabilitas keadaan negara, gerakan keagamaan justru mulai melaksanakan program mereka sendiri, seperti apa yang dilakukan Uskup Agung Jose Maria Pirez dan Joao Pesoa di Brasilia, Uskup Mansap di Thailand dan Swami Agnivesh dengan gerakan Aria Samaj-nya di negara bagian Haryana di India. Altematif yang mereka kemukakan, walaupun berbeda satu dari yang lain, membuat bertambah labilnya keadaan, yang pada dirinya sendiri sudah harus memikul beban keresahan sosial akibat marginalisasi tanah tempat tinggal mereka yang sangat miskin (destitutes) di kota-kota besar dan pemusatan pemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan. Gerakan keagamaan memberikan dukungan kepada perjuangan suku-suku terpencil yang menentang pembangunan bendungan tinggi Chico di Filipina, sebuah proyek penyediaan energi listrik yang sangat dibutuhkan. Banyak lagi deretan swakarsa yang muncul dari gerakan-gerakan keagamaan, yang berwatak alternatif terhadap pola pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Masalah pembiayaan pembangunan, sebagian masukan baru ke dalam situasi yang sudah labil dalam hubungan antara ideologi negara dan aspirasi gerakan keagamaan, membawakan persoalan-persoalan tersendiri. Salah satu di antaranya adalah masalah bantuan luar negeri dalam skala massif, yang hasilnya hanya tampak dalam perlombaan kemewahan di kalangan atas dan penguasaan sumber-sumber produksi oleh perusahan-perusahaan multinasional. Sudah tentu gerakan keagamaan tidak dapat menerima "kenyataan tak terelakkan" ini, sebagaimana dikemukakan para perencana pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang, sebagian karena alasan-alasan sosial-ekonomis dan sebagian lagi karena alasan keagamaan murni. Demikian pula penyediaan proyek-proyek pembangunan pada tingkat mikro di lapangan, haruslah dapat dari "atas" melalui kredit-kredit yang dialokasikan oleh pemerintah, ataukah justru didapatkan dari "bawah" melalui swadaya dan swakarsa masyarakat sendiri? Patutkah didirikan koperasi yang langsung memperoleh kredit dari luar, ataukah justru harus diambil pendekatan mendirikan prakoperasi yang bermodalkan uang yang dikumpulkan dari anggotanya sendiri secara akumulatif?

Struktur aparat pembangunan juga dapat menjadi "titik tengkar" antara pelaksana pemerintahan dan gerakan keagamaan. Berhakkah struktur itu menetapkan sendiri prioritas pembangunan, yang di mata gerakan-gerakan keagamaan itu justru hampir selamanya melakukan kesalahan-kesalahan fundamental dalam identifikasi prioritas itu sendiri. Bagaimana pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan perencana maupun pelaksana pembangunan dapat diminta dari struktur yang pada dirinya sendiri sudah tidak mampu memahami tuntutan dasar akan keadilan? Bagimanakah pengambilan keputusan yang mendasar dapat diserahkan pada struktur yang dalam dirinya sendiri penuh titik-titik lemah yang bersifat fundamental, sehingga akhirnya struktur itu sendiri mudah dimanipulir untuk melestarikan ketimpangan sosial dan ketidakadilan?

"Kedamaian Mencemaskan"

Dari apa yang diuraikan di depan jelas sekali potret diri hubungan antara pelaksana ideologi negara (yang sudah difungsikan dalam pemegang kekuasaan pemerintahan) dan gerakan-gerakan keagamaan tampak penuh persoalan yang cukup membawa kepada labilitas keadaan. Hubungan lancar di permukaan tidak dapat menyembunyikan keresahan luar biasa besarnya sebagian arus bawah, sehingga ketenangan yang tampak di luar hanya menyembunyikan "kedamian mencemaskan" [uneasypeace] yang menjadi hakikat persoalan sebenarnya.

Kalau gambar diri itu ditangkap dalam sejumlah kisah (sequences), akan muncul deretan hal-hal benkut: anggapan tentang "penyelewengan ideologi negara" di pihak penguasa dan di pihak gerakan keagamaan, cara penanganan masalah "penyelewengan" tersebut menurut pandangan penguasa dan pandangan gerakan keagamaan, dan strategi yang berbeda dalam "memasarkan" cara yang dipilih masing-masing. Pengenalan akan gambar diri secara dinamis ini dapat membawa kita kepada penemuan pemecahan persoalan yang berlandaskan pada kenyataan-kenyataan yang memang terwujud, bukannya "perkiraan keadaan" model produk badan-badan intelijen yang jarang sekali mengenai sasaran.

Pihak penguasa pemerintahan di negara-negara berkembang cenderung untuk mengganggap upaya mencari alternatif terhadap penafsirannya sendiri atas ideologi negara sebagai penyelewengan ideologi itu sendiri. Dengan demikian pula, kuat sekali kecenderungan untuk memperlakukan program-program alternatif terhadap program pembangunan yang dibuatnya sendiri, sebagai penyelewengan atas jalannya pembangunan yang sudah menjadi "konsensus" nasional. Sebaliknya, gerakan-gerakan yang mengajukan alternatif, terutama gerakan keagamaan, memiliki anggapan justru pemegang kekuasaan pemerintahanlah yang melakukan penyelewengan atas ideologi negara dan pembelokan konstitusi dari kemurnian yang sudah disepakati pada waktu penumbuhannya sebagai landasan hidup bernegara. Penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak-hak asasi warga negara dan pembatasan atas swakarsa untuk mencari alternatif adalah bukti-bukti kongkret dari penyelewengan pihak penguasa pemerintahan itu.

Cara penanganan yang dirumuskan, sebagai akibat dari perbedaan anggapan tentang "penyelewengan ideologi negara" itu, sudah tentu juga bertolak belakang. Di satu pihak, pemegang kekuasaan pemerintahan merasa dibebani kewajiban mempertahankan ideologi negara dari segala macam rongrongan dan gangguan, baik yang sudah dianggap kongkret maupun yang masih berupa tantangan potensial. Mayoritas bangsa, terutama lingkungan pelaksana pemerintahan (kepegawaian, kepamongprajaan, dan ketata-prajaan), harus diamankan dari kemungkinan penularan bahaya "penyelewengan ideologi negara" itu. Gerakan-gerakan yang dapat membahayakan ideologi nasional harus diamati dan kalau perlu ditindak, guna menghindarkan bahaya "penyelewengan" tersebut. Hanya dengan cara ini dapat dicegah bahaya terhentinya pembangunan, dengan segala akibat disintegratifnya atas kesatuan dan keutuhan bangsa.

Gerakan yang menyajikan altematif terutama mengajukan sejumlah prasyarat bagi keberhasilan memelihara kemurnian ideologi negara dan keutuhan konstitusi. Keberanian untuk memberikan tempat kepada rakyat kecil untuk turut mengendalikan arah kehidupan bernegara, melalui penegakkan hak-hak asasi dan pengembangan demokrasi secara jujur dan tulus adalah prasyarat utamanya. Kesediaan memberikan kebebasan membicarakan masalah ini secara terbuka serta jujur merupakan titik mula penjagaan kemurnian ideologi negara dan keutuhan konstitusi. Dari kesediaan menegakkan demokrasi secara murni itu akan muncul proses penetapan prioritas pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan rakyat di tingkat bawah kehidupan masyarakat. Prasyarat tersebut hanya dapat dicapai, jika kekuasaan pemerintahan tunduk kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan di luar lingkungannya sendiri, termasuk "lembaga" hak pilih yang bersifat universal dan ditegakkan secara jujur.

Strategi "pemasaran" cara penjagaan kemurnian ideologi negara itu juga berbeda sangat besar, antara yang diambil pemegang kekuasaan pemerintahan dan yang dikembangkan gerakan-gerakan alternatif. Perumusan wawasan ideal dari ideologi nasional dalam sejumlah materi penataran,kampanye penerangan indoktrinatif dan penetapan sejumlah atribut resmi bagi ideologi negara, merupakan kerja utama "pemasaran" di pihak pemegang kekuasaan. Dari sosialisme-Arab mendiang Nasser hingga paham "kebersamaan" Marcos diindoktrinasikan secara massif, sebagaimana proyek penataran P4 di negeri kita kini juga berfungsi seperti itu. Upaya pemantapan ideologi negara dengan pendekatan indoktrinatif tersebut belakang ini diletakkan juga dalam perspektif penanganan kemiskinan, perjuangan menegakkan sebuah orde ekonomi internasional yang lebih adil dan solidaritas antara negara-negara dunia ketiga.

Sebaliknya, strategi "pemasaran" cara penjagaan kemumian ideologi negara dan keutuhan konstitusi di kalangan gerakan alternatif lebih banyak diletakkan dalam kerangka kongkretisasi upaya menumbuhkan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang nantinya mampu mempertahankan dan (kalau perlu) merebut hak-hak mereka sendiri. Tugas lembaga-lembaga kemasyarakatan itu adalah menggali warisan budaya mereka sendiri hal-hal yang dapat dikembangkan bagi kepentingan arah yang benar pembangunan yang diselenggarakan. Percobaan demi percobaan dan proyek-proyek rintisan harus diselengarakan di bidang tersebut, yang dengan segala kegagalan dan keberhasilannya akan membawa kepada model pembangunan yang telah diuji kebenarannya di lapangan. Gerakan-gerakan keagamaan akan mendudukkan upaya penggalian unsur-unsur pembangunan yang sebenarnya itu dari ajaran agama masing-masing, setelah di hadapkan pada masalah-masalah dasar yang dihadapi umat manusia.

Perjuangan menegakkan keadilan, mewujudkan demokrasi dan mengembangkan kemampuan hakiki setiap masyarakat untuk mengatasi persoalannya sendiri, ditarik wawasan-wawasannya dari sumber-sumber keyakinan agama. Tidak heranlah kalau terjadi proses tolak menolak antara wawasan indoktrmatif dari cara pemegang kekuasaan untuk menjaga kemurnian ideologi negara dan perumusan kemurnian ideologi itu sendiri dari ajaran-ajaran formal agama. Watak transendental dari ajaran agama mengharuskan gerakan-gerakan keagamaan untuk mengutamakan pembatasan atas kekuasaan manusia di hadapan keagungan tuhan, pembatasan mana tentu dirasakan tidak praktis bagi pemegang kekuasaan pemerintahan. Sebaliknya, penetapan atribut-atribut formal untuk mengokohkan ideologi negara, dalam jangka panjang akan mengangkat kedudukan ideologi negara itu, hingga menjadi sejajar dengan ajaran-ajaran agama yang sudah diterima sebagai hal yang sakral. Sakralisasi ideologi negara melalui pemantapan atribut-atribut formalnya adalah bahaya sangat besar bagi kemurnian keimanan agama bagi gerakan-gerakan alternatif.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapatlah ditarik beberapa kesimpulan umum, yang perlu dikaji kebenarannya terlebih jauh kalau kita inginkan kematangan baginya. Kesimpulan pertama adalah masih besarnya kesenjangan antara ideologi negara dan keyakinan agama gerakan-gerakan cukup besar lingkupnya di negara-negara berkembang, hal mana muncul dari masih belum mantapnya kedudukan ideologi negara itu sendiri. la sendiri justru masih ditafsirkan dalam kerangka penyelesaian sementara yang tidak memuaskan semua pihak dan yang mengandung potensi pertentangan lebih tajam dikemudian hari.

Kesimpulan berikutnya, yang juga sangat penting untuk diperhatikan lebih lanjut, adalah jalinan sangat kuat antara aspirasi keagamaan dan aspirasi yang secara nominal terletak di luar lingkup keagamaan (seperti penegakan keadilan, penumbuhan demokrasi, penjagaan kelestarian alam, dan pengembangan struktur ekonomi yang berwatak kerakyatan). Ajaran-ajaran agama justru dijadikan sumber inspirasional bagi aspirasi "non-keagamaan" tersebut di kalangan gerakan-gerakan keagamaan yang menyajikan alternatif bagi sistem pemerintahan yang monolitis.

