Gus Dur dan Dunia             

                Arti Sebuah Kunjungan     

                               

Pada tanggal 20 Desember 2003, penulis menyertai sebuah rombongan besar ke jalur Gaza, Palestina. Setelah melalui perbatasan Israel-Palestina, dalam perjalanan yang sangat lama akhirnya penulis sampai di kota Gaza tempat kedudukan Yasser Arafat, yang sekarang menjadi pusat pemerintahan pihak “garis keras” bangsa Palestina. Hal itu karena “pusat pemerintahan yang “moderat” dan diakui dunia internasional adalah kota Ramallah, yang terletak di Tepian Barat Sungai Yordania, tempat Perdana Menteri (PM) Ahmad Qurei memimpin pemerintahan. Terbetik berita baru-baru ini, bahwa Menteri Keuangannya mengajukan sebuah usulan dalam bentuk paket bantuan internasional sebesar dua setengah milyar dollar AS untuk membantu Palestina membangun dirinya. Sementara Menlu Shalom dari Israel mengajukan bantuan kepada AS atas “keikutsertaan” Israel dalam serbuan militer ke Irak baru-baru ini, yang tampaknya akan diterima dengan mudah oleh pihak AS.

 

Apakah langkah Menkeu Palestina dan Menlu Israel itu memang dibuat atas dasar sepengetahuan satu sama lain, atau memang kebetulan saja waktunya hampir bersamaan? yang jelas hasil semuanya akan serba berbeda. Pada saat tulisan ini dibuat, PM. Ariel Sharon dari Israel mengumumkan tiga buah langkah penting untuk “menambah cair” hubungan kedua belah pihak. Masih menjadi tanda tanya, apakah dukungan finansiil dari pihak Uni-Eropa akan diperoleh Palestina seperti permintaan yang diajukan? Ataukah antara kedua hal itu (menerima bantuan atau menerima usulan Sharon) lalu dijadikan alternatif? Belum menjadi jelas bagi kita semua. Inilah resiko jika suasana berbalik, dari yang tadinya kondusif untuk mencapai kesamaan hasil yang seimbang antara kedua belah pihak, atau justru keadaan menjadi lebih buruk bagi pihak Palestina, dengan “semakin ketatnya” sikap pihak Israel dalam proses perundingan yang beberapa waktu lalu macet itu.

 

Ketika berada di Gaza penulis diminta berpidato. Penulis mengemukakan keinginannya untuk melihat Palestina yang merdeka dan memperoleh keadilan dalam kemerdekaannya itu. Para pembicara lain, terutama para pemuka Palestina sendiri, banyak menyampaikan keluhan dan keinginan agar memperoleh kemerdekaan dari pihak Israel. Dalam pandangan penulis, berarti Palestina mempunyai kedudukan yang sangat lemah dalam sebuah perundingan. Mungkin jauh lebih lemah daripada pendirian PM Ahmad Qurei, yang memang sudah “menetapkan” mana saja pokok-pokok yang harus dikorbankan guna memperoleh konsesi dari pihak Israel. Kalau perlu dengan paksaan, karena kesadaran akan kemenangan-kemenangan di kemudian hari. Hal yang sama seperti ketika Bung Hatta menandatangani perjanjian Komisi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 di Negeri Belanda, yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia serta kedaulatan wilayahnya, namun minus Irian Jaya/tanah Papua.

 

Hasil KMB itu dicaci maki orang, terutama oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun, Bung Hatta dan koalisi partai-partai yang mendukungnya masih menang suara jika dibawa ke parlemen. Hal inilah yang menunjukkan kenegarawan Bung Hatta, yang yakin pada suatu masa Irian Barat/tanah Papua, toh akan dapat diambil kembali oleh Indonesia. Kita semua menunggu tiga belas tahun lamanya, sebelum pada akhirnya Irian Jaya/tanah Papua dapat direbut kembali oleh Indonesia melalui perjuangan Trikora tahun 1962. Hal inilah yang belum pernah terbukti, yaitu “keberanian politik” orang-orang Palestina untuk memberikan konsesi sekarang, yang dapat digunakan sebagai alat merebut ‘sisa’ konsesi itu dari pihak Israel. Dari hal ini terlihat kelihaian diplomasi pihak Palestina, masih berada di bawah tingkat kelihaian diplomasi pihak Israel. Hal itu juga karena bahwa “kemurahan hati” pihak Palestina dalam perundingan dengan pihak Israel, salah-salah dapat menjadi boomerang karena tidak akan “diimbangi” pihak Israel sekarang atau nanti.

 

*****

 

Dalam keadaan serba ruwet seperti itu, tentu saja para pemimpin Palestina, baik yang berhaluan moderat seperti Ahmad Qurei dan kawan-kawan maupun para pengikut Arafat, memang harus berhati-hati. Jangan sampai peluang mencapai kompromi yang sehat akan terlewat begitu saja, tetapi juga jangan sampai pemberian konsesi sekarang tidak akan dapat lagi diimbangi oleh penerimaan konsesi di kemudian hari dari pihak Israel. Di sinilah terletak kenegarawanan yang diharapkan dari “tokoh kawakan” seperti Yasser Arafat. Inipun jika hanya dilihat dalam kerangka internal orang Palestina sendiri, belum dari kerangka “penyelesaian sengketa” antara Arafat dan Sharon. Antara kedua tokoh itu harus ada rasa saling mempercayai (trust), yang hingga sekarang belum pernah diperlihatkan kepada publik selama ini. Sampai-sampai pernah penulis kemukakan di hadapan para pengusaha Yahudi di Australia, sebaiknya kedua tokoh yang tidak saling mempercayai itu sama-sama mengundurkan diri.

 

Kunjungan penulis ke daerah Gaza, semakin memperkuat kesimpulan tersebut. Kota yang sepatutnya menjadi ibu kota kecamatan di negeri kita itu, keadaannya memang sangat memprihatinkan. Lalu lintasnya tidak teratur, toko-tokonya hanya terpusat pada sebuah kawasan memanjang dan hanya ada satu hotel lima tingkat yang ditempati oleh pertemuan yang penulis iikuti. Ketika penulis datang, segera diminta untuk memberikan sambutan singkat, dan di dalam sambutan itu penulis menyatakan bahwa penduduk setempat harus memperjuangkan dua hal sekaligus; kemerdekaan bagi berdirinya sebuah Negara Palestina dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Sambutan sederhana itu harus penulis ulangi kembali dalam bahasa Arab, karena demikian banyaknya anak-anak muda arab mengikutinya. Semula, penulis ucapkan dalam bahasa Inggris, karena demikian banyak (hampir lima puluh orang) peserta yang datang bersama penulis dari Jerusalem, yaitu para senator dan anggota parlemen AS, para pemimpin agama dari seluruh penjuru dunia dan para wartawan berbagai media.

 

Ternyata ada keuntungan juga untuk mampu berbahasa Arab, sehingga menghemat waktu panitia tidak perlu semuannya diterjemahkan. Penulis katakan dalam bahasa Arab, sudah menjadi keinginan kuat dari penulis untuk mengunjungi Gaza, yaitu sejak penulis berada di Mesir selama sekitar dua setengah tahun lamanya (dari permulaan 1964 hingga pertengahan 1966). Namun, impian itu tinggal impian karena penulis “terpaku” pada tugas-tugasnya di Kairo. Namun keterlambatan ini tidak mengurangi rasa suka cita penulis untuk datang ke Gaza, dan ia berharap untuk dapat datang lagi di masa-masa yang akan datang. Bagi penulis Gaza adalah sumber perlawanan terhadap penjajahan, dan alangkah indahnya jika perlawanan itu tidak hanya mengambil bentuk fisik saja, melainkan juga perlawanan kultural terhadap keadaan. Gaza sudah membuktikan, bahwa perlawanan kultural adalah kekuatan dahsyat yang mampu melawan tentara pendudukan yang bersenjatakan M16 dan Uzi, tank-tank terbaru maupun pesawat-pesawat terbang F16. Dalam penggunaan alat-alat tempur itu, tampak superioritas tentara Israel yang menyerang dari perbatasan hanya beberapa puluh kilometer saja di sebelah utara. Tapi setelah setengah abad, Gaza tetap berdiri sebagai pusat perlawanan bangsa Palestina yang menginginkan kemerdekaan dan keadilan bagi negeri mereka.

 

Perjuangan diplomasi yang dilakukan bangsa Palestina adalah perjuangan hidup dan mati yang tidak dapat diukur hanya dengan luasnya wilayah ataupun banyaknya penduduk. Jika telah mencapai kemerdekaan sebagai negara nanti, maka Palestina yang terdiri dari dua bagian itu yaitu wilayah Gaza sekitar 500 kilometer persegi dan kawasan Tepi Barat sungai Yordania yang jauh lebih luas. Kedua wilayah itu akan merupakan entitas pertumbuhan tersendiri, dan jika mampu mengembangkan ekonominya secara penuh, akan mampu menampung sekitar 1,5 juta orang penduduk Palestina yang sekarang menjadi warga negara Israel, dan menjadi warga negara kelas dua di kawasan orang-orang Yahudi tersebut.

 

Jika demikian ini yang terjadi, maka akan terjadi dislokasi ekonomi besar-besaran. Sejuta orang Palestina di Israel, tambah dua juta orang Palestina di berbagai negara-negara Arab dewasa ini, akan membentuk kekuatan ekonomi tersendiri. Profesionalisme yang mereka kembangkan, ditambah kewiraswastaan yang memang sudah ada sejak semula, ditambah dengan kematangan jiwa yang tumbuh dari keharusan bertahan di bawah serangan fisik yang bertubi-tubi, dan berakhir penguasaan teknologi karena menjadi buruh di negara orang, akan membuat bangsa Palestina yang berjumlah sekitar lima juta orang menjadi kelas penunjang yang sangat tangguh bagi sebuah negara baru.

 

*****

 

Namun tak ada gading yang tak retak, dan ini juga berlaku bagi bangsa Palestina. Palestina tidak memiliki kepemimpinan yang tanguh dan para pemimpin mereka saling bertengkar dalam perbedaan strategi dan garis perjuangan. Inilah yang harus mereka koreksi untuk diperbaiki dalam waktu dekat ini. Bagaimanapun juga, harus ada strategi perjuangan bagi sebuah bangsa, agar supaya segala macam energi dan kemampuan yang dimiliki bangsa itu dapat tersalur keluar menjadi alat perjuangan yang ampuh menghadapi lawan. Menurut penulis, strategi itu adalah perundingan yang lama dan berkepanjangan dengan pihak Israel, untuk memperjuangkan kemerdekaan sebagai negara dan keadilan. Tentunya strategi ini akan dapat diterima oleh pihak Israel, yang telah merasakan sendiri bagaimana akibat dari terorisme yang dilakukan oeh sejumlah kecil pejuang Palestina yang berhaluan keras. Mungkin peperangan di udara, aksi-aksi militer di darat maupun pertarungan di laut akan selalu dimenangkan Israel; tetapi kekerasan membabi-buta para pejuang “berhaluan keras” itu, terutama dalam bentuk “pemboman bunuh diri” (suicidal bombings) benar-benar tidak dapat dilawan oleh dinas keamanan Yahudi itu.

 

Jadi melalui cara terburuk dalam sebuah perjuangan, -yaitu melalui terorisme-, telah membuktikan betapa pihak Israel pun akhirnya harus bersedia berunding dan melupakan gagasan “Israel Raya” (Eretz Yisrael) yang dahulu dikandung oleh sejumlah orang Yahudi berhaluan keras pula. Memang bangsa Israel telah mencapai taraf kemakmuran yang tinggi, tetapi itu semua adalah berkat bantuan yang besar dari orang-orang Yahudi di manapun mereka berada, terutama di AS. Namun, tidak ada negara yang maju dalam jangka panjang hanya atas bantuan pihak lain saja. Karenanya bangsa Israel harus segera mencapai perdamaian dengan orang-orang Palestina. Hanya dengan cara demikian, anak-anak muda Israel dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk tujuan-tujuan menjaga keselamatan negara, melainkan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Sekarang ini saja, setiap pesawat terbang Israel yang datang dari timur harus berbelok ke selatan di atas teluk Mumbai, kemudian menyusur lautan India ke barat di selatan Yaman, untuk kemudian berbelok ke utara di atas laut merah, kemudian memasuki teluk Aqabah dan baru dapat mencapai negeri mereka di lapangan terbang Ben Gurion di Tel Aviv dari selatan. Ini sudah menambah bahan bakar seperempat dari kebutuhan, jika seandainya pesawat-pesawat terbang itu diperkenankan langsung melewati negara-negara arab. Jadi jelaslah, baik bangsa Palestina maupun Israel, sama-sama memerlukan perdamaian, bukan?

 

          Arti Sebuah Tanda Penghargaan   

           

Tanggal 10 Desember adalah hari istimewa bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada hari itu tahun 1948 dilakukan ratifikasi oleh sidang umum PBB atas Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia). Tiap tahun pada hari itu, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berafiliasi dengan PBB, Friends of the United Nations menyerahkan penghargaan bagi mereka yang dianggap berjasa bagi perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM). Tahun ini, tanda penghargaan itu diberikan pada penulis, karena telah dianggap telah “berjasa” memperjuangkan perlindungan bagi hak-hak kaum minoritas, baik minoritas etnis maupun lain-lainnya. Hal itu tersimpul dalam nama penghargaan/jasa yang penulis terima: Award on World Peace and Solidarity (Tanda Jasa atas Perdamaian dan Solidaritas Dunia). Sebelum ini penulis menerima beberapa tanda penghargaan, seperti World Peace Prize Award (hadiah perdamaian dunia) dari Korea Selatan dan Magsaysay Award dari Philippina.

 

Tentu terbetik di hati para pembaca, apa pentingnya arti tanda-tanda penghargaan tersebut? Bukankah tanda-tanda penghargaan seperti itu hanyalah sebuah “pengakuan” atas kerja-kerja yang telah dilakukan? Dan bukankah banyak orang lain yang melakukan hal-hal seperti itu tanpa memperoleh tanda penghargaan apapun? Bukankah kepergian dari Indonesia ke New York, Amerika Serikat (AS) untuk menerima sendiri tanda penghargaan itu, adalah penghamburan uang yang tidak perlu, bagi perjuangan bersama yang kita lakukan? Lebih jauh, benarkah penyerahan tanda penghargaan itu akan merubah perjuangan yang dilakukan dalam hal-hal tersebut? Apakah ini tidak berarti bahwa dengan atau tanpa tanda penghargaan itu, perjuangan akan mengalami perubahan besar? Lalu, jika terjadi “kemunduran” dalam perjuangan tersebut, bukankah justru akan mengurangi arti tanda penghargaan itu sendiri? Karenanya, perlu benarkah adanya tanda penghargaan seperti itu?

 

Benar, pertanyan-pertanyaan itulah yang tadinya terpikir oleh penulis. Apalagi pada saat harus memberikan jawaban, dapat atau tidaknya penulis menerima sendiri tanda penghargaan tersebut bersamaan ketika Komite Pemilihan Umum (KPU) sedang sibuk-sibuknya memproses penentuan partai-partai politik mana yang berhak turut serta dalam pemilu legislatif bulan April yang akan datang. Bukankah kepergian meninggalkan Indonesia berarti “melecehkan” arti parpol-parpol yang tidak diperkenankan menjadi peserta pemilu? Belum lagi kalau diingat parpol yang turut serta dalam pemilu legislatif itu, tentu akan ada yang memperoleh ‘nomor istimewa’ yaitu nomor 13. Tidakkah sebaiknya penulis tunjukkan solidaritas atas “nasib” yang mereka alami? Semua itu harus penulis “baca” dan pertimbangkan ketika menjawab undangan ke New York tersebut. Kalau datang, tentu hal-hal buruk tadi akan menjadi konskuensinya. Pertanyaannya, apakah aspek-aspek positifnya melebihi hal-hal yang tidak baik tersebut? Akhirnya, setelah mempertimbangkan aspek positifnya lebih banyak dari pada negatifnya, penulis memutuskan akan datang mengambil tanda penghargaan itu.

 

*****

 

Bagi penulis, perjuangan menegakkan HAM adalah sesuatu yang sudah puluhan tahun dijalankan, dan tambah hari tambah terasa kebutuhan memperluas perhatian kepada masalah ini. Lihat saja, para pelanggar HAM yang berpangkat tinggi tinggal berleha-leha, tanpa memperoleh hukuman apapun atas perbuatan mereka. Sedangkan para “pelaku lapangan” yang sebenarnya hanya melaksanakan “perintah atasan” menghadapi dakwaan-dakwaan berat di hadapan pengadilan, yang tidak hanya akan berakibat hukuman kurungan badan di penjara, bahkan karier militer mereka juga akan hancur karenanya. Adilkah ini? Penulis menganggap masalah ini jelas tidak adil, karena keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan hukum, tapi juga politis. Inilah yang mendorong mengapa penulis menginginkan perhatian masyarakat lebih banyak lag atas pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lampau. Untuk itulah ia datang ke PBB, guna memperoleh kredibilitas lebih besar, dalam upaya mendorong timbulnya perhatian seperti itu.

 

Hal lain yang penulis pikirkan adalah bahwa PBB -yang memiliki demikian banyak kelemahan pada saat ini-, adalah salah satu alat perjuangan terbaik yang dimiliki “bangsa-bangsa lemah” saat ini. Hanya dengan menghargai lembaga-lembaga seperti PBB, di masa depan dapat diperkirakan kita memiliki alat yang lebih baik. Walau sekarang PBB tidak dapat menolak sikap unilateral (serba sepihak) dari AS dalam soal Irak dan sengketa Israel – Palestina , belum lagi kalau diingat hal-hal lain yang dianggap “lebih kecil”, ini tidak berarti jalan sudah tertutup bagi PBB untuk bekerja dalam lingkup antar bangsa (multilateral). Dan untuk turut berupaya menyelesaikan masalah-masalah dasar antar bangsa, seperti kelaparan, kemiskinan dan kebodohan.

 

Kesemua persoalan itu bukan menunjukkan ketidakmampuan PBB menyelesaikan berbagai hal bagi perdamaian dunia, yang sama artinya dengan kegagalan melaksanakan tugas. Karena itu, sikap “all or nothing” (seluruhnya atau tidak sama sekali) harus kita tinggalkan. Dan kita harus berani menerima “pemecahan-pemecahan” yang tidak sepenuhnya gagal, walaupun juga tidak sepenuhnya berhasil. Sudah sangat banyak hal-hal yang dilakukan oleh PBB bagi kemanusiaan, karena itu sudah selayaknya pula kita menunjukkan penghargaan kepada hal-hal yang dihargainya. Salah satu diantaranya, adalah tanda penghargaan yang diberikan pada penulis tahun ini. Tanda penghargaan itu, tidak hanya akan mendorong penulis berbuat lebih banyak lagi untuk memperjuangkan hak-hak kaum minoritas, melainkan juga mendorong mereka untuk lebih banyak berbuat bagi kepentingan mereka sendiri. Jika mereka sudah sanggup melakukakan hal ini, tanpa beban psikologis seperti mereka alami selama ini, barulah “tugas-tugas” membela mereka bagi penulis dapat dianggap selesai.

 

******

 

Kasus minoritas etnis Tionghoa di negeri kita, dapat dijadikan contoh. Mereka berada dalam kedudukan “serba salah”, yang sangat sulit untuk “diatasi” saat ini. jika mereka aktif memperjuangkan kedudukan mereka saat ini, maka mereka akan dituduh bersikap eksklusif, hanya mementingkan diri sendiri, dan melupakan kepentingan mayoritas. Kalau mereka berdiam diri saja, maka akan dianggap melempem dan menerima saja apa yang terjadi. Kalau mereka tidak berperan menolong mayoritas masyarakat pada umumnya, hal ini dianggap sebagai “orientasi yang salah”. Pada ujungnya, sikap “pasif” seperti ini dianggap sebagai tanda kepuasan atas apa yang ada sekarang ini. Memang serba susah, sikap aktif dianggap menguasai seluruh aspek kehidupan. Sebaliknya, sikap pasif dianggap sebagai kegagalan, sedangkan sikap pesimis akan dinilai sebagai sikap tidak peduli akan nasib bangsa.

 

Sikap-sikap menghukumi tanpa proses pengadilan yang jujur dan terbuka, menunjukkan seperti itulah wajah demokratisasi kita, yang ditandai pula oleh sejumlah orang yang sama sekali tidak tertarik pada perjuangan HAM dan melakukan hal-hal ‘formal’ belaka dalam melaksanakan “penyelesaian bersama”. Sikap seperti itu sebenarnya tidak etis, namun dilaksanakan oleh sebagian kelompok tertentu yang tidak mau meneriakkan kejujuran. Sikap itu dapat saja dilakukan oleh anggota KASI, PHD, PGI, KWI ataupun MUI. Dan orang dapat saja berteriak-teriak tentang Hak Asasi Manusia, tetapi apakah mereka bersedia berkorban untuk itu? Seperti ketika sepasang suami – istri dari Surabaya kawin dalam cara Khonghucu, catatan sipil tidak mau mengesahkannya, akhirnya, anak-anak yang lahir dari pasangan itu dianggap anak zina. Penulis dari semula bersikeras bahwa perkawinan mereka sah menurut agama Khonghucu, dan pemerintah tidak berhak menentukan; apakah Khonghucu sebuah agama atau filsafat hidup belaka. Menurut penulis, sebuah agama ditentukan demikian oleh para pemeluknya, bukan oleh orang/lembaga lain.

 

Contoh di atas menunjukkan bahwa perjuangan HAM di negeri kita masih panjang. Masih banyak umat Muslim menganggap sebuah entitas sebagai bukan agama, hanya karena tidak ada keterangan pasti dalam kitab suci Al-Qur’an mengenai hal itu. Demikian juga, ajaran sesuatu agama tidak dapat diubah sama sekali menurut mereka, walaupun dalam prakteknya hidup kaum Muslimin tidaklah demikian. Belum lagi jika berbicara mengenai mereka yang mengakui agama secara nominal saja, namun tidak merasa terikat dengannya –seperti kaum kejawen, sunda wiwitan dan sebagainya. Karenanya perjuangan menegakkan HAM memerlukan lebih banyak lagi para aktifis untuk memerangi pandangan salah yang masih dipegangi oleh banyak warga negara kita. Kita perlu mengubah banyak pandangan, namun ini mudah untuk dikatakan dan sangat sulit dilaksanakan, bukan?

 

 

 

              Ideologi Bagi Seorang Realis    

           

Sewaktu penulis berkunjung ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok) minggu, pertemuan dengan orang ini (yang penulis kenal dengan nama keluarga Guo saja, lengkapnya Guo Rongchang), adalah suatu jawaban atas apa yang dicarinya selama ini. Setelah mendarat di Guangzhou -dulu disebut sebagai Canton dan bertahun-tahun menjadi markas bala tentara Inggris-, penulis dibawa ke kota tersebut dan tinggal di hotel Angsa Putih (White Swan ). Di hotel itu, pada malam harinya penulis dijamu makan malam oleh Guo, yang khusus datang dari ibu kota Beijing (sekitar tiga jam naik pesawat terbang) karena diminta oleh pemerintah daerah Propinsi Guangdong. Kini ia harus mondar-mandir antara Beijing dan kota tempat menerima penulis. Ia baru saja diangkat menjadi ketua sebuah komite dalam pimpinan partai yang memerintah seluruh negeri tersebut, CC-CPC (Central Committee – Communist Party of China) di Beijing.

 

Kepada penulis ia berkata bahwa seumur hidup -sekarang ia sudah berusia 70 tahun-, ia selalu bekerja dan mengabdi pada partai. Dalam pemerintahan ia pernah menjadi Wali Kota di kota ini dan juga Gubernur Guangdong. Tetapi ia selamanya tidak pernah meninggalkan jabatan politik dalam partai, dan itu yang dilakukannya hingga sekarang. Karirnya bermula dari kader partai di sebuah desa, kemudian menjadi pengurusnya, lalu berturut-turut menjadi pemimpin partai di tingkat Kecamatan, Kota Madya, Propinsi dan sekarang dalam pimpinan pusat partai di Beijing. Melalui jenjang itu, ia turut merumuskan kebijaksanaan pemerintah dan mengawasi pelaksanaan konsep-konsep tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Ia bercerita sewaktu masih di desa, bagaimana sulitnya mengembangkan kehidupaan di pedesaan, karena desa-desa di propinsinya terletak di daerah pegunungan. Karena itu, ia mengambil keputusan -tentu dengan teman-temannya-, untuk lebih mencegah urbanisasi dengan mendorong tumbuhnya industri pedesaan di daerah tersebut.

 

Setelah ia melakukan hal itu, bertahun-tahun lamanya, berkembanglah Guangdong menjadi daerah perkotaan yang mendukung industrialisasi berat, dan sekarang melakukan ekspor ke luar negeri untuk memperoleh devisa dari perdagangan internasional itu. Ini juga dikembangkan pada bidang-bidang non-industri, seperti eksplorasi hasil laut dari perairan pantainya yang cukup panjang, yaitu sama panjang dengan pantai utara Jawa Timur. Di daerah pantai itu juga dua puluh tahun lalu, ia memutuskan untuk mengembangkan pertambakan udang dengan penyediaan modal sebesar 100 juta US$. Setelah mengalami kegagalan berulangkali, dua puluh ribu hektar tambak tersebut kini tinggal sepuluh ribu hektar, namun hasilnya dapat dibanggakan; negara memperoleh dua buah hasil yang langsung dirasakan para nelayan di daerah itu. Pertama, devisa yang diperoleh dari ekspor udang itu kini mencapai ratusan juta dollar per tahun. Kedua, para nelayan itu sekarang berpenghasilan jauh melebihi para petani dan para buruh industri di propinsi tersebut.

 

Ini diceritakannya pada penulis melalui seorang penerjemah dari bahasa Mandarin ke dalam bahasa Indonesia. Namun, dari cerita yang berpuluh-puluh menit itu tergambarkan sebuah pergumulan hidup yang harus dilalui seorang politikus yang mengakomodasi usul-usul dari para pejabat pemerintahan di bawahnya. Mungkin secara merambat dari seorang juru tulis desa hingga ke para anggota pimpinan pemerintah daerah di tingkat propinsi. Kemampuannya untuk menegakkan mekanisme pemerintahan seperti itu, yang mendampingi mekanisme partai dari tingkat rendah hingga pimpinan partai di tingkat propinsi, sangatlah mengagumkan bagi penulis. Karena hal itu, selain diperlakukan dengan penuh kehormatan sebagai mantan presiden, dan dijamu selama lima hari berada di Tiongkok oleh Institute Luar Negeri (Foreign Affairs Institute) dari kementerian Luar Negeri China, penulis pun diterima dalam kapasitas sebagai pemimpin partai.

 

Yang sangat menarik dari tuan Guo ini adalah kenyataan; bagaimana ia meniti karir politik dari jenjang terbawah hingga ke tingkat paling atas dalam partainya, dengan tetap memegang teguh ideologinya semula; meningkatkan taraf hidup rakyat. Biasanya, setelah menikmati karier politik seseorang lalu berbelok jalan, hingga mementingkan karier politik itu sendiri. Mereka lupa pada sasaran awal yaitu pada peningkatan taraf hidup rakyat. Bukankah pola tuan Guo ini yang dimaksudkan oleh Islam? Nabi Muhammad Saw bersabda; “Tiap kalian adalah gembala, dan tiap gembala akan dimintai pertanggungan-jawab tentang gembalanya” (Kullukum ra’in wa kullu ra’in mas’ulun ‘an ra’iyyatihi). Jelaslah, Tuan Guo berdasarkan ideologinya itu telah menjalankan apa yang dimaksudkan oleh ucapan di atas. Lalu, mengapa begitu banyak pemimpin muslim yang lupa inti dari kepemimpinan yang demikian sederhana itu?

 

Sebuah pertanyaan menggelitik lalu muncul dalam benak penulis. Bukankah ini berarti dalam mengembangkan kepemimpinan di tiap tingkat, orang harus berpegang kepada ideologinya, dan sekaligus kepada kenyataan yang ada? Inilah sebabnya, mengapa ucapan Nabi saw di atas lalu dikembangkan dalam sebuah diktum fiqh (Hukum Islam) yang berbunyi: “Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin, harus terkait langsung dengan kesejahteraan mereka” (Tasharraf al-Imam ‘ala al-raiyyah manuthun bi al-maslahah). Jadi karier seorang pemimpin harus selalu terkait langsung dengan kepentingan orang banyak. Kata “kepentingan” itu sekarang sering diganti dengan kata “kesejahteraan”, yang merupakan terjemahan bahasa kita dari kata bahasa Arab “al-maslahah al ‘ammah”, yang sering disingkat dalam fiqh al-maslahah. Ini adalah bahasa arab kuno, karena singkatan itu dalam bahasa arab modern berarti bus kota.

 

Ternyata Islam melalui ajaran-ajarannya yang sudah berusia lebih dari empat belas abad lamanya, ternyata membawa dasar-dasar pemerintahan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bandingkan ajaran Islam ini dengan kasus tuan Guo, yang menggabungkan ideologi komunisnya dengan kebijakan-kebijakan praktis yang menyangkut kehidupan rakyat dalam kondisi nyata, di tengah-tengah persaingan sangat keras dari tempat-tempat lain.

 

Apakah bedanya tuan Guo dengan para pemimpin Islam seperti Raja Salahuddin Al-Ayyubi yang menaikkan taraf hidup rakyatnya, yang berperang melawan orang-orang yang menggunakan nama agama Kristen dalam Perang Salib berpuluh-puluh tahun lamanya? Tentu perbedaanya pada agama mereka, berarti susunan ajaran yang dipercayai, walau kesungguhan dalam menjalankan tugas yang menyamakan mereka sebagai manusia, yaitu selalu ingat akan kepentingan rakyat yang dipimpin.

 

*****

 

Tuan Guo menyatakan pada penulis, ia belum pernah dan sangat ingin mengunjungi tiga buah negara di Asia Tenggara; Indonesia, Malaysia, dan Philippina. Penulis menyatakan kepadanya, dilihat dari segala segi partai yang penulis pimpin tampak akan memenangkan pemilu legislatif dan presiden dalam tahun yang akan datang. Bila ini terjadi, penulis memintanya untuk bersedia diundang datang ke Indonesia. Penulis ingin agar dia berbicara pada generasi muda, -terutama para pemimpin masa depan- mengenai pengalaman-pengalaman yang dilaluinya dalam “merujukkan” antara ideologi dan kepentingan umum. Karena penulis mempunyai hubungan sangat baik dengan Pak Lah (Mohammad Abdullah Badawi), yang kini jadi Perdana Menteri Malaysia, ia juga akan berusaha agar tuan Guo diundang ke Malaysia. Mengenai Philippina, walaupun tak begitu dekat dengan Gloria Macapagal Arroyo, tetapi penulis berhubungan dekat dengan Fidel Ramos. Melalui orang inilah penulis juga ingin agar tuan Guo berkunjung ke negeri tersebut.

 

Tuan Guo berkata pada penulis, bahwa angkatannya yang seumur sangat terpengaruh oleh Mao Zedong (Mao Tse Tung), yang berpuluh-puluh tahun lamanya memimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT), berarti memimpin RRT. Sebagai manusia Mao juga banyak melakukan kesalahan yang cukup rumit untuk diatasi, katanya. Tetapi kecintaan Mao kepada rakyat dan kesungguhannya memperjuangkan kepentingan rakyat banyak, merupakan contoh yang tidak dapat dilupakan. Generasi saya mencintainya, walaupun kami juga harus melakukan koreksi atas beberapa kesalahannya. Ketika penulis menyatakan belum pernah ke mausoleum Mao di Beijing, ia menyarankan hendaknya penulis segera berkunjung ke sana dan membayangkan kepemimpinannnya yang luar biasa itu. Saya sangat menderita dalam masa-masa revolusi besar kebudayaan proletar, katanya, tetapi hal itu tidak menggoyahkan baik ideologi yang saya anut maupun kepentingan umum. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan, bukan?

 

            Mencari Perdamaian Dunia   

           

Penulis merasa belum pernah sesibuk minggu pertama bulan Oktober 2003 ini. Mulanya pada tanggal 10 September, penulis didatangi Duta Besar Prancis di Jakarta, yang menyampaikan undangan Kementerian Luar Negeri Prancis, agar menghadiri sebuah simposium di Paris Perancis tanggal 2-4 Oktober. Penulis menerima undangan itu karena Presiden Jacques Chiraq mengusulkan agar penulis menyampaikan makalah dalam acara itu, dan waktu presentasi penulis jatuh pada tanggal 2 Oktober. Ini adalah suatu kehormatan, karena berarti apa yang dikemukakan penulis akan menjadi pertimbangan bagi kebijakan luar negeri bangsa itu di masa depan. Tema simposium itu sendiri, yaitu “Agama-agama, Terorisme dan Toleransi” harus ditinjau oleh penulis dari pandangan agama Islam. Suatu kehormatan pula, bahwa pandangan penulis yang dianggap mewakili pandangan kaum Muslimin di Indonesia, dinilai pantas menjadi masukan simposium itu. Kesempatan ini jug menunjukkan peranan negeri kita yang semakin bertambah besar, karena memiliki kaum Muslimin moderat terbanyak di seluruh dunia.

 

Seminggu kemudian, penulis menerima telepon dari New York yang meminta kesediaan penulis menyampaikan pandangan tentang pembentukan sebuah badan, yaitu Dewan Perdamaian Antar-Agama Internasional, yang dipersiapkan sebagai lembaga penasehat bagi Dewan Keamanan PBB di masa depan. Pertemuan itu sangat penting, namun penulis menjawab sudah ada undangan Prancis. Namun pada saat yang bersamaan penelpon itu menyatakan sebaiknya penulis meminta penundaan waktu penyampaian makalahnya guna memungkinkan penyampaian pandangan penulis di New York. Permintaan dari New York itu penulis lakukan dan Kementerian Luar Negeri Prancis menyetujui penundaan sehari, menjadi jam 9.30 pagi waktu Paris tanggal 3 Oktober. Ketika New York mengetahui hal itu, penulis diminta langsung kesana untuk menyampaikan pandangan-pandangannya tentang Dewan Perdamaian yang akan didirikan keesokan harinya (3 Oktober 2003).

 

Keesokan harinya penulis tiba di airport John F. Kennedy jam 12 tengah hari, dan selanjutnya diantarkan Konsulat Jenderal RI di New York menuju ke tempat acara tersebut. Dalam makan siang jam 13.00, penulis menyampaikan pidato berisikan pandangan-pandangannya mengenai Dewan tersebut. Penulis menyambut gembira adanya lembaga tersebut karena itu berarti bahwa PBB dalam merumuskan dan mengambil kebijakan luar negeri tidak hanya bersandar kepada pertimbangan-pertimbangan geopolitis saja. Pertimbangan seperti itu akan terasa sangat sempit, apalagi kalau di dasarkan kepada informasi yang salah. Contohnya adalah kebijakan pemerintah Amerika Serikat saat ini atas Iraq. Da yang selalu ditekankan adalah rangkaian penembakan dan pemboman terhadap tentara A.S yang dilakukan orang-orang mantan Presiden Saddam Hussein. Padahal itu belum tentu benar.

 

Tidak ada negeri tetangga Iraq yang ingin negara tersebut menjadi kuat melalui pemerintahan demokratis. Turki, Syria, Jordan dan Kuwait dapat dianggap mendukung orang-orang yang menyerang tentara A.S itu, belum kalau dihitung Mesir dan Saudi Arabia. Karena itulah sudah waktunya sebuah lembaga dunia -seperti Dewan Perdamaian yang akan didirikan- memberikan pertimbangan-pertimbangan yang bukan geopolitis. Pidato penulis pada acara makan siang itu diterima oleh para hadirin, walalupun banyak diantara mereka adalah para diplomat yang berkiprah di lingkungan PBB. Walaupun belum tentu semuanya dapat memerima pandangan penulis itu, paling tidak mereka yang menentangnya berdiam diri saja dan membiarkan pendapat penulis itu diterima oleh penyelenggara.

 

*****

 

Setelah jam 12 tengah hari waktu New York penulis tiba di airport John F. Kennedy, jam 5 sore waktu negar itu penulis sudah terbang kembali ke Paris dengan Air France. Di Paris, penulis menyatakan adanya pendangkalan agama dan salah pengertian di dalam kaum muslimin sendiri sebagai sebab utama bagi munculnya terorisme di banyak negeri Muslim. Pendangkalan agama terjadi karena “kaum militan” muslim yang kebanyakan dari mereka peraih gelar dari “pendidikan umum” tidak menggali banyak hal tentang Islam. Ketika mereka memperoleh “gelar” di berbagai bidang pengetahuan “ Barat” seperti kedokteran dan teknologi, mereka tidak diajar mengenai peradaban Islam sendiri “secara benar”. Umpamanya saja, mereka tidak tahu bahwa kaum muslimin menggunakan penafsiran ulang (reinterprestasi) dalam merumuskan pandangan hukum mereka.

 

Begitu pula mereka tidak membedakan dua macam pendekatan utama yang digunakan dalam melihat perkembangan sejarah Islam yang panjang. Yaitu pendekatan budaya kaum Muslimin, terutama yang menyangkut responsi kaum Muslimin atas tantangan-tantangan yang dihadapi agama tersebut. Pendekatan lain adalah pendekatan institusional yang lebih mementingkan responsi berbagai lembaga yang didirikan kaum muslimin guna menjawab tantangan –tantangan tersebut.

 

Karena lebih mementingkan pendekatan institusional itu, maka dengan sendirinya berbagai responsi budaya terhadap tantangan yang mengancam kehadiran lembaga itu tidak terlihat oleh mereka. Tantangan yang timbul tidak dianggap sebagai masukan untuk memperbaiki keadaan, melainkan dianggap sebagai bahaya dari luar yang akan mematikan Islam sebagai lembaga.

 

*****

 

Dengan melihat “tantangan Barat” sebagai bahaya yang harus dilawan dengan segala cara, mereka menganggap bahaya mengancam Islam sebagai cara hidup yang mereka kenal. Satu-satunya cara yang mereka kenal untuk “melawan” adalah dengan menggunakan kekerasan, kalau perlu dengan meledakkan bom seperti di Bali dan Jakarta (Hotel Marriott). Mereka tidak menghitung jumlah korban yang berjatuhan. Tapi keadaanya sekarang yang terancam adalah keseluruhan cara hidup kaum Muslimin sendiri. Mereka lupa pada kenyataan bahwa jawaban untuk “tantangan Barat” itu adalah pelestarian cara hidup itu sendiri, dan menggunakan prinsip seleksi atau pilihan. Mana yang memang harus dirubah; merubah apa yang ada dalam diri kaum muslimin dengan tanpa merubah keyakinan keagamaan mereka.

 

Dalam kegalauan itu, masuk pula segala isapan jempol yang tidak berdasarkan kenyataan. Beberapa tahun yang lalu, penulis diundang ke Tokyo oleh Koran Yomiori Shimbun (beroplah 12 Juta eksemplar sehari), untuk mendiskusikan konsep perbenturann budaya (Clash of Civilization) dari Samuel P. Huntington seorang profesor dari universitas Harvard di Amerika Serikat.. Penulis melihat sang Profesor dengan teorinya itu mengggambarkan “ pohon Islam” yang berbeda dari “pohon Barat.“ Namun sang Profesor melupkan kenyataan bahwa ”hutan Islam” yang setiap tahun mengirimkan ratusan ribu orang untuk belajar teknologi dan pengetahuan alam lainnya ke nagara Barat yang dikategorikan sebagai masyarakat atau bangsa berindustri maju/ Advance Industry.

Tentu saja mereka tidak hanya belajar teknologi, pengetahuan alam, pengorganisasian dan manajemen -secara barat saja, melainkan juga mengambil apa yang diperlukan bagi kelestarian budaya –Islam- mereka dari tempat mereka belajar di negara barat. Dengan demikian mereka mengambil bentuk luar “serba Barat’ (seperti pakaian dan alat-alat kebutuhan tiap hari), tapi dengan tetap berpegang dan berusaha mencapai “sasaran-sasaran Islam”. Hal ini justru bertolak belakang dengan apa yang dikatakan dalam bahasa NU dengan “memelihara yang baik dari masa lampau dan mengambil apa yang lebih baik dari sesuatu yang baru” (Al Muhafa dzatu a’la al-Qadima al-Shalih wa al-Akhdzu bi al-Jadid al-Ashlah). Karena itulah mereka menggunakan kekerasan termasuk teror, karena tidak mengerti perjalanan sejarah mereka sendiri. Memang mudah mengatakan mereka harus memahami sejarah Islam yang panjang, namun tentu saja “keharusan” itu tidak mudah dilaksanakan dalam kenyataan hidup, bukan?

 

      Merubah Pandangan Sebuah Bangsa

           

Pada Ramadhan lalu penulis berkunjung selama beberapa hari ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Semula ia mendarat di Guangzhou (dahulu Canton), dan menginap semalam di kota tersebut, kemudian melanjutkan perjalanan ke kota Beijing untuk dua malam. Walaupun menurut pihak protokol, penulis hanya dijadwalkan menjadi tamu pada institut masalah-masalah luar negeri (Institute of Foreign Affairs) yang berafiliasi kepada Kementrian Luar Negeri RRT. Namun di Beijing penulis mendapat kehormatan bertemu Jia Qinglin, Politbiro CC-PKT (Central Commitee Partai Komunis Tiongkok), orang keempat yang paling berkuasa di negara tersebut yang juga seorang pejabat tertinggi partai yang tidak menjadi pejabat negara. Bahkan selama berkunjung ke daerah-daerah, penulis bertemu dengan Lei Yulan Wakil Gubernur Guangdong karena gubernurnya sedang bepergian ke luar negeri. Kemudian di ibukota propinsi Fujian ia bertemu dengan Walikota Guangzhou, Zhang Guangning dan di Xiamen bertemu dengan Walikota Zhang Changping. Di negeri itu, penulis juga sempat berkunjung ke Masjid kuno Al-Shahab (para sahabat) yang dibangun tahun 1009 M dan museum Ma Zheng He (Ma Cheng Ho).

 

Dalam semua kunjungan itu, sebuah istilah selalu diucapkan para pejabat yang ditemui penulis tadi adalah kata “Gross Domestic Product” (GDP) untuk menggambarkan tingkat pendapatan rata-rata penduduk Tiongkok pertahun. Demikian juga sebuah kata selalu terdengar dalam percakapan dengan siapapun, yakni kata “reformasi”. Kata ini digunakan tidak hanya untuk menunjuk kepada perubahan-perubahan politik yang berlangsung dalam sejarah Tiongkok dalam masa lima puluh tahun terakhir, melainkan juga kepada perubahan ekonomi dari sistem yang autarki (berdiri sendiri tanpa perdagangan) dan berdasar industri berat ke sistem ekonomi yang lebih terbuka.

 

Dalam tahun 60-an, Mao Zedong mengarahkan Tiongkok ke arah autarki itu, dengan penderitaan manusia dan kekurangan yang diakibatkannya. Setelah pemerintahan Hua Guofeng selama beberapa tahun, muncul lah jago lama Deng Xiaoping yang kemudian merubah arah pandangan, bukan hanya negara saja, melainkan seluruh bangsa yang berjumlah lebih dari satu milyar jiwa itu. Maka Tiongkok segera mengambil haluan baru yang kemudian disebut dengan nama ‘reformasi’ tersebut.

 

Dalam kata ‘reformasi’ itu termasuk perubahan mendasar dalam pandangan hidup bangsa Tiongkok. Penanaman modal asing, kemajuan perdagangan dalam dan luar negeri , industri ringan (yang berbiaya murah). Dan apa yang di negeri kita itu disebut ‘pembangunan’, semua itu digalakkan dengan istilah umum ‘pragmatisme’. Tetapi di dalam negeri, hukum dijalankan dengan sangat ketat dan berbagai bentuk hukuman (termasuk hukuman mati) dilaksanakan dengan konsekwen. Karena korupsi dalam bentuknya yang kita kenal hampir tidak terdapat di Tiongkok. Entahlah dalam bentuk lain yang harus diteliti lagi secara mendalam. Yang jelas, perekonomian bebas segera berjalan dan penanaman modal asing secar besar-besaran terjadi. Jangan heran kalau di kota Quanzhou ada hotel bernama ‘hotel Zaitun’ yang menunjukkan pemiliknya adalah seseorang dari Timur Tengah.

 

Tetapi semuanya itu dicapai dengan tetap menghormati Mao Zedong yang jenazahnya diletakkan dalam sebuah peti kaca (mausoleum) dalam sebuah bangunan megah di kota Beijing. Puluhan ribu orang-orang, khusunya siswa-siswa sekolah, mengunjungi mausoleum itu dan memberikan penghormatan kepada pendiri Republik Rakyat Tiongkok. Jadi yang lama tidak dicampakan walaupun yang digunakan adalah hal yang baru.

 

Dasar sikap yang sudah biasa dijalankan bangsa Tionghoa itu, sebenarnya adalah sebuah sikap yang sudah berjalan ribuan tahun lamanya. Ini tergambar dari adanya tembok besar yang menandai berdirinya bangsa Han –yang sekarang berjumlah 80% dari bangsa Tionghoa. Memang orang menyesalkan puluhan ribu jiwa yang menjadi korban dari pembangunan tembok raksasa itu. Tetapi tidak ada buku sejarah manapun di negeri itu yang menyalahkan bangsa Han karena mendirikannya. Adanya tembok besar itu akhirnya menjadi pertahanan terhadap serangan bangsa-bangsa lain dari padang pasir dan padang rumput di luarnya. Dengan perlindungan tembok besar itu, kemudian dapatlah didirikan kerajaan-kerajaan besar dalam sejarah bangsa tersebut yang sudah ribuan tahun.

 

Apa yang tidak baik dari masa lampau tidak disebut-sebut lagi, seperti halnya pemerintah yang dipimpin oleh Sun Yat Sen pada permulaan abad yang lalu. Begitu pula pemerintahan partai Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek menjelang dan selama Perang Dunia II, tidak pernah terdengar dalam percakapan siapapun di negeri itu. Jadi masa lampau yang dianggap tidak baik, tidak lagi disebut-sebut dan seolah-olah “dilupakan”. Itu tentu saja sejalan dengan “sikap umum” bangsa Tionghoa: melihat dan mengambil yang baik saja dari masa lampau dan menerima/menjalankan yang baru tanpa melupakan yang lama. Ini adalah sebuah pandangan hidup yang sangat positif, memandang masa depan dengan rasa optimisme dan “melupakan” masa lampau yang tidak baik. Sikap hidup positif seperti ini sangat diperlukan oleh sebuah bangsa yang mengalami perubahan-perubahan sangat mendasar dalam pandangan hidup kolektifnya, seperti bangsa Tionghoa.

 

Sebenarnya ini juga menjadi kebutuhan kita juga, karena kita mengalami perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Semula berbagai suku bangsa dan beberapa jenis pemerintahan ada di kawasan nusantara yang berbeda-beda itu. Kemudian kita memasuki era kolonialisme, yang “mempersatukan” kita sebagai sebuah bangsa yang pada umumnya terdiri dari 2 jenis ras, ras Melayu di bagian barat Indonesia ras Austro-Melanesia di sebelah timur. Setelah itu pemerintahan kolonial ‘memaksakan’ sesuatu yang sangat asing bagi kita, dengan menambahkan ‘istilah’ orang asing timur (vremdee oosterlingen) sebagai sesuatu yang dianggap dapat “menjembatani” secara ekonomi-administratif-kultural, antara para penjajah kolonial dan “penduduk asli” (inlanders).

 

Pembagian warga masyarakat dalam tiga golongan ini, memang merupakan strategi para kolonialis di mana-mana. Seperti di India, antara para kolonialis Inggris dengan “penduduk asli” dikembangkan “golongan tengah” bernama British India, yang secara kasar dapat diterjemahkan dengan istilah ningrat Inggris yang terdiri dari orang India sendiri, yang dididik menjadi bumper antara para kolonialis dengan penduduk asli. Di Indonesia –yang pada waktu itu dinamai Hindia Belanda-, kaum ningrat tidak dijadikan “kelompok penengah”, karena mereka sering memimpin pemberontakan melawan para kolonialis Belanda itu. Contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah Pangeran Diponegoro, Sultan Antasari dari Kalimantan-Selatan dan Sultan Badaruddin dari Sumatra Selatan.

 

Dengan demikian, menciptakan entitas bernama Indonesia itu, yang dicapai dalam Kongres Pemuda tahun 1928- adalah sebuah pekembangan baru dalam menciptakan kesadaran berbangsa satu, bernegara satu dan berbahasa satu. Patut diingat bangsa kita dalam mencapai hal-hal baru itu tidak melupakan hal-hal lama. Karena sudah tentu proses lahirnya bangsa ini berjalan sangat lama, dan mengambil bentuk bermacam-macam. Di mulai dari cara hidup keraton, cara hidup modern di kota-kota kita, dan cara hidup pesatren di kawasan pedesaan kita. Para pemimpinya lahir dari berbagai kalabnagan, dari kaum elitis; dokter, insinyur dan kaum profesi lain seperti dr. Radjiman Wedyodiningrat dan dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Soekarno dan Drs. Mochamad Yamin. Perlahan-lahan lahirlah dari para guru agama maupun bukan, seperti para kyai dan Jendral Sudirman, demikian seterusnya hingga lahir pemimpin satu demi satu dalam berbagai angkatan.

