GusDur dan Isu aktual

                 Apa yang Kau Cari, NU?

                                     

Judul di atas penulis ambil dari sebuah karya Asrul Sani –judul aslinya Apa yang Kau Cari Adinda?- yang notabene adalah pendiri LESBUMI (Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia) bersama Almarhum Usmar Ismail, yang merupakan salah sebuah organisasi dalam lingkungan NU (Nahdlatul ‘Ulama) menjelang munculnya Orde Baru. mengapakah judul tersebut digunakan penulis untuk menuliskan artikel ini? Mengapakah penulis sampai pada kesimpulan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan di atas memang harus dikemukakan saat ini, karena perkembangan politik kita sampai pada hal-hal tadi. Karena demokrasi kita sampai hari ini baru menghasilkan tegaknya beberapa institusi/lembaga, namun tradisi berdemokrasi belum tumbuh. Padahal kedua hal itu -institusi dan tradisi-, sama-sama diperlukan dalam keseimbangan untuk mengatur berbagai aspek pemerintahan dan aspek kehidupan masyarakat.

Dalam aspek hukum, adalah hal yang sangat mengejutkan ketika seorang perwira Polri memberikan pengakuan kepada penulis bahwa isi surat forensik mengenai sebuah kejahatan tidak pernah digunakan dalam penyidikan perkara dihadapan pengadilan. Digabungkan dengan santernya berita mengenai pembayaran uang kepada hakim-hakim kita dalam tiapa perkara, terkenal dengan nama mafia pengadilan. Kaus kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya penegak kedaulatan hukum berjalan di negeri kita. Walaupu kita memiliki institusi-institusi yang diperlukan untuk pelaksanaan demokrasi (seperti MPR, DPR, BPK, MA dan BI), namun dalam kenyataan lembaga-lembaga tersebut, tidak memiliki tradisi berdemokrasi. Karenanya kita lihat bagaimana sekarang pihak-pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling bersitegang di dalam maupun antar lembaga untuk memperoleh kekuasaan terbanyak, tanpa mengingat batas-batas kekuasaan pihak lain.

Dengan demikian sudah waktunya kita sebagai warga NU berpikir dengan mendalam akan perlunya tradisi berdemokrasi bagi kita. Karena itulah penulis menggunakan judul di atas, sebagai pernyataan pikiran penulis, mengenai betapa pentingnya tradisi berdemokrasi itu. Artinya, orang akan giat berdemokrasi jika ia tahu apa yang dituju dengan terwujudnya hal tersebut. Hal ini juga berlaku bagi kita semua, yang tergabung dalam lingkungan NU. Pertanyaannya menjadi: Apakah yang diinginkan NU dengan berdemokrasi? Jawaban atas hal ini akan menghasilkan peranan NU dalam proses demokratisasi di negeri ini, yang kemudian menjadi bagian dari kesadaran berdemokrasi bagi kalangan lebih luas di negeri ini. Karenanya jawaban dari NU itu akan menjadi sangat penting, karena bagaimanapun juga NU adalah bagian penting dari kesadaran bangsa itu.
*****

Pada saat ini, bagian dari NU yang muncul kepermukaan dalam bentuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) adalah bagian mutlak dari kehidupan politik bangsa ini. Karena ia menjadi salah satu dari 4 besar yang menang dari Pemilu 1999. Bahkan penulis berkeyakinan, semua indikator menunjuk PKB menjadi pemenang terbesar dalam pemilu bulan April 2004 nanti. Oleh sebab itu, PKB akan bertanggung jawab lebih dari yang lain mengenai nasib bangsa ini di masa depan, karena ia akan membentuk pemerintahan sendiri tanpa keikutsertaan pihak-pihak lain. Ini bukan karena kesombongan, melainkan karena harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban di masa depan tentang nasib pejalanan bangsa. Jangan seperti sekarang, tidak ada pihak yang merasa bertanggung jawab tentang kehidupan bangsa kita dewasa ini.
Sebuah gambaran yang nyata tentang hal ini, adalah dua kejadian penting: Manuver pesawat terbang F-18 Hornet di atas pulau Bawean (Jawa Timur), dua buah kapal perang laut A.S, dengan bantuan kapal-kapal perang Singapura di perairan Pulau Natuna (Riau) baru-baru ini. Karena penulis tidak kunjung melihat protes pihak pemerintah akan hal ini, penulis lalu berinisiatif membuat pernyataan tentang hal itu yang disiarkan media masa kita. Penulis dalam hal ini melihat sikap AS itu sebagai reaksi atas keputusan membeli pesawat-pesawat tempur Sukhoi dari Rusia (dan Eropa Timur) oleh pemerintah kita. Namun, bagaimanapun juga harus disikapi bahwa manuver-manuver itu adalah pelanggaran kedaulatan kita, karenanya harus diprotes. Keberanian untuk mempertahankan kedaulatan negara atas negeri ini harus ditegakkan dengan segala cara. Protes, tanpa memusuhi negara lain adalah cara terbaik untuk itu.
*****

Bagi penulis, NU harus berperan dalam politik inspirasional, yaitu memberikan inspirasi tentang demokrasi, hak asasi manusia, orientasi ekonomi nasional yang benar, bentuk pendidikan yang mandiri bagi kita, pelaksanaan kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara dihadapan undang-undang. Dalam semua hal di atas, kepentingan rakyat banyak yang harus menjadi tujuan bukanya kepentingan orang-perorang. Ini adalah intisari demokrasi dan pengukuran harus berdasar pencapaian hal-hal di atas. Kalau prisisp-prinsip ini ditinggalkan, - walau dengan dalih kita menghargai seseorang atau sebuah kelompok-, maka kita mengkhianati demokrasi itu sendiri. Oleh karena itulah, penulis yang ditugaskan PB Syuri’ah NU di tahun 1997 untuk mendirikan partai politik, tetap berpegang pada hal ini.

Dirumuskannya, bahwa tugas PKB sebagai sebuah Partai politik adalah dalam jangka panjang membentuk sistem politik yang benar-benar memikirkan kepentingan rakyat dalam “bahasa Islam” hal ini dirumuskan dengan istilah al-Maslahah al-‘Ammah (kepentingan Umum), sebagaimana tercantum dalam diktum fi’qh/hukum Islam: “Kebijakan/tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin terkait langsung dengan kepentingan rakyat yang dipimpin“ (Tassarruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyah Manuthun bi Al-Maslahah). Kalau kepentingan perorangan tidak berlawanan dengan kepentingan orang banyak, maka hal itu dapat diterima. Jika kita berkaca kepada demokrasi di AS, hal itu tampak dalam pengangkatan Presiden A.S John F. Kennedy atas adiknya Robert, sebagai Jaksa Agung di tahun 1961.

Dengan merumuskan sasaran-sasaran di atas, secara tidak langsung penulis mengemukakan kriteria untuk mengukur NU, apakah telah mencapai kepantasan mempelopori demokrasi atau tidak. Dengan demikian, penulis sekaligus menetapkan ukuran-ukuran bagi peranan NU dalam politik kita dan pada waktu yang sama menampilkan lembaga-lembaga politik yang berasal dari NU sebagai wadah mengisi jabatan-jabatan negara untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Ini adalah tugas yang berat, karena dalam PKB masih sangat banyak yang berpikir hanya untuk kepentingan sendiri saja. Sedangkan dalam lingkungan NU masih sangat banyak sisa-sisa dunia politik lama yang hanya memikirkan kepentingan sendiri atau kepentingan golongan belaka. Untuk melaksanakan pemerintahan yang bersih, memang mudah dikatakan namun sangat sulit dilaksanakan.

 

       Bentuk Protes NU dan Garis Keras  

           

Ketika di beberapa tempat, seperti di Medan, terjadi demonstrasi yang diorganisir dan dilaksanakan oleh sejumlah “generasi muda” Nahdlatul Ulama (NU) dan dalam demonstrasi itu dilakukan pengutukan atas penyerbuan tentara Amerika Serikat (AS) terhadap Iraq, salah satu di antara tuntutan mereka, adalah pemutusan hubungan diplomatik antara RI dengan AS. Penulis menilai ini adalah “babak baru” dalam sikap NU, dengan demikian seolah-olah telah diciptakan desakan kuat dari dalam NU sebagai ormas keagamaan Islam terbesar di Indonesia untuk memberikan reaksi sekeras mungkin terhadap penyerbuan AS terhadap Irak. Sebelum itu, reaksi kalangan NU atas penyerbuan tersebut hanya bersifat rasa tidak setuju terhadap penyerbuan dalam bentuk pemboman terus menerus oleh pasukan-pasukan udara, infanteri, kaveleri dan Marinir Inggris dan Amerika atas sejumlah kota di Irak.

 

Siapapun tidak dapat menyangkal adanya rasa solidaritas di antara sesama kaum muslimin sedunia, jadi reaksi itu wajar-wajar saja adanya. Bahkan kalau tidak mengemukakan reaksi akan sangat janggal rasanya. Mungkinkah kaum muslimin yang menyatakan ketidaksetujuan atas serangan itu tidak dapat dianggap memiliki solidaritas sama sekali? Karenanya, merujuk kepada solidaritas seperti itu sebuah reaksi memang sangat diperlukan.

 

Tetapi, “generasi muda” NU tadi mengajukan tuntutan agar hubungan diplomatik RI-AS diputuskan saja. Maka jika ini dibiarkan, akan ada anggapan bahwa reaksi dan protes oleh warga NU tadi adalah representasi dari NU keseluruhan dan hal itu telah memasuki tahapan baru sama sekali. Inilah yang membuat penulis terkejut ketika mendengar hal itu melalui radio El-Shinta di Jakarta.

 

Kalau hal itu memang demikian adanya, maka pimpinan NU haruslah tanggap dan memperkuat tuntutan tersebut. Tetapi, penulis tidak mendengar atau mengetahui reaksi PBNU atau “pernyataan” PBNU tentang hal itu. Berarti pimpinan NU tersebut tidak melihat adanya reaksi tersebut. Apakah hal ini terjadi karena ambisi politik pribadi beberapa anggota PBNU, hingga membuatnya tidak tanggap terhadap pemikiran warga NU sendiri? Tidak ada kejelasan sama sekali.

 

Dengan demikian, orang tidak dapat berkesimpulan lain, kecuali menggangap reaksi “keras” tersebut hanyalah terbatas di kalangan kecil warga NU belaka, yang kemudian mengajukan klaim atas nama kaum muda NU di daerah yang bersangkutan. Tidak heranlah, jika lalu penulis sebagai anggota Mustasyar (penasehat) PBNU kemudian mengeluarkan reaksinya sendiri untuk mengecam dan menolak klaim tersebut.

 

*****

 

Penolakan itu penulis lakukan melalui sebuah konferensi pers di Jakarta. Dalam forum tersebut selain penulis menolak klaim di atas, juga menolak keinginan pemerintah yang menggangap Gerakan Aceh Medeka (GAM) tidak lagi bersedia berunding mengenai tuntutan mereka. Penulis mengetahui, bahwa Megawati Soekarnoputri mendapat tekanan berat dari beberapa pihak di lingkungan TNI. Demikian juga Kapolri Da’i Bactiar juga berpendapat GAM tidak bersungguh-sungguh dalam perundingan melalui JSC (Join Security Council) . Melalui konferensi pers di atas, penulis juga menyatakan adalah gegabah untuk menyamakan kalangan moderat dalam GAM dengan kalangan ekstrim di kelompok itu, menurut penulis, jika generalisasi itu diteruskan maka perundingan akan terhenti sehingga tidak ada jalan lain kecuali kekerasan dalam hal ini.

 

Jika ini terjadi, maka Daerah Operasi Militer (DOM) babak II akan terjadi. Jika DOM I mengakibatkan matinya lebih dari 9.900 orang warga Nagroe Aceh Darussalam (NAD), maka sebuah kemungkinan yang lebih tragis harus kita hindari. Karena jika hal itu terjadi kembali berarti pemerintah kita tidak hanya akan berhadapan dengan GAM saja, melainkan dengan seluruh rakyat NAD.

 

Hal inilah yang tidak pernah dipikirkan oleh tokoh-tokoh “garis keras” dalam pemerintahan atau organisasi apapun, mereka hanya mengerti bahasa kekerasan belaka tetapi tidak mengetahui malapetaka yang dapat ditimbulkannya.

 

Ada sebuah ungkapan: “perang adalah sesuatu yang sangat penting untuk hanya diserahkan kepada para Jendral belaka”, mengapa demikian? Karena perang akan mengakibatkan malapetaka yang harus dihadapi seluruh bangsa. Sebuah keputusan yang salah akan berakibat sangat panjang dalam kehidupan kita sebagai bangsa.

 

Jadi, baik mereka yang mengaku sebagai “generasi muda” NU maupun tokoh-tokoh pemerintah yang melakukan generalisasi atas GAM haruslah dilawan dan ditentang sejak dini. Tanpa adanya perlawanan dan penentangan seperti yang dilakukan cendekiawan muslim Prof. Nurcholis Madjid dan penulis sendiri, maka malapetaka besar akan menimpa bangsa ini. Karena penduduk NAD tidak mempunyai pilihan lain, kecuali tunduk atau berontak. Padahal ketundukan kepada Republik Indonesia itu akan terjadi kalau kepentingan mereka ditampung melalui perundingan.

*****

 

Jelaslah, reaksi atas penyerangan AS ke Irak maupun reaksi terhadap GAM haruslah kita gunakan pemikiran yang dewasa dan mendalam. Kita tidak boleh hanya mengikuti emosi belaka, walau betapa indah dan menguntungkan sekalipun hal itu bagi kepentingan sesaat kita. Sikap dewasa yang mengandalkan diri kepada kesabaran itu, sesuai sepenuhnya dengan firman Allah dalam kitab suci Al-Qur’an: “Demi Masa, Manusia Senantiasa Berada dalam Kerugian, Kecuali Mereka yang Beriman, Mengerjakan Keshalehan, Mengajak kepada Kebenaran dan Membina Kepada Kesabaran” (Wa al-Ashri Inna wal al-Inssana lafi Khusrin Illa al-Ladzina Amanu wa’Amilu al-Shalihati wa Tawashau bi al-Haqqi wa Tawashau bi al-Ashobri). Jika yang diperintahkan kitab suci kita adalah kesabaran, maka layakkah kita meminta putusnya hubungan diplomatik antara RI-AS ? Juga, sikap bosan berunding dengan GAM, yang dengan demikian membukakan peluang bagi bangsa kita untuk menerima malapetaka?

 

Dahulu, para pemimpin muslim bersedia mancabut Piagam Jakarta yang di dalamnya menjadikan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menjadi negara agama (Negara Islam), dengan pencabutan itu secara otomatis menjadikan negeri kita terpisah antara agama dan negara, demi untuk mewujudkan sebuah kesatuan, relakah kita jika NAD lalu memisahkan diri dari NKRI? Lalu apa halnya dengan propinsi Irian Jaya (yang sekarang disebut Papua), Minahasa dan Riau?

 

Bukankah ini bertentangan tujuan dari para pemimpin gerakan Islam yang bersikap menerima pemisahan agama dari negara di awal kemerdekaan kita? Di sinilah kita perlukan pandangan jauh, kearifan sikap dan kerendahan hati para pemimpin saat ini. Memang tanpa hal itu, cita-cita para pendiri negara ini, “mengekalkan“ NKRI yang bersumber pada pengertian tersendiri atas istilah Nuswantara (negeri antara dua Pulau/Benua) tidak akan terwujud.

 

     Cak Nur Setelah Meninggalkan Golkar    

                                       

Doktor Nurcholish Madjid, akrab disebut Cak-Nur, telah membuat pernyataan untuk menarik diri dari bursa pencalonan Presiden RI mewakili Partai Golkar (PG). Pengumuman itu tentu mengejutkan bagi mereka yang tadinya menginginkan Cak-Nur menjadi Presiden RI tetapi bagi penulis, pengumuman itu tidak mengejutkan sama sekali, karena ia mengenal dengan baik kedua bidang kehidupan politik dan kepemimpinan umat Islam. Penulis lahir ditengah-tengah kancah perjuangan politik, terutama yang menimpa Nahdlatul ‘Ulama (NU). Jadi ia memahami benar, bahwa umat yang beragama Islam atau Non Islam, sebenarnya menginginkan Cak-Nur menjadi pemimpin mereka termasuk penulis sendiri. Tetapi, pada tahun-tahun belakangan ini terdapat kecenderungan untuk menyamakan kepemimpinan dan jabatan.

 

Penulis menyaksikan sendiri -dari pernyataan lisan dan tidak tertulis dari umat itu-, Cak-Nur diharapkan menjadi pemimpin umat. Pendapat itu penulis tangkap dari perjalanan terus-menerus berkeliling tanah air, baik ketika menemani rakyat yang masih polos maupun para pemimpin dari berbagai kalangan.

 

Oleh sementara pihak keinginan itu dianggap sebagai keinginan kuat untuk menjadikan Cak-Nur sebagai calon Presiden RI melalui PG. Ini mungkin disebabkan oleh kenyataan, bahwa PG masih kuat dan tidak memiliki pemimpin saat ini, yang ada hanyalah pemegang jabatan penting dalam tubuh partai tersebut. Dari kekeliruan anggapan tersebut akhirnya membuat nama Cak-Nur termasuk dalam bursa pencalonan Presiden RI dari partai tersebut. Ini sudah lama diperhatikan penulis, termasuk bagaimana tokoh-tokoh “manipulator politik” ditubuh partai itu “menangkal” keinginan mencalonkan Cak Nur dari beberapa kalangan itu.

 

Namun Cak-Nur membiarkan hal itu terjadi, yang belum jelas bagi penulis adakah ia memahami manipulasi atas dirinya dan atas gagasan mulia tersebut, untuk pada akhirnya dihadang dengan manipulasi dalam pemungutan suara di tubuh partai itu, di dalam mekanisme konvensi partai itu. Pengumuman pengunduran diri Cak-Nur dari pencalonan telah terjadi. Dan yang jelas, tokoh kita itu ternyata mengetahui bahwa antara jabatan kepresidenan dan kepemipinan umat tidak selalu berjalan seiring. Pengetahuan ini yang dideteksi penulis ada dalam diri Cak-Nur, hal ini merupakan hal yang sangat mengembirakan, terlepas dari siapa yang menjadi Presiden RI hasil pemilu kepresidenan yang akan datang. Umat boleh bergembira karena mereka tidak kehilangan kepemimpinan Cak-Nur.

 

*****

 

Seorang pemimpin akan tetap ada, apapun kedudukan dan jabatan yang disandangnya. Dan sebuah umat atau bangsa memerlukan bukan seorang pemimpin saja, guna menjaga agar persaingan tetap terbuka dan pilihan-pilihan tetap ada bagi umat. Persaingan itulah yang akan membesarkan umat atau bangsa yang bersangkutan. Dari kitab suci Al-Qur’an menyatakan: “Tiap kelompok hanya berbanga dengan apa yang ada dalam dirinya” (Kullu hizbin bima ladayhi fariun), jelas sekali bahwa Allah justru menghendaki persaingan bukannya sikap membenarkan diri sendiri yang ada di setiap kelompok.

 

Dapatlah kiranya tindakan Cak-Nur yang menarik diri dari pencalonan di atas, kemudian kedewasaan sikap politik yang ditujukan oleh calon-calon Gubernur yang dikalahkan baru-baru ini (Ace di Banten, Tarmidi di DKI, Mardijo di Jawa Tengah dan A. Kahfi di Jawa Timur), dijadikan budaya politik baru kehidupan kita sebagai bangsa di masa-masa yang akan datang. Karena mereka tidak menggunakan kekuatan fisik untuk memenangkan diri sendiri, melainkan membiarkan proses demokratisasi berjalan menurut relnya di negeri ini. Sikap itu sama dengan keputusan penulis untuk membiarkan diri dilengserkan oleh MPR-DPR yang kotor, karena percaya bahwa akan ada perbaikan dan koreksi dari tubuh bangsa ini sendiri. Di samping mekanisme pemilihan langsung calon Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) oleh rakyat, konsekwensi dari sikap tokoh-tokoh tadi adalah tumbuhnya demokrasi di negeri kita.

 

Penulis sangat bergembira dengan kepemimpinan Cak-Nur atas umat ini, dan hal ini sangat berarti bagi bangsa ini. Dengan cara tidak memaksakan kehendak kepada proses sejarah, kualitas kepemimpinan Cak-Nur menjadi bertambah semarak, dan perananya bagi pembinaan sistem politik baru di negeri ini untuk masa depan menjadi sangat besar. Apa yang diucapkannya tentang demokrasi negeri ini akan memiliki gaung lebih besar dibandingkan jika ia sebagai Presiden RI. Penulis merasa bangga jika diingat ia adalah bagian dari umat Islam, lebih tepatnya bagian dari gerakan Islam di negeri ini, ditambah lagi bahwa Cak-Nur dan penulis berasal dari daerah yang sama yaitu dari Jombang.

*****

 

Mungkin banyak orang bersedih hati akan penarikan diri tersebut, yang mereka anggap sebagai “kekalahan”. Namun sebenarnya kita harus memperluas pandangan mengenai hal ini. Siapapun yang akan menjadi Presiden RI nantinya, jelas tempat Cak-Nur telah terukir dengan tinta emas dan tidak akan terhapus dalam sejarah politik bangsa kita. Apapun ambisi pribadi yang meliputi proses pencalonan Cak-Nur yang kemudian dibatalkannya itu, tidak mengecilkan arti Cak-Nur dalam pandangan bangsa ini, termasuk dalam pandangan penulis. Tidak perlu kita risaukan proses yang telah terjadi karena akan tetap terjadi, jika demokratisasi benar-benar terwujud di dalam kehidupan bangsa kita, hal itu hanyalah kembang-kembang kecil di mata bangsa ini di masa mendatang.

 

Jadi persoalan pokoknya adalah proses demokratisasi itu sendiri. Ambisi-ambisi harus disesuaikan dengan kebutuhan melihat tumbuhnya proses demokrasi itu sendiri dengan baik dan lurus. Kalau dilihat dari sudut pandang ini, maka yang terpenting bagi kita adalah mengusahakan agar kejujuran dan keterbukaan dapat berdiri tegak dalam kehidupan bangsa di masa depan. Pembentukan budaya politik demokratis baru bagi bangsa kita dimasa depan adalah ukuran satu-satunya yang harus kita pakai dalam menilai peranan seseorang. Ukuran-ukuran yang mengacu kepada kepentingan pribadi belaka hanyalah akan bersifat temporer. “Kesadaran sejarah” seperti inilah yang ingin penulis lihat berkembang dengan baik di negeri ini. Untuk itu penulis sangat menghargai keputusan-keputusan penting bagi kepentingan demokrasi bagi bangsa ini seperti yang diambil Cak-Nur, karena ini merupakan “sumbangan” seorang pemimpin kepada bangsanya.

 

Inilah yang harus diperhitungkan dalam jangka panjang, bukannya orientasi institusionalistik yang bertentangan dengan demokrasi. Dengan kata lain, dalam kasus pengunduran diri Cak Nur, kultur/ budaya politik telah menang atas proses institusionalisasi tersebut, yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai “jawaban” atas krisis-multidimensi dan berbagai tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Karena keseimbangan antara institusionalisasi dan kultur harus kita capai. Sebuah hal yang mudah dikatakan tetapi sulit diwujudkan.

 

            Dua Perspektif, Satu Persoalan

 

Setelah lebaran Idul Fitri tahun ini, para warga NU (Nahdlatul ‘Ulama) dibuat geger oleh pembunuhan atas diri KH. Asmuni Ishak. Beliau adalah seorang Kyai pendiam, dulunya pimpinan MWC (Majelis Wakil Cabang) NU Jatiroto di Lumajang. Kemudian beliau menjadi Ketua Dewan Syura PKB pada DPAC (Dewan Pimpinan Anak Cabang) PKB Jatiroto. Almarhum dibunuh di depan anak-anak dan istrinya, oleh orang-orang berpakaian ninja serta menggunakan topeng. Karuan saja hal ini menimbulkan kegemparan di seluruh kabupaten Lumajang, karena beliau terkenal orangnya baik, suka menolong orang dan tidak punya musuh. Dan kejadian ini pun segera dilaporkan, baik kepada pimpinan NU Jawa Timur serta pimpinan PKB Jawa Timur dan Pusat.

Menyikapi tragedi itu, keesokan harinya penulis selaku Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB di Jakarta, segera mengadakan konfrensi pers. Dalam konferensi pers itu penulis menyatakan dua hal sekaligus. Pertama, meminta agar ada penyidikan mendalam dari Polri atas pembunuhan tersebut. Tentu saja, yang harus dicari adalah motif utama dari kejadian tersebut. Kedua, penulis mengingatkan kepada kejadian pembunuhan 147 atau 148 orang ulama beberapa tahun sebelumnya, yang terjadi di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Namun, ternyata Polri tidak melakukan tindakan bersungguh-sungguh mengungkapkan hal itu dengan benar. Ini memaksa penulis untuk menganggap bahwa pembunuhan massal itu dilakukan dengan motif politik, yang baru akan kita ketahui beberapa puluhan tahun yang akan datang.

Seolah-olah pihak Polri ditahan oleh sementara orang untuk tidak mengadakan penelitian dan penyidikan mendalam atas kejadian itu. Sejumlah petunjuk telah disimpan oleh masyarakat, untuk digunakan dalam penelitian mendalam di kemudian hari. Sepandai-pandainya tupai melompat ia akan jatuh juga, dan itu sudah cukup untuk kemudian digunakan sebagai “barang bukti” pertama, yang akan disusul dengan hal-hal yang lain. Kebiadaban seperti itu tidak lagi dapat dilakukan tanpa diketahui orang banyak. Apapun pangkat dan jabatan orang-orang yang tersangkut dalam hal itu akan “terbaca” juga. Penulis tidak sendirian karena berani berpendirian seperti di atas. Sejarahlah yang akan membuktikan.
*****

Tiga hari setelah melakukan konfrensi pers, penulis diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi. Penulis “diberondong” oleh pewancara, yang mendesaknya agar menyatakan dua hal penting. Pertama, penulis harus membuktikan mengapa ia menganggap pembunuhan itu bermotif politik. Hal itu dijawab penulis dengan kenyataan bahwa pembunuhan/santri di Banyuwangi tersebut di atas tidak pernah terungkap hingga saat ini. Kalau demikian, tentu saja pentas bila penulis menganggap perlu ada penyidikan mendalam untuk menghindarkan kesan, bahwa motifnya adalah motif politis. Dan alasan penulis mengeluarkan “tuduhan” kejadian itu bermotif politis adalah cara untuk menggungkap perhatian yang sungguh-sungguh dari pihak Polri.

Kedua, kesamaan seragam dan topeng ninja dalam kasus KH. Asmuni Ishak, dan rangkaian pembunuhan yang terjadi di Banyuwangi itu, apakah ada motif yang sama atau tidak? maka penulis memilih untuk menganggapnya ada. Kalau ternyata dibuktikan secara meyakinkan bahwa memang demikian, tentu saja penulis sangat berterima kasih kepada Polri. Namun, sebelum tampil di layar televisi, penulis telah mendapat sebuah laporan. Bahwa ada ‘rapat’ di tempat lain yang telah menetapkan akan adanya kejadian di atas, dan hendaknya pihak Polri menggambarkan sebagai tindak kriminalitas biasa karena persaingan antara Ketua Dewan Syura dan Ketua Dewan Tanfidz PKB PAC Jatiroto di Lumajang.

Laporan di atas menunjukan, bahwa Ketua Dewan Syura PAC PKB Jatiroto itu bersaing dengan sang pembunuh. Padahal masyarakat mengetahui antara keduanya tidak ada persaingan apapun. Ini berarti ia dikorbankan untuk menutup-nutupi (cover up) kejadian sebenarnya dari pembunuhan itu. Tentu saja penulis tidak terima atas keputusan ‘rapat’ itu, karena orang yang tidak bersalah akan dihukum karenanya.