Kesimpulan lainnya adalah orientasi sangat kuat untuk merealisir aspirasi dalam program kerja aktual dalam skala mikro pada tingkat bawah di kalangan gerakan-gerakan keagamaan yang memilih pencarian alternatif bagi struktur pemerintahan yang ada, orientasi mana justru menjadi penghubung antara aspirasi keagamaan dan aspirasi non-keagamaan di atas. Demikian jauh hubungan yang didorong oleh orientasi tersebut, sehingga kita dapati bentuk gerakan baru yang menjalin ajaran agama dan keyakinan ideologis Marxis-Leninis di beberapa negara berkembang,seperti satu dua gerakan Katolik di Filipina dan Amerika Latin dan gerakan Aria Samaj di kalangan beragama Hindu di negara bagian Haryana di India. Retorika marxistis dari gerakan para mullah menentang bekas Syah Reza Pahlevi adalah juga salah satu bukti yang dapat dikemukakan.

Penanganan masalah kesalah-pahaman dasar antara para pemegang kekuasaan negara sebagai pelaksana ideologi negara dan gerakan-gerakan yang membawakan aspirasi keagamaan haruslah memasukkan kenyataan-kenyataan ini ke dalam dirinya, jika ingin dicapai hasil yang tuntas dan menyeluruh. Aspirasi yang muncul dari keinginan memelihara kemumian ideologi negara dan keutuhan konstitusi haruslah dihargai sepenuhnya, walaupun bertolak belakang dengan penafsiran resmi yang dirumuskan lembaga-lembaga kenegaraan. Kesediaan untuk melindungi dan kalau perlu membantu program-program kongkret di tingkat bawah, mungkin dengan akibat perubahan besar-besaran dalam politik pembangunan pemerintah, haruslah dimiliki dan dikembangkan di semua eselon aparat pemerintahan.

Dari gagasan global seperti ini, yang kemudian dapat dikongkretisir dalam sejumlah keputusan prinsipil, dirasa dapat dicapai penanganan tuntas atas persoalan utama berupa kesalah-pahaman dasar antara ideologi negara dan aspirasi keagamaan yang terdapat di banyak negara yang sedang berkembang, termasuk negara kita sendiri. Mampukah kita berbuat demikian.

 

Mencari Perspektif Baru dalam Penegakan Hak-hak Asasi Manusia

Untuk berterus-terang, masalah-masalah hak-hak asasi manusia semakin lama semakin menjemukan untuk diperbincangkan di negara-negara sedang berkembang. Kenyataan yang ada secara sinis menunjuk kepada hal-hal tidak menggembirakan yang berlangsung di mana-mana di seluruh dunia. Kegairahan pemerintahan Presiden Carter untuk membuat promosi hak-hak asasi manusia sebagai salah satu tulang-punggung politik luar negerinya kini ternyata telah mengendor. Sebagian karena upaya sistematisasi sebuah kebijaksanaan menyeluruh yang menyangkut hak-hak asasi manusia membutuhkan pengendapan pemikiran dan penyederhanaan permasalahan itu sendiri (guna memungkinkan penyusunan yang lebih mantap bobotnya, tetapi lebih jauh jangkauannya), seperti tampak dalam upaya merumuskan kriteria yang lebih matang lagi guna meletakkan negara-negara di seluruh dunia dalam kategori "pemenuhan hak-hak asasi manusia" yang lebih realistis dan lebih terasa impaknya, sebagian lagi karena kenyataan pahit dalam hubungan internasional memaksakan kesulitan-kesulitan luar biasa untuk tetap taat asas (konsisten) pada kehendak semula. Dalam waktu hanya beberapa tahun saja "perjuangan" hak-hak asasi manusia yang dicanangkan Carter itu sudah jarang terdengar lagi gemanya. Secara ironis kita dihadapkan kepada perkembangan yang mencengangkan: segera setelah Carter mundur dan kebijaksanaan semula untuk menyudahi kehadiran berarti pasukan-pasukan Amerika Serikat di jazirah Korea, sebuah keputusan yang berarti pukulan berat bagi aspirasi perjuangan hak-hak asasi manusia di sana. Park Cung Hee terbunuh dan bentuk pemerintahan yang lebih longgar mulai berkembang di Korea Selatan; sedangkan karena pembelaannya kepada masa lampau bekas Syah Iran yang penuh penindasan, kini Carter dihadapkan kepada dua hal yang saling bertentangan, yaitu tidak berdayanya Amerika Serikat menangani masalah penyanderaan warganya di Teheran, dan kenyataan bahwa dakwaan (claim) para mahasiswa Iran akan penggunaan para diplomat sebagai mata-mata negara lain (sebuah pelanggaran kedaulatan di samping pelangaran hak-hak asasi manusia bangsa Iran untuk tidak dimata-matai, katakanlah semacam freedom from being spied on) memiliki validitasnya sendiri.

Yang lebih ironis lagi, dalam hanya beberapa tahun saja penguasa-penguasa represif dengan cepat mampu mengembangkan perlawanan terhadap asumsi-asumsi yang melandasi kebijaksanaan hak-hak asasi manusia yang dilancarkan Carter. Secara pasti Ferdinand Marcos naik ke mimbar sebuah forum internasional di bidang hak-hak asasi manusia dan menyuarakan "aspirasi" "keadilan ekonomi dalam skala internasional sebagai prasyarat bagi tercapainya perlakuan berperikeadilan bagi warga negara secara perseorangan. Dengan lantang seorang menteri luar negeri sebuah negara berkembang mengajukan claim negerinya sebagai wadah perjuangan kemanusiaan:" walaupun ada penangkapan sementara tahanan politik di tempat kami, tetapi pemerintah kami dengan gigih memperjuangkan terwujudnya Orde Ekonomi Internasional Baru sebagai kerangka umum perjuangan kemanusiaan." Seolah-olah pencanangan hak-hak asasi manusia sebagai bagian politik luar negeri Amerika Serikat justru menjadi vaksinasi anti hak-hak asasi manusia: berikan dalam dosis kecil, ia akan melawan penyakitnya.

Gambaran sekilas yang mengecilkan hati ini adalah apa yang tampak di permukaan dari sebuah proses besar yang tengah berlangsung dalam perjuangan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia. Proses penetapan kembali tujuan, sasaran dan garapan perjuangan itu sendiri, dan dalam kapasitas lain yang lebih bersifat melengkapi (complementary), menetapkan landasan-landasan yang lebih kokoh baginya. Mungkin yang paling jauh dapat disepakati saat ini adalah perlunya menciptakan kesadaran massif di kalangan rakyat negara-negara yang berpemerintahan totaliter dan semi-totaliter akan hak-hak mereka yang fundamental sebagai manusia. Hanya dari sudut pandangan seperti inilah baru dapat dimengerti kegunaan perjuangan mahasiswa di satu-dua negara berkembang untuk menumbangkan rezim militer setempat dan pembelaan para pejuang hak-hak asasi manusia untuk membela mereka di muka sidang pengadilan dalam selimut "bantuan hukum". Secara politis, tindakan para pembela mahasiswa itu hanya akan membawa kepada semakin ketatnya cara kerja aparat keamanan atas kerugian masyarakat secara umum; di pihak lain hanya akan menghasilkan pahlawan-pahlawan sensasional kecil yang memprodusir pembelaan pleidoi berjudul hebat-hebat sebagai "sumbangan literatur" perjuangan hak-hak asasi manusia itu sendiri. Secara kultural, ia adalah bagian inherent dari proses penciptaan kesadaran yang dimaksudkan di atas, jadi memiliki validitasnya sendiri.

Tidak heranlah jika dalam proses pencarian bentuk menetap bagi perjuangan hak-hak asasi manusia itu sendiri lalu diajukan sejumlah pertanyaan mendasar oleh berbagai kalangan yang merasakan keterlibatan kepada pembelaan perikeadilan. Pertanyaan-pertanyaan itu ada yang meresahkan, karena menghancur-leburkan beberapa asumsi dasar yang selama ini dianut. Tulisan ini bermaksud untuk menghadapkan diri kita kepada pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam mencari asumsi-asumsi dasar yang baru, yang nantinya dapat dikembangkan ke dalam sebuah konsep yang lebih bulat dan utuh.

Sejumlah pertanyaan diajukan dengan sejumlah validitas landasan ideologis dan hak-hak asasi manusia, yang diterima selama ini dikalangan negara-negara yang mempraktekkannya, katakanlah negara-negara industrial kapitalistis yang sudah maju di dunia pertama. Aswab Mahasin mempertanyakan kebenaran pengambilan oper begitu saja landasan yang ada selama ini, dan dengan sendirinya bentuk-bentuk perjuangan yang dilakukan. Benarkah anggapan selama ini, bahwa penafsiran liberalistis dari hak-hak asasi manusia itu sendiri memang menjadi kebutuhan nyata rakyat negara-negara berkembang? Temyata tidak,karena kebutuhan nyata mereka adalah penemuan identitas diri melalui serangkaian upaya sosial-ekonomis untuk meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri. Atau dengan kata lain, harapan terletak pada dukungan kepada kelas menengah yang lemah untuk mengembangkan diri dan menumbuhkan kekuatan mereka dari bawah. Perjuangan hak-hak asasi manusia baru ada arti pentingnya, jika didukung oleh aspirasi mereka yang membutuhkan perlindungan hak-hak praktis mereka dari jarahan kekuasaan negara. Mereka yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, karena hidup dalam siklus kultur kemiskinan yang tidak pemah berhenti, sudah tentu tidak merasakan keperluan akan perlindungan tersebut.

Kalau pada Mahasin perjuangan hak-hak asasi manusia memiliki konotasi sosial-ekonomis, hal lain juga dapat disaingi dari pendapat-pendapat lain yang berkembang di berbagai negara. Henry Shue, misalnya, mengemukakan apa yang dinamakannya sebagai hak memperoleh kehidupan wajar (right of subsistence) sebagai kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali.Hanya saja, kalau Mahasin memberikan rumusan yang lebih diarahkan kepada penciptaan kelompok tertentu di masyarakat, betapa besar sekalipun kelompok itu sendiri. Shue lebih memusatkan perhatian kepada pengembangan diri manusia sebagai perorangan melalui pemenuhan hak hidup yang sedemikian itu. Arah taktis dari kedua strategi yang bersamaan ini lalu menjadi berbeda satu dari yang lain. Pada Mahasin, kelompok ekonomis dari kelas menengah ini harus dikembangkan dari bawah, berarti pada waktunya nanti akan berhadapan secara diametral dengan kekuasaan (kalau masih ada) yang mengurangi atau meniadakan hak-haknya atas perlindungan dari perampasan hak-hak milik dan akibat-akibat lain yang timbul dari perampasan hak milik itu. Pada Shue, beban menyelenggarakan hak atas kehidupan yang wajar pada dasarnya tidak menghadapkan rakyat kepada pemerintah yang mau memenuhi hak itu sendiri, sehingga watak konfrontatif lalu menjadi langka dari hak tersebut. Kalau Mahasin menganggap penciptaan kelas menengah yang kuat sebagai bagian dari perjuangan hak-hak asasi manusia, katakanlah sebagi titik tolaknya, maka pada Shue perjuangan tersebut justru terpusat pada watak sosial-ekonomisnya itu sendiri.

Dalam bentuknya yang lain, pendekatan sosial-ekonomis tersebut juga digunakan dalam klaim perjuangan hak-hak asasi manusia dari perjuangan menciptakan Orde Ekonomi Intemasional Baru. Dengan penuh kemarahan Walter Lacquer menyerang impotensi lembaga-lembaga internasional yang menangani masalah hak-hak asasi manusia. Setelah PBB berhasil menegakkan prinsip universalitas masalah hak-hak manusia, secepat itu pula universalitas itu dikebiri dengan menghentikan kemungkinan campur tangan PBB dalam urusan dalam negeri anggota-anggotanya. Ini membuat mustahil penerimaan protes mereka yang kehilangan hak-hak mereka oleh PBB, dan secara efektif mematikan prinsip universalitas yang sudah diterima itu Komisi hak-hak asasi manusia lalu hanya menjadi forum lelucon yang tidak lucu, di mana tampak jelas impotensi PBB di hadapan dunia secara keseluruhan. Hak-hak kelompok minoritas agama, etnis dan bahasa tidak pernah disepakati, dan dengan sendirinya tidak tertampung, dalam klausul-klausul Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang diprodusir PBB.