 

Proses ini harus diteruskan, dengan menciptakan dan mendorong para pemimpin baru dari berbagai kalangan yang semula berbeda satu sama lain. Warga negara “keturunan” yang berasal dari golongan orang-orang Asing Timur, seperti dari kalangan India dan Tionghoa harus diberi peluang untuk maju menjadi pemimpin. Sama seperti halnya dengan mereka yang dianggap sebagai orang-orang Indonesia asli. Hanya dengan cara demikian kita menuntaskan apa yang telah lama dimulai sebagai pembauran masyarakat bangsa kita. Hal ini tidak mudah dilakukan karena kaum minoritas akan menghadapi masalah populasi yang relatif lebih kecil, dalam kehidupan masyarakat. Memang mudah dikatakan, namun sulit dilakukan bukan?

 

 

 

 

               Adakah perdamaian di Irak?     

           

Amerika Serikat (AS) telah menyerbu Irak dengan sekutu-sekutunya, melalui peralatan militer yang sangat canggih dan personel tentara yang tangguh dibantu oleh sistem komunikasi mutakhir. Dalam waktu tiga minggu, ibu kota Bagdad jatuh ke tangan pasukan A.S, dan patung Saddam Hussein setinggi belasan meter itu dirobohkan.

 

Anehnya, Saddam sendiri bersama keluarga dan menteri-menterinya tidak juga tertangkap. Hal ini sangat mengherankan, dan menimbulkan tanda tanya besar, apakah gerangan yang terjadi. Kalau tadinya diproyeksikan Saddam akan tertangkap dan ia digantikan oleh seorang pemimpin lewat pemilu demokratis, maka sampai tulisan ini dibuat hal itu belum terjadi.

 

Karenannya kita perkirakan hanya satu dari kedua proyeksi di atas akan terwujud, yaitu pengganti pemerintahan Saddam dengan pemerintah yang baru, itu pun belum tentu dapat diterima rakyat Irak. Pemerintahan yang baru itu akan melaksanakan pemilu dalam waktu dekat, guna mendirikan legitimasi bagi dirinya. Dan tanpa legitimasi itu, pemerintah yang didirikan, tidak akan menjadi peemerintahan yang kuat. Klaim Presiden Bush akan menjadi suatu yang kosong dan seluruh dunia akan bertanya mengapa Irak harus diserang?

 

Jawabannya adalah, A.S menyerbu Irak untuk kepentingan minyak bumi, alias hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan geopolitis: “Menciptakan (imbangan) bagi Saudi Arabia yang merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia (dengan cadangan 260 milyar barel minyak mentah (crude oil), yang sekarang saja sudah mulai menyimpang dari kebijakan luar negeri A.S dalam soal Israel.”

 

Dalam waktu sekitar tiga bulan atau 100 hari, jika A.S tidak berhasil menangkap Saddam Hussein maka rakyat A.S tentu akan menuntut pasukan-pasukan mereka ditarik dari Irak. Jika ini terjadi, maka di samping adanya pemerintah yang lemah (dan belum tentu demokratis), maka mau tidak mau perdamaian di Irak menjadi opsi yang harus di perhitungkan?

 

Di sinilah letak “kelalaian” dari serangan A.S atas Irak itu. Sebuah serangan yang tidak memperhitungkan kemungkinan Saddam tidak tertangkap tentulah membawa resiko tersendiri, jalan selanjutnya melalui perdamaian untuk menyelesaiakan konflik di Irak.

 

*****

 

Kemungkinan penyelesaian damai di Irak, apalagi kalau PBB diserahi tugas “mengamankan” negeri itu, haruslah memperhitungkan hal lain, yaitu perlunya menciptakan perdamaian abadi di kawasan Timur Tengah. Karena itulah, penulis mengusulkan perdamaian di Irak harus terkait langsung dengan perdamaian abadi antara Palestina dan Israel.

 

Dengan demikian, selanjutnya tidak ada “pengaruh-pengaruh negatif” perkembangan konflik antara Israel dan Palestina dengan perkembangan di Iraq. Kalau kita berpikir secara rasional dan obyektif, tentu akan sampai ke tingkat itu. Dalam hal ini, apa yang dilontarkan penulis itu bukanlah sesuatu yang utopis dan dalam angan-angan saja.

 

Untuk mencapai perdamaian abadi antara Palestina dan Israel harus ada negara Palestina yang kuat, terutama Industri dan perdagangannya. Hal itu hanya mungkin terjadi, kalau ada pemerintahan yang kuat dan tangguh dalam negara Palestina (state of Palestina). Jika Israel memiliki industri dan perdagangan yang tangguh, itu tidak lain pada masa permulaanya negeri itu mengenal sistim Kibutz (koperasi pertanian yang sangat tangguh), sebagai tandingannya negara Palestina harus mengembangkan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang tangguh guna melakukan pembangunan industri dan perdagangan yang tangguh pula.

 

Untuk hal tersebut, disamping pemerintahan yang moderat dan kuat, juga diperlukan bantuan ekonomi secara besar-besaran dalam bentuk kredit murah bagi negeri Palestina.

 

Israel dan Palestina yang kuat, merupakan persyaratan utama bagi perdamaian dunia kawasan Timur Tengah, sedangkan perdamaian seperti itu sangat tergantung kepada kemampuan dunia untuk menciptakan perdamaian abadi di Iraq. Inilah sebabnya mengapa penulis mengusulkan kaitan langsung antara perdamaian di Iraq dengan antara Israel-Palestina.

 

Sebagai orang luar yang memperhatikan perkembangan di kawasan TimurTengah -karena merupakan bagian dari dunia Islam yang digelutinya-, maka usul itu tentunya memiliki unsur kemungkinan gagal yang cukup besar tetapi ini tidak menghilangkan keharusan kita terus berupaya menciptakan perdamaian di manapun juga.

 

*****

 

Usul diatas penulis kemukakan dalam berbagai forum, antaranya pada ujung bulan Maret 2003, dalam sebuah konferensi penciptaan perdamaian di seluruh dunia di selenggarakan oleh IIFWP (Interreligius and International Federation For World Peace) di Wasington, DC. Begitu juga hal itu penulis kemukakan dalam rangkaian ceramah di Michigan University, Ann Arbor, pada akhir Maret 2003. Penulis lagi-lagi mengemukakan hal itu dalam seminar yang diselenggarakan Strategic Dialogue Centre Universitas Netanya, Israel di New York awal februari 2003 lalu, berjudul Mencari Kerangka Perdamaian di Timur Tengah.

 

Dalam seminar di New York itu, penulis juga mengemukakan pentingnya mengenal sebab-sebab terorisme yang dilakukan sebagian sangat kecil kaum muslimin, dengan atas nama agama mereka, seperti peledakan bom di Bali

 

Di antara sebab-sebab yang dikemukakan penulis adalah kelalaian sebagian kecil kalangan pemuda muslimin untuk membedakan antara institusi (lembaga) dan budaya (kultur) Islam. Jika ada yang melupakan budaya (kultur) itu, tentu ada ketakutan bahwa institusi (kelembagaan) ke-Islaman sedang diancam oleh peradaban barat dalam bentuk modernisasi. Dengan sendirinya, mereka merasa tantangan modernisasi dan ke barat-baratan sulit untuk dihadapi, maka mereka menggunakan segala macam cara (termasuk penggunaan kekerasan) dalam “mempertahankan” agama yang mereka cintai.

 

Dalam hal itu, mereka tidak memperhitungkan nyawa para korban yang berjatuhan. Yang terpenting “rasa puas” karena telah dapat membela agama. Sikap mental yang demikian ini tentu saja negatif dan perlu diganti dengang tindakan lain yang lebih positif. Tentu hal itu akan terjadi jika pemikiran yang ada diarahkan kepada penciptaan kondisi damai di manapun kaum muslimin berada, termasuk di kawasan Timur Tengah.

 

Kalau kita palingkan perhatian dari kawasan tersebut, maka akan tampak betapa besar keragaman cara hidup di kalangan kaum muslimin yang berbeda etnis, bahasa, agama dan budaya yang mereka miliki. Kalau kita sadari hal ini dengan mendalam, maka tampak nyata bagi kita bahwa ragam dan jenis kaum muslim pun sangat banyak jumlahnya. Kewajiban kita untuk melestarikan hal itu. Mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan, bukan?

 

            Barang Lama Kemasan Baru

           

Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (Justice and Development Party) dalam pemilu di Turki baru-baru ini menandakan datangnya era baru dalam perpolitikan Islam. Partai itu merebut lebih dari dua pertiga kursi di parlemen, ini merupakan fenomena baru yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Bahkan, kemenangan partai itu dalam pemilu tersebut adalah sebuah perkembangan yang sama sekali tidak pernah diimpikan banyak orang. Diduga sebelumnya atau tidak, jelas hasil pemilu itu benar-benar mengejutkan banyak pihak. Reaksi masyarakat Uni Eropa dan pihak militer Turki menyatakan, mereka akan menghormati hasil pemilu itu dan menerimanya sebagai kenyataan. Memang, mereka menerima sesuatu yang tidak ideal, namun itulah kenyataan yang harus diterima secara obyektif. Ini tentu disebabkan oleh dua buah pernyataan partai tersebut, segera setelah hasil pemilu itu diumumkan. Pertama, partai itu tetap menghendaki sebuah negara sekuler dan menolak negara agama. Kedua, negara itu tetap ingin masuk ke dalam Uni Eropa, dan menjadi anggotanya.

 

Dengan demikian, partai yang didirikan oleh Nejmetin (Najmuddin) Erbakan itu pada akhirnya berbalik 180 % dari posisi partai/organisasi lain yang sama-sama didirikan Erbakan. Kalau partai itu sebelumnya adalah sebuah “partai Islam”, partai pemenang pemilu Turki tersebut justru adalah partai sekuler –yang tidak memperjuangkan Islam sebagai negara. Sama halnya dengan para pemimpin gerakan Islam di negeri ini pada tahun 1945 yang menerima gagasan “negara Pancasila”, maka penguasa baru Turki itu juga tidak memperjuangkan sebuah negara agama. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tanah air kita juga demikian. Walaupun didirikan oleh tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), namun baik namanya maupun sasarannya sama sekali tidak menghubungkan Islam dan negara secara formal. Mengapakah dua bangsa muslim yang besar, Turki dan Indonesia, melakukan hal tersebut? Karena memang tidak ada keharusan/kewajiban kaum muslimin untuk mendirikan negara Islam. Dari manakah kita ketahui hal demikian penting itu? Dari kenyataan, bahwa di Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (PKP) mengumumkan bahwa ia memperjuangkan negara sekuler, sedangkan PKB diumumkan secara resmi menjadi partai terbuka, hingga di Sumatera Utara dari dua puluh dua orang anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang dimilikinya saat ini, lima orang berasal dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Demikian pula DPW Sulawesi Utara –yang saat ini, dipimpin oleh seorang Katholik dan demikian juga di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua (Irian Jaya), DPW-nya dipimpin oleh orang Kristen Protestan –dengan sepengetahuan Pendeta Erari dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI).

 

Orang tidak menyadari, bahwa kedua kejadian itu memiliki arti yang sangat penting. Karena di dalamnya terjadi sebuah perkembangan baru, yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Yaitu munculnya sebuah kutub baru dalam pemikiran mengenai hubungan antara Islam dan negara. Dahulu secara praktis kita dihadapkan kepada pilihan antara partai yang memperjuangkan “negara Islam” di satu pihak; dan pendapat lain yang menolak gagasan tersebut, dengan meletakkan diri pada posisi di luar lingkup partai Islam. Dengan munculnya kedua partai tersebut, maka sekarang ada partai yang dipimpin oleh kalangan gerakan Islam, namun tidak memperjuangkan berdirinya negara Islam. PKP di Turki dan PKB di Indonesia, telah memunculkan kutub baru yang memungkinkan sebuah gerakan politik Islam yang dipimpin oleh orang-orang dari “lingkungan agama” untuk berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara mereka dari kalangan gerakan non-agama, yang di negeri ini dikenal dengan nama “gerakan umum”. Dengan adanya kutub ketiga itu, yang pada waktunya akan kehilangan corak khusus kesantrian tradisional-nya, diharapkan budaya Sunny tradisional akan berkumpul dengan “Islam Modernis” (seperti Muhammadiyah) di satu pihak, dan di pihak lain mereka yang memperjuangkan agama apapun sebagai sumber inspirasi bagi negara, tanpa menjadikan agama itu secara formal sebagai entitas kenegaraan. Kelompok terakhir ini, dapat berasal dari agama-agama lain, maupun dari kelompok-kelompok di luar gerakan-gerakan agama. Umpamanya saja, dari kalangan budayawan, ekonom maupun dunia politik tanpa ideologi (non-ideological politics).

 

*****

 

Kejadian di atas, yang muncul di Indonesia dan Turki, adalah hal wajar yang muncul dari dikotomi Islam dan non-Islam yang ada dalam pemikiran kita selama ini. Tentu saja, ini bukanlah perkembangan satu-satunya yang terjadi di dunia Islam. Minimal, terjadi empat buah perkembangan yang harus kita kenal, jika diinginkan kita memiliki pengenalan yang memadai tentang gerakan-gerakan Islam yang terjadi saat ini.

 

Pada sebuah sisi, kita mengenal pemikiran untuk mendirikan sebuah negara Islam di bawah pimpinan ulama. Ini antara lain dibawakan oleh Almarhum Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini Al-Musawi, dengan gagasan kekuasaan agamawan (wilayat-I faqih), yang sekarang berupa susunan negara yang terdiri dari tiga kekuatan di Iran yakni: Presiden Republik, Parlemen yang dikuasai seorang Perdana Menteri dan pimpinan tertinggi, terdiri dari Dewan Agamawan (Khubrigan) yang dipimpin oleh seorang pemimpin tertinggi (faqih). Jika sebuah keputusan pihak ekskutif, maupun sebuah undang-undang yang dihasilkan oleh pihak legislatif, dinyatakan bertentangan dengan Islam oleh Dewan Agamawan tersebut, maka dengan sendirinya ia gugur. Di sinilah terletak kunci pandangan Ayatullah tersebut dengan pandangan wilayat-I faqih yang dikemukakannya sejak tahun 60-an itu.

 

Bahwa pandangan seperti itu dapat berjalan seiring dengan pemikiran Ali Syari’ati, sebenarnya sangat mengherankan penulis. Karena justru kalangan pemikir seperti Ali Syari’ati itu justru ingin memunculkan Islam sebagai sumber inspirasi yang terbuka, sedangkan Imam Khomeini justru mementingkan Islam sebagai sebuah lembaga/institusi belaka. Dalam hal ini, sebenarnya ia bertolak belakang dengan Ali Syari’ati, dan lebih dekat dengan para pemikir/pemimpin seperti Al-Maududi atau Hasan Al-Banna (pendiri gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimin). Dengan demikian, pemikirannya juga dekat dengan orang-orang seperti Sa’id Ramadhan maupun Al-Ghunusi dan Nawwaz Sharif dari Pakistan, maupun Ahmad Hasan Turabi dari Sudan. Pandangan ini menjadi sangat kuat di Pakistan, dengan kejatuhan Parvez Musharraf dari kursi kepresidenan saat ini.

 

Aliran kedua ini, bertumpu pada ajaran “Islam sebagai jalan kehidupan”, yang dalam bahasa Arab dinamakan Syari’ah. Hanya saja, adakah jalan hidup itu harus ditundukkan kepada “ajaran-ajaran formal” Islam, yang pada akhirnya mengharuskan perwujudan sebuah negara Islam? Ataukah jalan hidup itu justru ditetapkan oleh masyarakat yang senantiasa berkembang, berarti oleh budaya yang hidup di suatu masa? Penulis justru condong pada pendapat kedua ini: yang berarti senantiasa akan ada “pergulatan” antara ajaran formal Islam dengan “impuls-impuls” budaya masyarakat mayoritas kaum muslimin. Ini berarti di lingkungan budaya Jawa akan senantiasa ada “pergumulan-pergumulan”, antara kaum santri dan abangan. Sementara itu, di kalangan kaum muslimin pun harus diusahakan agar senantiasa terjadi pergumulan seperti itu, dengan tidak ada klaim kemenangan bagi siapapun. Dengan demikian, Islam dapat berkembang pada dasar yang sangat kreatif, baik politis maupun lain-lainnya.

 

*****

 

Pandangan ketiga, yang ingin menghilangkan agama, dalam hal ini peranan Islam, sangat dipengaruhi oleh pandangan positivistic yang berasal dari filsafat materialisme di Barat. Tentu saja, sikap seperti ini menghasilkan perlawanan terhadap pemikiran-pemikiran yang bersumber pada Islam, seperti juga ia menolak tiap pemikiran yang berasal dari agama apapun. Pandangan seperti ini, menganggap masalah keagamaan hanya sebagai pendapat pribadi yang tidak membentuk budaya apapun. Baginya, pandangan budaya ditentukan hanya oleh aliran-aliran ekonomi saja, seperti kapitalisme dan sosialisme. Walaupun dianggap agama itu ‘berperan”, maka ia hanya berfungsi individual belaka, seperti halnya pandangan kaum sosialis, komunis dan tehnokrat saja selama ini. Bahwa di kalangan kaum sosialis dan tehnokrat ada orang-orang yang mencapai “pemikiran dan sikap beragama” yang sangat spiritualistik, dalam bahasa arab-nya “khusuk” dan “syahdu”, semua itu hanya bersifat individualistik belaka di mata mereka.

 

Pandangan memisahkan negara dari agama seperti itu, menentang pengembangan Islam sebagai salah satu sumber inspirasi bagi pemikiran-pemikiran politik kita. Ini berarti, pandangan mereka itu sangat bertentangan dengan pandangan di atas, yang menganggap motif bernegara yang bersumber dari lembaga-institusi formal Islam yang berlaku. Sekularisme dalam pengertian yang menentang peranan apapun dari negara dalam hidup masyarakat, tentu saja bertentangan dengan pemikiran bahwa Islam secara formal harus menjadi sumber hukum, atau menjadi ideologi negara.

 

Kita mendapati tentangan terhadap sekularisme dalam pemikiran seperti ini, seperti tindakan Perancis dan Singapura yang melarang penggunaan jilbab/kerudung kepala bagi pelajar perempuan di sekolah-sekolah, merupakan bukti dari adanya sekularisme yang bersifat menentang kehadiran agama. Tetapi, penulis juga menentang pengharusan menggunakan jilbab, seolah-olah mereka yang tidak mengenakannya bukanlah seorang muslim.

 

Karena itu, kemenangan mutlak PKP di Turki –yang, mudah-mudahan saja diikuti oleh kemenangan mutlak PKB dalam pemilu yang akan datang di negeri kita. Hal ini justru akan menjadi pertanda munculnya pandangan ketiga tersebut di kalangan kaum muslimin. Gerakan-gerakan Islam maupun kalangan luarnya, haruslah mampu menggalang sebuah pemikiran “nasional” yang akan mengantarkan seluruh bangsa kepada cita-cita semula, yaitu masyarakat adil dan makmur, sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang kita miliki sekarang.

 

Ketiga pandangan di atas sudah tumbuh subur dalam pemikiran umat manusia di dunia ini, yang sudah mencapai jumlah di atas enam milyar jiwa. Mengingat jumlah yang begitu besar dan harus dihidupi oleh sedemikian kecil sumber-sumber alam yang tersedia, patutkah kita memaksakan pandangan salah satu dari ketiganya untuk diikuti secara formal sebagai ideologi? Memang mudah ditanyakan, namun tentang jawabnya sangat sulit, bukan?

 

 

              Damai dalam Pertentangan 

           

Memang ironis kalau simbol lebih dikenal dari kenyataan. Tapi itulah yang terjadi di Tokyo bulan lalu, April 1983. Film Gandhi, yang baru saja memenangkan delapan Oscar di Hollywood, diputar serentak di sekian bioskop. Karcis dibeli berebutan . Masyarakat Jepang rupanya disentuh nuraninya oleh film yang menggambarkan perlawanan tanpa kekerasan.

Namun sebuah kejadian lain di Tokyo waktu itu hampir-hampir tidak memperoleh perhatian. Hanya dimuat dalam berita pendek di sudut bawah koran-koran Jepang: Uskup Agung Helder Camara menerima Hadiah Niwano untuk perdamaian. Padahal tahun inilah hadiah itu pertama kali di berikan.

Hadiah Niwano rencananya akan dikeluarkan tiap tahun oleh Yayasan Perdamaian Niwano, salah satu lembaga yang berasal dari gerakan kaum Budhis terbesar di Jepang, Rissbo-Kosei-Kai. Di samping memberikan hadiah untuk prestasi terbaik dalam menumbuhkan saling pengertian antar agama dan memajukan perdamaian, yayasan itu juga menjadi sponsor Konperensi Dunia tentang Agama dan Perdamaian (World Conference on Peace and Religion) yang sudah berlangsung tiga kali sampai saat ini.

Dan hadiah Niwano justru punya arti penting oleh pemilihan pemenangnya yang pertama kali ini: Uskup Agung Olinda-Recife, Brazilia, Helder Pessoa Camara, yang oleh penggemarnya disebut Dom Helder. Ialah "uskup merah". Yang berarti, hadiah perdamaian itu diberikan berdasar pertimbangan yang tidak konvensional tentang 'perdamaian' itu sendiri. Ini menjadi jelas bila bentuk penghargaan baru itu dibandingkan dengan Hadiah Nobel untuk perdamaian.

'Perdamaian', dalam Hadiah Nobel, mengandung arti menghindarkan , melerai, mengurangi atau menyelesaikan konflik. Konfliknyapun tidak dibatasi, baik terorisme bersenjata di Irlandia Utara maupun pertentangan politik seperti sengketa Arab-Israel. Tidak heran kalau dari pejuang palang merah sampai pejabat pemertintah dapat meraih penghargaan itu ( Sadat dan Begin, misalnya ). Juga pejuang kemanusiaan dalam arti umum seperti Albert Schweitzer yang bergulat dengan penyakit Lepra di Afrika Hitam, atau suster Marie Therese yang mengurusi kaum melarat di Calcutta, India.

Dalam wawasan serba konvensional itu yang ditinggalkan Yayasan Niwano, setidaknya tahun ini. 'Uskup Merah' Dom Helder tidak akan memperoleh julukan julukan merah kalau ia menghindar dari konflik. Yang dilakukannya justru mendorong berlangsungnya perlawanan terhadap kekuasaan militer yang menindas rakyat dan struktur yang timpang, di negaranya sendiri maupun di seluruh Amerika Latin umumnya.

Hanya saja perlawanan yang diserukan dan ditunjangnya bukan perlawanan bersenjata, apalagi terorisme. Dan disini ia memenuhi kedua Krieria Yayasan Niwano: memajukan perdamaian dan sekaligus mengembangkan saling pengertian antar agama. Dan caranya dianggap unik.

Bermula dari keyakinan akan kebenaran moralitas yang bersandar pada rasa kasih sayang, ia menghimbau kalangan rohaniawan agamanya sendiri untuk menegakkan masyarakat baru yang tidak diwarnai penindasan. Upaya menghilangkan penindasan berarti kesediaan untuk turut menegakkan struktur ekonomi yang adil - yang bebas dari ekploitasi kalangan yang oleh Dom Helder di sebut 'mereka yang memiliki uang', alias kaum modal. Kalau pemerintah, dan kekuasaan yang ada, mengukuhkan struktur eksploitatif, kalangan agama harus memunculkan alternatif mereka di bawah swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan, membebaskan dari kungkungan hukum yang tidak adil dan memperjuangkan hak-hak asasi.

Petani didorong berani mengambil inisiatif dan memulai perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, alias Landreform. Dilanjutkan dengan membentuk usaha prakooperatif. Kaum buruh di kota didorong berani menuntut hak mereka dari pihak majikan- kalau perlu dengan pemogokan. Generasi muda diimbau memperjuangkan hak-hak politik sepenuhnya, kalau perlu dengan demonstrasi. Dan kalangan Intelektual diminta mempelopori jaringan pendidikan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan golongan miskin ; penyadaran akan keberadaan mereka dan kemampuan yang mereka miliki untuk mengubah nasib.

Sikap seperti itu, menurut kacamata Uskup Agung Helder Camara, adalah inti perdamaian. Itulah upaya menegakkan masyarakat yang benar-benar adil. Hanya saja upaya tersebut dilakukan tidak dengan merobohkan sistem kekuasaan yang ada, melainkan mengubahnya berangsur-angsur.. Tindak kekerasan dari pemegang kekuasaan harus dihadapi dengan sikap menentang bentuk kekerasan itu sendiri. Disini bertemulah sikap menjunjung tinggi perdamaian (tanpa mengurangi sedikit pun kewajibang menentang struktur masyarakat yang timpang ) di satu pihak dan sikap mengembangkan saling pengertian antar agama di pihak lain.

Dom Helder memang secara terbuka 'meminjam' cara-cara yang dikembangkan agama lain. Yaitu dari perjuangan Mahatma Gandhi di lingkungan agama Hindu dan Martin Luther King di kalangan agama Protestan. Gandhi memperjuangkan kemerdekaan India, sedangkan King memperjuangkan hak-hak sipil golongan kulit hitam di Amerika Serikat, namun keteguhan mereka untuk berjuang secara militan tanpa kekerasan adalah sesuatu yang secara universal dapat dilakukan kalangan mana pun termasuk kalangan Katholik Amerika Latin - mungkin demikian jalan pikiran Helder . Bukankah dengan saling pengertian mendasar antaragama seperti itu, masing-masing agama akan memperkaya diri dalam mencari bekal perjuangan menegakkan moralitas, keadilan, dan kasih sayang?

Banyak yang dapat diambil dari kiprah menegakkan perdamaian di tengah pertentangan, dan saling pengertian di tengah perbedaan ajaana dan paham. Relevankah pelajaran itu bagi kita ? Kita sendiri sudah tentu tahu jawabannya - walaupun aneh juga bahwa dari Indonesia datang pencalonan untuk hadiah tersebut, yang mengusulkan seorang jendral. Konsepnya tentang perdamaian tentu lain lagi.

(Sumber: TEMPO, 21 Mei 1983)

 

           Kita dan Pemboman Atas Irak      

           

Pada umumnya, kita mengikuti salah satu dari dua pandangan berikut. Pendapat pertama adalah, kita memandang kemungkinan pemboman atas Irak oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya sebagai sebuah bagian dari rencana jahat untuk menyerang Irak dan mengganti presidennya, Sadam Hussein. Dilanjutkan dengan pandangan bahwa rencana itu adalah bagian dari konspirasi Zionisme yang dipelopori Israel. Kita boleh setuju atau tidak dengan pandangan ini, dan penulis menolak teori komplotan/ konspirasi seperti itu. Tetapi bagaimana pun pendapat seperti itu ada dan diikuti banyak orang. Karenanya, pendapat seperti itu harus diakui keberadaannya dan untuk itulah diciptakan sebuah disiplin ilmiah yang bernama studi kawasan, yang berjalan seiring dengan teori-teori geopolitik dalam kajian internasional yang berkembang saat ini.

 

Sebaliknya, ada pihak lain yang memandang Irak di bawah pimpinan Presiden Sadam Hussein sebagai biang kerok tindakan-tindakan teror internasional, karena itu diperlukan pemboman ke Irak, untuk menggulingkan Presiden tersebut dari jabatanya. Pemboman itu harus dilakukan secara masif dan memakan korban sangat banyak dari penduduk Irak, belum lagi rusaknya kota-kota besar di Irak sebagai akibatnya, yang kesemuanya tidak dapat dinilai kerugianya. Tindakan itu, dalam pandangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya haruslah dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan dunia dari terorisme. Kalau ini tidak dilakukan, terorisme internasional akan berlanjut, dan kehidupan di negara-negara tersebut akan sangat terganggu. Karenanya memang menimbulkan banyak korban, tetapi langkah itu harus diambil untuk perdamaian dunia.

 

Memang, kedua hal yang saling bertentangan itu terwujud dalam kenyataan, dan kita tidak dapat menutup mata akan keadaan ini. Berarti, kita harus mengambil sikap membenarkan tindakan pemboman atas Irak itu atau menolaknya. Memang, ini pilihan yang sangat sulit, tetapi bagaimanapun juga pilihan harus dilakukan. Pandangan kita harus dirumuskan. Keengganan, ketakutan ataupun emosi kita hanya akan memperpanjang soal itu. Belum lagi akan munculnya sikap pihak-pihak lain terhadap pendirian kita itu. Karenanya, sebaiknya kita bersikap yang jelas, masing-

masing dengan akibat-akibatnya sendiri.

 

*******

 

Sikap itu pun tidak seluruhnya dapat dikemukakan dengan lugas apa adanya. Karena salah satu persyaratan hubungan internasional adalah, kemampuan untuk menyampaikan bahasa yang digunakan antara bangsa atau kelompok yang saling terkait satu dengan yang lain. Penggunaan bahasa yang semakin canggih itu, menutupi ambisi pribadi atau golongan yang ada. Dan segala sesuatunya dirumuskan, supaya sesedikit mungkin membuat orang yang berpandangan lain dengan kita menjadi jengkel atau marah. Karenanya, kita bisa saksikan betapa istilah-istilah yang berupa arti atau bentuk ini adalah konsekuensi logis dari tatanan geopolitik yang ada. Dan dengan penguasaan pendapat umum di sebuah negara ditentukan oleh faktor-faktor yang serba bagai itu. Penggunaan istilah, semakin menyimpang jauh dari apa yang dimaksudkan semula.

 

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah kata globalisasi (penduniaan), yang dimaksud penduniaan adalah sikap memberikan arti global-universal terhadap pengertian yang kita gunakan sehari-hari. Tetapi segera terjadi perubahan arti dari kata tersebut, yaitu terjadi pemaksaan kehendak atas pemahaman orang banyak, seperti dikehendaki oleh kelompok-kelompok yang berjumlah kecil. Karenanya oleh perusahaan-perusahaan raksasa, kata globalisasi tersebut lalu berubah arti menjadi dominasi yang sedikit atas pengertian dan pemahaman kelompok yang lebih besar. Kata “bebas” (free) menjadi kebebasan, menurut pengertian pihak yang kecil atas kehendak pihak lain, yang lebih besar jumlahnya.

 

Umpanya lagi, kata baik berarti yang menguntungkan pihak yang mempunyai modal besar; kata modern berarti penggusuran pengertian arti tradisional oleh hal-hal baru, yang dianggap lebih menguntungkan dari pada arti tradisional itu. Dengan demikian, tersembunyilah arti lebih dalam, oleh bentuk-bentuk baru yang dianggap modern. Kata “tempe” umpamanya, dipakaikan untuk menentukan kekurangan, kelemahan atau ketidakmampuan. Mengemukakan suatu istilah “bangsa tempe”, umpamanya, dianggap kalah arti dari bangsa yang kuat. Padahal kata tempe dalam pengunaan di sini, seharusnya sesuai dengan hakikatnya sebagai sesuatu yang memiliki gizi tinggi dan nilai berlebih. Jadi, penggunaan kata itu mencerminkan pandangan salah di masa lampau, bahwa hanya makanan yang menggunakan daging sajalah yang dianggap bergizi.

 

********

 

Demikian pula kata “perdamaian” dalam pergaulan antar-bangsa. Sekarang kata itu berarti, tidak adanya peperangan atau penggunaan kekerasan oleh sesuatu pihak atas pihak yang lain, dengan persyaratan dan pengertian pihak yang menang. Kata terorisme dapat diartikan kepentingan geopolitik negara-negara adikuasa, sehingga yang menentang pengertian tersebut dianggap sebagai teroris. Berhasilkah upaya Presiden George W Bush Jr. mengembalikan arti kata teroris, pada pengertian semula, yaitu penggunaan kekerasan oleh pihak-pihak yang tidak mau berunding ? Kalau ini yang dimaksudkan oleh Presiden Amerika Serikat itu, lalu mengapakah harus jatuh korban puluhan ribu jiwa orang-orang yang tidak bersalah, akibat pemboman dari udara itu sendiri? Di sini, kita lihat terjadi perubahan arti kata “perdamaian“ dan “terorisme”.

 

Dengan demikian, menjadi jelaslah bagi kita bahwa tindakan pemboman secara masif atas Irak adalah sesuatu yang juga diperdebatkan secara bahasa/epistemologi, dan tidak hanya berdasarkan “rasa panggilan historis” seperti dirasakan pemerintahan Amerika Serikat saat ini. Di sinilah terletak signifikansi dari filsafat dan moralitas perdamaian dunia, tidak selayaknya hanya dibatasi pengertianya secara geopolitik belaka melainkan harus memasukan moralitas ke dalam dirinya. Pengertian-pengertian filosofis dan epistemologi. Dalam hal ini, moralitas harus ditentukan oleh rangka multilateral seperti PBB, bukan hanya oleh sebuah negara adikuasa belaka. Mungkin ini terdengar seperti lamunan belaka, namun bukankah cita-cita besar sering berangkat dari lamunan belaka. Namun lebih jauh lagi, sinisme kekuasaan yang mendasari pertimbangan-pertimbangan geopolitik, lalu membuat kita menghadapi jurang pertentangan dan peperangan dalam ukuran yang masif.

 

Karenanya, marilah kita berupaya menggunakan ukuran-ukuran moral dan etis dalam tata pergaulan internasional, walaupun banyak penguasa lain memaksakan kehendak dengan menggunakan kekerasan. Bagaimanapun juga, sejarah kekerasan yang telah demikian lama mengikuti umat manusia, tidak dapat begitu saja dihilangkan, apalagi menggunakan kekerasan dalam berbagai bentuk. Apalagi kalau penafsiran diserahkan kepada sebuah negara adikuasa belaka. Inilah yang sebenarnya menjadi esensi ajaran Mahatma Gandhi tentang satya graha/dunia tanpa kekerasan. Islam juga menolak penggunaan kekerasan semaunya saja oleh siapapun, dan kekerasan hanya dapat dilakukan oleh kaum muslimin, jika mereka diusir dari rumah-rumah kediaman mereka (idza ukhriju min diyarihim). Sederhana rumusannya, tetapi pelik pelaksanaanya, bukan?

 

 Mencari Perdamaian, Perang yang Didapat

 

Peperangan di Irak telah terjadi, dengan pelemparan ratusan buah peluru kendali dari sejumlah alat perang Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Bagi sementara orang, perang itu disebut sebagai penyerbuan (invasi), karena kekuatan militer yang sangat tidak berimbang antara kedua belah pihak.

Pada waktu penulis berada di Ann Arbor, di kalangan kampus Universitas Michigan, seorang hadirin bertanya tentang terjadinya penyerbuan AS ke Irak, lalu seorang peserta lain segera melakukan koreksi: bukan penyerbuan AS, melainkan penyerbuan George W Bush Junior.

Hal itu menunjukkan bahwa penentangan terhadap perang itu berjumlah sangat besar, termasuk oleh pemerintah Indonesia. Bahkan tiga negara anggota tetap Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni Prancis, Rusia dan RRC menentangnya. Karenanya, Bush melakukan penyerbuan dengan tidak ada izin dari DK-PBB, yang membawa krisisnya sendiri -minimal krisis kredibilitas bagi PBB.

Bush selalu menyatakan keinginannya untuk menghilangkan "semangat kejahatan" (evil spirit), dengan jalan menurunkan Saddam Hussein dari kursi kepresidenan Irak. Dengan demikian, ia berusaha menegakkan pemerintahan demokratis yang kuat di Irak. Tetapi banyak orang meragukan niat Bush itu, karena terlihat pertimbangan-pertimbangan geo-politik juga ada dalam memutuskan penyerangan atas Irak. Karena tampaknya Saudi Arabia -yang merupakan penghasil minyak terbesar di dunia- dalam kasus Israel-Palestina, telah meninggalkan kebijakan politik luar negeri AS. Dengan demikian, peranan negeri itu haruslah diimbangi dengan negeri penghasil minyak terbesar kedua di dunia, yaitu Irak.

Karena Irak masih diperintah oleh Saddam Hussein, dengan sendirinya iapun harus diganti dengan orang lain, yang lebih "terbuka" bagi tekanan-tekanan politik luar negeri AS, berarti Irak harus diserang. Ada pula orang yang menganggap faktor psikologis tidak boleh dilupakan dalam hal ini, yaitu Presiden Bush muda (junior) harus memenangkan perang terhadap Saddam Hussein, yang telah menggagalkan "kemenangan" presiden Bush tua (senior). Rasa-rasanya semua argumentasi tadi cukup beralasan untuk diajukan pada perdebatan pendapat tentang benar-tidaknya penyerbuan ke Irak itu. Kalau memang benar adanya, maka AS dan sekutunya harus mengakhiri perang.

Jelas Irak harus menemukan jalannya sendiri pada kemajuan dalam pembangunan ekonomi, maupun dalam penemuan identitas sendiri, sebagaimana diharapkan oleh banyak kalangan pemikir. Sebagaimana halnya dengan Chun Do-Hwan di Korea, yang pada akhirnya menjadi biarawan Buddha, dan dengan demikian tidak dituntut oleh pengadilan di sana, sebagai bagian penting dari rekonsiliasi nasional ala Korea, maka tentu Irak pun akan menemukan caranya sendiri akan rekonsiliasi nasional tanpa campur tangan AS.

Gempuran militer atas Irak itu tentu saja menimbulkan reaksi keras cukup besar di seluruh dunia. Sebuah negara adi-kuasa telah memaksakan kehendak kepada dunia, melalui penafsirannya sendiri atas perkembangan yang terjadi di dunia ini, dengan alasan-alasannya sendiri berbeda dari pendapat resmi DK-PBB, jelas telah membuka lembaran baru dalam tata hubungan internasional.

Banyak juga orang memuji keberanian "moral" Bush dalam hal ini. Tetapi, ada yang menyatakan, hancurnya kredibilitas PBB dan tata hukum internasional yang objektif. Dampaknya, memungkinkan sebuah negara di Afrika untuk menyerbu tetangganya dengan alasan yang dicari-cari. Jika ini terjadi, dapatkah AS mengerahkan kekuatan militer di seluruh dunia pada saat bersamaan? Inilah yang mengkhawatirkan para pengamat itu: hubungan internasional atas dasar penafsiran sepihak, tanpa ada pembenaran formal dari DK-PBB, dapat menjamin menetapnya perdamaian dan ketenteraman dunia?

Di hari-hari pertama penyerangan atas Irak tersebut, tentu sajian televisi CNN selalu menggambarkan tentang keperkasaan AS. Setelah dua hari "membatasi diri" dalam penyerangan tersebut, di hari ketiga kekuatan militer AS yang demikian dahsyat digelar dengan kekuatan penuh. Sebagian Irak bagian selatan telah "dibebaskan" dari Saddam Hussein. Pasukan-pasukan kavaleri AS dari kawasan Kuwait menerobos dengan mudah wilayah Irak bagian selatan, dan dalam hal ini kecepatan yang luar biasa dari pasukan-pasukan kavaleri AS dan para marinir Inggris sangat mengagumkan. Dalam waktu sebentar saja, tanpa perlawanan berarti, pasukan Irak dengan mudah begitu saja menyerah tanpa syarat.

Karena itulah, dapat saja segera diajukan klaim "kemenangan" AS dan sekutu-sekutunya ditambah dengan pasukan-pasukan AS yang tergabung dalam bala tentara Kurdi di sebelah utara, jelas bahwa Baghdad dijepit dari utara dan selatan. Dengan demikian, kejatuhan Baghdad tinggal menunggu waktu saja.

Benarkah sikap menganggap AS telah memenangkan pertempuran tersebut? Penulis justru menganggapnya sebagai permulaan dari sebuah proses yang sangat panjang, jika AS tidak dapat menangkap Saddam Hussein dalam waktu beberapa bulan yang akan datang ini, maka sikap rakyat Irak akan berubah dengan cepat. Sikap yang selama ini diperlihatkan, paling tidak akan berubah menjadi sikap menolak secara psikologis serangan demi serangan AS itu.

Sikap seperti itu, jelas didukung oleh mayoritas bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia. Jelas yang harus diperbuat oleh Saddam Hussein adalah menghindari penangkapan atas dirinya. Selebihnya, akan "diselesaikan dengan cara damai dan dengan perundingan". Jika Von Clausewitz menyatakan, perang adalah penerusan perundingan yang gagal, maka dapat kita katakan, perundingan damai adalah penerusan dari peperangan yang tidak mencapai maksudnya.

Inilah kemungkinan buruk yang tidak diperhitungkan jauh sebelumnya oleh Bush, yang hanya mengandalkan kemarahan kepada Saddam Hussein saja. Sikap seperti ini memang dapat saja membawa hasil cepat yang menguntungkan, tetapi dapat juga berakibat sebaliknya. Penulis memandang rakyat AS tidak akan mau berperang lama-lama melawan siapapun. Karenanya, sangat riskan untuk mendasarkan sebuah penyerbuan besar-besaran atas negeri lain dalam tatanan dunia sekarang ini.

Di sinilah letak arti penting dari peranan sebuah lembaga internasional seperti PBB. Paling tidak, persetujuan PBB merupakan pembenaran formal atas apapun yang dilakukan oleh seluruh negara atas negara yang lain. Jika kenyataan ini diabaikan, tidaklah menjadi soal jika sukses yang diperoleh. Tapi, jika sebaliknya yang terjadi, akan runtuhlah kewibawaan AS di mata negara-negara lain yang kecil.

Jika AS gagal menangkap Saddam Hussein, dan terpaksa berperang untuk jangka panjang, maka segera tindakan itu harus dihentikan, karena tuntutan rakyat Amerika Serikat sendiri yang tidak mau berperang lama-lama. Jika ini terjadi, mau tidak mau harus dicari formula persetujuan damai atas Irak. Banyak masalah terkait dengan hal itu, tetapi jelas perundingan merupakan penyelesaian terbaik.
Dalam hal ini, penulis meminta agar supaya penyelesaian damai di Irak, dikaitkan langsung dengan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Dengan demikian, baik Israel maupun seluruh bangsa-bangsa Arab akan berkepentingan untuk menjaga perdamaian tersebut. Ini adalah persyaratan sangat penting, karena hanya dengan cara demikianlah sebuah perdamaian abadi dapat ditegakkan di kawasan Timur-Tengah.

Di sinilah terletak kaitan vital antara penyelesaian sengketa Irak di satu pihak dan sengketa Israel-Palestina di pihak lain.

Perdamaian abadi antara Israel dan Palestina, hanya dapat dicapai manakala negara Palestina dapat diperkuat dengan kemungkinan mengembangkan industri dan perdagangannya. Hal itu hanya dapat dicapai jika ada bantuan ekonomi besar-besaran, dalam bentuk kredit murah bagi mereka. Katakanlah pinjaman lunak selama dua puluh tahun, sebesar satu miliar dolar AS. Sedangkan sebaliknya, jika AS-Inggris tidak dapat menangkap Saddam Hussein, maka pendapat umum dalam negeri maupun internasional akan memaksa penarikan mundur pasukan-pasukan mereka.

Dalam hal ini, dapat diminta Saddam Hussein mengundurkan diri untuk kepentingan bangsa Arab secara keseluruhan, khususnya untuk memungkinkan pemberian kredit lunak dalam jumlah demikian besar kepada negara Palestina. Ini karena keyakinan penulis, bahwa Saddam Hussein sangat menghormati sebuah negara Palestina yang merdeka, dan karena ia sendiri telah berhasil menunjukkan keberhasilannya dalam memimpin Irak yang diserang sebuah negara adi-kuasa, seperti AS.

 

              Pentingnya Sebuah Arti

           

Di akhir November tahun lalu, penulis diundang oleh sebuah lembaga yang dipimpin Dr. Chandra Muzaffar untuk turut dalam sebuah diskusi di Malaysia. Karena tempat dan tanggal diskusi itu dirubah, penulis tidak dapat turut serta dalam pembahasan-pembahasan yang dilakukan. Penulis hanya mengirimkan ringkasan sebuah makalah tertulis kepada lembaga itu, untuk dibahas dalam kesempatan tersebut -mudah-mudahan dengan langkah itu penulis dapat turut serta dalam membahas masalah yang diperbincangkan- yaitu peranan agama dalam mencari pemahaman yang benar tentang globalisasi. Kalau hal itu tercapai, berarti penulis telah mengambil bagian dalam pembahasan mengenai satu sisi globalisasi.

 

Memang, pembahasan mengenai globalisasi selalu sangat menarik, bukankah hal itu menyangkut seluruh sisi kehidupan umat manusia ? Baik dalam sisi kolektif kehidupan manusia, seperti perdagangan dan sistim keuangan, maupun mengenai sisi individual (pribadi) seseorang -seperti selera kita akan sesuatu- sangat ditentukan oleh pengertian kita akan globalisasi. Dengan mengambil sebuah pengertian tertentu, pemahaman kita akan globalisasi itu sendiri dengan sendirinya mengakibatkan sikap tertentu pula. Karenanya pembahasan istilah tersebut akan sangat menarik, justru karena relevansinya dengan kehidupan umat manusia.

 

Inilah yang mendorong penulis untuk mengirimkan ringkasan sumbangan pemikiran bagi jalannya pembahasan mengenai peranan agama dan globalisasi yang berlangsung di Malaysia itu. Persoalanya terletak pada cara bagaimana kita memahami arti kata globalisasi tersebut. Sebuah pemahaman yang salah akan mengakibatkan pandangan yang salah pula, dan ini berakibat pada pengambilan sikap yang tidak benar. Dengan demikian sikap kita, dan juga sikap agama-agama yang ada,harus diuji kebenaranya melalui pengertian yang benar pula, dan memiliki obyektifitas yang diperlukan. Dengan demikian, jelaslah bahwa pengertian yang benar tentang kata tersebut sangat diperlukan, kalau kita ingin memperoleh kesimpulan yang jelas dan benar.

 

*****

 

Dalam pengertian yang umum dipakai, kata globalisasi sangat dipahami sebagai dominasi usaha-usaha besar dan raksasa atas tataniaga dan sistem keuangan internasional yang kita ikuti. Ia juga dipahami sebagai pembentukan selera warga masyarakat secara global/mendunia yang juga turut kita nikmati saat ini. Deretan penjualan “makanan siap-telan” (fast food) menjadi saksi akan pemaknaan seperti itu. Selera kita ditentukan oleh pasar, bukannya menentukan pasar. Dari fakta ini saja sudah cukup untuk menjadi bukti akan kuatnya dominasi tersebut. Pengertian lain globalisasi adalah dominasi komersial dan pengawasan atas sistem finansial dalam hubungan antar-negara, inilah yang sekarang menentukan sekali tata hubungan antara negara-negara yang ada.

 

Karenanya, pembahasan arti kata globalisasi itu menjadi sangat penting dan akan menentukan masa depan umat manusia. Karena itulah kita juga harus turut berbicara, kalau tidak ingin nantinya arti itu ditentukan oleh pihak lain yang disebutkan di atas. Dalam hal ini, penulis menganggap arti kata globalisasi ini harus dipahami secara lebih serius, karena kalau kita lengah dan tidak memberikan perhatian, justru akan menjadi mangsa tata niaga internasional yang berlaku di seluruh dunia saat ini. Makanya, dari dulu penulis telah berkali-kali menyampaikan hal ini kepada masyarakat melalui pidato, ceramah, prasaran maupun artikel seperti ini.

 

Sikap penulis ini hampir-hampir tidak pernah mendapatkan responsi-responsi yang kreatif. Walaupun penulis juga mengetahui banyak artikel ditulis untuk jurnal-jurnal ilmiah tentang hal ini, namun hampir seluruh karya-karya itu tidak mencapai pembaca kebanyakan dan dengan demikian masyarakat tidak turut pula dalam pembahasan mengenai arti kata globalisasi itu. Dengan demikian, pemahaman sepihak yang bersifat materialistik atas kata itu tetap saja menjadi dominan. Penulis juga tahu bahwa dengan tulisan ini pun, masyarakat tetap saja banyak yang tidak mengetahui adanya bermacam-macam pengertian dari kata tersebut, karena mungkin terlalu kecilnya upaya untuk mengajukan pengertian lain, dari apa yang dimengerti masyarakat pada waktu ini. Namun, tulisan seperti itu harus dikemukakan guna menunjang sebuah keputusan politik yang nanti akan diambil pada waktunya.

 

*****

 

Dengan kata lain penulis memiliki keyakinan, bahwa perubahan sebuah pengertian akan terjadi, jika ada pihak yang nantinya mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan tersebut. Ini akan terjadi jika ada pemerintahan yang benar-benar memikirkan kepentingan rakyat kebanyakan, dalam perimbangan kekuatan antara berbagai pemikiran di dunia ini. Jika nantinya ada pemerintahan yang benar-benar tidak rela akan adanya ketimpangan kekuatan luar biasa antara negara-negara bertehnologi maju dengan negara-negara yang sedang berkembang, tentu akan ada tindakan-tindakan yang diambil untuk melakukan koreksi terhadap ketimpangan tersebut. Upaya korektif itulah yang akan menimbulkan pengertian yang benar atas kata globalisasi itu.