Dengan demikian, motif penulis jelas adalah untuk menolong orang yang tidak bersalah dari sesuatu yang tidak adil yang akan dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, penulis tidak sependapat dengan Ketua PWNU Jawa Timur KH. Ali Maschan Moesa, yang juga muncul dalam tayangan televisi, yang menyatakan bahwa kasus itu tergantung pada hasil penyidikan Polri untuk menggungkapkan kejadian di atas dengan “transparan”. Ia tentu tidak menyadari dan mungkin tidak menerima laporan tentang keputusan rapat yang ingin “meniadakan” persoalan itu, dengan memuarakan motif kepada persaingan fungsionaris PAC PKB Jatiroto itu. Memang KH. Ali Maschan Moesa tidak memperoleh laporan lengkap, seperti yang diterima penulis. Hal ini tentu saja tidak dapat dipersalahkan kepadanya karena memang ada perbedaan fungsi organisatoris dan tempat kedudukan dari yang memberikan keterangan. Ini tentu saja memberikan perbedaan perspektif antara kedua fungsionaris yang berbeda tempat dan kejadian itu.

Penulis sangat menghargai KH. Ali Maschan Moesa dan yakin bahwa dalam karier organisatorisnya yang panjang, ia akan memiliki masa depan yang gemilang. Karena itu penulis dapat mengerti mengapa fungsionaris NU Jawa Timur itu begitu saja mempercayai keterangan pihak Polri. Penulis justru meminta “pembuktian” yang kuat dan keterangan lebih terperinci dari pihak Polri, untuk dihadapkan kepada penjelasan yang akan diberikan Ketua Dewan Tanfidz PAC PKB Jatiroto itu. Sudah terlalu banyak penulis menerima keterangan sembarangan dan asal-asalan saja dari pihak Polri yang mengalami “tekanan” politis dari pihak lain.

Dengan demikian, menjadi tak terhindarkan munculnya dua buah perspektif atas sebuah kejadian. Kalau ini kita kembalikan kepada persoalan pokoknya, itu karena sebagian dari aparat negara kita masih ada yang berpendapat, bahwa hukum pun harus ditundukan kepada kepentingan politik yang tidak lain adalah kepentingan mereka sendiri ataupun kepentingan pejabat di atas mereka. Sudah jelas demokrasi tidak dapat menerima hal-hal semacam itu, dan tentu sikap seperti itu adalah sikap usang yang sudah harus ditinggalkan. Sikap bersikeras dalam menangani kasus itu sekarang ini adalah sikap tidak bertanggung jawab, yang hanya akan mengakibatkan ‘tindakan pembalasan’ yang pada akhirnya akan dilakukan oleh rakyat. Karena itu, harus diingat bahwa yang menjadi ‘momok’ bersama bagi kita sekalian adalah tindak pembalasan dari rakyat banyak yang berupa revolusi sosial, tindakan-tindakan penjarahan (yang sekarang sudah terjadi dalam skala besar di tiap pulau besar). Yang dalam bahasa ‘ilmiahnya’ sering dinamai denagan konflik horisontal. Marilah kita hindari hal itu, dengan tidak melakukan tindakan yang dapat melukai hati rakyat. Mudah dikatakan namun sulit dilakukan, bukan?

 

               Harlah, Natal dan Maulid

 

Penggunaan ketiga kata di atas dalam satu nafas, tentu banyak membuat orang marah. Seolah-olah penulis menyamakan ketiga peristiwa itu, karena bagi kebanyakan kaum Muslimin, satu dari yang lain sangat berbeda artinya. Harlah (hari lahir) digunakan untuk menunjuk kepada saat kelahiran seseorang atau sebuah institusi. Dengan demikian, ia memiliki “arti biasa” yang tidak ada kaitannya dengan agama. Sementara bagi kaum Muslimin, kata Maulid selalu diartikan saat kelahiran Nabi Muhammad Saw. Dan kata Natal bagi kebanyakan orang, termasuk kaum Muslimin dan terlebih-lebih kaum Nasrani, memiliki arti khusus yaitu hari kelahiran Isa Al-Masih. Karena itulah, penyamaannya dalam satu nafas yang ditimbulkan oleh judul di atas, dianggap “bertentangan” dengan ajaran agama. Karena dalam pandangan mereka, istilah itu memang harus dibedakan satu dari yang lain. Penyampaiannya pun dapat memberikan kesan lain, dari yang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya.

Kata Natal, yang menurut arti bahasanya adalah sama dengan kata harlah, hanya dipakai untuk Nabi Isa al-Masih belaka. Jadi ia mempunyai arti khusus, lain dari yang digunakan secara umum -seperti dalam bidang kedokteran, seperti perawatan prenatal yang berarti “perawatan sebelum kelahiran”-. Yang dimaksud dalam peristilahan ‘Natal’ adalah saat Isa Al-Masih dilahirkan ke dunia oleh “perawan suci” Maryam. Karena itulah ia memiliki arti tersendiri, yaitu saat kelahiran anak manusia bernama Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Karena kaum Nasrani mempercayai adanya dosa asal. Anak manusia yang bernama Yesus Kristus itu sebenarnya adalah anak Tuhan, yang menjelma dalam bentuk manusia, guna memungkinkan “penebusan dosa” tersebut. Karena itu penjelmaannya sebagai anak manusia itu disebut juga oknum, yang merupakan salah satu dari oknum roh suci dan oknum Bapa yang ada di surga.

Sedangkan Maulid adalah saat kelahiran Nabi Muhammad Saw. Pertama kali dirayakan kaum Muslimin atas perintah Sultan Shalahuddin al-Ayyubi dari Dinasti Mamalik yang berkebangsaan Kurdi itu. Dengan maksud untuk mengobarkan semangat kaum Muslimin, agar menang dalam perang Salib (crusade), maka ia memerintahkan membuat peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad tersebut, enam abad setelah Rasulullah wafat. Peristiwa Maulid itu hingga kini masih dirayakan dalam berbagai bentuk, walaupun Dinasti Sa’ud melarangnya di Saudi Arabia. Karya-karya tertulis berbahasa Arab banyak ditulis dalam puisi dan prosa untuk “menyambut kelahiran” itu.

Karenanya dua kata (Natal dan Maulid) yang mempunyai makna khusus tersebut, tidak dapat dipersamakan satu sama lain, apapun juga alasannya. Karena arti yang terkandung dalam tiap istilah itu masing-masing berbeda dari yang lain, siapapun tidak dapat membantah hal ini. Sebagai perkembangan “sejarah ilmu”, dalam bahasa teori Hukum Islam (fiqh) kedua kata Maulid dan Natal adalah “kata yang lebih sempit maksudnya, dari apa yang diucapkan” (yuqlaqu al’am wa yuradu bihi al-khash). Hal ini disebabkan oleh perbedaan asal-usul istilah tersebut dalam sejarah perkembangan manusia yang sangat beragam itu. Bahkan tidak dapat dipungkiri, bahwa kata yang satu hanya khusus dipakai untuk orang-orang Kristiani, sedangkan yang satu lagi dipakai untuk orang-orang Islam.

******

Natal, dalam kitab suci al-Qur’an disebut sebagai “yauma wulida” (hari kelahiran), yang secara historis oleh para ahli tafsir dijelaskan sebagai hari kelahiran Nabi Isa, seperti terkutip: “kedamaian atas orang yang dilahirkan (hari ini)” (salamun yauma wulid) yang dapat dipakaikan pada beliau atau kepada Nabi Daud. Sebaliknya, firman Allah dalam surat al-Maryam: “Kedamaian atas diriku pada hari kelahiranku” (al-salamu ‘alaiyya yauma wulidtu), jelas-jelas menunjuk kepada ucapan Nabi Isa. Bahwa kemudian Nabi Isa “dijadikan” Anak Tuhan oleh umat Kristiani, adalah suatu hal yang lain lagi, yang tidak mengurangi arti ucapan Yesus itu. Artinya, Natal memang diakui oleh kitab suci al-Qur’an, juga sebagai kata penunjuk hari kelahiran beliau, yang harus dihormati oleh umat Islam juga. Bahwa, hari kelahiran itu memang harus dirayakan dalam bentuk berbeda, atau dalam bentuk yang sama tetapi dengan maksud yang berbeda, adalah hal yang tidak perlu dipersoalkan. Jika penulis merayakan Natal adalah penghormatan untuk beliau dalam pengertian yang penulis yakini, sebagai Nabi Allah Swt.

Sedangkan Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi (Saladin the Saracen), penguasa dari wangsa Ayyub yang berkebangsaan Kurdi/ non-Arab itu, enam abad setelah Nabi Muhammad saw wafat, harus berperang melawan orang-orang Kristiani yang dipimpin Richard berhati singa (Richard the Lion Heart) dan Karel Agung (Charlemagne) dari Inggris dan Perancis untuk mempertanggungjawabkan mahkota mereka kepada Paus, melancarkan perang Salib ke tanah suci. Untuk menyemangatkan tentara Islam yang melakukan peperangan itu, Saladin memerintahkan dilakukannya perayaan Maulid Nabi tiap-tiap tahun, di bulan kelahiran beliau. Bahwa kemudian peringatan itu berubah fungsinya, yang tidak lagi mengobarkan semangat peperangan kaum Muslimin, melainkan untuk mengobarkan semangat orang-orang Islam dalam perjuangan (tidak bersenjata) yang mereka lakukan, itu adalah perjalanan sejarah yang sama sekali tidak mempengaruhi asal-usul kesejarahannya.

Jadi jelas bagi kita, kedua peristiwa itu jelas mempunyai asal-usul, dasar tekstual agama dan jenis peristiwa yang sama sekali berbeda. Ini berarti, kemerdekaan bagi kaum Muslimin untuk turut menghormati hari kelahiran Nabi Isa, yang sekarang disebut hari Natal. Mereka bebas merayakannya atau tidak, karena itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama. Penulis menghormatinya, kalau perlu dengan turut bersama kaum Kristiani merayakannnya bersama-sama. Dalam literatur fiqh, jika kita duduk bersama-sama dengan orang lain yang sedang melaksanakan peribadatan mereka, seorang Muslim diperkenankan turut serta duduk dengan mereka asalkan ia tidak turut dalam ritual kebaktian. Namun hal ini masih merupakan “ganjalan” bagi kaum muslimin pada umumnya, karena kekhawatiran mereka akan “dianggap” turut berkebaktian yang sama. Karena itulah, kaum Muslimin biasanya menunggu di sebuah ruangan, sedangkan ritual kebaktian dilaksanakan di ruang lain. Jika telah selesai, baru kaum Muslimin duduk bercampur dengan mereka untuk menghormati kelahiran Isa al-Masih.

Inilah “prosedur” yang ditempuh oleh para pejabat kita tanpa mengerti sebab musababnya. Karena jika tidak datang melakukan hal itu, dianggap “mengabaikan” aturan negara, sebuah masalah yang sama sekali berbeda dari asal-usulnya. Sementara dalam kenyataan, agama tidak mempersoalkan seorang pejabat datang atau tidak dalam sebuah perayaan keagamaan. Karena jabatan kenegaraan bukanlah jabatan agama, sehingga tidak ada keharusan apapun untuk melakukannya. Namun seorang pejabat, pada umumnya dianggap mewakili agama yang dipeluknya. Karenanya ia harus mendatangi upacara-upacara keagamaan yang bersifat ‘ritualistik’, sehingga kalau tidak melakukan hal itu ia akan dianggap ‘mengecilkan’ arti agama tersebut. Ini adalah sebuah proses sejarah yang wajar saja. Setiap negara berbeda dalam hal ini, seperti Presiden AS yang tidak dituntut untuk mendatangi peringatan maulid Nabi Saw. Di Mesir umpamanya, Mufti kaum Muslimin –yang bukan pejabat pemerintahan- mengirimkan ucapan selamat Natal secara tertulis, kepada Paus Shanuda (Pausnya kaum Kristen Coptic di Mesir). Sedangkan kebalikannya terjadi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, bukan pada hari Maulid Nabi saw. Padahal di Indonesia pejabat beragama Kristiani, kalau sampai tidak mengikuti peringatan Maulid Nabi saw akan dinilai tidak senang dengan Islam, dan ini tentu berakibat pada karier pemerintahannya. Apakah ini merupakan sesuatu yang baik atau justru yang buruk, penulis tidak tahu. Kelanjutan sejarah kita sebagai bangsa, akan menunjukkan kepada generasi-generasi mendatang apakah arti moral maupun arti politis dari “kebiasaan” seperti itu.

Di sini menjadi jelas bagi kita, bahwa arti pepatah lain padang lain ilalang, memang nyata adanya. Semula sesuatu yang mempunyai arti keagamaan (seperti perayaan Natal), lama-kelamaan “dibudayakan” oleh masyarakat tempat ia berkembang. Sebaliknya, semula adalah sesuatu yang “dibudayakan” lalu menjadi berbeda fungsinya oleh perkembangan keadaan, seperti Maulid Nabi saw di Indonesia. Memang demikianlah perbedaan sejarah di sebuah negara atau di kalangan suatu bangsa. Sedangkan di negeri lain orang tidak pernah mempersoalkannya baik dari segi budaya maupun segi keyakinan agama. Karenanya, kita harus berhati-hati mengikuti perkembangan seperti itu. Ini adalah sebuah keindahan sejarah manusia, bukan?

 

                   Inul, Rhoma dan Saya

 

Pada awalnya kasus Inul lepas dari perhatian penulis, namun kemudian Rhoma Irama, -yang oleh penulis biasa dipanggil “Bang Haji”- menurut berita meminta kepada beberapa stasiun televisi dan beberapa jenis media lain untuk tidak menyiarkan/ menayangkan Inul melakukan “pemboran”. Penulis tidak tahu efektifitas tindakan Bang Haji itu. Kemudian Sastro Ngatawi pada suatu hari meminta penulis bertemu Inul, dalam sebuah acara makan siang di hotel Grand Melia di kawasan Kuningan, Jakarta. Penulis menyetujui pertemuan itu , dalam acara itu Inul menyampaikan beberapa hal. Salah satunya yang memang sudah diketahui, adalah kenyataan bahwa memang berat “pukulan” yang dilontarkan Bang Haji atas kegiatan pagelaran seni Inul tersebut. Namun begitu penulis turut menyikapi masalah ini, banyak pihak (terutama kaum perempuan) yang semula diam saja, lalu bergerak menyuarakan pendapat mereka yang umumnya menyalahkan Bang Haji, bahkan ada yang mengancam akan mengajukan somasi kepada Bang Haji ke Pengadilan Negeri.

Tentu saja, hal ini dirasakan penulis sebagai sesuatu yang kontra produktif, karena bagaimanapun Bang Haji adalah seorang aktivis yang berjuang untuk kebesaran Islam dan kejayaan kaum Muslimin. Sikapnya ditentukan oleh cara perjuangannya itu. Dalam pandangan penulis, Bang Haji melakukan perjuangan dengan caranya sendiri untuk menjaga moralitas sesama muslim, seperti yang dirumuskan fi’qh/hukum Islam, sebagai amar ma’ruf nahi munkar. Kitab suci Al-Qur’an menyatakanya: “Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di muka bumi, karena kalian mewajibkan apa yang diperintah agama dan mencegah apa yang dilarang agama” (Kuntum khairah ummatin ukhrijat li al-nas ta-muruna bi al-ma’ruf wa tanhauna an’ al-munkar). Dengan demikian apa yang diperbuat Bang Haji sepenuhnya benar, namun caranya dengan mengeluarkan larangan pada Inul itu, tidak dapat dibenarkan oleh konstitusi.

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) kita, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya, selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan yang menentukan hal itu bukanlah perorangan warga masyarakat, melainkan hanya Mahkamah Agung. Dengan kata lain, Bang Haji melakukan pelanggaran konstitusi demi menjaga moral dan akhlak kaum muslimin dari kerusakan. Karena berusaha menjaga prosedur seperti yang digariskan dalam UUD 45, maka penulis melakukan tindakan dengan berpendapat, “Bang Haji secara konstitusional tidak berhak melakukan pelarangan terhadap Inul karena ‘pengeboran’ nya “.
*****

Tindakan mempertahankan konstitusi itu dilakukan penulis, karena UUD kita memang sangat sering dilanggar, termasuk oleh pemerintah. Kalau pelanggaran demi pelanggaran oleh siapapun di negeri ini dibiarkan, maka tentu kita tidak akan dapat menegakkan demokrasi. Karena dasar dari demokrasi adalah tegaknya kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara di hadapan Undang-Undang. Sedangkan tanpa kedaulatan hukum itu tidak akan ada demokrasi di negeri ini. Karena peduli terhadap penegakkan demokrasi di negeri ini, maka dengan sendirinya penulis harus menegakkan kedaulatan hukum. Dan ini hanya akan dapat tercapai apabila konstitusi juga dihormati dan dilaksanakan dalam kehidupann kita sehari-hari.

Itulah sebabnya, mengapa penulis “berani” menentang tindakan Bang Haji itu, walaupun menyetujui maksud Bang Haji menjaga moralitas bangsa akibat dari pagelaran-pegelaran seni yang melanggar norma. Jika Bang Haji melihat bahaya bagi kaum muslimin, penulis bahkan memperluasnya bagi seluruh anak bangsa. Karena itulah, penulis sepakat dengan Bang Haji mengenai pentingnya arti menjaga moralitas masyarakat, tetapi dengan tidak melarang pagelaran Inul. Sikap yang dikeluarkan Bang Haji sebenarnya harus melalui himbauan kepada masyarakat, dengan tidak melarang lembaga-lembaga umum seperti stasiun televisi atau media massa. Jadi antara esensi dan prosedur harus diusahakan bersamaan.

Contoh klasik ini memperlihatkan kepada kita betapa sulitnya menjaga kedaulatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak berarti penulis sepenuhnya bertentangan dengan Bang Haji, tetapi memiliki persamaan esensi, yaitu pentingnya menjaga moralitas bangsa. Tentu saja, banyak orang yang menyetujui langkah “jalan pintas” yang dilakukan Bang Haji itu. Tetapi dalam jangka panjang hal itu justru menghancurkan kedaulatan hukum, dengan demikian demokrasi tidak akan tegak di negeri kita. Mengapa terjadi “pertentangan” seperti ini? Karena ada kerancuan soal pemilik kedaulatan hukum tertinggi dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara.
*****

Mengapakah penulis melakukan tindakan tegas seperti itu? Jawabnya sederhana saja, yaitu pengalaman pribadi penulis atas hilangnya kedaulatan hukum. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 21 Juli 2001, para ketua umum partai politik yang berkuasa, dengan dibantu beberapa pihak, di rumah Megawati Soekarno Putri di bilangan Kebagusan (Pasar Minggu, Jakarta) telah memutuskan menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR. Tindakan itu diambil guna memungkinkan menilai langkah-langkah penulis dalam kasus Brunei dan Bulog. Kenyataannya, dalam kedua kasus itu, tidak terdapat bukti hukum untuk menyalahkan penulis. Karena itu penyelesaiannya lalu dilarikan ke dalam “penyelesaian politis”. Inilah kerancuan kalau kita tidak setia kepada konstitusi.

Karena penulis tidak ingin hal itu terjadi kembali, apalagi jika penyimpangan UUD 45 itu dilakukan oleh orang yang sangat dihormati seperti Bang Haji. Karena itu lah, penulis rela dimarahi dan ditentang oleh siapapun termasuk sejumlah ulama NU (Nahdlatul ‘Ulama) sendiri. Dengan kesadaran penuh penulis bertemu dengan Bang Haji, walau tanpa ada kesesuaian dalam langkah-langkah yang diambil untuk menjaga moralitas bangsa. Karena penulis tetap berkesimpulan prosedur dan esensi (proses dan tujuan), selamanya harus ada kesesuaian. Hanya dengan cara demikianlah kedaulatan hukum dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selama ada seorang warga negara dalam kedudukan yang sama seperti penulis, mengambil tindakan untuk mempertahankan supremasi hukum di negeri kita, selama itu pula masih ada harapan bagi demokrasi untuk dapat ditegakkan di negeri kita.

Hal itu hanya dapat dilakukan, apabila kita tidak memisahkan konstitusi (kedaulatan hukum) dari prosedur penegakkan hukum itu sendiri. Kerangka itu pula yang mendasari penulis menentang divestasi Indosat dan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar & Minyak) juga TDL (Tarif Dasar Listrik) tanpa ada kenaikan pendapatan masyarakat. Karena dalam UUD 45 disebutkan negara melaksanakan hajat hidup orang banyak. Sedang dalam satelit milik Indosat terkandung informasi intelejen mengenai negara kita. Berarti keselamatan kita sebagai bangsa –dalam hal ini informasi intelejen dalam satelit Indosat- tidak boleh diserahkan kepada orang lain, karena ia merupakan hajat hidup orang banyak. Keputusan tentang hal ini harus dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Pemerintah tidak dapat mengambil langkah apapun sebelum MA mengeluarkan keputusan membolehkannya. Begitu juga dengan kenaikan harga BBM dan TDL. Kedengarannya mudah menegakkan konstitusi, tetapi sulit dalam pelaksanaan bukan?

 

              Kamal Hasan dan Cak Nur  

           

Baru-baru ini, Dr. Nurcholish Madjid menyatakan melalui Humasnya, Wijanarko, bahwa ia akan hadir dalam pertemuan/konvensi Pimpinan Partai Golkar (PG). Manurut penjelasan Wijanarko keputusan itu diambil tokoh kita itu (selanjutnya penulis sebut sebagai “Cak Nur”) karena dia sudah disebut-sebut sebagai calon Presiden dari partai itu di dalam pemilu yang akan datang. Ketika ditanya orang, penulis selalu menyatakan gembira dengan majunya Cak Nur dalam pemilihan Presiden langsung oleh rakyat tahun depan. Ia memiliki hak konstitusional untuk melakukan hal itu. Di samping kenyataan bahwa ia adalah tokoh yang memang sudah lama dikenal masyarakat. Karenanya, pencalonannya itu merupakan hal positif yang harus kita sambut sebagai pertanda adanya demokrasi di negeri kita.

 

Lalu, mengapakah penulis mengirimkan artikel ini ke harian yang pembaca pegang sekarang? Tidak lain karena penulis teringat ucapan Muhammad Kamal Hasan, sekarang Rektor Universitas Islam Internasional di Gombang, Malaysia. Dalam disertasinya sekitar tahun 70-an yang lalu, Kamal mengkaji pernyataan Cak Nur, bahwa ia menyetujui “kemajuan” Islam, namun tidak menyetujui bangkitnya partai-partai Islam (terkenal dengan ungkapan: Islam yes, Partai Islam no). Dalam membuat disertasi tersebut, Muhammad Kamal Hasan menemui Almarhum M. Natsir dan Buya Hamka. Kedua beliau itu menggangap pernyataan Cak Nur itu sebagai penguatan Golkar pada masa Orde Baru. Karena memuat tanggapan itu dalam disertasinya, maka Cak Nur memberikan reaksi atas pemuatan itu. Dinyatakannya Muhammad Kamal Hasan yang keluaran salah satu Universitas besar USA sebagai "tidak tahu apa-apa tentang Islam di negeri ini"

 

Ketika Cak Nur menyatakan kesediaannya untuk menghadiri konvensi Partai Golkar tersebut, penulis tidak heran. Bukankah dahulu ia juga sudah dianggap “menghidupkan” Golkar? Jadi wajar kalau Golkar minta tolong kepada tokoh ini agar dapat tetap berkuasa. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda ia merubah perilaku politiknya, maka persoalannya menjadi kompleks.

 

Akan dibantah ucapan pak Natsir dan Buya Hamka itu, tentu tidak dapat dilakukan begitu mudah. Akan diterima, jelas sikap buruk sangka yang ada dalam ungkapan tersebut akan membawa arti sangat besar bagi kehidupan politik kita. Bagai buah simalakama, kedua hal itu sama berat untuk digagalkan atau dijalankan.

 

*****

 

Mengapakah banyak tentangan bagi Cak-Nur untuk menjadi calon Presiden (Capres) dari Partai Golkar? Tidak lain karena adanya ketakutan cukup luas bahwa Partai Golkar sudah terlalu lama dikuasai oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), yang memberikan nuansa kesantrian dalam arti yang sangat luas. Bukan rahasia lagi Partai Golkar dianggap sebagai “koloni HMI”, karena HMI masih tetap dianggap sebagai “perwakilan kaum santri.” Informasi yang penulis peroleh dari percakapan dengan banyak fungsionaris Golkar pusat dan daerah, jelas bahwa ketakutan dalam Partai Golkar kepadanya pun tetap ada hingga saat ini. Penulis mengharapkan agar kesan seperti itu dikesampingkan, karena merupakan kebutuhan kita bersama untuk menata sistem politik/pemerintahan kita masa depan.

 

Namun, kepemimpinan yang terlanjur ditakuti orang itu juga harus kembali ditata guna menghilangkan kesan tersebut. Sayangnya, kepemimpinan HMI dalam Golkar dahulunya di anggap senyawa dengan sistem kekuasaan yang ada, sehingga tidak dianggap berdiri sendiri. HMI dalam Partai Golkar dianggap hanya didorong oleh kebutuhan mendukung sistem kekuasaan yang ada, dan tidak memiliki otonomi sendiri. Inilah sebenarnya maksud dari ungkapan penguasa Orde Baru “kita harus mendapatkan legitimasi (pembenaran) dari mitra politik kita“. Dalam bahasa umum hal ini sering diistilahkan dengan “pemimpin jenggot”, yaitu pemimpin yang tidak berakar ke bawah, melainkan hanya ditopang oleh atasan. Tentu saja ini sangat merugikan, namun ini adalah kenyataan yang ada dan harus di terima sebagai “fakta”.

 

Sudah tentu persepsi sedemikian itu sangat menyedihkan dan menyakitkan, namun itu adalah kenyataan pahit yang tidak dapat dihindarkan, hingga di masa lampau mengakibatkan ada sesama golongan Islam merasakan penderitaan karena posisi HMI dalam Golkar tersebut, -yang sebenarnya hanya digunakan saja oleh orang untuk sikap fisik yang kasar-. Karena itulah pihak yang menggunakan HMI dalam Golkar, selamanya melihat “golongan Islam” lain tersebut sebagai potensi lawan yang harus “dipukul”. Dalam kerangka ini, hubungan yang terjadi selalu dipenuhi dengan rasa kecurigaan yang tidak kunjung hilang dan masing-masing senantiasa harus waspada agar tidak “dirugikan” oleh yang lain. Menyedihkan memang tetapi ini adalah kenyataan.

 

*****

 

Dalam situasi seperti itu, tokoh-tokoh HMI di masa lampau yang kini menjadi “pengede-pengede” Partai Golkar tentu tidak dapat berharap terlalu banyak pada tokoh-tokoh reformasi yang sebenarnya, seperti Cak-Nur. Ia bahkan sering di anggap sebagai faktor yang membuat kecurigaan kepada kubun HMI oleh kubu lain dalam Partai Golkar menjadi semakin besar. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan ini pula yang “menyulitkan” kedudukan Cak-Nur dalam Partai Golkar. Karena dari kalangan sesama organisasi Islam yang tergabung dalam Partai Golkar, Cak Nur dicurigai sebagai “terlalu maju”. Sedangkan bagi kubu lainnya, seperti para Purnawirawan TNI dalam tubuh Partai Golkar, ia dianggap “membahayakan kedudukan” mereka.

 

Oleh kalangan yang menghendaki perubahan fundamental dalam tubuh Partai Golkar, ia di dukung sepenuh hati. Bahkan ia dianggap sebagai “juru selamat” Partai Golkar dalam pemilu yang akan datang. Dikawinkan dengan mesin politik Partai Golkar yang berfungsi demikian baik di masa lampau, maka reformasi yang dipimpin Cak-Nur dalam Partai Golkar adalah sesuatu yang “menjanjikan” demikian banyak bagi partai tersebut, untuk mempecundangi partai-partai lain dalam pemilu yang akan datang. Tetapi bagi mereka yang mempertahankan status quo dalam Partai Golkar, tentulah kehadiran Cak-Nur cukup merisaukan dan mengetarkan.