Menghadapi kemarahan seperti itu, berbagai lembaga dalam lingkungan PBB berusaha mencari jawaban pada "pemecahan universal" yang berukuran makro tetapi diterapkan pada warga negara secara perorangan. Mulai dari hak-hak akan kebutuhan dasar (basic needs) yang dirumuskan organisasi perburuhan internasional hingga kepada hak atas makanan (right of food) yang dicanangkan FAO, melalui sederetan hak lain seperti hak atas pelayanan utama (basic service) di bidang nutrisi bagi anak-anak yang diselenggarakan Unicef, kesemua jawaban PBB itu merangkum pendekatan sosial-ekonomis yang langsung ditujukan kepada kebutuhan warganegara secara perorangan. Dikaitkan kepada pendekatan perorangan dalam skala makro ini adalah upaya untuk mencapai kesepakatan tentang Orde Ekonomi Internasional Baru dalam UNCTAD, sebagai upaya pengikat yang menjamin terlaksananya pendekatan perorangan tersebut dengan baik. Ini tercermin antara lain dalam berbagai perhitungan yang dikemukakan untuk mendukung argumentasi bagi penciptaan orde tersebut, seperti perhitungan Bank Dunia bahwa pemindahan 2% pendapatan kelas atas di negara-negara berkembang ke kelas 40% terbawah (the bottom 40%) dalam jangka 25 tahun akan memungkinkan tercapainya pemberantasan kemiskinan di seluruh dunia. Pemindahan kekayaan seperti itu dapat dilakukan hanya dalam konteks struktur perekonomian intemasional yang lebih adil.

Sebuah varian lain dari pendekatan sosial-ekonomis ini perlu juga dicatat di sini, yaitu pendekatan "kekirian" yang menganggap bahwa segala sesuatunya akan menjadi beres apabila semacam "demokrasi ekonomi" dapat ditegakkan di mana-mana.* Hak-hak perorangan untuk memperoleh perlindungan dari penangkapan, penahanan, perlakuan dan hukuman sewenang-wenang harus dikalahkan kepada tujuan ini. Dalam perkembangan lebih lanjut, pandangan ini berujung pada "perjuangan" untuk menghindarkan dunia dari kancah Perang Dunia yang diakibatkan oleh "imoralisme militer" yang dilancarkan negara-negara Dunia Pertama. Hak-hak asasi manusia harus diwujudkan dalam kemampuan menghindarkan umat manusia secara keseluruhan dari kehancuran, dan dengan demikian usaha-usaha perdamaian melalui pelucutan senjata menjadi bagian pokok dari hak-hak asasi manusia. Pengembangan solidaritas intemasional antara Dunia Kedua (negara-negara sosialis) dan Dunia Ketiga yang sedang berkembang adalah tiang pokok dan "perjuangan" kemanusiaan ini.

Walaupun pandangan ini ditolak hampir oleh semua pihak yang secara tulus memperjuangkan hak-hak asasi manusia, pengaruhnya tidak dapat dianggap kecil, setidak-tidaknya dalam mengilhami sejumlah koalisi untuk menyatukan perjuangan menentang rezim-rezim represif di sementara negara berkembang. Landasan Marxistis dari pandangan ini jelas menunjukkan bekas yang mendalam pada perkembangan sementara kalangan agamawan yang menggunakan pisau analisisnya dalam upaya mereka mencari jawaban atas situasi status quo yang semakin memperkokoh kedudukan pemerintahan totaliter dan otoriter. Munculnya sejumlah teologia dan pandangan ideologi-keagamaan selama dasawarsa terakhir ini jelas sekali dipengaruhi, baik secara langsung sebagai pihak penerima maupun tidak langsung sebagai reaksi dan umpan balik, oleh kerangka "demokrasi ekonomi" ini. Sedikit-dikitnya penghadapan kelas-kelas tidak berpunya dan melarat melawan lapisan atas yang menyalahgunakan amanat kekuasaan untuk melakukan penindasan dan eksploitasi.

Terlepas dari pendekatan sosial-ekonomis yang mengutamakan pembentukan Orde Ekonomi Intemasional Baru, yang dalam pandangan mereka hanya akan memperkokoh penindasan dan penghisapan belaka, pendekatan "demokrasi ekonomi" ini justru memusatkan perjuangan mereka untuk menentang penguasaan ekonomi dalam negeri oleh satu kelompok pengusaha saja dan menolak kehadiran upaya menciptakan kantong-kantong ekonomi untuk melayani kepentingan intemasional dari perusahaan-perusahaan multinasional belaka, seperti pembuatan bonded warehouses, wilayah niaga bebas (free trade zones) dan sentra-sentra industri kecil untuk kebutuhan ekspor. Hak untuk memperoleh kehidupan yang bersih dari pencemaran, misalnya, dilihat dalam konteks pemindahan teknologi yang membawakan pencemaran di negara-negara Dunia Pertama ke Dunia Ketiga, sehingga perlindungan sumber-sumber alam tidak dapat dilepaskan dari upaya pembebasan dari penguasaan modal dan teknologi Dunia Pertama atas negara-negara yang sedang berkembang itu. Pada taraf berikutnya, hak-hak para konsumen untuk memperoleh penyajian barang konsumsi yang jujur dan benar, memperoleh kerangka lebih besar sebagai bagian dari perjuangan melawan penguasaan modal dan teknologi yang disebutkan di atas.

Dengan demikian, hak-hak asasi manusia harus memiliki kerangka makro yang lebih luas jangkauannya dari hanya sekadar pengadilan terbuka dan adil, penegakan kedaulatan hukum dan pengembangan lembaga-lembaga pengawasan yang benar-benar kuat. Menurut pandangan ini, perjuangan kemanusiaan meliputi pembagian tanah secara adil untuk buruh tani dan petani penggarap, pengaturan kembali struktur kehidupan ekonomi yang terlalu memberikan untung kepada pemilik modal, dan penghancuran lembaga-lembaga finansial yang eksploitatif. Alasan-alasan keagamaan untuk menumbuhkan asas persamaan (egalitarian principle) memberikan kredibilitas cukup besar dalam pandangan ini, karena dengan demikian aspirasi perjuangannya lalu memiliki dimensi moral yang kokoh dan pola sosialisasi yang manusiawi. Ini tidak berarti kelompok-kelompok keagamaan yang terlibat dalam perjuangan yang berlandaskan pandangan ini lalu begitu saja dapatdigolongkan pada ideologi "kiri" yang Marxistis. Mereka menerima analisis Marx hanya sampai titik pandangan tertentu, seperti tampak dalam penolakan mereka atas determinisme-politiknya. Paling jauh mereka hanya menerima metode dialektisnya dalam melakukan analisis tentang penghadapan agama kepada persoalan-persoalan pokok dalam kehidupan manusia. Ini tampak antara lain dalam upaya menentang penindasan rezim-rezim militer yang represif di Asia dan Amerika Latin, yang mensejajarkan panggilan agama dengan perombakan struktur perekonomian dan penghapusan ekses-ekses struktur yang ada, seperti terlihat dalam perjuangan menentang penghisapan buruh kanak-kanak, pengekangan hak-hak wanita,penindasan kelompok-kelompok minoritas dan seterusnya. Belum jelas bentuk operasional dari masyarakat yang akan dibangun oleh perjuangan itu, serta cara-cara untuk menegakkan bentuk itu sendiri. Namun menarik untuk dilihat bagaimana upaya mereka untuk menetapkan orientasi, sasaran dan sarana perjuangan mereka memiliki akar-akar kultural yang sangat dalam, kuat dan hidup di masyarakat.

Kesemua yang diuraikan di atas membawa kepada sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari: kesulitan merumuskan hubungan antara wawasan liberalistis (liberal notions) atas hak yuridis-formal dari perorangan dan wawasan ekonomis yang lebih menekankan diri pada pencarian sebab-sebab yang lebih mendasar dari terkikisnya hak tersebut. Kita semua merasakan kesulitan sangat besar untuk mempertemukan kedua wawasan itu, sehingga ia tampak sebagai saling tolak-menolak (cancelling entities). Kesulitan inilah yang selama ini membuat setiap upaya perjuangan kemanusiaan terasa belum terpadu. Memiliki kekurangan yang mendasar.

Beberapa upaya telah di lakukan untuk memecahkan persoalan ini, seperti yang di lakukan Fouad Adjami dalam karya yang disebutkan di atas. la menolak pemisahan wawasan moral, yuridis dan ideologis dari wawasan sosial-ekonomi dalam perjuangan menegakkan hak-hak asasi manusia. Menurut Adjami, penekanan pada wawasan sosial-ekonomis hanya akan mengokohkan disparitas teknologis dalam skala global, yang antara lain berakibat pada pengunaan sumber-sumber dana bagi pembelian persenjataan mutakhir yang membuat semakin parahnya pola-pola penindasan yang ada sekarang. Hanya mementingkan wawasan moral saja, apalagi hanya mementingkan aspek-aspek perjuangan penegakan kedaulatan hukum bagi kepentingan perorangan belaka, tidak akan memecahkan pahitnya kenyataan akan berlangsungnya penindasan itu dalam jangka lebih lama lagi. "Saya percaya bahwa konsep hak-hak asasi manusia yang benar-benar sesuai bagi sebuah tatanan dunia yang adil harus lebih jauh lagi dari hanya pencapaian kebutuhan-kebutuhan politis dan ekonomis," tulisnya.

Di pihak lain, pendekatan integral atas masalah hak-hak asasi manusia ini menyangkut juga bidang lain yang jarang ditelaah: pendekatan psikologis. Ashish Nandy, umpamanya, melakukan peninjauan demikian itu, di mana asumsi-asumsi Marxistis, psiko-analitis dari Freud dan moralistis dari perlawanan Dami-nya Gandhi di hadapkan kepada persepsi menusia atas hak-hak asasinya. Kekuatan manusia untuk menanggungkan semua derita yang dialaminya selama ini berkaitan dengan proyeksinya kepada sebuah utopia yang memperhitungkan kenyataan-kenyataan psikologis tertentu. Untuk memperoleh utopia yang memungkinkan pembebasan manusia dari belenggu penderitaannya sekarang, Dunia Ketiga harus memperhitungkan hal-hal berikut: akar ketahanan sistem penindasan itu sendiri, kontinuitas dialog penindas-tertindas-pengamat,dan simptom kesadaran yang opresif. Sistem yang menindas memiliki ketahanan besar untuk terus hidup, karena ada tiga faktor penting dalam dirinya: anti-psikologisme yang dikembangkannya, yang membuat manusia "berpandangan keras" dan menolak "kelemahan" untuk memandang kepada kekuatan spiritual dalam diri sendiri (seperti gerakan pembebasan wanita yang mencari kekuatan pada eliminasi dominasi kaum pria, tidak ada kemampuan mengembangkan diri sendiri); persambungan antara penindas dan tertindas, seperti kenyataan bahwa para serdadu dari kelas tertindas akan meniru dan menjaga kepentingan sendiri dengan mengembangkan teknik opresif yang diterimanya dari pihak penindasnya yang sebenarnya; dan keengganan manusia untuk memperhitungkan sepenuhnya kekerasan tindakan yang dapat diambil oleh sistem yang menindas.