 

Islam mengajarkan perlunya dijaga keseimbangan antara hal-hal yang mengatur kehidupan manusia, mengapa? Karena hanya dengan keseimbangan itulah keadilan dapat dijaga dan akan berlangsung baik dalam kehidupan individual maupun kolektif kita. Sangat banyak kata “A’dilu” (berlakulah yang adil) dimuat dalam kitab suci Al-Qur’an, maka mau tidak mau pemikiran bersungguh-sungguh tentang masyarakat harus bertumpu pada kebijakan tersebut. Kata “al-Qistu” (keadilan) juga demikian banyak terdapat dalam pemikiran Islam, seperti “Wahai orang-orang beriman, tegakkan keadilan dan jadilah saksi bagi Tuhan kalian, walau akan merugikan (sebagaian dari kalangan) kalian sendiri” (Yaa ayyuha al-ladzina amanu kuunu qawwamina bi al-qisthi syuhadaa’a lillahi walau ‘ala anfusikum).

Jadi, jelaslah bahwa upaya menegakkan pengertian yang benar atas kata “globalisasi”, itu sangat terkait dengan penegakan keseimbangan antara berbagai kekuatan di dunia ini, yang juga berkaitan dengan pemikiran akan keadilan dalam pandangan Islam. Mungkin inilah yang dimaksudkan dengan hadits “Sebaik-baik perkara/persoalan, adalah yang (terletak) di tengah-tengah” (Khairu al ‘umur ausatuha). Jelaslah dari hadits tadi, Islam sangat terkait dari sudut pemikiran keseimbangan antar-negara. Dengan kata lain, Islam sebenarnya tidak merelakan ketimpangan yang terjadi pada saat ini. Sederhana dalam prinsip namun sulit dilakukan, bukan?

 

    Perdamaian Terwujud di Timur Tengah ? 

           

Pada akhir Februari hingga awal Maret 2003 ini, penulis berada di Washington DC, Amerika Serikat (AS), guna menghadiri sebuah konferensi perdamaian untuk kawasan Timur Tengah. Undangan sebagai peserta konferensi, diberikan oleh IIFWP (Interreligious and International Federation for World Peace, Federasi Internasional Antar Agama untuk Perdamaian Dunia), yang berkedudukan di New York.

 

Mengapakah penulis jauh-jauh mengikuti konferensi tersebut, padahal hampir setiap hari demonstrasi-demonstrasi di tanah air, menuntut turun/lengsernya pasangan Megawati-Hamzah Haz? Penulis memutuskan pergi ke negara Paman Sam itu, karena dua alasan. Pertama, karena perkembangan dalam negeri baru mencapai titik kulminasi setelah minggu kedua bulan Maret 2003. Kedua, karena persiapan-persiapan perang yang dilakukan oleh AS dan Inggris sudah berjalan sangat jauh, -saat tulisan ini dibuat- pengiriman 198.000 pasukan AS dan 40.000 tentara Inggris ke kawasan tersebut, berarti pencegahan perang lebih terasa urgensinya di kawasan Timur Tengah saat ini.

 

Tentu ada orang yang berpendapat, sikap gila dalam pendirian penulis, karena menilai saat ini justru saat yang paling baik untuk memulai sebuah inisiatif baru guna mencari titik perdamaian abadi bagi kawasan Timur Tengah. Bukankah persiapan negara adi kuasa AS dan sekutunya Inggris Raya, merupakan petunjuk tak terbantahkan akan persiapan perang yang sudah berjalan sangat jauh, hingga tidak dapat dihentikan? Bukankah pertimbangan-pertimbangan geopolitik telah memaksa AS dan para sekutunya untuk menggunakan perang sebagai “alat pemaksa” atas Iraq?

 

Jawabannya, adalah bahwa dapat dibenarkan ucapan ahli strategi perang Jerman Von Clausewitz, bahwa “perang adalah kelanjutan dari diplomasi/perundingan yang gagal”. Dalam pandangan penulis, sikap negara-negara besar seperti Jerman, Perancis, Rusia dan Tiongkok menunjukan, bahwa upaya-upaya diplomatik tetap memiliki relevansi yang besar, dalam mencari solusi damai atas masalah Timur Tengah. Karenanya, dari sekarang sampai dengan terjadinya secara aktual/ formal pemboman atas Iraq, dapat dikatakan peluang bagi perdamaian di kawasan itu tetap terbuka.

 

Kitapun sudah terbiasa menghadapai kenyataan, bahwa penyelesaian sebuah konflik didapati hanya pada akhir sebuah proses yang panjang, dihadapan persiapan-persiapan “penuh kekerasan”, yang dalam bahasa asing disebut “merebut kemenangan dari gigitan musuh di saat-saat terakhir” (to grabb peace from the jaw of war). Namun, hal itu tidak akan tercapai, apabila dua buah tindakan tidak diambil pada waktu yang bersamaan. Pertama, adanya sebuah forum yang untuk kesekalian kalinya membicarakan dan kemudian menetapkan upaya terakhir yang harus dijalankan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Kedua, begitu keputusan diambil, harus segera ditunjuk orang yang melaksanakannya, dalam waktu yang begitu sempit.

Dengan dua persyaratan itulah, baru ada harganya untuk “menggunakan kesempatan dalam kesempitan”. Kesempatan menegakkan perdamaian abadi di kawasan tersebut, dan menggunakan kesempitan menghadapi kenyataan pahit di kawasan tersebut.

 

*****

 

Penulis mengajukan dalam pidato pembukaan di konferensi itu, bahwa perdamaian abadi di Timur Tengah hanya dapat dicapai, kalau penyelesaian damai atas konflik Israel-Palestina dikaitkan dengan perdamaian di Iraq. Perdamaian antara Israel–Palestina dapat saja dicapai dengan dihentikannya persiapan–persiapan untuk melakukan pemboman dan pengiriman pasukan-pasukan ke negara Abu Nawas itu. Dengan demikian, penyelesaian konflik Israel-Palestina akan membawa perdamaian di Timur Tengah, jika dihentikan persiapan perang dalam skala besar ke Iraq.

 

Demikian pula, upaya perdamaian dapat dilakukan dengan berhentinya pemboman atas Iraq, jika ternyata hal itu tidak membawa hasil. Dengan kata lain, ucapan Von Clausewitz di atas harus diteruskan dengan ungkapan “perundingan/negosiasi adalah kelanjutan dari peperangan yang gagal”. “Kegagalan peperangan” atas Iraq akan terjadi, jika Presiden AS, George Bush Jr. gagal menangkap Saddam dalam waktu yang cepat. Mengapa? Karena rakyat AS tidak akan bersedia membiayai peperangan untuk jangka waktu yang lama, walaupun negara tersebut telah mencapai kekayaan berlimpah-limpah, atau justru karena persenjataan yang sangat canggih juga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk digunakan. Dikombinasikan dengan demonstrasi di mana-mana termasuk di AS adan Inggris, untuk tidak menyelesaikan konflik tesebut dengan kekerasan, maka dapatlah diperhitungkan peperangan akan terhenti dengan sendirinya, kalau Saddam Hussein tidak juga segera tertangkap oleh musuh-musuh politiknya.

 

Maka untuk menolong “muka” AS-Inggris dan Israel, -upaya ini dilakukan agar tidak membuat peperangan berjalan lama- diperlukan langkah-langkah untuk mencapai dua pemecahan (solusi), caranya adalah dengan mencapai kesepakatan antara ke empat pihak (AS, Inggris, Israel dan Iraq), yang berlanjut dengan penghentian tindak-tindak militer dikawasan Israel-Palestina dan Iraq. Digabungkan dengan melakukan hal-hal berikut. Pertama, dengan memperkuat negara Palestina merdeka, melalui pemberian bantuan keuangan berupa kredit murah berjangka panjang bagi negara itu, katakanlah sebesar 1 miliar dolar AS, karena dengan bantuan seperti itu, kebangkitan industri dan perdagangan Palestina akan terjadi sangat cepat, apabila para pemimpin Palestina mampu menciptakan pemerintahan yang bersih di masa depan. Kedua, untuk menghindari perang, -ini paling pahit dan sulit dilaksanakan- mengusahakan agar Saddam Hussein lengser dari jabatan kepresidenan secara sukarela, untuk memungkinkan tercapainya negara Palestina yang kuat secara industrial/komersial dalam waktu cepat.

 

*****

 

Untuk memungkinkan tercapainya hal tersebut di atas, yaitu “menolong posisi” Israel dan Amerika Serikat-Inggris dalam percaturan politik internasional, maka diperlukan seorang penengah yang bersedia mondar-mandir ke AS, Inggris, Israel, Palestina, Libya, Iraq dan negara-negara lain di Timur Tengah. Dengan demikian, sikap untuk menentang atau mendukung posisi Israel dan Amerika Serikat-Inggris dalam kedua hal tersebut, harus dibaca sebagai sikap permulaan (initial attitudes), yang dapat saja berubah karena perkembangan keadaan. Sedangkan peranan “negotiator” (juru runding) itu, kalau tidak dilakukan oleh seseorang secara pribadi (seperti disebutkan di atas), dapat saja dilakukan oleh sekelompok orang (institusi/group). Hal itu telah dilakukan dalam kasus Aceh oleh Henry Dunant Center, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional yang berkedudukan di Geneva.

 

Kesungguhan sikap negara-negara yang terlibat, maupun kegigihan sang negosiator sangatlah diperlukan, untuk mencapai perdamaian abadi di kawasan itu. Karenanya, negosiator tersebut haruslah memperoleh dukungan kuat dari siapapun, dalam bentuk bantuan logistik maupun kemudahan-kemudahan yang lain. Kalau tugas itu dibebankan pada seseorang, haruslah dipastikan orang tersebut memiliki stamina yang sangat prima, dibantu oleh dua orang asisten yang bekerja terus-menerus selama beberapa bulan. Tentu saja, peranan seperti itu akan sangat menarik hati siapapun, hingga banyak yang ingin melakukannya. Tetapi, tentu saja tidak setiap orang (termasuk para diplomat dan para negarawan) mampu untuk melaksanakannya. Ada sebuah persyaratan lain yang sangat penting dalam hal ini; negosiator itu haruslah dipercaya oleh semua pihak yang terlibat, yang juga membawa “kelayakan” bagi seorang Muslim untuk tugas tersebut.

 

Itulah sebabnya,mengapa penulis bergairah untuk datang ke Washington DC. Pertama, untuk mengemukakan pendapatnya, bahwa sampai titik terakhir sekalipun, harus diupayakan penyelesaiaan damai (peaceful settlement) yang bersifat permanen untuk kawasan Timur Tengah. Kedua, untuk bertemu dan menyampaikan beberapa hasil pemikiran pada negosiator yang dipilih atau ditunjuk oleh konferensi di ibu kota negara tersebut. Konferensi diselenggarakan di sebuah hotel di Washington, yang dari dalam ruangannya masih dapat terlihat bekas-bekas serangan ke gedung Pentagon pada tragedi 11 September 2001, diharapkan ia menjadi forum dengan kewibawaan sangat tinggi (prestigious body) dalam lingkup politik dunia. Di samping itu, penulis juga dapat memenuhi undangan berceramah pada Universitas Michigan di Ann Arbor dan disamping check up medis di Boston General Hospital. Perjalanan menarik walaupun sangat melelahkan.

 

 Perjuangan Pribadi dan Perjuangan Kolektif      

           

Ketika terjadi penyanderaan atas ratusan orang Rusia oleh para pejuang muslim Chechnya di Moskwa. Mereka melakukan hal itu, karena ingin mendirikan sebuah negara Islam di kawasan tersebut, yang ditentang oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam penyanderaan tersebut, serta dalam tindak kekerasan dahulu pejuang-pejuang Islam di Chechnya itu “berhasil” membuat matinya ribuan warga negara, yang oleh Rusia dianggap sebagai warga negaranya. Ini menimbulkan pertanyaan benarkah yang terjadi itu sebuah pembunuhan masal, ataukah harga yang harus dibayar untuk sebuah perjuangan kemerdekaan? Kalau kematian itu dianggap sebagai korban pembunuhan massal, sudah tentu harus dilarang menurut pandangan Islam.

 

Sebaliknya, jika jatuhnya para korban itu, baik di pihak orang-orang Rusia yang non-muslim maupun para pejuang Chechnya sendiri, sudah tentu sesuai dengan perintah kitab suci Al- Qur’an, untuk mengorbankan nyawa sebagai pengabdian kepada Allah (syuhada fi sabillillah). Ini adalah sebuah kewajiban dalam Islam, kalau dilakukan dalam kerangka perjuangan kolektif dan tidak bersifat individual/perorangan. Perjuangan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol dan Teuku Umar di Aceh merupakan beberapa buah contoh dalam hal ini. Karenanya, kita harus mengetahui motif pokok (lead motif) dari sesuatu kejadian.

 

Perjuangan para syuhada ini tentu harus dibedakan dari tindak kekerasan yang tidak memiliki lead motif seperti itu. Kita lihat, banyak tindak kekerasaan yang dinyatakan sebagai perlawanan perjuangan seperti itu, ternyata berangkat dari motif yang lain. Perselisihan yang dianggap untuk kepentingan umum itu, ternyata hanya bermotif perorangan belaka, karena itu tidak dapat dianggap sebagai tindak perjuangan yang bermotifkan agama, karena hanya dijadikan kedok belaka bagi motif pribadi. Dalam keadaan demikian, tindakan itu dapat dianggap gangguan keamanan yang membahayakan kehidupan masyarakat sering disebut sebagai terorisme. Karena itu jelaslah, garis batas antara perjuangan dan terorisme sangatlah tipis, yaitu dalam melihat motif yang mendorongnya.

 

Karena itu, kita dapat mengerti apa yang dapat dilakukan oleh pejuang muslim di Chechnya, walaupun belum tentu kita dapat menerimanya. Penulis beranggapan, jika Putin bersedia memberikan otonomi khusus kepada Chechnya atau kaum muslimin di kawasan tersebut, mereka akan memperoleh hak-hak khusus. Maka perjuangan mereka di Chechnya dapat dilakukan melalui negosiasi, sudah tentu ini menyangkut kenyataan bahwa perlindungan hukum dan politik harus diberikan kepada para pejuang tersebut tanpa pandang bulu, sebagai syarat permulaan. Selama hal itu tidak ada, perjuangan bersenjata oleh para pejuang muslim itu dapat dianggap sah menurut pandangan Islam. Nah, pemberian hak mendapatkan perlindungan hukum atas pejuang Islam itu, adalah sebuah tindakan politik yang harus di lakukan oleh Putin, jika diinginkan penyelesaian cepat atas kasus tersebut.

 

Tapi ini adalah sebuah proses sejarah timbal balik, antara pemerintah Rusia dan para pejuang muslim di Chechnya. Harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertikai, yang masing-masing memiliki komplektisitasnya sendiri. Belum tentu pihak tentara Rusia maupun kalangan intelnya menyetujui sikap (suka mengalah) orang-orang Chechnya itu, demikian pula para pejuang muslim. Tidak semua sependapat, perjuangan bersenjata harus digantikan dalam perjuangan damai. Untuk mematahkan mata rantai “sikap garis lurus” itu tentu tidak mudah pada kedua belah pihak. Karenanya, kita hanya dapat melihat saja apa yang terjadi dikawasan tersebut dan mengharapkan hal baik baginya.

 

Tentu saja pemerintah Rusia mengambil sikap formal, dengan jalan (membebaskan) dengan paksa; setelah pembicaraan gagal mencapai hasil, dengan korban yang sangat besar. Bahkan tokoh-tokoh Chechnya seperti Deni Steps, mengeluarkan pernyataan menentang langkah-langkah penuh kekerasan yang dilakukan para penyandera itu. Dengan kata lain, keseluruhan pendapat umum diarahkan oleh pemerintah Rusia guna memandang tindakan tersebut sebagai terorisme. Kalau langkah ini berhasil, dengan sendirinya aspirasi para pejuang muslim Chechnya itu tidak berhasil, dengan demikian yang terpakai bukanlah anggapan tindakan yang mereka ambil itu sebagai langkah perjuangan. Kalau memang jumlah para pejuang itu sangat sedikit, dengan sedirinya mereka tidak mewakili kaum muslimin dikawasan itu. Dengan demikian apapun yang mereka perbuat dianggap sebagai terorisme terlepas dari aspirasi mereka sendiri. Ini adalah resiko yang harus diperhitungkan benar oleh para pejuang Islam yang ingin menggunakan kekerasan sebagai modus. Kalau hal ini tidak disudahi, yang akan merugi bukanlah para pejuang itu sendiri dan mayoritas kaum muslim yang ada dikawasan tersebut, keseluruhan mereka akan dipandang sebagai teroris oleh siapapun, tanpa dapat dibantah.

 

Ini, jugalah masalah yang dihadapi oleh para pejuang muslim di negeri kita. Sebagian dari mereka yang menginginkan Negara Islam, sebagian kecilnya ingin menggunakan kekerasan untuk mewujudkan hal itu. Karena jumlah mereka kecil, sedangkan mereka tetap berkeras akan melakukan tindak kekerasan, dengan sendirinya mereka lalu dinyatakan sebagai teroris oleh pembentuk pendapat masyarakat, sedangkan dalam hati mereka adalah para pejuang agama Islam. Untuk sekarang ini, tidak ada cara menentukan benarkah mereka atau tidak? hal itu baru diketahui setelah hasil pemilihan umum yang akan datang.

 

Karenanya, seharusnya kita tidak gegabah memperjuangkan ajaran-ajaran Islam di bumi Nusantara dengan cara menggunakan kekerasan, minimal sampai dengan diumumkannya hasil-hasil pemilu yang akan datang. Hal ini untuk membuktikan apakah para pengguna kekerasan itu mendapat dukungan kuat dalam pemilu itu, walau secara moral sikap itu salah, tetapi secara politis itu terjadi. Memang, terjadi perbedaan antara yang bersikap moral di satu pihak, dan bersikap politis di pihak lain. Tetapi itulah kenyataan politik yang diterima, tindakan tidak bermoral, seperti melengserkan penulis dari jabatan Presiden, tetap dapat berlaku secara politis, sebagai fakta kehidupan. Tetapi ada fakta lain yang harus diperhitungkan juga, yaitu hasil-hasil pemilu. Karena itu, marilah kita tunggu hasil pemilu itu, guna menentukan mana yang benar antara sikap moral atau sikap politis. Sebenarnya, itu masalah yang harus dihadapi, itu adalah suatu yang sederhana saja, bukan…?.

 

      Pertentangan Bukanlah Permusuhan

           

Ketika penulis memberikan ceramah di KSG (Kennedy School of Government) bagi sejumlah orang mahasiswa Universitas Harvard, akhir September 2002 ini, ada pertanyaan dari seorang mahasiswa pasca-sarjana asal Singapura: mengapakah penulis memusuhi Singapura? Penulis menjawab, bahwa ia memang menolak arogansi sementara para pemimpin Singapura, yang sok tahu tentang perkembangan Islam di tanah air kita. Bahkan dua orang pejabat tinggi Singapura menyatakan bahwa “muslim garis keras” akan memerintah Indonesia dalam waktu 50 tahun lagi. Penulis menyatakan melalui jawaban lisan —ia menjawab melalui beberapa buah media massa Indonesia yang masih mau memuat pernyataannya, bahwa kita tidak perlu mendengarkan pendapat kedua orang pemimpin Singapura tentang Islam di negeri ini, karena mereka tidak tahu apa-apa tentang agama tersebut.

 

Jawaban penulis ini, menunjuk pada sebuah perkembangan penting di negeri kita. Karena para pemimpin kita di masa lampau menerima suapan dari sejumlah tokoh Singapura, lalu mereka berada pada posisi bergantung pada ekonomi Singapura. Karena itu, timbulah arogansi di kalangan sementara tokoh negeri itu, bahwa Indonesia ini tidak berdaya memperbaiki hidupnya sendiri tanpa pertolongan mereka. Dari arogansi ini, lalu timbul sikap mementingkan pihak yang tidak penting, dan memberikan penilaian yang terlalu tinggi terhadap mereka. Termasuk dalam sikap ini, pandangan sangat merendahkan terhadap kaum Sunny Tradisionalis seperti yang ada di lingkungan NU sendiri. Karena penulis tidak mau menggunakan kekerasan untuk mempertahankan jabatan negara, sebagai Presiden yang berfungsi menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, posisi ini dianggap sebagai kelemahan. Tidak ada kepercayaan, bahwa demokrasi melalui pemilihan umum akan memberikan penilaiannya sendiri. Apalagi karena memang para tokoh Singapura itu tidak percaya pada demokrasi dan memperlakukannya secara manipulatif.

 

Inilah pandangan seorang tokoh yang dianggap sudah men-dunia, padahal postulat-postulat yang digunakannya hanya berasal dari kalangan elitis belaka. Kelompok tersebut, tidak pernah menyadari bahwa dunia baru sedang menggeliat, bangun dari tidurnya selama berabad-abad. Dunia baru itu mengembangkan postulat-postulat dan premis-premisnya sendiri, yang harus ditangkap dengan jitu oleh semua pihak, agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan semua pihak. Termasuk di dalamnya, kaum muslimin moderat yang sanggup mempertahankan keyakinan agama mereka, sambil menyerap hal-hal baik dari kemajuan pengetahuan dan tehnologi modern.

 

Jelaslah dari uraian di atas, penulis tetap menganggap penting kemajuan pengetahuan dan tehnologi Singapura, namun penulis tetap beranggapan bahwa Singapura juga memiliki keterbatasannya sendiri. Ini berarti, sikap arogan dari sejumlah tokoh mereka terhadap Indonesia dan Islam harus dihilangkan, jika diingatkan tetap ada hubungan baik antara kedua negara. Penulis sendiri sangat menghargai kemampuan bangsa Singapura untuk maju dengan cepat, walaupun terkadang dicapai atas kerugian bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bagaimana mempertahankan kemajuan yang dicapai sambil menghargai dengan sungguh-sungguh upaya bangsa-bangsa sekitar untuk maju dengan cara mereka sendiri.

 

Sikap memandang rendah bangsa dan negara lain —betapa canggihnya sekalipun ia dibungkus-, tetap akan tampak dalam jangka panjang. Inilah yang membuat orang-orang seperti penulis berbeda pandangan dari tokoh-tokoh arogan Singapura itu. Dengan kata lain, penulis berbeda pandangan dari tokoh-tokoh tersebut, melainkan ia tidak memusuhi bangsa Singapura. Sebagai penganut paham non-hegemonik dalam hubungan internasional, penulis sangat menghargai bangsa Singapura. Tetapi ini tidak berarti penulis menganggap Singapura patut menjadi contoh bangsa dan negara kita.

Tentu saja persoalan-persoalan yang dihadapi negara-kota (city state) -yang sangat kecil seperti Singapura-, tidak sama dengan masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara kita, yang berjumlah lebih dari 200 juta penduduk dan memiliki wilayah ribuan km2.

 

Dengan sendirinya, para pemimpin negara kita harus memiliki wawasan dan kebijakan (policy) sendiri, yang akan melahirkan kebijaksanaan (wisdom) dalam menangani berbagai masalah dalam menghadapi bermacam-macam sikap, termasuk arogansi tokoh-tokoh negara lain sekecil Singapura itu.

 

Jelaslah dengan demikian, apa yang baik bagi Singapura, belum tentu baik bagi Indonesia. Penulis teringat ungkapan CEO (Chief Excutive Officer), pejabat ekskutif tertinggi General Motors, beberapa puluh tahun yang lalu, yaitu Charlie “Engine” Wilson, bahwa apa yang baik bagi perusahaan tersebut, juga baik bagi AS, tidak berlaku dalam hubungan internasional antara Indonesia dan Singapura. Sekarang saja, ketika komplek serba ada seperti ITC di Mangga Dua sudah berfungsi, Singapura juga akan kewalahan menarik para pembeli kita. Demikian juga, hotel-hotel mereka yang dahulu memanfaatkan ketergantungan ekonomi pada mereka, sekarang juga dibuat pusing oleh sulitnya menarik para pembeli bangsa kita.

 

Bangsa Singapura harus menyadari, pola hubungan berketergantungan antara negara mereka dengan Indonesia-Malaysia-Thailand-Brunei Darussalam, adalah pola hubungan tidak normal, yang pada suatu ketika akan berfungsi kontra-produktif dan merugikan Singapura sendiri. Ini berarti, sikap arogan terhadap bangsa-bangsa dan negara-negara sekitar, haruslah diakhiri. Hubungan baru harus segera dibuat atas dasar saling penghormatan dan kesadaran masa depan bersama yang akan penuh rintangan.

 

Sekarang saja, tekanan kegiatan ekonomi ASEAN sudah berpindah dari kawasan selatan ke kawasan utara persekutuan tersebut. Proyek Delta Mekong yang melibatkan Thailand-Kambodia-Vietnam-Laos dan Myanmar mrupakan titik baru ekonomi regional, sedangkan proyek jalan raya, pelayaran maupun penerbangan Binbaga (Filipina-Brunei-Malaysia-Indonesia) masih tersendat-sendat.

 

Kesadaran bersama ini mengambil bentuk bermacam-macam. Indonesia, umpamanya, lebih mementingkan pelabuhan Samudera, dan upaya mengatasi kebakaran hutan yang menganggu negara-negara tetangga, hal ini antara lain dengan mempertimbangkan usulan Ir. Erna Witoelar agar kelompok-kelompok masyarakat memiliki dan mengelola daerah-daerah pinggiran hutan, agar mereka turut bertanggungjawab dalam memelihara kelebatan hutan, karena ditakutkan akan merembet ke kawasan yang mereka miliki. Juga, kelestarian sumber-sumber alam, seperti batu-bara, minyak bumi, gas alam serta barang tambang lainnya, akan membawa perubahan besar-besaran dalam mengelola ekonomi di masa depan. Di sini yang dipentingkan adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup rakyat kebanyakan, agar mereka turut bertangungjawab atas kelestarian sumber-sumber alam tersebut.

 

Ini semua berarti, Indonesia akan membuka diri terhadap investasi masuknya modal asing. Kalau ini yang selalu diingat, hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangganya, atas dasar prinsip saling menghormati, akan menjadi lancar dan mendorong stabilitas kawasan. Dan, hal itu berarti penyeimbangan kepentingan nasional masing-masing negara di satu sisi dan kepentingan bersama bagi kawasan yang memiliki kolektifitasnya sendiri. Sederhana, tetapi rumit dan penuh kontradiksi bukan?

 

             Saddam Hussein dan Kita    

           

Dalam sebuah wawancara televisi, penulis mengemukakan bahwa banyak hal yang dilupakan Presiden Amerika Serikat, George W Bush Junior, mengenai Presiden Saddam Hussein dari Irak. Bush beberapa kali mengatakan, bahwa tujuan Amerika Serikat melakukan penyerangan berulang kali, untuk menangkap Saddam Hussein yang dianggapnya menjadi penyebab terorisme bersimaharajalela di dunia saat ini. Jadi, ia merasa berkewajiban menangkap Saddam Hussein untuk menegakkan pemerintahan yang kuat dan demokratis di Irak.

 

Untuk tujuan itulah ia menyerang Irak secara besar-besaran. Bukan hanya sekadar bom yang dijatuhkan seperti hujan, melainkan juga dengan serangan seperempat juta orang bala tentara dari utara dan selatan, ditambah 40.000 orang prajurit Inggris. Ini berarti rangkaian serangan dalam ukuran perang sebenarnya.

 

Dilihat dari rencana semula, serangan itu seharusnya berakhir dengan kemenangan mutlak dalam waktu paling akhir 3 hari. Tetapi ternyata, setelah 13 hari serangan — ketika tulisan ini dibuat —, Saddam Hussein belum juga tertangkap. Sedang jumlah korban jiwa dan harta benda dalam satuan-satuan tempur pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat maupun kerugian material lainnya telah menimpa Amerika Serikat dan sekutunya dalam jumlah sangat besar, termasuk di dalamnya tank-tank dan senjata berat yang terkubur di gurun pasir.

 

Ini belum lagi termasuk sikap negara-negara Arab lainnya (di luar Kuwait), yang justru cenderung bersikap netral dalam sengketa tersebut. Di satu pihak, Bush Jr, tidak mengindahkan keputusan Dewan Keamanan PBB, sehingga serangan yang dilakukannya seperti tidak memiliki legitimasi internasional, sedang serangan atas Irak, merusak kehormatan nasional yang dimiliki negara-negara Arab lainnya.

 

Di samping hal-hal di atas, serangan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya itu juga dilihat sebagai serangan terhadap Islam. Umat Islam di seluruh dunia menyesalkan hal itu, apapun sebab, alasan dan argumentasi untuk mendukung sikap menolak serangan itu. Megawati Soekarnoputri yang tidak mau mengutuk serangan tersebut, dianggap oleh banyak kalangan gerakan Islam di negeri kita, sebagai tidak membela Islam dari serangan (invasi) atas sebuah bangsa Muslim seperti Irak. Bahkan banyak demonstrasi yang menuntut agar hubungan diplomatik RI-AS diputuskan saja, sedang produk-produk AS di boikot oleh kaum Muslimin. Sebuah sikap konfrontatif yang sebenarnya jarang diperlihatkan oleh gerakan-gerakan Islam, di manapun ia berada.

 

Sebab utama dari reaksi seperti itu adalah inkonsistensi pernyataan Presiden AS George W Bush Jr, tentang hakikat serangan AS atas Irak. Awalnya ia mengemukakan serangan itu dilakukan guna mencegah malapetaka bagi dunia, karena Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal dalam jumlah yang besar yang ditemukan. Ternyata belakangan diketahui, senjata-senjata itu justru dahulu diberikan AS kepada Saddam Hussein untuk menyerang Iran. Ini berarti AS ikut membuat senjata-senjata tersebut di masa lampau, dan sekarang cuci tangan dari kesalahan tersebut.

 

Dalam kesempatan lain, Bush mengatakan bahwa Saddam adalah ”tokoh jahat” (Evil Fiqure)” yang harus dilenyapkan karena melanggar hak-hak asasi manusia. Mengapa hanya Saddam Hussein? Bukankah ada sebuah negeri di Timur Tengah yang setiap tahun menembak mati para warga negaranya, hanya karena mereka dianggap menjadi oposan politik bagi para penguasa negeri?

 

Kalau memang Bush benar-benar ingin membela demokrasi, tentunya ia harus mulai dengan benua Amerika sendiri, masih ada negara-negara otokrasi di benua tersebut, seperti Guatemala. Bahwa ini tidak diperbuat Bush Jr, sangat mengurangi kredibilitas ungkapannya itu, hingga dapat dikatakan sebagai argumentasi kosong, pernyataan tersebut tidak punya arti apa-apa dan dengan demikian tidak menyakinkan siapapun.

 

Karena itulah terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh dunia, apalagi di kalangan bangsa-bangsa muslim. Walaupun penulis sendiri dianggap sebagai ”moderat”, namun penulis tidak dapat menerima serbuan itu sebagai sebuah langkah yang tepat. Baik secara militer maupun menurut diplomasi, langkah itu adalah sebuah tindakan gegabah dari sebuah negara adikuasa atas negara lain yang lemah.

 

Lebih-lebih lagi, Bush Jr sama sekali ”melalaikan” perhitungan tujuan perangnya, yaitu menangkap Presiden Irak, Saddam Hussein. Maka jika dalam waktu tiga bulan Saddam Hussein tidak tertangkap, haruslah dilakukan penyelesaian damai. Sangat sulit untuk menangkap Saddam Hussein, karena hubungan yang sangat baik dengan suku-suku Arab yang berpindah-pindah tempat (nomaden) di Irak, Jordania, dan Syria. Mungkin Saddam Hussein akan mengulangi tindakannya dalam pertengahan abad lampau, ketika ia melarikan diri karena diancam hukuman mati di Irak pada pertengahan abad lalu. Dengan hubungannya yang sangat baik itu, Saddam dilindungi oleh suku-suku (qabilah) dari berbagai negara, sehingga ia sanggup berjalan kaki dan naik unta sejauh lebih dari 2.000 km untuk mencapai Mesir di bawah pahlawan Gamal Abdul Nasser.

 

Karena itulah, penulis mengatakan dalam wawancara dengan TV7, bahwa jangan-jangan diktum Von Clausewitz: ”perang adalah penerusan perundingan damai yang gagal” harus dilaksanakan secara terbalik dalam kasus Irak. Yaitu, perundingan damai adalah kelanjutan dari perang yang tidak mencapai tujuannya, ini akan terjadi, kalau dalam tiga bulan pasukan-pasukan AS - Inggris tidak berhasil menangkap Saddam Hussein. Karena rakyat AS tentu menuntut melalui demonstrasi besar-besaran agar pasukan AS di tarik dari Irak. Perundingan tersebut diperlukan untuk ”menolong muka” AS. Hal ini juga penulis sampaikan kepada Duta Besar Australia di sebuah tempat lima hari setelah itu, di depan para stafnya.

 

Menjadi jelas dari uraian di atas, bahwa pengenalan mendalam atas sebuah kawasan sangat diperlukan jika ingin diambil tindakan militer atasnya. Dan pengenalan kawasan itu harus disertai pertimbangan objektif yang justru sangat diabaikan oleh Presiden Bush Jr. Arogansinya yang timbul dari pengetahuan, AS adalah satu-satunya negara adikuasa yang dapat ”mengalahkan” negara manapun menutupi kenyataan, bahwa serangan militer itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan geopolitis, bukan pertimbangan moral. Menurut ”ketentuan” Bush Jr, geopolitis Irak sebagai penghasil minyak kedua terbesar di dunia, dengan 116 miliar barel atau sekitar separuh dari produksi Saudi Arabia sebagai penghasil minyak terbesar di dunia haruslah ”dikembangkan” sebagai imbangan, karena Saudi Arabia dewasa ini menyimpang dari kebijaksanaan luar negeri AS. Ditambah lagi, karena Irak saat ini mulai menggunakan mata uang masyarakat Eropa, Euro dalam menyelesaikan transaksi minyaknya.

 

Keterusterangan pihak AS dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan ekonomis ini, haruslah disampaikan oleh Bush Jr, setidak-tidaknya melalui berbagai lembaga-lembaga non-pemerintahan di negeri Paman Sam itu. Tindakan menutup-nutupi berbagai pertimbangan geopolitis dan finansial itu hanya akan mengurangi kredibilitas AS saja. Hilangnya kredibilitas itu akan memaksa negara tersebut, menggunakan kekuatan militer dalam hubungan dengan negeri-negeri lain. Menjadi teladan bagi kita, bahwa mengendalikan sebuah negara adikuasa tidaklah mudah, melainkan membutuhkan kemampuan bersabar dan sikap tidak memandang rendah orang lain. Apalagi hanya mendengarkan suara kelompok-kelompok garis keras belaka. Tidak mudah menjadi pemimpin dunia, bukan?

 

 

 

 

 

 

         Sanggupkah Kita Mengabdi Pada  

                      Kemanusiaan?

 

Ketika berkunjung ke Belanda, Senin (8/9/2003) lalu, penulis menuju ke kota Kampen di utara negeri Belanda dengan tujuan ke sebuah restoran di kota kecil itu, guna menghormati pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Kolff. Prof. Dr. Kolff yang namanya dijadikan nama yayasan tersebut dan kini tinggal di Cleveland (AS) itu- adalah seorang Belanda yang hidupnya diabdikan kepada kemanusiaan: membuat organ-organ sintetis/buatan untuk menolong manusia. Pada Perang Dunia (PD) II, ia memulai pengembangan jantung buatan (artificial heart) di Negeri Kincir Angin tersebut. Hal itu diteruskannya seusai PD II, hasilnya seorang wanita berjantung cangkokan berhasil “diselamatkan” dan selama delapan tahun berikutnya mampu menggunakannya dengan baik. Namun, si wanita berjantung cangkokan tadi menceraikan suaminya dan ternyata pada awal 1953 ia dipenjara karena menjadi mata-mata NAZI. Ia meninggal dunia dalam proses pengadilan atas dirinya.

 

Kemudian Prof. J. Van Noordwijk, mengembangkan ginjal cangkokan (artificial kidney), yang menjadi “paten” -nya hingga saat ini. Ia adalah teman karib Prof. Kolff dan hidup hingga umur 80-an. Ternyata Kolff tidak kerasan hidup di negeri kincir angin tersebut dan pindah ke AS. Di sana ia mulai mengembangkan mata buatan (artificial eye), bersama-sama dengan Dobell, ahli teknik yang tinggal di Lisabon (Portugal). Setelah Dobell dipotong kakinya karena penyakit gula beberapa tahun lalu dan kini sedang sekarat, maka temuan-temuan Dobell itu diserahkan pada Universitas Ohio di AS, secara bersama-sama dengan temuan Kolff. Kolff sendiri tidak menghentikan penelitian-penelitiannya, walaupun ia kini sudah berusia 92 tahun. Bahkan karena tidak mau menghentikan penelitian-penelitiannya, sang istri yang hampir seusia itu, meminta dicerai Kini mereka berpisah, sehingga Kolff dapat melanjutkan penelitianya tersebut. Hasil penemuan Kolff itu oleh Dr. Antonez diterapkan dalam praktek atas para pasiennya.

 

Apa yang diperlihatkan oleh “kegigihan” kedua orang peneliti di atas, merupakan bukti bahwa ketegaran mengadakan penelitian dan pengembangan masih dilanjutkan orang hingga saat ini. Tokoh-tokoh tersebut adalah Antony Van Leeuwenhoek yang mendapatkan kuman-bakteri dalam penelitian-penelitian yang dilakukannya beberapa abad yang lalu atau kedua bersaudara Wright yang menemukan pesawat terbang pada awal abad yang lalu, dalam percobaan-percobaan “aero-dinamika” yang mereka lakukan. Semangat yang mereka perlihatkan itu sebagaimana juga dipertontonkan para penemu di atas, adalah contoh dari kegigihan orang untuk mengabdi kepada kemanusiaan.

 

Makan malam tahunan untuk menghormati semangat Prof. Kolff di atas, adalah upaya-upaya keluarga dan kawan-kawannya untuk melestarikan sumbangannya yang sangat besar bagi pengabdian kemanusiaan yang diyakininya. Upacara sangat sederhana untuk memuji semangat agung seperti itu terasa sangat membekas bagi penulis, yang jarang melihat pengabdian kemanusiaan demikian gigih seperti itu. Penghargaan yang diterima Kolff itu memang sudah layak diberikan, karean itu merupakan penghargaan kepada semangat mengabdi kepada kemanusiaan, yang terdapat dalam sejarah umat manusia di berbagai bidang kehidupan.

 

*****

 

Lalu, bagaimanakah halnya dengan sejumlah orang penemu “teknologi terapan”? Beberapa negara menyediakan hadiah dan dana bagi penelitian dan penemuan di berbagai bidang. Di samping negara, dunia usaha juga tercatat sebagai pengguna teknologi baru dalam perebutan pasar yang sangat sengit. Selama bertahun-tahun Jepang mengarahkan para penemuannya ke arah pencarian model dan teknologi baru di hampir semua bidang. Tidak heranlah jika kemudian usaha-usaha Jepang seperti Panasonic dan Sony dalam bidang elektronik, serta Fuji dalam optika membawa negeri Sakura itu ke jenjang tertinggi, alias menjadi negara nomor satu dalam bidang tersebut di pasaran dunia. Namun hal itu justru membuat Jepang “tertinggal” oleh negara-negara AS dan negara Eropa Barat dalam pengembangan teknologi terapan, yang ditunjukan dengan banyaknya temuan-temuan teknologi terapan di negara-negara tersebut.

 

Hadiah Nobel untuk kimia, fisika dan kedokteran tidak pernah didapat Jepang, walaupun setelah bertahun-tahun menghabiskan sangat besar dana penelitian dan pengembangan teknologi terapan (applied technology) itu . Memang Jepang dalam jangka pendek sanggup mengejar ketertinggalan di bidang itu, tetapi dalam pengembangan teknologi umum hampir-hampir tertinggal dan tidak dapat mengejar. Baru tahun lalu, Jepang dapat mengejar ketertinggalan mereka secara sedikit, ketika seorang teknolog Jepang di sebuah perusahaan dan seorang Profesor bersama memenangkan hadiah Nobel untuk bidang fisika, dengan “hanya” memenangkan hadiah itu dalam bidang “teknologi murni” yang tidak ada hubungan secara langsung dengan produk-produk terapan apapun. Apakah itu akan berarti munculnya pendekatan ilmiah yang baru di Jepang? Ini masih merupakan tanda tanya besar. Sedangkan kecakapan “melempar” produk-produk teknologi terapan itu, harus ditentukan oleh para pengarah ekonomi Jepang pada umumnya.

 

Sangat mengherankan, sikap Jepang dalam pengembangan teknologi tersebut. Dengan gigih, rakyat negeri Sakura itu berada di belakang para ahli moneter mereka, seperti Sakakibara dan Koruda untuk melawan para “penentu kebijakan” di lingkungan Dana Moneter Internasional/IMF (International Monetary Fund), yang selalu memerankan kepentingan sejumlah negara yang kaya raya atau perusahaan-perusahaan raksasa seperti International Business Machine (IBM).

 

Setelah menguasai beberapa bidang teknologi dan membanjiri pasaran dunia yang terkait dengan produk-produk negeri Sakura itu, maka perusahaan raksasa AS itu berhasil mengisolir Jepang . Inilah yang membuat para penentu kebijakan ekonomi dan industri di Jepang memulai upaya “banting setir” mereka di bidang “teknologi murni” (pure technology) tersebut. Apakah ini akan berlanjut menjadi “perang tanding” di bidang teknologi pada umumnya, antara Jepang di satu pihak dan AS plus Eropa Barat di masa depan, masih belum kita ketahui saat ini. Namun menjadi jelas bahwa pengembangan “teknologi murni” oleh sebuah masyarakat, dapat berhadapan dengan pengembangan “teknologi terapan” dalam sekala besar.

 

*****

 

Sudah tentu, masyarakat atau negara sedang berkembang (developing country and society) saat ini hanya dapat bersikap “bengong saja”, tanpa dapat mengambil inisiatif apa-apa. Untuk sementara ini, mereka hanya dapat membeli produk-produk berkualitas rendah dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang juga membanjiri pasar dunia. Namun, penambahan pendapatan per-kapita rata-rata pertahun (average per capita annually) RRT, mengharuskan mereka untuk segera mengambil keputusan mengenai pilihan teknologi tersebut dalam waktu dekat ini. Ini berarti semakin menciutnya peranan absolut dari pasar dalam negeri yang terikat dengan pemenuhan pasar yang ada dengan barang-barang yang murah itu, dan bertambah mekarnya produk-produk berkualitas tinggi. Ini ditunjukkan dengan kegagalan produk-produk RRT merebut pasar sepeda motor dan elektronik di negara-negara ASEAN, alasan utamanya selalu hanya satu, kualitas rendah!

 

Jika pilihan dalam memproduksi barang-barang dengan menggunakan teknologi -dikaitkan pula dengan semakin bertambah besarnya kesadaran untuk melakukan barter antara negara-negara berkembang sesuai dengan kebijakan PM. Thailand Thaksin Shinawatra-, maka akan tampak betapa besarnya keputusan yang harus diambil mengenai penggunaan teknologi di masa depan, baik itu “teknologi murni” atau “teknologi terapan”. Pilihan teknologi yang diambil itu akan menentukan jenis industri yang akan dikembangkan melalui sebuah sistem ekonomi. Berarti ada pilihan demi pilihan teknologi yang ditawarkan oleh negara-negara ekonomi maju yang baru. Walaupun pada saat ini Indonesia masih berada dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan, tapi sebentar lagi ia akan menjadi sebuah negara dengan “kebangkitan ekonomi” (new economic countries). Hal itu akan terjadi, karena penulis percaya dan yakin, Indonesia akan mampu sebentar lagi membenahi KKN dan mengatur sumber-sumber alam yang dimilikinya (hasil hutan, hasil tambang dan eksploitasi kekayaan laut).

 

Kita akan menerima investasi/penanaman modal luar negeri, yang akan masuk dalam jumlah besar, jika kita dapat membenahi kepastian hukum (legal certainty) melalui perubahan dalam pelaksanaan Undang-Undang yang baru –yang menurut penulis akan terjadi setahun dua tahun lagi. Karena para investor ingin menanamkan modal di Indonesia , dan turut mengolah hasil-hasil dan sumber-sumber alam itu melalui cara yang benar, maka masa depan industri di negara kita juga sangat baik prospeknya. Inilah yang membuat mengapa penulis mengemukakan keharusan memilih antara “teknologi terapan” di hadapan perkembangan secara cepat dari teknologi murni. Pilihan berat yang harus dilakukan, karena itu menyangkut masa depan kita sebagai bangsa dan negara. Akankah kita menjadi seperti RRT yang mengembangkan pasar dunia serba terbatas dengan produk-produk berkualitas rendah, ataukah seperti Taiwan dengan produk-produk berkualitas tinggi yang semakin lama semakin membesar pasarnya? Sesuatu yang mudah dikatakan, namun sulit untuk dilaksanakan bukan?

 

         Yang Membuat dan yang Dicatat   

           

Dunia politik Amerika Serikat mempunyai kisah unik yang sering diulang-ulang. Seorang muda berbakat dan memiliki kepemimpinan potensial, berhasil meraih kedudukan anggota Konggres. Atau menjadi Senator negara bagian, kemudian menanjak menjadi senator Nasional. Setelah cukup lama, menjadi eksekutif dalam jabatan gubernur negara bagiannya. Pola Lokal, Nasional, kemudian kembali ke daerah, mematangkan kepribadiannya, hingga akhirnya ia di pandang potensial menjadi presiden.

Tetapi nasib menghendaki lain. Setelah begitu terkenal melalui beberapa jabatan, ia hilang. Tidak ada yang tahu dimana dia. Tidak tahunya ia menjadi wakil presiden - setelah kalah bersaing dengan orang-orang lain yang juga sama-sama potensial.

Cerita diatas menunjukkan kecilnya arti kedudukan wakil presiden - setidak-tidaknya di masa lampau. Garner, di bawah Presiden Roosevelt, adalah contoh sempurna untuk 'orang hilang' itu. Sudah menumbuhkan ambisi pribadi yang luar biasa, akhirnya harus menerima nasib menjadi pimpinan sidang di Senat belaka, ditambah kerja membuka upacara dan meresmikan proyek-proyek di seluruh negeri tidak diajak mengambil keputusan dalam masalah menentukan.

Presiden lebih percaya kepada para pembantunya sendiri. Sering para presiden mengambil seorang lawan sebagai calon wakil presiden untuk kepentingan politiknya sendiri: keseimbangan geografis (Kennedy dari sudut timur laut negeri, Johnson dari barat daya), agama ataupun etnis (Charter Anglo- Saxon mulus, Mondale dari etnis Skandinavia).

 

Hosni Mubarak

Sudah untung kalau kematian presiden menampilkan para wakil menjadi pesiden. Seperti Truman yang menggantikan Roosevelt yang mati jantung, dan Johnson yang menggantikan Kennedy yang tertembak. Atau juga menjadi presiden atas tenaga sendiri setelah berakhirnya masa jabatan ' kelas dua' Seperti Richard Nixon (wakil presiden untuk Eisen Hower 1953 -1961 kemudian presiden terpilih 1969 -1975).

Kekesalan mereka umumnya berkisar pada tidak efektifnya jabatan setinggi itu - di hadapan kekuasaan tunggal sang presiden di bidang eksekutif. Itu hanya mungkin terobati kalau memang jelas ia dipersiapkan untuk mengganti presiden nantinya. Seperti Hosni Mubarak sewaktu Sadat masih hidup, tujuh tahun 'magang', dalam jabatan kedua, tetapi jelas dalam pola permagangan yang membuat putus asa pelakunya.

Politikus yang merasa berhak memimpin negara memang sering jengkel harus berbagi kekuasaan dengan orang lain. Ia merasa tidak membuat sejarah. Dalam pandangan politisi seperti ini, sejarah hanya dibuat oleh mereka yang menduduki tempat pertama. Selain itu, semuanya hanya termasuk catatan sejarah.Apalagi kalau presiden sebagai pemegang kedudukan pertama tidak memberi kesempatan sama sekali untuk berperan kepada wakilnya, seperti Wakil Presiden Nance Garner di atas.

Tidak seperti para presiden belakangan ini, yang seakan sengaja memberi hak kepada wakil presiden mereka untuk turut memutuskan kebijaksanaan pemerintah di tingkat nasional. Johnson yang di'santuni' begitu baik oleh Kennedy (walaupun masih juga tidak puas), Mondale yang dihargai Carter (tidak pernah terdegar keluhannya), dan Bush yang "dimanjakan" Reagen (asal tahu diri, tidak melawan para pembantu terdekatnya, Baker dan Meese).