 

Dalam keadaan seperti itu, tentulah pencalonan Cak-Nur untuk jabatan Presiden melalui Partai Golkar akan dipertanyakan orang: Mungkinkah pencalonan itu akan terwujud dalam kenyataan? Nah, itulah yang dihadapi Cak-Nur sekarang. Langkah selanjutnya, ia harus dapat “meramu” antara dua kecenderungan yaitu status quo dan perubahan, suatu hal yang hanya dapat dilakukan oleh orang seperti Cak-Nur saja. Itupun kalau kondisi eksternal Partai Golkar cukup memainkan peranan yang besar dalam kehidupan bernegara kita, karenanya apa yang dikemukakan Muhammad Kamal Hasan itu harus disimak baik-baik untuk mematangkan pandangan kita tentang tokoh seperti Cak-Nur.

 

         Kedaulatan Bukanlah Khayalan     

           

Peristiwa manuver-manuver yang dilakukan F-18 Hornet dari angkatan laut AS di atas Pulau Bawean di Jawa Timur dam dua kapal perang AS di kepulauan Natuna, Riau pada masa yang sangat berdekatan, mengandung banyak dimensi. Dimensi pertama dari reaksi itu adalah AS ingin menunjukkan bahwa Indonesia harus menyadari betapa pentingnya arti “pertahanan bersambung“ dengan menggunakan alat-alat perang buatan AS. Sedangkan dimensi kedua menunjukkan kemarahan AS. Namun dengan dibelinya Sukhoi dari Eropa Timur oleh pemerintah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa manuver militer AS itu berkaitan dengan dimensi kedua tersebut. Seandainya reaksi itu dinyatakan dengan cara lain tentu dapat diterima oleh siapapun, yang menggunakan pikiran waras.

 

Penulis berpendapat reaksi terhadap Indonesia itu timbul dari kalangan kelompok galak (Hawks) di lingkungan pemerintahan AS. Namun, bagaimanapun juga hal itu telah terjadi dan akibatnya seluruh jajaran pemerintahan di AS harus dianggap bertanggung jawab atas pandangan tersebut, dan karenanya protes yang dilancarkan dari negeri ini mengenai tindakan manuver-manuver tersebut harus ditujukan kepada keseluruhan pemerintahan di negeri Paman Sam itu. Jika protes itu dilakukan oleh pemerintah kita tentu saja pemerintah AS akan mengerti, karena inilah yang dinamakan etika pergaulan diplomasi internasional. Karenanya penulis benar-benar heran, ketika pemerintah kita terlambat dua hari mengajukan protes atas kejadian pertama (di atas pulau Bawean), dan lebih lambat lagi dalam kasus kawasan sebelah barat pulau Natuna.

 

Karena keterlambatan itu, penulis yang hanyalah seorang warga negara biasa di lingkungan republik ini mengajukan protes. Agar supaya diketahui bahwa tidak semua orang Indonesia penakut terhadap negara adi kuasa itu, atau bekerja sangat lamban dalam menyikapi pelanggaran kedaulatan negeri ini. Harus diakui, reaksi cepat pemerintah jika hanya ditujukan terhadap sesama warga negara sendiri. Contohnya, sikap Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda yang segera mengunjungi Portugal, seminggu setelah penulis mengunjungi negeri itu, seolah-olah hal ini untuk “menetralisir” kunjungan penulis itu. Kelambanan bekerja seperti itu juga terlihat dalam penanganan kasus Hambali. Hambali dapat diekstradisi ke Indonesia jika diplomasi antara Indonesia-Thailand berjalan dengan baik, karena kita telah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan negara tersebut yang dituangkan dalan UU No 2 tahun 1978. Kenyataannya, begitu tersangka terorisme itu ditangkap kini dikuasai AS dengan tidak mengindahkan “aturan main” yang ada antara sesama negara ASEAN (dalam hal ini Thailand dan Indonesia). Sangat menyedihkan, namun itulah wujud diplomasi kita sekarang ini.

 

*****

 

Kedaulatan sebuah negara atas wilayah-wilayahnya memang penuh pertikaian dan sering menjadi permulaan konflik antara dua buah negara. Sebuah contoh paling jelas dalam Perang Iraq-Iran yang terjadi lebih dari dua dasawarsa yang lalu. Akibat perang tersebut korban jiwa hampir satu juta orang dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan betapa pentingya sikap mempertahankan kedaulatan sebuah negara. Berperang sering dianggap sebagai salah satu sikap “cinta Tanah Air”, namun bahwa kecintaan seperti itu dapat dinyatakan dengan cara lain, memang sudah jelas. Tetapi dalam kenyataan, perang yang merupakan manivestasi sikap mempertahankan wilayah, masih menjadi “ukuran umum” dalam tata pergaulan antar bangsa dan “hukum internasional”.

 

Tidak heranlah jika perang dianggap sebagai perwujudan kecintaan tanah air tetapi sangat naif itu, tetap saja dipertahankan dan digunakan sampai saat ini. Seorang pemimpin seperti Prof. DR. Ahmad Syafi’i Ma’arif dalam sebuah acara televisi sempat menyatakan bahwa pada saat ini kita tidak mempunyai kedaulatan negara, karena sering dilanggar orang. Tentu saja protes harus dilakukan pemerintah kita atas pelanggaran kedaulatan seperti itu, walaupun terhadap AS sekalipun. Lalu, bagaimana halnya dengan hubungan kita dengan AS? Penulis rasa jika pemerintah AS bersikap dewasa, tentu akan menggangap bentuk protes atas pelanggaran wilayah itu sebagai sikap normal dalam hubungan antara dua buah negara. Tentu hubungan kita itu tidak akan banyak terganggu.

 

Pertimbangan geopolitis sering mengacaukan pandangan kita. Contohnya AS sebagai negara adikuasa, selalu mengemukakan “marah”nya atas berbagai protes, yang sebenarnya timbul akibat sikap-sikap reaktif AS terhadap berbagai hal yang dilakukan negara lain. Kita tidak boleh mengabaikan pertimbangan-pertimbangan geopolitis, namun menggunakan pertimbangan itu tanpa mengingat kedaulatan negara kita ke depan, akan membuat kita menjadi bahan tertawaan negara-negara lain. Haruslah ada keseimbangan antara keduanya atau bahkan mengembangkan acuan-acuan geopolitis kita sendiri, yang berdasarkan atas kecintaan kita kepada tahah air dan kedaulatan negara kita sendiri. Hanya dengan demikian kita akan dihargai orang dan diindahkan pemikiran-pemikiran kita oleh pihak-pihak lain di dunia ini. Dengan kata lain, apapun yang menjadi kebutuhan kita haruslah dilihat dari kacamata kepentingan nasional.

 

Memang, prinsip yang diikuti para pemimpin seperti almarhum Adam Malik dalam mengemudikan politik luar negeri kita, senantiasa di dasarkan pada kata-kata “bebas dan aktif”, terlepas dari mampu atau tidaknya para pemimpin seperti itu mewujudkan kerangka politik luar negeri demikian itu. Tapi paling tidak beliau-beliau itu senantiasa berpegang kepada unsur kebebasan dan kemapuan bertindak aktif. Kedua prinsip yang mulia itu hanya dapat berdiri tegak apabila kita memiliki kedaulatan hukum atas wilayah-wilayah kita sendiri. “Ambeg Parama Arta” (dapat memilih dengan tepat mana yang harus didahulukan) dan kemudian diikuti dengan semangat membangun tatanan baru untuk seluruh dunia (to Build the World a New) nya Bung Karno, lagi-lagi di dasarkan kepada kebutuhan mempertahankan kedaulatan sendiri dan melawan dominasi orang lain. Hal yang sama juga terlihat dari sikap para pemimpin dunia seperti Mao Zedong dari RRC yang menolak hegemoni (penguasaan) siapun atas diri mereka jelas juga menunjukkan sikap menjaga sepenuhnya kedaulatan territorial.

 

*****

 

Saat ini kekuatan militer “negara-negara maju” yang ditunjang persenjataan sangat canggih dibiayai dengan sangat mahal. Pembiayaan itu mengakibatkan tinginya harga kebutuhan masyarakat. Para demonstran di negara mereka menyatakan membubungnya harga BBM bukan disebabkan oleh OPEC (negara-negara eksportir BBM) melainkan oleh pajak yang sangat tinggi guna membiayai persenjataan yang canggih itu. Karenanya mereka semua sekarang dililit oleh kebutuhan pembiayaan akan persenjataan canggih yang mereka miliki. Perlombaan senjata itu oleh para ahli geopolitik disebut sebagai “perimbangan teror” (balance of terror).

 

Tiga puluh tahun yang lalu untuk menghancurkan sebuah sasaran, diperlukan ratusan pesawat yang terbang di atas kepala kita untuk membawa bom-bom atom. Sekarang, ada peluru-peluru kendali berhulu ledak nuklir, bilogi dan kimia yang sanggup membawa senjata-senjata pemusnah itu ke berbagai sasaran ribuan kilometer jauhnya. Ini adalah “keseimbangan teror” yang baru, yang bagaimanapun tidak boleh diabaikan dalam melindungi kedaulatan wlayah-wilayah yang kita miliki. Walaupun penulis cinta perdamaian dan penentang kekerasan, -mengikuti alir pemikiran mendiang Mahatma Gandhi-, namun tidak berarti penulis tidak mementingkan kedaulatan atas wilayah kita sendiri. Ini menunjukan kita harus mampu mempersiapkan alat-alat pertahanan kita sendiri betapa mahalnya sekalipun harganya. Mudah dikatakan, tapi sulit dilaksanakan bukan?

 

KH. Hasyim Asy'ari dan Kepentingan Umum

 

KH. Hasyim Asy’ari adalah pendiri Pondok Pesantren. Tebu Ireng Jombang. Pondok tersebut kemudian dinamai Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah karena di dalamnya diajarkan ke-14 disiplin ilmu keislaman yang diajarkan oleh Imam Al-Suyuthi. Imam tersebut mengemukakan ke-14 macam disiplin ilmiah itu dalam karyanya, yang menjadi silabi dasar pondok-pondok pesantren yang bercorak “Sunni Trandisional”, dalam sebuah karya yang diterbitkan tahun 1911 Hijriyah (abad 16 M) berjudul Itmam Al-Dirayah, yang justru belum banyak diketahui kalangan pesantren sendiri namun dikenal dalam dunia Perguruan Tinggi Islam (PTI) dewasa ini.

 

Demikian pula, “buku-buku wajib” (Al-Kutub Al-Muqarrah) yang digunakan di dalamya merupakan kompedium/ khazanah ilmu pengetahuan agama tradisional sampai hari ini. Secara modern, PTI memperkenalkan literatur baru yang digunakan sebagai bahan bacaan disamping literature lama itu. Sedangkan para ulama (Kyai, Ajengan, Syekh, Tuan Guru, maupun Guru/Lora) tetap saja menggunakan daftar kompedium lama itu. Karenanya seorang santri pondok pesantren belum dianggap mempelajari “pengetahuan agama” kalau belum pernah “mengaji” Aqrib dalam hukum Islam (fi’qh), Lathu if dalam ushul fi’qh (teori hukum Islam), Zam-zami dalam ilmu tafsir, Ibn Aqil untuk tata bahasa Arab (Nahwu) dan sebagainya. Bahkan, pengetahuan tentang metodologi/studi membawakan syair-syair berbahasa Arab (al-Arudh) di masukan sebagai “pengetahuan agama”.

 

Sang pengasuh dengan nama bermacam-macam di atas, “mengajar” melalui sejumlah pembantu / asisten, yang disebut juga Ustadz, Badal, pembantu maupun sebutan umum sebagai Guru/Lora. Banyak asisten itu juga bertempat tinggal di luar pesantren dan ada juga yang memiliki jadwal ceramah secara tetap di luar pondok dimana mereka tinggal. Bahkan bagi para alumni pondok pesantren Tegalrejo disediakan sebuah wadah yang disebut Persatuan Pengasuh Pondok Pesantren Kedu (P4SK) yang kini sudah menjalar sampai daerah Yogyakarta dan Salatiga. Mereka mengadakan pertemuan rutin berganti-ganti tempat tiap 40 hari sekali. Penulis sendiri pernah mengisi acara P4SK di daerah Bantul Yogyakarta, yang diikuti demikian banyak para pengasuh ponpes, termasuk yang dahulunya pernah sama-sama belajar dengan penulis di ponpes tersebut.

 

*****

 

Dalam pengantars buku Prof. Alwi Shihab, yang berasal dari disertasinya di Universitas Ain Syams di Kairo, penulis membahas pendapatnya dalam karya tersebut. Menurutnya, kaum sufi di Indonesia menolak faham Wihdat Al-Wujud dari Ibn Arabi menurut Alwi kaum sufi Indonesia itu, mengambil Tasawuf Sunni. Karena mereka menerima gagasan orang bertasawuf, haruslah orang yang sudah mengerti dan menjalankan Syariah/hukum Islam. Penulis berbeda dari Profesor kita itu, dalam kata pengantarnya untuk karya tersebut, penulis menyatakan bagi para awam, para ulama itu mensyaratkan lebih dahulu melaksanakan Syariah. Ini sesuai dengan ujar-ujar terkenal dalam bahasa tersebut “barang siapa berhakekat tetapi tidak bersyariat, maka ia adalah orang agnostik/tidak bertuhan “ (Man yatahaqqa walam yatasyrra’ fa huwa zindiqun).

 

Pendapat itu disanggah penulis, seperti dikemukakannya dalam pengantar itu. Menurut penulis, para ulama Indonesia memberlakukan Tarikat Sunni bagi orang awam, tetapi bagi diri mereka sendiri digunakan doktrin Ibn Arabi itu. Beberapa istilah, seperti berkah (Al-Berkah), pengetahuan esoterik (dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Kasyif, dalam keyakinan pengikut Kejawen: weruh sakdurunge winarah/tahu sebelum waktunya) dan sebagainya, menunjukkan bahwa mereka adalah pengikut faham Wihdat Al-Wujud itu, namun hanya bagi mereka sendiri. KH. M. Hasyim Asy’ari tidak terkecuali dalam hal ini, dan ini terlihat dalam penolakannya untuk Khaul/peringatan kematian beliau di ponpes yang beliau dirikan itu.

 

Dasar dari penolakan itu adalah kekhawatiran kalau-kalau orang awam akan merayakan khaul itu seolah-olah beliau memiliki “sifat Allah” seperti terjadi di negeri-negeri lain. Beliau beraliran keras dalam Tauhid/faham ketuhanan, sehingga wajar saja kalau beliau memiliki kekhawatiran seperti itu. Jadi beliau adalah pengikut doktrin Ibn Arabi, tetapi melarang orang awam mengikuti hal itu, sebagaimana halnya para ulama tasawuf lainnya di negeri kita. Banyak sekali cerita tentang keyakinan beliau itu, yang tidak dapat penulis kemukakan dalam artikel ini, kecuali satu dua hal saja. Salah satu diantaranya adalah ketika beliau ditanya sang putra, KH. A. Wahid Hayim siapa yang mewakili Laksamana Maeda siapa yang mewakili bangsa Indonesia dalam negosiasi kemerdekaan negeri ini, jika tentara sekutu merebut Jepang, beliau menjawab: Soekarno yang ternyata dibenarkan oleh sejarah.

 

*****

 

Sekarang, kita tidak usah heran ketika orang lalu menjadi kagum dengan dia, dan memberikan pengakuan dalam bentuk bermacam-macam. Diantaranya, dengan memberikan gelar Pahlawan Nasional. Termasuk juga pembuatan gambar beliau pada keping emas (gold coin) yang dilakukan oleh sebuah badan usaha berkedudukan di luar negeri. Paman penulis, KH. M. Yusuf Hasyim beranggapan itu adalah penghinaan atas beliau, sedangkan penulis beranggapan itu adalah penghargaan. Bahwa badan usaha itu memperoleh keuntungan dari hal itu adalah hal wajar. Apalagi prosentasi tertentu dari keuntungan itu diperuntukan bagi anak-anak kita yang putus sekolah atau tidak memperoleh biaya bagi pendidikan mereka, sedangkan mereka “berotak” pandai. Penyelesaian sengketa ini menurut penulis adalah melalui pengadilan, bukanya dengan tindak kekerasan sepihak.

 

Karenanya, patut dipertanyakan tindakan yang diambil paman penulis itu, dengan baru-baru ini mengirimkan 15 buah bis untuk menghentikan penerbitan perdana (launching) kepingan emas tersebut. Ini jelas bukan spontanitas para santri atau warga masyarakat, karena ia menyatakan dalam salah satu harian, bahwa ia mengeluarkan biaya 30 juta rupiah untuk itu. Apalagi mereka tidak mengatahui sikap setuju penulis terhadap acara tersebut. Kepada mereka dikemukakan hal yang berbeda, termasuk tidak disebutkanya pandangan penulis itu. Karuan saja mereka menjadi marah karena adanya informasi salah (missinformation) tersebut, seperti terbukti dari kenyataan keesokan harinya mereka menyambut kedatangan penulis dan pimimpin badan usaha tersebut ketika berziarah ke makam KH. M. Hasyim Asy’ari dikompleks Ponpes Tebu Ireng (Jombang),

 

Paman penulis itu dengan menggunakan pengaruh berbagai badan di negeri ini, memaksakan pembatalan terbitnya kepingan emas bergambarkan KH. Hasyim Asy’ari itu. Harus diingat, bahwa KH Hasyim Asy’ari tidak pernah mengajukan hak cipta atas karya-karya ilmiah beliau. Hak cipta intelektual itu beliau serahkan kepada masyarakat, karena beliau percaya kepada bunyi Hadits: “Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain “ (Khairu al-nas anfa’uhum li al-nas). Jelas sekali dari uraian di atas, bahwa beliau sangat mementingkan azas kegunaan karya-karya beliau bagi orang banyak dalam kehidupan ini. Bukankah ini adalah hal yang dapat menimbulkan kekaguman orang? Tidak heran jika ada gagasan mencetak gambar beliau pada kepingan emas, seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Candi borobudur. Yang jelas, sikap beliau sangat terbuka bagi kepentingan umum. Mudah dikatakan tetapi sulit dilakukan bukan?

 

                 Kita Dan Perdamaian 

           

Ketika penulis diundang oleh UNESCO ke Paris, pada Mei 2003, antara lain untuk menyampaikan pidato pembukaan (keynote address) dalam sebuah konferensi mengenai pemerintahan yang baik (good governance) dan etika dunia (global ethics), yang diadakan antara kaum Budhis dan Muslimin. Konferensi itu dimaksudkan untuk mencari jembatan pertama antara agama Islam , yang mewakili agama-agama Ibrahim dan Budhisme (yang menjadi mitra dialog pertama) mewakili agama-agama di luar tradisi Ibrahim.

Dalam kesempatan itu juga, penulis diminta berbicara mengenai asal-usul (origins) terorisme bersenjata yang sedang melanda dunia saat ini. Diharapkan pidato pembukaan itu akan mewarnai dialog tersebut, yang juga dihadiri oleh delegasi dari Persekutuan Gereja-Gereja Eropa, wakil dari pimpinan agama Yahudi, Gereja Kristen Orthodox Syria, wakil agama Hindu dan sebagainya. Dari kalangan agama Budha sendiri, hadir Dharma Master Hsin-Tao dari Taiwan dan Sulak Sivaraksa dari Thailand, di samping David Chappel dari University of California di Los Angeles.

 

Pertemuan tersebut adalah yang ketiga kalinya, antara sebagian kaum Budhis dan kaum Muslimin (termasuk dari Tunisia, Marokko, Saudi Arabia, Sudan, Tanzania dan sejumlah pemuka kaum Muslimin lainnya). Pertemuan pertama terjadi tahun lalu di sebuah Hotel di Jakarta, disusul pertemuan pertemuan di New York dan disudahi dengan pertemuan di Kuala Lumpur (dengan Dr. Chandra Muzaffar sebagai tuan rumah). Dari pertemuan-pertemuan tersebut, diharapkan kelanjutan hubungan antara kaum Muslimin dan Budhis, disamping juga akan dilaksanakannya sebuah konferensi besar antar kepala negara-negara berkembang (developing countries) di Bandung, untuk merayakan 50 tahun konferensi Asia-Afrika pertama -Bandung I- pada tahun 2005 kelak. Agenda-agenda Konferensi Bandung II harus ditetapkan tahun ini, untuk mempersiapkan peringataan itu sendiri di Jawa Barat pada waktunya nanti. Hal ini diperlukan, guna mencari alternatif bagi dominasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam dunia internasional (seperti terbukti dari serangan-serangan atas Afghanistan dan Iraq), tanpa harus berkonfrontasi dengan negara adi kuasa tersebut.

 

Timbulnya sikap menolak dengan cara konfrontatif itu,- karena tidak dipikirkan dengan mendalam dan jika hanya dilakukan oleh sebuah negara saja- terbukti dengan adanya rencana “politik luar negeri” Indonesia yang konyol –seperti keputusan untuk (pada akhir tahun 2003 ini) keluar dari keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Funds). Pada saat menjadi Presiden, penulis bertanya pada seorang ekonom raksasa dari MIT (Massachusset Institute of Technology), Paul Krugman. Ia menjawab, sebaiknya Indonesia jangan keluar dari keanggotaaan badan internasional tersebut. Paul Krugman yang juga pengkritik terbesar lembaga itu menyatakan pada penulis, hanya negara dengan birokrasi kecil dan bersih yang dapat keluar dari IMF secara baik, sedangkan birokrasi Indonesia sangatlah besar dan kotor.

 

*****

 

Dalam pidato pembukaan itu, penulis menyatakan bahwa etika global dan pemerintahan yang baik (good governance) hanya akan ada artinya kalau didasarkan pada dua hal: kedaulatan hukum dan keadilan dalam hubungan internasaional. Ini berarti, negara adi-kuasa manapun harus memperhatikan kedua prinsip ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan kedaulatan hukum dan keadilan dalam hubungan internasional itu harus mendapatkan perhatian utama. Pidato pembukaan itu, mendapatkan jawaban dan tanggapan sangat positif dari berbagai pihak, termasuk Dharma Master Hsin-Tao (Taiwan) yang mewakili para pengikut agama Budha. Tanggapan yang sama positifnya juga disampaikan oleh Woflgang Smiths dari Persekutuan Gereja-Gereja Eropa dan Rabbi Alon Goshen Gottstein dari Jerusalem.

 

Penulis menyatakan pentingnya arti kedaulatan hukum, karena di Indonesia dan umumnya negara-negara berkembang, hal ini masih sangat langka. Justru pada umumnya pemerintahan yang bersifat korup mudah sekali melakukan pelanggaran hukum dan di sini konstitusi hampir-hampir diabaikan. Pernyataan kitab suci al-qur’an: “Wahai kaum Muslimin, tegakkanlah keadilan dan jadilah saksi bagi Tuhan, walaupun mengenai diri salian sendiri” (Yaa Ayyuha Alladzina Amanu Kuunu Qawwamina bi al-Qisthi Syuhada’a li Allahi walau ‘Ala Anfusikum), ternyata tidak diikuti oleh umat Islam sendiri. Yang lebih senang dengan capaian duniawi yang penuh ketidak-adilan, dengan meninggalkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh kitab suci agama mereka sendiri.

 

Pernyataan penulis dalam pidato pembukaan tersebut, agar keadilan menjadi sifat dari etika global dan pemerintahan yang baik (good governance) itu, didasarkan pada pengamatan bahwa sebuah negara adi-kuasa, seperti Amerika Serikat dapat saja melaksanakan dominasi yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan kepentingan-kepentingan negara-negara lain. Ini terbukti dari serangannya atas Iraq, yang terjadi dengan mengabaikan sikap Dewan Keamanan (DK) PBB.

 

Penulis berpendapat jika dalam waktu tiga bulan Saddam Hussein tidak dapat ditangkap, maka tentu rakyat AS akan ribut minta tentara mereka ditarik dari Iraq dan harus ditegakkan perdamaian di negeri Abu Nawas itu melalui perundingan damai. Kalau tidak, pemerintah apapun yang akan menggantikan Saddam Hussein akan dianggap sebagai pemerintahan boneka oleh rakyat Iraq sendiri. Dengan demikian, perubahan berbagai sistem (termasuk sistem politik dan pemerintahan) di Iraq harus dilakukan tanpa melalui paksaan, melainkan harus dengan perundingan damai. Kenyataan inilah yang harus dipahami oleh semua pihak, termasuk AS. Dengan demikian, apa yang sejak berbulan-bulan ini diusulkan penulis, yaitu perdamaian di Iraq harus dikaitkan langsung dengan perdamaian abadi antara Palestina dan Israel, semakin menjadi relevan.

 

*****

 

Sebagai bagian dari pembentukan etika global dan pemerintahan baik (good governance) itu, tentu diperlukan adanya kampanye besar-besaran untuk membentuk pengertian yang mendalam atas kedua hal tersebut. Di sinilah terletak peranan para agamawan dan moralis dunia, dengan didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO. Karena itu tindakan sendiri-sendiri dalam pembentukan pendapat dunia, mengenai etika global dan pemerintahan baik itu tidak dapat dibenarkan karena diragukan keberhasilannya. Harus ada dialog terus-menerus antara berbagai kalangan bangsa, terutama antara para teoritisi dan para penerap nilai-nilai di lapangan. Di sinilah terasa betapa pentingnya arti dialog seperti yang telah diselenggarakan oleh UNESCO di Paris itu. Minimal, bagi berbagai pihak di luar lingkup negara, dapat melakukan pembicaraan mengenai nilai-nilai global yang ingin kita tegakkan dalam pergaulan internasional. Dengan pertemuan antar berbagai agama tadi, masing-masing pihak akan belajar dan menimba sumber-sumber spiritual, dalam membentuk pandangan hidup di masa depan.

 

Kesadaran seperti ini, mulai muncul akibat merajalelanya sinisme yang dibawa oleh “pertimbangan-pertimbangan politik global” (global political considerations) dan akhirnya menjadi satu-satunya alat pertimbangan. Pertimbangan itu -dalam kerangka kajian strategis disebut sebagai “geo-political considerations”-, hanya melahirkan perbenturan kepentingan antara negara-negara adi-kuasa (super-powers) saja, akibatnya tentu akan melumpuhkan negara-negara yang bukan adi-kuasa. Apalagi setelah Uni-Soviet berantakan, maka hanya tinggal sebuah negara adi-kuasa yang memaksakan kehendak dan menginjak-injak hukum internasional untuk kepentingannya sendiri. Contohnya adalah penyerbuan AS atas Iraq, dengan mengesampingkan peranan PBB melalui Dewan Keamanan.

 

Di masa depan, tentu saja hal ini akan membawakan reaksi berupa sederet tuntutan dari negara-negara berkembang akan sebuah tatanan yang lebih berimbang secara internasional, antara negara industri maju (developed countries) dengan negara berkembang (developing countries). Dalam penyusunan tatanan baru seperti itu, tentu saja etika global dan pemerintahan yang baik harus memperoleh perhatian khusus, baik untuk acuan kerangka baru yang hendak didirikan maupun untuk mengendalikan perubahan perubahan yang bakal terjadi.

 

Karena itu dialog terus-menerus akan kedua hal itu harus dilakukan, termasuk dalam pertukaran pikiran mengenai peranan spiritualitas manusia, sangat diperlukan. Dialog antara para pemeluk berbagai agama, seperti yang diselenggarakan di Paris tersebut, tentulah sangat menarik bagi kita. Pemaparan pengalaman pribadi dan pikiran dari para pemimpin agama, seperti Dharma Master Hsin Tao dari Taiwan, tentu saja harus menjadi bagian integral dari dialog semacam itu. Memang, ini kedengarannya mudah dipersiapkan, namun jelas sulit dilaksanakan, bukan?