Setiap peradaban, menurut Nandy, memiliki komponen-komponen utopis di atas dalam kadar dan perimbangan yang berbeda satu sama lain. Tetapi kesemuanya dapat dicari dalam diri setiap peradaban, termasuk peradaban yang menindas itu sendiri. Persambungan antara pemenang dan yang dikalahkan tidak dapat dielakkan. Sang penindas yang menang, membawa benih-benih penyakit dan kerusakannya sendiri, sebagaimana yang dikalahkan juga. Tak ada pemenang yang mengalahkan pihak lain tanpa menjadi korban sendiri. Implikasi dari pandangan ini jauh sekali: perjuangan menentang penindasan harus dilakukan tidak hanya di luar lingkungan kekuasaan yang menindas itu sendiri, melainkan juga dapat dikembangkan dalam jantung hatinya. Bahwa Gandhi tidak hanya mengubah pikiran bangsanya untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka, tetapi juga mampu meyakinkan bangsa Inggris yang menjajahnya untuk menyerahkan kemerdekaan itu, adalah kontinuum yang menunjuk jelas kepada implikasi seperti itu. "Pencarian otentisitas sebuah peradaban ini seringkali berarti pencarian "wajah lain" peradaban itu sendiri. Kerja ini membutuhkan tidak hanya kemampuan menafsirkan kembali tradisi kita sendiri, tetapi juga kemampuan melibatkan aspek-aspek dominan atau resesif peradaban-peradaban lain sebagai sekutu dalam perjuangan menemukan kembali identitas kultural, kemauan untuk menjadi sekutu peradaban lain yang mencoba menemukan "wajah lain" masing-masing, dan keterampilan untuk memberikan lebih banyak pemusatan bagi pemahaman baru atas peradaban-peradaban dan keprihatinannya. Dalam pengertian ini, budaya-budaya yang ada membutuhkan dialog lebih dari hanya sekadar barter," tulis Nandy.

Dalam keadaan sekarang ini, di mana pencarian jawaban yang lebih memuaskan belum menemukan hasil yang memadai, memang sulit bagi kita semua untuk secara cepat dan tuntas menentukan pilihan yang berbentuk apa untuk mengatasi masalah hak-hak asasi manusia yang kita alami sekarang. Tindakan gegabah untuk secara semangat "menegakkan kedaulatan hukum" dengan beramai-ramai mempersoalkan pola pertanahan dewasa ini, dalam jangka panjang hanya akan membuktikan betapa mudahnya kita dipancing untuk berbicara tentang masalah kemanusiaan secara sektoral saja. Paling jauh ia hanya akan menghasilkan kelas penguasa baru yang belum tentu lebih baik dari apa yang kita miliki sekarang. Masalah pertanahan berkaitan dengan kultur kemiskinan yang belum tampak tanda-tandanya dapat ditata kembali secara lebih manusiawi, masalah bantuan hukum (di luar penumbuhan kebiasaan berani mengambil sikap moral serba terbuka dan etis) bersangkutan dengan struktur kekuasaan itu sendiri, dan masalah pelayanan kemanusiaan secara praktis kepada mereka yang memerlukan masih terlalu syarat dengan kaitannya kepada karitas cengeng.

Kesemua kerja di atas diperlukan, ia merupakan bagian dari perjuangan umum dengan kerangkanya yang lebih luas. Namun masing-masing tidak memiliki kemampuan cukup berarti untuk mengubah nasib manusia yang didera oleh kungkungan kemiskinan, kehinaan, dan kepapaan. Masing-masing hanya ada artinya jika mampu memberikan sumbangan kepada pencarian atas masalah utama bagaimana mengaitkan pendekatan liberal di bidang hak-hak yuridis dan politis kepada pendekatan struktural untuk menjamin persamaan kesempatan yang lebih adil bagi semua warga masyarakat. Pencarian jawaban ini akan membawakan perspektif baru dalam upaya memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara lebih matang. Kalau kita semua lalu menyadari pentingnya upaya mencari perspektif baru ini, rasanya tercapailah sudah tujuan mengemukakan topik tersebut dalam tulisan ini.

 

Nilai-nilai Indonesia Apakah Keberadaannya Kini?

 

Pada dasarnya terdapat tiga jenis refleksi tentang apa yang dianggap sebagai karakteristik manusia Indonesia. Pada ujung yang satu kita dapati mereka, seperti Mochtar Lubis, yang menilai bangsa Indonesia dewasa ini sebagai bangsa malas, bersikap pasif di hadapan tantangan yang dibawa proses modernisasi dan paling jauh tidak mampu melakukan sesuatu yang berarti atas prakarsa sendiri. Mereka menyalahkan hidup tradisional yang sudah berlangsung ratusan tahun dan diwarisi dari masa lampau, struktur pemerintahan yang tidak demokratis, keterbelakangan dalam segala bidang, dan kekuatan politik begitu mutlak dari elite yang mampu memperoleh begitu banyak dari karya yang tidak sebanding artinya dengan pentingnya kedudukan yang mereka pegang.

Pandangan ini, yang dikemukakan para kritikus sosial yang menjelaskan begitu banyaknya hal-hal baik lenyap dari tangan dan jangkauan bangsa dalam tiga dasawarsa terakhir ini, merupakan introspeksi yang paling menyayat dan gaya flamboyan. yang terkadang naif. dari para penulis (literati) tua. Mereka harus menanggungkan derita selama perjuangan kemerdekaan sebelum 1945 dan perjuangan mempertahankannya setelah itu, dan mereka juga harus mempertahankan liberalisme pemberangusan hak-hak pribadi warga negara oleh pemerintahan langkah-langkah pertama Soekarno dalam paruh kedua tahun lima puluhan dan tahun-tahun enam puluhan. Pandangan ini adalah cara yang tajam dan keras dari kalangan literati tua itu untuk menanamkan rasa pertanggungjawaban yang penuh atas masa depan bangsa dalam diri generasi muda. Sebagaimana diamati oleh seorang intelektual terkemuka saat ini di Jakarta, kedudukan mereka sebagai kritikus sosial menuntut dari mereka kesediaan untuk mengemukakan penyakit-penyakit utama dalam kehidupan bangsa dalam ungkapan setajam mungkin. Tanpa kemampuan melakukan hal itu,mereka akan kehilangan relevansi dalam kehidupan intelektual bangsa.

Idealisasi Nilai-Nilai Luhur

Di ujung lain dari spektrum pandangan yang ada, sikap sangat mengidealisir nilai-nilai luhur bangsa meletakkan kesemua nilai itu pada kedudukan yang sangat diagungkan sebagai prinsip pengarah yang telah membawa bangsa pada kejayaan kemerdekaan, dan dengan sendirinya harus akan membawa bangsa kepada upaya tak berkeputusan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Prinsip-prinsip itu mengambil bentuk "sikap bijaksana" seperti "keserasian tanpa menghilangkan kreativitas perorangan", kesediaan berkorban untuk mengorbankan kepentingan sendiri untuk kepentingan orang lain, melakukan banyak hal untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan (sepi ing pamrih, rame ing gawe), kesabaran di hadapan kesulitan dan penderitaan, dan seterusnya. Karena adanya sikap yang demikian bijaksana dalam dirinya, bangsa Indonesia menjadi bangsa pencinta perdamaian, sopan kepada orang lain tanpa sedikitpun menyerahkan diri kepada akibat-akibat koruptif dari modernisasi, giat berkarya tetapi memiliki akar yang dalam pada kehidupan yang kaya dengan retleksi dan meditasi, serta sabar tetapi tekun dalam membangun masyarakat yang adil bagi niasa depan. Walaupun bertentangan satu sama lain, semua nilai di atas kini menjadi bahan kontemplasi paling intensif dalam penyiapan dan penyelenggaraan indoktrinasi falsafah negara Pancasila, . Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang terkenal itu.

Idealisasi sering kekanak-kanakan atas "nilai-nilai luhur bangsa" ini tak terhindarkan lagi berbenturan dengan pengamatan kritikus-kritikus sosial seperti Adnan Buyung Nasution, Sutan Takdir Alisjahbana, J.B. Mangunwijaya, M.A.W Brouwer dan Mahbub Djunaedi. Penggambaran yang sering satiris dan parodi mengiris yang mereka ungkapkan mempertanyakan validitas klaim begitu tinggi akan kejujuran sebagai "nilai bangsa" di hadapan kenyataan akan meluasnya korupsi endemik dalam hampir setiap lapisan masyarakat. Atau kesatriaan di hadapan penderitaan kalau diingat mayoritas bangsa, terutanra kaum intelektualnya, tidak mau mempertahankan dan membela warga negara tak bersalah dari penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan bahkan dibunuh secara kolektif, seperti terjadi dalam pergolakan sosial yang dahsyat segera setelah "percobaan penggulingan kekuasaan oleh kaum komunis"tahun 1965. Manusia hanyalah mampu bersabar secara pasif di hadapan rezim-rezim tidak demokratis yang datang secara berurutan, tanpa mampu menumbuhkan keberanian moral yang dibutuhkan untuk mempertahankan hak-hak asasi mereka yang paling mendasar.

Mereka yang sibuk dengan upaya mendudukkan "nilai-nilai luhur bangsa" pada tempat yang agung menjawab serangan di atas dengan jalan menunjukkan kemampuan bangsa untuk mengatasi tantangan paling dasar terhadap kehidupannya, dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan separatis dan bahkan pertentangan intern yang tajam di lingkungan kelompok yang memerintah, tanpa kehilangan sedikitpun kerukunannya dan solidaritas sosial yang menjadi landasan kehidupannya. Manusia Indonesia tetap berhasil mempertahankan cara hidup mereka, apapun tantangan yang mereka hadapi dan penderitaan yang mereka alami dalam kehidupan. Adakah bukti lebih konkret akan kesatriaan mereka dari kenyataan adanya "nilai paling Indonesia" di antara semua "nilai-nilai luhur bangsa", mereka mampu bangkit dari kegagalan dan kehancuran tanpa kegetiran dan kepahitan sikap terhadap kehidupan itu sendiri? Kalau sikap seperti itu dianggap manusia Indonesia sebagai bangsa melempem, apa boleh buat! Catatan sejarah telah menunjukkan manusia Indonesia mampu menjadi orang-orang revolusioner dalam sekejap mata, kalau mereka ingin. Tetapi manusia Indonesia sebagai bangsa cukup bersabar untuk menumbuhkan pendekatan gradual mereka sendiri untuk mengangkat derajat mereka dari belenggu sejarah

Pada gilirannya, para kritikus sosial dapat mengemukakan argumentasi bahwa kejadian pembunuhan tak manusiawi atas diri orang atau kelompok tak bersalah di kala ada ledakan kemarahan berumur pendek yang terjadi dalam urutan waktu yang teratur menunjukkan bahwa kegetiran dan kepahitan menguasai jiwa bangsa, dikembangkan oleh watak terkenal manusia Indonesia untuk tersenyum dengan sopan sambil membenci sepenuh hati dan dilindungi oleh kecenderungan manusia Indonesia untuk lempar batu sembunyi tangan. Tetapi tugas tulisan ini hanya untuk menunjuk kepada dua ujung berlawanan dalam pandangan atas karakteristik bangsa, bukannya terlibat terlalu jauh dalam pertengkaran mereka.

Pandangan Kaum Akademisi

Pandangan ketiga, yang tumbuh di kalangan akademis dan berbentuk pendekatan beragama dalam melihat barang yang sama, tidak mengikuti baik metode penyesalan diri sendiri yang digunakan para kritikus sosial maupun pandangan berkebalikan untuk mengidealisir sejumlah nilai sebagai "nilai-nilai luhur bangsa." Menurut pendapat ketiga ini, kita harus mengikuti pembuktian yang diikuti oleh kajian empiris yang dilakukan para sarjana berbagai disiplin ilmu. Dalam melakukan hasil pembuktian itu, para akademisi itu terpecah menjadi dua kelompok utama. Pertama, mereka yang menunjuk, sesuai dengan premis-premis antropologis dan yang sebangsanya, kepada kenyatan bahwa sejumlah orientasi tertentu (biasanya mengambil bentuk sebuah nilai-nilai tradisional seperti ketundukan kepada cara hidup priayi keraton) ternyata menghadap kepada sikap-sikap dan penguasaan keterampilan yang diperlukan untuk mengambi] inisiatif mengatasi tantangan menghadapi modernisasi. Contoh Prof. Koentjaraningrat, yang menekankan kenyataan mentalitas priayi sebagai penghambat pembangunan, menunjukkan baik kekuatan maupun kelemahan pendekatan ini.