Bung Tomo

Begitu halusnya perbedaan antara pembuat sejarah dan yang menjadi catatan sejarah saja. Hosni Mubarak tidak tahu apa-apa tentang perundingan Israel.Ia tidak pernah ke Israel sekali pun. Seolah kenyataan ini membedakan Mubarak yang menjadi catatan sejarah dan Sadat sang pembuat sejarah. Wakil presiden yang tadinya kalah dalam persaingan kepresidenan dari lawan politiknya, dicatat oleh sejarah sebagai 'orang yang juga menjadi calon' (the also ran) -tokoh pelengkap belaka dibalik keperkasaan pihak yang menang.

Akan lebih besar kejengkelannya, jika sebelum menjadi wakil presiden ia sendiri telah membuat sejarah. Umpamakan sajalah Bung Tomo almarhum menjadi Wakil presiden. Ia, yang begitu berapi-api membakar semangat arek Suroboyo, dan dengan demikian membuat sejarah dengan cara dan lingkungannya sendiri, sudah tentu akan merasa konyol dalam peranan orang kedua tanpa wewenang yang jelas.Tidak heranlah jika kemudian si bung yang satu ini merasa sudah puas dengan peran kesejarahannya yang begitu pendek di tahun 1945 itu- lalu tidak mengejar peranan lain. Salah-salah bisa frustasi.

Dari sudut pandangan ini, memang menarik untuk mengikuti perkembangan di Mesir sepeninggal Anwar Sadat. Mampukah Mubarak menjadi pembuat sejarah yang setara dengan Sadat dan Nasser, setelah tujuh tahun hanya berfungsi sebagai catatan belaka / Sadat lebih lama lagi : Enam belas tahun - itu pun yang sering jadi ejekan orang. Baru setelah sang 'juragan' Nasser, ia memperoleh kesempatan. Peranan itu dilakukannya dengan tidak tanggung-tanggung - akhirnya harus ditebusnya dengan jiwanya sendiri.

Mampu tidaknya Mubarak bergerak dari catatan sejarah menjadi pembuat sejarah hanya sejarah yang akan menjawabnya. Padahal, dikawasan begitu bergolak di negara tua Mesir itu, hanya pembuat sejarah yang dapat lama memerintah.

(Sumber: TEMPO, 31 Oktober 1981)

           

    Anwar, Mahathir, dan Kita di Indonesia

 

Pada tanggal 21 September 1998 penulis mendapat telepon dan Nasir Tamara. la meminta penulis bersedia mendukung surat Adnan Buyung Nasution ke Malaysia, yang isinya memprotes penangkapan Anwar lbrahim oleh pemerintah Malaysia. Penulis meminta dibacakan pernyataan protes itu, yang berkesudahan dengan hilangnya anak kalimat "Anwar lbrahim, seorang pejuang hak-hak asasi manusia" dan tertinggal "Anwar lbrahim, mantan Wakil Perdana Menteri dan mantan Menteri Keuangan".Dengan mencantumkan anak kalimat terakhir itu penulis bersedia menandatangani surat Adnan Buyung Nasution itu. Ini sebagai pertanda bahwa penulis tidak berpihak kepada siapa pun dalam persengketaan antara Anwar lbrahim dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad. Dalam kenyataannya, memang sulit bagi orang luar untuk mengetahui apa yang terjadi di negeri jiran tersebut.

Siapakah yang benar di antara keduanya? Saling tuduh dan saling bantah disertai diamnya pers Malaysia seribu bahasa bisa berarti Mahatir yang benar, tetapi juga bisa berarti sebaliknya, sedangkan kita tetap tidak mengerti apa-apa.

Dalam keadaan demikian, Malaysia masih memiliki satu tempat untuk mencari keadilan yaitu pengadilan bukannya kepolisian. Tidaklah mungkin sebuah pengadilan di Malaysia yang terkenal jujur dan berwibawa akan sembarangan menghukum seorang mantan Wakil Perdana Menteri dan mantan Menteri Keuangan.

Mengapa? Karena ketua dalam sistem Pengadilan di sana diangkat dan ditunjuk oleh Yang Dipertuan Agung dan tidak tunduk pada Perdana Menteri. Karena itu, lembaga tersebut terkenal dengan independensinya. Perkara saksi-saksi, barang-barang bukti, dan pengakuan yang ada bisa saja dibuat oleh siapa pun, namun baru punya kekuatan hukum setelah dijatuhkan putusan pengadilan. Kalau pengadilan memutuskan Anwar lbrahim bebas, maka dia adalah korban dari masinasi politik yang dilakukan oleh Mahathir untuk menolong politik perekonomian baru dari perdana menteri negeri jiran itu, yang sebetulnya ditentang oleh Anwar lbrahim. Dengan kata lain, mekanisme politik untuk menghancurkan Anwar lbrahim secara total.

Sebaliknya, kalau pengadilan memutuskan Anwar lbrahim bersalah, maka memang benar tuduhan Mahathir atas Anwar lbrahim. Dengan mengambil sikap demikian penulis menghindarkan diri dari pemihakan yang tidak diperlukan, tetapi tetap memperhatikan perkembangan yang terjadi di negeri jiran serumpun itu. Bukankah ini menunjukkan cara terbaik untuk menunjukkan simpati pada bangsa yang serumpun, tanpa terlibat dalam persoalan mereka? Pada hari Minggu berikutnya, 27 September 1998, penulis mendapat telepon dari seorang ulama dari Kabupaten Lamongan. la memiliki ribuan santri yang berada di Malaysia. Manusia Indonesia di rantau itu ditanyai orang Malaysia tentang kasus tersebut; mana yang benar antara Mahathir dan Anwar? Mereka tidak tahu jawabnya dan bertanya pada ulama tersebut. Ulama itu kebetulan anggota NU dan dengan sendirinya bertanya pada penulis, jawaban apa yang mestinya diberikan pada santrinya itu. Jawaban yang mereka peroleh akan menjadi patokan para orang Indonesia yang ditanya oleh orang-orang Malaysia. Mengingat pentingnya arti jawaban yang mesti diberikan, maka penulis mencoba mengambil pendirian berdiri sama tengah. Ini akan menolong banyak orang Malaysia untuk merumuskan jawaban dalam memandang masalah yang sedang terjadi.

Pada petang harinya, mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, A. Ghafar Baba muncul dalam suatu wawancara di salah satu TV swasta Indonesia. Dalam komentarnya A. Ghafar Baba menyayangkan para pemimpin Islam Indonesia dan pers Indonesia yang seolah memihak pada Anwar lbrahim dan mengimbau agar pers Indonesia tidak usah ikut campur atas persoalan yang sedang terjadi di Malaysia. Ini terjadi karena A. Ghafar Baba tidak membaca laporan yang ditulis oleh beberapa media cetak beberapa hari sebelumnya yang memuat pernyataan penulis yang tidak berpihak pada Anwar lbrahim. Dalam hal ini Baba temyata salah kesan.

Malam harinya Edward Soeryajaya dan Tony Soeryo datang ke rumah penulis. Mereka temyata baru kembali dari Langkawi, Malaysia pada sore harinya. Di sana mereka bertemu dengan Datuk Sunusi Junid, salah seorang Menteri Besar dan pemah menjabat menteri-menteri pada departemen lain dalam Kabinet Mahathir. Bagi penulis, tokoh ini penting dalam hubungan bangsa serumpun, Indonesia-Malaysia, karena dia salah seorang tokoh pendiri Yayasan Nusantara. Bahkan dia suami dari salah seorang cucu tokoh Indonesia, yaitu Daud Beureuh. Dia juga pemah menjabat Timbalan (Wakil) Perdana Menteri di negeri Jiran itu, dan pemah disebut-sebut sebagai calon pengganti Mahathir.

Datuk Sunusi Junid mengatakan pada Edward dan Tony bahwa tuduhan yang ditimpakan pada Anwar lbrahim benar adanya. Dia sampaikan pada kedua orang ini rincian kasus tersebut. Mendengar cerita ini, lagi-lagi penulis bertanya dalam hati mengapa sampai terhanyut dalam masalah ini? Ya, bagaimanapun kita adalah pemuka masyarakat dua bangsa yang serumpun, sehingga tidak bisa melepaskan diri dan kenyataan tersebut. Pemimpim nasionalis di Malaysia, karena keadaan khususnya, tentulah setara dengan peminipm gerakan Islam di Indonesia. Sehigga pantaslah kalau antara keduanya ada ikatan-ikatan batin. Inilah yang juga membuat Edward khawatir kalau sampai penulis terjebak dalam pemihakan salah satu pihak. Jika penulis sampai berpihak pada Anwar lbrahim, misalnya, karena dia pemah menjadi Ketua ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) dan saat ini menjadi salah seorang nasionalis yang berpengetahuan agama mendalam, ini merupakan sikap yang perlu disayangkan.

Lagi-lagi penulis tercenung dalam hati. Karena kekuasaan Tuhan yang mempertalikan kedua bangsa. Kita tidak bisa melepaskan diri dari apa yang menimpa negeri Jiran tersebut karena tetap terikat oleh istilah "serumpun", walaupun ada arti lain dari kata itu yang tidak kita setujui. Masalah Anwar lbrahim yang dituduh melakukan penyimpangan seksual, sodomi dengan anak-anak tanggung dan, membahayakan keamanan negara, sebenarnya bukan masalah Malaysia saja, tetapi juga masalah kita bersama. Hanya saja yurisdiksi atas masalah tersebut tidak jatuh ke tangan kita melainkan berada dalam kekuasaan negara jiran itu. Ini berarti kita terkena dampaknya tetapi tidak punya wewenang atasnya.

Sama seperti masalah Palestina bagi orang Arab. Kita tidak bisa membutakan mata atas apa yang terjadi di negeri jiran, tetapi juga tidak memiliki yurisdiksi apa pun atas perkembangan yang terjadi.

Sikap seperti ini patutlah direnungkan dalam-dalam karena kedua bangsa sedang berjalan meniti titian yang berbeda menuju alam demokrasi. Kita sering jengkel melihat Malaysia yang masih feodal, tunduk pada raja dan pemerintahannya puluhan tahun berada di belakang Indonesia. Ini dilihat dan satu sisi, namun di sisi lain kita akan melihat hal yang sebaliknya. Kita percaya korupsi dapat ditekan di Malaysia, sementara di negeri kita tidak. Mengapa? Karena gaji pegawai negeri di sana cukup tinggi demikian juga pendapatan rakyat pada umumnya. Dengan demikian dorongan berkorupsi sangat rendah. Di negeri kita, pendapatan pegawai negeri demikian rendah sehingga korupsi dianggap wajar.

Di samping itu, kekuasaan pengadilan di Malaysia sangat besar karena sistem kerajaan itu. Dengan kata lain, pemerintah Malaysia dapat melakukan tindakan-tindakan cukup pada pelanggar tindak pidana korupsi karena memiliki undang-undang antikorupsi yang diberlakukan secara efektif. Sebaliknya di Indonesia, upaya memberantas korupsi ini masih lama karena kurangnya ketegasan sikap dalam menanganinya.

Bukankah dengan demikian sangat menarik bahwa kita tidak dapat lepas satu dari yang lain sebagai dua bangsa, Indonesia-Malaysia, tapi masing-masing memiliki jalan sejarah sendiri-sendiri dalam upaya menuju capaian demokrasi.

Apa yang terjadi merupakan satu pelajaran bagi masing-masing pihak. Dari sini kita dapat saling bercermin dan belajar untuk saling mengoreksi diri. Dengan jalan inilah kita bisa saling menghargai dan berempati.

 

             Arafat, Israel, dan Palestina

 

Akhirnya, yang paling ditakuti terjadi juga. Perdana Menteri Israel Ariel Sharon, mengumumkan keadaan bahaya bagi Israel, mengurung Yasser Arafat di Ramallah dan membiarkan penangkapan besar-besaran-terhadap apa yang disebutnya sebagai "para teroris Palestina". Dengan langkah itu, Sharon secara praktis menutup jalan bagi penyelesaian damai masalah Israel-Palestina. Hal itu telah dimulai dari larangan atas Arafat untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Beirut, dan disudahi dengan pengurungan atas dirinya oleh serdadu-serdadu Israel di Ramallah.

Karena situasi seperti itu, Gedung Putih di Washington DC terpaksa meminta agar Sharon tetap membuka jalan bagi tercapainya perdamaian permanen di kawasan itu. Benarkah pernyataan itu membuktikan Amerika Serikat tidak turut merencanakan tindakan Sharon tersebut, ataukah justru kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Dick Cheney ke kawasan itu justru untuk mempersiapkannya, sejarahlah yang akan menjawab. Seperti kebanyakan kejadian sejarah, baru belakangan dapat diketahui secara pasti sampai di mana peranan pemerintahan Bush dalam masalah ini: menipu dunia ataukah ditipu Israel?

Tindakan Sharon itu juga tidak jelas bagi kita: benarkah ia secara logis berani menindak secara tegas semua orang Palestina militan yang disebutnya "kaum teroris?" Ataukah pada gilirannya, ia juga akan bersikap separuh hati, karena biaya ekonomis dan keuangannya akan menjadi sangat besar. Belum lagi kalau diingat biaya politik yang ditanggung Pemerintah Israel dengan kebijaksanaan "garis keras"-nya itu. Dengan kata lain, kekerasan Sharon dan kelemahan Arafat, yang tidak mau menghentikan kaum militan dan radikal Palestina selama ini, merupakan saham yang hampir bersamaan dalam menciptakan keadaan seperti sekarang ini.

Memang, Sharon benar dalam satu hal: kelembutan yang terlalu jauh justru akan lebih memicu tindakan-tindakan radikal dan konfrontatif dari pihak Palestina. Akan tetapi sebaliknya, tindakan kekerasan saja seperti yang dilakukan Sharon, tidaklah menyelesaikan masalah. Sikap menghormati kedaulatan Israel sebagai negara merdeka dan berdaulat harus juga diimbangi dengan sikap yang sama terhadap Palestina. Inilah yang diperjuangkan sejak dahulu oleh negara-negara Arab, yang tidak bersikap konfrontatif terhadap Israel. KTT Arab di Beirut, justru membuktikan hal ini. Bahwa di kalangan negara-negara Arab ada sikap radikal, seperti ditunjukkan Suriah dan Irak, sama wajarnya dengan sikap kaum kanan dalam Partai Likud, yang dipimpin oleh Ariel Sharon sendiri.
***
JADI tidak realistiklah untuk mengharapkan dukungan penuh dari kedua belah pihak atas gagasan penyelesaian damai yang permanen dengan saling pengakuan antara Israel dan Palestina akan wujud lawan mereka sebagai negara berdaulat. Dengan ungkapan lain, penyelesaian damai yang permanen bagi kawasan itu, hanya dapat dicapai melalui sikap saling mempercayai antara pimpinan Israel dan Palestina. Tanpa sikap saling mempercayai itu, kepercayaan yang diperlukan untuk mencapai perdamaian permanen di kawasan itu, akan menjadi hampa belaka. Sekali lagi, tanpa sikap kepercayaan pimpinan kedua bangsa itu, maka krisis Timur Tengah dengan segala akibatnya, akan tetap ada dan-mau tidak mau kita sebagai bangsa bermayoritas Muslim juga akan terkena akibat-akibat tersebut.

Pokok persoalannya, dengan demikian dapat disederhanakan: akan munculkah kepemimpinan baru yang saling mempercayai di kalangan kedua belah pihak? Akan adakah Anwar Sadar dan Menachen Begin yang baru; yang satu bekas opsir tentara Arab dan yang lain telah melakukan tindakan yang dapat dinamakan "tindakan teror" terhadap pemerintah jajahan Inggris itu, kalau digunakan istilah Sharon. Gerakan teroris Hagana yang diikuti Begin semenjak sebelum Perang Dunia Kedua, sama halnya dalam pengaturan, prinsip-prinsip yang digunakan dan tujuan yang dimiliki gerakan Intifadah yang dilaksanakan bangsa Palestina sekarang.

Dengan demikian, persoalannya menjadi jelas bagi kita sekarang: akan digantikan siapakah Arafat dan Sharon? Hal ini akan membawakan pernyataan berikut; dengan cara apakah kepemimpinan kedua bangsa itu akan dibentuk? Di Israel pemilihan umum atau pembentukan pemerintahan baru melalui Knesset (parlemen) adalah jalan untuk itu. Di kalangan bangsa Palestina, masalahnya menjadi lebih ruwet. Cara Israel, yang didasarkan pada demokrasi model Barat tidak berlaku bagi orang-orang Palestina, karena di kalangan kebanyakan bangsa-bangsa Arab, demokrasi masih lebih merupakan impian dari pada suatu kenyataan.

Karenanya, kedua cara yang digunakan untuk menggantikan kepemimpinan kedua belah pihak, adalah kunci permasalahan yang harus dicari pada saat ini. Kegagalan mendapatkannya hanya akan membuat keadaan lebih parah, yang akan menyeret kepentingan semua bangsa di dunia, karena pertimbangan-pertimbangan geo-politik. Karenanya, tindakan-tindakan luar biasa memang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa Israel-Palestina itu. Kegagalan mengganti kepemimpinan kedua bangsa itu, secara realistik akan membuat lebih sulit tercapainya dunia yang aman bagi semua pihak. Kalau keadaan itu dibiarkan, maka hanya ada satu jalan bagi kita: penggunaan kekerasan oleh negara adikuasa, dalam hal ini Amerika Serikat.

Bukankah ini yang ditolak oleh pimpinan Republik Rakyat Cina (RRC) di zaman Mao Zedong, dengan prinsip non-hegemonik dalam percaturan internasional? Bukankah membiarkan kekuasaan hegemonik manapun untuk melakukan tindakan unilateral dengan menggunakan kekerasan, adalah sebuah ekstremitas tersendiri? Karenanya, jika para pemimpin Arab dan mayoritas bangsa Palestina tidak segera mengganti kepemimpinan Arafat di kalangan mereka, berarti kita merelakan tindak kekerasan oleh Israel? Dan kalau di Israel tidak ada proses politik yang berujung pada penggantian Ariel Sharon sebagai Perdana Menteri, berarti juga tidak ada kemampuan kaum pecinta damai untuk mencari perdamaian melalui berunding?

Jelaslah dengan demikian. Kita semua berada pada titik sensitif untuk membiarkan eskalasi kekerasan atau menyelesaikan sengketa dengan berunding, suatu hal yang dirasakan di seluruh dunia dan bukannya di kawasan Timur Tengah saja.

 

          Bercermin Dari Para Pemimpin

 

Para pemimpin India memang bermacam ragamnya, ada yang seperti Mahatma Gandhi, yang tidak tahan tinggal di istana, dan memilih tinggal di rumah biasa dan mengenakan kain pembalut tubuh tenunan sendiri. Hasilnya hanya kain yang dibebatkan tubuh tanpa dijahit lebih dahulu. Itu pun ia masih dibunuh orang, karena dianggap masih memiliki karisma besar dan membahayakan paham-paham tertentu.

Ada juga yang menjadi seperti Jawaharal Nehru. Walaupun dalam banyak banyak hal ia sependapat dengan mahatma Gandhi, tetapi dia telah mengenakan saluar (celana sepanjanng kaki) dan memakai baju mantel dari kain putih yang tebal. Semuanya serba sederhana, walaupun ia masih meminta mengenakan sekuntum kembang mawar setiap hari pada dadanya di sebelah kanan. Bukankah ini sebuah kemewahan yang harus dibayar rakyat ?

Di samping kedua tokoh tersebut, ada tokoh pemikir dan pemimpin yang sangat disegani, Wakhiduddin Khan. Penulis sendiri berkesempatan bertemu secara pribadi dengan tokoh ini ketika menghadiri Pertemuan Doa untuk perdamaian di kota Roma tahun 1976. Tokoh yang terakhir ini datang bersama anaknya. Pakaiannya sangat sederhana, yaitu hanya kain pembalut tubuh yang menutupi kepala dan badannya. Bajunya sesuai dengan reputasinya, tinggalnya di sebelah barat kota New Delhi, memimpin sebuah Badan Dakwah dan Penerbitan yang berusaha membawa sikap Islam moderat. Dalam usia 7—an tahun, ia menunjukan pada kaum muslimin India, mereka merasa tidak harus marah dalam kasus Mesjid Babri (Babri Mosque) di negara bagian Punjab.

Kalau kaum Hindu militan merusak dan membakar mesjid itu, serta menggantikannya dengan sebuah kuil Hindu yang memuja Rama, hal itu tak usah diherankan. Bukannya dahulunya umat Islam merusak kuil yang ada di tempat itu dan menggantikannya dengan Mesjid Babri? Dengan kata lain, Wakhiduddin Khan mencoba melerai keadaan dengan menunjukan kejadian kesejarahan di tempat itu, yang sudah berselang ratusan tahun ? Bukankah dengan pengetahuan seperti itu, kaum muslimin lalu menjadi lebih sabar dalam sikap dan reaksi ? Ternyata lelaki lanjut usia yang waktu itu menderita penyakit batuk justru mengajari orang Islam untuk bersikap realistis.

Manakah yang baik antara ajakan untuk marah dalam kasus Mesjid Babri seperti dikumandangkan kebanyakan dai dan pemimpin muslin India ataukah ajakan Wakhiduddin Khan yang moderat? Kita tidak pernah tahu karena sejarah belum berakhir dan sedang dibuat.

Orang kedua yang penulis temui adalah Asghar Ali Engineer, yang datang dari negara baggian Bombay. Penulis bertemu dengannya pada sebuah pertemuan di Pulau Penang. Dalam pertemuan itu ia menyampaikan paper, seperti halnya penulis, namun judul paper-nya sangat menarik: Islamic State and The Secular State. Dalam paper ini, ia menganggap tujuan berdirinya negara Islam sudah dipenuhi oleh gagasan negara modern yang bersifat sekuler. Dasar dari pendapatnya itu sederhana saja, yaitu persamaan tujuan antara negara sekuler dan negara Islam – sama-sama melindungi hak-hak pribadi para warga negaranya.

Kalau jalan pikiran ini diikuti dengan konsekuen, yang menjadi ukuran satu-satunya baik bagi negara Islam maupun bagi negara sekuler adalah kesejahteraan warga negara secara perorangan. Selainnya itu, hanyalah bentuk luar yang dapat saja diubah oleh rakyat melalui lembaga perwakilan mereka.

Jika hal ini diberlakukan di negeri kita, maka negara kita yang berdasarkan Pancasila sudah satu tujuan dengan negara Islam. Ini tentu tidak akan dapat diterima oleh berbagai gerakan Islam di negeri ini yang menginginkan berdirinya negara Islam. Baik itu orang yang tulus pada gagasan tersebut maupun yang hanya ingin menumpanginya untuk sampai pada kekuasaan. Asghar Ali Engineer sudah memutuskan bahwa mereka yang menginginkan negara Islam dari golongan kedua ini, tampaknya tidak memberikan tempat lagi kepada golongan pertama.

Pendapat ini jelas bukanlah pendapat seluruh masyarakat muslim di India. Bahkan mungkin pendapat minoritas yang diikuti ratusan ribu orang saja di tengah-tengah masyarakat minoritas India (kaum muslim) yang berjumlah 120 juta jiwa. Tetapi bagaimanapun, pendapat ini penting dan patut diperhatikan. Pendapat yang mempertahankan status quo, antara lain diikuti oleh pesantren Deopand di Lucknow. Perguruan ini menghasilkan tokoh-tokoh status quoits yang jelas tidak sejalan dengan pendapat mayoritas bangsa yang menghendaki negara sekuler.

Pertanyaan klasik muncul dalam hal ini: manakah yang menang antara penjaga status quo yang saat ini mayoritas penduduk dalam jangka panjang, apabila dihadapkan dengan mereka yang ingin mengubah status quo dan berjalan bersama sejarah? Pertanyaan ini dapat kita temukan dimana-mana di dunia Islam, termasuk di negeri kita. Akankah Islam di Indonesia dapat menetapkan hukum melalui perwakilan rakyat, yang sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, ataukah justru proses pembuatan hukum Islam itu sendiri yang berubah?

Artinya, bukankah hukum Islam di Indonesia harus memperhitungkan kebutuhan negara Pancasila yang bervisi aneka ragam? Dengan kata lain, haruskah DPR menetapkan undang-undang yang sesuai dengan syariah Islam, ataukah syariah justru memiliki kemerdekaan mengembangkan wawasan dan visinya sendiri dengan adanya perkembangan zaman.

Pengalaman di India, orang seperti Wakhiduddin Khan jelas memberikan pemilikan yang berharga kepada kita. Ini tidak hanya terjadi di India, bahkan lebih-lebih lagi di Eropa Barat dan negara-negara lain yang memiliki minoritas Islam cukup besar. Mungkinkah di tempat-tempat lain itu muncul beberapa orang Wakhiduddin Khan dalam bidang yang bermacam-macam?

Di Perancis umpamanya, kita lihat munculnya Al-Mutanabbi, yang mencoba menyatukan antara lagu-lagu Arab dengan disko Barat. Muhammed Arkoun di Paris mencoba menggabungkan antara filsafat Islam dan filsafat Barat, dengan mengemukakan filsafat Islam dengan menggunakan semiotika filsafat modern. Belum lagi beberapa sutradara muslim yang berasal dari Aljazair yang mencoba mengemukakan tema-tema Barat dalam film-film mereka. Walhasil kebangkitan budaya dengan menggunakan bentuk-bentuk Barat sedang dicobakan di Perancis oleh para seniman yang berasal dari negeri Arab

Belum lagi Fadima (mungkin aslinya Fatimah), seorang generasi muda Eropa, yang mengajukan sebuah pertanyaan: sebagai generasi muda Eropa pantaskah kita meniru budaya nenek moyang mereka dari negeri asal mereka? Bukankah akan lebih prduktif untuk menampilkan identitas baru Islam yang tidak sama dengan identitas orang tua kita, tetapi juga tidak sama dengan identitas Barat? Mungkinkah kita menampilkan identitas baru muslim di tengah-tengah masyarakat yang sudah komersial?

Pertanyaan-pertanyaan di atas ternyata adalah sambungan belaka dari pertanyaan yang diajukan Abdul Wakhid Khan dari India: haruskah orang Islam mempertahankan apa yang mereka miliki, dan bukan mengembangkannya?

 

              Cerita Sebuah Konferensi

 

Pekan lalu, di Marriott Hotel, Jaakarta, telah diselenggarakan Konperensi yang unik untuk pertama kalinya dalam sejarah kaum muslimin, sebuah sidang diselenggarakan untuk mempertemukan berbagai masayarakat Islam dan kaum intelektual muslim dari berbagai negara. Selama ini, campur tangan pemerintah selalu terjadi, namun kali ini sebuah majelis benar –benar dari kalangan noon-pemerintah telah berlangsung. Lebih dari seratus pemuka agama datang, dari berbagai organisasi ayang memiliki kredibiilitas tinggi dan benar-benar mewakili amasyarakat masing-msing, baik yang resmi maupun yang tidak resmi.

Masalah pokok yang menjadi perhatian adalah responsi kaum muslimin tehadap apa yang terjadi di kota New York tanggal 11 september yang lalu. Dapatkah ia dilihat berdiri sendiri, menjadi kesaksian bagi sebuah "sikap keras dan kaku" sebagaimana kelompok ekstrim muslim itu. Sebagaiamana ia dilihat oleh berbagai negara, atau setidak-tidaknya oleh beberapa media tingkat dunia ataukah ia harus dilihat sebagai sebuah bagian saja dari cerita yang lebih utuh?

Penulis melihat hal ini sebagai bagian kecil dari respons kaum muslimin di seluruh dunia. Ini tercermin dari pidato pembukaan penulis di awal konporensi. Pidato itu dikumandangkan oleh media kita secara tidak utuh, melainkan cukup baik disajikan. Demikian juga pendekatan ini tercermin dalam presentasi-presentasi lebih lanjut pada konperensi tersebut. Pada waktunya kumpulan berbagai makalah dan pendapat dalam konferensi itu akan diterbitkan guna memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang terjadi.

*****

Menurut pendapat penulis, apa yang dinamakan terorisme internasional adalah bagian respons kaum muslimin terhadap berbagai tantangan yang mereka hadapi. Tantangan terbesar adalah modernisasi, yang biasanya dianggap "produk barat" dan berwatak materialistik. Apalagi kalau disertai dengan ketidakadilan, seperti dari negara kita. POLRI tidak menindak perjudian, yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang. Maka, tak mengherankan jika lalu ada "kelompok garis keras" yang mengambil tindakan sendiri dan dengan demikian juga mealanggar Undang-Undang, mengapa terhadap mereka daiambi tindakan keras oleh aparat negara, seperti di Ngawi, sedangkan terhadap para penyelenggara judi dengan bebas melakukan kegiatan mereka?

Penulis menyadari sebagian besar rakyat kita menganggap perjudian sebagai "persoalan budaya" dan setidak-tidaknya hal itu tidak hanya diselesaikan secara hukum. Tapi perjuangan untuk merevesi UU yang ada mengenai perjudian tidak dilaksanakan. Sedangkan pelanagaran tetap dilakukan oleh orang-oranag pemerintah?

Pemerintah Malaysia, misalnya, mengambil sikap yang bijaksana dalam hal ini. Perjudian secara umum tetap di larang dan peraturan mengenai itu di laksanakan secara saungguh-sungguh. Tetapi, bagi mereka yang menganggap judi sebagai masalah budaya dibukakan tempat untuk melakukannya, di Genting Heights. Bagi mereka yang beragama Islam tidak diperkenankan berjudi di tempat itu. Dengan demikian, mereka yang tidak mengharamkan perjudiandapat bberjudi di tempat tersebuat, sementara pemerintah mendapat pajak secara legal. Di Indonesia, sebaliknya, pemerintah tidak menaadapatkan apa-apa tapi pejabat pemerintah memperoleh hasil yang tidak kecil dari "upeti" yang jatuh ke tangan mereka.

*****

Menghadapi tantangan modernisasi yang berbentuk terorisme internasional memerlukan dua persyaratan. Kalau kedua-duanya tidak tercapai, sia-sia saja dilakukan pemboman dan tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Paling-paling hasilnya adalah sebuah negara materialistik seperti yang terjadi di Afghanistan. Hal itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan kekecewaan besar di kalangan kaum muslimin.

Pemecahannya adalah pendidikan kembali (re-education) kaum muslimin di seluruh dunia, agar menghargai sisi non-materialistik dari kehidupan mereka. Kalau ini tercapai, barulah terorisme internasional dapat dihilangkan. Dua hal harus daiperhatikan dalam dalam hal ini.

Pertama; upaya menutup kesenjangan (gap) anatara berbagai kawasan muslim. Di Asia Tengggara, tradisi tindakan non-pemerintah, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), berjalan sangat saubur. NU dan Muhammadiyah merupakan bukti akan hal ini, karena mereka dapat hidup dengan subur di hadapan berbagai kendala pemerintahan. Imam dan khatib di masjid dan surau dipilih sendiri oleh masyarakat tanpa penunjukan peamerintah. Dari Timteng, pemerintah ikut campur dalam semua urusan, sehingga ketua Palang Merah pun harus disetujui oleh presiden.

Perbedaan keadaan antara Asia Tenggara dan Timteng ini haruslah dibuat sekecil mungkin, guna dimungkinkan dilakukannya re-edukasi yang memadai bagi semua kalangan muslim. Kuncinya adalah kdemmokratisasi masayarakat muslim, dimanapun mereka berada.

Kedua; kecenderungan kuta gerakan-gerakan Islam untuk "memaksakan" lembaga-lembaga (institusi) Islam formal, baik fisik maupun non-fisiik. Institusi fisik dapat berbentuk partai Islam, negara Isalam dan sebagainya; sedangkan institsi non-fisik dapat dilihat pada aspek figh (hukum Islam) dan gerakan tasawwuf (tarekat). Dengan demikian, kurang diberikan keleluasaan kepada kaum muslimin awam (laymen) untuk berbicara atas nama Islam. Ini harus diubah, jika kita menginginkan re-edukasi masyarakat-masyarakat muslim se-antero jagad.

Pada waktunya, penulis akan melaporkan hasil-hasil konperensi, termsuk hal-hal yang harus dilanjutkan penangannya. Dalam konperensi kedua nanti yang direncanakan akan berlangsung di kawasan timur Tengah bulan maret yang akan datang, beberapa topik menarik dari konperensi ini akan dibicarakan lebih lanjut.

Konperensi ketiga akan diselenggarakan pada akhir tahun 2002 di Senegal, Afrika Barat, tentu dengan hasil lebih konkrit lagi daripada pertemuan Jakarta kali ini. Deklarasi Jakarta dari konperensi pertama ini juga akan dibahas oleh penulis pada waktunya nanti.

            Islam Dan Globalisasi Ekonomi

 

Globalisasi ekonomi dunia, saat ini, sering diartikan sebagai persaingan terbuka, ketundukan mutlak pada kompetisi dan penerimaan total atas “kebenaran” tata niaga internasional yang diwakili oleh World Trade Organisation (WTO). Benarkah dan cukupkah hal ini, kiranya menjadi perhatian kita melalui tulisan ini. Dalam uraian ini, akan tampak bagaimana pandangan tentang hal-hal tersebut, dan dimaksudkan akan tercapai kejelasan mengenai hal ini dalam uraian berikut.

Dengan kata lain, globalisasi ekonomi dimaksudkan untuk membenarkan dominasi perusahaan-perusahaan besar atas perekonomian negara-negara berkembang yang, tentu saja akan sangat merugikan negara-negara tersebut. Karena itulah, tentangan atas WTO dan pengertian globalisasi seperti itu justru dilancarkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) internasional yang berpangkalan di negara-negara bertehnologi maju. Penentangan terbuka atas WTO oleh LSM internasional di Seatle, mempengaruhi sikap negara-negara berkembang, yang dimunculkan dalam konperensi WTO di Qatar tahun lalu.

Namun, tentangan terhadap gagasan globalisasi ekonomi itu tidak dilanjutkan dengan kampanye besar-besaran untuk menubuhkan pengertian baru atas kata globalisasi itu sendiri. Yang terjadi adalah sebuah pendekatan negatif, yang berarti penentangan terhadap sesuatu, tanpa diikuti kampanye besar-besaran untuk mensukseskan sebuah pendekatan positif berupa pengertian baru akan kata globalisasi tersebut. Dengan kegagalan menampilkan strategi positif itu tampak bahwa pengertian lama yang negatif tentang globalisasi tetap berlaku. Hal ini tentu berbeda, misalnya, dengan strategi Bung Karno untuk menyerang imperialisme dengan mengemukakan alternatifnya, yaitu negara-negara Asia-Afrika.

Dalam memahami arti globalisasi di luar pengertian yang sudah lazim, kita dapat juga bertitik tolak dari pandangan agama tentang pembangunan nasional. Pandangan itu, berangkat dari apa yang dimaksudkan agama Islam tentang fungsi ekonomi dalam kehidupan sebuah masyarakat, bertumpu pada dua faktor utama: arti barang dan jasa bagi kehidupan manusia dan bagaimana masyarakat menggunakan barang dan jasa tersebut. Modal, dalam pandangan ini, adalah sesuatu yang diperlukan untuk membuat sesuatu barang atau jasa bagi kehidupan masyarakat. Dalam memandang modal seperti itu, menjadi jelas bahwa keuntungan/profit merupakan hasil sekunder yang tidak hanya memperbaiki kehidupan pemilik modal, tapi juga ia tidak berakibat menyengsarakan pembeli/pengguna barang tersebut.

Dengan ungkapan lain, laba tidak hanya berfungsi menguntungkan pemilik modal, tapi ia juga berfungsi menciptakan keadilan dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Dengan kata lain, laba/keuntungan tidak boleh bersifat manipulatif, berarti tidak dibenarkan penggunaan sebuah faktor produksi, untuk memanipulasi pihak lain. Dalam pandangan Islam, tidak diperkenankan adanya pendekatan Laisses Faire (kebebasan penuh) yang menjadi ciri kapitalisme yang paling menonjol. Dalam pandangan ini, benda dan jasa harus memberikan keuntungan pada kedua belah pihak, hingga hilanglah sifat eksploitatif dari sebuah transaksi ekonomi.

Dengan pendekatan non-eksploitatif semacam itu, memang tidak dibenarkan adanya perkembangan pasaran tanpa campur tangan pemerintah, minimal untuk mencegah terjadinya eksploitasi itu sendiri. Dengan ungkapan lain, yang dijauhi oleh Islam bukanlah pencarian laba/untung dari sebuah transaksi ekonomi, melainkan sebuah pencarian laba/untung yang bersifat eksploitatif. Di sinilah peranan negara menjadi sangat penting, yaitu menjamin agar tidak ada manusia/warga negara yang terhimpit oleh sebuah transaksi ekonomi. Manusia harus diutamakan dari mekanisme pasar dan bukan sebaliknya.

Jika prinsip non-eksploitatif dalam sebuah transaksi ekonomi seperti digambarkan di atas terjadi, maka dengan sendirinya pengertian akan globalisasi juga harus dijauhkan dari dominasi sebuah negara/perusahaan atas negara-perusahaan lain. Karena itu, globalisasi dalam pengertian lama yang hanya mementingkan satu pihak saja haruslah dirubah dengan pengertian baru yang lebih menekankan keseimbangan antara pemakai/pengguna sebuah barang/jasa dan penghasil/produsennya.

Dengan demikian, pencarian untung/laba dalam globalisasi tidak harus diartikan sebagai kemerdekaan penuh untuk melikuidir saingan mereka, melainkan justru diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Penyesuaian antara kepentingan pihak konsumen dan produsen ini, tentulah menjadi titik penyesuaian antara kepentingan berbagai negara satu sama lain di bidang ekonomi dan perdagangan.

Di lihat dari sudut penafsiran seperti itu, dalam pandangan Islam diperlukan keseimbangan antara kepentingan negara produsen barang/jasa dan negara pengguna barang/jasa tersebut, sehingga tercapai keseimbangan atas kehidupan internasional di bidang ekonomi/finansial. Dengan kata lain, keadilan tidak memperkenankan kata globalisasi digunakan untuk menjarah kepentingan sesuatu bangsa atau negara, hingga kata itu sendiri berubah arti menjadi tercapainya keseimbangan antara kedua belah pihak. Singkatnya, WTO seharusnya berperan mendorong perkembangan ke arah itu, bukannya menjamin kebebasan berniaga secara penuh, dengan hasil terlemparnya bangsa atau perusahaan lain karenanya. Sederhana, bukan?

 

Pemimpin, Kepemimpinan Dan Para Pengikut

 

Ketika Mahatma Gandhi meninggal, tak lama setelah India mencapai kemerdekaan, dunia merasa sangat cemas. Mungkinkan India yang berpenduduk ratusan juta jiwa itu mampu mempertahankan keadaan damai sepeninggal Gandhi? Bukankah pemisahan Pakistan dari India sudah cukup membuat traumatis, apalagi setelah diikuti kemangkatan sang pemimpin besarnya?

Ternyata, perdamaian dapat dipelihara, berkat kepemimpinan yang diperlihatkan Jawaharal Nehru, seorang murid Gandi yang luar biasa. India tetap meniti kemajuan dengan kesederhanaannya, dan kini kita saksikan hal yang sama tetap berjalan.Dengan kata lain, keadaan traumatic itu tetap terkendali menuju kemajuan bagi India yang selalu dilanda kekurangan dan kemiskinan tersebut. Mengapa? Karena Gandhi berhasil memelihara kepemimpinan yang mengabdi pada kepentingan rakyat, yang dirintisnya sejak masih di Afrika Selatan, puluhan tahun sebelum itu. Kerier gemilang sebagai pengacara ditinggalkannya, hidup enak sebagai anggota kelas menengah tidak dijalaninya dan sisi kerohanian kehidupannya sanggup mengimbangi sifat keduniawian rakyatnya.

Di sini, Gandhi menunjukkan kepemimpinan yang sangat pribadi (personal leader). Hal ini sangat berlainan dengan Ieyazu Tokugawa. Pendiri imperium Meiji ini justru- adalah seorang prajurit yang menjadi besar dalam tradisinya. Ia tinggal di istana dan memakai baju raja-raja, tetapi hingga hari ini orang Jepang tetap mengingatnya. Selama lebih dari tiga ratus tahun, nama Tokugawa selalu disenyawakan dengan kemajuan Jepang. Padahal ia tidak hidup seperti halnya kesederhanaan Gandhi. Mengapa kepemimpinannya memperoleh kelanggengan? Karena, ia tidak diukur dengan cara-cara hidupnya, melainkan capaian-capaiannya. Seperti halnya Gandhi; ia dihormati orang karena ia lebih besar dari kehidupannya (larger then life)

Hal yang sama juga terjadi pada diri Martin Luther King Jr. yang berhasil membawa negara Amerika Serikat kulit hitam ke kotak suara. Ia juga lebih besar dari kehidupannya, karena berhasil membuktikan kebenaran cita-cita yang sudah dua ratus tahun lebih dimiliki kaumnya.

Keempat tokoh itu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik, tanpa terlalu banyak menumpahkan darah. Memang di masa mudanya, Tukogawa banyak menumpas kerajaan-kerajaan lain yang terkenal dengan sebutan penguasa militer local, Daim Jo. Akan tetapi semua itu masuk periode lain dari masa Ieyazu Tokugawa. Hal ini berbeda dengan kepemimpinan Gamel Abdel Naser di Mesir, yang justru ditopang oleh kucuran darah dan air mata. Atau Kemal Attaturk di Turki, Mao Zedong di Cina serta Ayatullah Khomeini di Iran. Dan hal yang sama juga terjadi dalam sejarah kita.

Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa yang cinta damai. Perubahan social yang diinginkan juga diupayakan berjalan damai. Akan tetapi, mengapakah perubahan yang terjadi tidak berjalan damai? Karena para pemimpinnya lebih mementingkan tingkat pencapaian kepentingan yang lebih besar dalam sejarah melalui konflik berdarah. Dengan kata lain, kepemimpinan mereka masih belum terlepas dari kepentingan pribadi yang selalu disenyawakan dengan kepentingan bangsa.

Pertanyaan yang menarik hati kita, mengapa bangsa kita lebih memilih Bung Karno ketimbang Bung Hatta? Padahal, kita tahu bahwa Bung Hattalah yang berani mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan bangsa. Jawabannya ternyata terletak pada gaya kepemimpinan yang disukai oleh bangsa kita. Jadi, bangsa kita mempunyai gaya kehidupan senang damai, tetapi senang terhadap para pemimpin yang justru mengejar kejayaan pribadi.

Dalam zaman keemasan Majapahit, Raja Sunda dari Bubat, berangkat ke negara tersebut untuk mengawinkan anaknya dengan Raja Hayam Wuruk. Bukannya upacara yang megah yang mereka temui, melainkan sebuah penumpasan berdarah oleh tentara Majapahit terhadap Raja Bubat beserta rakyatnya atas anjuran Maha Patih Gajah Mada. Sejak saat itu, orang-orang daerah Sunda begitu benci pada Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Hingga, sampai saat ini, nama-nama mereka tidak diabadikan di jalan-jalan di berbagai daerah Jawa Barat. Dengan kata lain, orang-orang Sunda menolak pola kemepimpinan yang berlumuran darah tersebut, meski mereka sendiri menjalankan pola kepemimpinan semacam itu juga. Jadi, di sinilah letak sesuatu yang menarik perhatian. Anda boleh bertentangan dengan pihak lain, tetapi corak kepemimpinan haruslah sama. Artinya, perbedaan dalam pola kepemimpinan tidak berarti perbedaan dalam substansinya, melainkan hanya dalam gayanya.

Ini merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam sejarah. Dalam sejarah modern Asia saja, kita lihat pola kepemimpinan Mao Zedong yang lebih baik dalam tehnik pemerintahan. Meski begitu, dalam substansinya mempunyai persamaan yang besar dengan pemrintahan Chiang Kai Sek, yang kepemimpinannya dibuat secara personal (personal leader) hingga kepemimpinan identik dengan kekuasaan. Menjadi pemimpin berarti berkuasa, dan menantangnya identik dengan penentangan terhadap pemerintahan. Menurut sudut pandang ini, kekuasaan justru merupakan sesuatu yang formal. Dengan sang pemimpin sebagai symbolnya. Dengan demikian, menentang sang pemimpin, sama halnya dengan menentang negara.

Pandangan ini tetap berlaku di banyak negara hingga saat ini, termasuk di negara kita. Inilah yang membuat Presiden Habibie menindak orang gaek dari kelompok Barisan Nasional (Barnas), sebagai bertindak makar. Mereka menolak adanya DPR dan MPR- yang berarti, dengan demikian menolak kewenangan pemerintah. Terlepas dari mudah atau sulitnya membuktikan status tersebut, sikap verbalistik inilah yang justru menunjukkan watak otoritatif pemerintahan negeri kita selama ini.

Mengkritik seorang pejabat sama halnya mengkritik pemerintah secara keseluruhan, dan mengkritik pemerintah secara keseluruhan dianggap makar, karena dipandang menentang pemerintah secara keseluruhan pula. Seharusnya perbedaan dalam dua macam kritikan itu dinilai secara analitis dan diperlakukan secara benar. Kalau misalnya mengkritik pemerintah secara keseluruhan dalam arti lembaga negara, memang haruslah dianggap sebagai makar. Ini sama artinya dengan keinginan menggantikan landasan pemerintah. Tetapi jika yang dikritik sistem pemerintahannya bukan landasannya, haruslah dipahami sebab-sebabnya. Yaitu bahwa ingin diperbaiki adalah aparat dan cara memerintah, bukannya landasan atas mana pemerintah itu didirikan.

Kemampuan membedakan seperti itulah yang tak pernah dimiliki oleh system pemerintahan di negara kita. Masalahnya, karena kita tidak pernah memiliki birokrasi yang terlepas dari urusan landasan tersebut. Di India, birokrasi tidaklah terlalu mementingkan masalah ideology, karena itu urusan partai-partai politik. Jadi, selama suatu hal masih bias dihubungkan dengan sebuah undang-undang yang obyektif, selama itu pula birokrasinya tak membawa hal itu pada Undang-undang Dasar. Jelasnya, tidak setiap hal harus dikaitkan dengan Undang-undang Dasar.

Selama birokrasi dianggap identik dengan soal politik, selama itu pula birokrasi tersebut tidak dapat berdiri sendiri secara obyektif. Meski, proses ideology birokrasi pemerintahan menuju titik terjauh sekalipun. Bukankah hal itu patut disesalkan? Dalam hal ini, partai-partai politik tidak pernah benar-benar berdiri sendiri (independen) dari birokrasi pemerintah dan akan menyeret lembaga tersebut pada jatuh bangunnya perkembangan yang menyangkut Undang-undang Dasar (UUD)

Di atas tadi telah kita lihat bahwa ada kaitan erat antara corak kepemimpinan dan sikap dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh negara. Jika kemepimpinan personalnya kuat seperti di India di bawah Gandhi dan Jepang di bawah Ieyaku Tokugawa, maka birokrasi berdiri secara independen dari masalah pemerintahan terkait dengan persoalan negara, dan demikian pula sebaliknya, harus dikembangkan kemampuan dari pihak birokrasi pemerintahan membedakan secara tajam hal ini, bila tidak ingin terlibat dalam semua hal.

Dengan demikian, menjadi jelas betapa kepentingannya melihat hubungan antara jenis kepemimpinan dan corak birokrasi yang dmiliki para pengikut sebuah gerakan ketika menjadi ajang perebutan antar berbagai pihak. Kalau mereka dilihat sebagai partikel masyarakat yang independen. Dengan demikian dari mereka tidak begitu banyak dituntut kesetian terhadap lembaga tertentu yang menjadi symbol konstitusi. Akan tetapi, kalau birokrasi pemerintahan tidak independen dari partai politik, masyarakatpun tidak akan bersikap independen dan terjadilah perebutan yang penuh kemelut atas para pengikut itu.Di Amerika Serikat atau jepang, orang gampang saja memilih partai A dalam pemilu ini dan partai B dalam pemilu mendatang. Sementara di sini, hal itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Jika sikap ini yang selalu diambil, pemilu pun tidaklah banyak artinya sebagai sarana perubahan dan hanya jadi sarana penegasan.
Nah siapa yang bias mengatakan bahwa pemilu dan loyalitas para pengikut pemimpin-pemimpin yang memiliki karisma tidak memiliki arti?

 

Penghentian Perang Berada Di Ambang Pintu

 

Koizumi mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak terduga. Bila Jepang menerima tugas mengirimkan pasukan-pasukan perdamaian di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke Afghanistan, dapatkah hal itu diterima oleh kaum muslimin di seluruh dunia? Penulis menjawab, yang diminta oleh kaum muslimin yang rasional adalah kerangka multi-lateral, seperti PBB, dalam pencarian kaum teroris yang dituduhkan atas diri Osamah bin Laden. Kalau ini benar, tentu kehadiran Jepang dalam pasukan pemelihara perdamaian akan Seorang tokoh senior Jepang, beberapa waktu lalu, menghubungi penulis. Ternyata, Perdana Menteri berjalan wajar, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jepang sendiri.