 

                  Lain Islah, Lain Politik

 

Sepulang dari umrah Kiai Chatib Umar Jember menyatakan tidak rela, jika penulis melakukan islah (rekonsiliasi) dengan Drs Matori Abdul Djalil, yang sekitar tiga minggu sebelum gugatannya terhadap penulis, Dr. Alwi Shihab dan Drs. Arifin Djunaedi (Arjuna) dimenangkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta). Sikap ini sama seperti kebanyakan Ulama yang menyampaikan sikapnya, baik secara langsung maupun surat yang diterima penulis. Terlepas dari sejumlah orang yang menghendaki islah sebagai penyelesaian bagi kemelut baru dalam tubuh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), termasuk mereka yang diundang Ari Wowor untuk menghadiri tasyakuran atas terpilihnya Burhanudin Abdullah menjadi Gubernur Bank Indonesia.

Melalui seorang teman, penulis menyatakan penerimaannya atas penolakan Kiai Khotib Umar terhadap gagasan islah tersebut. Namun, melalui teman itu juga, penulis mengajukan kepada beliau agar Matori Abdul Djalil dimasukkan sebagai anggota Dewan Syura DPP PKB di bawah pimpinan penulis, apakah dalam pandangan beliau termasuk islah atau tidak? Beliau menjawab, dalam hal ini harus dipakai prinsip “Al-Maqdirah” (berkuasa karena menang ) atau dengan kata lain memegang kendali persoalan. Jika Mahkamah Agung memenangkan kasasi penulis, Dr Alwi Shihab dan Arjuna, maka jelas bahwa pemenang kasasi memiliki “Al-Maqdirah” tersebut. Dalam keadaan seperti itu, penulis sebagai Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB, —dalam pandangan Kiai Chatib Umar—, dapat mengangkat Matori Abdul Djalil itu sebagai bagian dari pimpinan DPP PKB.

Hal ini disampaikan oleh penulis kepada tokoh Matori Abdul Djalil tersebut ketika bertemu dengannya beberapa hari kemudian. Dan tokoh itu, penulis minta untuk menghubungi Prof Dr Mahfud MD, segera setelah MA (Mahkamah Agung) mengeluarkan keputusan kasasi pada akhir bulan ini.
*****

Ada hal yang menarik dari pembicaraan penulis dengan Kiai Chatib Umar tadi, yaitu penggunaan prinsip “Al-Maqdirah” oleh beliau. Sesuatu yang jarang digunakan (atau bahkan tidak) sepanjang sejarah hukum Islam (Fi’qh). Karena itu sangat mudah orang mengatakan penggunaan prinsip itu oleh beliau dalam hal ini, sebagai sesuatu yang utuh untuk kasus Pak Matori saja. Sama dengan keputusan Munas Ulama tahun 1957 di Medan, bahwa Presiden RI adalah memegang kekuasaan temporer dengan kekuasaan efektif (waliyul amri bis saukah), hanya sebagai keputusan yang di pandang berlaku untuk Bung Karno saja. Padahal, keputusan itu berlaku untuk semua Presiden negara ini.

Dalam hal ini, pandangan seperti Kiai dari Jember itu, sebenarnya menjadi keputusan hukum agama yang tampak agak kaku jika dilihat dari kaca mata perkembangan politik. Namun, sebenarnya tindakan Pak Matori yang menyimpang dari Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai adalah kesalahan yang secara hukum agama tidak dapat diterima. Karenanya, ia harus ditolak secara kategoris dan dengan demikian orang yang melakukan kesalahan seperti itu tidak dapat dibenarkan dengan cara apa pun. Sebuah langkah islah atau rekonsiliasi dalam hal ini, berarti pembenaran atas langkah yang salah di mata hukum agama tersebut. Karenanya secara hukum agama, beliau tidak rela adanya islah antara penulis dan Pak Matori.

Karena itu, ketika penulis mengajukan pertanyaan memasukkan Pak Matori ke dalam kepengurusan yang dipimpinnya, beliau menjadi serba salah dalam langkah yang diambil. Penulis mengajukan pertanyaan mengenai usul penyelesaian yang bersifat politis, karena itu akhirnya beliau menjawab juga secara politis pula. Yaitu menggunakan prinsip Al-Maqdirah seperti di kemukakan di atas. Itu pun masih disertai oleh sebuah “langkah pengamanan”, yaitu bila Mahkamah Agung memenangkan permohonan kasasi atas keputusan PN Jakarta Selatan tersebut. Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa dua buah masalah dalam tataran yang saling berbeda di pikirkan baik oleh beliau maupun oleh penulis, yaitu tataran hukum dan agama.

Sering terjadi kerancuan dalam pengambilan keputusan, karena tidak jelas apakah pendekatan yang digunakan antara pengambil keputusan dan penanya. Tapi dalam tradisi pondok pesantren, Kiai Chatib Umar sangat memperhatikan perbedaan keduanya. Hal itu menunjukkan ketelitian beliau yang sangat mendalam. Hal inilah yang membuat beliau sangat disegani oleh sesama ulama pondok pesatren selama ini. Lagi-lagi ketelitian itu beliau perlihatkan dalam kasus Pak Matori Abdul Djalil itu. Sebagai Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB, penulis sangat menghargai sikap beliau itu. Beliaulah salah satu penjelasan mengapa NU selama ini tetap besar dan disegani orang. Yaitu sebagai organisasi yang dapat menggunakan perbedaan dalam tataran pembahasan, yang dilakukan dengan tepat dan konsisten.
*****

“Mutiara” seperti itulah yang dahulu juga digunakan wakil Rais Aam NU KH. M. Bisri Syansuri untuk menentukan sikap terhadap niatan Bung Karno menyusun sendiri Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tahun 1959-1960. Menurut beliau dari sudut hukum agama hal itu tidak benar apabila dilakukan Presiden RI. DPR yang beliau bubarkan dengan Dekrit 5 Juli 1959 adalah hasil Pemilihan Umum, dan dengan demikian hasil pilihan rakyat. Kalau akan diganti maka seharusnya hasil pilihan rakyat juga, bukan lembaga tunjukan presiden. Beliau tegar dengan itu, karena itu adalah sebuah keputusan pribadi, yang diambil dari sudut pandang fiqh yang menjadi keahlian beliau. Tetapi beliau membiarkan sang ipar, KH. Wahab Hasbullah, Rais Aam NU waktu itu, yang mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Yaitu jika NU tidak turut serta dalam DPR-GR, maka tidak akan ada pihak yang mengimbangi lembaga politik di dalamnya, yang bernama PKI (Partai Komunis Indonesia). Lagi-lagi sebuah keputusan kembar dalam NU. Yang sebuah berdasarkan hukum agama dan sebuah lagi berdasarkan pertimbangan politik. Sudah tentu pertentangan seperti itu sangat merisaukan perasaan dan pikiran warga NU sendiri.

Ini kasus yang berbeda pula, ketika KH. M. Bisri Syamsuri menjadi Rais Aam sepeninggal KH. A. Wahab Hasbullah, contohnya dalam soal Keluarga Berencana. Jika sebelumnya alasan yang digunakan adalah pembatasan kelahiran, yang berarti campur tangan dalam wewenang reproduksi manusia dari tangan Allah, diubah menjadi perencanaan keluarga. Berarti metode dan alat yang digunakan harus bersifat sementara. Perubahan sebab-sebab keputusan hukum agama ini (fiqh) dikenal dengan sebutan: “ya atau tidaknya tergantung pada sebab” (ii’lah).

Jelaslah dengan demikian, bahwa ada perbedaan yang sangat besar dalam memandang sesuatu persoalan. Bila dilihat dari sudut hukum agama itu sendiri, tentu hasilnya akan berbeda dari pendekatan politis semata. Keputusan atas sesuatu persoalan dengan pendekatan hukum agama yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan –kemudian disebut penafsiran ulang (reinterpretasi), tentu berbeda dari pendekatan politis. Inilah yang harus kita sadari benar dalam memperoleh hasil berupa rumusan-rumusan yang tampak berbeda-beda, hinga seolah-olah bertentangan dalam memahami sesuatu persoalan.

 

             Liku-Liku Penetapan Caleg 

           

Sekarang ini kita sedang berada dalam proses penetapan Calon Legislatif (Caleg) untuk pemilu bulan April yang akan datang. Tahap pertama, yaitu penyusunan Caleg oleh pimpinan parpol yang turut dalam pemilu itu (ada 24 parpol). Disusul nanti, antara sembilan atau sembilan belas Januari 2004, pimpinan parpol akan menyampaikan daftar baru, setelah ada saran-saran perbaikan dari KPU. Pada akhir Januari, daftar calon tetap sudah sampai di tangan KPU untuk diumumkan tanggal 1 Februari 2004. Sekaranglah masanya orang mengajukan protes kepada pimpinan parpol masing-masing, sementara KPU mengadakan penelitiannya sendiri. Hal-hal yang disoroti tentu bersifat teknis, kecuali keikutsertaan dalam organisasi terlarang, seperti Partai Komunis Indonesia. Walaupun ini tentunya adalah keadaan yang tidak adil, namun sebelum TAP MPRS No. 25 tahun 1966 dicabut, dapat dimengerti jika hambatan-hambatan politis seperti itu masih saja ada.

 

Dalam menyusun daftar Caleg, masing-masing parpol tentu memperkecil lingkaran pengambilan keputusan/penetapan seorang Caleg kepada sebuah badan yang lebih kecil ukurannya dari pimpinan tersebut. Dalam PKB misalnya, dibentuk Tim Mantap (Majelis Penetapan) yang terdiri dari lima orang anggota pengurus ditambah empat orang asisten. Tim Mantap itulah yang melakukan seleksi dan menyusun daftar Caleg dari PKB pada tiap tingkatan (tingkat Pusat, tingkatan Wilayah/Propinsi dan tingkatan daerah Kabupaten/Kota). Keanggotaan Mantap terdiri dari Dewan Syura 1 orang, Sekretaris Dewan Syura 1 orang, dari Dewan Tanfidz/pelaksana, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Anggota kelima adalah dari PPKB (Perempuan PKB) semua daftar calon untuk DPRD I dan II diserahkan oleh DPP PKB kepada KPU yang akan meneruskannya ke daerah masing-masing.

 

Tentu cara ini belum sempurna dan terbuka untuk perbaikan-perbaikan serius di kemudian hari. Walaupun demikian hasil yang dicapai oleh Tim Mantap dan telah diserahkan kepada KPU akhir bulan yang lalu, sudah dihujani begitu banyak kritikan-kritikan. Umumnya dari mereka yang merasa seharusnya menjadi Caleg, ataupun yang merasa berada di nomor ‘bawah’ seharusnya berada pada nomor satu. Ketika diterangkan bahwa sampai nomor lima ke nomor satu masih tidak terancam, tetap saja mereka tidak percaya diri, dan tetap saja meminta nomor urut satu. Tentu saja sulit untuk mengabulkan permintaan itu, dan dengan demikian Tim Mantap pusat tetap menjadi bulan-bulanan mereka, disertai macam ragam ancaman.

 

Orang lupa bahwa keanggotaan dalam lembaga-lembaga perwakilan kita adalah sebuah kehormatan yang hanya diberikan kepada mereka yang telah menunjukan karya yang bermutu bagi PKB. Tetapi sebagaimana lazimnya dalam sebuah proses politik, tentu saja keadaan tidak berjalan secara simetris. Terasa juga gejolak yang cukup besar dalam menyusun daftar-daftar caleg tersebut, seperti yang dirasakan dalam tubuh PKB. Saat penulis menerima surat, percakapan telpon, dan tamu-tamu yang bergiliran datang ke kantor selama hampir seminggu ini, tentu saja penulis sampaikan apa yang sekiranya terjadi dan mekanisme PKB dalam hal ini. Namun, tetap saja terdengar suara tidak puas terjadi. Walhasil, hari-hari ini Tim Mantap pusat dihujani protes dari mana-mana

 

Karenanya pada diri penulis lalu timbul keinginan untuk mengetahui sudah benarkah sistem penetapan calon legislatif? Kalau belum, bagaimana dan kapan harus diubah untuk mendapatkan sistem pencalonan yang lebih baik? Ini perlu dilakukan guna mencegah mekanisme penetapan calon itu nantinya dianggap tidak benar/salah dan perlu diganti. Karena itu, pikiran-pikiran untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik perlu memperoleh tanggapan yang serius. Semua bangsa yang sekarang dianggap melaksanakan demokrasi dengan benar, dulunya ternyata juga harus melakukan perbaikan demi perbaikan secara bertahap. Bagi mereka yang merasa menjadi 'korban' dari sistem pencalonan yang ada, baik di dalam maupun di luar partai, tentulah diperlukan usulan perubahannya, yang akan menjamin cara pencalonan terbaik bagi Caleg (Calon Legislatif) di masa yang akan datang.

 

*****

 

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemilihan pendahuluan (primary election), seperti yang sekarang dilakukan A.S. Untuk melaksanakan itu, sistem perwakilannya sendiri harus dirubah, dengan menetapkan distrik pemilihan sebagai satuan pemilihan. Dengan demikian setiap partai harus menetapkan kandidat untuk tiap daerah pemilihan. Nah, pencalonan dari suatu partai harus dilakukan diantara sesama warga yang berminat menjadi calon partai itu, untuk mewakili distrik yang bersangkutan dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang separtai akan meperebutkan kedudukan sebagai calon partai di daerah pemilihan tersebut. Jika tiap partai berbeda-beda itu mengajukan sejumlah nama untuk mewakili partainya masing-masing, maka untuk menghadapi pemilu akan ada seorang nama calon untuk distrik pemilihan tersebut.

 

Dalam pemilihan umum tersebut, daerah itu mempunyai sejumlah calon yang mewakili partai-partai yang ada. Di antara mereka itulah para pemilih akan menentukan mana yang mewakili daerah tersebut dalam Badan Perwakilan yang bersangkutan. Dengan demikian pimpinan partai tidak memiliki wewenang untuk memilih calon dari sebuah distrik pemilihan. Ini untuk menghindari kejadian timbulnya protes-protes “dari bawah” nantinya atas calon yang ditetapkan.

 

Seperti dalam sistem penetapan calon dewasa ini, di sebuah Kabupaten sebuah parpol menghadapi demonstrasi dari satuan-satuan parpol tersebut dari kecamatan-kecamatan yang tadinya mendukung pimpinan cabang parpol tersebut di lingkungan kabupaten itu. Pasalnya karena seluruh daftar calon terisi para anggota pimpinan cabang, dan tidak mencantumkan seorang pun dari keseluruhan anak-anak cabang di daerah itu.

 

Dapat dibayangkan, jika unit-unit parpol dari tingkat kecamatan itu tetap berkeras dengan tuntutan mereka dan pimpinan parpol pada unit kabupaten/cabang, juga tidak mau atau tidak bisa mengadakan perubahan sesuai dengan protes di atas, maka unit kecamatan/sub cabang tersebut tidak ada yang berkampanye bagi parpol tersebut, dan hasilnya parpol itu tidak akan banyak mendapatkan suara, alias kalah dalam pemilu. Kalau ini terjadi akibat keserakahan dari ‘pemegang’ hak penetapan calon, berarti ini pandangan yang tidak jauh ke depan dan hanya mementingkan satuan kecil daripada kepentingan satuan besar. Penulis dapat mengatakan demikian, karena ia pun juga menghadapi masalah yang sama: bagaimana memadukan antara “kepentingan besar” dan “kepentingan kecil". Di sinilah letak kualitas kepemimpinan diukur dan dinilai.

 

Sudah tentu, tiap cara penetapan calon maupun cara melaksanakan pemilihan umum ada kelebihan dan kekurangannya. Namun orang tidak menyangsikan dan dengan mudah dapat melihat, apakah keputusan mencalonkan seseorang melalui cara tertentu benar-benar dilakukan untuk kepentingan partai ataukah hanya kecenderungan untuk mencari keuntungan pribadi belaka. Dan di sini pula hakikat penetapan calon badan legislatif maupun pelaksanaannya akan dinilai pemberi suara dalam pemilu. Tidak banyak memang, orang yang dapat melakukan pengukuran mana yang tepat dan mana yang tidak. Kecenderungan melebihkan keuntungan pribadi dari pada kepentingan umum, memang harus dihindari dari saat munculnya pencalonan. Namun ini lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan, bukan?

 

 

 

  Memahami Keadaan, Menilai Politisi Busuk

 

Banyak orang dalam percakapan dengan penulis selalu menyatakan bahwa selaku mayoritas umat Islam harus berbuat. Mereka mengatakan non-muslim di negeri ini hanya berjumlah 12%. Selebihnya, yaitu 88% penduduk, dapat melakukan hal-hal yang mendasar bagi Islam semata. Mereka melupakan, bahwa kaum muslimin di negeri ini memiliki orientasi yang berbeda-beda. Orientasi ini menjadi berbeda baik karena daerah, struktur masyarakat, mata pencaharian utama maupun hal-hal lain dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya, seluruh perbedaan itu memang tidak membuat celah berarti dalam kehidupan masyarakat muslim di negeri kita. Namun cara kehidupan masing-masing yang terjadi, kemudian “menempa” orientasi masing-masing, sehingga menjadi seseuatu yang menetap dan sulit membawa beberapa kelompok kepada cara hidup yang sama. Inilah yang meramu orientasi saling berbeda yang ada.

Umpamanya saja, orang Bugis di pantai Sulawesi yang tidak dapat menembus hutan lebat, haruslah bergerak memutar dan menyimpang untuk menuju ke daerah lain, yang sama-sama berada di pantai. Sudah tentu orientasi kehidupan pantai yang mereka anut sangat berbeda dari orientasi para petani di tengah-tengah pulau Jawa. Dalam perkembangan sejarah, kaum muslimin negeri ini juga terbagi antara mereka yang bergaul dengan bangsa-bangsa muslim lain, seperti di pusat-pusat penyiaran agama Islam, seperti Mekkah, Madinah, dan Mesir. Perbedaan itu pada akhirnya melahirkan berbagai gerakan Islam di negeri ini, seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan seterusnya. Kualitas hubungan NU dengan organisasi-organisasi sejenis di negeri-negeri lain, tentu berbeda dari apa yang dilakukan gerakan-gerakan lain di Indonesia.

Di samping ada persamaan-persamaan dasar memang juga ada perbedaan sangat besar dalam perjuangan, seperti mengenai strategi dan taktik, sumber daya manusia yang akan melaksanakannya serta sumber-sumber daya yang lain yang dipakai untuk mensukseskannya.

Jadi kalau ada perbedaan dalam rumusan perjuangan, kita tidak perlu kaget dan langsung berpikir ada “penyelewengan”. Keberagamanpun lalu jadi tak terhindarkan. Hal ini sebenarnya tidak menjadi soal besar, kalau tidak dinilai sebagian orang sebagai perpecahan. Contoh dalam hal ini secara kongkret dapat disebutkan: kasus hubungan NU dan Masyumi seperti dirumuskan oleh pihak NU melalui hasil Muktamar NU di Palembang tahun 1952. Dalam Muktamar itu, NU memutuskan menjadi partai politik yang berdiri sendiri, terpisah dari Masyumi. Persoalannya adalah upaya para ulama NU untuk merumuskan kekuasaan tertinggi dalam Masyumi adalah para ulama. Namun M. Natsir, diikuti dalam oleh teman-temannya beranggapan bahwa anggota perorangan Masyumi dianggap sama suara mereka dari suara institusional, seperti pengambilan keputusan internal NU. Ketika upaya mencapai kesamaan dan kompromi antara kedua pendapat itu gagal, lalu dari kalangan “ulama kolot” di lingkungan NU gagal total, maka Muktamar NU itu memutusakn tindakan keluar dari Masyumi. Dengan demikian, terjadi “ilusi” perpecahan itu akibat suatu yang fundamental. Padahal, dalam kenyataan perbedaan yang ada itu sebenarnya masih dapat dikompromikan, jika memang sejak awal tidak dibiarkan berlarut-larut. Bahkan dengan olok-olokan yang saling bersambut dari kedua belah pihak.

*****

Kita ingin merefleksikan kejadian di atas pada sikap sementara kalangan muda terhadap partai-partai politik. Mereka membuat istilah ‘politikus busuk’ dalam Pemilu 2004 ini. Tentu saja, yang dimaksudkan adalah para politisi peserta Pemilu 2004, yang secara moral telah melakukan tindakan tidak terpuji. Namun karena mereka tidak menyebut siapa orangnya, maka yang terjadi adalah penyamaaan (generalisasi) yang memasukkan semua politikus yang turut serta dalam pemilu itu sebagai orang-orang yang salah. Akhirnya publik secara memudahkan saja menganggap semua politisi sebagai demikian. Jadi dengan sendirinya pemilu 2004 belum apa-apa sudah dianggap orang banyak sebagai menghasilkan DPR yang korup. Dengan demikian, apa yang dihasilkan Pemilu 2004, belum-belum sudah dianggap tidak ada gunanya.

Padahal, bisa saja terjadi keadaan sebaliknya. Para anggota terpilih yang memang bersih, dapat saja mendukung tindakan-tindakan reformatif dan baik, untuk menyelesaikan demikian banyak persoalan dan krisis yang bertumpuk.

Karena itu anggapan bahwa pemilu 2004 tidak memberikan hasil positif, di mata penulis justru harus dipandang sebagai langkah sangat penting untuk membentuk Indonesia yang baru dan sesuai dengan keutuhan kita. Bahwa dalam proses itu cukup banyak anggota DPR yang masuk dalam kategori “politisi busuk”, tidak berarti bahwa semua orang yang terpilih nanti adalah orang-orang busuk pula. Dalam hal ini, hendaknya diingat bahwa tidak semua lembaga yang dihasilkan pemilu manapun bersih, atau juga busuk semua. Ini sudah sering terbukti dalam sejarah karena itu kita tidak perlu pesimis dalam menilai hasil pemilu itu sendiri.

*****
Penulis teringat kepada Congress A.S setelah perang saudara, yang dimenangkan oleh Presiden Abraham Lincoln. Pada waktu itu ada istilah carpet bagger (orang yang tidak memperlihatkan kejujuran). Walaupun banyak anggota congress yang demikian, ternyata perundang-undangan A.S yang digunakan adalah produk dari Congress tersebut. Dengan kata lain, kalau sang Presiden memang baik, dengan sendirinya ia dapat mengatur kehidupan masyarakat yang baik pula, dan ini akan memaksakan supaya aturan-aturan yang baik dapat diundangkan. Diet (parlemen Jepang) segera setelah Perang Dunia II, juga demikian. Karena “giringan” Perdana Menteri Shigeru Yoshida maka para anggota Diet yang belum berpengalaman dan yang juga memang bertindak tidak benar, akhirnya dapat mengundangkan segi-segi yang sehat yang akan menopang pertumbuhan Jepang hingga saat ini.

Jadi penulis berhati-hati dengan bersikap realistis (dan tidak idealistis) dalan meninjau pemilu tahun 2004. Tapi ini memang mengharuskan kita untuk menempatkan orang-orang bersih dalam daftar caleg adalah hal yang masih dapat dilakukan oleh pimpinan partai-partai saat ini. Masih ada partai-partai yang bersih, walaupun ada juga pimpinan partai yang tidak dapat menahan anak buah mereka dari kalangan yang tidak jujur, bahkan dari kalangan preman. Penulis yakin, para pemilih/pemberi suara akan mampu membedakan antara mana yang buruk dan mana yang baik.

Di sinilah perlunya sikap berhati-hati dari kita semua, untuk begitu saja percaya pada anggapan semua politisi adalah politisi busuk. Di pihak lain, untuk menilai bahwa anggota DPR nanti mayoritasnya adalah politisi busuk, hingga hari ini pun belum kita ketahui siapa dan mana orangnya.

Sebenarnya isu itu timbul dari kesimpulan partai-partai yang tadinya menuntut pengembalian penggunaan aset-aset negara untuk kepentingan golongan/parpol, seperti Sekretariat Golkar, PPP dan PDI Perjuangan. Untuk mencegah meluasnya hal ini, kemudian istilah “politisi busuk” dioper Teten Masduki dengan ICW-nya dan terkemudian lagi oleh AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah). Penulis mengalami sendiri akibat-akibat politisi busuk dari masa pemerintahan Orde Baru, tetapi penulis yakin kita akan mampu memperbaiki hal itu. Mudah dikatakan namun sulit dilaksanakan, bukan?

 

               Mencari Apa Indonesia?    

           

Setelah diguncangkan oleh kematian Marimutu Manimaren yang belum jelas apakah bunuh diri atau bukan, kita lagi-lagi dibuat kaget oleh ledakan bom berukuran sangat besar di Hotel JW. Marriott dan Plasa Mutiara disampingnya, di saat tulisan ini dibuat, 14 orang meninggal dunia, disamping lebih dari 100 orang luka-luka. Ledakan ini jelas mempunyai maksud tertentu, tetapi lagi-lagi tidak jelas motif apa yang mendorongnya. Penulis segera mengeluarkan reaksi berupa sikap mengutuk terorisme itu dan meminta segera diusut hingga tuntas siapa menjadi pelakunya. Hanya dengan tindakan keras seperti itu terorisme dapat dihilangkan dari bumi Indonesia, siapapun yang membuatnya.

 

Akibat dari pemboman itu sangat besar pengaruhnya kepada kurs Rupiah terhadap Dollar AS. Bahkan PM. Australia, John Howard menyatakan keterkejutannya dengan kejadian itu. Nama Indonesia lagi-lagi terpuruk dibuatnya, sehingga dapat dibayangkan Indonesia menjadi semakin dijauhi oleh para pemilik modal internasional. Akibatnya, penyelesaian krisis ekonomi Indonesia tertunda kembali, dan nasib puluhan juta orang kecil dan rakyat jelata di negeri kita menjadi semakin runyam. Apalagi jika digabungkan dengan KKN yang semakin menjadi-jadi, jelas keporak-porandaan ekonomi kita menjadi semakin nyata. Dengan demikian, krisis di berbagai bidang yang penyelesaiannya sangat tergantung kepada faktor perbaikan ekonomi juga turut tertunda.

 

Dalam keadaan demikian sudah sepantasnya jika aparat pemerintah mengungkapkan kebenaran dengan mengusut kedua kejadian itu hingga tuntas. Tetapi, penuntasan kedua hal itu sangat bergantung kepada keberanian pemerintah untuk membersihkan diri termasuk membersihkan aparat yang terlibat di dalamnya -kalau ada-. Ini sangat penting untuk diwujudkan, karena kerja mempersiapkan perubahan -yang berarti bagi tegaknya demokrasi di negeri kita-, merupakan kerja sangat berat. Karena sangat banyaknya hambatan termasuk dari lingkungan intern pemerintahan sendiri. Hal inilah yang membuat penulis sangsi, benarkah niatan untuk menegakkan demokrasi yang sebenarnya, dikandung oleh para penguasa kita?

 

*****

 

Namun, kerja berat menegakkan demokrasi bukanlah asal kerja. Melainkan harus dibarengi oleh niat baik (political will) sangat kuat untuk menyelesaikannya. Hal itu juga harus disertai oleh motivasi benar untuk menegakkan kedaulatan hukum di negeri kita, dengan menjamin perlakuan sama bagi seluruh warga negara di muka undang-undang, penerimaan akan keberagaman asal-usul dan pendapat kita, penentuan orientasi ekonomi serta penerapannya bagi rakyat kecil atas pengelolaan sumber alam dan sumber daya manusia yang kita miliki, kosistensi atas kemerdekaan pers, seiring dengan pengakuan dan tuntasnya penyelesaian peraturan-peraturan untuk hal-hal tersebut. Hanya dengan bekerja atas dasar keikhlasan, maka kita akan dapat menegakkan proses pencapaian sasaran demi sasaran tersebut di atas.

 

Dalam mencapai sasaran demi sasaran itu, mau tidak mau kita harus berani juga merumuskan apa yang kita kehendaki di masa datang. Tentunya berdasarkan aneka ragam kehendak kita sebagai bangsa, menggingat jumlah penduduk kita yang lebih dari 204 juta, dengan wilayah yang luas, besarnya sumber kekayaan alam -terutama produk hutan, hasil kekayaan laut dan bahan-bahan pertambangan-. Walaupun harus disadari bahwa misseksploitasi sumber-sumber itu di masa lampau telah membawa korban luar biasa, terutama dalam nasib jutaan rakyat miskin yang telah kita miliki saat ini.