Kekuatannya terletak dalam kenyataan bahwa, pemusatan pada sejumlah nilai atau orientasi, umumnya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikembangkan mula-mula oleh para peneliti seperti Clyde Kluckhohn untuk identifikasi skala orientasi kehidupan sekelompok manusia (persepsi mereka tentang penggunaan waktu, nasib dan sebagainya), pengukuran tepat atas nilai-nilai atau orientasi tersebut dapat diperoleh dengan cara objektif. Lebih jauh lagi, banyak sekali pengertian objektif, umumnya dengan cara yang salah tetapi dianggap ilmiah, akan kekuatan-kekuatan yang bekerja untuk menyumbangkan sesuatu kepada nilai-nilai dan orientasi di atas, dengan hasil yang berbeda-beda di kalangan masyarakat yang beraneka warna di lokasi penelitian yang berlainan. Tetapi pendekatan seperti ini untuk menggali pokok persoalan seringkali menghasilkan sesuatu yang menghindari pertanyaan pokoknya, yakni apabila konflik yang dibutuhkan untuk mengarahkan kembali sebuah nilai yang dianggap negatif terhadap pembangunan, agar mengikuti jejak nilai lain yang dianggap positif bagi pembangunan? Keterbatasan ini timbul dari kenyataan bahwa pendekatan di atas cenderung untuk memperlakukan semua nilai dan orientasi sebagai sesuatu yang harus dibeda-bedakan dan akhirnya dipisah-pisahkan dari faktor kehidupan yang lain, guna memungkinkan para pengamat mengidentifikasi dalam pengertian paling jelas unsur-unsur yang membentuk nilai dan orientasi itu sendiri, karakteristiknya dan seterusnya.

Karena keterbatasan itulah lalu berkembang sebuah pendekatan lain di kalangan para ilmuwan sosial belakangan ini, yang berusaha memahami hubungan antara nilai dan faktor-faktor lain dalam kehidupan secara lebih koheren. Pendekatan ini mulai dengan anggapan bahwa pada dasarnya tak ada kelompok atau orientasi bersikap negatif terhadap perubahan. Dalam lingkungan orisinalnya semula, orientasi setiap kelompok manusia menyediakan cara untuk menyerap dan mencemakan kebutuhan akan perubahan, untuk kemudian diberikan responsi yang sehat oleh kelompok itu sendiri. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan para peneliti untuk mengenal cara-cara yang dikembangkan oleh berbagai masyarakat dalam menghadapi tantangan modernisasi belaka, tetapi juga untuk mengamati bagaimana lapisan-lapisan (lawyers) responsi suatu masyarakat membentuk suatu tema persambungan (continuity) yang dibutuhkan masyarakat itu untuk memodernisir diri tanpa kehilangan dasar-dasar kehidupan yang dianutnya. Sebuah kajian belakangan ini atas orientasi sosial-budaya empat masyarakat di Jawa menunjukkan bahwa sikap-sikap yang diambil untuk meminimalisir apa yang dirumuskan sebagai "akibat-akibat negatif pembangunan" temyata mengambil bentuk melestarikan satu atau dua aspek orientasi yang lama, tanpa keraguan sedikitpun untuk "membuang" sisanya, guna memberikan peluang kepada nilai-nilai baru yang lebih peka terhadap modernisasi dalam artiannya yang penuh. Upaya melestarikan "cagar-cagar sosial-budaya" ini, sebuah analogi atas tanah-tanah reservasi suku bangsa Indian di Amerika Serikat, muncul dalam berbagai bentuk, yaitu penegasan kembali beberapa tradisi sosial-keagamaan, kesediaan untuk lebih menggunakan bahasa daerah melebihi bahasa nasional, kesediaan pekerja dalam hierarki ekonomis dan tradisi yang ada, dan seterusnya.

"Kebangsaan Modern"

Setelah melakukan tinjauan sepintas atas jenis-jenis utama refleksi tentang karakteristik bangsa, kita dapat lebih jauh melakukan pengamatan atas apa yang menurut penulis membentuk nilai-nilai yang membedakan manusia Indonesia dari manusia-manusia yang lain. la bukan dalam pengertian manusia memegang monopoli dan hak eksklusif atas nilai-nilai tersebut, tetapi dalam pengertian cara-cara yang digunakan untuk memanipulir, dan bahkan terkadang menyalahgunakan nilai-nilai itu di hadapan faktor-faktor modernisasi. Tetapi sebuah aspek lain yang sangat penting guna memahami penumbuhan "bentuk terakhir" rasa menjadi "bangsa modem" haruslah diberi perhatian, sebelum kita dapat melangkah lebih jauh dalam makalah ini.

Secara historis, rasa "kebangsaan modern" berkembang sejak akhir abad yang lalu dan awal abad ini di kalangan dua kelompok yang sama sekali berbeda, apa yang dinarnai "organisasi pemuda daerah" dan "gerakan Islam". Organisasi-organisasi seperti Jong Sumatra Bond dan gerakan Boedi Oetomo di Jawa menyediakan jalur unik bagi pengembangan rasa "kebangsaan modern" itu. Di pihak lain, gerakan-gerakan Islam di waktu itu telah berhasil untuk mencapai sebuah rasa solidaritas yang tak dapat lagi dibatasi pada sebuah daerah saja. Setelah beberapa abad penyebaran agama mereka di antara penduduk bermacam-macam di daerah yang berbeda-beda, yang menghasilkan penggunaan huruf Arab dalam penulisan bahasa lokal di kalangan lapisan masyarakat yang dapat membaca, di luar lingkungan terbatas keraton Jawa, di samping gerakan-gerakan tarekat yang lebih kurang berwatak nasional karena tersebar melampaui perbatasan administratif dan politis kerajaan-kerajaan yang ada, sudah wajar kalau berkembang rasa "kebangsaan modern" di kalangan gerakan Islam. Kenyataan di atas, menjelaskan mengapa gerakan keagamaan seperti Serikat Islam tersebar begitu cepat dan luas, sehingga menjadi gerakan pertama yang benar-benar berwatak "nasional".

Perkumpulan-perkumpulan pemuda daerah adalah hasil langsung dan upaya mendidik anak-anak para bangsawan lokal dan pejabat pemerintahan dari semua daerah dan mengirirnkan mereka ke kota-kota besar di Jawa untuk jarak waktu cukup lama. Para siswa belia itu segera merasakan kebutuhan untuk mendirikan perkumpulan menurut pengelompokan daerah, bukan lokal masing-masing. Demikianlah, pemuda-pemuda Aceh, Batak, Minangkabau, Bengkulu dan Sumatra Selatan merasakan kebutuhan untuk dikenal sebagai "Pemuda Sumatra". Bermula dari ikatan primodial sebagai sesama warga sebuah daerah yang sama dan dari tujuan sederhana memiliki perkumpulan untuk tempat berkumpul bulanan dan wadah untuk saling membantu di kala kesulitan, perkumpulan-perkumpulan itu segera berkembang menjadi sesuatu yang lain. Bagaimana primodialnya sekalipun watak mereka pada permulaan, dengan segera raisons d'etre yang lebih rasional terasa dibutuhkan oleh para pendiri perkumpulan –perkumpulan itu. Mereka harus mencari pembenaran bagi bantuan keuangan, atau bahkan hanya memperoleh izin berorganisasi, untuk perkumpulan yang mereka dirikan. Kebutuhan akan tujuan yang lebih rasional dari hanya berorganisasi sekadar untuk berorganisasi saja akhirnya membawa sesuatu yang lain dalam pandangan hidup mereka, sebuah rasa memiliki dunia lebih luas dari dunia mereka semula, yang dibatasi oleh lokalitas orang tua mereka.

Secara psikologis, rasa memiliki dunia yang lebih luas dari dunia mereka semula ini juga membawakan sebuah hal lain, yaitu pelarian dari tugas mendefinisikan hubungan masing-masing dengan dunia semula dengan cara hidupnya yang spesifik. Pandangan hidup dan orientasi yang telah berubah di kalangan siswa-siswi belia itu memaksakan sebuah proses penuh kesakitan untuk melakukan pilihan antara ketundukan kepada cara hidup tradisional yang sudah tak dapat mereka terima lagi, dengan tatacaranya mencekik dan peranan seremonial yang membosankan di satu pihak dan kesadaran kemungkinan-kemungkinan baru yang dapat diperoleh dengan mengikuti pola kehidupan modern di pihak lain. Para siswa daerah itu menemukan pemecahan bagi persoalan mereka dengan cara mudah untuk menggantikan kesetiaan semula dengan kesetiaan kepada entitas kemasyarakatan yang baru, seperti kesetiaan kepada masyarakat Sumatra sebagai pengganti kesetiaan semula kepada lokalitas masing-masing. Dengan menjadi pemuda Sumatra, seorang siswa Minangkabau dapat menghindari tuntutan untuk mendefinisikan rasa keterikatan kepada sebuah "dunia Minangkabau". Dalam pengertian ini, keberadaannya sebagai seorang pemuda Sumatra memungkinkannya untuk tetap menjadi seorang Minangkabau yang baik, tanpa membuatnya harus mempertanyakan validitas banyak aspek dan praktek kehidupan Minangkabau yang tidak sesuai dengan hati nuraninya.

Perspektif yang sama dapat juga diterapkan pada kasus gerakan-gerakan Islam sejak perempat pertama abad ini, terutama Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo sekitar tahun 1905 dan Serikat Islam di bawah Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Dengan mengembangkan identitas baru, yang akhirnya berujung pada pencarian sebuah rasa kebangsaan yang baru bagi semua suku bangsa yang ada, para muslim yang taat (santri) itu menggantikan kebutuhan merumuskan posisi mereka sendiri dalam kaitan dengan tradisionalisme agama mereka sendiri, dengan rasa menjadi muslim baru, sebuah pertukaran yang dapat disifati sekarang ini sebagai pembaharuan tanpa terputusnya ikatan dengan masa lampau. Hal inilah yang menyebabkan mengapa Serikat Islam segera dihadapkan kepada kesulitan-kesulitan interen dalam mengembangkan identitas diri ketika anggota-anggota Muhammadiyah, sebuah gerakan pembaharuan total yang memutuskan sama sekali ikatan-ikatan dengan masa lampau kaum muslimin di kepulauan Nusantara, memasuki keanggotaannya (atau lebih tepatnya, ketika banyak anggota Serikat Islam juga menjadi anggota Muhammadiyah).

Pengembaraan rohani dari dunia lama ke dunia baru inilah, dengan lanskap dan perbatasan yang belum jelas, yang membawakan kebutuhan untuk mengembangkan nilai-nilai dan orientasi baru, bahkan pemikiran-pemikiran sosial dan ideologi politik yang baru. Demikianlah terjadinya pemunculan spektrum begitu luas dalam pemikiran sosial dan ideologi politik di kalangan gerakan Islam dan perkumpulan pemuda daerah di tahun-tahun 1930-an. Juga munculnya komunitas orang dari kalangan anggota gerakan-gerakan Islam seperti Serikat Islam, hal yang tidak mungkin terjadi belakangan di kalangan organisasi tersebut,ketika pengembaraan rohani itu berakhir pada pemukiman-pemukiman tetap yang bernama kelompok-kelompok politik dalam wilayah Republik Indonesia.

Dilihat dari perspektif ini dapat dimengerti masih terdapatnya kekaburan tentang apa yang merupakan nilai-nilai yang membentuk karakteristik bangsa ini. Rasa menjadi sebuah bangsa, lahir dari kebutuhan mencari alternatif bagi kewajiban tidak menyenangkan untuk merumuskan hubungan masing-masing dengan dunia semula, membawakan unsur kesementaraan {transitory element) yang kuat ke dalam kehidupan bangsa hingga saat ini, tiga perempat abad setelah munculnya getaran rasa kebangsaan yang baru dan tiga puluh lima tahun setelah kemerdekaan bangsa diproklamirkan dalam tahun 1945.

Sejauh dilihat dan dipahami penulis, yang "paling Indonesia" di antara semua nilai yang diikuti oleh warga bangsa ini adalah pencarian tak berkesudahan akan sebuah perubahan sosial tanpa memutuskan sama sekali ikatan dengan masa lampau. Kita dapat saja menamainya sebagai pencarian harmoni, walaupun dengan begitu bersikap tidak adil terhadap pencarian besar dengan peranan dinamisnya dalam pengembangan cara hidup bangsa dan menyalurkannya ke jalan baru tanpa menghancurkan jalan lama, semuanya dalam proses yang berurutan. Nilai-nilai lain yang bersumber pada pencarian ini, atau yang dikembangkan untuk menunjangnya, dengan demikian merupakan gugusan terbesar nilai-nilai Indonesia dewasa ini, berupa solidaritas sosial yang didasarkan pada rasa kebangsaan tanpa mengucilkan getaran rasa impulsif untuk mengutamakan kelompok-kelompok yang lebih sempit (kesetiaan suku dan seterusnya); nilai-nilai yang menampilkan watak kosmopolitan, yang masih diimbangi oleh rasa keagamaan yang kuat; kesediaan untuk mencoba gagasan-gagasan pengaturan kembali masyarakat (social engineering) berlingkup luas, tetapi dengan kendala sikap rendah hati yang timbul dari kesadaran akan kekuatan dasar masyarakat tradisional untuk mempertahankan keutuhan diri di masa perubahan yang berlangsung secara cepat dan di hadapan tantangan dramatis terhadap keberadaan mereka sendiri; ad infinitum.