Masalah kedua jauh lebih pelik, yaitu masalah motif Amerika Serikat (AS). Jika Pemerintahan Nasional baru dapat dibentuk di Afghanistan dan pasukan pemelihara perdamaian PBB beroperasi di sana berarti AS akan menghentikan campur tangannya di negara tersebut, baik melalui pengeboman maupun pengiriman pasukan khusus (special forces). Jika hal itu yang terjadi, tidakkah ini berarti mundurnya AS --tanpa diumumkan dari negara tersebut? Lalu apakah motif AS dalam hal tersebut, demikianlah apa yang ditanyakan oleh Koizumi.
Jawaban atas pertanyaan tersebut, ditemukan oleh penulis dalam usulan dinas rahasia AS , CIA (Central Intelligence Agency) yang diajukan ke Gedung Putih. Dalam usulan tersebut CIA meminta agar pengeboman atas Irak dimulai kembali.

Inilah yang membuat, mengapa AS harus cepat-cepat meninggalkan Afghanistan. Ia harus berkonsentrasi pada penyediaan kekuatan untuk membom kembali Irak. Untungnya, pikiran gila ini ditolak oleh senat AS melalui komisi luar negerinya. Karena itu, kini, AS kembali sibuk melakukan persiapan untuk mengebom lagi Somalia. Tentu saja dengan alasan mencari Osamah bin Laden, walaupun orang itu belum tentu berada di negara tersebut.

*****

Dikatakan orang, bahwa perang adalah penerusan perundingan yang alot. Kalau di balik, tentu dapat dikatakan bahwa perundingan akan berlangsung kembali manakala perang tidak menghasilkan apa-apa. Diktum sangat sederhana ini telah terbukti berkali-kali diterapkan dalam hubungan antar negara. Sejarah dunia telah membuktikan berkali-kali kebenaran ungkapan Von Clausewits ini, yang dibuat dalam meninjau jalannya hubungan internasional melalui peperangan.
Pemecahan persoalan antar bangsa dengan kekerasan saja jelas terbukti tidak dapat dilakukan. F16 Israel dan dentuman meriam serta deru tank, misalnya, ternyata tidak mampu menundukkan kaum militan Palestima.

Tetapi, hantaman bertubi-tubi Israel telah memaksa Yasser Arafat bersikap tegas terhadap mereka. Dengan demikian, dapat diharapkan --untuk selanjutnya, pemerintahan Palestina akan lebih bersikap konstruktif dalam perundingan dengan Israel. Dalam pada itu, pendekatan garis keras Israel yang main gebuk saja ternyata tidak membawa hasil, hingga kedudukan pecinta perdamaian di negeri Yahudi itu menjadi lebih kuat lagi. Hal ini, ditampakkan dalam figur Simon Perez, yang mengumumkan sikap baru Yaser Arafat itu melalui media massa.

Tentu saja, perundingan perdamaian akan berjalan sangat alot antara kedua belah pihak. Tapi, kedua belah pihak mau tak mau harus mengakui, perundingan masih lebih baik dari pada penggunaan kekerasan dalam hubungan kedua negara. Jelaslah, di sini, perundingan merupakan jalan terbaik guna menyelesaikan sengketa antara Israel dan Palestina. Bukankah ini berarti perundingan akan lebih mungkin membawakan penyelesaian damai antara kedua belah pihak?

*****

Penulis berpendapat, sehubungan dengan hal di atas, bahwa pola hubungan dengan cara berunding di bawah permukaan dapat berlangsung terus antara India dan Pakistan. Bukankah masalah Jammu dan Kashmir merupakan masalah yang penting untuk dirundingkan, karena merupakan masalah yang paling sensitive bagi kedua negara? Konflik bersenjata telah banyak menelan korban jiwa, dan tidak ada yang diuntungkan dengan adanya hal itu. Tindakan terror atas majelis rendah (lok sabha) di New Delhi, yang dituduhkan India terhadap Pakistan –tetapi, dibantah oleh negara tersebut, tidak selayaknya menghambat perundingan di bawah permukaan antar kedua negara.

Mulai kembalinya lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) India dalam percaturan internasional, setelah bertahun-tahun dihantui oleh kegagalan bank dunia dalam membiayai pembangunan bendungan Narmada, dikombinasikan dengan munculnya LSM-LSM Pakistan dalam percaturan dunia, merupakan sesuatu yang sangat menarik. Dapatkah kedua negara dapat berunding melalui LSM-LSM mereka? Jawaban atas pertanyaan ini menjadi sangat penting, karena menyangkut kepentingan ratusan juta jiwa manusia.

Hal-hal di atas menunjukkan adanya kesediaan untuk berunding oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa antara mereka dengan cara perundingan dan bukannya dengan kekerasan. Pada suatu siang, di kantor PBNU, penulis didatangi utusan Nur Misuari dari Moro National Liberation Front (MNLF) di Pilipina, yang tidak menolak gagasan penulis untuk menyelesaikan sengketa dengan Moro Islamic Liberation Front (MILF) –juga, dengan cara berunding tanpa kekerasan. Kalau hal itu terjadi, tentu hubungan dengan pemerintahan Gloria Macapagal Arroyo, juga diselesaikan dengan berunding?

Jelaslah dengan demikian, angin perundingan sekarang sedang bertiup ke mana-mana bukankah Indonesia seharusnya menawarkan penyelesaian sengketa-sengketa yang ada, tanpa menggunakan kekerasan, melainkan melalui perundingan-perundingan damai? Bukankah peranan ini jauh lebih mulia dari pada penggunaan kekerasan oleh siapapun? Tapi, bukankah ini juga berarti sebuah hal lain; yaitu tidak perlu adanya penggunaan kekuatan oleh sesuatu negara atas negara yang lain, alias penggunaan hegemoni kekuatan dalam hubungan internasional? Dan bukankah ini membuktikan, doktrin kita "politik luar negeri yang bebas dan aktif, adalah sesuatu yanag lentur dan kreatif dapat diterapkan dalam suasana perundingan tanpa kekerasan?"

 

   Pertempuran Tiga Kecenderungan di Mesir

 

Mesir memiliki sejarah yang panjang, mungkin terpanjang dalam sejarah umat manusia. Sejak para Fir'aun (Faraoh) mengaku menjadi wakil Tuhan di rnuka bumi, negeri kuno ini sudah hampir 6.000 tahun mengalami pertentangan dalam hubungan antara agama dan negara. Seperti kata penulis sejarah ekonomi, Charles Issawi, agama pun dipakai sebagai pembenar kekuasaan birokasi.

Mula-mula Fir'aun menjadi wakil Tuhan dengan kekuasaan. Setelah itu para Sultan Islam membawakan birokrasi mereka sendiri. Kemudian para birokrat penjajah membawakan keangkeran birokrasi yang mereka ciptakan. Dan akhirnya, para birokrat sosialis pun menguasai kehidupan rakyat.

Jalinan birokrasi pemerintah dan agama tampak kentara sekali dalam mengumandangkan kekuasaan pemerintah dalam diri Al-Azhar. Kehidupan agama yang resmi praktis dikuasai oleh Al-Azhar. Menteri urusan wakaf, menguasai lebih dan sepertiga tanah-tanah pertaman di Mesir. Berbagai urusan wakaf dengan penghasilan sangat besar, praktis dikuasai oleh menteri dan Al-Azhar, yang menterinya berasal dari lingkungan lembaga tersebut.

Jadi, yang menguasai birokrasi pemerintah dapat menunjuk Menteri Wakaf dan para birokrat Al-Azhar harus mendukung mereka. Kerja sama erat antara agamawan dengan birokrat agama inilah yang dimaksud oleh Charles Issawi dengan ungkapannya di atas. Dengan nasionalisasi Al-Azhar, pemerintahan birokratik Mesir sejak tahun 60-an praktis menguasainya dan menggunakan seluruh kekuatan untuk mengembangkan pandangan pemerintah dalam soal-soal agama.

Tidaklah mengherankan jika kehidupan agama yang didukung oleh pemerintah demikian mencekam dalam kenyataan di negeri tersebut. Dan tidak pula mengherankan kalau kehidupan formal keagamaan sangat mendukung peranan birokrasi pemerintahan dalam masyarakat di negeri itu.

Kekuatan Agama

Menghadapi kenyataan di atas, sejak lama masyarakat telah mengembangkan jawaban mereka. Al-lkhwanul Muslimin (Muslim Brethem's) yang lahir puluhan tahun lalu dari kalangan masyarakat justru untuk melawan formalisme ini. Mereka melihat penguasaan birokrasi atas kehidupan beragama sempat membelokkan Islam dari tujuannya semula. Dalam pandangan mereka, Islam adalah penegasan hak-hak individu warga negara untuk mengikuti pilihan hidupnya sendiri. Jadi tidak banyak berkaitan dengan negara dan bahkan mengajukan kritik membangun dalam kehidupan bermasyarakat.

Birokrasi pemerintah sama haknya dengan warga masyarakat dan keharusan pemerintah menerima kritik pun sama besarnya dengan hak masyarakat. Dengan kata lain, ketentuan Islam mengenai hampir semua hal harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan tidak boleh ditundukkan kepada keinginan atau kebutuhan birokrasi pemerintah. Dengan demikian, acuan Islam yang benar memiliki kekuasaan birokrasi keagamaan. Kekuatan agama tidak terletak pada birokrat keagamaan melainkan pada keserasian ajaran-ajarannya. Ini berarti tumbuhnya ajaran abadi yang tidak mementingkan kebutuhan birokrasi agama, melainkan tegaknya ajaran-ajaran agama yang abadi dalam kehidupan masyarakat. Karena inilah kritik-kritik terhadap keputusan pemerintah yang dianggap menyimpang dari ajaran agama justru datang dari kelompok Al-lkhwanul Muslimin ini. Intelijen Mesir menghabiskan upaya mereka untuk menghadapi para pemimpin organisasi ini yang sering kali bertahan jauh lebih lama daripada di luarnya.

Ini yang terjadi pada Hasan al-Banna yang memimpin lkhwanul Muslimin tahun 40-an, membuat ketua lkhwan, al-Hudaiby digantung Nasser pada tahun 1956 dan juga Sayyid Qut tahun 1965. Hal ini pula yang membuat para pemimpin lkhwan sekarang masih mendekam di penjara di bawah Husni Mubarrok. Mereka ini menuntut pelaksanaan ajaran Islam dan bukannya ajaran yang diingini oleh para birokrat keagamaan yang berkuasa.

Adakalanya lkhwan merupakan gerakan sipil untuk memperjuangkan demokrasi melawan birokrasi pemerintah seperti tahun-tahun 30-an dan 40-an. Tetapi adakalanya juga dia menghambat munculnya demokrasi dengan mementingkan aspek formal ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, yang merupakan sisi lain antipemerintah dari kehidupan beragama. Gerakan yang lahir dari formalisme agama ini dapat berwajah antistruktur pada suatu saat dan berwajah formal agama di luar pemerintahan di saat yang lain.

Dengan kata lain, gerakan ini ingin mendirikan masyarakat Islam di Mesir, bukannya masyarakat demokratis. Karena itulah banyak di antara ajaran-ajarannya lalu diterima di negeri-negeri Islam yang lain, seperti Saudi Arabia. Hal ini dapat dilihat pada diri salah seorang pemimpin lkhwan, yaitu Dr. Said Ramadhan yang berkeliaran antara Saudi dan Eropa dalam pembuangan.

Lari ke Luar Negeri

Berhadapan dengan birokrasi pemerintah di satu pihak dan fonnalisme agama oleh masyarakat di pihak lain maka sejak awal di Mesir lahir kecenderungan untuk menawarkan Islam sebagai agama yang memperjuangkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Gerakan ini seringkali menjadi korban dan dianggap sebagai musuh Islam oleh kedua kecenderungan di atas. Kelompok yang tersebut terakhir ini menolak baik ajaran keagamaan resmi pemerintah yang dilakukan oleh para birokrat maupun pandangan non demokratik yang dibawakan oleh gerakan masyarakat, seperti lkhwanul Muslimin. Mereka justru menawarkan ajaran agama sebagai pembebas individu warga masyarakat dari berbagai macam kungkungan.

Gerakan ini semula dipelopori oleh para encyclopedist's dari masa encyclopedia Islam di tahun-tahun belasan. Pada saat ini upaya memerdekakan individu warga masyarakat tengah mengalami tekanan-tekanan berat dari golongan Al-Azhar yang mewakili birokrasi pemerintahan dan gerakan formalis yang dipelopori oleh lkhwanul Muslimin. Karenanya tokoh-tokoh gerakan ini banyak yang lari ke luar negeri seperti Nasr Abu Zayd, yang kini tinggal di Leiden, Belanda. Yang masih tinggal di Mesir memilih untuk melakukan gerakan pemikiran dan wacana transformatif melalui berbagai gerakan pemikiran yang ada di kampus-kampus, seperti Hassan Hanafi.

Salah seorang tokoh yang menarik dalam hal ini adalah Saad el-Din al-Asmawi, mantan Ketua Mahkamah Agung Mesir. Dalam serangkaian tulisan di berbagai media massa maupun buku-bukunya yang ditulis dalam waktu puluhan tahun, dia mengumandangkan pemikiran bahwa rnodernisasi Mesir tidak merugikan Islam. Bahkan pembaratan (westermsasi) pun terkadang membawa berkahnya sendiri pada kehidupan di Mesir. la demikian laku di Mesir sehingga banyak sekali pendukungnya.Salah satu di antara karya-karyanya menceritakan, bahwa pengislaman hukum pidana Mesir tidak diperlukan dalam bentuk yang ekspresif.

Menurut al-Asmawi, hukum pidana Mesir yang berasal hukum pidana Napoleon yang dibawakan Prancis sama sahnya dengan syari’ah Islam untuk dipakai. Mengapa? Karena hukum buatan Napoleon itu dalam dirinya telah mengandung unsur-unsur utama dari syari’ah Islam, yaitu menjadi pencegah/penghambat (detterence) dan bersifat menghukum (punitif). Setiap hukum yang mengandung dua unsur ini sudah mencukupi kebutuhan suatu bangsa dan tidak perlu dilakukan perombakan dan perubahan. Karena hukum Napoleon sudah ada terlebih dahulu sebelum hukum Islam dirumuskan di Mesir setelah merdeka, maka pengundangan hukum Islam tidak diperlukan lagi karena sudah tertampung oleh hukum Napoleon tersebut.

Kecenderungan yang Menang

Manakah di antara ketiga pandangan itu yang akan menang di Mesir? Jawabnya sangat menarik. Kalau kecenderungan pertama yang menang, yakni kekuatan birokrasi agama, maka masa depan negeri itu akan sangat didominasi pemerintah dan kehidupan menjadi sangat terkekang. Rakyat menjadi tidak bergairah untuk mengambil inisiatif dan masyarakat akan sangat tergantung pada pemerintah. Berarti Bangsa Mesir akan sangat tergantung pada bangsa lain.

Kalau gerakan rakyat yang hanya menyandarkan diri pada ajaran agama formal yang menang juga akan sangat riskan. Karena jika demikian inisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan akan berhenti dengan sendirinya karena orang puas dengan formalisme agama saja. Justru formalisme semacam inilah yang mencekam kehidupan umat manusia. Karena atas nama agama dapat mematahkan semua inisiatif ke arah perubahan dan perbaikan.

Formalisme agama akan mematikan kehendak mengadakan persamaan di antara sesama warga negara, mematikan perubahan dan membungkam demokrasi yang bersandar pada perbedaan pendirian. Sebaliknya, upaya untuk membuat warga negara bebas di hadapan pemerintah karena persamaan hak di muka undang-undang adalah sesuatu yang ideal.

Karenanya, pemikiran orang seperti al-Asmawi, Abu Zayd, Hassan Hanafi menjadi sangat penting. Bukankah orang-orang seperti mereka yang akan membawa Islam ke masa depan dengan damai dan sarat dengan nuansa kemanusiaan? Apa yang terjadi di Mesir saat ini menjadi pemikiran untuk kita di kemudian hari. Berbagai macam bentuk dan wujud Islam yang sekarang tampil di permukaan negeri itu ternyata menyangkut kaum muslimin di mana pun mereka berada. Cukup meminta perhatian, bukan?

 

                   Presiden dan Agama

 

Beberapa tahun yang lalu, saya berada dalam sebuah seminar di Universitas Monash, Australia. Pokok pembicaraannya adalah "Perkembangan Politik di Indonesia". Ada pertanyaan dari peserta: "Mungkinkah seorang yang tidak beragama Islam menjadi Presiden di Indonesia?" Penulis menjawab, kalau dilihat dari bunyi Undang-Undang Dasar 1945 hal itu dapat saja terjadi.

Jawaban ini menimbulkan berbagai macam reaksi. Karena jawaban ini, ada yang menuduh penulis telah berkoalisi dengan Benny Moerdani dan mencalonkannya sebagai Presiden RI. Lebih dari itu, bahkan ada yang menuduh penulis sebagai antek orang-orang nonmuslim. Sementara disisi lain, mereka yang tulus pada UUD’45 melihat jawaban ini sebagai hal biasa. Sebagaimana tertulis dalam UUD’45 yang memungkinkan adanya seorang nonmuslim menjadi Presiden di belakang hari, karena Undang-Undang Dasar kita memang tidak pernah mempersoalkan agama seorang calon presiden. Sama halnya dengan Presiden John F. Kennedy dari Amerika Serikat yang tidak beragama mayoritas di Amerika Serikat, yaitu agama Kristen Protestan. Atau sebagaimana suara beberapa waktu yang lalu agar Collin Powell yang berkulit hitam itu menjadi presiden dari bangsa yang mayoritas berkulit putih. Dalam hal in, berlaku kenyataan, yang terpenting adalah bunyi undang-undangnya bukan sentimen yang terkandung dalam undang-undang itu.

Bagaimana halnya dengan negara kita? Jelas terjadi kemauan berbeda ketika membuat UUD’45. Dalam sejarahnya ada yang menginginkan UUD’45 berdasarkan agama, ada juga yang ingin mendirikan negara sekuler. Yang belakangan ini lebih sesuai dengan kenyataan, karena sebagian penduduk Indonesia hanya Islam dalam namanya saja, Mereka dilahirkan, dikhitan, dikawinkan dan dimakamkan dengan cara Islam. Selebihnya, mereka tidak tahu apa tentang Islam.

Walaupun demikian, mereka tidak mau disebut Islamnya kurang dari orang-orang yang sering pergi ke mesjid, atau yang mengalami pendidikan agama (secara formal) lebih banyak. Mereka juga sama-sama merasakan keIslaman yang intens, seperti halnya orang-orang yang memperoleh pendidikan agama cukup dan menjalankan syariah formal keIslaman. Buktinya , mereka akan marah kalau dianggap sebagai bukan muslim dan perasaan mereka akan tersinggung jika Islam disinggung dan dilecehkan. Jangan dikira ribuan orang yang mati mempertahankan keberadaan agama Islam di Indonesia adalah mereka yang mengerti sepenuhnya arti agama tersebut dalam kehidupan. Mereka bahkan rela mengorbankan jiwa untuk sesuatu yang tidak mereka mengerti, melainkan hanya mempertahankan nama belaka.

Hal seperti ini juga terjadi di Irlandia, dimana orang-orang Katolik melakukan teror terhadap orang-orang Protestan, hanya karena sejarah yang mengarahkan mereka demikian. Bahkan dapat dipastikan orang Katolik saleh yang pergi ke gereja tiap minggu tidak melakukan hal itu. Agama bagi mereka tidak identik dengan kekerasan.

Disinilah letak penting dari hubungan antara agama dan negara. Mungkinkah agama memotivasikan orang untuk menampilkan kekerasan guna memperjuangkan cita-cita? Jawabannya mungkin saja. Orang-orang seperti S.M. Kartosuwirjo dapat berbuat demikian. Baginya, tidak penting mayoritas bangsa dapat menerima pikiran-pikirannya atau tidak, yang penting instrumen negara berada di tangan, dan dengan demikian secara formal pejabat-pejabat negara berada di tangan, dan dengan demikian secara formal para pejabat negara berada di tangan orang-orang yang berasal dari agama Islam.

Ini yang membedakan dari Amerika Serikat maupun Indonesia yang berdasarkan UUD’45. Terlepas dari kemungkinan hal itu dapat terjadi secara historis atau tidak. Dengan menggunakan kata lain, di negeri kita atau di AS setiap orang dapat menjadi presiden. Dia dapat saja menunjuk menteri-menteri dari agama manapun yang dikehendakinya. Inilah sebabnya di negeri kita selamanya ada menteri yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan sebaginya.

Hal ini terjadi karena undang-undang yang ada memungkinkan hal itu, disamping itu juga untuk menampung jumlah mereka yang besar ataupun mengingat peranan kesejarahan mereka dalam membentuk negara bangsa Indonesia. Ini artinya kaum agama lain tidak tertinggal dalam perang merebut kemerdekaan. Dengan demikian, mempertentangkan antara agama seseorang dengan suatu jabatan tertentu, lebih-lebih jabatan kepresidenan merupakan sesuatu hal yang naif, karena di samping bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, juga melukai hati rakyat.

Sejarah telah memberikan corak yang lain terhadap kemerdekaan kita, yang harus dihormati oleh bangsa kita yang ingin maju. Kalau pikiran ini diterus-teruskan bukan tidak mungkin kita juga akan memberikan kedudukan kunci seperti Mendagri atau Menteri Keuangan kepada golongan minoritas seperti yang telah terjadi di Indonesia. Bukankah hal seperti ini telah terjadi di negeri Irak dengan Menteri Luar Negeri Thareq Azis yang beragama Kristen dan sekarang menjadi perdana menteri?

Berbagai kemungkinan ini yang terbayang di mata kita ketika membandingkan UUD’45 dengan UUD Irak. Ketika para pemimpin gerakan Islam seperti A. Wahid Hasyim, menyetujui UUD’45 terlepas dari Janji-janji lisan yang merupakan konvensi dan konsensus nasional, yang jelas redaksi UUD’45 memungkinkan munculnya aspirasi-aspirasi nonkeagamaan dalam perkembangan UUD itu sendiri, Ini kalau persoalannya kita serahkan kepada para ahli hukum yang berkecimpung dalam Mahkamah Agung.

Inilah yang membuat mengapa saya sebagai Ketua Umum PBNU memberikan jawaban sesuai dengan UUD’45 dalam seminar di Monash tersebut, saya memandang jauh kedepan dan tidak mau terikat dengan konvensi ataupun janji-janji lisan.Bagi saya yang terpenting adalah kenyataan tertulis yang pada hakikatnya merupakan cermin dari komitmen bersama yang telah disepakati. Praktiskah saya, atau seorang yang berkhianat dari konvensi dan janji-janji lisan? Saya tidak ambil pusing karena bagaimanapun juga kita harus berpegang pada produk tertulis dalam kehidupan bernegara. Konvensi dan janji-janji lisan hampir tidak punya arti bagi pengendali organisasi yang tiap tindakannya memiliki akibat jauh kedepan.

Inilah yang menjadi dasar jawaban penulis atas berbagai tanggapan dan asumsi masyarakat mengenai jawaban saya yang memperbolehkan seorang nonmuslim menjadi presiden di negeri ini. Ungkapan di atas memang berasal dari penulis dan disadari sepenuhnya ketika diucapkan.

Dengan kata lain, ucapan itu harus diterima sebagaimana adanya. Upaya untuk menguranginya adalah sesuatu yang mengandung kepicikan pandangan yang tidak lain dalam jangka panjang akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Inilah suka duka kita sebagai bangsa. Daripada kita berdebat tentang tafsir suatu undang-undang demi memperjuangkan kepentingan sendiri, akan lebih baik kalau kita berlatih mendisiplinkan diri untuk taat pada undang-undang itu.

Formalisme
Sebagaimana yang terjadi di negara-negara maju. Di negara maju ini masyarakat mencoba konsisten dan mendisiplinkan diri pada peraturan perundang-undangan. Alangkah naifnya jika kita masih terus sibuk merekayasa sebuah undang-undang dengan dalih demi menegakkan undang-undang, padahal yang sebenarnya hanya sekedar menyembunyikan kepentingan politik suatu golongan tertentu. Hingga akhirnya timbul banyak kerancuan; ungkapan yang benar dianggap salah tafsir, sedangkan yang sebaliknya dianggap kebenaran. Pada kecenderungan ini pun dapat ditambahkan upaya untuk menyalah artikan ucapan yang tidak dimaksudkan oleh pengucapnya, melainkan oleh penafsirnya dianggap sebagai kesalahan ucap. Ketika penulis menyampaikan bahwa ada menteri Kabinet Reformasi yang terlibat dalam pembunuhan “tukang santet” di Jawa Timur banyak yang beranggapan bahwa ini salah tafsir. Padahal, hal ini penulis sampaikan karena adanya beberapa laporan dari bawah. Tetapi ini tidaklah penting, karena sejarah akan membuktikan sendiri.

Untuk kembali pada pokok persoalan, yang penting adalah adanya teks tertulis dari undang-undang yang harus dipegang bersama. Warga negara tidak boleh menggunakan tafsiran berdasarkan apa yang mereka ingat, melainkan berdasarkan apa yang mereka baca. Ini penting sekali untuk memberikan penjelasan kepada teks Undang-Undang Dasar. Sebuah sikap yang berbeda akan mengaburkan perbedaan pandangan jika tanpa didasari pada suatu yang jelas.

Kenyataan diatas inilah yang harus kita pegang, jangan sampai kita mengulangi hal yang sama, dilihat dari segala sudut gerakan Islam formalis berada pada posisi lemah; baik keuangan, administratif maupun lainnya. Di samping itu, mayoritas kehendak umat Islam yang cenderung kultural, tidak memandang formalisme Islam. Mereka justru lebih tertarik pada isu-isu kemanusiaan, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Dengan demikian, formalisme Islam akan mendapat tantangan yang serius bahkan dari kalangan Islam sendiri. Inilah yang perlu kita renungkan lebih jauh dalam kehidupan berbangsa kita saat ini.

 

Reideologisasi dan Retradisionalisasi dalam Politik

 

Tahun-tahun setelah Perang Dunia II mengumandangkan sebuah perkembangan baru dalam percaturan politik: deideologisasi dalam lingkup sangat luas. Ideologi-ideologi besar di dunia harus memberikan tempat kepada pemunculan kehidupan politik tanpa ideologi. Kalaupun ideologi masih dipertahankan, ia hanyalah sebagai semacam formalitas yang tidak meyakinkan siapa pun. Segera setelah sekian puluh negeri terjajah berhasil memerdekakan diri, bukannya ideologi utama berupa nasionalisme yang berkembang, melainkan serangkaian varian dari sebuah ideologi yang umum, yang bentuk utamanya adalah paham kebangsaan di luar nasionalisme sebagai ideologi. Paham kebangsaan sementara bekas negeri-negeri terja}ah hanyalah gambaran samar dari kobaran api nasionalisme semula.Ia hanyalah sekadar kekuatan pengikat yang tak memiliki daya dobrak apa pun. Kebangsaan seperti itu terlihat, umpamanya, pada 'nasionalisme' Malaysia segera setelah angkatan pemimpin berorientasi kepada Inggris memegang tampuk pemerintahan, seperti Teuku Abdurahman Putera.


Kalau diluaskan jangkauan paham kebangsaan seperti itu, maka ia dapat dilihat hampir semua benua. Di Mesir, nasionalisme yang membakar 'Uraby Pasha' tinggal bingkai tanpa isi belaka, ditahan serangkaian politisi yang mengabdi Raja Farouk menjelang pemakzulannya pada tahun 1953 oleh gerakan Opsir Merdeka di bawah pimpinan Gamal Abdul Nasser. Memang kemudian Nasser berhasil menggemakan kembali secara lantang paham kebangsaan itu dalam kuasi-ideologinya, nasionalisme Arab (yang disebut sosialisme Arab secara formal), namun ternyata kematian Nasser juga berarti kemunduran semangat kebangsaan di Mesir, terbukti dari penampilan sangat lemah paham itu di bawah pemerintahan Anwar Sadat, hingga saat ini. Melemahnya semangat kebangsaan itulah yang antara lain membuat mudah pendekatan antara Mesir dan Israel, tanpa mengindahkan perasaan negara-negara Arab lain. Dengan tidak bermaksud merendahkan arti penting dari tercapainya langkah pertama ke arah perdamaian yang lebih lestari di Timur Tengah, namun jelas sekali langkah itu sendiri tidak akan dapat dilakukan, jika nasionalisme Arab dari era Nasser masih memiliki daya dobrak penuh.

Pelacakan seperti ini masih dapat dilakukan atas melemahnya semangat kebangsaan dari era nasionalisme ideologis, untuk digantikan oleh paham kebangsaan yang serba praktis dan sempit jangkauannya. Di negeri kita demikian juga keadaannya. 'Era Nasionalisme' dari dasawarsa tigapuluhan dan empatpuluhan abad ini, dalam tahun-tahun limapuluhan tampak jelas sekali menurun, walaupun masih cukup kuat untuk mendorong penyelenggaraan konferensi Asia Afrika di Bandung dalam tahun 1955. Sementara postur Indonesia sebagai 'biang nasionalisme' masih ditampakkan dengan nyata dalam forum-forum internasional, di dalam negeri bermunculan gerakan separatis, yang hanya dengan susah payah dapat dipatahkan.

Merosotnya Peranan Ideologi

Nasionalisme lama itu perlahan-lahan memudar, digantikan oleh perbenturan antargolongan dan antar-kelompok. Bahkan upaya darurat Presiden Soekarno untuk menolong semangat kebangsaan kita dari pemudaran, dalam bentuk Dekrit 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 setelah kemacetan di konstituante, untuk disusul dengan demokrasi terpimpin, tetap tidak dapat menolong memudarnya nyala api nasionalisme itu. Segala macam usaha, seperti pemaduan berbagai ideologi dalam slogan Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunis), guna merangsang semangat kesatuan yang akan mendukung persatuan nasional dalam artinya yang dalam, akhirnya hanya berkesudahan pada kemacetan ideologis yang dicoba diatasi dengan menciptakan ancaman bahaya dari luar, yaitu Nekolim (Neokolonialisme) dan sebagainya. Paham kebangsaan yang berwatak negatif yang dihasilkan oleh cara-cara untuk menolong keadaan itu, akhirnya tidak dapat menahan proses irelevansi itu. Setelah Orde Baru muncul, paham kebangsaan itu akhirnya disubordinasikan kepada sesuatu yang sama sekali tidak ideologis: pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebagai 'kuasi ideologi' menghasilkan teknokrasi, yang secara umum memang 'bebas ideologi'.

Bahkan dalam lingkungan nasionalisme yang bertradisi sangat kuat sekalipun, seperti India, dengan berbagai manifestasi ideologis dari paham kebangsaan yang agung dari Satyagraha dan Swadesi-nya Gandhi hingga militansi dari sosialisme Demokrat yang dikembangkan Nehru, memudarnya ideologi itu tidak dapat dicegah. Dalam tahun-tahun enampuluhan dan tujuhpuluhan terlihat nyata sekali, bahwa komunalisme dengan segala pertikaian cabangannya memegang dominasi atas kehidupan politik India. Indira Gandhi dikalahkan oleh isu-isu sektarian, sementara partai Janatha sebagai pemenang pemilihan umum justru lebih dikacau-balaukan oleh komunalisme dalam berbagai bentuknya itu, seperti perbenturan antara kelompok industrialis pendukung Morarji Desai melawan kaum petani kaya. Setelah memenangkan kembali pemilihan umum, Perdana Menteri Indira Gandhi justru terbenam lebih jauh lagi ke dalam masalah-masalah komunalistik itu, sehingga tidak ada jalan lain kecuali menindak berbagai minoritas di India, dengan kesudahan dia sendiri dibunuh oleh para pengikut gerakan separatis Sikh. Yang diwarisi oleh Rajiv Gandhi dari tradisi nasionalisme India yang agung di masa kakeknya tinggal satu bentuk manifestasi saja, yaitu kepemimpinan dalam gerakan Non-Blok. Bahkan ada bahaya bahwa lompatan ke arah teknologi maju dan ilmu pengetahuan lanjut (advanced sciences) yang dikejarnya ustru akan lebih memudarkan ideologi agung itu.

Di benua Afrika, keagungan tradisi kebangsaan dari Kwame Nkrumah segera disusul oleh kuatnya gerakan-gerakan separatis di satu pihak, dan kecenderungan teknokratik di pihak lain. Nigeria yang hanya sedikit membuat pencarian ideologis di bawah Perdana Menteri Sir Abubakar Tafawa Balewa, segera tertelan oleh perang saudara melawan Biafra, dan hingga kini secara ideologis masih lebih banyak dirongrong oleh masalah-masalah sekunder. Hanya di Angola dan Mozambik tekanan kepada ideologi terasa besar sejak kemerdekaan dicapai, dan akhir-akhir ini di Zimbabwe. Terobosan spektakuler Julius Nyerere di Tanzania untuk mengembangkan paham kerakyatan sebagai ideologi yang kuat, dengan gerakan u-jamaa yang dipopulerkannya ke seluruh dunia, akhirnya hanya sampai kepada kepudaran cahaya belaka.

Di Amerika Latin, tokoh-tokoh nasionalis seperti Kubitchek hanya dapat muncul sekali, untuk kemudian digusur oleh kudeta militer, sebagaimana halnya tokoh-tokoh sosialis seperti Alende. Masih menjadi pertanyaan apakah ideologi yang gamblang seperti sosialisme dapat memenangkan pertarungan damai melalui pemilihan umum, walupun kemenangan Alfonsin di Argentina dan Garcia di Peru masih memungkinkan munculnya situasi ideologis yang kuat Secara keseluruhan, kenyataan akan merosotnya kedudukan ideologi di kalangan negara-negara Amerika Latin, menunjukkan kenaikan peranan kuasi-ideologi seperti pragmatisme, teknokratisme, dan regionalisme (dalam arti ikatan regional antara beberapa negara menggantikan kedudukan paham kebangsaan yang kuat).

Merosotnya peranan ideologi di kalangan negara-negara dunia ketiga pada umumnya berlangsung cukup lama, yaitu sekitar dua dasawarsa. Banyak dilakukan percobaan dengan bentuk-bentuk baru pengaturan masyarakat, minimal dalam bentuk pengaturan kembali keseimbangan politik dalam negeri. Sebuah aliansi baru muncul secara merata di hampir semua negeri sedang berkembang, seperti antara kaum profesi, birokrat pemerintahan dan militer. Bahkan di India sekalipun, yang dianggap sebagai negara sedang berkembang paling demokratis dan konsisten kehidupan demokrasinya, kaum politisi kawakan digeser kedudukannya oleh aliansi internal dalam tubuh Partai Kongres (1) yang memerintah, antara kaum profesi dan birokrat pemerintahan. Dan jelas sekali kelompok militernya mendukung aliansi seperti itu, walupun tidak campur tangan langsung dalam kehidupan politik. Persetujuan kepada aliansi kaum profesi-birokrat pemerintahan itu tertuang dalam dukungan terhadap program penciptaan industri militer yang semakin hari semakin kuat, dengan orientasi kepada ekspor senjata di kemudian hari.
Dalam aliansi seperti itu, dengan sendirinya kepentingan kongkret akan rekayasa masyarakat guna mendukung program pembangunan ekonomi secara massif akan menggeser kedudukan ideologi yang selama masa sebelumnya merupakan tumpuan kehidupan politik. Contoh yang paling dekat sudah tentu adalah negeri kita sendiri, yang secara sadar atau tidak telah menurunkan 'suhu ideologis' kehidupan politik kita secara drastis dalam masa sekitar satu dasawarsa, yaitu segera setelah Orde Baru dicanangkan. Pelbagai rekayasa masyarakat di berbagai bidang, dari kehidupan politik hingga pendidikan, sudah tentu tak akan dapat dilakukan, kalau tekanan kepada ideologi terlalu mendapat tempat. Berbagai pendekatan subtitutif ditampilkan, untuk menghilangkan ketergantungan terlalu tinggi kepada ideologi, dari dorongan berolahraga hingga terbentuknya kelompok-kelompok minat di kalangan remaja dalam berbagai bidang kehidupan. Kekuatan partai-partai politik dengan ideologi-ideologi lama (seperti nasionalisme, sosialisme, Islam) dipotong, untuk digantikan dengan munculnya partai-partai politik baru dan organisasi politik Golkar (Golongan Karya), yang dengan sengaja 'menunda untuk sementara' pengembangan ideologis kehidupan politik kita secara keseluruhan. Titik terjauh dari upaya itu adalah dihilangkannya ideologi-ideologi di luar Pancasila, melalui rekayasa 'asas tunggal'. Namun seperti segera akan diuraikan selanjutnya, proses yang muncul pada akhirnya bukanlah matinya ideologi-ideologi, melainkan justru muncul re-ideologisasi dan re-tradisionalisasi yang kuat di hampir semua kawasan negara-negara sedang berkembang.

Kembali Kepada Ideologi

Proses reideologisasi itu mengambil bentuk munculnya kecenderungan kuat untuk menggunakan ideologi sebagai sumber penggerak bagi kehidupan masyarakat. Orang tidak lagi puas dengan mekanisme serba positivistik yang digunakan oleh ilmu-ilmu sosial dalam menjelaskan rangkaian tindakan orang banyak dalam kehidupan masyarakat. Temyata rangsangan dan tekanan tidak menghasilkan rekayasa yang diharapkan, melainkan justru menambah benang kusut permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam keadaan demikian, orang lalu 'kembali kepada ideologi', seperti ketika berbagai kesan dan rasa tak menentu akibat semakin rumitnya hubungan masyarakat hendak dipotong dengan mengemukakan sebuah kerangka solidaritas yang kuat dan menonjol. Kecintaan kepada tanah air adalah salah satu bentuk munculnya solidaritas seperti itu, yang di negeri kita muncul beberapa tahun yang lalu dalam rupa 'kembali mengingat Bung Karno', dengan segala warna-wami nostalgik kepada Presiden pertama kita itu.

Proses reideologisasi itu mengambil dua pola perkembangan utama. Di satu pihak, langkanya ikatan ideologis dan kuatnya kaitan kepada rekayasa teknokratik membawa kepada munculnya kecenderungan menampilkan semacam ideologi altematif yang diambilkan dan bebagai sumber: nasionalisme masa lampau, agama atau ikatan komunalistik (seperti ditampilkan oleh tuntutan kaum Sikh militan akan negara sendiri di India). Rasa kebangsaan yang baru itu, walaupun tidak sekuat getaran nasionalisme di masa kejayaannya, cukup menggerakkan kekuatan-kekuatannya sendiri dalam kehidupan masyarakat, seperti komunalisme orang Melayu di Malaysia. Dalam munculnya reideologisasi itu, agama merupakan sumber utama, seperti dapat dilihat pada berbagai gerakan fundamentalistik dan militan dalam Islam, dan pada teologia pembebasan pada sejumlah aktivis Katolik di Amerika Latin. Untuk melawannya, sistem kekuasaan yang harus menghadapi munculnya ideologi alternatif itu lalu membuat refleksinya sendiri atas ideologi formal yang telah diterima semula, dan dengan cara demikian menegaskan kembali arti ideologi yang sudah mapan. Penemuan kembali ideologi yang sudah mapan,tetapi hampir dilupakan, merupakan manifestasi utama dari sejumlah negara berkembang, termasuk dengan muculnya kembali minat kepada dimensi-dimensi dan berbagai aspek Pancasila di negeri kita. Penegasan kembali itu dilakukan dengan berbagai upaya untuk memantapkan ideologi yang sudah mapan itu, seperti terlihat dalam pelbagai penataran P4 dan Kewaspadaan Nasional di negeri kita saat ini.

Pola pemantapan ini memperlakukan ideologi sebagai sebuah keutuhan pandangan dan cita-cita, yang menghimpun semua kekayaan hidup bangsa dalam sebuah kekuatan dahsyat guna mempertahankan negara dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi serba pragmatik yang sedang dijalankan. Dengan demikian, ideologi negara mendapatkan kedudukan luar biasa kuatnya, dan biasanya dimantapkan dengan menggusur paham-paham lain dari posisi ideologi masing-masing. Paham pemikiran, agama dan rasa kebangsaan diperkenankan untuk berkembang, tapi harus berada di luar kerangka ideologi formal negara. Posisi seperti itu dengan sendirinya lalu membawa kepada kebutuhan menampilkan tradisi kultural yang telah ada, guna memungkinkan pemberian otentisitas kepada ideologi formal yang ada sebagai pengejawantahan nilai-nilai yang telah ada sejak dahulu. Kebangsaan dinyatakan dalam bentuk munculnya tradisi lama, yang dicoba dihidupkan dengan berbagai cara, seperti berbagai adat daerah yang dicoba untuk ditopang kelestariaannya dengan berbagai cara.

Di pihak lain, proses reideologisasi muncul dalam bentuk sangat kultural, yaitu ketika serangkaian nilai oleh masyarakat dicoba disusun untuk membentuk ideologi yang lengkap dan utuh. Nilai-nilai Islam yang telah lama menjiwai kehidupan kaum muslimin di Indonesia, umpa- manya, dicoba dihidupkan kembali secara bulat dan utuh, dan ini mau tidak mau lalu membawa kepada kebutuhan kerangka ideologis. Mungkin 'ideologi'nya tidak berupa ideologi politik, melainkan ideologi kultural, seperti desakan untuk menciptakan masyarakat Islam yang 'tuntas', yang di dalamnya nilai-nilai Islam berkembang secara penuh tanpa penyimpangan atau distorsi apa pun. Proses yang seperti ini juga memunculkan retradisionalisasinya sendiri, yaitu ketika tradisi masa lalu direkatkan dan dikaitkan satu sama lain dengan sebuah kerangka tradisi yang utuh, antara tradisi dan ideologi, walupun hanya ideologi kultural, lalu terjadi kaitan simbiosis untuk saling mendukung dan saling menguatkan. Kasus jilbab beberapa waktu yang lalu, jelas sekali terkait dengan kecenderungan kuat kepada Islam sebagi 'ideologi kultural' yang mulai muncul di negeri kita dalam tahun-tahun belakangan ini.

Perjalanan waktulah yang akan mengungkapkan bagaimana kelanjutan interaksi antara kedua macam ideologi yang formal-mantap dan yang kultural itu. Akan mampukah diramu kesadaran ideologis baru dari proses reidelogisasi yang bersimpang jalan itu? Ataukah justru masalahnya akan 'berkembang' kepada sebuah konfrontasi terbuka, seperti terjadi di Amerika Latin, India (kaum Sikh melawan pemerintah pusat) dan Iran (reideologisasi Islam melawan reideologisasi keagungan Persia/Arya masa lampau)? Sejarah jualah yang akan memberikan jawaban.