 

Karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui arah sasaran kita di masa depan yang tinggal dekat ini. Tanpa mengetahui hal itu maka sasaran demi sasaran yang kita tetapkan, akan menjadi hal-hal ideal yang tidak dapat kita turunkan ke “muka bumi”. Jadi hal-hal makro yang kita rumuskan sebagai orientasi kehidupan kita itu, harus mencerminkan kebutuhan akan masa depan kita sendiri dalam tata pergaulan international. Dengan kata lain, kita harus sanggup menjawab pertanyaan yang menjadi judul tuliasn ini: Mencari apa Indonesia?

 

Jawaban atas pertanyaan di atas sangat menentukan kehidupan di masa yang akan datang, puluhan tahun -kalau tidak ratusan tahun. Kita juga harus terbuka mempelajari pengalaman demi pengalaman yang dilalui bangsa-bangsa lain. Mencontoh apa yang baik dari kehidupan manusia secara keseluruhan adalah hal lumrah dan tak perlu dibuat malu.

 

*****

 

Jawaban atas pertanyaan yang menjadi judul tulisan ini adalah: perlindungan hak asasi manusia, penjagaan hak-hak warga negara secara perorangan maupun golongan dihadapan kekuasaan negara, pengamanan perbedaan pandangan sebagai konsekuensi dari keberagaman/pluralitas, pengakuan kepada hak minoritas daripada previlege kaum mayoritas dan kepentingan “rakyat kebanyakan” daripada previlege kaum kaya. Kesemuanya itu merupakan kongkretisasi hal-hal ideal yang ada dalam sasaran demi sasaran tersebut di atas. Pengingkaran atas hal-hal itu, walaupun tetap mengumandangkan demokrasi dan reformasi adalah lamunan yang menggelikan, karena tidak akan kunjung terwujudnya sasaran di atas.

 

Sebuah hal penting patut diingat dalam hal ini yaitu, sikap kita dalam tata niaga dunia yang berlaku sekarang. Kita harus taat kepada tiga elemen dalam perekonomian dunia dewasa saat ini: persaingan/kompetisi antar usaha yang sehat, kesertaan dalam tata niaga internasional yang ada dan penggunaan sistem-sistem efisiensi rasional. Meskipun kita dapat merubah orientasi perekonomian nasional kita, dari usaha besar dan raksasa kepada pemenuhan kebutuhan orang kecil melalui promosi kepentingan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan merubah fokus anggaran belanja negara, namun kita tetap harus menggunakan ketiga prinsip di atas. Hanya dengan cara itu perekonomian bangsa ini dapat berkembang selaras dengan perkembangan ekonomi dunia.

 

Dengan demikian, jelaslah banyak sekali hal-hal dari masa lampau dan sekarang yang harus dirubah. Tekanan kepada kepentingan “kelas atas”, harus digantikan oleh perhatian kepada kepentingan “rakyat banyak”. Hal itu harus dicerminkan oleh sebuah sistem yang di dalamnya terkandung dua hal utama: Memelihara orientasi kepada kepentingan rakyat banyak, dan kesungguhan memelihara kehadiran kita dalam perekonomian dunia. Karena itulah dibutuhkan sebuah pemerintahan yang pandai mempertemukan kepentingan nasional kita dengan Internasional, dalam sebuah tatanan keseimbangan yang baru, itulah rahasiannya. Mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan.

 

       Mengapa KPU Bertindak Demikian?     

           

Komite Pemilihan Umum (KPU) yang diangkat oleh pihak legislatif dan eksekutif bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 2003. Undang-undang tersebut mengatur waktu pelaksanaan pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU sendiri, tanggal 5 April 2004 untuk pemilu legislatif. Sedangkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan beberapa bulan lagi, dan dengan demikian siklus lima tahunan pemerintahan kita untuk kali ini mulai berjalan akhir tahun 2004 ini. Diharapkan, pemerintahan baru hasil kedua jenis pemilu itu akan mampu mengatasi krisis multi dimensi yang sudah bertahun-tahun kita hadapi. Mengapakah demikian? Karena diharapkan sistem pemerintahan kita akan memiliki legitimasi kekuasaan, sebagai hasil deretan pemilu-pemilu tersebut.

 

Karena itu, dapat dimengerti pentingnya arti, juga besarnya harapan yang dicurahkan bangsa ini kepada KPU yang membuat aturan-aturan pemilu, mempersiapkan dan melaksanakannya pada tanggal 5 April 2004 untuk pemilihan legislatif, serta memberikan catatan yang obyektif dan jujur tentang hasil-hasil pemilu tersebut. kepada masyarakat. Tapi ternyata, belum-belum KPU sudah dilanda krisis, dengan mundurnya beberapa orang anggotanya dari KPU itu sendiri, seperti Romo Mudji Sutrisno dan DR. Imam Prasodjo. Semuanya terjadi secara terselubung dan tidak transparan, sedangkan KPU sendiri tidak pernah menjelaskan masalahnya kepada publik. Jadilah masyarakat bertanya-tanya; apakah yang sebenarnya terjadi dalam tubuh KPU? Jawaban atas pertanyaan ini tidak pernah diberikan, padahal ia menyangkut masa depan bangsa.

 

Belum lagi masalah itu jelas duduk perkaranya, lagi-lagi terdengar berita yang disiarkan oleh media massa, Ketua KPU menghadap Presiden untuk meminta dikeluarkannya sebuah Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk memungkinkan diselenggarakannya pemilu legislatif susulan, yang “terpaksa” dilakukan. Karena di beberapa daerah, logistik pemilu belum sampai ke TPS/TPSLN sepuluh hari sebelum tanggal pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dengan kata lain, KPU mencari “payung hukum” terhadap sebuah pelanggaran oleh KPU sendiri atas peraturan yang ditetapkannya sendiri. Karuan saja, penulis meminta kepada DPP PKB untuk menolak Perpu tersebut dan ini dinyatakannya secara terbuka di muka pers.

 

Setelah reaksi keras dari penulis itu, baik DPR-RI maupun Presiden tidak jadi menerima usulan akan Perpu yang diajukan Ketua KPU Nazaruddin Samsudin. Dengan kata lain, KPU ‘terpaksa’ menyelenggarakan pemilu legislatif pada tanggal 5 April 2004. Tetapi, permintaan lain dari penulis yaitu agar Ketua KPU meminta maaf kepada bangsa ini atas keterlambatan logistik pemilu di banyak tempat, tidak diindahkan. Ketua KPU tampak seperti ingin ‘cuci tangan’ dari kemelut logistik pemilu, dan bersikap seolah-olah tidak bersalah. Karenanya , Ketua KPU tetap saja melakukan pelanggaran terhadap UU No. 12/ 2003, tanpa memperoleh sanksi apapun. Ini tentu saja berlawanan dengan sistem hukum kita. Karena itulah, kita harus “mendorong” sekuat-kuatnya agar ketua KPU mengundurkan diri dari jabatan tersebut dalam beberapa hari ini. Karena ia telah lalai terhadap kewajiban mempersiapkan logistik pemilu sepuluh hari sebelum pelaksanaannya, dan juga lalai melaksanakan kewajiban yang dituntut undang-undang, untuk mendaftarkan pemilih seluruhnya, sebelum pemilu berlangsung. Sampai hari ini pun, masih ada 2 juta orang pemilih yang belum terdaftar dan menerima kartu pemilih. Sudah tentu ini merugikan sejumlah parpol, yang para warganya tidak terdaftar dan tidak dapat memberikan suara dalam pemilu.

 

Ketua KPU Nazarudin Samsudin yang penulis buku “Jejak Langkah Pak Harto”, dengan demikian benar-benar dihinggapi ‘gaya’ pemerintahan Orde Baru sudah tentu tidak layak menjadi ketua KPU.

 

Ini dapat terjadi karena adanya ‘permainan’, sehingga orang yang tadinya dinilai secara luas akan menjadi Ketua KPU, Mulyana W. Kusumah, dapat dikalahkan. Akibat dari ‘sikap ngotot’ Nazaruddin Samsudin itu, maka beberapa langkah strategis yang seharusnya diambil KPU ternyata tidak dilakukan. Inilah yang menjadi sebab mengapa logistik pemilu tidak siap di semua tempat pada waktu yang ditetapkan undang-undang, yaitu tanggal 26 Maret 2004. jam 24.00. Sudah seharusnya kita mengambil tindakan untuk menjaga agar sikap KPU dan komunikasinya dengan khalayak ramai, obyektif dan terbuka. Karena itulah dengan artikel ini penulis mengusulkan agar Nazarudin Samsudin diganti saja oleh orang lain yang lebih jujur dan terbuka seperti Mulyana W. Kusumah untuk “menyelamatkan” pemilu dari tindakan-tindakan Nazarudin Samsudin yang “berbau” upaya memenangkan pihak-pihak tertentu pada pemilu itu sendiri.

 

Hanya dengan cara menjaga obyektivitas dan kejujuran KPU, pemilu dapat dipertahankan. Jika kita lalai dalam hal ini, maka akibat-akibatnya tidak hanya terasa di dalam negeri, melainkan juga dalam hubungan interrnasional kita. Umpamanya saja, pemerintah AS telah menyediakan jumlah lebih lebih dari 24 juta dollar untuk pemilu kita, sisa terakhir dari jumlah itu diserahkan oleh Duta Besar Skip Boyce sehari sebelum Nazarudin Syamsuddin menghadap Megawati Soekarnoputri untuk meminta dikeluarkanya Perpu tersebut. Ini berarti, orang dapat menyangka pemerintah AS melakukan salah satu dari dua hal berikut: pertama, bersekongkol dengan pihak Presiden dan Ketua KPU untuk melanggar Undang-Undang RI mengenai logistik pemilu. Kedua, ia membiarkan diri dibodohi oleh Ketua KPU.

 

Karena itu, melalui artikel ini penulis meminta perhatian parpol-parpol yang ada dan diakui legitimasinya oleh KPU sendiri, untuk mendesak pergantian ketuanya, untuk menjaga indenpendensi, obyektifitas, keterbukaan dan kejujuran lembaga itu. Hanya dengan cara itulah kita dapat mempertahankan obyektifitas hasil pemilu legislatif, minimal kredibilitas hasil-hasil itu sendiri. Karena jika menunggu selesainya proses pemilu legislatif, baru melakukan perubahan pada struktur KPU, akan memberi peluang kepada terjadinya manipulasi penghitungan suara oleh KPU itu sendiri. Mungkin bagi para “pengamat’ yang masih memiliki persangkaan baik, hal itu tidak terlalu ditakutkan, tetapi selama 32 tahun lebih kita selalu ditipu oleh Panitia Pemilihan Umum (PPU), yang terkenal dengan manipulasinya untuk memenangkan pemerintahan Orde Baru. Apakah rasa tidak percaya penulis itu terasa sangat berlebihan?

 

Namun, perilaku KPU sekarang memang tidak meyakinkan siapapun. Ongkos berlebihan (mark up) terjadi secara luas di lingkungan KPU sendiri, tanpa dapat dikontrol siapapun. Sekian banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi atas aturan-aturan yang ada, lebih-lebih menambah rasa tidak percaya itu. Demikian pula, arogansi KPU yang tidak mau minta maaf pada bangsa ini atas kelalaian-kelalaian kerjanya, membuat sangat sulit bagi seorang pengamat yang jujur untuk demikian saja percaya kepada lembaga tersebut. Bahwa Ketua KPU harus membayar mahal kelalaian demi kelalaian yang terjadi, itu adalah sesuatu yang wajar dalam tata kerja dimanapun juga. Masalahnya sekarang, masihkah kita memiliki keberanian moral untuk melakukan koreksi terbuka atas KPU? Memang mudah dikatakan, namun proses penegakkan kedaulatan hukum menghadapi kesulitan demi kesulitan yang amat besar, bukan?

 

    Nasib UKM dan Reformasi Ekonomi 

           

Semenjak tahun 1945 usaha kecil dan menengah (UKM) tidak pernah secara sungguh-sungguh di bantu oleh pemerintah. Bahkan sebaliknya, terjadi apa yang dinamakan “kucuran kredit” bagi mereka, tidak pernah terjadi dalam jumlah yang cukup signifikan. Sektor yang dinamai dengan berbagai sebutan itu, sering kali kekurangan modal. Penulis pernah mendengar pada Radio El-Shinta, seorang pengusaha pakaian di Teluk Belanga yang menyatakan mengekspor lebih kurang 30.000 lembar pakaian jadi ke Malaysia. Ditanya, apakah hanya itu permintaan yang datang dari negeri jiran tersebut? Ia menjawab hanya dapat membuat pakaian jadi sejumlah itu, walaupun permintaan datang 10 kali lipatnya. Mengapa ? ia menjawab mesin jahitnya sudah terlalu tua dan hanya dapat menjahit sejumlah itu. Mengapa ia tidak mengambil kredit pada sebuah bank, mungkin Bank pemerintah? Dijawabnya, tidak mampu membayar, karena labanya hanya 10%, sementara bunga Bank yang harus dibayar 19%. Karena itu tidak saya perluas usaha ini sampai datang pertolongan, katanya.

 

Kejadian seperti ini sudah dianggap “praktek normal” dari perekonomian nasional kita. Normal, karena mereka merasa kenyataannya para pengusaha besar (disebut “pengusaha kelas kakap”) yang memperoleh segala macam fasilitas kredit pada bank-bank pemerintah. Baik yang melalui jalan lurus maupun praktek ‘serba curang’ dan menyedihkan. Dalam rangkaian hal-hal yang menyedihkan itu, adalah “uang hangus” (komisi) yang harus dibayarkan kepada pegawai bank yang bersangkutan, jika ingin memperoleh kucuran kredit tersebut. Tidak heranlah jika UKM berkembang tanpa bantuan siapapun, dan bahkan mungkin dengan berbagai hambatan yang harus diatasi sendiri di lapangan. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah.

 

Pernah penulis ditanya dalam sebuah seminar, apakah tanda-tandanya gerakan koperasi menjadi sehat dan dewasa? Penulis menjawab, jika Departemen Koperasi sudah tidak diperlukan lagi. Langsung Menteri Koperasi Bustanil Arifin mengajak penulis ke ruang kerjanya untuk dimarahi. Tetapi hal itu tidak mengubah kenyataan, urusannya tidak selesai dengan memarahi penulis, melainkan dengan perbaikan-perbaikan dalam segala hal yang menyangkut gerakan koperasi.

 

*****

 

Penulis pernah berkunjung ke Prince William Rural Electricity Cooperatives (Koperasi listrik Pedesaan Prince William) di negara bagian Virginia, A.S. Setelah meninjau tata kerja di kantornya, yang hanya mempunyai seorang pegawai/staff, penulis masuk ke ruang mesin yang menghasilkan ratusan juta watt dan melayani kebutuhan listrik 5 negara bagian, termasuk ibukota federal A.S, Washington, D.C. Walaupun berskala sangat besar, koperasi ini dianggap UKM karena ia memiliki pegawai dan staff kurang dari 50 orang. Ini baru koperasi, dan di mata penulis, ini koperasi baru. Kalau di negeri kita biasanya koperasi mempunyai pengawai dan staff demikian banyak (termasuk tukang masak dan tukang parkir), maka terasa aneh sebuah koperasi demikian besar skala pekerjaanya di asuh oleh hanya beberapa orang saja.

 

Dari Semaul Undong di Korea Selatan, Kibutz di Israel maupun Ejido di Mexico adalah koperasi-koperasi pertanian yang tentu saja harus dipelajari kelebihan dan kekurangan masing-masing, apabila kita ingin memiliki koperasi pertanian yang tangguh. Beberapa tahun yang lalu, statistik mengumumkan bahwa 43% dari ekonomi nasional A.S dimiliki oleh UKM, sedangkan 29% oleh BUMD dan hanya 28% dimiliki pihak swasta (termasuk yang sangat terkenal nama-namanya seperti Boeing, General Electric dan sebagainya). Inilah rahasia mengapa perekonomian A.S menjadi kuat dan “tahan banting”. Kalau kita ingin memiliki perekonomian kuat, kita juga harus sanggup membangun jaringan UKM yang luas dan kuat.

 

Memang pernah dicoba untuk “menegarakan” gerakan koperasi tetapi senantiasa gagal. Sebagai gerakan, koperasi memerlukan wiraswastawan yang sanggup memandang ke depan dan mengambil keputusan dengan cepat untuk organisasi mereka, tentu saja dengan resiko yang juga sangat besar. Hal ini tidak dimiliki oleh jajaran pegawai dan staff yang tunduk dan bertanggung jawab kepada kantor koperasi milik pemerintah di daerah yang bersangkutan. Gerakan koperasi seperti Ujamaa di Tanzania ciptaan Julius Nyerere, Jamiyyah Al-Ta’awun ciptaan Nasser di Mesir, serta BUUD (Badan Usaha Unit Desa) di negeri kita, sewajarnya mengalami kegagalan karena factor terlalu besarnya campur tangan pemerintah, dan sangat kecilnya kewiraswastaan di dalamnya.

 

*****

 

Jelaslah dengan demikian, bahwa menghidupkan UKM (termasuk koperasi), bukanlah kerja yang mudah. Namun ia harus dilakukan, karena tanpa koperasi sebuah perekonomian yang sehat dan normal dapat berdiri. Apalagi untuk kawasan seluas tanah air kita dan penduduk yang demikian besar bilangannya seperti tanah air kita. Bahwa kegagalan demi kegagalan dalam mendorong kemajuan UKM telah terjadi secara meluas, tidak berarti bahwa upaya memajukan UKM (termasuk koperasi), bukanlah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Di tangan UKM-lah terletak masa depan perekonomian nasional kita.

 

Salah satu syarat untuk menjaga UKM yang sehat dapat bekerja sebagai “lokomotif perekonomian” dengan menjaga jumlah kucuran kredit yang cukup bagi mereka. Banyak perusahaan raksasa dunia dewasa ini berangkat dari sebuah UKM, seperti Bank of America, Credit Lyons di Prancis, Kredit Anstalt di Jerman, Rabo Bank di Belanda, adalah bukti dari kemampuan UKM untuk memanfaatkan kucuran kredit dalam jumlah sangat besar. Sekian banyak pasar swalayan di Swedia dimiliki oleh koperasi sebagai pemegang saham tunggal. Karena itu, tepatlah kalau dianggap UKM adalah “lokomotif” sebuah perekonomian. Karena UKM memiliki kewiraswastaan dalam skala yang diperlukan tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Tentu saja ini adalah hal yang relatif, seperti terbukti dengan pemilikan sebuah koperasi atas saham-saham dan pabrik mobil Volvo di Scandinavia.

 

Karena Undang-Undang Dasar 1945 maupun letak geografis kita, maka jelas bahwa diperlukan penguatan UKM atasnya dengan tidak membatasi usaha swasta. Kita harus berpegang teguh kepada asas kompetisi yang sehat, persaingan yang jujur dan penggunaan pertimbangan-pertimbangan efisiensi yang rasional, jika kita memiliki usaha swasta yang tangguh dan UKM yang “tahan banting” tentulah kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Karena kita memiliki 3 buah sumber alam yang sangat besar, yaitu hasil-hasil hutan yang demikian banyak tambang-tambang mentah yang berlimpah ruah (terutama BBM dan gas alam) dan hasil-hasil laut dalam jumlah yang tidak tertandingi oleh bangsa-bangsa lain. Tentu itu semua harus dikembangkan. Sesuatu yang gampang dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?

 

          Benarkah Harus Ada Konsepnya? 

           

Pertanyaan di atas haruslah diajukan kepada pemerintahan saat ini, yang tampaknya tidak memiliki konsep apa pun dalam menangani krisis multidimensi yang berkepanjangan menghinggapi bangsa kita. Sebab, kenyataannya pemerintah tidak memiliki keberanian untuk mengambil satu sikap saja dalam persoalan. Paling tidak, orientasi permasalahan tidak pernah memiliki kejelasan yang diperlukan, karena konsistensi pandangan yang diambil tidak diperhatikan. Bukti yang paling jelas adalah, inkonsistensi dalam orientasi ekonomi kita. Di satu pihak, kita merasakan adanya kecenderungan untuk membiarkan optimalisasi keuntungan, yaitu perusahaan mendiktekan 'keharusan-keharusan' yang kemudian diikuti oleh pemerintah. Di antaranya dihilangkannya bentuk-bentuk subsidi bagi kebutuhan masyarakat, untuk menghilangkan 'kerugian-kerugian' setiap usaha.

 

Contoh yang paling jelas dan aktual adalah berbagai kenaikan tarif dan harga penjualan BBM. Jelas, hal itu disebabkan oleh desakan luar negeri, agar segala macam subsidi dihilangkan. Hal itu diperlukan, guna menghindarkan 'kerugian' pada berbagai BUMN. Dengan kata lain, perlunya subsidi bagi sejumlah hajat hidup orang banyak, adalah sebuah keharusan. Yang perlu diubah bukanlah adanya subsidi itu sendiri, melainkan dipermainkannya biaya tinggi ekonomi (high cost economic), akibat permainan birokrasi pemerintah. Ini berarti diperlukan keberanian moral yang tinggi dan kemauan politik yang kuat, untuk melakukan pengikisan KKN. Bukan dengan mengurangi subsidi yang hanya akan menyusahkan rakyat banyak. Namun, justru kebalikannya yang terjadi, seperti yang kita lihat dewasa ini bahwa KKN tampak bertambah merajalela.

 

Dengan demikian, masyarakat ditimpa dua hal yang sebenarnya berbeda satu dengan yang lain. Di satu pihak rakyat menderita akibat dicabutnya subsidi dari berbagai hal yang menjadi kebutuhan pokok. Termasuk hal yang secara politis dianggap sebagai 'kebutuhan pokok' seperti perdagangan dunia, juga rakyat 'terkena' oleh kamahiran birokrasi pemerintahan ber-KKN. Kedua hal inilah yang dikhawatirkan akan menciptakan situasi sangat negatif bagai perekonomian nasional kita, dan bahkan revolusi atau anarki sosial yang tidak terkendalikan lagi.

 

Dalam ungkapan lain, bahaya konflik horizontal haruslah benar-benar dirasakan oleh pemerintah, justru supaya kita tidak terdesak oleh perkembangan keadaan yang sama sekali tidak terduga. Itu adalah akibat langkanya konsep dalam menangani permasalahan yang kita hadapi, katakanlah krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini.

 

***

 

Menjelang keberangkatan ke Semarang, di ruang tunggu lapangan terbang Soekarno-Hatta Cengkareng, pada awal tahun ini, penulis mendengarkan tayangan televisi mengenai aktivitas sebuah LSM di Kabupatan Simalungun Sumatra Utara, yang mengusahakan agar masyarakat merasakan perlunya penjagaan atas kepemilikan pohon meranti di sebuah suaka alam yang hanya seluas 200 hektare. Hal itu ternyata berdampak pada terlindung dan terjaganya hutan itu dari para perambah hutan, karena masyarakat merasa penting kelestarian hutan meranti itu. Ini menunjukkan bahwa rasa turut memiliki, adalah sebuah faktor dalam perekonomian kita oleh masyarakat, memang sangat dibutuhkan. Jadi, penghapusan subsidi secara semena-mena akan sangat memengaruhi kemampuan kita untuk menyelesaikan krisis ekonomi.

 

Apa yang terjadi di Kecamatan Purba Tengah dalam kawasan Simalungun itu bersesuaian sepenuhnya dengan usul Erna Witoelar, semasa menjadi Menteri Permukiman dan Pengembangan Prasarana Wilayah, dengan gagasan agar masyarkat diberi kepemilikan sejumlah tertentu atas hutan-hutan kita, agar mereka merasa berkepentingan untuk menjaga kelestarian hutan. Usul itu diajukan untuk mencegah pembakaran hutan oleh orang-orang yang hanya untuk membuat ladang tanaman saja. Gagasan itu diajukan dalam sidang kabinet waktu itu, untuk mengatasi pembakaran hutan.

 

Di sini jelas tidak ada perbedaan antara upaya mengatasi pembakaran hutan dari upaya untuk melestarikannya. Kedua pandangan itu tertuju pada sebuah kenyataan, betapa pentingnya menciptakan rasa memiliki hutan-hutan kita oleh masyarakat luas. Ini dimungkinkan, karena pengenalan sangat dalam atas adanya rasa memiliki itu di kalangan masyarakat.

 

Jadi, faktor masyarakat menjadi sesuatu yang tidak dapat dimungkiri lagi oleh siapa pun, terutama pemerintah. Tanpa adanya rasa memiliki seperti itu, sia-sialah kebijakan apa pun yang akan diambil, walaupun para perumus kebijakan itu sendiri adalah tokoh-tokoh intelektual dengan berbagai gelar ilmu dari beberapa perguruan tinggi, yang memiliki reputasi ilmiah yang sangat baik. Jadi, benarlah kata sebaris sajak Arab: "Bukanlah orang muda kalau mengatakan itulah bapak kami (berbuat), melainkan seorang pemuda Arab berkata inilah Aku." Jadi, sikap untuk menghamba kepada orang luar tanpa memikirkan kerugian adalah sikap yang sangat sempit, yang didasarkan ketakutan pada pihak asing itu sendiri.

 

***

 

Dalam ajaran Islam, kepentingan orang banyak itu dirumuskan sebagai kebutuhan umum (maslahah ummah) yang dalam bahasa kita digantikan oleh kata kesejahteraan. Dalam pembukaan UUD 45, hal itu dirumuskan sebagai masyarakat adil dan makmur. Kata adil (al-adlu) dan kemakmuran (al-rohfalah), menunjukkan orientasi mementingkan kebutuhan orang banyak dan kesejahteraan mereka (moril dan materiil). Jadi, orientasi kepentingan orang banyak menjadi ukuran penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Menarik sekali, ungkapan ushul fiqh (teori hukum Islam) "kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas/bagi rakyat yang dipimpin, harus terkait langsung, dengan kesejahteraan mereka" (Tasharruf al-Imam alla al-ra'iyyahmanutun bi al-maslahah). Karena itu, kepentingan rakyat adalah ukuran satu-satunya dalam Islam bagi penyelenggaraan pemerintah yang baik.

 

Dalam dunia modern sekarang, kebijakan subsidi yang tidak begitu memengaruhi perdagangan bebas selalu terjadi, seperti dana miliaran dolar AS untuk membeli dan menyimpan susu dan produk ikutannya (keju, mentega, dan sebagainya), dimasukkan dalam anggaran belanja negara federal budget tiap tahunnya. Mengapa? Karena subsidi yang diberikan itu menyangkut persediaan dan permintaan (supply and demand). Mengapa kita tidak berani menetapkan ukuran sendiri mengenai harga minyak bumi dan barang-barang tambang lainnya? Bukankah mark-up dan pungutan-pungutan yang dibebankan kepada Pertamina, mengakibatkan mahalnya bahan bakar di negeri ini?

 

Bukankah dalam hal ini diperlukan subsidi tertentu kepada minyak bumi kita? Subsidi untuk kendaraan maupun subsidi untuk pengangkutan yang diperlukan bagi rakyat kebanyakan? Jadi, penghapusan subsidi bahan bakar tanpa melihat keperluan rakyat, berarti kita menaikkan biaya penghidupan bagi masyarakat kebanyakan, tanpa diimbangi oleh kenaikan pendapatan.

 

Jadi, kebijakan mengurangi subsidi minyak atau menghilangkan subsidi bahan bakar minyak adalah sebuah tindakan kapitalistis, tanpa melihat aktivitas bagi kebanyakan orang. Sikap ini jelas menunjukkan tekanan-tekanan beberapa negara kuat di Barat atas pemerintah kita. Kalau pemerintah lalu menaikkan harga BBM dan tarif-tarif tertentu, ini jelas menunjukkan orientasi memaksimalkan keuntungan (profit maximalization) telah berhasil didesakkan oleh negara-negara kapitalis kepada pemerintah, walaupun bertentangan dengan UUD 45 yang berorientasi memenuhi kebutuhan orang banyak. Jadi, keputusan menaikkan harga BBM dan subsidi-subsidi lain, terciptalah sudah kemauan para kapitalis untuk maksimalisasi keuntungan di negeri kita. Tugas kita adalah memberikan koreksi atas keputusan tersebut, dengan demikian jelaslah Islam berorientasi kebutuhan orang banyak. Sederhana, bukan?