 

               Sekuler Tidak Sekuler

 

Baru saja orang dibikin lega oleh pidato Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1983, ternyata segera dibuat heran oleh yang terjadi setelah itu.

Sunawar Sukowati menyatakan, kepada anak buahnya di lingkungan Fraksi Demokrasi Pembangunan di DPR, bahwa negara Indonesia adalah "negara sekuler". Ini katanya, karena Indonesia bukanlah negara agama, dan karena kekuasaan agama dibedakan dari kekuasaan negara. Selama ini orang memang bisa bingung dengan status negara kita. Dan nampaknya enggan membicarakannya.

Keengganan untuk membicarakan status tidak jelas dari negara kita, tentu ada sebabnya. Takut menimbulkan kerawanan politik. Atau tidak diperkenankan atasan, kalau yang bicara pegawai negeri.Takut dituduh menghasut dan menimbulkan kegelisahan, kalau yang ngomong pemimpin Islam. Walhasil, akibatnya sudah ketahuan: kita cenderung merumuskan status negara hanya dari sudut menegasikan apa yang tidak selayaknya diletakkan pada negara itu.

Negara agama? Bukan, karena kita menolak teokrasi. Negara sekuler? Yang mau berbicara, selalu mengatakan bukan juga. Karena Pancasila memiliki Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila. Apalagi sila yang pertama.

Tapi soal ini sebenarnya tidak membingungkan bagi yang memahaminya 'secara tersirat' : negara kita mengakui legitimasi peranan agama dalam kehidupan masyarakat, kalau perlu melalui jalur pemerintahan.

Landasan formal kehidupan bernegara memang tidak menetapkan agama sebagai salah satu unsur ramuan dalam kegiaan pemerintahan. Namun, ia harus dilakukan dalam peranan kongkret yang dilaksanakan pemerintah. Dengan kata lain, secara eksplisit Pancasila tidak menyebutkan landasan keagamaan dalam kehidupan bernegara, tetapi secara implisit ia mendukung pemerintahan yang menunjang kehidupan beragama.

Sudah tentu tidak semua orang mampu memahami hakikat status negara itu dari sudut yang 'samar tetapi jelas' itu. Banyak yang melihat dari sudut mekanisme pembagian kekuasaan di dalamnya saja : Yang negara diurus oleh negara, yang agama diurus oleh lembaga keagamaan. Kalau ada pembagian wewenang antara mana yang dibidangi negara dan mana yang dibidangi lembaga keagamaan sendiri berarti itu negara sekuler.

Pihak lain , mendengar kesimpulan begitu naik pitam. Bagaimana mungkin Indonesia bisa menjadi negara sekuler ? Lihat betapa rakyatnya taat beragama, bagaimana pemerintah berkiprah di banyak kegiatan keagamaan. Banyak pejabat negeri pergi haji, anak-anak mereka mengaji di luar kegiatan sekolah, dan istri-isri mereka rajin mengikuti 'majlis taklim'. Beribu-ribu gedung sekolah agama dan tempat peribadatan dibangun pemerintah, kok masih juga dianggap sekuler. Keterlaluan itu orang!

Padahal kedua-duanya berbicara dari titik pandangan yang berlainan. Yang satu dengan melihat landasan bagi mekanisme pemerintahan dalam kehidupan nyata. Yang satu takut, kalau tidak dinyatakan "sekuler", Indonesia akan diangap dan diperlakukan sebagai negara agama. Yang lain takut, negara akan kehilangan kaitannya dengan agama, kalau dinyatakan " sekuler".

Masalahnya pun sederhana saja tetapi ia menunjukkan masih rapuhnya kehidupan konstitusional kita. Pengertian-pengertian yang di kandung ideologi negara dan Undang-Undang Dasar, belum di perjelas. Dan belum sama pendapat orang tentang batas-batas kegiatan pemerintah di bidang keagamaan.

Yang diperlukan sudah tentu adalah upaya untuk terus menerus mengamati perkembangan keadaan, sambil mencoba mendorong diskusi yang memperjelas permasalahan dan pengertian. Sudah tentu dalam lingkup terbatas, yang akan diperluas dengan semakin besarnya kemampuan masyarakat untuk mempermasalahkannya tanpa mengakibatkan keributan.

Apakah beda antara pembedaan wewenang kenegaraan dan wewenang keagamaan di satu pihak dan sekularisme di pihak lain? Kalau dikatakan kata sifat 'sekuler' untuk Indonesia tidak berarti penerimaan filsafat politik sekularisme, di mana letak titik pisah antara keduanya?

Secara berangsur-angsur, permasalahannya akan menjadi semakin bertambah jelas, hingga pada akhirnya ada kesatuan pengertian.

 

Republik Bumi di Surga: Sisi Lain Motif Keagamaan di Kalangan Gerakan Masyarakat

 

Reformisme dalam Gerakan Keagamaan
Gambaran umum tentang gerakan masyarakat (istilah lain untuk kata 'organisasi non-pemerintah', yang di negeri ini mengandung konotasi konflik faktual atau potensial dengan pemerintah) yang didorong oleh motif keagamaan meliputi spektrum yang membentang antara dua titik diametral: di satu pihak, kecenderungan untuk mewujudkan sebuah 'kerajaan Tuhan' di muka bumi; dan di pihak lain penolakan sasaran perjuangan seperti itu, untuk dicukupkan dengan hanya memperbaiki keadaan masyarakat yang telah diterima bentuk dan bangunannya secara tuntas. Gambaran yang dikotomis seperti itu mengandaikan bahwa kecenderungan messianistik dan millenarianistik adalah satu-satunya kecenderungan revolusioner di lingkungan gerakan masyarakat yang memiliki motif keagamaan. Selain kecenderungan tersebut, motif keagamaan hanyalah mampu memunculkan apa yang oleh jargon Marxis dikenal sebagai 'sikap reformis', sebuah dosa tak berampun bagi ideologi revolusioner seperti komunisme.

Sempitnya spektrum pembagian sikap seperti itu kemudian sudah tentu menjadi sangat wajar kalau membuat ideologi-ideologi revolusioner bersikap tidak bersahabat kepada motif keagamaan dari gerakan-gerakan masyarakat yang ada. Oleh para teoretisi revolusi, gerakan masyarakat yang bermotifkan aspirasi keagamaan hanyalah berkesudahan pada dua ujung yang sama-sama tidak menggembirakan. Di satu pihak, kecenderungan messianistik hanyalah akan berarti elan revolusioner yang tidak memiliki ideologi yang jelas, berkesudahan pada kemenangan (itu pun kalau dapat dicapai) semu untuk sementara waktu saja: dengan cepat kekuatan kontra-revolusi akan merampas kembali kekuasaan dari tangan mereka, karena pimpinan 'revolusi' seperti itu segera akan terjerumus ke dalam pertentangan intern untuk memperebutkan kekuasaan hanya bagi diri masing-masing belaka. Kooptasi oleh kekuatan kontra-revolusi adalah kesudahan logis bagi kecenderungan messianistik, betapa revolusioner sekalipun watak dan wawasan perjuangan yang dilancarkannya. Di pihak lain, kecenderungan reformis hanyalah akan memperkuat struktur yang ada, berarti melemahkan naluri revolusioner yang telah dimiliki rakyat.

Kedua-dua kecenderungan tidak memberikan angin segar sama sekali kepada kiprah revolusioner untuk merombak struktur masyarakat yang ada dan menyusun masyarakat baru yang sepenuhnya berwatak egalitarian.Tidak heran kalau ideologi-ideologi revolusioner yang berasal dari pemikiran sekular, seperti Marxisme dalam segala varian yang dimilikinya, cenderung untuk meremehkan arti kiprah revolusioner yang bermotifkan aspirasi keagamaan. Ungkapan Marx sendiri, bahwa 'agama adalah madat bagi rakyat', harus dipahami dalam arti dan latar belakang ini, karena baginya agama sama sekali tidak akan mampu menjadi kekuatan yang akan membebaskan rakyat dari belenggu penindasan antar-kelas dan eksploitasi oleh kaum modal. Sebaliknya,dalam hampir semua kejadian yang diamati Marx, agama (setidak-tidaknya lembaga keagamaan) hanyalah berfungsi sebagai alat pemberi legitimasi kepada struktur masyarakat yang tidak adil dan opressif.

Sikap Marxisme yang seperti itu semakin diperkuat, atau dengan ungkapan lain 'dibenarkan', oleh metode pemikiran mereka yang sarwa historis-materialistis. 'Objektifitas ilmiah' menunjuk kepada peranan kontra-revolusioner yang dimainkan oleh lembaga keagamaan sepanjang sejarah, karena tidak ada jalan lain yang dapat ditempuhnya. Sikap revolusioner yang mungkin tumbuh di dalamnya hanyalah akan bersifat temporer belaka, hingga kekuasaan berada di tangannya. Di saat itulah watak sebenamya 'perjuangan revolusioner' kaum beragama akan menunjukkan wajah aslinya: ia sama serakahnya dengan kekuatan lain yang tidak bermotifkan aspirasi keagamaan, kalau harus mempertahankan kekuasaan yang dinikmatinya sendiri. Watak dasar ini tidak dapat disembunyikan dari analisis yang bertumpu pada teori revolusi yang benar, karenanya kampanye anti agama adalah bagian inhern dari perjuangan revolusioner. Kalau tidak dilakukan, itu hanyalah karena pertimbangan-pertimbangan taktis belaka.

Pandangan seperti ini merupakan sikap yang dominan kalangan ideologi-ideologi revolusioner hingga tahun-tahun enam dan tujuhpuluhan. Bahkan varian paling memperhatikan 'aspek budaya dari perjuangan revolusioner' di kalangan kaum Marxis, yaitu teori-teori revolusinya Antonio Gramsci di Italia pada tahun-tahun tiga puluhan, hanya berhenti pada apa yang disebutnya sebagai 'perjuangan ideologis-kultural' saja, tanpa memberikan tempat kepada agama' . Menarik dalam hal ini adalah spekulasi tentang sikap pemerintahan komunis yang 'manusiawi' pimpinan lmre Nagy di Hongaria tahun 1956, jika seandainya tidak dihancur-leburkan oleh tank-tank Uni Soviet. Akan tolerankah sikapnya kepada gereja Katolik Hongaria jika sampai menang, mengingat kardinal Midzenty dipersalahkan oleh Uni Soviet sebagai salah satu biang keladi 'pemberontakan Hongaria', dan untuk itu harus minta suaka untuk belasan tahun lamanya di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Budapest? Ideologi revolusioner kaum nasionalis Arab, seperti Ba'athisme di Irak dan Syiria saat ini dan 'sosialisme Arab' di Aljazair di masa pemerintahan Ahmed Ben Bella, yang bagaimanapun juga harus bersikap lunak terhadap motif keagamaan gerakan-gerakan Islam karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan Pan-Islamisme memiliki jaringan organisasi berlingkup regional yang kuat, temyata juga tidak mampu melepaskan diri dari kecenderungan meremehkan kemungkinan motif keagamaan dapat mendorong elan revolusioner dalam artinya yang benar. Yang unik dalam sikap yang diperlihatkannya kepada aspirasi keagamaan adalah kemampuan ideologi revolusioner Pan-Arabik dari Gamal Abdel Nasser di Mesir untuk memasukan ke dalam teori-teori revolusinya peranan positif dari motif keagamaan, dalam hal ini Islam dan Kristen. Tetapi ini pun mungkin lebih disebabkan oleh kenyataan bahwa sejak semula pandangan revolusioner yang dimiliki Nasser tumbuh dari pergaulannya yang erat dengan gerakan Persaudaraan Muslimin (Al-lkhwan Al-Muslimin, the Muslim Brethren), ketika pendirinya, Hasan AI-Banna, masih hidup dan belum terbunuh, di samping oleh kenyataan bahwa Nasser dengan mudah dapat memperoleh dukungan dari AI-Azhar untuk pandangan-pandangan revolusionernya, seperti landreform dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan besar. Adapun kesediaan AI-Azhar untuk memberikan dukungan bukanlah karena pandangan keagamaan yang revolusioner, melainkan selamanya ia akan mendukung kebijaksanaan pihak yang memerintah, seperti terbukti dengan mudahnya AI-Azhar berputar haluan dan mendukung kebijaksanaan Anwar Sadat setelah Nasser meninggal dunia, yang berwatak teknokratik dan berbalik dari arus sosialistik. Sedangkan Ba'athisme di Irak sekarang, yang melakukan pendekatan kepada aspirasi keagamaan—seperti kongres Rakyat-rakyat Muslim sedunia baru-baru ini—dalam peperangannya melawan rezim Khomaeni di Iran, berbuat demikian jelas sekali hanya didorong oleb kepentingan taktis saja.