 

                       Sadat dan Islam

 

Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Ia lahir dalam keluarga pimpinan tarekat terbesar di Mesir, keluarga Al Sadat yang memimpin dunia tarekat selama berabad-abad lamanya.
Dengan sendirinya ia memperoleh dasar-dasar pendidikan agama yang kuat, walaupun akhirnya ia memilih karir militer. Ia berpangkat mayor sewaktu turut menggulingkan monarki di tahun 1952 bersama Gamal Abdul Nasser dan kawan-kawan mereka dari Gerakan Opsir Merdeka.
Sejak itu ia menjadi pejabat tinggi pemerintah tanpa terputus sama sekali. Mula-mula sebagai calon terkuat setelah Nasser untuk jabatan presiden republik,dan (karena itu) di kedudukan sekjen Partai Sosialis Arab, Ketua Majelis Rakyat ( parlemen Mesir ) dan Wakil Presiden. Setelah itulah baru ia menggantikan Nasser sebagai presiden, setelah wafatnya tokoh Pan-Arabis yang legendaris itu.
Pengetahuan agama yang cukup dalam itu memberikan kedudukan unik kepada Sadat : ia jarang menjadi sasaran tentangan agamawan militan, yang sejak lama sudah begitu benci kepada mendiang Presiden Nasser. Kebiasaan untuk sesekali menjadi khatib sembahyang Jum’at, pidato keagamaan yang mencengkam untuk membangkitkan semangat rakyat dikala negara menghadapi krisis, dan banyak lagi kegiatan lain, telah memberikan ‘identitas keagamaan’ kepada Sadat. Walaupun para agamawan tidak pernah percaya sepenuhnya kepada Sadat, mereka juga tidak berkonfrontasi total terhadapnya.
Salah satu faktor utama tentu adalah kemampuannya melepaskan diri dari keterlibatannya dalam tindak kekerasan mendiang Nasser terhadap gerakan militan Muslim Brotherhood ( Al Ikhwanul Muslimun ) –termasuk hukuman gantung atas diri pemimpin mereka Sayyid Qutb di tahun-tahun enampuluhan.
Wadah Baru “Orang Ikhwan”
Dengan demikian wajarlah ketika Sadat memberikan ruang gerak kepada kelompok-kelompok muslim militan di Mesir segera setelah ia sendiri menjadi presiden, selama mereka tidak secara formal menghidupkan kembali ‘gerakan ikhwan’ di atas. Harta wakaf Al Azhar dikembalikan lagi kepada lembaga tua itu, setelah sekian belas tahun ‘dinasionalisasi’ oleh mendiang Nasser , walaupun Sadat masih memasang ‘orang luar’ dari Universitas Cairo sebagai ‘teknokrat pengawas’ untuk memperbaiki pengelolaannya dalam kapasitas sebagai Menteri Urusan Wakaf. Demikian juga Presiden Sadat sendiri mengetuai panitia peringatan Hari Jadi Keseribu Al-Azhar, yang direncanakan akan berlangsung lima tahun.
Di permukaan, kebijaksanaan ‘pendekatan keagamaan’ itu akan membawakan sukses besar bagi Sadat. Apalagi dalam pergulatannya yang belum pernah sepi dengan kelompok-kelompok Nasseris yang menolak penyimpangan Sadat dari dasar politik Nasser. ‘Pendekatan keagamaan’lah yang membawakan tunjangan kaum muslimin militan kepada Sadat dalam melawan ‘kaum sosialis kafir’ lawan mereka.
Tetapi ternyata tidak demikian perkembangannya. Berangkat dari dekatnya Sadat kepada kelompok-kelompok Islam Akhirnya membawa kesulitan sendiri.
Beberapa tahun yang lalu ia mengizinkan berdirinya Jama’ah Islamiyah (bukan Islam jama’ah, tetapi sama ngotot-nya) sebagai wadah baru ‘orang ikhwan’. Pada saat yang sama parlemen dibiarkannya menerima penerapan ketentuan hukum pidana Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
Segera timbul debat sengit banyak kalangan hukum yang lain, di luar ahli Hukum Islam. Bagaimana pun juga mereka telah terbiasa dalam tradisi hukum Eropa kontinental yang diperkenalkan Napoleon sewaktu menduduki Mesir selama dua abad yang lalu.
Untuk mengatasi kemacetan, dibentuk komisi yang bertugas merumuskan penjabaran proses penerapan ketentuan pidana Islam dalam hukum pidana nasional yang ada. Peran utama diberikan kepada seorang yang diterima baik di kalangan hukum nonagama maupun lingkungan Hukum Islam, yaitu Salah Abu Saif. Ternyata ketua komisi ini tidak mampu mempercepat proses, sebagaimana dikehendaki kaum muslimin militan.
Keadaan ini membuat tuntutan kelompok militan di kalangan para agamawan muslim menjadi semakin mengeras. Semakin mengerasnya tuntutan tanpa diimbangi keberhasilan sedikitpun, mau tidak mau akan menjadi bom waktu yang akan menyulitkan kedudukan Sadat – seperti halnya yang terjadi dengan peningkatan aktifitas gereja Koptik di bawah Patrik Shenouda III.
Dilemanya bagi Sadat adalah: kalau ia menerima tuntutan kelompok muslim militan, ia harus merombak struktur kemasyarakatan Mesir secara fundamental, termasuk memberikan pola pembangunan teknokratik yang kini dilaksanakannya: kalau ia menolak, ia harus membasmi kelompok-kelompok muslim militan itu sebelum menjadi terlalu kuat.
Apalagi mengingat kelompok-kelompok kiri Nasseris juga sudah mulai menginfiltrasi ‘dunia keagamaan’ kaum muslim Mesir dengan sebutan ‘Islam kiri’ (yasari dini) . Bekas Jendral Fauzi, bekas wakil presiden Ali Sabri (saingan yang di babat Sadat dalam bulan Mei 1971, yang kini dijadikan ‘bulan suci’nya dan kawan-kawan) dan banyak lagi tokoh-tokoh sosialis Nasseris sudah ‘membuka lapangan kerja baru dengan berkhotbah di masjid.
Ternyata Sadat memilih tindakan keras, main babat yang secara licin dibungkus dengan pemecatan Shnouda III dan ‘pembredelan’ sebagian aktivitas gereja Kristen Kopti.
Tetapi ini juga hanya akan merupakan pemecahan sementara. Karena bagaimanapun juga, akhirnya memang Sadat belum berhasil menemukan cara untuk membuat hubungan permanen atas dasar saling menghormati – bukannya saling mempergunakan – dengan kelompok-kelompok Islam semuanya, bukan hanya yang militan saja

 

                Sadat Sebagai Politikus

 

Mendiang Presiden Sadat dikenal karena kenegarawanannya. Dua kali kenegarawanan itu diperlihatkan pada skala dunia: ketika mengambil keputusan berperang dengan Israel di tahun 1973 dan ketika memutuskan memulai prakarsa perdamaian. Karena kedua tindakan di ataslah Sadat terkenal diseluruh dunia, sebagai tokoh dengan popularitas global dan cakrawala yang menerawang jauh ke ufuk sejarah.
Namun jarang diketahui kapasitasnya sebagai politikus. Kalaupun dikenal, hanya sekilas - seperti dalam episode yang dimasukkan Ken Folett dalam novelnya yang terbaru, Key To Rebecca. Disana digambarkan Sadat sebagai perwira muda Mesir yang mencoba menghubungi pihak Jerman di bawah pimpinan Marsekal Erwin Rommel, dalam rangka 'menyambut dari dalam' sekira pihak dari Jerman itu dapat mengalahkan bala tentera sekutu dan menduduki Kairo - sebelum pertempuran El-Alamein yang menentukan dalam Perang Dunia Kedua itu.
Digambarkan, betapa perwira Mesir dengan kebencian kepada Inggris itu, sewaktu di tangkap pihak Intel Sekutu karena menyembunyikan dan melindungi alat pemancar radio milik spion Jerman Alez Wolf, secara licik menggunakan peraturan militer Inggris untuk membebaskan diri.
Salah satu sebab kurangnya dikenal 'gaya politik' Sadat adalah kemampuan menyembunyikan perasaan dan menutupi pendirian politiknya. Ia sangat pendiam - di balik spontanitas senyum dan gaya penampilan yang diperlihatkannya di muka umum. Berjalan kaki berjam-jam mengelilingi kebun rumah tanpa sepatah katapun diucapkan kepada teman berjalannya, seperti diungkapkan sahabat karib Sadat, bekas menteri perencanaan Osman Ahmad Osman yang akhirnya menjadi besannnya.
Juga sangat sabar - seperti dibuktikan oleh ketenangan sikapnya dihadapan provokasi dan tekanan (bahkan terkadang penghinaan) mendiang Presiden Nasser, yang kemudian digantikannya tahun 1969. Mungkin tidak kalah sabar dari Deng Xiao-ping, orang terkuat RR China sekarang. Keduanya sama-sama emosional, dan bertemperamen panas, tetapi tahan terhadap gangguan dan jebakan - sambil merentang pemikiran bagaimana mencari balas di kemudian hari.
Hanya Deng seorang pendendam, sedang Sadat tidak. Enam belas tahun ia gunakan - sekaligus direndahkan martabatnya oleh Nasser, dalam berbagai kapasitas dan jabatan kenegaraan. Tetapi tak pernah sekalipun ia menampakkan kebencian kepada bekas atasannya itu. Keluarga Nasser diperlakukan masih dengan penuh hormat, bagai perlakuan terhadap isteri kepala degara dengan berbagai fasilitasnya.
Juga tak pernah ada cercaan atau sindiran di muka umum terhadap lawan politiknya yang telah tiada itu - dengan alasan formal jabatan kepresidenan adalah lambang yang tak patut direndahkan. Kalaupun ia mengajukan kritik, hanya secara tidak langsung - seperti penamaannya kepada kelompok Khaled Muhyiddin sebagai'mereka yang ingin mengenakan mantel Nasser'.
Tetapi jauh lebih penting adalah kemahiran politik yang dimilikinya. Kemahiran untuk menunjukkan wajah moderat di saat Nasser melekukan persekusi dan 'tindakan pembersihan', tanpa terlalu jauh meriskir friksi terlalu besar dengan sang atasan. Kemahiran utnuk menggunakan simbol-simbol meyakinkan dalam momentum psikologis yang diingininya, seperti terbukti dengan 'kemenangan tentara Mesir atas Israel dalam perang Oktober 1973'.
Juga kemahiran memanipulasi rasa kesejarahan (sense destiny) para pemimpin lain untuk kepentingannya sendiri seperti terlihat dalam 'paksaan halus'nya atas presiden Jimmy Carter sewaktu perundingan Camp David - ia mempergunakan kesempatan 'menunjukkan sikap adilnya terhadap Bangsa Arab' dengan jalan menekan pihak Israel.
Juga kemahiran merencanakan dan melaksanakan tindakan politik yang sangat kompleks dan saling menutupi aspek-aspek negatif yang tak diingini, seperti penangkapan ....diri banyak agamawan dan komentator agama serta nasionalisasi 40 ribu masjid dan musholla. Tindakan tidak populer terhadap muslim militan itu 'dimbanginya' dengan penahanan rumah atas diri pemimpin Gereja Kristen Kopti Paus Shenouda III. Persekusi terhadap 'Islam Ekstrem' dibungkus dengan dalih 'penertiban semua agamawan ekstrim'.
Mesir adalah bangsa yang berperadaban sangat tua. Tetapi juga dengan birokrasi yang sangat kaku, jumlah penduduk dengan konsentrasi tinggi di beberapa kota besar saja, dan lokasi geografis yang demikian strategis sebagai 'penghubung tiga benua Eropa, Asia, Afrika. Kombinasi seperti itu menuntut kemahiran politik tinggi dari para pemimpinnya, kalau mereka ingin bertahan cukup lama.
Seperti juga di Cina, Rusia dan Jepang, hanya dengan kemahiran politik sangat tinggi seorang pemimpin dapat lama bertahan pada kedudukan tertinggi. Tidak seperti banyak negara lain, yang dapat mentolelir pemimpin kelas dua asal mempunyai pembantu yang mempunyai kemahiran seperti itu - seperti Amerika Serikat dengan sederetan presidennya belakang ini : Eisenhower, Ford, Carter dan (tampaknya) Reagen.
Dalam tolok ukur kemahiran politik inilah harusdiamati dan kemudian diperkirakan, kepemimpinan wakil presiden Mesir sekarang, , Hosni Mubarak - yang dapat dipastikan akan menggantikan Sadat sebagai presiden dalam referendum dua bulan lagi. Orang baik (nice guy) dan pahlawan perang dalam Angkatan Udara ini belum diketahui setinggi mana kualitasnya sebagai politikus.
Bagaimanapun, ia membutuhkan kemahiran sangat tinggi untuk mengendalikan keadaan politik sepeninggal Sadat, apalagi dalam percaturan antara pihaknya sendiri - yang diwakili dari Sadat - dan kedua kelompok alternatif terkuat : Kaum Nasseris militer di bawah bekas panglima angkatan bersenjata Sa'ad Shazli (kini dalam pengasingan di Libya) dan kaum Nasseris sipil dalam Uni Front Progresif Nasional dengan ketua Khaled Muhyiddin.
Kalau itu tak dimilikinya, orang yang labih mahirlah yang akan menggantikannya sebagai pemimpin Bangsa Mesir dalam waktu singkat saja. Reputasinya sebagai 'Pak Turut', yang hanya memiliki kebiasaaan di bidang politik luar negeri, belum dapat digunakan sebagai tolok ukur. Bukankah Sadat juga demikian dahulunya?

 

Saling Percaya, Kunci Pemecahan Masalah

 

Dalam melihat sengketa dua bangsa atau dua buah negara, kita lihat dunia tidak akan membiarkan secara moral tindakan memenangkan satu pihak saja. Karena yang akan dihasilkan adalah pembunuhan besar-besaran sesuatu bangsa oleh bangsa lain, terkenal dengan istilah genosida. Penentangan terhadap genosida ini adalah langkah penting bagi sejarah umat manusia yang penuh kekerasan. Langkah seperti itu sangatlah penting artinya bagi sejarah, karena menjadi teranglah dengan demikian, bahwa rasa kemanusiaan tidak memperkenankan terjadinya hal itu.

Namun, tindakan melakukan genosida itu sendiri masih menjadi tanda tanya besar. Apakah ukuran-ukuran untuk menyatakan sesuatu sebagai tindakan genosida, siapa pelaku-pelaku yang mengambil tindakan itu dan akibat-akibat apa yang ditimbulkannya, adalah serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk menilai suatu tindakan sebagai genosida atau bukan.

Apalagi jika kita ingin menentukan siapa pelakunya, seperti kata pihak Israel orang-orang Palestina yang melakukannya di kamp-kamp pengungsi di Tepi Barat Sungai Jordan. Keterangan pihak Angkatan Darat Israel itu dibantah oleh kalangan Palestina, bahwa yang melakukannya justru pihak militer Israel sendiri. Mana yang benar antara kedua claim itu, akan ditentukan oleh sejarah, siapa yang membunuh ke-400 orang Palestina itu, akan dibuka oleh sejarah pada waktunya nanti.
Tapi, kita tidak dapat menunggu penjelasan sejarah itu, namun jelas harus dicari cara-cara penyelesaian yang tidak menggunakan pembunuhan besar-besaran tersebut. Kegagalan kita dalam hal ini, lebih buruk di kalangan bangsa-bangsa Arab dan Israel, yang sejak ratusan tahun sudah saling bertentangan. Penyelesaiannya tentu harus bersifat politis, karena landasan moral dan sistem politik kedua belah pihak, sangat berbeda satu dari yang lain.

Penyelesaian politik seperti itu, tentu saja membutuhkan kesediaan untuk tidak hanya main menang-menangan sendiri, terlebih-lebih karena masalahnya menyangkut dua buah agama yang sudah berumur sangat tua, yaitu agama Yahudi dan Islam. Membiarkan pertentangan semakin berlarut dan korban kekerasan yang semakin bertambah, tentu menggugah hati nurani kita, apakah hubungan kedua agama itu dibiarkan penuh dengan pertentangan dan kebencian? Jawabnya, tentu saja tidak, karena itu diperlukan tindakan nyata untuk menghentikannya.

Salah satu cara untuk mencari penyelesaian masalah politis bagi sengketa itu, sangatlah diperlukan dan ditunggu-tunggu seorang pemuda Israel dan pemuda Palestina dalam sebuah wawancara Televisi CNN. Mereka sangat mendambakan terjadinya sebuah penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak dalam waktu dekat ini. Bagi para pemuda Israel, tentu mereka memerlukan rasa aman dari peledakan bom bunuh diri (suicidal bombings) di saat menumpang sebuah bus dari rumah ke sekolah. Dan, begitu sebaliknya rasa aman bagi pemuda Palestina dari penghinaan dan pelecehan oleh orang- orang Yahudi.

Penyelesaian politis seperti itu hanya akan dimungkinkan oleh para pemimpin kedua bangsa yang mau saling mempercayai niat baik lawan politiknya. Ini adalah merupakan syarat yang benar-benar diperhatikan, baik oleh Anwar Sadat maupun oleh Menachem Begin (dalam perundingan di Camp David) beberapa tahun yang lalu. Atas dasar sikap saling mempercayai itu, suhu politik dalam hubungan antara bangsa Yahudi dan Arab dapat dijaga pada suhu yang rendah.

Sikap menjaga kepercayaan itu tampak dalam kejadian akhir-akhir ini di Venezuela. Presiden Hugo Chavez berhasil memenangkan pemilu atas dasar melindungi kepentingan keamanan dan keselamatan rakyat Venezuela. Ketika terjadi demonstrasi besar-besaran baru-baru ini, satuan-satuan polisi dan tentara Venezuela menembaki para demonstran yang terdiri dari rakyat kebanyakan hingga jatuh banyak korban, termasuk 12 orang kehilangan nyawanya.

Bagaimanapun seorang presiden adalah penanggung jawab pemerintahan, maka tindakan itu menjadi beban moral bagi Chavez. Karena ia yakin akan adanya pengganti yang tepat, atau kalau dapat dilakukan pemilu dalam waktu dekat - dengan ia menjadi calon Presiden, maka ia pun meletakkan jabatan tersebut. Dengan demikian, ia tetap memelihara kepercayaan publik pada dirinya; tentu tindakan itu mengandung risiko riwayat politiknya bisa tamat. Tapi haruslah dihargai keberanian moral seperti ini, yang justru akan mengekalkan kebesaran Venezuela.

Jelaslah dengan demikian bahwa unsur kepercayaan kepada seorang pemimpin, atau pun sikap saling mempercayai di antara para pemimpin sebuah negara, menjadi sangat penting. Sikap membohongi orang lain untuk menutupi ambisi politik pribadi, atau pun sikap untuk tidak mempercayai kepemimpinan seseorang, adalah tindakan yang akan mengecilkan peranan politik dalam sebuah bangsa.

Hal itu telah terjadi dalam kehidupan kita sebagai bangsa, dengan upaya para ketua umum partai politik untuk melengserkan presiden dan mengganggu keseimbangan kekuasaan antara bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tidak akan mungkin dapat dilaksanakan reformasi besar-besaran dalam keadaan seperti ini, hingga segala macam ucapan dari mereka tentang demokratisasi dan reformasi terasa kosong dan hambar.

Demokratisasi tidak akan terwujud dengan hilangnya saling kepercayaan antara para pemimpin. Segala macam cara, baik bermoral maupun tidak telah digunakan untuk memenangkan pihak sendiri. Kalau dalam pergaulan internasional maupun percaturan politik luar negeri, mereka hanya ingin kelihatan maju saja, maka landasan politiknya menjadi sangat rapuh dan tidak kuatlah bangsa tersebut dalam percaturan internasional.

 

                  Sederhana, Syahdu

 

Bangunan berbentuk segi delapan itu tidaklah tinggi. Tidak pula berukuran besar. Paling tinggi sepuluh meter. Garis tengah penampangnya tidak lebih dari duapuluh lima meter. Dikitari halaman rumput biasa tanpa taman, dindingnya terbuat dari batu bata merah tanpa ‘plester kapur’ (apalagi dengan hiasan rural atau bas relief ) tidak ada tanda-tanda kemegahan apa pun di pasang di luar.
Pada tengah atapnya ada atrium yang menjadi jalan masuknya cahaya matahari kedalam ruangan.cahaya itu kemudian disangga oleh sebuah reflektor penyangga yang digantungkan pada dasar atap dan bagian atas dinding dalam ruangan utama. Pantulan cahaya yang didapat adalah sinar lembut yang tidak membuat mata silau.
Ruang dalamnya terbagi dua. Beberapa buah ‘ruang samping’ mengitari ruang utama di dalam seperti cincin mengitari penampang ibu jari.
Semua ruang samping itu mempunyai pintu masuk langsung ke ruang utama itu .Ruang utama, sebagai tempat pagelaran bergaris tengah tidak lebih dari 15 meter, sama sekali tidak berhiaskan ornamen apa pun. Tidak ada lukisan pada ke delapan dindingnya, tidak ada struktur apapun di lantai yang ada hanya dinding telanjang, mengitari lantai yang telanjang pula, disinari keredupan cahaya lembut yang datang dari luar. Kapel Rothko ini memang unik. Didirikan oleh jutawan de Menil, ia merupakan perlambang kerohanian yang sangat pekat. Benar serba sederhana, tetapi ia adalah ekspresi yang penuh keterlibatan jiwa dari pemahat Amerika yang terkemuka, mendiang Rothko.
Tidak sebagaimana berbagai bangunan antar agama (interdenominational buildings) lainnya, Kapel Rothko di Houston (Texas) ini sama sekali bebas dari afiliasi kepada agama manapun. Kalau Katedral Nasional di Washington masih ‘berbau’ Kristen karena bentuk Gotiknya dan Kapel Wayside di Sydney masih menggunakan altar, maka Kapel Rothko ini justru tidak ada kaitan fisiknya sama sekali dengan tempat peribadatan mana pun.
‘Alat’ peribadatan tidak ada terpasang permanen dalam ruangan utama, sehingga semua harus membawa sendiri ke dalam ruangan itu untuk dipergunakan, dengan menggunakan cara bongkar pasang. Kalau orang Katholik ingin menggunakan untuk misa, mereka membawa sendiri altar mereka. Orang muslim boleh menghamparkan tikar sembahyang mereka dan menghadapkannya ke arah kiblat di tenggara.
Bermacam-macam upacara keagamaan dapat dilakukan di kapel yang sudah berusia tujuh tahun ini. Dom Helder Camera, itu uskup agung penentang rezim fasis di Brasilia sekarang pernah menyelenggarakan misa spontan - sudah tentu dengan himbauan yang mengharukan akan nasib mereka yang miskin dan tertindas di negaranya. Beberapa orang Swami dari India pernah mengadakan meditasi dan peragaan Yoga. Kelompok Yahudi pernah merayakan upacara keagamaan mereka di tempat ini, sedangkan kelompok Sufi Turki Mevleviah yang terkenal dengan sebutan The Whirling Dervishes (darwys: berputar) - karena tari-tarian keagamaan mereka dikala mencapai ekstase -pernah melakukan peragaan. Sebuah foto menunjukkan ada pula sembahyang berjamaah kaum muslimin diselenggarakan di Kapel ini, demikian pula meditasi kaum Sufi California beberapa waktu sebelum kunjungan penulis. Semuanya tentu terpukau dengan kesyahduan yang meliputi ruangan pagelaran serba sederhana dari Kapel Rothko ini.
Ditengah hiruk pikuk kegiatan kota modern Houston, yang menjadi pusat bisnis dan industri minyak bumi Amerika Serikat memang unik sekali peranan kapel yang satu ini. Ia bukanlah gereja Nasrani, bukan Sinagog Yahudi. Menjadi masjid tidak memenuhi persyaratan, bukan pula kelenteng Cina atau kuil apa pun. Ditangani sehari-hari oleh seorang wanita muslim dari Libanon, Nabilah Drooby, ia adalah tempat persingahan dalam perjalanam spritual bagi mereka yang membutuhkan atau tertarik. Kalau mereka beribadat di situ, mereka bebas melakukannya, tidak lebih dari itu.
Tetapi perannya ternyata tidak terhenti hanya disitu. Di kolam depan pintu masuk ada ‘tugu somplak’ (broken obelisk) yang dipersembahkan kepada kenangan Martin Luther King Jr. Itu pemimpin agama berkulit hitam yang menjadi perlambang perjuangan Kristen untuk menegakkan persamaan hak bagi warga masyarakat yang berbeda warna kulit.
Di kantor Yayasan Kapel Rothko, sebuah bangunan bersebelahan dengan kapelnya sendiri, berbagai kegiatan kontemplatif dilakukan. Di bawah dewan pembina yang beranggotakan orang-orang Katolik, Kristen, Muslim dan Yahudi, yayasan ini menyelenggarakan berbagai forum serius untuk menggali pola interaksi kehidupan rohani berbagai agama dengan kehidupan.
Aktivitas harian yayasan ini, seperti madame Drooby, dibantu staf administratif dan seorang ilmiawan wanita dari Romania. Staf itu semuanya terdiri dari wanita, dan kini tengah mempersiapkan Coloquium tentang spiritualitas dan keadilan sosial dalam Islam
Siapa bilang Kapel Rothko ini tidak melakukan sesuatu yang besar, hanya karena secara lahiriah ia menyediakan tempat beribadah yang sangat sederhana? Bukankah justru kesederhanaan itu, ditambah fungsi jangka panjangnya yang vital dalam pemikiran kontemplatif di bidang keagamaan, yang memunculkan keharuan dan kesyahduan yang diperlukan manusia modern dalam pergumulannya dengan kehidupan? (Sumber: TEMPO, 9 Agustus 1980)

 

 

          Israel: Cukupkah Momentumnya?

 

Komisi Kahan yang dibentuk pemerintah Israel untuk menyelidiki pembantaian para pengungsi Palestaina di Beirut Barat telah menyelesaikan kerjanya.

Sebuah tonggak baru dalam kehidupan bangsa Israel telah ditegakkan : kekuasaan hukum harus diletakkan di atas kekuasaan politik. Sebuah sikap menjunjung tinggi keadilan dengan segala konsekuensinya telah dikemukakan, dengan cara yang tidak membawa kepada anarki politik, atau dengan cara yang tidak menghancurkan sendi-sendi pemerintahan. Bahkan memperkuat sendi-sendi itu dari kemungkinan dimanipulasikan terlalu jauh oleh berbagai kecenderungan politk yang ada.

Komisi pimpinan ketua Mahkamah Agung Yitzak Kahan itu memang membawakan hasil yang mengejutkan. Perdana Menteri Begin dianggap ‘bersalah sampai titik tertentu’ walaupun tak ada usul agar ia ditindak. Ariel Sharon, menteri pertahanan yang ultra keras itu, direkomendasikan agar ‘mengambil kesimpulannya sendiri’ atas kesalahannya yang tidak dapat ditutup-tutupi lagi dalam kasus pembantaian di kampung Sabra dan Chatila, Dengan kata lain diminta mengundurkan diri dari jabatannya. Ia dinyatakan bersalah ‘telah lali melaksanakan tugasnya, yaitu memperhitungkan kemungkinan kaum Phalangis tahu pembantaian

Tiga orang ‘aktor langsung’ penyerbuan Israel ke Lebanon diputuskan telah bersalah juga. Kepala staf tentara Israel Letjen Rafael Eitan sepenuhnya bersalah, karena lalai memperhitungkan kemungkinan pembantaian, walaupun telah diberi nasehat untuk mencegah masuknya kaum Phalangis ke Sabra dan Chatila, walaupun bahwa pembantaian telah terjadi.

Direktur Intelejen Militer Yehoshua Saguy dipersalahkan gagal memberikan nasehat kepada pimpinan tertinggi tentara Israel untuk mencegah masuknya kaum Phalangis ke Sabra dan Chatila, walaupun ia menyatakan pendapat pribadinya bahwa pembantaian akan terjadi kalau hal itu dibiarkan.

Brigjen Amos Yaron, komandan divisi yang menduduki daerah Beirut, juga dipersalahkan membiarkan pembantaian terjadi, walaupun ia tahu bahwa hal itu terjadi.

Yang menarik dari argumentasi Komosi Kahan, sebagaimana diulas majalah Time adalah kategori kesalahan Israel itu sendiri : para pemimpin yang dinyatakan bersalah itu telah bersalah ‘secara tidak langsung’

Menurut Argumentasi ini, Walaupun kaum Phalangis (orang Arab ) yang membunuh kaum pengungsi Palestina ( orang Arab ), Israel bertanggung jawab karena itu terjadi diwilayah yang menjadi tanggung jawab Israel dalam hal keamanan dan ketertibannya. Kita selalu mengajukan tuntutan serupa jika ada orang Yahudi diperlakukan keji di tempat lain, yaitu bahwa bukan hanya pelakunya saja yang harus bertanggung jawab, melainkan pemegang kekuasaaan juga harus bertanggung jawab. Kita tidak boleh menghindarkan tanggung jawab ini, karena berarti melemahkan tuntutan peri kemanusiaan kita sendiri terhadap negra-negara lain uraian Komisi Kahan.

Sudah bukan rahasia lagi, pemerintahan Begin dan pimpinan militre Israel telah lama mencoba memandang kehidupan politik negeri ini sedemikian rupa, sehingga tujuan mereka akan ‘Israel Jaya’ (Erectz Ysrael) yang menguasai wilayah yang diudukinya (kecuali Libanon) dapat pengakuan secara de facto, walaupun melanggar perjanjian dan hukum iternasional mereka sendiri.

Begin mengumandangkan nostalgia akan ‘bentangan yang ditentukan Perjanjian Lama untuk bangsa kita’ dari tepian barat Sungai Yordan yang didukinya sejak 19.. dan Jendral- jendralnya mengajukan pertimbangan ‘kekuasaan integral Israel’ dari kemungkinan serangan luar, untuk merumuskan tindakan yang sama.

Tampaknya kecenderungan merekalah yang akan mewarnai keputusan politik dalam pergulatan politik internal Israel, antara keras dan lunak. Diamping tradisi poitik untuk menjunjung tinggi pertimbangan pihak pimpinan militer dan …. akan ‘realisasi janji Perjanjian Lama, ada sebuah faktor yang mendorong bangsa Israel kepada sikap bangsa Israel kepada sikap memenangkan garis sulitnya proses perundingan dengan pihak Arab mencapai hasil konkrit, dan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tidak berasal dari Eropa Barat dan Amerika.

Penduduk Israel yang berdatangan dari Eropa Timur dan negara-negara Asia, disebut kaum Sephardim, kini merupakn mayoritas bangsa Israel, dan dengan sendirinya kebencian Arab terhadap apa yang dianggap budaya asing dari Barat juga mengilhami mereka menolak usul perdamaian negara-negara barat.

Namun kesemua kemungkinan akan menangnya garis dalam kehidupan politik Israel menjadi tidak lagi pasti dengan adanya laporan Komisi Kahan diatas. Pimpinan militer kehilangan superioritas moralnya. Mereka terbukti bangkrut total dalam menjaga hal-hal paling dasar bagi kehidupan massa dengan terjadinya pembantaian itu. Impian Begin juga lalu tampak konyol di hadapan kenyataan akan semangat Bangsa Palestina untuk menuntut hak menentukan nasib sendiri.

Seperti dikatakan pendidik terkeuka dari Israel, Zvi Kesse, dalam wawancaranya dengan Newsweek: masa depan Israel ditentukan oleh kemampuannya mencari penyelesaian yang adil terhadap tuntutan bangsa Palestina. Kitapun, katanya, dahulu menginginkan keadilan seperti itu. Israel sudah terlalu lama harus hidup dari nilai-nilai militeristis, yang akan menghancurkan Israel sendiri sebagai konsekuensi menolak tuntutan bangsa Palestina itu.

Pandangan waras seperti itu dikemukakan Kesse itu tentu memungkinkan tercapainya hasil kongkrit dalam perundingan perdamaian untuk menyelesaikan sengketa Arab-Israel, Lalu diikuti oleh cukup banyak orang di Israel. Namun, cukuplah momentum yang diciptakan laporan komisi Kahan itu untuk mendorong bangsa Israel secara keseluruhan kepada sikap yang terbuka dan menjamin keamanannya secara kekal, yaitu mengembalikan eksistensi sebuah bangsa dan negara Palestina?

 

            Damai dalam Pertentangan

 

Memang ironis kalau simbol lebih dikenal dari kenyataan. Tapi itulah yang terjadi di Tokyo bulan lalu, April 1983. Film Gandhi, yang baru saja memenangkan delapan Oscar di Hollywood, diputar serentak di sekian bioskop. Karcis dibeli berebutan. Masyarakat Jepang rupanya disentuh nuraninya oleh film yang menggambarkan perlawanan tanpa kekerasan.

Namun sebuah kejadian lain di Tokyo waktu itu hampir-hampir tidak memperoleh perhatian. Hanya dimuat dalam berita pendek di sudut bawah koran-koran Jepang: Uskup Agung Helder Camara menerima Hadiah Niwano untuk perdamaian. Padahal tahun inilah hadiah itu pertama kali di berikan.

Hadiah Niwano rencananya akan dikeluarkan tiap tahun oleh Yayasan Perdamaian Niwano, salah satu lembaga yang berasal dari gerakan kaum Budhis terbesar di Jepang, Rissbo-Kosei-Kai. Di samping memberikan hadiah untuk prestasi terbaik dalam menumbuhkan saling pengertian antar agama dan memajukan perdamaian, yayasan itu juga menjadi sponsor Konperensi Dunia tentang Agama dan Perdamaian (World Conference on Peace and Religion) yang sudah berlangsung tiga kali sampai saat ini.

Dan hadiah Niwano justru punya arti penting oleh pemilihan pemenangnya yang pertama kali ini: Uskup Agung Olinda-Recife, Brazilia, Helder Pessoa Camara, yang oleh penggemarnya disebut Dom Helder. Ialah "uskup merah". Yang berarti, hadiah perdamaian itu diberikan berdasar pertimbangan yang tidak konvensional tentang 'perdamaian' itu sendiri. Ini menjadi jelas bila bentuk penghargaan baru itu dibandingkan dengan Hadiah Nobel untuk perdamaian.

'Perdamaian', dalam Hadiah Nobel, mengandung arti menghindarkan , melerai, mengurangi atau menyelesaikan konflik. Konfliknyapun tidak dibatasi, baik terorisme bersenjata di Irlandia Utara maupun pertentangan politik seperti sengketa Arab-Israel. Tidak heran kalau dari pejuang palang merah sampai pejabat pemerintah dapat meraih penghargaan itu (Sadat dan Begin, misalnya). Juga pejuang kemanusiaan dalam arti umum seperti Albert Schweitzer yang bergulat dengan penyakit Lepra di Afrika Hitam, atau Suster Marie Therese yang mengurusi kaum melarat di Calcutta, India.

Dalam wawasan serba konvensional itu yang ditinggalkan Yayasan Niwano, setidaknya tahun ini. 'Uskup Merah' Dom Helder tidak akan memperoleh julukan julukan merah kalau ia menghindar dari konflik. Yang dilakukannya justru mendorong berlangsungnya perlawanan terhadap kekuasaan militer yang menindas rakyat dan struktur yang timpang, di negaranya sendiri maupun di seluruh Amerika Latin umumnya.

Hanya saja perlawanan yang diserukan dan ditunjangnya bukan perlawanan bersenjata, apalagi terorisme. Dan disini ia memenuhi kedua Krieria Yayasan Niwano: memajukan perdamaian dan sekaligus mengembangkan saling pengertian antar agama. Dan caranya dianggap unik.

Bermula dari keyakinan akan kebenaran moralitas yang bersandar pada rasa kasih sayang, ia menghimbau kalangan rohaniawan agamanya sendiri untuk menegakkan masyarakat baru yang tidak diwarnai penindasan. Upaya menghilangkan penindasan berarti kesediaan untuk turut menegakkan struktur ekonomi yang adil - yang bebas dari ekploitasi kalangan yang oleh Dom Helder di sebut 'mereka yang memiliki uang', alias kaum modal. Kalau pemerintah, dan kekuasaan yang ada, mengukuhkan struktur eksploitatif, kalangan agama harus memunculkan alternatif mereka di bawah swadaya masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan, membebaskan dari kungkungan hukum yang tidak adil dan memperjuangkan hak-hak asasi.

Petani didorong berani mengambil inisiatif dan memulai perombakan struktur pemilikan dan penguasaan tanah, alias Landreform. Dilanjutkan dengan membentuk usaha prakooperatif. Kaum buruh di kota didorong berani menuntut hak mereka dari pihak majikan- kalau perlu dengan pemogokan. Generasi muda diimbau memperjuangkan hak-hak politik sepenuhnya, kalau perlu dengan demonstrasi. Dan kalangan Intelektual diminta mempelopori jaringan pendidikan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan golongan miskin; penyadaran akan keberadaan mereka dan kemampuan yang mereka miliki untuk mengubah nasib.

Sikap seperti itu, menurut kacamata Uskup Agung Helder Camara, adalah inti perdamaian. Itulah upaya menegakkan masyarakat yang benar-benar adil. Hanya saja upaya tersebut dilakukan tidak dengan merobohkan sistem kekuasaan yang ada, melainkan mengubahnya berangsur-angsur. Tindak kekerasan dari pemegang kekuasaan harus dihadapi dengan sikap menentang bentuk kekerasan itu sendiri. Disini bertemulah sikap menjunjung tinggi perdamaian (tanpa mengurangi sedikit pun kewajibang menentang struktur masyarakat yang timpang) di satu pihak dan sikap mengembangkan saling pengertian antar agama di pihak lain.

Dom Helder memang secara terbuka 'meminjam' cara-cara yang dikembangkan agama lain. Yaitu dari perjuangan Mahatma Gandhi di lingkungan agama Hindu dan Martin Luther King di kalangan agama Protestan. Gandhi memperjuangkan kemerdekaan India, sedangkan King memperjuangkan hak-hak sipil golongan kulit hitam di Amerika Serikat, namun keteguhan mereka untuk berjuang secara militan tanpa kekerasan adalah sesuatu yang secara universal dapat dilakukan kalangan mana pun termasuk kalangan Katholik Amerika Latin - mungkin demikian jalan pikiran Helder. Bukankah dengan saling pengertian mendasar antaragama seperti itu, masing-masing agama akan memperkaya diri dalam mencari bekal perjuangan menegakkan moralitas, keadilan, dan kasih sayang?

Banyak yang dapat diambil dari kiprah menegakkan perdamaian di tengah pertentangan, dan saling pengertian di tengah perbedaan ajaana dan paham. Relevankah pelajaran itu bagi kita ? Kita sendiri sudah tentu tahu jawabannya - walaupun aneh juga bahwa dari Indonesia datang pencalonan untuk hadiah tersebut, yang mengusulkan seorang jendral. Konsepnya tentang perdamaian tentu lain lagi.

 

      Eksperimen dengan Sebuah Revolusi

 

Tiga belas tahun pemerintahan Partai Sosialis Arab Ba'ath (kebangunan) ternyata membawa perubahan sangat besar dalam kehidupan bangsa Irak. Tumbuhnya disiplin nasional dapat dibuat dalam beberapa hal kecil, seperti berjalan. Pengaturannya semakin keras: yang melanggar terkena hukuman denda sekitar tujuh ribu rupiah kita.

Tetapi sudah tentu hal-hal itu tidak dapat dijadikan ukuran bagi transformasi mendasar yang dijalani kehidupan bangsa Irak.

Seperti umumnya pemerintahan revolusioner, pemerintah Irak memberikan tekanan pada pengembangan kesadaran nasional akan pentingnya arti penciptaan masyarakat baru yang dituju oleh revolusi itu sendiri. Bentuk paling mudah untuk diambil sebagai contoh sudah tentu adalah indoktrinasi, yang dalam kamus Arab moderen disebut tau'iyyah, yang diselenggarakan secara massif melalui segenap media.

Tidak bosan-bosan didengungkan kehebatan revolusi. Segala bentuk ekspresi perasaan dan ungkapan pemikiran diarahkan kepada pengagungan revolusi dan kehebatan masyarakat sosialis yang diidam-idamkan. Kesenian, pendidikan, upacara-upacara keagamaan dan acara-acara hiburan dipenuhi dengan 'suasana revolusioner'.

Sudah tentu tidak ketinggalan pengerahan segala aspirasi masyarakat kepada pemujaan pimpinan revolusi, yaitu Presiden Sadam Hussein. Begitu banyak nyanyian digubah untuk memuja manusia yang belum berusia 50 tahun ini, begitu penuh sajak-sajak dengan ungkapan kekaguman kepada kepribadiannya dan begitu besar gambarnya bertebaran diseluruh penjuru negeri, sehingga tidak mungkin luput perhatian orang dari titik kehadirannya yang sentral dalam kehidupan bangsa Irak.

Pada dasarnya, Saddam memang memiliki kepribadian yang menarik : sederhana dan lugas dalam penampilan fisik, nyata penguasaannya atas masalah teoritis dari ideologis sosialistis yang dipeluknya. Ketika ditanya seorang penulis, siapakah tokoh yang paling dikaguminya dalam sejarah, tanpa ragu-ragu dinyatakannya : Lenin, itu penemu ideologi komunis. Ini saja sudah menunjukkan keterlibatannya yang begitu mendalam atas masalah ideologis.

Tetapi cukupkah kesemuanya itu menggambarkan transformasi mendasar yang sedang terjadi di Irak ? Pengubahan kehidupan yang tampak secara lahiriah dalam hal kecil-kecil sudah tentu bukan tolok ukur yang pasti dari keberhasilan sebuah revolusi dalam melakukan transformasi mendasar. Derasnya arus indoktrinasi tidaklah mencerminkan perubahan sikap hidup bangsa. Pemujaan berlebihan kepada sang pemimpin bukanlah jaminan kuat bagi terciptanya sebuah masyarakat yang baru.

Rasa-rasanya, tolok ukur paling tepat untuk menilai keberhasilan revolusi sosialis Ba'ath di Irak adalah pengamatan atas orientasi politik -ekonomis yang dikembangkan di sana. Semua revolusi akan selalu berwatak populistis dalam orientasi politik ekonominya. Bagaimanakah penerapan populisme dan egalitarianisme dalam kenyataan hidup sekarang ?

Ternyata hal ini sangat menarik untuk diamati. Kelas menengah ternyata tidak banyak terpengaruh kedudukannya oleh revolusi. Mereka tetap dibiarkan mendominir swasta dalam perekonomian, sehingga sektor tersebut benar-benar berfungsi penuh, tidak seperti di negeri lainnya.

Sudah tentu ada 'pengawasan' melaui unit-unit kerja di bidang distribusi dan penyediaan bahan-bahan guna mencegah manipulasi harga oleh sektor swasta. Bidang jasa sampai inpor-ekspor, cukup banyak diserahkan kepada sektor ini..

Padahal yang menarik keuntungan adalah modal kewiraswastaan kelompok minoritas Yunani, Armenia, Kurdi. Walaupun mereka tidak dibiarkan memasui industri utama, seperti pembuatan barang-barang industri peranan kelas menengah yang yang memiliki vitalitas dan produktivitas begitu besar itu masih tampak sangat besar dalam perekonomian bangsa, sehingga mereka tidak tertelan sektor negara.

Dipihak lain, pembuatan barang industri dan penyediaan barang diarahkan terutama kepada kebutuhan pokok rakyat. Barang jadi untuk kemewahan hidup sangat dibatasi, meskipun definisi kemewahan itu sendiri masih berbeda dengan pengertian kita disini (setiap awal pemerintah boleh membeli mobil sekali setiap lima tahun, asalkan paling paling Toyota Crown dan bukan Mercedes-Benz). Pajak berat dikenakan atas kemewahan hidup.

Politik-Ekonomi seperti membawa kepada sebuah perkembangan menarik ; peningkatan pendapatan kelas menengah secara drastis selama pemerintahan revolusioner ternyata tidak diimbangi oleh sektor penyediaan barang-barang mewah termasuk industri hiburan berskala massif. Sebagai akibat , beberapa buah hotel modern dan sejumlah hiburan malam menjadi saluran pembuangan uang mereka. Sudah tentu dengan eksesnya yang berupa meningkatnya jumlah mereka yang dijangkiti kecanduan alkohol - walaupun penyakit ini bukan monopoli masyarakat sosial barat.

Memang menarik untuk di kaji perkembangan selanjutnya negeri korma yang diapit oleh kedua sungai Tigris dan Euphrat ini, karena ia menyediakan variasi baru dalam pemikiran revolusioner: bagaimana menciptakan struktur masyarakat yang berasaskan persamaan, dengan orientasi politik ekonomis berwatak populis, tetapi dengan tetap menyatakan peluang kepada inisiatif perorangan para wiraswasta.

Jawaban Irak untuk memberikan hak hidup kepada kelas menengah, dengan menjadikan sektor negara sebagai penentu arah perekonomian, melalui penyediaan kebutuhan pokok dan penguasaan penuh atas industri pembuatan barang untuk itu dan atas industri berat, sudah tentu sangat berharga untuk dipelajari sebagai eksperimen tersendiri dalam pengembangan pemikiran tentang revolusi, untuk dilewatkan begitu saja, tanpa kajian mendalam atasnya.

 

               Iran yang Tidak Saya Lihat

 

Orang punya perkiraan masing-masing tentang perkembangan di Iran. Untuk mewakili aspirasi aneka pendapat, dari mereka yang tidak melihat sendiri perkembangan disana, penulis ingin menyajikan persepsinya sendiri - yang untuk lebih sip-nya akan dibuat dengan cara tanya jawab.

Siapa sajakah pelaku utama lakon sejarah di Iran , yang berhasil menggulingkan bekas Shah Reza Pahlevi dan mendirikan sebuah Republik Islam?

Kaum mullah, Khomeini dan Bani Sadr

Mengapa Khomeini dipisahkan dari kaum mullah, padahal ia seorang ayatullah?

Karena Khomeini ingin mewakili semua mullah. Sedangkan kaum mullah yang mendominasi parlemen ( majlis) dan pemerintahan hanya minoritas - hanya tujuh ribu orang dari lebih delapan puluh ribu, menurut pemimpin redaksi harian terkemuka Kheyhan yang terbit di Teheran, Amir Tehiri. Artinya mayoritas mullah tidak mendukung partai yang dianggap mewakili aspirasi mereka, yaitu Partai Republik Islam (PRI).
Kalau jumlah mereka begitu kecil, mengapa para mullah yang tergabung dalam PRI dapat menguasai kehidupan politik?

Karena yang lain pasif. Juga karena para mullah PRI bekerja sama dengan kelompok intelektuil muslim yang berpandangan idealis, ingin menciptakan alternatif masyarakat Islam bagi semua masyarakat lain yang ada di dunia.
Kelompok intelektuil idealis ini bercorak dua: yang militan dan tidak mau kompromi dengan paham dan golongan lain, dan yang moderat seperti Bani Sadr dan Bazargan. Intelektuil moderat menolak kerja sama dengan mullah PRI, tetapi mau bekerja sama dengan mayoritas mullah yang diandaikan menunjuk Ayatullah Khomeini sebagai pembawa aspirasi mereka. Intelektuil militan mengisi komiteh , alat ampuh untuk menggerakkan massa dan menguasai pemerintahan di tingkat bawah. Juga menyediakan tenaga untuk Hizbullah, laskar keagamaan yang merupakan momok bagi golongan-golongan lain.


Setelah Sekjen PRI Ayatullah Behesti mati, akan berantakan partai tersebut - dan dengan sendirinya kekuatan kaum mullah minoritas yang serba keras dan militan itu?

Tidak. Karena intelektuil dan aktivis diluar mullah akan tetap mendukung mereka. Kebutuhan mereka akan jalur hubungan ke rakyat dan pemberi legitimasi bagi aspirasi mereka adalah kaum mullah itu. Mereka akan ganti Behesti.

Siapa yang akan menjadi lawan PRI setelah partai ini berhasil menyingkirkan Bani Sadr?
Masih tetap Bani Sadr, kalau ia mau menyusun kekuatan..Ia adalah simbol yang dibutuhkan untuk mempersatukan kelompok kiri (Marxis-Leninis seperti Fedayen-e-Khalq dan Marxis-Muslim seperti Mojahedin-e-Khalq), kelompok nasionalis demokrat (Bazargan, Sanjabi) dan intelektuil muslim moderat (yazdi, Ghobtzadeh, Noubari). Tetapi kalau ia tidak mau memimpin perjuangan berkepanjangan secara tuntas (tidak hanya melalui tulisan kolom saja, melainkan dalam bentuk gerakan dengan strukturnya sendiri), jelas hanya kaum kiri yang akan memimpin perlawanan. Bazargn tidak ada ausdauer untuk itu. Sanjabi hanya punya pengikut di lingkungan 'cabang atas'.
Mengapa anda mengatakan 'kalau Bani Sadr......'

Karena hakekat peranan sejarah Bani Sadr memang masih teka-teki. Benarkah ia hanya seorang kolumnis yang mendapat 'rejeki' jabatan kepresidenan? Tidak efektif sebagai pemimpin gerakan menentang para mullah militan, tidak mampu mengorganisasi kekuatan nasional? Apakah wajah lunak dan bodoh itu sebenarnya menyembunyikan strategi lain menghindari konfrontasi politis nonverbal dan kaum mullah fanatik, untuk menjaga agar mayoritas mullah yang tidak memihak PRI tidak turut ditentang dan di lawan?
Presiden yang sengaja menampilkan wajah tidak efektif guna menyusun kekuatan dalam konsolidasi front nasional di luar pemerintahan, untuk digunakan nanti? Apakah bukan tidak mungkin Bani Sadr mengunakan taktik Muhammad Ali dalam pertarungan melawan Foreman di Kinshasha: biarkan lawan menguras kekuatan, kita hindari pertarungan? Ya, siapa tahu siapa sebenarnya Bani Sadr dibalik wajahnya yang begitu penuh mencerminkan jiwa kolumnis baik-baik saja?


Anda malahan berbalik bertanya! Kalau benar perkiraan Bani Sadr akan memimpin perlawanan, siapa yang akan mendukungnya?

Macam-macam. Kaum intelektuil moderat sudah pasti sepenuhnya. Kaum kiri menyediakan tenaga. Kaum profesional sumbangan penting dalam struktur teknis untuk melawan masinasi golongan yang memerintah. Tetapi mayoritas kaum mullah sudah tentu menyembunyikan dukungan mereka serapi mungkin. Bukankah tidak pantas kalu kalau sesama mullah sampai berperang ? Ada lagi : golongan minoritas etnis, budaya (para seniman dan budayawan ) dan agama.

Kalau Bukan Bani Sadr, kaum yang akan tampil, menurut perkiraan anda, bagaimana 'kans' mereka?
Cukup baik. Bukankah lawannya hanya minoritas ? Mereka mengajukan klaim mayoritas tetapi lambat laun akan ketahuan kedoknya. Kalau keadaan ekonomi memburuk, suatu hal yang hampir dipastikan, kelompok lain akan medukung mereka : buruh, pegawai pemerintah, tani, pedagang dan seterusnya. Gabungan kiri muslim dan non-muslim akan sangat menarik bagi orang banyak. Tinggal mampukah mereka menciptakan kekuatan nyata, bukan sekedar hipotesis belaka.
Di mana tempat Khomeini dalam semua kemelut itu?

Selama ini ia menjadi pemain akrobat. Menunjang para mullah minoritas militan yang aktif. Tetapi tidak ingin menyudutkan mayoritas mullah yang tidak mendukung PRI yang lebih dewasa dan berimbang dalam pandangan hidup. Juga supaya memayungi semua unsur kehidupan. Tetapi gagal memelihara keseimbangan, sekarang sepenuhnya menjadi 'tangkapan' PRI. Itupun kalau kalau demikian halnya. Bisa jadi ia masih mencoba meraih kembali kedudukan pengimbang itu. Siapa tahu bukannya ia yang justru menyembunyikan Bani Sadr sekarang ?

 

              Islam Kiri Warisan Nasser

 

Front Nasional Progresif di Mesir, sebenarnya tulang punggung perlawanan kaum kiri terhadap pemerintahan yang tiap hari tampak semakin teknokratis. Walau dipermukaan kelihatannya Partai Kerja Sosialis di bawah Ibrahim Shukri memiliki pengikut lebih banyak, ia tidak memiliki kohesi mantap seperti front tersebut. Gerakan dibawah piimpinan Khalid Muhyiddin itu jelas unsur-unsurnya - semuanya berasal dari kelompok-kelompok yang ‘jaya’ di masa pemerintahan mendiang Nasser.

Gerakan itu memiliki ideologi sosialistis yang yang lebih terurus secara konseptual. Bahwa mendiang Presiden Sadat berhasil mengebiri kekuatannya di lembaga perwakilan tingkat Pusat (Majelis Rakyat, Majlis al-Sha’b) antara lain dengan pencabutan hak-hak sipil Muhyiddin sendiri dan sejumlah pimpinan partainya, kenyataan bahwa Sadat sendiri merasa perlu berbuat seperti itu menunjukkan betapa potensial kekuatannya. Seperti kotak-katik atas ‘unsur’ PNI menunjukkan bahwa ia kekuatan dominan dalam PDI.

Sasaran oposisi yang mereka lancarkan membuktikan betapa strategi mereka sebenarnya matang. Mereka menolak persetujuan Camp David. Juga menentang modernisasi angkatan perang melaui bantuan militer Amerika Serikat. Sudah tentu mereka melawan pula gagasan Sadat dahulu untuk mengalirkan air Sungai Nil ke Israel melalui Gurun Sinai via sebuah terowongan di bawah terusan Suez - lepas dari prestasi luar biasa di bidang teknologi kalau proyek tersebut jadi dilaksanakan.

Tetapi sudah tentu yang paling mereka benci adalah penataan struktur masyarakat yang dipaksakan sadat - yang tampaknya akan tetap dijalankan Husni Mubarak. Dari struktur sosialistis, perekonomian Mesir dicoba ditransformasikan ke dalam sebuah ekonomi campuran - yang memperkenankan penanaman modal asing di sektor-sektor paling strategis: perbankan, industri pembuatan barang dan mesin pertanian.

Kalau dibandingkan mungkin lebih besar dari perubahan ekonomi terpimpinnya Bung Karno ke ‘ekonomi pembangunan’nya Orde Baru di negeri kita. Karena perekonomian sosialistis Nasser memang lebih tuntas dari watak ‘sosialistis’nya ekonomi terpimpin di masa Bung Karno.

Gerakan Opsir Merdeka

Pembekuan pendapatan tahunan perorangan diatas 1000 poundsterling , di masa gamal Abdel Nasser, oleh Sadat di hapuskan sama sekali - seperti terbukti dari munculnya kembali kantung-kantung swasta milyuner dalam perdagangan . Politik Autarki Nasser di sektor kebutuhan pokok digantikan oleh impor barang jadi konsumtif secara massif. Peranan unit-unit koperasi (walaupun masih berupa inisiatif dari atas dari pada swakarsa dari bawah) yang begitu dominan di massa Nasser, sekarang hampir selesai digusur oleh kewiraswastaan pemilik modal perorangan.