 

         Berkuasa dan Harus Memimpin     

           

Ketua Umum PIB Syahrir membuat tulisan menarik dalam sebuah media baru-baru ini. Dalam kesimpulan penulis, dalam karyanya itu, Syahrir menyebutkan ada orang berkuasa tetapi tidak memimpin. Dengan tepat, Syahrir menunjukkan pada kita sebagai bangsa yang sedang porak-poranda, karena tidak adanya kepemimpinan. Buktinya, krisis multi-dimensi yang sedang kita hadapi dewasa ini, sama sekali tidak mendapatkan pemecahan –kalau tidak dikatakan justru diperparah oleh ulah para pemimpin kita sendiri-. Ada pejabat yang menganggap TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia sebagai persoalan pemerintah daerah, padahal seluruh peraturan yang menyangkut diri mereka dibuat oleh pemerintah pusat. Demikian juga pejabat lain yang tidak mau meninggalkan jabatan, walaupun telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta sebagai pihak yang bersalah. Alasannya, karena menunggu putusan Pengadilan Tinggi. Bukankah ini berarti sebuah pengakuan, bahwa sistem pengadilan kita bekerja di bawah pengaruh mafia peradilan? Alangkah tragisnya keadaan kita saat ini?

Dengan tepat pula, Syahrir menunjuk kepada pemerintahan kita yang memiliki sejumlah orang berkuasa, namun tidak sanggup memimpin. Bahkan, aparat penegak hukum kita cenderung melanggar konstitusi. Pertanyaan Klinik Hukum Merdeka, adakah DPR/MPR kita dewasa ini legal atau tidak, mengingat 60 % suara hasil pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999 yang lalu dihitung, namun pemerintah telah mengumumkan Surat Keputusan (SK) Presiden, mengenai komposisi DPR/MPR —tidak dijawab hingga saat ini oleh Mahkamah Agung (MA). Begitu juga, pertanyaan penulis kepada lembaga tersebut, adakah maklumat keadaan bahaya yang dikeluarkan tanggal 21-23 Juli 2001 tersebut merupakan tindakan legal atau illegal berdasarkan konstitusi, juga tidak mendapatkan jawaban.

Ditambah lagi, bahwa showroom mobil termahal (mewah) di dunia saat ini berada di halaman gedung DPR, yang dipenuhi oleh mobil para anggotanya, bahkan tidak mengindahkan besarnya jumlah kubik silinder (cc) yang dimiliki kendaraan tersebut. Dengan kata lain, para anggota DPR/MPR kita tengah menikmati kekuasaan yang mereka peroleh tanpa memperhatikan sah atau tidaknya kekuasaan mereka itu. Dengan demikian, pengamatan Syahrir itu juga berlaku bagi para anggota DPR/MPR kita dewasa ini. Keluhan birokrasi pemerintahan dan kejengkelan rakyat sama sekali tidak diperhatikan. Bahkan DPR tidak lagi memperhatikan kepentingan rakyat, melainkan hanya sibuk dengan urusan mereka sendiri tampak jelas di mata kita.

 

Masalahnya adalah persoalan klasik yang harus kita hadapi sekarang ini. Kepercayaaan (trust) masyarakat kepada sistem pemerintahan kita dewasa ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. KKN, terutama dalam bentuk korupsi, kini tampak nyata sudah tak terkendali lagi. Benarlah kata alm. Mahbub Junaidi: bahwa nanti kita harus membayar pajak karena mengantuk, seolah-olah sebuah kenyataan yang hidup. Runtuhnya kekuasaan Wangsa Syailendra (pembangun candi Borobudur) dan kerajaan Majapahit (untuk membiayai perang dan perluasan kawasan) –misalnya, akhirnya runtuh karena keduanya hanya sekadar berkuasa tetapi tidak memimpin. Kekuasaan wangsa Syailendra dianggap tidak ada oleh kaum Hindu-Budha yang membangun candi Prambanan yang di kemudian hari hijrah ke Kediri di bawah Darmawangsa dan mengingkari kekuasaan wangsa tersebut. Kekuasaan Majapahit, yang semula memeluk agama Hindu-Budha/Bhairawa, akhirnya juga hilang tanpa dapat ditolong lagi karena ketidakmampuan mempertahankan keadaan di hadapan tantangan kaum muslimin, terutama di bawah pimpinan Sayyid Jamaluddin Husaini dalam abad ke-15 Masehi.

 

Dengan mengacu kepada ketidakmampuan pemerintah yang ada untuk memelihara kepercayaan (trust) rakyat tersebut, jelas bagi kita adanya kewajiban besar untuk berpegang kepada amanat tersebut. Kepentingan rakyat, yang dirumuskan dengan sangat baik oleh para pendiri negeri ini, melalui pembukaan UUD 1945, yaitu dengan rumusan ”masyarakat adil dan makmur”, jelas menunjuk pada keharusan mencapai kesejahteraan bangsa. Pernah diperdebatkan, apakah peningkatan PNB (Product National Bruto), dapat dinilai sebagai upaya mencapai keadaan tersebut? Sekarang jangankan berusaha ke arah itu, berdebat mengenai apa yang dimaksud dengan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran pun sudah tidak lagi kita lakukan.

 

Kehidupan kita yang kering-kerontang ini sekarang hanya dipenuhi oleh kegiatan untuk mempertahankan kekuasaan, bukannya untuk mencapai kepemimpinan yang diharapkan. Kekuasaan disamakan dengan kepemimpinan, dan kedua hal tersebut tidak lagi mengindahkan aspek moral/etika-nya dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Pantaslah jika kita sekarang seolah-olah tidak memiliki kepemimpinan dan para pemimpin, karena kita sudah kehilangan aspek moral dan etika tersebut. Kepemimpinan kita saat ini, sebagai bangsa, hanya dipenuhi oleh basa-basi (etiket) yang tidak memberikan jaminan apa-apa kepada kita sebagai bangsa.

 

Agama Islam, yang dipeluk oleh mayoritas bangsa kita, memiliki sebuah adagium yang sangat penting: ”kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin, haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan mereka” (tasyarruf al-imam ‘ala ar-ra’iyyah manuutun bi al-maslahah) jelas menunjuk hubungan langsung antara sang pemimpin dengan rakyat yang dipimpin yang diukur dengan tingkat kesejahteraan mereka. Benarkah kita saat ini memperjuangkan kesejahteraan dengan sungguh-sungguh, kalau dilihat kelalaian para penguasa kita dewasa ini? Tentu saja pertanyaan ini tidak akan ada yang menjawab sekarang, karena dalam kenyataan hal ini tidak dipikirkan secara sungguh-sungguh oleh para penguasa kita. Tidak ada usaha untuk mengkaji kembali sistem pemerintahan kita, minimal mengenai orientasinya, hingga tidak heranlah jika langkah bangsa ini sedang terseok-seok.

 

Nabi Muhammad SAW bersabda: ”Tiada agama tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan dan tiada kepemimpinan tanpa pemimpin” (la diina illa bi jama’atin wa la jamaa’ata illa bi imaamatin wa laa imamata illa bi imamin) jelas sekali menunjuk pada pentingnya arti kepemimpinan dan sang pemimpin. Dengan demikian, kepemimpinan mempunyai arti yang sangat besar bagi sebuah bangsa. Ketika para pemimpin kita bertikai mengenai saat yang tepat bagi proklamasi kemerdekaan, ada yang merasakan sudah waktunya hal itu dilaksanakan, dan ada pula yang merasa belum waktunya, tetapi semuanya mengetahui bahwa proklamasi harus dilakukan, hanya soal waktu saja yang dipersengketakan. Ketika para pemuda menculik Soekarno ke Rengasdengklok, hal itu menunjukkan bahwa mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang diperlukan, sedangkan Soekarno tidak mempersoalkan keharusan proklamasi itu sendiri. Ia hanya mempersoalkan bila proklamasi itu harus dilakukan. Dan akhirnya, semua sepakat, bahwa hal itu harus dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945.

 

Pengamatan Syahrir bahwa kita tidak memiliki pemimpin, melainkan hanya seorang penguasa belaka, tentu didasarkan pada sebuah kenyataan di atas. Yaitu, bahwa krisis multidimensi yang kita hadapi sekarang ini, memerlukan jawaban serba-bagai dari para penguasa pemerintahan kita; dari menciptakan sistem politik baru yang mengacu kepada etika dan moral, melalui kedaulatan hukum dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara di depan undang-undang, hingga pengembangan orientasi ekonomi yang tepat, semuanya itu memerlukan kepemimpinan yang benar. Kepemimpinan yang memiliki keberanian moral, kemauan politik (political will) dan kejujuran untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukannya kepentingan sendiri ataupun kelompok. Karena kepemimpinan formal yang seperti itu belum ada, pantaslah bila ada anggapan, kita tidak memiliki pimpinan saat ini, melainkan hanya penguasa saja. Sederhana, namun sangat rumit, bukan?

 

        Ekonomi Ditata Dari Orientasinya  

           

Sejak kemerdekaan di tahun 1945, orientasi ekonomi kita banyak ditekankan pada kepentingan para pengusaha besar dan modern. Di tahun 1950-an, dilakukan kebijakan Benteng, dengan para pengusaha pribumi atau nasional memperoleh hampir seluruh lisensi, kredit dan pelayanan pemerintah untuk “mengangkat” mereka. Hasilnya adalah lahirnya perusahaan “Ali- Baba” , yaitu dengan mayoritas pemilikan ada ditangan para pengusaha keturunan Tionghoa dan pelaksana perusahaan seperti itu dipimpin oleh “pengusaha pribumi”. Ternyata, kebijakan itu gagal, ‘si Baba’ atau pengusaha keturunan Tionghoa, karena ketekunan dan kesungguhannya mulai menguasai dunia usaha, baik yang bersifat peredaran/ perdagangan barang-barang maupun pembuatan/produksinya, walau adanya pembatasan ruang gerak warga negara keturunan Tionghoa, untuk tidak aktif/memimpin di bidang-bidang selain perdagangan.

 

Demikian pula dengan sistem quota dalam pendidikan, mau tidak mau mempengaruhi ruang gerak warga negara keturunan Tionghoa di bidang perdagangan saja. Mereka dengan segera memanfaatkan kelebihan uang mereka, untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka di luar negeri. Karena tidak terikat dengan sistem beasiswa yang disediakan pemerintah, dengan pembagian “rata-rata” untuk berbagai bidang study, mereka lalu memanfaatkan kecenderungan besar di luar negeri, untuk memberikan perhatian lebih besar kepada pendidikan berbagai bidang usaha: teknologi, produksi, kimia, komunikasi terpan, kemasan (package), pemasaran, penciptaan jaringan (networking) dan permodalan. Di tahun-tahun terakhir ini, mereka bahkan sudah mencapai tingkatan kesempurnaan (excellence) dalam bidang-bidang tersebut, seperti terbukti dari hasil-hasil yang dicapai anak-anak mereka di luar negeri.

 

Karena itu tidaklah mengherankan, jika lalu dunia usaha (bisnis) mereka kuasai. Para manager/pimpinan usaha ada di tangan mereka, bahkan hal itu terasa pada tingkat usaha di bidang keuangan/ finansial hampir seluruhnya mereka kuasai secara nyata, Bulog dan Dolog hampir seluruhnya berhutang uang pada mereka. Sehingga praktis mereka lah yang menentukan jalannya kebijakan teknis, dalam hal-hal yang menyangkut sembilan macam kebutuhan pokok bangsa. Tidak mengherankan jika lalu ada pihak yang merasa, ekonomi negeri kita dikuasai oleh keturunan Tionghoa, itu wajar saja. Bahkan lontaran bahasa mereka akan menjadi sangat berbahaya, jika di tutup-tutupi oleh pemerintah dan media dalam negeri. Namun, harus segera di temukan sebuah kerangka lain, untuk menghindarkan lontaran-lontaran perasaan yang emosional seperti itu. Janganlah berbagai reaksi itu, lalu berkembang karena di percaya oleh orang banyak.

****

 

Dalam hal ini, diperlukan adanya sebuah penataan ekonomi bangsa kita, penataan itu harus dilakukan karena kesenjangan kaya-miskin memang menjadi besar dalam kenyataan. Bagaimanapun juga harus diakui, bahwa apa-apa yang terbaik di negeri kita, dikuasai/ dimiliki oleh mereka yang kaya, baik “golongan pribumi” maupun “golongan keturunan Tionghoa”. Untuk menyelamatkan diri dari kemarahan orang melarat, baik yang merasa miskin ataupun yang memang benar-benar tidak menguasai/memiliki apa-apa, maka elite ekonomi/orang kaya “kalangan pribumi” selalu meniup-niupkan bahwa perekonomian nasional kita dikuasai/ dimiliki para pengusaha “golongan keturunan Tionghoa”. Karena memang selama ini media nasional dan kekuasaan politik selalu berada di tangan mereka, dengan mudah saja pendapat umum dibentuk dengan menganggap “golongan keturunan Tionghoa”, yang lazim disebut golongan non-pribumi, sebagai penguasa perekonomian bangsa kita.

Kesan salah itu dapat segera dibetulkan, dengan sebuah koreksi total atas jalannya orientasi perekonomian kita sendiri. Koreksi total itu harus dilakukan atas orientasi yang lebih mementingkan pelayanan kepada pengusaha besar dan raksasa, apapun alasannya, termasuk klaim pertolongan kepada pengusaha nasional “ pribumi”, haruslah disudahi. Yang harus ditolong adalah pengusaha kecil dan menengah, seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar yang kita miliki, maupun berbagai peraturan yang lain. Dengan demikian tidaklah tepat untuk mempersoalkan “pribumi” dan “non-pribumi”, karena persoalannya bukan terletak di situ, masalahnya adalah kesenjangan antara kaya dan miskin.

 

Jadi, yang harus di benahi, adalah orientasi yang terlalu melayani kepentingan orang-orang kaya, atas kerugian orang miskin. Kita harus jeli melihat masalah ini dengan kacamata yang jernih. Perubahan orientasi itu terletak pada dua bidang utama, yaitu pertolongan kepada UKM (usaha kecil dan menengah) dan upaya mengatasi kemiskinan. Kedua langkah itu harus disertai pengawasan yang ketat, disamping liku-liku birokrasi, yang memang merupakan hambatan tersendiri bagi upaya memberikan kredit murah kepada UKM. Padahal, apapun upaya yang dilakukan untuk menolong UKM, tentulah menghadapi hambatan. Jadi, haruslah dirumuskan kerangka yang tepat untuk tujuan ini. Dan tentu saja, upaya mengatasi kemiskinan menghadapi begitu banyak rintangan dan hambatan terutama dari lingkungan birokrasi sendiri.

****

 

Tujuan pemerintah dan kepemimpinan dalam pandangan Islam adalah Maslahah am’mah, yang secara sederhana diterjemahkan dengan kata kesejahteraan. Kata kesejahteraan ini, dalam Undang-Undang Dasar kita, dinamakan keadilan dan kemakmuran sekaligus dalam pembukaan UUD 1945 diterangkan, bahwa tujuan bernegara bagi kita semua diibaratkan menegakan masyarakat yang adil dan makmur. Ini juga menjadi sasaran dari ketentuan Islam atau ushul fiqh (islamic legal theory), dengan pengungkapan “kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya, terkait langsung dengan kepentingan rakyat yang dipimpinnya” (Tasharruf al-imam manutun bi-al-maslahah).

Dalam bahasa sekarang, sikap agama seperti itu dirumuskan sebagai titik yang menentukan bagi orientasi kerakyataan. Itulah yang seharusnya menjadi masalah arah kita, dalam menyelenggarakan perekonomian nasional. Bukannya mempersoalkan asli dan tidak dengan latar belakang seorang pengusaha. Pandangan picik seperti itu, sudah seharusnya digantikan oleh orientasi perekonomian nasional kita yang lebih sesuai dengan kebutuhan mayoritas bangsa.

 

****

 

Masalahnya sekarang, perekonomian nasional kita terkait sepenuhnya dengan persaingan bebas, keikutsertaan dalam perdagangan internasional yang bebas dan mengutamakan efisiensi rasional. Karenanya orientasi ekonomi rakyat harus di fokuskan kepada ketiga ”prinsip menjaga dan mendorong UKM”. Tetapi, yang berlaku dalam hal ini adalah keharusan merubah orientasi perekonomian nasional itu sendiri, namun sangat sulit dalam pelaksanaan, bukan?

 

          Gandhi, Islam dan Kekerasan

 

Ulang tahun ke-101 Mahatma Gandhi, bulan Oktober yang lalu dirayakan secara sederhana. Tokoh pejuang berkebangsaan India ini terkenal dengan ajaran yang menentang kekerasan(satya graha), yang digunakannya dalam perjuangan menuntut kemerdekaan secara damai bagi India dari tangan Inggris. Untuk itu, ia meninggalkan praktek hukum yang sangat menguntungkan di Afrika Selatan, dan kembali ke India untuk memimpin perjuangan kemerdekaan. Karena hal itu dilakukannya tanpa kekerasaan, maka kita yang melakukan peperangan melawan Belanda dalam menuntut kemerdekaan, cenderung untuk meremehkan arti perjuangan damai yang mereka lakukan. Ini adalah wajar saja, yang tidak wajar adalah kecenderungan memandang rendah perjuangan kemerdekaan di India itu. Sikap inilah yang perlu kita ubah , agar tidak mewarnai hubungan kita dengan negeri-negeri lain.

India, setelah perang kemerdekaan usai, ternyata menumbuhkan dua hal yang sangat penting, yaitu ketundukan kepada hukum dan berani mengembangkan identitas bangsa tersebut. Ketundukan kepada hukum itu nampak nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika seorang tamtama polisi mencatat dalam buku catatannya hal-hal yang membuat ia menahan/menangkap seseorang. Setelah keterangan tertulis itu dibacakan kepada si tertangkap, maka ia diminta menandatangani “pra/berita acara polisi!” itu, maka dokumen yang bertanda tangan warga itu, dijadikan pegangan untuk memeriksanya dengan teliti dan mengadilinya di pengadilan, kalau memang ia pantas dihukum. Dengan kata lain, hanya orang yang memang ada indikasi kuat secara obyektiflah yang ditahan, bukannya keterangan oknum polisi tersebut. Karenanya warga negara India lebih banyak dilindungi oleh hukum, dibandingkan warga negara kita di negeri sendiri.

Namun, ini tidak berarti undang-undang (law) di India sudah mencerminkan keadilan, karena memang tidak demikian halnya. Banyak undang-undang yang dihasilkan Lok Sabha, tidak menyelesaikan masalah hak-hak anak-anak dan perempuan, dan juga perlindungan kepada kerja paksa (Bounded Labour). Kedudukan pekerja paksa itu sangat rendah secara sosial, hal ini diperkuat oleh agama Hindu dengan sistem kastanya. Datanglah Gandhi dengan ajakan menciptakan masyarakat tanpa kasta, dan memandang mereka dari kasta terbawah (Sudra) sebagai harijan (anak tuhan). Ternyata, penolakannya atas kekerasan menumbuhkan rasa perikemanusiaan yang sangat dalam pada diri Gandhi. Dan ini pula, yang membuat orang-orang Indofundamentalis/ekstrim membunuhnya pada tahun 1948.

Islam juga mengajarkan hidup tanpa kekerasan. Satu-satunya alasan untuk menggunakan kekerasan, adalah jika kaum muslimin diusir dari tempat tinggal mereka (idza ukhiriju min diyarihim). Itupun masih diperdebatkan, bolehkah kaum muslimin membunuh orang lain, jika jiwanya sendiri tidak terancam? Demikianlah Islam berjalan berabad-abad lamanya tanpa kekerasan, termasuk penyebaran agama tersebut di negeri ini. Alangkah jauh bedanya dengan sikap sementara fundamentalis/teroris muslim dimana-mana dewasa ini. Terjadi pergolakan berdarah di sementara daerah, seperti Poso, Sulawesi Tengah dan Ambon/Maluku, Begitu juga, mereka yang berhaluan “garis keras” di kalangan berbagai gerakan Islam di sini, berlalu-lalang kian-kemari membawa pedang, celurit, bom, granat serta senapan rakitan. Perbuatan itu jelas melangar undang-undang, tetapi tanpa ada tindakan apapun dari pemerintah.

Bahkan beberapa jenis gerakan memberlakukan pembersihan/sweeping dan memberhentikan kendaraan untuk diperiksa sesuka hati. Pernah juga terjadi, dilakukan sweeping atas Coffee House di Kemang, Jakarta, demi untuk menegakkan syari’ah Islamiah di negeri ini. Anehnya, botol-botol sandich dipecahkan dibuang ke lantai, karena berharga murah, sebaliknya wishky dan vodka yang berharga mahal dibawa pulang dalam keadan utuh, mungkin untuk dijual lagi. Sikap mendua yang materialistik ini memperkuat dugaan bahwa di antara para fundamentalis itu ada orang-orang bayaran dari luar. Masalahnya, mengapakah para pemimpin berbagai gerakan tersebut tidak dapat mengendalikan anak buah mereka?

Sikap menggunakan kekerasan itu, juga tidak sedikit didorong oleh berbagai produk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD I dan DPRD II) diberbagai kawasan, seperti di Sumatra Barat, Garut, Tasikmalaya dan Pemekasan berkecenderungan untuk memberlakukan syari’ah Islamiyah secara formal. Umpamanya saja dalam bentuk peraturan daerah, hal itu melambangkan kuatnya semangat untuk menolak tindakan-tindakan yang bertentangan dengan syari’ah Islamiyah saat masa orde baru. Jadi, sebenarnya sikap itu tidak berbeda jauh dengan orang-orang fundamentalis itu. Karenanya, sidang kabinet di waktu penulis masih menjadi Presiden memutuskan bahwa Pemerintah Daerah (Perda) yang berlawanan dengan Undang-undang Dasar (UUD) dianggap tidak berlaku. Penulis beranggapan, keputusan para pendiri negara ini termasuk 7 (tujuh) orang pemimpin berbagai gerakan Islam, untuk memisahkan agama dan negara, masih berlaku dan belum dicabut oleh siapapun.

Lalu, mengapakah ada orang-orang fundamentalis itu yang umumnya terdiri dari orang-orang muda yang terampil yang cakap secara teknis, namun tidak pernah jelas diri mereka secara psikologis? Jawabnya sebenarnya sederhana saja. Pertama karena orang-orang itu melihat kaum muslimin tertinggal jauh ke belakang dari orang-orang lain. Nah, “ketertinggalan” itu mereka kejar secara fisik, yaitu menggunakan kekerasan untuk menghalangi kemajuan materialistik dan duniawi itu. Mereka lebih mementingkan berbagai institusi kaum muslimin, dan tidak percaya bahwa budaya kaum muslimin dapat mendorong mereka untuk meninggalkan kelompok-kelompok lain. Nantinya “mengejar ketertinggalan” dengan cara penolakan atas “Budaya Barat” akan dilupakan, karena kecakapan yang mereka miliki berasal dari “Dunia Barat”.

Aspek kedua dari munculnya gerakan-gerakan fundamentalistik ini adalah proses pendangkalan agama yang menghinggapi kaum muda muslimin sendiri. Karena mereka kebanyakan adalah ahli matematika dan ilmu-ilmu eksakta lainya, para ahli ekonomi yang penuh dengan hitungan-hitungan rasional dan para dokter yang selalu bekerja secara empirik. Dengan sendirinya tidak ada waktu bagi mereka untuk mempelajari agama Islam dengan mendalam. Karenanya, mereka mencari jalan pintas dengan kembali kepada sumber-sumber teksual Islam seperti Al-Qur’an dan Al-Hadist, tanpa mempelajari berbagai penafsiran dan pendapat-pendapat hukum Akhwalul Kulkumi yang sudah berjalan berabad-abad lamanya.

Karena itulah, mereka mencukupkan diri dengan sumber-sumber tekstual yang ada. Karena mereka biasa menghafal berbagai nama obat-obatan (vademecum) dan benda-benda lain, dengan mudah mereka menghafal ayat-ayat dan hadist-hadist dalam jumlah besar yang menimbulkan kekaguman orang. Karena itu mereka merasa iri kepada para ahli agama, tetapi karena pengetahuan mereka yang sangat terbatas tentang Islam, akhirnya membuat mereka fundamentalis. Karena sumber-sumber tertulis itu diturunkan dalam abad ke-7 sampai ke-8 masehi di Jazirah Arabia tentu dibutuhkan penafsiran yang kontemporer dan bertanggungjawab untuk memahami kedua sumber tertulis diatas. Tetapi akibatnya bagi kaum muslimin lainnya dan bagi seluruh dunia pula sangat drastis, tindak kekerasan yang sudah biasa mewarnai langkah-langkah mereka, dianggap oleh masyarakat dunia sebagai ciri khas gerakan Islam. Jadi, jawaban pertanyaan diatas sebenarnya sederhana saja, walaupun tampaknya rumit, bukan?

 

    Haruskah Ada Pergantian Pemerintahan? 

           

DALAM editorialnya 25 Januari 2003, Harian Media Indonesia menyatakan anggapan seharusnya pemerintah tidak perlu diganti. Megawati Soekarnoputri selaku kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan harus dipertahankan terus hingga pemilihan umum yang akan datang. Argumentasi yang dikemukakan untuk mendukung pandangan ini bahwa negara kita telah dua kali mengalami pergantian pimpinan (dalam hal ini presiden) dalam waktu sangat singkat.

 

Pemimpin negara yang juga adalah pemimpin pemerintahan, kedua fungsi kepemimpinan di atas disatukan dalam istilah pimpinan nasional. Kalau terjadi lagi pergantian pemimpin nasional saat ini, dari tangan Megawati Soekarnoputri, maka berarti negara kita tidak memiliki stabilitas politik yang diperlukan bagi pembangunan bangsa ini untuk selanjutnya. Dengan demikian, menurut editorial tersebut, pergantian pimpinan nasional saat ini justru mengisyaratkan rapuhnya sistem pemerintahan di negeri ini. Mungkinkah pemerintahan dilanjutkan dengan pimpinan yang sangat cepat diganti?

 

Sepintas lalu, argumentasi di atas memang sangat meyakinkan. Hal itu disebabkan oleh ekuasi (penyamaan) antara stabilitas nasional dan adanya pemerintahan. Persoalannya benarkah anggapan seperti itu? Konsekuensi dari pendapat itu memang benar; wujud adanya pemerintahan disamakan dengan stabilitas politik. Dengan sendirinya, pertanyaan yang objektif justru akan berbunyi, benarkah wujud sebuah pemerintahan identik dengan stabilitas politik? Jika asumsi ini benar maka pendapat yang mengutamakan sangat penting arti pemerintahan dapat segera bekerja. Ada 'fakta' yang sangat menentukan, bahwa hubungan antara eksistensi pemerintah suatu negara dan stabilitas politik, justru menghasilkan 'anak haram' yang membawa kerancuan besar-besaran dalam tata negara yang kita kembangkan.

 

Dalam kenyataan, wujud pemerintahan tidak berarti negara. Ada kalanya kedua hal itu menyatu dalam eksistensi pemerintahan yang kuat, dan dampaknya stabilitas pun akan terwujud. Jika pemerintahannya lumpuh maka negara akan kehilangan stabilitas dan ini berarti tidak tercapainya stabilitas nasional. Jika kejadiannya seperti sekarang, yaitu adanya pemerintah yang tidak berwibawa hasil dari sebuah pemerintahan yang lemah, dengan sendirinya stabilitas nasional pun akan terganggu. Seperti terlihat dengan adanya gangguan keutuhan teritorial, hasil dari pengakuan internasional atas integrasi wilayah negara kita. Inilah yang diusahakan habis-habisan oleh penulis, dengan perjalanan kelilingnya di sekian banyak negara sewaktu menjadi presiden di negeri ini.