Bukti paling kongkret dari pengamatan bahwa ideologi-ideologi revolusioner selalu melihat dengan penuh kecurigaan kepada motif keagamaan yang dimiliki gerakan masyarakat dapat dilihat pada kasus India. Hingga saat ini, tak ada satu pun pandangan revolusioner yang berkembang di India yang memiliki kaitan dengan aspirasi keagamaan, kecuali gerakan Hindu Aria Samaj yang berpusat di negara bagian Haryana. Motif keagamaan yang paling militan sekalipun, seperti yang diperlihatkan oleh Mahatma Gandhi dengan prinsip Ahimsa dan Satyagraha-nya dan Vinoba Bhave dengan 'revolusi spiritual'—nya untuk menuntut 'pembagian tanah secara sukarela oleh kaum tuan tanah', ternyata berwatak reformatif belaka, dengan tidak memiliki elan revolusioner sama sekali. Transformasi dalam jargon mereka berarti keinsafan spiritual, bukannya penggulingan kekuasaan pihak yang memerintah. Dengan sendirinya ideologi-ideologi revolusioner di negeri itu cenderung meremehkan arti motif keagamaan gerakan-gerakan masyarakat yang ada: di India, ideologi revolusioner haruslah berwatak sekular, baru akan memperoleh pengakuan dari sesama lingkungan revolusioner. Dan sekularisme dalam konteks India adalah peremehan motif keagamaan, sebagai tidak memiliki validitas sama sekali. Adanya perkecualian sikap, seperti penampilan ulama berpengaruh Maulana (Kiai) Ishaq di salah satu negara bagian dalam berkali-kali pemilihan umum, sebagai calon partai komunis India, tidak lain hanyalah 'penyesuaian taktis' belaka atas keadaan yang tak dapat dielakkan.

Demikian pula keadaannya dengan 'tradisi revolusioner' di Cina: hanyalah dengan menumbuhkan kecenderungan teknokratik dan membantai program utama revolusioner yang dicanangkan Mao Zedong sajalah, melalui empat pokok modemisasinya Deng Ziapoing, baru Komunis dapat bersikap toleran terhadap aspirasi keagamaan. ltu pun berarti bukan adanya derajat toleransi tertentu oleh sebuah ideologi revolusioner kepada aspirasi keagamaan, melainkan justru ketika ia -kehilangan watak revolusionernya dan berkembang menjadi sesuatu yang reformatif.

Agama sebagai Motif

Namun, dalam tahun-tahun enam dan tujuh puluhan mulai terjadi pergeseran dalam pandangan yang dimiliki ideologi-ideologi revolusioner atas motif keagamaan gerakan masyarakat. Apa yang terjadi di Mesir, setelah Nasser berhasil mengkonsolidasikan kekuatan revolusioner (yang ironisnya tercapai ketika ia membabat kekuatan inti gerakan yang semula, memberikan inspirasi revolusioner kepada dirinya, yaitu gerakan Persaudaraan Muslim), merupakan salah satu titik balik pandangan ideologi-ideologi revolusioner terhadap motif keagamaan dari gerakan masyarakat. Demikian pula tersingkirnya Ben Bella dari kekuasaan dan digantikan oleh Houari Boumedienne membawa kepada perubahan sikap sebuah ideologi revolusioner terhadap aspirasi keagamaan (yang ironisnya ditutup dengan munculnya Ben Bella saat ini justru sebagai 'Pembela Islam' di hadapan 'ideologi-ideologi sekular').

Di Amerika Latin, sejak awal tahun-tahun enam puluhan Uskup Agung Rio de Janeiro (waktu itu, kini Uskup agung Olinda-Recife) Holder Pessoa Camara telah mencanangkan perjuangan menolong kaum miskin 'untuk mengatasi keadaan dan memperbaiki nasib mereka sendiri', sebuah lompatan sangat jauh dari karitas konvensional yang umum dianut hingga saat itu. Tahun 1955 Dom Helder telah mengikuti persiapan pembentukan Konferensi Uskup-uskup Amerika Latin (CALEM), yang nantinya akan memainkan peranan sangat penting dalam merumuskan teologia Katolik yang berwatak revolusioner dan memberikan dukungan kepada gerakan-gerakan masyarakat yang memiliki ideologi revolusioner. Tahun 1959 mendirikan Bank of Providence yang didirikan khusus untuk 'melayani kaum miskin', dan pada tahun 1968 melancarkan gerakan acao esperanza (operasi harapan) dan Dewan Keadilan dan Perdamaian. Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat Katolik di Amerika Latin, perdamaian dikaitkan secara institusional dengan konsep keadilan yang berlingkup makro, sebuah pendekatan yang dalam jargon ideologi-ideologi revolusioner dikenal dengan sebutan 'wawasan struktural'.

Langkah-langkah seperti itu dengan cepat mendorong perkembangan baru di kalangan gerakan masyarakat yang bermotifkan aspirasi keagamaan di Amerika Latin. Dalam tahun 1972 muncullah sebuah rumusan baru, yaitu teologia pembebasan, yang diajukan oleh Gustavo Merino Guitierez di Peru. Oleh teologia ini dipersoalkan kebenaran sikap untuk membatasi lingkup pelayanan oleh gereja terhadap perorangan warga masyarakat, tanpa dikaitkan dengan struktur masyarakat. Spiritualitas bukanlah hanya milik individu saja, malainkan juga sesuatu yang imperatif bagi masyarakat. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan dan perkosaan atas hak-hak asasi warganya. Kasih kristiani hanyalah akan terwujud, kalau masyarakatnya digarap untuk melestarikan kasih itu sendiri, bukan menghilangkannya. Gereja, untuk menegakkan kebenaran, haruslah bersedia memberikan dukungan penuh kepada gerakan-gerakan revolusioner yang berupaya memperjuangkan masyarakat yang adil dan benar-benar demokratis. Ini adalah keharusan mutlak, walaupun gerakan-gerakan itu menggunakan metode kekerasan dalam perjuangan mereka, sedangkan gereja sendiri tidak turut terlibat dalam tindak kekerasan itu. Kekerasan yang dilakukan gerakan-gerakan masyarakat hanyalah refleksi belaka dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh sistem kekuasaan dalam struktur yang pincang. Implikasi terjauh dari gejolak revolusioner itu adalah akibat logis belaka dari perkembangan kesejarahan yang telah terjadi sebelumnya. Walaupun butir-butir di atas bukanlah rumusan yang secara harfiah dituliskan oleh Merino sendiri, namun ia adalah kesadaran umum yang terdapat di kalangan para 'teolog pembebasan' sendiri, terbukti dari keterlibatan aktivis semacam pastor d'Escoto, salah seorang tokoh utama gerakan masyarakat revolusioner Sandinista yang akhirnya berhasil menggulingkan rezim diktator Somoza dan kini menjadi Menteri Luar Negeri Nikaragua.

Perkembangan seperti itu tidak hanya dapat dibatasi pada perkembangan di kalangan kaum Katolik Amerika Latin saja, melainkan juga terjadi di kalangan kaum Katolik di luar kawasan tersebut dan di kalangan non-Katolik di seluruh dunia. Gema dari kecenderungan revolusioner gerakan masyarakat yang bermotif keagamaan tenyata tidak bersumber hanya pada teologia pembebasan saja, melainkan juga pada semangat oikoumene gereja-gereja Kristen dan paham-paham Pan-lslamik di Timur Tengah dan Asia Selatan. Perjuangan oikoumenik untuk melawan dominasi perusahaan-perusahaan trans-nasional (TNE, transnational enterpries) di negara-negara berkembang, mengharuskan gerakan masyarakat di kalangan kaum Kristen untuk mempertanyakan kebenaran 'etik Kristen yang kapitalistik', yang pernah didengung-dengungkan Max Weber. Demikian pula wawasan egalitarian dari paham Pan-lslamik yang revolusioner, seperti intelektual 'santri' semisal Ali Shari'ati di masa kekuasaan rezim Syah Reza Pahlevi, bahkan mempersoalkan kelayakan konsep pembangunan yang bersifat teknokratik dan pandangan politik yang berwatak kompromistis terhadap konsep tersebut. Demikian pula, di India muncul tahap terakhir dari perkembangan sekte reformis Hindu Aria Samaj, yang mencanangkan 'keimanan adalah land reform, kalau tidak diselenggarakan pemerintah, haruslah diwujudkan sendiri oleh masyarakat' untuk kredo semacam ini, salah seorang pemukanya, Swami Agnivesh, harus berkali-kali masuk penjara di masa undang-undang keadaan darurat diproklamirkan oleh Indira Gandhi dalam pemerintahan periode pertamanya.

Di kawasan-kawasan lain, gerakan masyarakat yang bermotifkan aspirasi keagamaan di kalangan kaum Katolik juga muncul, seperti di Filipina, Korea Selatan dan Hongkong (yang merupakan pusat jaringan komunikasi regional untuk kawasan Asia-Pasifik). Di Filipina, gerakan masyarakat dengan aspirasi keagamaan Katolik itu mengajukan sebuah strategi yang unik di hadapan sistem kekuasaan yang sudah begitu absolut penguasaannya atas kehidupan politik formal, yang oleh kalangan mereka sendiri dinamai 'kolaborasi kritis', dirumuskan oleh kardinaIJaime Sin. Menurut strategi ini, gerakan masyarakat akan mendukung sepenuhnya langkah-langkah konstruktif yang diambil pemerintah, tetapi akan mengajukan koreksi tuntas atas keadaan serba timpang. Hak melakukan kritik itu tidak dibatasi hanya pada sikap reaktif belaka, melainkan diletakkan dalam sebuah kerangka aktif mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan dan mengajukan usul-usul perubahan. Langkah mengajukan kritik ini, menurut tuduhan pemerintah Presiden Marcos, justru disalah gunakan oleh kalangan gerakan masyarakat yang dipimpin kaum pendeta, untuk menghasut rakyat melakukan pemberontakkan militer. Mereka dituduh oleh pimpinan militer sebagai penunjang dan pendukung pemberontakan komunis yang diprakarsai Tentara Baru Rakyat (New People's Army). Konflik terbuka antara pemermtah Marcos dan gerakan masyarakat yang dipimpin para pendeta Katolik itu telah berlangsung bertahun-tahun, dan tampaknya justru akan berlangsung lebih intensif di masa depan yang dapat diperkirakan.