Masih sulit diperkirakan bagaimana kelanjutan perlawanan front yang dipimpin Khalid Muhyiddin itu - apalagi karena hampir semua pimpinannya turut terjaring oleh penahananbesar-besaran pemerintah sebelum Sadat sendiri mati ditembak. Apalagi Mubarak orang keras - yang tidak semudah Sadat memberkan toleransi kepada kegiatan yang dianggapnya mengganggu ketertiban

Namun suatu hal telah pasti, bagi para pengamat; Khalid, yang ditahan selama ini, telah berhasil menempatkan diri sebagai alternatif dan saingan kuat mendiang Sadat. Sejarah perjuangannya sebagai sesama anggota asli Gerakan Opsir Merdeka di bawah Nasser, yang menggulingkan monarki di tahun 1952, juga Sekjen Partai Sosialis Arab yang memerintah (jabatan yang juga pernah di pegang Sadat) di masa Nasser, memberikan kedudukan kuat sebagai pemimpin oposisi terkuat masa ‘pasca-Sadat’.

Husni Mubarak sendiri menyadari kenyataan ini - sebagaimana tercermin dalam pernyataannya untuk lebih mementingkan penanganan masalah dalam negeri.Dialog bertahap dengan kaum Nasseris sudah jelas akan dilakukannya. Penciptaan suasana politik lebih beragam daripada dimasa Sadat dapat diharapkan akan dipersiapkannya. Kehidupan politik multi partai dapat diperkirakan akan lebih di galakkannya dari pada di masa Sadat. Sudah tentu itu semua akan membawa pemunculan kembali Khalid Muhyiddin ke gelanggang politik.

Dalam keadaan menunggu, sangat menarik untuk diperkirakan unsur apa sajakah yang akan membentuk gerakan itu. Perkiraan itu dapat dilakukan dengan melihat unsur-unsur front yang didirikan Khalid sebagai ‘aspirasi kaum kiri’ di masa pemerintahan Sadat: Sisa-sisa Nasseris yang masih berideologi nasionalistis pan-Arabis, tokoh-tokoh komunis yang waktu itu masih bebas berkeliaran di luar ( dan kini bersama-sama ditahan), dan kelompok ‘agamawan muslim kiri’.

'Sosialisme Islam’

Apakah gerakan identitas kelompok terakhir itu? Komunis besorbankah, yang rajin ke masjid seperti dilakukan Babrak Karmal di Afghanistan bulan-bulan terakhir? Sosialis berjubah dan berkhotbah di masjidkah? Ulama Marxis? Ternyata mereka tidak dapat dikategorisasikan dengan mudah. Mereka terdiri dari bermacam-macam corak dengan pendirian yang tidak sepenuhnya sama. Ada yang mendasarkan pemikiran yang tidak sepenuhnya sama. Ada yang mendasarkan pemikiran ideologis mereka pada analisa Marx, ada pula yang tidak memiliki wawasan perjuangan kelas.

Tetapi, apapun perbedaan pendirian, satu hal menyatukan mereka dalam orientasi tunggal: penafsiran mereka yang langsung atas Islam sebagai sumber penciptaan struktur masyarakat yang lebih adil. Paham kerakytan (populisme) adalah orientasi struktur mereka - baik bagi yang pernah tergoda oleh Marxisme (bahkan komunisme) maupun yang lugas berpikir keagamaan saja.

Mereka sama-sama mengagumi perjuangan ideologis mendiang Nasser: Mereka melihat adanya orientasi diatas pada masyarkat yang dicobaciptakan oleh ‘pejuang revolusioner’ paten itu. Walaupun Nasser menamai ideologinya sebagi Sosialisme Arab, penaman itu tidak mengganggu kesetiaan mereka kepadanya: ideologi tersebut adalah manifestasi lokal sebuah ideologi lain - yang mereka namai Sosialisme Islam.

Walaupun ada juga yang kemudian meninggalkan sosialisme ‘model Islam’ ini, untuk menyerukan ideologi Islam yang lebih eksklusif melalui organ Al-I’tisam (yang akhirnya diberangus mendiang Sadat, dan tetap ditutup oleh Mubarak) seperti kolumnis produktif Abdullah Samman, secara keseluruhan kelompok ‘Islam kiri’ (Arab: yasari dini) ini masih tetap utuh - walau hampir semuanya disekap dalam tahnan.

Menarik juga untuk mengikuti kegiatan mereka, jika nanti rujuk sosial yan sedang dipersiapkan Mubarak akan memberikan kebebasan kepada mereka meneruskan kegiatan. Akan tetap efektifkah mereka sebagai ‘gerakan kiri’, atau justru hilang orientasi politik tersebut? Kalau tetap, bukankah kelompok ‘Islam kiri’ ini akan mampu menyajikan pandangan keagamaan yang cukup segar dan tidak konvensional di kalangan kaum muslimin Mesir?

 

          Ghotbzadeh: Kemalangan Iran

 

Minggu ketiga September 1982 kembali menyaksikan peristiwa usang dalam dalam setiap proses revolusioner seorang arsitek revolusi dimakan ciptaannya sendiri. Sadek Ghotbzadeh mati diujung peluru regu tembak, menjalani hukuman mati di penjara Evin. Kematian tragis yang tidak ditangisi oleh siapa pun, bahkan juga tidak oleh sejarah, karena ternyata sejarah tidak berusaha menghentikan percobaan melaksanakan revolusi di bagian-bagian lain dunia ini.

Banyak orang membeci Ghotbzadeh, tetapi ada pula yang memujanya. Banyak pendapat bersimpang siur dikemukakan tentang dirinya. Hatu hal yang tidak dapat dibantah, ia memegang peranan penting dalam babak permukaan revolusi 'Islam' di Iran. Walaupun tetap saja ada perbedaan pendapat mengenai fungsi yang dipegangya dalam revolusi ini.

Ghotbzadeh, ditahun 1971, setelah mengembara dan diusir kian kemari, akhirnya menemui Ayatullah Khomeini di tempat pembuangannya di Nejef, Irak. Dia kemudian membawa Khomeini ke tempat pengasingan baru , setelah diusir dari Irak. Mula-mula ke Turki kemudian ke Perancis.

Ataukah juga menjadi penghubung dengan kekuatan sebenarnya yang bergerak di bawah arus waktu itu, yaitu para mullah yang membentuk jaringan kontak dengan kaum pedagang kecil (bazari) dan para aktifis gerakan Islam yang nonmullah, seperti Ali Rajai.

Kalaupun benar Ghotbzadeh menjadi penghubung dengan kelompok terakhir, jelas sekali bahwa kontaknya itu hanyalah persekutuan sesaat (marriage of convenience) belaka. Ternyata masing-masing memiliki penafsirannya sendiri, yang saling berbeda.

Para mullah menghendaki negara theokratis dengan pelaksanaan hukum agama yang legal-formalistik secara tuntas, 'kerajaan syurga' yang ingin ditegakkan di muka bumi. Ghotbzadeh, seperti ternyata kemudian tidak berpandangan seperti itu Kita tidak tahu tepatnya apa yang diinginkannya, tetapi jelas bahwa ia berbeda pendapat dengan para mullah itu.

Mungkin ia sependapat dengan mereka yang menolak otoritas terlalu mutlak ditangan para mullah, apalagi yang begitu militan seperti pimpinan Partai Republik Islam (PRI). Namun jelas bahwa tidak sama pemecahan yang diambil nya menghadapi PRI, bila dibandingkan Bani Sadr.

Bani Sadr melarikan diri ke tepat pembuangan di Prancis, bersama pimpinan gerilyawan Mujahidien-e-Khlaq, Massoud Rajavi. Ia menghabiskan waktu dengan membuat pernyataan dan penilaian keadaan bagi mereka yang masih mau mendengarkan, menunggu saat kritis di Iran mencapai titik didih, untuk segera 'dipimpin' dengan pengendalian jarak jauh pada mulanya, dan kembali ke tanah air pada saat yang tepat.

Ghotbzadeh tidak memiliki Optimisme (atau justru utopia) sebesar itu. Tetapi tidak juga memiliki kesabaran untuk berdiam diri saja melihat 'penggusuran umat' oleh kelompok mullah militan. Kekuasaan yang begitu mutlak bagi Ghotbzadeh adalah trauma, sesuatu yang secara prinsipiil harus ditentang, tidak perduli itu berada ditangan Syah Iran yang sekuler maupun para mullah yang theokratis.

Kalau dilihat dari sudut pengamatan ini, jadi jelaslah mengapa Ghotbzadeh lalu terlibat dalam apa yang oleh penguasa Iran sekarang dinamai 'percobaan penggulingan kekuasaan'.Kenyataan terlibatnya Ghotbzadeh dalam upaya makar seperti itu tidaklah mengherankan, dan tidak menarik .Yang menarik adalah melihat 'teman seperjuangan'nya dalam kerja tersebut: Ayatullah Kazem Shariat -madari ulama terkemuka yang sangat dihormati rakyat dan menurut berita jauh lebih menguasai ilmu-ilmu agama daripada Khomeini sendiri. Tetapi ia lemah dalam berpolitik, terutama tidak berusaha mengorganisasikan kekuatan 'keagamaan'nya sendiri.

Kalau dilihat dari titik tolak pandanganShariat madari sudah dapat diterka apa corak kerja yang dianggap 'subversif' oleh pemerintah Iran, yang dilakukan Ghotbzadeh itu Shariat-madari adalah orang yang berpikiran moderat dalam segala soal: agama,pooitik, kebudayaan (menyangkut perbedaan antar etnis, bahasa dan agama) dan kemasyarakatan. Melawan Syah Iran , ia. Berpolitik setelah revolusi menang, juga moderat menolak konfrontasi dengan suku bangsa Kurdi, menolak persekusi terhadap kelompok agama Bahaisme, menunjukkan sifat menolong dan melinfdungi terhadap para pemimpin revolusi yang akhirnya digulung habis oleh PRI. Bahkan moderat juga dalam melawan tekanan pemerintahan Khomeini saat ini, yang melucutinya dari semua jabatan keagamaan.

Orang yang seperti ini adalah mereka yang sudah berada pada tingkat kesadaran tertinggi tentang kekuasaan, bahwa kekuasaan tidak dapat ditaklukkan oleh anti kekuasaan, bahwa struktur yang menindas tidak dapat dikalahkan oleh antistruktur, bagaimanapun idealnya, karena pada akhirnya anti struktur itu akan melakukan penindasan juga kalau sudah berkuasa. Kesadaran seorang tua renta yang meyakini, bahwa hanya dengan sikap moral sajalah kecenderungan buruk manusia, baik strutural maupun kultural, dapat ditaklukan penindasan dan kebobrokan.

Bahwa Ghotbzadeh lalu 'bersekongkol' dengan orang yang berkeyakinan seperti itu, menunjukkan bahwa ia tak bermaksud menggunakan kekerasan dalam arti langsung. Mungkin ia ingin menggerakkan massa untuk menolak hadirnya penindasan atas nama Islam, yang sedang terjadi kini di negaranya itu, karena rasanya hanya sebatas itulah Shariat-madari dapat diajak 'berkiprah'. Serangkaian diskusi, sejumlah ceramah, ditujukan kepada kerja 'menggerakkan kesadaran massa'. Bahwa itupun tidak dapat ditoleransi oleh Khomeini, adalah sesuatu yang wajar, karena ia tahu bahwa 'senjata' itupun adalah senjata utamanya sewaktu melawan Syah Iran dahulu.

Kematian Ghotbzadeh yang dihukum mati karena kerja seperti itu, bukanlah sesuatu yang menimbulkan iba benar, walaupun patut disayangkan. Anggap saja sudah biasa 'arsitek revolusi' dimakan makhluk ciptaannya itu. Yang harus ditangisi adalah kematian perlawanan moral di tangan Shariat-madari, karena pilihannya lalu hanyalah perlawanan bersenjata seperti yang dicoba Mujahidien-e-Khalq.

Kematian Ghotbzadeh, dan dilucutinya Shariat-madari dari semua jabatan keagamaan, adalah kemalangan Iran yang harus dilanda revolusi sekali lagi, entah kapan. Atau, mungkinkah kita terlalu pagi memberikan 'hukuman mati' kepada gerakan moral Shariat-madari, hanya semata-mata karena ia dilucuti seperti sekarang? bukankah mungkin juga justru perlucutannya itu yang justru menjadi titik tolak kebangkitan baru di Iran? sejarah yang akan menjawab!

 

  Mesir dan Kita, Persamaan dan Perbedaan

 

Ada beberapa persamaan antara perkembangan keadaan di Mesir dan Negeri kita dewasa ini. Perbedaan yang terdapat dalam hal-hal yang di luar tampak sama penting untuk dikaji, sebagai salah satu alat ukur efektivitas kerja yang kita lakukan sebagai bangsa.

Mesir dewasa ini sedang berada pada tahap konsolidasi perekonomiannya yang sejak beberapa tahun yang lalu menganut kebijaksanaan ‘pintu terbuka’ bagi modal asing. Sama juga halnya dengan pemerintahan kita, pemerintahan Preiden Sadat harus bergulat dengan beberapa masalah dasar yang memerlukan pemecahan segera: penyediaan kebutuhan pokok setelah sekian lama dilalaikan oleh perekonomian sosialistisnya mendiang Presiden Nasser.

Bagi Presiden Sadat, masalahnya memiliki urgensi lebih besar lagi, karena rasa tidak senang kepada politik perdamaiannya dengan Israel tidak dapat dibiarkan menjadi sumber sengketa politik lebih dahsyat, kalu dibiarkan bergabung dengan issue langkanya kebutuhan pokok. Demonstrasi menuntut pangan sebelum persetujuan Camp David saja sudah sulit ditangani, apalagi kini, setelah dua kali perdana menteri Israel Manachem Begin ke Mesir dan Sadat sendiri ke Jerusalem.

Demikian pula, serangkaian keadaan tidak menguntungkan harus dihadapi sebagai kenyataan: laju pertumbuhan penduduk yang sangat besar, masih terbatasnya kemampuan mengembangkan industri menengah, dan sektor pedesaan yang masih belum mampu menyediakan pangan, dan seterusnya. Pada deretan hal-hal yang tidak menguntungkan itu harus ditambahkan pula belum adanya konsensus nasional tentang orientasi pembangunan yang diingini.

Dua faktor utama menunjukkan perbedaan menyolok dalam persamaan keadaan antara Mesir dan kita. Yang pertama adalah alotnya birokrasi di sana untuk diarahkan kepada kebutuhan membangun.

Terlepas dari perbaikan kecil disana-sini, birokrasi Mesir telah membengkak dan mengeras begitu rupa, sehingga ia justru merupakan ancaman terhadap keberhasilan pembangunan. Faktor lain juga tampak menyolok: kurang mampunya sektor nonpemerintah untuk melakukan hal-hal berarti di tingkat bawah, sehingga semakin hari semakin terasa tingginya laju proses ’penegrian’ kehidupan sosial-ekonomi secara menetap, dan menipisnya kemampuan pihak non pemerintah untuk melakukan pengawasan atas birokrasi.

Salah satu bukti dari kenyataan ini adalah tidak berlanjutnya dengan memuaskan prakarsa Presiden Sadat untuk memulai demokratisasi kehidupan politik di Mesir sejak tahun 1975.

Gagasan Sadat semula adalah menciptakan beberapa partai politik, ada yang memerintah dan ada yang menjadi oposisi loyal. Kini gagasan itu mengalami ujian berat. Partai Wafd di bawah Fuad Sirageldine membubarkan diri daripada ‘diatur’ terus menerus oleh pihak yang memerintah. Kelompok moderat dalam Partai Aksi Sosialis pimpinan Ibrahim Shukri terjepit oleh unsur-unsur keras, yang menginginkan perlawanan lebih konsisten terhadap campur-tangan aparat pemerintah dalam kehidupan politik mereka.

Front Progresif Nasional yang menghimpun sekian banyak tokoh-tokoh kiri, dari yang Marxis-Leninis tulen hingga yang dinamai ‘muslim kiri’ (yasari dini) , juga mengalami tekanan-tekana berat dari partainya Sadat, Partai Demokrat Nasional.Khalid Muhyiddin, pemimpin Front tersebut, yang dulunya menjadi sesama anggota teras berasma Sadat dalam gerakan Opsir Merdeka yang menumbangkn monarki dalam tahun 1952, kini mendapati ruang gerak partainya semakin lama semakin mengecil sehingga ia menghentikan penerbitan organ mingguan front-nya itu, Al–Ahrar.

Ternyata banyak yang dapat dipelajari dai keadaan Mesir kini. Yang terpenting adalah keharusan menghentikan pemekaran kekuasaan birokrasi pemerintahan, karena ia akan membawa kepada penghancuran kreativitas sektor nonpemerintah. Padahal tanpa partisipasi nyata dari sektor ini, pembangunan politik yang demokratis tidak akan terlaksana. Sedangkan pembangunan politik akan sangat menetukan keberhasilan pembangunan di bidang lain.

Syukurlah sedikit banyak ada perbedaan antara bangsa kita dan bangsa Mesir dalam hal ini. Walaupun perbedaan ini semakin hari semakin juga semakin mengecil – karena birokrasi pemerintahan di negeri kita semakin hari semakin membengkak ukuran dan kekuasaannya.

 

Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme

 

Selama ini orang menganggap bahwa Marxisme-Leninisme atau lebih mudahnya komunisme, berada dalam hubungan diametral dengan Islam. Banyak faktor pendorong kepada tumbuhnya anggapan seperti itu. Secara politis, umpamanya dalam sejarah yang belum sampai satu abad. Marxisme-Leninisme telah terlibat dalam pertentangan tak kunjung selesai dengan negara-negara (dalam artian pemerintahan negara bangsa atau nation state), bangsa-bangsa, dan kelompok-kelompok muslim di seluruh dunia.

Dalam Peristiwa Madiun, 1948, umpamanya, kaum muslimin Indonesia berdiri berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena dua alasan. Pertama, karena PKI di bawah pimpinan Muso berusaha menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang didirikan oleh bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua, karena banyak pemuka agama Islam dan ulama yang terbunuh, seperti kalangan pengasuh Pesantren Takeran yang hanya terletak beberapa kilometer di luar kota Madiun sendiri. Kyai Mursyid dan sesama kiai pesantren tersebut, hingga saat ini belum diketahui di mana dikuburkan.

Percaturan geo-politik saat ini pun menghadapkan Uni Soviet, kubu pertama paham Marxisme-Leninisme kepada Dunia Islam, karena pendudukannya atas bangsa muslim Afghanistan semenjak beberapa tahun lalu. Selain itu, secara ideologis, Marxisme-Leninisme juga tidak mungkin dipertemukan dengan Islam. Marxisme-Leninisme adalah doktrin politik yang dilandaskan pada filsafat materialisme. Sedangkan Islam betapa pun adalah sebuah agama yang betapa praktisnya, sekalipun dalam urusan keduniaan, masih harus mendasarkan dirinya pada spiritualisme dan kepercayaan akan sesuatu yang secara empiris sudah tentu tidak dapat dibuktikan.

Apalagi Marxisme-Leninisme adalah pengembangan ekstrem dari filsafat Karl Marx yang justru menganggap agama sebagai opium (candu) yang akan melupakan rakyat dari perjuangan strukturalnya untuk merebut alat-alat produksi dari tangan kaum kapitalis. Demikian pula dari skema penataan Marxisme-Leninisme atas masyarakat, Islam sebagai agama harus diperlakukan sebagai super struktur yang dibasmi, karena “merupakan bagian dari jaringan kekuasaan reaksioner yang menunjang kapitalisme”, walaupun dalam dirinya ia mengandung unsur-unsur antikapitalisme.

Atau dengan kata lain, yang menjadi bagian inti dari doktrin Marxisme-Leninisme, Islam adalah “bagian dari kontradiksi internal kapitalisme”. Dialektika paham tersebut memandang pertentangan antara Islam dan kapitalisme hanya sebagai pertentangan subsider dalam pola umum pertentangan antara kaum proletar melawan struktur kapitalisme yang didirikan oleh kaum feodal.

Sebuah aspek lain dari pertentangan ideologis antara Islam dan Marxisme-Leninisme dapat dilihat pada fungsi kemasyarakatan masing-masing. Dalam kerangka ini, Marxisme-Leninisme berusaha mengatur kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh atas wawasan-wawasan rasional belaka, sedangkan Islam justru menolak sekulerisme seperti itu.

Menurut ajaran formal Islam, pengaturan kehidupan bermasyarakat harus diselaraskan dengan semua ketentuan-ketentuan wahyu yang datang dari Allah. Pengaturan hidup secara revelational (walaupun memiliki wawasan pragmatis dan rasionalnya sendiri untuk dapat menampung aspirasi kehidupan nyata), bagaimanapun juga tidak mungkin akan berdamai sepenuhnya dengan gagasan pengaturan masyarakat secara rasional sepenuhnya.

Tidak heranlah, jika pengelompokan politik dan sosial budaya yang memunculkan apa yang dinamai “golongan Islam” juga menggunakan pola penghadapan dalam meletakkan Marxisme-Leninisme dalam hubungannya dengan Islam. Seperti dalam forum yang melawan dan menentangnya.

Forum-forum formal Islam sendiri juga demikian, senantiasa meletakkan Marxisme-Leninisme dalam hubungannya dengan Islam. Seperti dalam forum yang melawan dan menentangnya.

Forum-forum formal Islam sendiri juga demikian, senantiasa meletakkan Marxisme-Leninisme dalam kategori “ideologi lawan”. Atau dalam jargon Rabithah al-Alam al-Islami - Islamic Word Association, yang berkedudukan di Makkah, “ideologi yang menentang Islam (al-fahm al-mudhadli al-islami).” Dalam forum-forum resmi internasional di kalangan kaum muslimin, Marxisme-Leninisme dalam “baju” komunisme secara rutin dimasukkan ke dalam paham-paham yang harus ditolak secara tuntas.

Sikap demikian dapat juga dilihat pada karya-karya tulis para pemikir, ideolog, dan budayawan yang menjadikan Islam sebagai kerangka acuan dasar untuk menata kehidupan (dalam arti tidak harus dalam bentuk negara theokratis atau secara ideologis formal dalam kehidupan negara, tetapi sebagai semangat pengatur kehidupan). Para penulis “pandangan Islam” itu memberikan porsi panjang lebar kepada penolakan atas ideologi dan paham Marxisme-Leninisme dalam karya-karya mereka.

Penolakan ini antara lain berupa sikap mengambil bentuk peletakan “pandangan Islam” sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme atau menurut istilah Mustofa al-Siba’I, antara kapitalisme dan sosialisme.menurut pandangan mereka, kapitalisme akan membawa bencana karena terlalu mementingkan kepentingan perorangan warga masyarakat, karena sandarannya kepada individualisme. Sedangkan kolektivisme yang menjadi ajaran Marxisme, diserap oleh Marxis-Leninis, justru akan menghilangkan hak-hak sah dari individu yang menjadi warga masyarakat. Islam menurut mereka memberikan pemecahan dengan jalan menyeimbangkan antara hak-hak masyarakat dan hak-hak individu.

Melihat pola hubungan diametral seperti itu memang mengherankan. Bahwa masih saja ada kelompok-kelompok Marxisme-Leninisme dalam masing-masing lingkungan Bangsa Muslim mana pun di seluruh dunia. Bahkan, dikalangan minoritas muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama bukan Islam, seperti Sri-Lanka, Filipina. Bukan karena adanya orang-orang yang berpaham Marxis-Leninis. Karena memang mereka ada di mana-mana.

Tambahan pula, keadaan masyarakat bangsa-bangsa yang memiliki penduduk beragama Islam dalam jumlah besar memang membuat subur pertumbuhan paham itu. Secara teoritis, karena besarnya kesenjangan antara teori kemasyarakatan yang terlalu meuluk-muluk yang ditawarkan dan kenyataan menyedihkan akan meluaskan kemiskinan dan kebodohan. Yang menarik justru kenyataan bahwa oleh pemerintah negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, (kecuali sudah tentu di Indonesia. Kalaupun dilarang, maka bukan karena paham itu sendiri tidak dibarkan secara hukum negara, melainkan karena di lingkungan bangsa itu tidak diperkenankan adanya gerakan politik dari rakyat sama sekali, seperti Arab Saudi saat ini.

Yang lebih menarik lagi justru adalah terus-menerus adanya upaya untuk meramu ajaran Islam kepada atau dengan paham-paham lain, termasuk Marxism. Seperti yang saat ini dilakukan dengan giatnya oleh Muammar Khadafi, pemimpin Lybia yang berperilaku eksentrik itu. Ternyata upaya tersebut tidak terbatas pada “penggalian” konsep konsep Marx yang non-komunistis saja, tetapi juga mencapai “pengambilan” dari Marxisme-Leninisme.

Secara formal, paham tersebut di larang di Lybia. Tetapi secara faktual banyak unsur-unsur Marxisme-Leninisme ke dalam doktrin politik Khadafi. Umpanya saja, pengertian “kelompok yang memelopori revolusi,’ yang jelas berasal dari konsep Lenin tentang pengalihan pemerintah dari kekuasaan kapitalisme (tidak harus yang berwatak finansial-industri, tetapi cukup yang masih berwatak agraris belaka). Demikian juga konsep “pimpinan revolusi”, yang dicanangkan sebagai “dewan-dewan rakyat” (al-jamariyah) sebagai satu-satunya kekuatan “pengawal revolusi” dari kemungkinan direbut kembali oleh kapitalisme internasional.

Fenomena upaya meramu unsur Marxisme-Leninisme ke dalam teori politik yang ditawarkan sebagai “ideolgoi Islam” sangat menarik untuk dikaji, karena bagaimanapun ia mengandung dua aspek. Pertama, ia tidak terbatas pada kalangan eksentrik seperti Khadafi, tetapi juga di kalangan sujumlah pemikir muslim serius, semisal Abdel Malek be beNabi dan Ali Syari’ati. Saat ini pun, gerakan Mojaheddin eKhalq yang bergerak di bawah tanah di Iran dan dipimpin oleh Masoud Rajavi dari Paris, menggunakan analisis perjuangan kelas yang mengikuti acuan Marxisme-Leninisem. Kedua, kenyataan bahwa upaya “meramu” tersebut sampai hariu ini masih mampu mempertahankan warna agamanya yang kuat. Bukan proses akulturasi yang muncul, di mana Islam dilemahkan, melainkan sebaliknya, terjadi penguatan ajaran-ajarannya melalui “penyerapan sebagai alat analisis”.

Keseluruhan yang dibentangkan di atas menghendaki adanya kajian lebih mendalam tentang hubungan Islam dan Marxisme-Leninisme, yang akan membawa kepada pemahaman yang lebih terinci dan pengertian lebih konkret akan adanya titik-titik persamaan yang dapat digali antara Islam sebnagai ajaran ke masyarakat dan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi politik.

Pemahaman dan pengertian seperti itu akan memungkinkan antisipasi terhadap peluang bagi terjadinya “titik sambung” keduanya dinegeri ini. Antisipasi mana dapat saja digunakan, baik untuk mencegahnya maupun mendorong kehadirannya.

Salah satu cara untuk melihat titik-titik persamaan antara Islam dan Marxisme-Leninisme, keduanya sebagai semacam “ajaran kemasyarakatan” (untuk meminjam istilah yang populer saat ini di kalangan sejumlah theolog Katolik yang menghendaki perubahan struktural secara mendasar) adalah menggunakan pendekatan yang disebut sebagai vocabularies of motive (keragaman motif) oleh Bryan Turner dalam bukunya yang terkenal, Weber and Islam (hlm. 142).

Menurut pendekatan in, tidak ada satu pun motif tunggal dapat diaplikasikan secara memuaskan bagi keseluruhan perilaku kaum muslimin sepanjang sejarah mereka. Kecenderungan “agama” seperti tasawuf (mistisisme), syariat (legal-formalisme), dan akhlak (etika sosial), dalam hubungannya dengan kecenderungan “ekonomis”, seperti semangat dengan etos kerja agraris, pola kemiliteran dan asktisme politis, ternyata menampilkan banyak kemungkinan motivatif bagi perilaku kaum muslimin itu. Walaupun pendekatan itu oleh Turner dipakai justru untuk mencoba melakukan pembuktian atas kaitan antara Islam dan kapitalisme, bagimanapun juga penggunaannya sebagai alat untuk meneliti kaitan antara Islam Marxisme-Leninisme akan membuahkan hasil kajian yang diharapkan.

Umpamanya saja, pendekatan ini dapat mengungkapkan adanya kesamaan orientasi antara pandangan kemasyarakatan Marxisme-Leninisme yang bersumber pada kolektivisme dan tradisi kesederhanaan hierarki dalam masyarakat suku yang membenntuk masyarakat Islam yang pertama di Madinah di zaman Nabi Muhammad.

Kesamaan orientasi tersebut dapat dilihat pada besarnya semangat egalitarianisme dan populisme dalam kedua sistem kehidupan itu. Orientasi kehidupan seperti itu mau tidak mau akan membawa sikap untuk cenderung menyusun pola kehidupan serba senang kepada tindakan (action-oriented), dan menjauhi kecenderungan kontemplatif dan meditatif.

Orientasi kepada tindakan ini demikian kuat terlihat dalam kehidupan masyarakat Islam, sehingga keimanan dan tuntasnya keterlibatan kepada ajaran agama (dikenal dengan nama Rukun Islam) sepenuhnya diidentifisir dengan “tindakan”. Dari syahadat (pengakuan akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad), salat, zakat, puasa, hingga kewajiban menjalankan peribadatan haji.

Walaupun Marxisme bersandar pada ajaran determinisme-materialistik (dalam jargon sosialisme dikenal dengan nama historis-materialisme), dan dengan demikian Marxisme-Leninisme mendasarkan idiologinya sampai titik tertentu pada acuan tersebut, tetapi orientasinya kepada “sikap aksional” tetap tampak sangat nyata. Justru acuan deterministik yang mendorong kaum Marxis termasuk Marxis-Leninis, untuk mempersoalkan struktur kekuasaan dan tindakan terprogram dalam memperjuangkan dan kemudian melestarikan struktur masyarakat yang mereka anggap sebagai bangunan kehidupan yang adil.

Orientasi inilah yang “menghubungkan” antara Islam dan Marxisme-Leninisme, menurut versi pikiran orang-orang seperti Khadafi dan Masoud Rajavi. Walaupun secara prinsipiil mereka menentang komunisme sebagai ideologi dan memenjarakan pemimpin-pemimpin komunis serta melawan mereka dalam bentrokan-bentrokan fisik.

Berbeda dengan mendiang Jamal Abdul Nasser dari Mesir, yang berideologi sosialistik dan sedikit banyak dapat mentolerir kehadiran pemimpin-pemimpin komunis, seperti Mustafa Agha di negerinya, walupun sering juga ditahan kalau ternyata masih melakukan aktivitas yang dinilainya subversif. Sikap Nasser ini juga diikuti oleh kedua rezim Sosialis Ba’ath (kebangunan) yang berkuasa di Irak dan Syiria sekarang ini.

Sebuah perkecualian menarik dalam hal ini, karena perbedaan ideologis yang ada dapat “dijembatani” oleh kesamaan orientasi di atas adalah kasus Partai Tudeh di Iran. Partai yang nyata-nyata berideologi Marxis-Leninis itu ternyata hingga saat ini masih dibirakan hidup oleh rezim revolusi Islam di Iran, walaupun gerakan gerilya Fedayen E-Khalq yang juga Marxis-Leninis justru ditumpas dan dikejar-kejar.

Ternyata kesamaan orientasi populistik dan egalitarian anatara ideologi Islam dan Marxis-Leninisme dihadapan lawan bersama imperialisme Amerika Serikat menurut jargon mereka, mengandung juga beneh-benih kontradiksi interen antara kaum mula dan kaum Marxis-Leninis Iran, selama yang terakhir ini tidak mengusik-usik kekuasaan Partai Republik Islam, selam itu pula mereka ditolerir.

Dari sudut pandangan ini, sikap kaum muslimin Indonesia yang menolak kehadiran Marxisme-Leninisme melalui ketetapan MPR adalah sebuah anomali, yang hanya dapat diterangkan dari kenyataan bahwa telah dua kali mereka dikhianati oleh kaum komunis di tahun 1948 dan 1965. Penolakan dengan demikian berwatak politis, bukannya ideologis.

Hal ini menjadi lebih jelas, jika diingat bahwa kaum muslimin Indoesia sudah tidak lagi memiliki aspirasi mereka sendiri di bidang ideologi, tetapi meleburkannya ke dalam ideologi “umum” bangsa, Pancasila.

Kenyataan seperti ini memang jarang dimengerti, karena tinjauan yang dilakukan selama ini atas hubungan Islam dan Marxisme-Leninisme sering sekali bersifat dangkal, melihat persoalannya dari satu sisi pandangan saja, itu pun yang bersifat sangat formal. Wajar sekali kalau kaitan dengan Marxisme-Leninisme tidak diakui secara formal di kalangan gerakan-gerakan Islam, tetapi diterima dalam praktek. Seperti wajarnya”garis partai” yang menolak kehadiran agama di negara-negara komunis, tetapi dalam praktek diberikan hak melakukan kegiatan serba terbatas.

Melihat kenyataan di atas, menjadi nyata bagi mereka yang ingin melakukan tinjauan mendalam atas Maexisme-Leninisme dari sudut pandangan Islam. Bahwa harus dilakukan pemisahan antara sikap Islam yang dirumuskan dalam ajaran resmi keagamaannya dan “sikap Islam” yang tampil dalam kenyataan yang hidup dalam bidang politik dan pemahaman secara umum.

Banyak pertimbangan lain yang mempengaruhi hubungan antara Islam dan Marxisme-Leninisme dalam praktek, sehingga tidak dapat begitu saja digeneralisasi tanpa mengakibatkan penarikan kesimpulan yang salah. Demikian juga, dalam melihat kaitan dalam praktek kehidupan pemerintahan, tidaklah cukup kaitan itu sendiri diidentifikasikan sebagai sesuatu yang sumir dan berdasarkan kebutuhan taktis belaka, seperi yang disangkakan pihak Amerika Serikat atas hubungan Khadafy dan Uni Soviet. Karena sebenarnya yang terjadi adalah proses saling mengambil antara dua ideologi besar, tanpa salah satu harus mengalah terhadap yang lain. Betapa tidak permanennya hubungan itu sekalian, karena keharusan tidak boleh mangalah kepada ideologi lain, kaitan antara Islam dan Marxisme-Leninisme memiliki dimensi ideologinya sendiri. Yaitu kesamaan sangat besar dalam orientasi perjuangan masing-masing.

Kalau diproyeksikan terlebih jauh ke masa depan, bahkan akan muncul varian lain dari pola hubungan yang telah ada itu. Yaitu dalam hasil akhir ideologis dari upaya yang sedang dilakukan sejumlah intelektual muslim untuk mendalami sumber-sumber ajaran Islam melalui analisis pertentangan kelas yang menjadi “merek dagang” Maxisme-Leninisme.

Ayat-ayat Al-Qur’an, ucapan nabi dalam hadits dan penjelasan ulama dalam karya-karya mereka diperiksa kembali “wawasan kelas”-nya, digunakan sudut pandangan sosial-historis untuk melakukan penafsiran kembali atas “pemahaman salah” akan sumber-sumber ajaran agama itu.

Zakat sebagai salah satu Rukun Islam, umpamanya, dilihat secara kritis sebagai alat populistik untuk menata orientasi kemasyarakat kaum muslimin dalam pengertian struktural. Lembaga tersebut diwahyukan dengan beban terbesar atas penyelenggaraan hidup bermasyarakat pada pundak lapangan pertanian sebagai profesi kaum elite Madinah waktu itu (karena membutuhkan masukan modal sangat besar, tidak seperti usaha dagang kecil-kecilan di pasar yang menjadi kerja utama kebanyakan penduduk Madinah). Pendekatan struktural dalam menafsirkan kembali ajaran agama itu bagaiamanapun akan membawa kepada kesadaran akan pentingnya analisis perjuangan kelas untuk menegakkan struktur masyarakat yang benar-benar adil dalam pandangan Islam.

Di pihak lain, semakin berkembangnya pemahaman “humanis” atas Marxisme-Leninisme, seperti dilakukan Partai Komunis Itali dewasa ini akan membawa apresiasi lebih dalam lagi tentang pentingnya wawasan keagamaan ditampung dalam perjuangan kaum Marxis-Leninis untuk menumbangkan struktur kapitalis secara global.

Hal ini sebenarnya sudah disadari oleh sejumlah teoritisi Marxis-Leninis sejak dasawarsa tigapuluhan dari abad ini, semisal Gramsci. Sudah tentu akan muncul aspek kesamaan orientasi kemasyarakatan antara Islam dan Marxisme-Leninisme dengan dilakukan kajian-kajian di atas yang antara lain sedang dilakukan oleh Mohammad Arkoun dan Ali Merad, yang dua-duanya kini tinggal di Perancis.

 

Timur Tengah: Panorama Pergolakan Tak Kunjung Berhenti

 

Dalam filsafat telah lama diterima ajaran tentang satu-satuya hukum tetap yang berlaku dalam kehidupan: tidak adanya ketetapan itu sendiri. Barangkali tidak ada tempat di mana ajaran ini dapat diterapkan lebih nyata daripada kawasan Timur Tengah. Perubahan sebagai variabel tetap dalam kehidupan kawasan tersebut tampak menonjol, dengan segala menifestasinya dalam semua aspek kehidupan dan segenap akibat bagi konstelasi percaturan politik dunia. Ini dapat dilihat nyata dari perkembangan terakhir di Iran, pergolakan antara berbagai sekte Islam di Turki dan tahap-tahap menentukan yang dilalui oleh prakarsa perdamaian antara Mesir dan Israel dewasa ini. Kalau seorang pengamat politik terkemuka menamai Afghanistan sebagai "kawah pertentangan", maka kawasan Timur Tengah patutlah disebut sebagai panorama pergolakan yang tak kunjung berhenti.

Manifestasi yang nyata dari tema pergolakan yang berlangsung secara menetap ini dapat dilihat dalam dua kenyataan berikut: "fungsi" kawasan Timur Tengah dewasa ini sebagai wadah konflik antara superpowers, dan sebagai wadah konflik ideologis antara negara-negara dan bangsa-bangsa yang mendiaminya. Konflik. antara superpowers tampak nyata sekali peranannya dalam sengketa Arab-Israel yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya. Pada mulanya, sengketa yang terjadi adalah perbenturan kepentingan antara berbagai pihak, yaitu antara Inggris, Perancis dan Uni Soviet segera setelah usainya perang Dunia II. Inggris yang mencoba mencari titik penyelesaian bagi keinginannya untuk tetap menguasai wilayah Palestina sambil dapat menampung aspirasi bangsa Yahudi yang tergabung dalam gerakan Zionisme dan menginginkan berdirinya negara Israel, memandang dengan penuh kecurigaan kepada langkah-langkah Uni Soviet di utara Iran, di mana mereka mencoba mencaplok wilayah Adzerbaijan. Inggris mendukung upaya Syah Iran Reza Pahlevi untuk memukul mundur pasukan-pasukan Rusia dari wilayah negaranya itu. Upaya itu berhasil, dan sebagai akibat Uni Soviet lalu mengambil sikap menentang upaya Inggris untuk mencari penyelesaiaan di wilayah Palestina. Sikap ini terus dilanjutkan ketika sepuluh tahun kemudian Amerika Serikat mengambil pimpinan Dunia Barat (yang untuk kawasan Timur Tengah merupakan akibat dari kegagalan Inggris-Perancis untuk menundukkan Gamel Abdul Nasser dalam perang Suez di tahun 1956). Setiap kesalahan langkah diperbuat pihak Barat dalam mengambil sikap mengenai kemelut demi kemelut yang terjadi di kawasan Timur Tengah dieksploitir oleh Uni Soviet untuk kepentingan sendiri, dan sedikit-demi sedikit ia berhasil menancapkan pengaruhnya di kawasan itu. Sebaliknya, pihak Barat pun tidak melalaikan kesempatan untuk mengkonsolidir pengaruh mereka melalui berbagai cara, termasuk ketekunan untuk mengusahakan tercapainya penyelesaian sengketa Arab-Israel secara damai, seperti terbukti dengan kesungguhan Presiden Carter untuk menjadi perantara dalam mempertemukan Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Kelengahan Rusia untuk mengakomodir aspirasi-aspirasi pragmatis dari Sadat sewaktu ia menegakkan kekuasaannya setelah Nasser meninggal dunia (bahkan Uni Soviet mendukung lawan utamanya, bekal Wakil Presiden Ali Sabri) dipergunakan oleh Amerika Serikat untuk mendorong Sadat menempuh jalan baru bagi negerinya, seperti mengambil orientasi ekonomi baru yang berbentuk politik buka pintu bagi barang-barang luar negeri untuk memasuki pasaran Mesir. Sebaliknya, sikap negara-negara vang menolak prakarsa perdamaian Sadat-Begin didukung oleh Uni Soviet, walaupun dukungan itu sendiri tidak berarti langkanya friksi bilateral maupun multilateral antara Rusia dan negara-negara tersebut. Bahwa campur tangan superpowers dalam sengketa Arab-Israel itu tidak hanya membawa akibat-akibat "praktis-operatif" belaka, tetapi membawa akibat-akibat lebib bersikap fundamentiil bagi kehidupan di kawasan Timur Tengah, terbukti antara lain dalam—dua kali perubahan bentuk kenegaraan Siria. Pada akhir tahun-tahun limapuluhan, ia melebur diri ke dalam fusi dengan Mesir dan Yaman Utara, yang dinamai Republik Arab Persatuan. Belasan tahun setelah fusi itu bubar, kini Siria membentuk uni baru dengan Irak, entah dalam bentuk federasi atau fusi, kita belum lagi tahu. Walaupun banyak unsur utama yang mendorong penyatuan Siria dan Irak itu, seperti landasan ideologis berbentuk Pan-Arabisme yang dikandung oleh program jangka panjang partai Ba'ath (yang berkuasa di kedua negara itu), tidak dapat disangkal bahwa eratnya hubungan Mesir-Amerika Serikat dan kekecewaan atas keanggotaan Uni Soviet untuk memberikan dukungan nyata yang penuh kepada sikap yang mereka ambil untuk menolak prakarsa perdamaian Sadat-Begin tentulah memainkan peranan tidak kecil dalam mendorong munculnya gasasan penyatuan Siria-lrak itu sendiri. Penggandaan akibat (multiplier effect) perubahan-perubahan fundamental seperti ini jelas sekali memiliki pengaruhnya sendiri bagi perkembangan keadaan secara keseluruhan di kawasan tersebut, dan merupakan salah satu unsur utama dari pergolakan menetap yang terjadi di sana.

Di samping sengketa Arab-Israel, pengaruh campur-tangan superpowers juga tampak nyata dalam sekian banyak konflik politis dan ekonomis yang terjadi antara sesama negara Arab sendiri. Perubahan-perubahan besar yang terjadi dalam aliansi politis sepanjang sejarah perkembangan belasan tahun di kawasan tersebut, di samping kemelut dalam negeri beberapa negara seperti Lebanon, Jordania dan Yaman, jelas menunjuk kepada kuatnya pengaruh superpowers itu dalam sengketa negara-negara Arab sendiri. Latar belakang historis, kultural dan ideologi dari pertentangan tak berkeputusan antara mereka memang menunjuk kepada asal-usul lebih dalam yang tidak hanya bersifat politis belaka, tetapi tidak dapat dipungkiri peranan dari perebutan pengaruh antara superpowers sendiri untuk mendominir kawasan tersebut, setidak-tidaknya dalam mengeksploitir sebab-sebab historis, kultural dan ideologis itu untuk kepentingan mereka sendiri. Sebagai contoh, serangan mendadak oleh angkatan udara Mesir atas pangkalan-pangkalan udara dan peluru kendali Libya dua tahun yang lalu, jelas menunjukkan kecurigaan Amerika Serikat atas motif pemberian bantuan militer yang ultramutakhir dari Uni Soviet kepada negara yang jelas belum mampu menggunakannya dengan baik. Serangan itu menghancurkan sekitar 80% kekuatan militer Libya dan membawa kepada ketegangan luar biasa antara kedua negara, yang mengakibatkan terurainya kembali hubungan ekonomis, administratif dan kultural (terutama penggunaan tenaga pengajar Mesir di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Libya semenjak sepuluh tahun ini dalam skala massif) yang telah terjalin semenjak puluhan tahun, yang tampaknya sulit untuk diperbaiki dalam waktu beberapa tahun mendatang ini.

Penggunaan kawasan Timur Tengah sebagai wadah konflik antara superpowers juga tampak nyata dalam sengketa tak berkeputusan antara negara-negara Arab dan non-Arab yang mendiami kawasan tersebut. Sengketa Irak-Iran yang baru beberapa tahun ini saja dapat disudahi, selain bersumber pada kedengkian historis antara watak xenophobis dari ideologi Pan-Arabisme-nya Partai Ba'ath di Irak dan kosmopolitanisme kaum ningrat yang memerintah Iran, juga mencerminkan perbatasan konfrontasi (frontier of encounter) pengaruh Rusia melawan pengaruh Amerika Serikat di wilayah "bulan sabit subur" (the fertile cresent) yang sangat vital bagi strategi hegemoni masing-masing superpowers. Sebagaimana Eropa Tengah merupakan perbatasan konfrontasi antara pasukan-pasukan NATO dan Pakta Warsawa dan merupakan wilayah strategis pertama yang harus direbut dalam suatu konflik bersenjata, maka wilayah "bulan sabit subur" yang meliputi negara-negara Lebanon, Siria, Jordania dan Irak merupakan kunci bagi penguasaan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan (bahkan di zaman dahulu pintu bagi penguasaan dunia, seperti tercermin dalam penaklukan dan penjarahan yang dilalukan oleh lskandar Yang Agung dari Macedonia). Demikian pula konflik Arab-Turki yang tercermin dalam berbagai aspek hubungan mereka (seperti dukungan negara-negara Arab kepada Cyprus dalam sengketanya dengan Turki, hambatan-hambatan administrasi yang berlebihan dalam arus lalu-lintas barang dan manusia antara perbatasan Turki-Siria dan Turki-lrak, sebagai akibat perlawanan bangsa-bangsa Arab terhadap pemerintahahn dinasti Usmaniyah(0ttoman empire) Turki yang menjajah mereka dan akibat pandangan rendah dari sekularisme Turki yang ditujukan kepada fanatisme hipokrit yang diperlihatkan bangsa-bangsa Arab kepada agama Islam. Tetapi kembali menjadi eksploitasi rasa permusuhan dan saling merendahkan itu bagi kepentingan superpowers , yang terbukti dari membaiknya hubungan Arab-Turki setelah pemerintahan nasionalis Turki mampu meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Uni Soviet. Di samping konflik antara superpowers dalam memperebutkan hegemoni di kawasan Timur Tengah (yang tak lama lagi tentu akan tambah diramaikan pula oleh kehadiran RRC minimal, sebagai "pengganggu" atau spoiler bagi Rusia), perkembangan di kawasan tersebut diwarnai juga oleh pertentangan ideologis di antara nasionalisme, marxisme dan monarki absolut. Pada saat ini pertentangan baru mulai muncul pula, yang jelas akan sangat mewarnai perkembangan di masa depan, yaitu konfrontasi antara kesemua ideologi di atas dengan fundamentalisme Islam, baik secara terselubung seperti di Tunisia, Mesir, dan Irak, maupun secara terbuka seperti di Iran.

Pembenturan itu tadinya bersifat argumentatif belaka, dan dapat ditelusuri dengan mudah. Partai-partai nasionalis di Maroko, Aljazair, Mesir, Siria, dan Irak telah memainkan peranan penting untuk merebut kemerdekaan, setidak-tidaknya kedaulatan nominal bagi negara-negara masing-masing dari tangan penjajah. Pimpinan pemerintahan waktu itu dikendalikan golongan elite yang berorientasi budaya "serba Barat", dengan penggunaan slogan-slogan demokrasi, kedaulatan wilayah dan harga diri bangsa sebagai alat ideologis untuk mencakup semua lapisan masyarakat. Partai-partai seperti Wafd di Mesir dan Istiqlal di Maroko merupakan perwujudan dari nasionalisme itu. Perkembangan kemudian berubah dengan munculnya beberapa gerakan baru, seperti munculriya gerakan sosial-demokrat di Turki dan beberapa negara Arab. Marxisme yang melandasi pandangan ideologis mereka, betapa demokratnya sekalipun membawakan warna baru dalam kancah kehidupan politik di Timur Tengah: sistem pemerintahan satu partai, atau setidak-tidaknya dominasi oleh satu partai atas keseluruhan cakupan kehidupan politik sesuatu negara. Gerakan ini bersama-sama munculnya secara relatif dengan gerakan-gerakan marxis yang radikal, seperti munculnya gerakan Opsir merdeka yang memunculkan Nasser dan kawan-kawan di Mesir dan FLN di Aljazair, munculnya sayap militer dari ideologi Pan-Arabika yang dibawakan oleh Partai Ba'ath di Siria dan Irak, serta munculnya pula gerakan-gerakan kiri radikal di Lebanon dan Yaman (yang berkesudahan pada berdirinya negara Yaman Selatan yang terpisah dari Republik Yaman, yang sekarang juga biasa disebut Yaman Utara). Munculnya pemerintahan militer di Libya di bawah pimpinan Mu'ammar Qaddafi, yang berpegang pada doktrin "ekspor revolusi" yang telah dikawin-silangkan dengan ideologi Islam fundamentalistis, fenomena mana di kalangan sementara pengamat diberi julukan "radikalisme kiri-kanan" (kiri dalam retorika dan metode yang dipakai, kanan dalam aspirasi politisnya).