 

***

 

Sebenarnya ukuran utamanya dalam hal ini adalah negara bukan pemerintahan. Kalau ada pergantian pemerintah terus-menerus dalam waktu cepat, tidak berarti negara menjadi lemah dan stabilitas nasional lalu hilang. Hal ini dibuktikan oleh Italia yang sering berganti pemerintah, namun negaranya tetap kuat. Jadi, yang menentukan stabilitas nasional adalah wujud negara bukan wujud pemerintah. Masalahnya, persoalan pemerintah yang kuat dan negara yang kuat merupakan dua hal yang boleh dibilang identik. Dengan demikian, pergantian pemerintah dianggap melemahkan negara, pada gilirannya melemahkan stabilitas naional. Selama kita mengikuti kerancuan berpikir seperti ini, selama itu pula kita akan takut melihat pergantian pemerintahan. Jika kita takut dengan pergantian pemerintah yang dianggap 'terlalu asing' selama itu pula kita disandera oleh fakta, bukannya dirahkan kepada gambaran ideal kita mengenai negara yang kuat dengan stabilitas nasionalnya. Dengan demikian, maka kita pun akan mempertahankan pemerintahan yang lemah.

 

Sekarang kenyataan ini terjadi di depan mata kita sendiri dan membuat kita menerima saja pemerintahan yang labil yang kita miliki. Dan, ketika stabilitas nasional terganggu oleh 'sistem' yang keliru itu, maka jangan berharap akan ada perbaikan dalam sistem itu, KKN akan dapat dihilangkan, kedaulatan hukum dapat ditegakkan, dan perlakuan yang adil terhadap semua negara dapat diwujudkan di muka undang-undang.

 

Demikian pula sistem ekonomi yang ada tidak lagi memadai dengan kebutuhan kita, minimal orientasinya harus segera dibenahi. Sejak kemerdekaan, hampir seluruh kebijakan dan tindakan pemerintah di bidang ekonomi terkait hampir seluruhnya dengan kepentingan usaha besar dan raksasa. Kalau perlu, dengan membuka pintu lebar-lebar bagi usaha asing, tanpa pembatasan apa-apa. Dikombinasikan dengan birokrasi yang tidak jujur, keserakahan sebagian pengusaha di masa lampau, serta keengganan kita untuk melakukan pengawasan menyeluruh yang ketat, hasilnya adalah perekonomian yang 'berat ke atas'. Hal ini tampak, antara lain maraknya lapangan-lapangan terbang kita saat ini, yang menandakan kebangkitan ekonomi (economic recovery) hanya mulai terjadi di kalangan atas. Sebaliknya, kebanyakan rakyat di bawah yang merupakan mayoritas bangsa, sangat sulit untuk sekadar mencari makan saja. Jangan diharapkan moto Departemen Kesehatan (Depkes): 'Empat Sehat Lima Sempurna' dapat berjalan di kalangan mayoritas bangsa saat ini, ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik. Sangat menyedihkan!

 

***

 

Naiknya harga BBM dan tarif dasar listrik membuat jarak antara si kaya dan si miskin menjadi bertambah lebar. Ditambah dengan puluhan juta tenaga kerja yang menganggur dan terkena PHK, jelas bahwa kenaikan harga produk strategis tersebut yang segera diikuti kenaikan harga dan biaya barang-barang lain, mau tidak mau membuat sementara orang yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan negara dan bangsa kita, menjadi ketakutan akan adanya revolusi sosial (konflik horizontal) di negara kita. Jika hal itu terjadi maka hancurlah segala upaya selama ini untuk mendirikan sebuah bangsa dan negara yang bersatu, merdeka dan berdaulat penuh atas dirinya sendiri. Sungguh menyedihkan, hal seperti ini tidak pernah diperhitungkan sebelum diambil keputusan menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik. Belum lagi jika diingat, bahwa ekspor kita menurun tajam, TKI kita banyak yang dikembalikan dan pengawasan ketat oleh Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund - IMF) atas Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang hampir-hampir saja melenyapkan kedaulatan kita sebagai bangsa.

 

Kalau hal-hal di atas dipikirkan secara mendalam, jelas bahwa mengenai perlunya pergantian pemerintahan harus kita pikirkan secara serius. Pemerintah sebuah bangsa sebesar negeri kita, tidak dapat dijalankan secara asal-asalan saja. Keseriusan menghadapi masalah, konsistensi dalam sikap maupun kemampuan mengendalikan pemerintah justru harus tampak dalam saat-saat ketika kita menghadapi krisis dimensional, seperti sekarang ini. Menjadi pertanyaan, dapatkah pemerintah yang berkuasa saat ini membimbing kita memenuhi dua tugas di bawah ini? Pertama, menyelesaikan krisis multidimensional yang bermuara pada keuntungan semua pihak. Kedua, mampukah pemerintah menghindari kemungkinan timbulnya kembali 'orientasi ke atas' yang membuat kita semakin tergantung kepada kapitalisme internasional. Penulis tidak mementang kapitalisme, melainkan jelas ia harus mengalami modifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kita sebagai bangsa.

 

Hal lain yang bertentangan dengan pendapat jangan ada pergantian pemerintah sekarang, adalah wacana bahwa pemerintahan sekarang telah melanggar UUD 45 (konstitusi). Pertama, ketika Megawati Soekarnoputri mengundang hampir seluruh ketua umum partai politik ke rumahnya di Kebagusan pada minggu keempat Juli 2001, untuk mengadakan Sidang Istimewa MPR guna melengserkan presiden yang sah, tanpa ada kesalahan hukum. Sebuah penyelesaian politis atas sebuah kasus hukum, jelas melanggar konstitusi. Kedua, dengan mengadakan penjualan Indosat kepada pihak asing, yang jelas akan membahayakan keamanan dalam negeri kita sebagai bangsa. Karena dalam satelit yang dimiliki Indosat, terdapat kode-kode intelijen yang tidak boleh diketahui orang lain. Ketiga, kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik, jelas menambah kesengsaraan rakyat. Sudah jelas bahwa konstitusi diciptakan untuk melindungi kepentingan dan kebutuhan rakyat. Sebagai wacana bukankah ini menunjukkan perlunya pergantian pemerintahan dalam kehidupan bangsa kita? Gampang merumuskan, namun sulit melaksanakannya.***

 

  Islam, Ideologi dan Etos Kerja di Indonesia

 

Dalam Muktamar Nadhlatul Ulama (NU) tahun 1935 di Banjarmasin, forum menyampaikan permintaan fatwa, bagaimana status negara Hindia Belanda dilihat dari pandangan agama Islam, karena ia diperintah oleh pemerintah yang bukan Islam dan orang-orang yang tidak beragama Islam? Dari sudut pandang agama Islam, wajibkah ia dipertahankan bila ada serangan luar?

Jawaban dari pertanyaan itu cukup menarik. Negara Hindia Belanda wajib dipertahankan dari serangan luar, sebagai kewajiban agama, karena negara tersebut menjamin kebebasan warga negara untuk melaksanakan ajaran agama Islam. Bahan pengambilan atau sumber rujukan yang digunakan adalah Bughyah al-Mustarsyidin, sebuah kitab agama yang dikarang oleh Al-Hadrami.

Fatwa di atas menyentuh dua hal yang sangat penting bagi kehidupan sesuatu bangsa atau masyarakat. Di satu pihak, Islam mensyaratkan kebebasan bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ajaran agama mereka, sebagai conditio sine qua non bagi penerimaan Islam atas eksistensi negara tersebut, dan dengan demikian memberikan tolok ukur yang jelas bagi kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Di pihak lain, Islam membiarkan hal-hal yang berhubungan dengan bentuk negara, sistem pemerintahan, orientasi warga negara dan ideologi politik mereka ditentukan oleh proses sejarah. Kedua hal itu langsung memungkinkan kaum muslimin untuk sekaligus memiliki kesetiaan kepada ajaran Islam, di samping kesetiaan kepada negara yang bukan negara Islam. Dengan demikian, pola yang berkembang adalah wawasan kebangsaan yang dijalin dengan orientasi keagamaan cukup kuat, seperti yang kita lihat pada kaum muslimin dewasa ini di negeri kita. Wawasan kebangsaan dan orientasi keagamaan itu saling mendukung, bukannya saling menolak, seperti yang masih terjadi di negeri-negeri lain hingga saat ini.

Walaupun secara sepintas lalu telah tercapai rekonsiliasi definitif antara Islam dan negara, dalam hal ini terutama dengan ideologi Pancasila, namun bukan berarti bahwa permasalahan hubungan antara Islam dan negara di negeri kita telah terselesaikan secara tuntas. Sebuah sisi dari hubungan itu masih memungkinkan timbulnya friksi antara kepentingan kaum muslimin dan kepentingan negara. Sisi itu adalah senjangnya watak yang dimiliki keduanya, Islam sebagai agama memberlakukan nilai-nilai normatif dalam kehidupan perorangan maupun kolektif para pemeluknya, sedangkan negara seperti Republik Indonesia tidak akan mungkin memberlakukan nilai-nilai yang tidak diterima oleh semua warga negara, yang berasal dari agama dan pandangan hidup yang berlainan. Dengan kata lain, tidak semua nilai-nilai normatif yang dimiliki oleh Islam dapat diberlakukan dalam kehidupan bernegara kita di negeri ini.

Kenyataan ini mendorong kita untuk mencari landasan hubungan antara Islam dan negara dalam bentuk yang lebih baik, dari hanya sekedar kebebasan melaksanakan ajaran Islam bagi kaum muslimin, seperti yang selama ini mengatur kehidupan kita sebagai bangsa. Dengan sadar harus dilakukan upaya untuk mencari tali pengikat yang lebih kokoh bagi kehidupan kaum muslimin negeri ini dalam kaitannya dengan ideologi negara. Sebenarnya upaya ke arah itu telah dilakukan oleh berbagai kalangan, namun hinggga saat ini hasilnya masih belum menunjukkan hasil yang final. Apa yang akan dipaparkan selanjutnya dalam tulisan ini hanyalah merupakan sebuah upaya lanjutan belaka, dan sama sekali tidak memiliki pretensi telah menemukan jawaban yang memuaskan. Bahkan justru sebaliknya, ia akan mengundang lebih banyak masalah, yang diharapkan akan mampu merangsang kegiatan kolektif kita dalam mencari jawaban final di kemudian hari

Seorang pemikir muslim yang melakukan rintisan ke arah rekonsiliasi antara agama dan negara itu adalah Syeikh Ali Abdurraziq dari Mesir. Pada tahun tigapuluhan, ia menyatakan bahwa Islam hanya mengenal tiga sendi kehidupan bernegara, yaitu keadilan ('adalah), persamaan (musawah) demokrasi (syura). Apabila suatu negara telah memiliki ketiga sendi kehidupan itu, dengan sendirinya ia dapat diterima keabsahannya oleh Islam. Dengan segera ia mendapatkan reaksi sangat keras dari semua kalangan, baik ulama maupun cendekiawan muslim lainnya, apalagi dari kalangan aktivis gerakan Islam. Ia diusir dari lingkungan Al-Azhar, tempat ia mengajar sekian tahun lamanya, dan bukunya dibakar serta dilarang beredar.

Mengapa demikian besar reaksi yang dihadapi? Tidak lain, karena ia mengkesampingkan sisi normatif dari Islam, yang telah meletakkan demikian banyak ketentuan yang terkait dengan kehidupan masyarakat, dalam bentuk hukum agama (fiqh). Dari fiqih itu lalu dikembangkan wawasan hukum kenegaraan yang dikenal dengan sebutan Hukum Islam, seringkali dikenal dengan nama lain, yaitu Syari'ah. Ali Abdurraziq melihat negara sebagai instrumen yang terpisah dari hukum agama, dan dengan demikian secara praktis ia memperkenalkan gagasan negara sekuler dalam cakrawala pemikiran kaum muslimin tentang negara dan konstitusi.

Dalam negara seperti itu, hukum agama tidak memperoleh tempat, karena hukum yang diberlakukan adalah hukum nasional negara itu. Islam dilepaskan dari fungsi normatifnya, dan tinggal berfungsi filosofis belaka, yaitu sebagai dasar negara, dan dengan demikian tidak memperoleh keabsahan sebagai sumber hukum yang bersifat langsung. Dalam ungkapan lain, Islam hanya berfungsi inspiratif bagi kehidupan warga negara secara keseluruhan. Tanpa membenarkan atau menyalahkan Ali Abdurraziq, jelas bagi kita bahwa reaksi hebat itu merupakan bukti masih kuatnya pandangan yang berkebalikan dari pandangannya itu. Masih cukup besar jumlah kaum muslimin yang menentang pandangan sekuler tentang hubungan agama dan negara. Juga terbukti masih kuat keinginan untuk memberlakukan Hukum Islam ini dalam kehidupan bernegara, melalui legislasi ajaran Islam dan menjadikan produknya sebagai hukum Nasional.

Gema dari tuntutan seperti itu masih terus bergaung, lebih lima puluh tahun setelah Ali Abdurraziq menuliskan karyanya. Di luar Indonesia, kita lihat betapa saat ini para aktivis gerakan Islam menuntut pemberlakukan Hukum Syari'ah, yang akan melarang Benazir Bhuto menjadi perdana menteri lagi di Pakistan. Pada saat ini muncul kasus seorang pria yang oleh pengadilan dilarang mengawini istri kedua, karena tidak memenuhi persyaratan untuk itu, namun oleh banyak kalangan (termasuk penguasa salah satu negara bagian), keputusan itu dianggap melanggar ketentuan agama yang tidak memberlakukan persyaratan apapun bagi perkawinan dengan istri kedua.

Dalam memahami hubungan antara agama dan negara menjadi jelas bagi kita, bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan pesat dalam pemikiran keagaman maupun kenegaraannya. Ideologi Pancasila telah didudukkan secara tepat oleh kaum muslimin, yaitu menjadi landasan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan Islam menjadi aqidah dalam kehidupan kaum muslimin. Antara ideologi sebagai landasan konstitusional tidak dipertentangkan dengan agama, tidak mencari penggantinya dan tidak diperlakukan sebagai agama. Dengan demikian, secara teoritik tidak akan diberlakukan undang-undang maupun peraturan lain yang bertentangan dengan ajaran agama di negara ini. Secara keseluruhan, Islam berfungsi dalam kehidupan bangsa dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah sebagai akhlaq masyarakat (etika sosial) warga masyarakat, sedangkan bentuk kedua adalah partikel-partikel dirinya yang dapat diundangkan melalui proses konsensus (Undang-undang seperti Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama No. 7/1989).

Dengan mengakui wewenang Hukum Islam untuk mengatur kehidupan warga negara, melalui filter berupa Hukum Nasional, watak kehidupan bernegara dan berbangsa terhindar dari orientasi sekuler, seperti yang dikhawatirkan dapat terjadi bila diikuti pendapat Ali Abdurraziq. Situasi seperti ini memang tidak sepenuhnya memuaskan bagi mereka yang menghendaki pelaksana ajaran Islam secara utuh sebagai produk legislatif formal, atau dengan istilah lain yang menghendaki pelaksanaan sepenuhnya Hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Bagi pandangan seperti itu, memang tidak akan ada yang memuaskan selain berdirinya sebuah Negara Islam, sedangkan dalam kenyataan yang dapat kita dirikan adalah Republik Indonesia.

Masalahnya juga belum selesai bagi mereka yang telah dapat menerima kenyataan yang terjadi, dan dapat menerima kehadiran Pancasila dalam konteks yang diuraikan di atas. Pancasila masih harus diuji, apakah mampu atau tidak mewujudkan prinsip-prinsip kenegaraan dan kebangsaan yang dituntut Islam, antara lain seperti yang dirumuskan Ali Abdurraziq. Pancasila harus mengembangkan wawasan kehidupan yang demokratis, menganut paham perlakuan sama di muka undang-undang dan memperjuangkan keadilan. Demikian pula, Pancasila harus mengembangkan watak kehidupan yang berorientasi kepada pelaksanaan kedaulatan hukum secara tuntas, menghargai kebebasan pendapat dan menjamin kebebasan berserikat. Itulah kunci yang dapat disumbangkan Islam kepada ideologi kita, Pancasila. Kunci itu diperoleh dari lima buah jaminan dasar yang diberikan oleh Islam kepada warga masyarakat: jaminan dasar akan keselamatan fisik, keyakinan agama, kesucian keluarga, harta milik pribadi dan keselamatan profesi.

Lembaga-lembaga kenegaraan harus disusun berdasarkan acuan yang jelas akan mewujudkan kekuasaan pemerintah yang terbatas, bukan kekuasaan tanpa batas. Untuk itu kedaulatan hukum atas lembaga pemerintahan maupun kemasyarakatan, serta atas individu maupun kelompok warga negara, harus dijaga sekuat mungkin. Penjagaan kedaulatan hukum itu hanya dimungkinkan, apabila kebebasan berpendapat dan berserikat benar-benar dihormati. Karenanya, jalinan antara kedaulatan hukum, kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat merupakan kunci yang mutlak harus diberikan Islam kepada ideologi negara dan bangsa kita.

Dalam konteks sumbangan Islam kepada ideologi, dengan sedirinya tidak bisa diabaikan kebutuhan akan penumbuhan etos kerja yang benar, yang akan membawa kepada wawasan ideologi seperti dikemukakan di atas. Etos kerja itu harus dimulai dengan kesadaran akan pentingnya arti tanggung jawab kepada masa depan bangsa dan negara. Tanpa orientasi ke depan seperti itu, tidak akan mungkin ideologi melakukan transformasi sosial yang diperlukan untuk melintasi garis kemiskinan menuju kepada kemakmuran di masa depan. Dorongan untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan hanya mungkin timbul, jika masyarakat secara keseluruhan memiliki orientasi kehidupan yang teracu ke masa depan yang lebih baik.

Orientasi ke depan itu harus diikuti oleh penghargaan yang cukup kepada kompetisi dan capaian (achievement). Orientasi ini akan melahirkan orientasi lain, yaitu semangat profesionalisme yang menjadi tulang-punggung masyarakat modern. Semangat menjunjung tinggi profesionalisme adalah titik kepentingan dari transformasi sosial yang disebutkan di atas. Islam menjunjung tinggi profesionalisme, seperti dapat dibuktikan dengan berbagai cara yang tidak disebutkan di sini. Karena itu Islam mau tidak mau harus mengembangkan dalam dirinya etos-etos kehidupan yang berwatak transformis.

 

         Kaum Muslimin Dan Cita-Cita

           

Soal cita-cita kaum Muslimin, tentu saja harus dipresentasikan dengan mendalam. Ini sesuai dengan kenyataan, bahwa kaum Muslimin terbagi dalam dua kelompok besar. Ada kaum Muslimin yang menjadi gerakan Islam, ada pula yang hanya ingin menjadi warga negara tempat mereka hidup, tanpa menjadi warga gerakan apapun di dalamnya.

 

Dalam hal ini sudah tentu harus diperkecualikan gerakan yang menyangkut seluruh warga negara, seperti gerakan Pramuka yang mengantikan gerakan kepanduan di masa lampau dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengecualian ini dilakukan dengan kesadaraan penuh karena ia menyangkut kehidupan keseluruhan warga bangsa, dan dengan demikian tidak memiliki “warna ideologis apapun.”

 

Sedangkan jenis lainnya adalah kaum Muslimin warga gerakan-gerakan Islam, apapun wujud dan bentuknya. Ada yang hanya bersifat lokal belaka, nasional, dan ada yang bersifat Internasional. Yang terakhir ini dapat dilihat pada pembubaran Laskar Jihad di Saudi Arabia yang secara otomatis berarti pula pembubaran perkumpulan yang bernama Laskar Jihad di Indonesia. Ini juga dapat dilihat pada pembentukan Nahdlatul Ulama (NU) di beberapa kawasan mancanegara, ataupun pembentukan Ikhwanul Muslimin di sejumlah negara Timur Tengah. Karena sifatnya yang sangat heterogen, jelas tidak ada satu pihak pun yang dapat mengajukan klaim sebagai “perwakilan Islam” di manapun.

 

Karena itu pula lembaga-lembaga keagamaan Islam, tidak dapat bersatu dalam sebuah kesatuan dengan memiliki otoritas penuh. Lembaga yang mencoba mewakili ulama atau kaum muslimin dengan klaim seperti itu, namun hanya menjadi salah sebuah diantara organisasi-organisasi Islam yang ada, dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini tidak memiliki supremasi, seperti yang ada dalam agama-agama lain, seperti Konferensi Wali-Wali Gereja Indonesia (KWI), persekutuan-persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) atau Parisade Hindu Dharma. Tetapi, MUI harus berbagi tempat dengan NU, Muhammadiyah dan lain-lain. Karenanya, hanya hal-hal yang disepakati bersama oleh sekian banyak perkumpulan itu, yang dapat dianggap sebagai nilai-nilai yang diterima umat.

 

Ketika Rois Syuriyah NU cabang Pasuruan menyatakan "pengeboran" Inul bertentangan dengan ketentuan agama Islam, disusul dengan fatwa MUI, timbul reaksi dikalangan para warga negara republik kita. Untuk apa kedua lembaga itu "ngurusi" Inul sejauh itu ? Apalagi ketika H. Rhoma Irama menyatakan Inul tidak boleh membawa lagu ciptaan beliau, kalangan muda santri mentertawakannya sebagai tindakan "ketinggalan jaman". Memang, sepertinya tidak akan cocok lagu-lagu beliau dibawakan oleh orang seperti Inul. Dalam hal ini, masyarakat mengembangkan pandangan mereka sendiri.

 

Ketika ditanya dalam wawancara TV, Inul menyatakan, ia “mengebor” untuk mencari makan. Ia tidak “menutup-nutupinya” dengan berbagai istilah keren seperti “memajukan seni” dan sebagainya melainkan, secara berterus-terang ia mengatakan mencari makan. Kejujuran ucapan seperti ini, sangat berbeda dengan sikap palsu gaya “sok untuk kepentingan bangsa” yang diperlihatkan kebanyakan tokoh-tokoh politik kita, untuk menutupi ambisi politik pribadi mereka masing-masing. Mungkin inilah maksud hadist “katakan apa yang benar, walaupun pahit” (Qul al-Haqqa Walau Kanna Murran).

 

Karenanya tidak heran, jika pendapat atau kritikan berbagai macam pihak terhadap Inul, tidak memperoleh respon yang berarti dari kaum muslimin sendiri. Dengan kata lain, pendapat mereka itu akhirnya memiliki pengaruh sangat terbatas, bahkan banyak badan-badan penyiaran yang tidak mendukung. Bahkan ancaman H. Rhoma Irama untuk menggerakkan sejumlah organisasi ekstrim Islam melawan Inul, dalam pandangan penulis merupakan sesuatu yang sudah keterlaluan (over acting), yang mengancam keselamatan hidup kita sebagai bangsa. Apa bedanya ancaman itu dengan tindakan Front Pembela Islam (FPI) yang menyerbu rumah-rumah makan (Coffe House) di Kemang, Jakarta Selatan beberapa tahun lalu.

 

*****

 

Hal ini yang tampaknya sering tidak disadari beberapa tokoh Islam maupun beberapa perkumpulan kaum muslimin, yaitu kita harus merubah moralitas masyarakat dengan sabar. Agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya dan menjadikan contoh sebagai wahana utama dalam pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dengan tingkat kemajemukan sangat tinggi seperti yang kita miliki sekarang ini, kalau hal ini tidak kita sadari, tentu kita akan marah dan bersikap “memaksakan” kehendak kepada masyarakat.

 

Ini membutuhkan sikap serba resmi (formalisme) yang belum tentu disepakati semua pihak. Mengapa? Karena ini dapat menjurus kepada “terorisme moralitas”, dengan akibat yang sama seperti peledakan bom di Bali, di Medan maupun di lapangan terbang Cengkareng. Pelakunya harus dicari sampai dapat dan harus diganjar hukuman sangat berat, karena bersifat merusak dan mengacaukan keadaan secara umum. Tentu saja kita tidak ingin hal ini terjadi pada tokoh-tokoh yang kita kagumi seperti H. Rhoma Irama, karena ini adalah inti ajaran agama kita.

 

Karena itu dalam pandangan penulis, perlu diperhatikan bahwa cita-cita kaum Muslimin dibagi dua, yaitu antara keinginan kaum muslim yang tidak memasuki perkumpulan Islam manapun dan cita-cita para warga gerakan Islam. Tanpa adanya perhatian terhadap perbedaan ini, maka apa yang kita anggap penting, tidak begitu diperhatikan oleh kaum muslim yang lain. Sebagai akibat kita akan kehilangan hubungan.

 

Berlakulah dalam hal ini adagium Ushul fiqh (teori hukum Islam atau Islamic legal Theory), Yang berbunyi "Yuthalaqu al-Am wa Yuradhu bihi al-Khas" (hal umum yang disebut, hal khusus yang dimaksud). Kita harus hati-hati dan sadar sepenuhnya dengan apa yang kita ucapkan, agar kita memperoleh setepatnya apa yang kita inginkan. Memang ini melelahkan, melainkan inilah konsekuensi dari apa yang kita upayakan selama ini.

 

Dengan demikian, keputusan para pendiri negeri ini untuk tidak mendirikan sebuah negara agama adalah keputusan yang berakibat jauh. Hal inilah yang harus kita sadari konsekuensinya. Karena ada pemisahan agama dari negara, maka hukum yang berlaku bukanlah hukum Islam, tetapi hukum nasional yang belum tentu sama dengan keyakinan kita. Berarti dasar dari pembentukan hukum adalah tata cara yang kita gunakan bersama sehari-hari.

 

Yang dapat dijadikan materi hukum bagi bangsa kita berarti sesuatu yang tidak harus berdasarkan agama, yang memperoleh materi hukumnya dari wahyu yang dikeluarkan Tuhan. Dengan kata lain, proses penafsiran kembali (re-interpretasi) yang selama beabad-abad ini digunakan kaum muslimin, sebagai acuan moral yang mereka ikuti dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun ada juga yang kemudian menjadi materi hukum nasional kita dan ada yang menjadi moralitas bangsa (setidak-tidanya moralitas kaum muslimin).

 

Di samping memperjuangkan ajaran-ajaran Islam dan hukum formal, memang lebih berat memperjuangkan moralitas bangsa. Tapi ini adalah konsekuensi terjauh dari pandangan kita untuk memisahkan agama dari negara. Mudah kedengarannya, tapi sulit dilaksanakan , bukan?

 

            Kejujuran Menerima Sejarah       

           

Pada minggu pertama Januari 2003, penulis menyampaikan pidato pada acara yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Australia Universitas Indonesia (UI). Pidato itu keesokan harinya dikutip oleh sejumlah harian Ibu Kota, di samping beberapa media elektronik. Menurut keterangan, pidato itu diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin dan dimuat dalam sebuah media di Beijing. Mengapa? Penulis menyampaikan sesuatu yang selama ini tertutup, dan luput dari perhatian, tentang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Mungkin juga apa yang dikemukakan penulis itu, dianggap sebagai sesuatu yang ”baru” dalam pandangan orang tentang hubungan antara kedua negeri yang sama-sama berpenduduk banyak tersebut. Paling tidak, ia tidak pernah ditulis dalam buku-buku sejarah yang digunakan di kawasan mana pun selama ini.

 

Dalam memaparkan pentingnya arti kajian Pasifik, penulis meminta kejujuran semua pihak, sehingga hal-hal faktual belaka yang digunakan dalam kajian, yang dianggap memiliki ”kebenaran” sejarah yang kita gunakan, janganlah jadi keinginan untuk mencari kegemilangan bagi diri sendiri, golongan kita atau negeri di mana kita hidup. Harus ada kejujuran, bila kita ingin memperoleh kebenaran sejarah, sesuai dengan apa yang terjadi. Dalam hal ini, penulis sangat tertarik pada sebuah audio book yang dikeluarkan oleh BBC (British Broadcasting Corporation) tentang sejarah masa lampau Inggris. Audio book itu banyak mengungkapkan hal, baik pengkhianatan para raja, para tokoh dan para bangsawan, tanpa ditutup-tutupi. Semuanya dibuka, demi kepentingan sejarah, dan hasilnya adalah kekaguman, keuletan dan kepiawaian bangsa Inggris dalam mengemudikan sebuah negara. Kesimpulan orang, pantaslah kalau bangsa Inggris menjadi bangsa besar yang pernah ”menaklukkan” dunia.