Di Korea Selatan, keadaannya juga tidak berbeda, kalau dilihat dari adanya konflik antara pemerintah militer yang berkuasa dan gerakan masyarakat yang memiliki motif keagamaan, walaupun sudah tentu lingkup pertarungannya lebih kecil dari di Filipina. Masalah pemulihan hak-hak asasi manusia dan penegakan kedaulatan hukum adalah 'garapan' gerakan-gerakan masyarakat tersebut, di mana berkecimpung para agamawan Katolik dan Kristen. 'Tangan Tuhan yang terbelenggu', judul sebuah sajak protes penyair Kristen Kim Chi Ha yang sangat populer, adalah bukti dari kuatnya kaitan antara aspirasi keagamaan mereka dan kecenderungan kuat untuk menolak keadaan yang tidak adil dan sangat menindas. Dengan pengorbanan sangat berat berupa masa tahanan sangat lama, hukuman terlalu berat dan siksaan badani, para pelopor gerakan masyarakat itu hingga saat ini—setelah lebih dua belas tahun—tidak pemah mengendurkan tuntutan mereka. Apa yang mereka lakukan, oleh mereka sendiri, dirumuskan sebagai 'perjuangan menegakkan masyarakat yang sesuai dengan kehendak Tuhan', di mana berkembang demokrasi yang sebenarnya, tegak kedaulatan hukum dan terjaga hak-hak asasi manusia.

Di Hongkong, sejumlah pusat komunikasi yang melayani jaringan gerakan-gerakan masyarakat di seluruh Asia-Pasifik dengan giat menyelenggarakan forum-forum untuk membahas konteks perjuangan yang selayaknya dimiliki oleh kaum beragama kawasan ini, dan menerbitkan publikasi periodik tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan perjuangan gerakan masyarakat di berbagai negeri itu. Judul media periodik yang mereka terbitkan, seperti Arena of Asian Exchange, Hotline Asia-Pasific dan Monitor, mencerminkan fungsi pelayanan regional itu. Fungsi tersebut sangat penting artinya bagi gerakan-gerakan masyarakat yang ada di kawasan Asia-Pasifik, karena ia merupakan jaringan tukar-menukar pengalaman dan pengarahan kontak, yang akan memperkaya ragam, corak dan isi kiprah mereka dalam perjuangan sangat berat mewujudkan aspirasi mereka sendiri.

Gerakan Keagamaan dalam Perspektif Struktural

Dari apa yang diuraikan di atas menjadi jelas, bahwa spektrum perjuangan gerakan masyarakat yang bermotifkan keagamaan telah bergeser dari titik semula dalam masa dua puluh tahun terakhir ini. Pada sebuah sisi, kita melihat masih adanya orientasi yang tidak jelas, kiprah yang dilakukan hanya mengikuti alur karitas konvensional dan jaringan pendidikan yang 'biasa-biasa' saja. Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan tidak memiliki sasaran perombakan masyarakat sama sekali. Orientasi ini adalah apa yang di atas sudah disebutkan sebagai 'reformisme', menurut jargon teori revolusi.

Di sisi lain, terjadi perubahan mendasar. Jika dahulunya 'ujung sana' itu diduduki oleb gerakan yang berwatak messianistik dan millenarianistik, maka sekarang muncul orientasi baru berupa kecenderungan memadukan aspirasi keagamaan dan kerangka pemahaman keadaan yang bersifat struktural. Dengan kata lain, militansi keberagaman yang revolusioner dalam wawasan dan watak. Namun, sebenarnya watak revolusioner itu kebanyakan masih terbatas pada wawasannya saja, belum menjadi sesuatu yang programotik dan didukung oleh bangunan institusional yang sesuai dengan kebutuhan melaksanakan revolusi. Boleh dikata revolusioner dalam retorika dan reformistik dalam kerja nyata.

Keadaan seperti ini bukannya tidak mengandung bahaya; yang terbesar di antaranya adalah hilangnya kredibilitas karena jarak yang terlalu jauh antara kata dan perbuatan. Dalam keadaaan yang untuk mudahnya dapat dirumuskan sebagai 'menjurus kepada kepribadian terpecah' itu, dengan sendirinya lalu mudah terjadi kesimpangsiuran pendapat dalam merumuskan kerangka, sasaran dan lmgkup kiprah yang harus dilakukan, di samping perbedaan mendasar dalam menilai keadaan. Ini sudah tentu akan membawa kepada suatu konsekuensi sangat berat, yang akhir-akhir ini juga sudah mulai tampak muncul di negeri kita: proses fragmentasi yang tidak berkesudahan. Kecenderungan berpecah-pecah dan berkeping-keping itu dengan sendirinya akan memunculkan sebuah stadia baru pula, yang perlu ditinjau secara khusus: munculnya Utopia baru akibat kekecewaan yang berkepanjangan terhadap keadaan sendiri.

Utopia baru itu adalah idealisasi revolusi secara sangat berlebih-lebihan, dalam bentuk upaya merumuskannya secara sangat terperinci dan tuntas. Revolusi, seperti semua hal dan keadaan di dunia fana ini, memiliki kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kekurangannya adalah keterbatasan yang dimilikinya untuk mengayomi kehidupan masyarakat. Nuansa kultural yang pada dirinya adalah akibat logis atau bagian inhern dari proses sejarah, sering dilihat dari sudut pandangan 'merugikan atau menguntungkan revolusi' belaka, bukannya dari sudut pandangan keberadaan nuansa itu sendiri dan haknya untuk tetap hidup. Dengan demikian, keragaman dikorbankan untuk kepentingan mensukseskan revolusi, seperti terjadi pada kasus kelompok Indian Meskito di Nikaragua saat ini.

Seringkali penyeragaman kegiatan (dan kelembagaan) itu berakibat pada 'pencurian' revolusi untuk menjaga dan mengkonsolidasikan kehadiran salah satu pihak saja yang turut memenangkan revolusi, seperti apa yang terjadi di Iran. Revolusi Islam, yang tadinya adalah milik dan saluran aspirasi banyak kekuatan sosial-politik yang berkiprah bersama, setelah kemenangan tercapai lalu berubah menjadi 'revolusi mullah' saja, yang ditubuhkan dalam 'Republik Islam Iran' dengan partainya sendiri yang bernama sama. Apa yang terjadi di Iran itu, sebagai tahap konsolidasi kekuatan para mullah dan penggusuran pihak-pihak lain dalam percaturan politik, adalah contoh klasik dari 'revolusi yang tercuri' (the stolen revolution) yang umum terjadi dalam sejarah, seperti yang terjadi ketika Joseph Stalin 'mencuri' revolusi Bolsjewik dari teman-teman seperjuangannya, termasuk musuh bebuyutannya Trotsky. Dalam kaitan inilah akan terjadi pertentangan kepentingan gerakan masyarakat yang bersangkutan, antara kepentingan menjaga keragaman budaya yang menjadi kebutuhan inhern dari motif keagamaan yang berwatak universal dan kepentingan sistematisasi langkah-langkah perjuangan yang sangat dibutuhkan oleh elan revolusioner sesuatu gerakan.

Banyak aspek dari kecenderungan revolusioner, minimal dalam wawasan, yang menjiwai kiprah gerakan masyarakat yang bermotifkan kagamaan, namun dirasa bukan di sini tempat yang tempat untuk membahasnya secara tuntas. Tulisan ini dicukupkan dengan sekadar melemparkan pandangan kepada adanya fenomena itu sendiri. Ternyata, sebagai ganti 'Kerajaan Tuhan' di muka bumi, gerakan masyarakat di perempat abad terakhir abad ini memunculkan sebuah aspirasi keagamaan yang berbalikan: mendirikan sebuah 'Republik Bumi' untuk dilestarikan hingga ke hari akhirat.

 

    Sumbangan Untuk Kontestan Keempat?

 

Bangsa kita memang pandai mengalihkan arti suatu istilah yang sudah baku. Lihat saja kata ‘kontestan pemilu’, yang diartikan ketiga peserta dalam pemilihan umum 1982 ini: Golkar, PDI dan PPP (disusun berdasar Prioritas abjad, bukan nomor undian ). Padahal menurut pengertian aslinya, kontestan adalah mereka yang berlawanan merebut kemenangan terakhir dalam pertandingan.

Di negeri ini, menurut tatakrama Demokrasi Pancasila, pola seperti itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Mau menang sendiri, dengan mengalahkan orang lain. Kalau itu musuh politik, dapat dibenarkan .Golkar, PDI dan PPP ‘kan tidak demikian. Mereka kan “partner dalam kehidupan politik”. Bukan musuh. Karenanya , tujuan yang dianggap sesuai dengan tatakrama Demokrasi Pancasila adala “menarik suara sebanyak-banyaknya untuk mensukseskan pembangunan Nasional”.

Nah kalau sampai Golkar menang mutlak, mendaoat diatas 60 % kursi DPR, itu bukan menang, melainkan hanya “memperoleh kepercayaan rakyat”. Tidak penting dengan cara apa “kepercayaan” itu diperoleh. Itu urusannya sejarawan tiga atau empat puluhan tahun lagi - itu pun kalau mereka mendapat catatan lapangan yang diperlukan untuk membuat kesimpulan.

Nah, dengan cara perubahan arti elemen-elemen yang yang membentuk proses yang bernama pemilu itu , berubah pulalah arti kata kontestan. Bukan arti semula yang menunjukkan sikap kompetitif, dan kalau perlu sedikit “keras”, melainkan arti kesertaan.

Dua kontesttan sama dengan peserta. Setidak-tidaknya ini yang dimaui Panitia Pemilu Indonesia dan Kopkamtib : aman, tertib, tenang dan damai ( ATTD ). Ketiga kontestan itulah yang harus menjadi tolok ukur sudah demokratis atau tidaknya pemilu berlangsung. Bukan proses jalannya pemilu itu sendiri.

Putih Mangkak

Di sinilah rombongan gelandangan yang bernama Fosko Enam-enam (dihurufkan, kalau pakai angka takut dibaca anem-anem) muncul dengan gagasannya yang cemerlang: bersedia membantu semua kontestan pemilu. Dinyatakan kesediaan itu melalui media massa, seperti yang dimuat dalam koran ( putih mangkak berlogo merah, bukan kuning seperti didakwakan Prof .Sumitro Djojohadikusumo dahulu) Merdeka 3 Maret yang lalu.

Unik juga. Disamping pemerintahan (yang menyumbang kendaraan dan uang biaya kampanye), ternyata Fosko Enam-enam satu-satunya lembaga kemasyarakatan yang menyuarakan bantuan dan perlakuan sama terhadap ketiga “kontestan”. Padahal titik berangkatnya berlainan. Kalau pemerintah, melaui doktrin “keikutsertaan sebagai tolok ukur demokrasi bukan prosesnya”, memberi perlakuan dan bantuan serupa kepada ketiga “kontestan” agar tidak bersaing tajam, Fosko Enam-enam justeru sebaliknya.

Fosko menghendaki tema-tema baru - yang kalau diikuti semua “kontestan”, justeru akan menyemarakkan suasana, menghangatkan suhu dan membisingkan telinga kita: semuanya harus benar-benar setaraf dan sama berhak atas kemenangan. Padahal langkanya kedua hal itulah yang justru membuat pemilu kita dimasa Orde Baru ini ( sejauh ini, dari th 1971 hingga 1981) benar-benar sesuai dengan asas ATTD di atas.

Nah, kalau diikuti logika dan kenginan Fosko ini, seharusnya diberikan juga bantuan kepada “kontestan” ke empat, yaitu kelompok gelandangan bernama Golput (dulu berarti putih, kini berarti putus harapan).

Kelompok terakhir ini dalam dunia spion melayu dijuluki OTB (Organisasi Tanpa Bentuk). Karena tidak punya, lokasi dan cara kerja yang jelas. Kecuali kejengkelan terhadap keadaan, tidak ada yang membuat mereka sama diluar hal-hal biologis tentunya. Yang perlu dipersoalkan adalah status mereka : mengapa dinamai kontestan? Ternyata sebabnya mudah saja: mereka berjuang untuk memenangkan sesuatu dalam pemilu.

Kalau ketiga kontestan lain ingin menyuarakan aspirasi kongkrit melalui proses kampanye pemilu,orang-orang Golput (dalam artian hampir-hampir putus nyawa ) juga ingin menyuarakan aspirasi mereka melaui forum yang sama. Sayang mereka tidak diperkenankan turut kampanye.

Nah kalau Fosko enam-enam ingin menyukseskan Pemilu 1982 secara sunguh-sungguh, sebenarnya ia haruslah juga memberikan sumbangan tema dan tenaga kepada Golput.

Entah lagi kalau Golput (yang kini berstatus putus hubungan ) juga dilarang menerima sumbangan dalam bentuk apapun.