Pada saat yang bersamaan dengan kesemua perkembangan nasionalisme lama yang kemudian digantikan oleh berbagai jenis ideologi kiri yang radikal dan moderat itu, ideologi monarki absolut juga mengalami perkembangan sendiri. Baik melalui sistem kepartaian (seperti Maroko dengan partai tunggalnya ataupun Jordania yang bersifat multipartai) maupun tanpa partai (seperti di Saudi Arabia), monarki absolut mengalami proses konsolidasi dengan semakin kuatnya monarki itu sendiri di berbagai negara dan tersingkirnya monarki yang lemah (seperti di Mesir, Irak, Libya dan Yaman). Dengan ditunjang oleh kekuatan baru yang dibawakan oleh petro dollar yang mengalir ketempat mereka (seperti di Saudi Arabia, Kuwait dan negara-negara Teluk Persia yang lainnya) atau oleh kemahiran melakukan penyesuaian yang sekadar dianggap perlu (rujuk politik dengan PLO oleh Raja Husein di Jordania dan identifikasi dengan gerakan non-blok oleh raja Hassan di Maroko), monarki absolut tampaknya masih sangup bersaing dengan berbagai ideologi marxis yang berkembang di kawasan Timur Tengah untuk jangka waktu yang dapat diperkirakan di masa depan ini, walaupun kita tidak boleh mengabaikan kekuatan berapa gerakan yang bertujuan menghalau monarki (seperti oposisi bawah tanah di Maroko yang dikendalikan oleh Serikat buruh kiri yang kuat).

Gerakan Islam Fundamentalis (sebuah penamaan yang membingungkan dan seringkali tidak tepat untuk mengidentifisir kelompok-kelompok yang tergabung di dalamnya tetapi sudah terlanjur digunakan secara luas, yang menggambarkan pula sampai seberapa jauh proyeksi luar mempengaruhi proses identifikasi diri sendiri di kawasan Timur Tengah) muncul sebagai kelanjutan dari Pan-Islamisme yang dipelopori semenjak abad kesembilan belas oleh Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. Walaupun sebagai gerakan ia telah mengalami beberapa pukulan berat (seperti pembunuhan dan hukuman mati atas diri para pemimpin gerakan lkhwanul Muslimin di Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk dan Presiden Nasser), sebagai ideologi ia masih bertahan untuk terus hidup, melalui serangkaian proses penyesuaian dengan kebutuhan keadaan. Di Turki ia mengambil bentuk gerakan kebangunan agama sebagai penyelamat bangsa dari keporak-porandaan hidup akibat pemerintahan sekularistis yang ditegakkan oleh Kemal Attaturk. Dukungan gerakan kebangunan agama ini telah memenangkan beberapa partai dalam serangkaian pemilihan umum selama waktu tiga dasawarsa ini. Di Mesir, gerakan kebangunan agama ini telah menolong Sadat dalam perjuangannya mengalahkan kelompok-kelompok kiri radikal. Di Lebanon, gerakan kebangunan Islam melahirkan beberapa jenis gerakan, dari kelompok militan yang ingin mengakhiri dominasi Kristen-Kanan atas pemerintahan hingga kelompok yang mengambil langkah-langkah kongkret untuk mencapai rekonsiliasi dengan umat Kristen. Di Siria dan Irak, gerakan Islam merupakan oposisi tersembunyi—yang melawan pemerintahan militer satu partai yang mereka nilai sebagai sekular dan bahkan ateistis. Walaupun kekuatan mereka sangat kecil dan secara efektif dapat diisolir dari arus umum kehidupan masyarakat, tetapi ia memiliki potensi untuk berkembang nantinya menjadi kelompok "penegak demokrasi'" kalaupun golongan kiri radikal yang berkuasa gagal mencarikan saluran bagi aspirasi-aspirasi demokrasi yang bagaimanapun tidak dapat dibendung munculnya. Dukungan pemerintah di Kuwait dan Saudi Arabia menetralisir kemungkinan perlawanan gerakan keagamaan terhadap monarki absolut, setidak-tidaknya selama belum dimungkinkan munculnya kelompok Opsir kiri radikal seperti Qaddafi dan kawan-kawannya di Libya.

Dari latarbelakang penggambaran keadaan Timur Tengah sebagai kawasan wadah konflik antara superpowers dan konflik ideologi intern yang terjadi di sana, jelaslah bahwa pergolakan memang merupakan watak utama dari perkembangan kedaan selama beberapa dasawarsa ini. Walaupun pada permukaannya pergolakan itu berwajah politik, tetapi di bawah arus permukaan itu dapat ditemukan latar belakang yang lebih mendasar sifatnya, baik yang berwatak sosial-ekonomis maupun sosial budaya. Tinjauan sepintas lalu atas stratifikasi sosial kawasan Timur Tengah sudah cukup untuk menunjukkan betapa mendasarnya pergolakan yang terjadi di sana. Secara umum, dapatlah diambil gambaran yang dikemukakan oleh sosiolog Belanda Nieuwenhuis dalam satu dari beberapa tulisannya tentang sosiologi Timur Tengah: bangunan masyarakatnya berbentuk kerucut yang tajam. Di puncaknya bersemayam raja atau kepala pemerintahan, di bawahnya sejumlah kecil elite terpelajar didikan Barat (baik yang moderat dan pro-Barat maupun yang tidak puas dengan sikap itu dan menjadi militan dan anti Barat), keduanya didukung oleh sejumlah kecil kelas menengah non-pribumi (Yunani di Mesir, Italia di Libya, Armenia di Lebanon, Palestina di Jordania, Perancis-Colon di Aljazair sebelum kemerdekaan, Melayu-India/Pakistan Yaman di Saudi Arabia) yang menguasai perniagaan, industri dan dunia keuangan. Di bawah golongan ini, dalam jumlah lebih besar, adalah kelas terdidik yang tinggal di kota-kota tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang layak, diikuti di bawahnya oleh mayoritas berupa penduduk yang tinggal di pedesaan dengan keadaan menyedihkan (sebagian kecil menjadi petani pemilik sawah yang cukup luas, sebagian lebih besar petani dengan sawah sangat sempit, dan terbesar petani penggarap yang tidak memiliki sawah atau buruh tani yang tidak memiliki tanah garapan). Yang memimpin mereka adalah birokrasi yang tidak mau tahu dengan keadaan mereka di satu pihak, dan pimpinan agama di pihak lain. Dalam keadaan golongan menengahnya yang kuat adalah pribumi, mereka merasa tidak puas terhadap elite yang memerintah karena alasan keagamaan (di Iran elitenya dianggap dikuasai oleh Bahaisme yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam oleh kelas menengah), atau karena sebab-sebab kultural (di Tunisia, elitenya dianggap kehilangan identitas Arab dan terlalu Francophile).

Langkanya kelas menengah pribumi (atau ada kelas itu, tetapi dengan keluhan sangat besar yang ditujukan ke alamat elite) membuat mudah sekali berkembang gagasan-gagasan radikal di kalangan penduduk wilayah perkotaan. Inilah yang menerangkan mengapa nasionalisme moderat tidak mampu bertahan terhadap serangan ideologi-ideologi radikal, baik dari kiri maupun dari kanan. Polarisasi dan sektarianisme menjadi ciri pokok dalam hidup pergerakkan di kawasan. Timur Tengah, dan ini tercermin antara lain dalam mudahnya terjadi perubahan-perubahan aliansi politis antara golongan yang berbeda-beda, yang sekaligus juga menunjukkan langkanya identitas diri di kalangan bangsa-bangsa di sana. Identitas yang tampaknya mengikat warga sesuatu bangsa hanyalah persamaan ras dan kebanggaan historis akan kejayaan masa lampau, sedangkan identitas kawasan barulah sampai di tingkat kebanggaan akan peranan kawasan tersebut dalam percaturan dunia di masa lalu dan sekarang. Tetapi identitas diri serba terbatas itu diiringi pula oleh kehadiran kompleks rasa rendah diri yang dicoba ditutup dengan gaya ekspresi yang flamboyan dan fanatis kepada peranan "untuk" mereka dalam sejarah.

Stratifikasi masyarakat yang diuraikan di atas membawakan pula sebuah akibat lain yang bersifat mendasar: tidak samanya identitas kultural antara lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Pada kasus Iran, kelas elite memiliki identitas kosmopolitan dalam kehidupan mereka: tidak terlalu mementingkan soal-soal spiritual, tidak terlalu mementingkan sentimen-sentimen kebangsaan, menganggap kekuasaan sebagai hak wajar mereka, dan seterusnya. Pada kelas menengah, kebalikannya yang terjadi: nasionalisme yang sangat sempit (mengarah kepada xenophobia), keterikatan sangat kuat dengan aspirasi dan lembaga-lembaga keagamaan, dan militansi yang timbul dari mereka yang merasa dilalimi pemegang kekuasaan. Kedua identitas kultural yang saling berlawanan inilah yang sebenarnya mendasari pergolakan yang terjadi di Iran sekarang ini, yang belum dapat diperkirakan hasil akhirnya. Kesenjangan identitas kultural seperti itu pula yang menjadi latar belakang ledakan amarah—pemuda dan mahasiswa dalam demonstrasi yang merusak toko-toko di kota Tunis awal tahun lalu.

Krisis identifikasi itu mengambil bentuk bermacam-macam, sebagai katalistor untuk menyalurkan frustasi kolektif dalam isyu yang kongkret, seperti pertentangan bersenjata antara kaum muslimin sunni "berhaluan kanan" melawan kaum syi'i "berhaluan kiri" diberbagai kota Timur Turki akhir tahun lalu, yang menutupi kesenjangan identitas antara kedua kelompok masyarakat dari strata sosial yang berbeda-beda. Pertentangan ras (seperti di Lebanon), agama(seperti kejadian di Turki itu), bahasa (antara mereka yang Arabophile dan yang Francophile di Tunisia), ekonomi (antara kelas menengah Palestina dan elite "pribumi" di Jordania) dan politik (seperti antara kaum nasionalis gaya lama dan kelompok-kelompok marxis yang militan di berbagai negara), kesemuanya itu memiliki latar belakang kultural yang sama berupa lemahnya identitas diri yang menyatukan mereka dalam konteks kehidupan yang satu kerangkanya. Masalah identitas ini menjadi semakin dipertajam oleh cepatnya berlangsung proses perubahan di kawasan tersebut. Bergesernya kekuatan ekonomi dari lembah Nil ke jazirah Arabia karena pengaruh petro dollar dapat dijadikan contoh. Di masa sebelum perang Dunia II Mesir merupakan kekuatan ekonomi tersendiri di kawasan Timur Tengah, berkat ekonomi agraris yang memiliki tenaga kerja yang berlimpah-limpah dan mulainya tumbuh industri sedang dan primer di kota-kota besarnya. Tetapi biaya peperangan birokrasi yang membengkak dan ledakan penduduk akhirnya membuat kekuatan ekonomi Mesir menyusut secara drastis dalam masa dua dasawarsa saja. Tenaga terlatih dan setengah terlatih yang dimilikinya sulit menemukan penyaluran dalam bentuk lapangan kerja yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan hidup mereka. Sedangkan pada waktu yang bersamaan muncul kekuatan ekonomi yang baru di jazirah Arabia, berkat semakin meningkatnya harga minyak bumi. Penyerapan kelebihan tenaga terlatih dan setengah-terlatih Mesir di negara-negara Saudi Arabia, Kuwait, Persatuan Emirat Arab, Bahrein, Oman dan Libya (sebelum terputusnya hubungan bilateral antara kedua negara) ternyata tidak mampu mengimbangi produksi tenaga terlatih dan setengah-terlatih yang terus meningkat tiap tahunnya, sehingga selamanya masih ada tersisa sejumlah tenaga kerja terdidik yang tak tersalurkan dengan baik. Friksi antara mereka yang tersalur dan tidak tersalur keluar negeri lambat-laun tumbuh menjadi kesenjangan identitas antara kedua kelompok itu.

Di samping perubahan-perubahan ekonomi yang berlangsung secara cepat,masalah identitas itu semakin tajam juga oleh perubahan-perubahan cepat dalam kehidupan kultural yang terjadi selama tiga puluh tahun terakhir ini. Mesir dan Lebanon umpamanya, semenjak puluhan tahun yang lalu memegang supremasi di bidang kebudayaan di kalangan bangsa-bangsa Arab di abad modern ini. Kehidupan intelektual kawasan Timur Tengah hampir sepenuhnya ditentukan oleh kehidupan budaya kedua negara tersebut. Tetapi perubahan cepat dalam kehidupan politik memberikan bekas-bekasnya sendiri. Karena Lebanon tetap berpegang pada orientasi budaya serba kosmopolitan dengan pemberian tekanan pada pengembangan seni bebas (liberal arts), sedangkan pemerintahan sosialistis Mesir di masa Presiden Nasser mengutamakan indoktrinasi marxistis dengan akibat pengarahan sesisi atas kehidupan budaya, dengan sendirinya lalu terjadi kesenjangan dalam orientasi budaya kedua bangsa, yang menimbulkan akibat-akibat tidak kecil pula bagi kehidupan budaya di semua negara-negara Arab. Ternyata perkembangan tidak berhenti sekian saja, karena segera datang perubahan lain secara cepat pula, yaitu berubahnya orientasi budaya di bawah pemerintahan Sadat. Dengan demikian, terjadi proses pembalikan yang cukup ironis. Kekacauan kehidupan di Lebanon akhirnya membawa Mesir kepada kedudukan memimpin kehidupan budaya liberal, sebagai ganti kedudukan yang di pegang Lebanon selama ini. Sedangkan petro dollar yang mengalir ke Irak dan buah jerih payah mengirimkan mahasiswa-mahasiswanya ke Mesir dan Lebanon semenjak tahun-tahun empatpuluhan telah memberikan buahnya sendiri, yaitu munculnya sentrum baru kebudayaan Arab di lembah Mesopotamia, dengan orientasinya yang militan dan sosialistis.

Belum dapat dipastikan bagaimana pengaruh pembalikan orientasi budaya di negara-negara arab itu atas kehidupan budaya di Turki dan Iran, yang bagaimanapun juga tidak dapat lepas begitu saja dari semua perkembangan itu. Sastera Persia memiliki jalinan sangat erat dengan sastera Arab di masa lampau, dan jalinan itu tentu memberikan pengaruhnya sendiri atas perkembangan budaya di Iran. Sedangkan kesadaran beragama yang secara pasti semakin meluas di kalangan budayawan Turki mau tidak mau akan membuat mereka harus berpaling terhadap kehidupan budaya bangsa Arab. Ini terbukti antara lain dari proyek bibliografi semesta tentang sastera Arab, yang dahulu dirintis oleh Carl Brockelman dari Leipzig dengan karyanya yang terkenal, Gesthichte der Arabischen literatur, yang dari waktu ke waktu diperbaharui dengan suplemen yang berisi anotasi singkat karya-karya yang baru muncul tentang sastera Arab. Usaha itu kini dilanjutkan justru bukan oleh orang-orang Arab, melainkan oleh sarjana Turki Fuad Sezgin. Sebagai akibat muncullah edisi Turki dari suplemen Sezgin, yang mau tidak mau akan sedikit mengalihkan pandangan para budayawan Turki sendiri kepada kebudayaan Arab. Sedangkan proses Arabisasi karya-karya klasik Persia dan Turki (seperti puisi Hafiz dan al-Rumi) yang sudah berjalan hampir seperempat abad lamanya, tentu akan berkembang menjadi pengenalan lebih akrab akan sastera modern kedua negara itu di kalangan bangsa-bangsa Arab, terlebih dengan perubahan politik di Turki dan Iran yang akan semakin mendekatkan hubungan keduanya dengan negara-negara Arab. Dapat diperkirakan akan muncul aliansi budaya baru di kawasan Timur Tengah sebagai akibat perubahan politik itu. Kalau pemerintah kiri radikal yang muncul di Iran, aliansi budaya baru itu akan tumbuh antara Siria, Irak, dan Iran; kalau pemerintahan yang muncul nanti condong kepada fundamentalisme Islam, lebih mungkin aliansinya dengan Mesir. Realiansi itu bagaimanapun juga akan membawa pengaruh kepada upaya penemuan identitas umum di kawasan tersebut, entah pengaruh negatif (jika realiansi itu sendiri semakin membuat parah polarisasi liberal lawan marxis di kalangan negara-negara Arab), entah pengaruh positif (dalam hal realiansi itu justru membuahkan upaya bersungguh-sungguh untuk menjembatani kesenjangan identitas kultural yang ada sekarang ini).

Dislokasi sosial-ekonomis dan sosial-budaya yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan cepat itu, yang minimal dapat diamati dalam kerapuhan identitas kultural yang bersifat umum, sudah tentu pada akhirnya membawa kepada kebutuhan nyata untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dianggap perlu. Altematifnya tidak lain akan berupa fragmentasi lebih lanjut, dengan segala akibat-nya yang sulit diperkirakan, terlebih-lebih mengingat saling ketergantungan yang mengikat kesemua bangsa dan negara di kawasan Timur Tengah itu. Proses itu pada waktu akhir-akhir ini telah dimulai, walaupun sebenarnya ia juga bermula dari perkembangan masa lain, seperti benih-benih regionalisme yang ditanamkan oleh ideologi Pan-Arabik dari partai Ba'ath sebagaimana dikumandangkan oleh pendiri-pendirinya seperti Michel Aflag dan Salah Bitar semenjak awal tahun-tahun liinapuluhan. Proses penyesuaian yang bersifat integratif itu, kalau diamati dengan teliti, mengambil bentuk utama berupa aplikasi pragmatis dari ideologi-ideologi besar di kawasan tersebut dalam pengembangan budaya-politik baru di masing-masing negara, yang umumnya dijadikan bagian dari proses pembangunan nasional yang direncanakan (planned national development).

Aplikasi ideologi pertama adalah dari monarki absolut, yang dicoba untuk dikembangkan menjadi monarki populis di mana aspirasi rakyat di bidang pemenuhan kebutuhan pokok dan akselerasi pengembangan kecerdasan bangsa mendapat prioritas utama. Modernisasi "non-ideologis" dilakukan di semua aspek kehidupan, terutama dalam pelayanan kepentingan umum yang bersifat teknis. Jaminan lapangan kerja, jaminan kesehatan, penyediaan penerangan dan sarana komunikasi dan angkutan yang memadai, kesempatan pendidikan yang sangat luas, pemeliharaan tingkat hidup cukup menyenangkan (sustaining comfort) dan keterbukaan parsial (controlled introduction) bagi manifestasi kebudayaan asing, kesemuanya itu diharapkan akan membawa lompatan kualitas hidup bangsa secara menyeluruh tanpa membawa kegoncangan politis yang dapat membahayakan kelangsungan monarki absolut itu sendiri. Sikap mengayomi kepada kebutuhan rakyat kecil ini mengingatkan kita kepada munculnya para raja-penyantun (benevolent monarchs) dari masa lain Eropa yang akhirnya harus mengakui kekalahan dalam bentuk diredusirnya monarki absolut itu sendiri menjadi monarki konstitusional di Eropa Barat dewasa ini. Perkembangan ini sangat menarik untuk diikuti dengan seksama, karena ia merupakan usaha terakhir dalam konteks regional untuk menyelamatkan monarki absolut, atau katakanlah untuk secara minimal mencegah digulingkannya monarki itu sendiri.

Proses aplikasi praktis dan ideologi yang kedua adalah munculnya nasionalisme pragmatis di Mesir, sudan, Yaman Utara dan Turki. Nasionalisme ini, yang di kawasan lain diidentifisir sebagi "nasionalisme pembangunan" (developmental nationalism), adalah kelanjutan dari nasionalisme lama yang oleh perkembangan masa telah menyerap unsur-unsur sosialisme yang moderat, menumbuhkan semacam kematangan pada nasionalisme itu sendiri. Bukti daripada sikap ini antara lain dapat dilihat pada keteguhan hati Sadat untuk mengawinkan kepentingan nasional Mesir dan solidaritas Pan-Arabik dalam paket usulnya bagi penyelesaian sengketa Mesir-lsrael secara damai. Keengganan untuk memaksakan kebijakan autarkis yang mengabaikan pola pemngkatan konsumsi rakyat adalah contoh juga dari kematangan upaya menyesuaikan pembangunan ekonomi yang disentralisir (centrally planned development) kepada kenyataan-kenyatan praktis yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti permintaan semakin meningkat akan perbaikan kualitatif dan diversifikasi pola konsumsi. Walaupun dalam beberapa aspeknya ia memiliki persamaan dengan "kuasi-ideologi" teknokrasi yang berkembang di Asia Tenggara, tetapi dalam aspirasi-aspirasi nasionalistisnya mempunyai dimensi yang lain sama sekali. Impuls-impuls regional pada nasionalisme baru ini sangat kuat, sehingga sulit sekali sebenarnya untuk mengkategorisir ideologi ini sendiri kepada nasionalisme. Oportunisme politik yang menjadi watak utama nasionalisme telah diganti oleh kesadaran akan saling ketergantungan regional. Lebih tepatlah kalau nasionalisme baru di Timur Tengah ini untuk digolongkan kepada apa yang secara samar-samar tersirat pada gagasan pembentukan ASEAN, sehingga benarlah penamaan seorang komentator Mesir atas gejala ini sebagai "regionalisme nasionalistis". Lawan utama dari nasionalisme-lama di Timur Tengah adalah Pan-Arabisme, yang kini diwakili oleh Aljazair, Siria, Irak dan Yaman Selatan. Militansi akan kesadaran nasib bersama sebagai nasion Arab yang satu, kini secara berangsur-angsur juga mengalami proses penyesuaian dengan keadaan, sehingga pragmatisme juga mulai turut mewarnai aplikasinya dalam konteks nasional di keempat negai'a tersebut. Impuls-impuls populis yang diperolehnya dari pola pemikiran sosialistis dikawinkan dengan pengembangan watak mandiri secara meluas, melalui pilihan-pilihan strategis sasaran pembangunan yang dituju. Pengembangan koperasi-koperasi di daerah pedesaan yang dikombinir dengan proses industrialisasi secara bertahap (ringan,untuk kemudian ditekankan pada industri berat), membawakan watak manusiawi pada pola pembangunannya, hal yang tidak terdapat dalam Pan-Arabisme masa Nasser di Mesir, umpamanya. Pan-Arabisme gaya baru ini, walaupun memiliki watak utama berupa penekanannya atas pengembangan solidaritas Arab, secara perlahan-lahan tetapi pasti mulai memunculkan sejumlah mekanisme politik baru untuk mengakomodir—kepentingan nasional masing-masing dalam sebuah perimbangan sangat cair (fluid balance) yang kini belum lagi dapat diketahui dimensi-dimensinya. Diharapkan akomodasi ini akan mampu memelihara kredibilitas ideologi Pan-Arabisme itu sendiri pada tingkat nasional masing-masing negara.

Aplikasi ideologi ketiga pada perkembangan keadaan dapat dijumpai pada kasus sosialisme demokrat di Tunisia. Sekularisme yang dahulu menjadi bagian inherent (tetapi tak dirumuskan secara jelas dan terbuka, melainkan terbersit dalam alienasi kultural) dari ideologi ini di negara-negara kawasan Timur Tengah, kini telah mengalami masa pendewasaan dalam bentuk pemberian tempat cukup besar kepada aspirasi aspirasi keagamaan dan tradisi. Pengalaman pahit larangan implisit Bourgoiba untuk berpuasa di bulan Ramadhan bagi buruh, tentara, polisi dan pegawai negeri di tahun 1960-62 menimbulkan perlawanan kultural cukup besar untuk memaksa pemerintahTunisia mengubah orientasi budayanya. Modemisasi yang dijalankan dengan demikian memperoleh warna nyata dari penyesuaian kepada aspek-aspek tradisional sampai tingkat tertentu yang cukup besar. Kasus sosialisme demokrat yang mendewasakan diri ini juga menarik untuk diamati, karena ia mungkin akan berkembang di Iran dalam waktu tidak lama lagi, jika memang anti fundamentalisme Islam dan gerakan kiri radikal tidak berhasil menemukan pola penguasaan keadaan yang cukup memuaskan sepeninggal Syah Reza Pahlevi. Tetapi keadaan di Iran belum dapat di perkirakan akan mengambil bentuk apa, semuanya baru dalam taraf kemungkinan. Demikian pula perkembangan keadaan di Lebanon dan Libya. Di Lebanon, segala sesuatunya tergantung kepada sistem budaya-politik bagaimana yang disepakati bersama untuk menemukan rujuk sosial, sedangkan di Libya perkembangan masa depan masih belum dapat dipastikan akan seperti sekarang warna ideologisnya jika Muammar Qaddafi digantikan orang lain. Dari semua hal yang diuraikan dimuka dapatlah disimpulkan bahwa pergolakan hangat dengan intensitas ideologi tinggi merupakan watak hidup menetap di kawasan Timur Tengah, yang baru akan berakhir dengan menetapnya bentuk-bentuk penyesuaian ideologis yang dikemukakan di atas. Menunggu tahap itu, pergolakanlah yang menjadi hukum panorama pandangan kawasan yang sangat vital bagi percaturan perkembangan dunia itu.

 

Perubahan Struktural tanpa Karl Marx

 

Selama ini apa yang dinamakan "perubahan struktural" seolah-olah sudah menjadi monopoli kaum marxis. Maka, menjadi ramailah suasana sebuah seminar yang notabene diselenggarakan oleh sebuah lembaga pemerintah tingkat nasional, ketika ada paper yang menuntut keharusan perubahan struktural dalam kehidupan bangsa kita. Apa kuping tidak salah dengar dan mata tidak salah baca?

Ternyata, tidak. Memang kata struktural itu sendiri berulang kali muncul. Apakah seminar sudah kesusupan eks-PKI? Juga tidak, karena yang membawakan paper adalah agamawan yang jelas tidak komunistis dalam pandangan hidup. Terlebih, mereka tidak pernah mengakui kebenaran ajaran Marx.

Ternyata, di balik pernyataan itu ada sebuah proses penalaran. Masalahnya begini: Marx harus diikuti analisisnya terhadap keadaan, tetapi jangan begitu saja dituruti dalam kesimpulan. Dengan kata lain, marxisme haruslah dipahami sabagai kenyataan sejarah, tetapi belum tentu memiliki kebenaran transedental. Kita sendiri harus berani melakukan kritik atas marxisme, jika tidak ingin dijajah olehnya.

Dalam proses itu, kita semua akan dewasa. Betapa tidak, kalau dengan pemahaman analisis Marx kita akan mampu memahami hakikat keadaan yang berkembang? Lalu, dengan keberanian melakukan kritik atas cara metode Marx diterapkan (sebuah masalah metodologis), bukankah kita lalu akan mampu mencari pemecahan bagi masalah kita dengan penemuan-penemuan yang sesuai dengan kondisi kita sendiri?

Taruhlah kita terima kebenaran asumsi Marx, bahwa perilaku warga masyarakat sangat ditentukan oleh struktur masyarakat mereka sendiri. Dikenal dengan nama paham determinisme-ekonomis, pendapat Marx ini akhirnya berujung pada perlunya penggulingan sebuah struktur kekuasaan untuk melakukan perbaikan keadaan masyarakat secara mendasar. Cara lain tidak akan membawa pemecahan.

Transformasi strukrur kehidupan
Dirumuskan dengan kata lain, yang dituju adalah transformasi struktur kehidupan masyarakat. Sedangkan struktur hanya dapat diransformasikan, kalau kekuasaan telah direbut dari tangan pemegang kekuasaan. Ini adalah inti ideologi marxisme-leninisme yang dikenal dengan istilah komunisme.

Pertanyannya, haruskah selalu demikian caranya? Ternyata, tidak. Menurut kaum social democrat: perubahan dapat dilakukan melalui cara damai, kekuasaan dapat diraih melalui demokrasi parlementer. Artinya, setiap struktur memiliki kelengkapan untuk melakukan perubahan.

Dalam transformasi model Marx, atau lebih tepat model marxisme-leninisme, transformasi dimulai ketika kekuasaan telah direbut. Apa yang terjadi sebelum itu hanyalah persiapan ke arah transformasi, bukan transformasinya sendiri. Dan setelah kekuasaan direbut, masih diperlukan semacam "pengawal revolusi" untuk menjaga kemurnian transformasi yang dihasilkan agar tidak diselewengkan.

Bagi yang menolak ajaran marxisme-leninisme, walaupun menerima analisis sosial- ekonomisnya, perubahan terjadi justru sebelum kekuasaan "berubah kelamin". Transformasi terjadi dalam sikap dan perilaku masyarakat secara keseluruhan melalui proses pendidikan berjangka panjang. Misalnya melalui perjuangan menegakkan keadilan melalui bantuan hukum struktural. Atau melalui kesadaran berperilaku politik yang menjunjung asas kebebasan dan persamaan hak, atau melalui penumbuhan dan pengembangan organisasi ekonomi yang benar-benar demokratis, di tingkat bawah.

Hanya mengkhayal? Lihat saja kiprah Lembaga Bantuan Hukum atau Yayasan Lembaga Konsumen. Juga organisasi-organisasi yang bergerak di pedesaan untuk menyadarkan warganya akan kemampuan penuh mereka sebagai manusia guna perbaikan kualitas hidup mereka. Termasuk juga media massa kita yang berfungsi edukatif. Apalagi kalau diingat adanya pejabat yang jujur dan tulus, yang mencoba menegakkan birokrasi yang memang benar-benar diperlukan bangsa kita, ditengah-tengah kebalauan hidup di kalangan pemerintahan secara keseluruhan.

Semuanya itu structural, karena akan mematangkan pendangan kita tentang apa yang harus dilakukan di tempat masing-masing. Juga akan mengubah keseluruhan watak kehidupan dalam jangka panjang, tanpa memakai marxisme dalam pemecahan pokok masalah yang dihadapi.

 

 

 

 

                  Sadat Sebagai Politikus

 

Mendiang Presiden Sadat dikenal karena kenegarawanannya. Dua kali kenegarawanan itu diperlihatkan pada skala dunia: ketika mengambil keputusan berperang dengan Israel di tahun 1973 dan ketika memutuskan memulai prakarsa perdamaian. Karena kedua tindakan di ataslah Sadat terkenal diseluruh dunia, sebagai tokoh dengan popularitas global dan cakrawala yang menerawang jauh ke ufuk sejarah.

Namun jarang diketahui kapasitasnya sebagai politikus. Kalaupun dikenal, hanya sekilas - seperti dalam episode yang dimasukkan Ken Folett dalam novelnya yang terbaru, Key To Rebecca. Disana digambarkan Sadat sebagai perwira muda Mesir yang mencoba menghubungi pihak Jerman di bawah pimpinan Marsekal Erwin Rommel, dalam rangka 'menyambut dari dalam' sekira pihak dari Jerman itu dapat mengalahkan bala tentera sekutu dan menduduki Kairo - sebelum pertempuran El-Alamein yang menentukan dalam Perang Dunia Kedua itu.

Digambarkan, betapa perwira Mesir dengan kebencian kepada Inggris itu, sewaktu di tangkap pihak Intel Sekutu karena menyembunyikan dan melindungi alat pemancar radio milik spion Jerman Alez Wolf, secara licik menggunakan peraturan militer Inggris untuk membebaskan diri.

Salah satu sebab kurangnya dikenal 'gaya politik' Sadat adalah kemampuan menyembunyikan perasaan dan menutupi pendirian politiknya. Ia sangat pendiam - di balik spontanitas senyum dan gaya penampilan yang diperlihatkannya di muka umum. Berjalan kaki berjam-jam mengelilingi kebun rumah tanpa sepatah katapun diucapkan kepada teman berjalannya, seperti diungkapkan sahabat karib Sadat, bekas menteri perencanaan Osman Ahmad Osman yang akhirnya menjadi besannnya.

Juga sangat sabar - seperti dibuktikan oleh ketenangan sikapnya dihadapan provokasi dan tekanan (bahkan terkadang penghinaan) mendiang Presiden Nasser, yang kemudian digantikannya tahun 1969. Mungkin tidak kalah sabar dari Deng Xiao-ping, orang terkuat RR China sekarang. Keduanya sama-sama emosional, dan bertemperamen panas, tetapi tahan terhadap gangguan dan jebakan - sambil merentang pemikiran bagaimana mencari balas di kemudian hari.

Hanya Deng seorang pendendam, sedang Sadat tidak. Enam belas tahun ia gunakan - sekaligus direndahkan martabatnya oleh Nasser, dalam berbagai kapasitas dan jabatan kenegaraan. Tetapi tak pernah sekalipun ia menampakkan kebencian kepada bekas atasannya itu. Keluarga Nasser diperlakukan masih dengan penuh hormat, bagai perlakuan terhadap isteri kepala degara dengan berbagai fasilitasnya.

Juga tak pernah ada cercaan atau sindiran di muka umum terhadap lawan politiknya yang telah tiada itu - dengan alasan formal jabatan kepresidenan adalah lambang yang tak patut direndahkan. Kalaupun ia mengajukan kritik, hanya secara tidak langsung - seperti penamaannya kepada kelompok Khaled Muhyiddin sebagai'mereka yang ingin mengenakan mantel Nasser'.

Tetapi jauh lebih penting adalah kemahiran politik yang dimilikinya. Kemahiran untuk menunjukkan wajah moderat di saat Nasser melekukan persekusi dan 'tindakan pembersihan', tanpa terlalu jauh meriskir friksi terlalu besar dengan sang atasan. Kemahiran utnuk menggunakan simbol-simbol meyakinkan dalam momentum psikologis yang diingininya, seperti terbukti dengan 'kemenangan tentara Mesir atas Israel dalam perang Oktober 1973'.

Juga kemahiran memanipulasi rasa kesejarahan (sense destiny) para pemimpin lain untuk kepentingannya sendiri seperti terlihat dalam 'paksaan halus'nya atas presiden Jimmy Carter sewaktu perundingan Camp David - ia mempergunakan kesempatan 'menunjukkan sikap adilnya terhadap Bangsa Arab' dengan jalan menekan pihak Israel.

Juga kemahiran merencanakan dan melaksanakan tindakan politik yang sangat kompleks dan saling menutupi aspek-aspek negatif yang tak diingini, seperti penangkapan ....diri banyak agamawan dan komentator agama serta nasionalisasi 40 ribu masjid dan musholla. Tindakan tidak populer terhadap muslim militan itu 'dimbanginya' dengan penahanan rumah atas diri pemimpin Gereja Kristen Kopti Paus Shenouda III. Persekusi terhadap 'Islam Ekstrem' dibungkus dengan dalih 'penertiban semua agamawan ekstrim'.

Mesir adalah bangsa yang berperadaban sangat tua. Tetapi juga dengan birokrasi yang sangat kaku, jumlah penduduk dengan konsentrasi tinggi di beberapa kota besar saja, dan lokasi geografis yang demikian strategis sebagai 'penghubung tiga benua Eropa, Asia, Afrika. Kombinasi seperti itu menuntut kemahiran politik tinggi dari para pemimpinnya, kalau mereka ingin bertahan cukup lama.

Seperti juga di Cina, Rusia dan Jepang, hanya dengan kemahiran politik sangat tinggi seorang pemimpin dapat lama bertahan pada kedudukan tertinggi. Tidak seperti banyak negara lain, yang dapat mentolelir pemimpin kelas dua asal mempunyai pembantu yang mempunyai kemahiran seperti itu - seperti Amerika Serikat dengan sederetan presidennya belakang ini : Eisenhower, Ford, Carter dan (tampaknya) Reagen.

Dalam tolok ukur kemahiran politik inilah harusdiamati dan kemudian diperkirakan, kepemimpinan wakil presiden Mesir sekarang, , Hosni Mubarak - yang dapat dipastikan akan menggantikan Sadat sebagai presiden dalam referendum dua bulan lagi. Orang baik (nice guy) dan pahlawan perang dalam Angkatan Udara ini belum diketahui setinggi mana kualitasnya sebagai politikus.

Bagaimanapun, ia membutuhkan kemahiran sangat tinggi untuk mengendalikan keadaan politik sepeninggal Sadat, apalagi dalam percaturan antara pihaknya sendiri - yang diwakili dari Sadat - dan kedua kelompok alternatif terkuat : Kaum Nasseris militer di bawah bekas panglima angkatan bersenjata Sa'ad Shazli (kini dalam pengasingan di Libya) dan kaum Nasseris sipil dalam Uni Front Progresif Nasional dengan ketua Khaled Muhyiddin.

Kalau itu tak dimilikinya, orang yang labih mahirlah yang akan menggantikannya sebagai pemimpin Bangsa Mesir dalam waktu singkat saja. Reputasinya sebagai 'Pak Turut', yang hanya memiliki kebiasaaan di bidang politik luar negeri, belum dapat digunakan sebagai tolok ukur. Bukankah Sadat juga demikian dahulunya?

 

 

                Tuhan Akrab dengan Mereka

 

Majalah Zaman baru-baru ini menampilkan sejumlah besar sajak anak-anak dibawah umur 15 tahun. Sajak-sajak-sajak itu selama ini di muat dalam rubrik ‘Kebun Kita’ majalah tersebut, tentu saja telah diseleksi.

Secara keseluruhan, puisi yang terkumpul dalam tiga belas halaman itu menunjukkan kuatnya apresiasi sastra anak-anak kita dewasa ini, dan membuktikan tidak sia-sianya pelajaran Bahasa Indonesia di semua sekolah, betapa banyak kekurangannya sekalipun.

Mungkin kekurangan terbesar pada segi perbendaharaan kata yang sangat miskin, akibat logis dari kecenderungan orang dewasa yang sangat kuat untuk menggunakan istilah dari bahasa asing atau bahasa daerah. Namun kekurangan itu diimbangi oleh kemampuan cukup besar untuk mengolah kata-kata, sehingga memiliki nuansa dan pengertian baru. Juga besarnya keharuan yang mendorong para penyair cilik kita untuk menciptakan puisi yang menyentu rasa, bahkan sesekali mengharukan. Dalam pendahuluan, redaktur Zaman Jimmy Supangkat menyidik besarnya rasa murung yang ada dalam karya-karya tulis itu, terutama dalam sajak berbentuk doa. Jenis ini cukup banyak , 56 buah, namun banyak yang cengeng, ungkapannya kebanyakan klise belaka dan sarat dengan pengaduan masalah yang tak terselesaikan.

Yang barangkali perlu dipahami adalah justru arti penting dari banyaknya jumlah sajak berbentuk doa - sebuah kenyataan yang sekaligus memantulkan keadaan kita dewasa ini maupun potensi yang dimilikinya untuk menatap masa depan dengan sehat dan baik.

Sajak Doa dapat saja berwatak pelarian, terlalu mendambakan utopia. Dalam hal itu, ia akan berfungsi negaif bagi masa depan, karena manusia kehilangan kemampuan melihat realitas kehidupan.

Hal seperti itu tidak nampak dalam kumpulan sajak anak-anak yang dikumpulkan majalah Zaman itu. Umpamanya saja dapat dilihat kedewasaan dialog para penyair cilik itu dengan Tuhan masing-masing. Tuhan menggumpal jadi sasaran kebutuhan duniawi Zul Irwan, yang masih belum yakin dengan kemampuannya mempersiapkan diri menghadapi tugas sekolah, dalam kata-katanya.


Tuhan.../berikan aku mimpi malam ini/ tentang matematika/yang diujikan besok pagi.

Sudah tentu ia sendiri paling sadar, bahwa Tuhan tidak akan menuruti permintaan kocak tersebut.
Tuhan jugalah yang jadi sasaran kebingungan Adi Utomo Hatmoko yang mengalami keterputusan komunikasi, ketika ia berdoa

Doaku sudah ku akhiri/hingga engkau tidak bakal mengerti/Amin.

Sebaliknya, Agatha Artistayudha menggugat suasana tidak peduli kepada Tuhan, dalam sajaknya ‘Kitab Suci’:

Engkau di dalamnya, Tuhan? terpepet/dan/menjadi makanan rayap/ketika semua orang/tak menghiraukanMu lagi

Bisa juga Tuhan menjadi obyek kekenesan belaka, seperti di perbuat Sri Pinurih

Tuhanku …../ aku tidak sanggup meneruskan/karena tenggelam/dalam isak tangis/kedukaan/.

Atau obyek sikap manja Rusbandi dalam ‘Kepada Tuhan’

Tuhan, bukan bintang yang ingin kuminta/bukan pula bulan/aku hanya meminta sebuah kitab/yang berisikan puisi/untuk ayah bunda.

Dalam sajak-sajak mereka, ada juga kesadaran yang dewasa tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti ‘Doa’ Avida Virya yang tadinya minta baju baru dari Tuhan:

Aku mendengar/Tuhan berkata ; engkau tak perlu gelisah/mamamu akan memberimu/bahkan lebih baik lagi

Dalam pola inilah para penyair cilik itu menuntut kejujuran dalam hubungan dengan Tuhan, seperti ungkap Dewi Marhaini Nasution

Tuhanku/kupandang mata ibuku dalam-dalam/agar dapat melihat/apakah ibuku jadi juga pergi ke masjid/bersembahyang Isa?

Di samping tuntutan tersebut, penyair cilik ini juhga merasakan kehadiran Tuhan dalam bentuk sangat sublim.

Sunguh aku tak tahu/bahwa Tuhan itu/adalah Kau/yang setiap saat kujumpai/lewat permainan kami tadi.

Mohamad Sofyan juga merasakan kehadiran Tuhan dalam kedekatan hubungan antara sesama manusia, walaupun dalam arti yang lain lagi.

Bila Kau hendak memangil/pangil aku sendiri/bila Kau hendak memberi/jangan aku sendiri.

Betapa polosnya hubungan mereka dengan Tuhan, inilah yang mungkin akan mengekalkan penghayatan keimanan bangsa ini, bukannya khotbah para agamawan ataupun diskusi pemikiran agama.

Seolah olah para penyair cilik itu mengerti benar, bahwa masalah dasar bangsa ini hanya teratasi, kalau warga bangsa memiliki wawasan transendental yang kaya, yang memungkinkan mereka menemukan harkat manusia.

Wawasan seperti itu hanya akan tercapai, kalu manusia mampu berdialog dan merasa dekat dengan Tuhannya. Keakraban manusia dalam keadaan begitu, akan diimbangi oleh keakraban Tuhan dengan dirinya, yang akan memberinya kekuatan mnyelesaikan kemelut yang diciptakannya sendiri.

Dengan kemampuan para penyair cilik itu untuk merasa dekat dengan Tuhan, seperti digambarkan di atas, jadi nyata bagi kita bahwa Tuhanpun merasa akrab dengan mereka. Mampukah kita mencari keakraban seperti itu?

Kita dapat belajar dari Rudiawan Triwidodo dalam sajak ‘Doa Di Bibir Sumur’, ketika ia mengharapkan ‘tetesan air mata Tuhan’:

Agar tersedu tangis kami dengan wajar/sebab hampir terlupa bagaimana kami/harus menangis/dengan benar/mensyukuri berkat dan rahmat-Mu/yang melimpah/di luar sadar kami/agar basah sumur-sumur kami/tersiram air kasih yang memancar dari/Sumber keMahaanMu/Amin.

 

         Yang Membuat dan yang Dicatat

 

Dunia politik Amerika Serikat mempunyai kisah unik yang sering diulang-ulang. Seorang muda berbakat dan memiliki kepemimpinan potensial, berhasil meraih kedudukan anggota Konggres. Atau menjadi Senator negara bagian, kemudian menanjak menjadi senator Nasional. Setelah cukup lama, menjadi eksekutif dalam jabatan gubernur negara bagiannya. Pola Lokal, Nasional, kemudian kembali ke daerah, mematangkan kepribadiannya, hingga akhirnya ia di pandang potensial menjadi presiden.

Tetapi nasib menghendaki lain. Setelah begitu terkenal melalui beberapa jabatan, ia hilang. Tidak ada yang tahu dimana dia. Tidak tahunya ia menjadi wakil presiden - setelah kalah bersaing dengan orang-orang lain yang juga sama-sama potensial.

Cerita diatas menunjukkan kecilnya arti kedudukan wakil presiden - setidak-tidaknya di masa lampau. Garner, di bawah Presiden Roosevelt, adalah contoh sempurna untuk 'orang hilang' itu. Sudah menumbuhkan ambisi pribadi yang luar biasa, akhirnya harus menerima nasib menjadi pimpinan sidang di Senat belaka, ditambah kerja membuka upacara dan meresmikan proyek-proyek di seluruh negeri tidak diajak mengambil keputusan dalam masalah menentukan.

Presiden lebih percaya kepada para pembantunya sendiri. Sering para presiden mengambil seorang lawan sebagai calon wakil presiden untuk kepentingan politiknya sendiri: keseimbangan geografis (Kennedy dari sudut timur laut negeri, Johnson dari barat daya), agama ataupun etnis (Charter Anglo- Saxon mulus, Mondale dari etnis Skandinavia).

Hosni Mubarak

Sudah untung kalau kematian presiden menampilkan para wakil menjadi pesiden. Seperti Truman yang menggantikan Roosevelt yang mati jantung, dan Johnson yang menggantikan Kennedy yang tertembak. Atau juga menjadi presiden atas tenaga sendiri setelah berakhirnya masa jabatan ' kelas dua' Seperti Richard Nixon (wakil presiden untuk Eisen Hower 1953 -1961 kemudian presiden terpilih 1969 -1975).

Kekesalan mereka umumnya berkisar pada tidak efektifnya jabatan setinggi itu - di hadapan kekuasaan tunggal sang presiden di bidang eksekutif. Itu hanya mungkin terobati kalau memang jelas ia dipersiapkan untuk mengganti presiden nantinya. Seperti Hosni Mubarak sewaktu Sadat masih hidup, tujuh tahun 'magang', dalam jabatan kedua, tetapi jelas dalam pola permagangan yang membuat putus asa pelakunya.

Politikus yang merasa berhak memimpin negara memang sering jengkel harus berbagi kekuasaan dengan orang lain. Ia merasa tidak membuat sejarah. Dalam pandangan politisi seperti ini, sejarah hanya dibuat oleh mereka yang menduduki tempat pertama. Selain itu, semuanya hanya termasuk catatan sejarah.Apalagi kalau presiden sebagai pemegang kedudukan pertama tidak memberi kesempatan sama sekali untuk berperan kepada wakilnya, seperti Wakil Presiden Nance Garner di atas.

Tidak seperti para presiden belakangan ini, yang seakan sengaja memberi hak kepada wakil presiden mereka untuk turut memutuskan kebijaksanaan pemerintah di tingkat nasional. Johnson yang di'santuni' begitu baik oleh Kennedy (walaupun masih juga tidak puas), Mondale yang dihargai Carter (tidak pernah terdegar keluhannya), dan Bush yang "dimanjakan" Reagen (asal tahu diri, tidak melawan para pembantu terdekatnya, Baker dan Meese).

Bung Tomo

Begitu halusnya perbedaan antara pembuat sejarah dan yang menjadi catatan sejarah saja. Hosni Mubarak tidak tahu apa-apa tentang perundingan Israel.Ia tidak pernah ke Israel sekali pun. Seolah kenyataan ini membedakan Mubarak yang menjadi catatan sejarah dan Sadat sang pembuat sejarah. Wakil presiden yang tadinya kalah dalam persaingan kepresidenan dari lawan politiknya, dicatat oleh sejarah sebagai 'orang yang juga menjadi calon' (the also ran) -tokoh pelengkap belaka dibalik keperkasaan pihak yang menang.

Akan lebih besar kejengkelannya, jika sebelum menjadi wakil presiden ia sendiri telah membuat sejarah. Umpamakan sajalah Bung Tomo almarhum menjadi Wakil presiden. Ia, yang begitu berapi-api membakar semangat arek Suroboyo, dan dengan demikian membuat sejarah dengan cara dan lingkungannya sendiri, sudah tentu akan merasa konyol dalam peranan orang kedua tanpa wewenang yang jelas.Tidak heranlah jika kemudian si bung yang satu ini merasa sudah puas dengan peran kesejarahannya yang begitu pendek di tahun 1945 itu- lalu tidak mengejar peranan lain. Salah-salah bisa frustasi.

Dari sudut pandangan ini, memang menarik untuk mengikuti perkembangan di Mesir sepeninggal Anwar Sadat. Mampukah Mubarak menjadi pembuat sejarah yang setara dengan Sadat dan Nasser, setelah tujuh tahun hanya berfungsi sebagai catatan belaka / Sadat lebih lama lagi : Enam belas tahun - itu pun yang sering jadi ejekan orang. Baru setelah sang 'juragan' Nasser, ia memperoleh kesempatan. Peranan itu dilakukannya dengan tidak tanggung-tanggung - akhirnya harus ditebusnya dengan jiwanya sendiri.

Mampu tidaknya Mubarak bergerak dari catatan sejarah menjadi pembuat sejarah hanya sejarah yang akan menjawabnya. Padahal, dikawasan begitu bergolak di negara tua Mesir itu, hanya pembuat sejarah yang dapat lama memerintah