 

Jadi, berlawanan dengan sangkaan sebagian orang akan ”kehebatan dan kesucian” sebuah bangsa. Sebenarnya biasa saja jika bangsa itu mengalami pasang surut dan naik-turun dalam sejarah kehidupannya. Ini adalah hal yang wajar, seperti wajarnya keyakinan bahwa Tuhan menurunkan sejumlah ajaran yang benar melalui sesuatu agama, kemudian ajaran-ajaran itu sendiri dilupakan dan tidak dijalankan oleh para pemeluknya. Termasuk Islam, jika memang benar-benar memiliki ajaran yang diwujudkan oleh kaum muslimin dalam sejarah mereka yang panjang, maka Islam tidak akan mengalami nasib seperti sekarang. Justru di sinilah terletak keharusan bagi mereka untuk selalu membuat penafsiran kembali (re-interpretasi) untuk ”menyelamatkan” Islam selama ini.

 

Kejujuran yang diminta dalam pidato penulis itu, adalah sikap menerima sejarah sebagaimana adanya. Dalam hal ini umpamanya, dapat dilihat sebagai bandingan apa yang dikemukakan Moh. Yamin dalam sejumlah tulisan-tulisannya tentang masa lampau Majapahit. Menurut Yamin, bendera Majapahit berkibar di perairan-perairan—mulai Madagaskar di timur Benua Afrika hingga Pulau Tahiti di Pasifik. Ia menyimpulkan, kekuasaan Majapahit ini membuktikan ”kebesaran” Indonesia di masa lampau. Benarkah klaim seperti itu, sesuai dengan kenyataan-kenyataan sejarah? Dalam pidato itu, penulis mengemukakan pandangan kritis tentang ”kebenaran sejarah” yang dipercayai oleh kacamata searah. Hal ini penulis kemukakan, agar supaya kajian Pasifik yang direncanakan pusat studi tersebut dapat berjalan objektif, dan menjadi bahan analisis kita, dan untuk itu harus memiliki ”kebenaran ilmiah” yang teruji dengan baik.

 

”Kebenaran ilmiah” yang terkandung dalam buku-buku dan berbagai catatan sejarah yang otentik, menunjukkan bahwa angkatan laut Majapahit adalah bagian dari sebuah angkatan laut yang lebih besar milik Kerajaan Tiongkok. Dari abad ke 13 hingga 16 Masehi, selama kurun waktu lebih dari 300 tahun, angkatan laut Tiongkok merajai perairan antara Pulau Madagaskar di Lautan Hindia, Samudera Indonesia hingga Samudera Pasifik di Pulau Tahiti. Nah, jelasnya, angkatan laut Majapahit adalah bagian dari angkatan laut Tiongkok itu. Kemungkinan besar, hubungan antara kedua angkatan laut itu terbentuk hubungan patron-client, secara halus dinamakan dominion. Seperti halnya hubungan Kanada dan Australia di satu pihak dengan Inggris di pihak lain. Kedua-duanya memiliki angkatan perang sendiri, juga bendera masing-masing, dan pengaturan diri sendiri terlepas dari apa yang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Namun, ketiga negara memiliki ratu yang sama, dan lembaga hukum tertinggi yang sama pula, yaitu Privy Council.

 

Kira-kira antara kekaisaran Tiongkok dan kerajaan Majapahit selama tiga abad lebih tersebut, terdapat hubungan seperti itu. Masing-masing memiliki angkatan perang sendiri, namun menggunakan bentuk formal yang sama. Dalam hal ini, mungkin saja angkatan laut Majapahit menggunakan istilah-istilah yang berbeda dari apa yang digunakan dalam angkatan laut Tiongkok, namun tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa angkatan laut Majapahit pernah secara independen menguasai perairan dari Madagascar di Barat hingga ke Tahiti di timur. Karena ketiadaan bukti sejarah itu, tentu kita tidak dapat mendukung claim bahwa Majapahit menguasai kedua perairan seluas itu serta gugusan pulau-pulau di antara kedauanya. Tapi, di luar hal itu kita tidak dapat membuktikannya.

Dalam buku ”1492” (quatorze neuf deux) dikemukakan lima buah kejadian besar yang mengubah total sejarah umat manusia. Diantaranya, adalah pengangkatan seorang menteri peperangan menjadi wali negara (regent) di Tiongkok, karena kaisar lama meninggal dunia dan kaisar baru masih belum cukup berumur untuk menggantikannya dalam pemerintahan. Karena itulah diperlukan seorang wali negara, yang kebetulan jatuh di tangan orang yang beragama Konghuchu. Karena takut orang-orang Tionghoa perantauan (hoa kiau) di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan kembali ke daratan Tiongkok dengan membawa agama mereka, dan dengan demikian menyebarkan agama Islam di Tiongkok melalui pembelian tanah, wali negara lalu memanggil seluruh kapal (jung) milik angkatan laut Tiongkok ke pantai-pantai negeri itu dan membakar kaum perantauan sekaligus. Secara efektif, ia memutuskan hubungan antara kaum perantau di negeri-negeri seberang itu dengan tanah kelahiran mereka.

 

Maka, terputuslah komunikasi antara orang-orang Tiongkok perantauan dan yang tinggal di negeri asal.

 

Dengan demikian, budaya komunitas masyarakat perantauan itu lalu diserap oleh masyarakat setempat, dan menjadi orang-orang ”asli” atau pribumi. Merekalah sebenarnya yang menjadi salah satu bagian dari penyebaran Islam di Nusantara. Karena itulah, di beberapa bagian dari negeri kita, dahulu kaum muslimin ber-madzhab Hanafi, termasuk di Majapahit. Namun dalam jangka panjang, lambat laun mereka ”di-Syafi’i-kan” oleh kaum muslimin lain melalui Samudera Pasai dan Peureulak di Aceh dalam abad XVII dan seterusnya. Kenyataan seperti inilah yang harus diselidiki oleh lembaga ilmiah kita melalui penelitian demi penelitian yang akan dilakukan. Jika fakta ini diabaikan, kita akan memperoleh pandangan yang keliru tentang masa lampau, dan ini akan mengurangi ”kebesaran” kita sendiri.

 

Pusat kajian tersebut oleh penulis juga diminta untuk melakukan kodifikasi dan dokumentasi berbagai manifestasi budaya manusia-manusia di kawasan Pasifik. Ini dilakukan, untuk menyusun atau merekomendasikan sebuah kajian geopolitik yang benar tentang konfigurasi bangsa-bangsa Pasifik, demi kebutuhan kita sendiri. Ini berarti, keharusan bagi kita untuk mengajak Australia melakukan hal itu, guna menyusun bersama sebuah kajian geopolitik yang baru.

Terlepas dari kajian-kajian tersebut memperlihatkan dominasi ”negara-negara besar yang lama” seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang. Ini semua, tentu dapat dilakukan jika Australia menghendakinya. Kerjasama seperti itu kalau ingin diwujudkan, tentu memerlukan kejujuran ilmiah kita sendiri. Mudah diucapkan, namun sulit dilakukan, bukan?    

 

Kepala Sama Berbulu, Pendapat Berlain-lain

 

Pepatah di atas sudah sangat terkenal dalam bahasa kita, karena demikian banyak ia dilakukan dalam praktek kehidupan. Maksudnya adalah, kita sama-sama mempunyai rambut, tetapi pemikiran tetap berbeda. Jadi dalam ajaran Islam, satu ke lain orangpun terdapat pluralitas/ kemajemukan pendapat, ini diterima sebagai prinsip pengaturan hidup bermasyarakat: “perbedaan para pemimpin adalah rahmatan bagi umat” (ikhtailaf Al-a-imah rahmat al-ummah). Prinsip ini sangat dipegang teguh dalam kehidupan kaum muslimin, sehingga kita lihat perbedaan pandangan sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja karenanya, kaum muslimin hanya dapat dipersatukan dalam masalah-masalah dasar belaka, seperti keharusan adanya keadilan dan sebagainya.

Keluarga penulis sendiri merupakan contoh yang tepat akan pluralitas pandangan. Penulis sendiri menjadi sendiri menjadi Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB, adik perempuan penulis menjadi ketua umum organisasi kaum ibu Al-Hidayah (yang oleh sementara orang dianggap mendukung partai Golkar), dan adik laki-laki penulis mengikuti sebuah partai politik sempalan (serta sekarang menjadi wakil ketua tanfidziyah PBNU). Tiga orang yang lain tidak mau memasuki Parpol ataupun organisasi non-profesional. Ada semacam kesepakatan antara penulis dan adik-adiknya, kami berenam tidak akan membicarakan aspirasi, partai politik atau organisasi apapun dengan demikian terhindarlah kami dari perdebatan pendapat, yang biasanya berjalan cukup tajam.

*****

Dalam pandangan Habib Rizieq, pendiri dan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) ditangkap oleh Polda Metro Jaya, proses penangkapannya itu tidak berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, karenanya menjadi cacat hukum dan menjadi ilegal. Ketika prosesnya itu tidak didengarkan oleh aparat keamanan, ia pun meminta para pengacaranya untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Karena gugatanya itu, maka Polda Metro Jaya segera mengirimkan utusan untuk berunding. Hasil perundingan itu seperti tersirat dalam pemberitaan media massa, akhirnya membuahkan sebuah cara penyelesaian yang unik: ia mencabut tuntutanya dari pengadilan, tetapi oleh pihak kepolisian ia diberi status yang lebih ringan yaitu diubah dari tahanan Polda Metro jaya menjadi tahanan rumah (House Arrest).

Kejadian itu menunjukan sesuatu yang sangat menarik, yaitu bahwa Habib Rizieq masih menggangap kepolisian sebagai penyelenggara keamanan dalam negeri dan pemeriksaan hukum yang memiliki wewenang memeriksa dirinya. Ini berarti, ia masih mengakui sistem hukum yang berlaku di negeri kita, dengan demikian ia mengakui wujud negara yang ada, yang oleh sementara kalangan disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, apapun yang ia lakukan, masih dalam kerangka yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, ia tidak menyimpang dari pengakuan akan adanya negara, berarti juga kepada sistem hukumnya. Berarti, ia tetap berada dalam kerangka legal yang ada, dan dilindungi oleh kerangka tersebut.

Dengan demikian, Habib Rizieq melindungi dirinya secara legal, betapa jauhnya sekalipun pandangan yang dianutnya dari pandangan lembaga kenegaraan dan lembaga hukum yang ada. Dengan demikian, ia menjaga wujudnya dirinya dari tindakan apapun yang tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan kata lain, boleh jadi ia melanggar hukum, tetapi justru hukum itulah yang melindunginya dari tindakan apapun oleh negara atas dirinya, secara teoritis ia terlindung dari tindakan yang tidak berdasarkan hukum, siapapun yang melakukannya. Dengan kata lain, ia memiliki hak asasinya sebagai manusia, yang sekaligus diperolehnya dari kedudukan sebagai warga negara sebuah bangsa yang berdaulat.

Prinsip inilah yang paling penting untuk dipegang oleh seseorang dalam negara ini, yang katanya memiliki kedaulatan hukum. Pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar-lah yang memberikan perlindungan hukum tersebut, yang membedakannya dari subyek politik. Sebagai seorang penduduk biasa, Habib Rizieq memperoleh perlindungan politik dari tindakan apapun, namun justru secara politik pula ia sering menganggu hak-hak warga negara yang lain, seperti ketika ia memerintahkan sweeping. Tindakan untuk mengatasi hal itu adalah tindakan hukum, yang secara teoritis dapat dikenakan atas dirinya. Namun, ia juga memperoleh perlindungan hukum, untuk tidak terkena tindakan hukum lebih jauh dari itu. Prinsip inilah yang sekaligus mengekang langkah-langkahnya, agar tidak melanggar hukum dan merugikan orang lain. Namun, perlindungan hukum itu juga mencegahnya dari tindakan politik yang tentu merugikan dirinya, dengan kata lain ia masih bergerak dalam koridor hukum yang berlaku di negeri ini.

*****

Lain halnya dengan Abu Bakar Ba’asyir, yang sejauh ini menolak memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terlepas dari kenyataan, pihak kepolisian “mengambilnya” dari RS. PKU Muhammadiyah di Solo dengan cara yang profesional salah dan memenuhi ketentuan hukum. Namun, penolakannya untuk memberikan keterangan hukum, menempatkan tokoh ini dalam kedudukan yang tidak sama dengan Habib Rizieq. Ini tentu akan membawakan konsekuensi-konsekuensinya sendiri. Dengan demikian menjadi nyata, dua orang yang dalam status hukum berkedudukan sama, ternyata dapat mengalami perlakuan yang sangat berbeda satu dari yang lain. Benarlah kata pepatah di atas, kepala orang sama-sama berbulu artinya sama-sama memiliki rambut, dapat berbeda.

Dengan menolak memberikan keterangan hukum, untuk kepentingan pembuatan Berita Acara Polisi (BAP), Abu Bakar Ba’asyir menempatkan diri di luar wewenang hukum. Dengan demikian, ia menjadi orang yang tidak menganggap negara dan hukum memiliki wujud/eksistensi, dan sudah tentu juga ia tidak bersikap terus demikian, maka negara harus menghindarkan adanya dua buah eksistensi yang berlainan: wujud negara di satu sisi, dan keadilan tokoh tersebut. Di sisi lain, negara memiliki hak hukum untuk menganggapnya sebagai pemberontak yang melanggar Undang-Undang Dasar, dan dengan demikian dapat memilih salah satu dari dua alternatif berikut: mengusir/ menghukum mati tokoh tersebut. Ini adalah konsekuensi logis dan legal dari tindakan yang dilakukannya sendiri dan Islam-pun dapat membenarkan hal tersebut.

Ketegasan pihak pemerintah diperlukan, dalam hal ini untuk mencegah anarkhi hukum. Ini juga pernah terjadi di masa pemerintahan Bung Karno dan Panglima Besar Soedirman sebagai panglima angkatan perangnya, memerintahkan Sekarmadji Kartosuwiryo untuk mendirikan DI/TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat. Dasar perintah itu adalah ketentuan perjanjian Renville, bahwa TNI harus ditarik dari kawasan tersebut ke Jawa Tengah. Untuk menghindarkan vacuum di kawasan itu, yang akan dimanfaatkan oleh pasukan-pasukan Belanda, maka dibentuklah DI/TII, sudah tentu perintah itu diketahui oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Negara. Namun, Sekarmadji Kartosuwiryo terus menggunakan DI/TII membunuh rakyat, melakukan pembakaran dan merampok setelah kemerdekaan tercapai dan pengerahan kedaulatan berlangsung. Ini berarti pemberontakan, dan pemerintah menumpas pemberontakan itu yang berakhir tahun 1962. Di saat itu, Presiden Soekarno yang juga menjadi kepala pemerintahan, memerintahkan Sekarmadji Kartosuwiryo diadili oleh Mahkamah Militer yang kemudian menjatuhkan hukuman mati, atas diri tokoh teman dekat Bung Karno itu. Bung Karno tidak memberikan grasi/pengampunan kepadanya, karena ia telah memerintahkan pembunuhan rakyat dan perampokan. Bung Karno bahkan memerintahkan pelaksanaan hukum mati atas diri tokoh itu, dan menghilangkan jejak penguburannya di Kepulauan Seribu. Persoalannya tidak rumit kalau kita memiliki keberanian, bukan?
   

 

           Lain Tingkatan Berbeda Cara

           

Kalau naik pesawat terbang jalur internasional, kita akan melihat perbedaan maskapai penerbangan masing-masing. Jika menumpang pesawat terbang SIA (maskapai penerbangan milik Singapura) kita langsung merasakan adanya efisiensi dalam pengelolaannya. Sedangkan para penumpang, hampir seluruhnya terdiri dari para usahawan dan orang-orang bisnis. Kita tidak mendengar orang tertawa terbahak-bahak, juga tidak mendengar suara anak menangis, baik dalam pesawat terbang maupun saat turun di airport dari pesawat terbang. Walhasil, suasana hening, karena di kalangan para penumpang tidak ada yang membawa anak-anak. Suasana dibuat menjadi demikian hening, sebagai penghormatan terhadap para penumpang yang segera akan menunaikan tugas bisnis di darat, segera setelah pesawat terbang sampai di tempat tujuan. Karena situasi hening dan efisien itu pernah ada orang menjuluki SIA sebagai “safe but unhuman airlines”.

 

Mengapa SIA dianggap safe but unhuman, suatu sebutan yang tidak manis? Karena para penumpangnya banyak yang melanggar aturan penerbangan, maka “dibetulkan” oleh para awak kapal. Dalam hal ini, para karyawan dari sebuah Universitas melihat upaya perbaikan yang serius, tapi terasa tidak manusiawi. Namun, hal itu tidak penting sekali, karena bagaimanapun juga harus memenuhi tiga hal berikut; kenyamanan, keselamatan dan ketepatan waktu. Dalam hal ini, maskapai itu boleh dikatakan tidak tertandingi oleh siapapun. Suasana bisnis-flight dijaga dan ini akhirnya menghasilkan sesuatu yang sangat kongret, suasana bisnis yang menjiwai seluruh penerbangannya. Apabila ada orang lain menumpang penerbangannya ke manapun juga, tentu akan menyesuaikan diri kepada suasana tersebut. Tenang dan sepi, terasa penuh dengan kompetisi/kebolehan teknis yang tuntas dan rasa aman sampai di tempat tujuan, merupakan ciri utama penerbangan itu.

 

Suasana seperti itu, juga tampak di airport Singapura, Changi. Sunyi senyap, tidak terdengar orang tertawa tergelak-gelak, namun kita tahu bahwa efisiensi kerja adalah mottonya. Airport tidak terlalu besar, tapi kemudahan mengurus segala sesuatu dengan sangat cepat terasa menjadi intinya. Terasa bahwa, pelayanan dibuat se-efisien mungkin, guna secepat-cepatnya orang yang akan bepergian segera naik pesawat terbang ke tempat tujuan, dan penumpang yang turun segera sampai di kota dengan meninggalkan airport dalam waktu sangat cepat. Ini tentu menghendaki tidak hanya kerja optimal tiap-tiap bagian dari maskapai penerbangan itu dan dari otoritas airport, melainkan juga koordinasi yang sangat rapi antara berbagai komponen yang terlihat dalam kerja. Menerbangkan, memelihara dan mendaratkan dengan baik segala macam jenis pesawat yang dimiliki maskapai penerbangan tersebut.

 

Lain hal nya dengan MAS (Malaysian Air System). Maskapai ini lebih mengutamakan suasana comfort (menyenangkan) para penumpang yang diterbangkannya. Karena itu, banyak sekali para penumpang yang terbang dengan keluarga mereka. Ini berarti banyak anak-anak di bawah umur yang menjadi para penumpang, dan dengan sendirinya suasana dalam pesawat terbang juga menjadi berubah secara keseluruhan. Awak kapal terasa lebih ramah dan lebih mudah diajak tertawa, bercakap-cakap ataupun bertukar cerita jenaka. Ditambah dengan makanan khas melayu, penerbangan menjadi sangat menyenangkan, walaupun efisiensi semakin kurang terasa, bila dibandingkan dengan maskapai penerbangan sebelumnya. Tetapi suasana lebih terasa melayani keluarga secara keseluruhan, walaupun menjadi terasa tidak business like.

 

Memang, dalam penerbangan maskapai ini, lebih banyak kita dapati anak-anak yang terbang bersama keluarga mereka.ini sudah terasa sejak kita berada di lapangan terbang yang baru, lebih kurang 120 kilometer dari ibu kota Kuala Lumpur. Suasana tangis anak-anak, bercampur dengan suara tawa lepas dari orang tua mereka serta suara teriakan dari mereka yang melihat teman dekat atau keluarga sendiri dari jarak jauh. Teriakan memanggil teman atau saudara itu menggema di ruangan airport yang tidak kalah canggih dan efisien dari lapangan terbang Changi di Singapura. Tetapi, pegawai imigrasi atau pegawai lain dari airport, lebih mudah diajak bercakap dan tertawa. Inilah yang membedakannya dari lapangan terbang Changi itu. Kedua-duanya sama-sama modern, tetapi seutuhnya berbeda satu dari yang lain.

 

Terasa besar beda antara kedua maskapai penerbangan itu. Pada maskapai pertama, segala sesuatu terasa sangat business like (hanya melayani kaum usahawan). Efisiensi merupakan ukuran utama, dengan tidak mengorbankan kenyamanan dan keselamatan Sementara pada maskapai kedua, suasana kekeluargaan lebih terasa, baik dalam pelayanan maupun dalam rutinitas lain. Sebagai akibat, para penumpang seperti tidak mengendalikan diri, dan dapat tertawa lepas maupun berteriak. Inilah gambaran bangsa melayu, yang lebih memperhatikan aspek kekeluargaan dalam kehidupan mereka sehari-hari dibandingkan aspek bisnis. Ternyata, hal itu “melimbah” ke dalam cara kedua maskapai penerbangan itu mengatur dan melaksanakan pelayanan.

 

Lain halnya dengan maskapai Garuda Indonesia Airways (GIA). Maskapai ini tampak belum menemukan “semangat” melayani penumpang dan mengatur penerbangan secara jelas. Kita tidak merasakan apakah di dalamnya terasa adanya tekanan pada keluarga maupun pada usahawan. Kita bahkan tidak tahu apakah ada standard yang jelas pada penerbangan demi penerbangan yang diselenggarakan maskapai ini. Kesan ini juga kita rasakan pada waktu berada di airport Cengkareng, kecuali bahwa tidak ada standard yang jelas tentang pelayanan maupun keselamatan penumpang. Karena itu, para penumpang tidak merasa dilayani dengan aturan tertentu, masing-masing terserah pada awak kapal (air crew) maupun tenaga di darat (ground crew). Kita dapati ada yang ramah pada para penumpang, tetapi ada pula yang “galak” terhadap mereka. Kelangkaan inilah yang yang menjadi ciri khas cara kerja maskapai ini.

 

Terasa, segala-segalanya tergantung pada para penumpang, apakah mereka para pejabat atau bukan. Kalau pejabat, dilayani dengan sangat manis dan penuh perhatian, tapi kalau bukan, tentu saja tidak dilayani seperti itu, dan di sinilah mulai terasa ada perbedaan. Sama-sama penumpang, dilayani secara berbeda oleh awak pesawat ataupun oleh petugas lapangan. Tentu saja, sebenarnya hal semacam itu tidak terjadi, hal itu berlangsung karena kelangkaan standard pelayanan kepada para penumpang. Hal inilah yang perlu diperbaiki pada maskapai penerbangan nasional kita tersebut. Sebuah sikap untuk lebih mengutamakan penyelesaian krisis keuangan yang dihadapi sekarang, memang dapat dimengerti. Demikian juga besarnya ongkos yang dipikul maskapai, karena mark-up yang dibebankan atasnya menjadikannya sesuatu yang tidak menguntungkan dan dapat dipahami oleh akal yang sehat. Tetapi, dalam jangka panjang “budaya” dari maskapai itu, yang tercermin dalam cara melayani penumpang dan pemenuhan kebutuhan mereka selama dan sesampai di darat, serta ketika berada dalam pesawat, harus jelas apa orientasinya.

 

Jelas dari perbandingan antara ketiga maskapai penerbangan se-kawasan itu, bahwa “budaya usaha” (corporate culture) sangat berbeda satu dari yang lain. Yang satu mengutamakan efisiensi dan melayani serta mengembangkan semangat usaha (business like sphere). Yang kedua, mengutamakan kedekatan para penumpang dengan dunia mereka, termasuk “semangat kekeluargaan” dengan tawa lepas, tangis anak-anak dan obrolan awak kapal. Sedangkan satunya lagi, yaitu Garuda, belum terlihat apa yang dikembangkannya dalam melayani penumpang maupun pengaturan keberangkatan dan kedatangan pesawat-pesawatnya. Memang sulit mengembangkan “semangat” pelayanan di darat dan di udara, terutama jika kita terus – menerus dihantui hutang-hutang besar dan mark-up dalam pengelolaan maskapai. Namun “budaya usaha” (corporate culture) harus ada dalam mengemudikan maskapai yang kita kelola. Garuda adalah usaha komersil, karenanya ia juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dunia usaha bagi maskapai penerbangan. Mudah diucapkan, namun sulit dilaksanakan , bukan?                  

 

     Memandang Masalah dengan Jernih

    (Menilik Pernyataan Lee Kuan Yew) 

           

Dalam keterangannya yang akan dimuat Far Eastern Economic Review (FEER) edisi 12 Desember 2002, Menteri Senior Singapura Lee Kuan Yew, menyatakan dia telah bertanya kepada orang-orang muslim gerakan radikal dari Asia Tenggara. Pertanyaannya, apa sebab mereka mengubah citra moderat kaum muslimin di Asia Tenggara menjadi radikalisme berlebihan? Bagi penulis, pendapat Lee Kuan Yew tidak dapat diperhitungkan dalam pandangannya mengenai Islam di Indonesia. Karena itu dia mengajukan pertanyaan yang salah, seperti yang diajukannya kepada gerakan Islam radikal: Mengapakah Anda membuat citra Islam di Asia Tenggara menjadi begitu buruk dengan meledakkan bom? Sedangkan tadinya citra agama Islam di kawasan ini begitu moderat? Mengapa penulis menganggap pertanyaan itu salah, dan karena itu menilainya naif? Bukankah ini sebuah ”tuduhan berat” bagi seorang pengamat sekaliber Lee yang kawakan menguasai dunia perpolitikan di Singapura?

 

Tentu saja penulis mempunyai dasar yang cukup bagi ”tuduhannya” itu. Pertama, karena hal itu di kemukakan oleh tokoh tersebut, dengan sendirinya didengarkan oleh banyak pihak, terutama pengambil keputusan di Barat. Karena itu, kalau memang benar pernyataan Lee Kuan Yew itu salah atau naif, maka harus segera dikoreksi. Koreksi itu harus segera dilakukan sebelum sebelum pernyataan itu disimpulkan sebagai ”kebenaran” oleh para pengambil keputusan di Barat.

Demikian juga sebelum ”kebenaran” tersebut dipakai sebagai landasan berpikir oleh para pengamat di seluruh dunia.

 

Walhasil, pendapat dari seorang tokoh seperti pimpinan Singapura itu haruslah kita bedah dan koreksi bilamana perlu. Kegagalan melakukan hal ini amat sangat merugikan bagi perkembangan Islam di seluruh dunia. Karenanya tulisan ini di buat sebagai referensi atas ucapannya tersebut.

Kedua, agama Islam selama ini telah menjadi korban dari sekian banyak anggapan. Karenanya diperlukan ”keberanian moral” untuk memulai langkah koreksi atas kesalahan demi kesalahan yang telah terjadi, guna menghindari terulangnya hal itu di masa depan. Bukankah tidak ada yang lebih baik, untuk ”memulai” deretan responsi dengan menerangkan masalah sebenarnya dari pernyataan Lee Kuan Yew itu? Sebuah responsi yang sehat, yaitu dengan mempertanyakan dasar-dasar apa yang digunakan Lee Kuan Yew untuk menyusun pernyataannya itu? Begitu juga tinjauan ”dari dalam” Islam sendiri, adalah sesuatu yang sangat penting guna ”membaca” kebenaran sebuah pernyataan ”orang luar.” Tulisan ini justru dikemukakan dengan tujuan memperoleh pandangan yang tepat tentang gerakan radikal Islam di negeri kita.

 

Dalam mengajukan pernyataan di atas, Lee Kuan Yew nampak mempersamakan kekuatan gerakan Islam radikal dengan gerakan Islam moderat di kawasan Asia Tenggara. Ini adalah kesalahpandangan di kalangan ”para pengamat.” Tetapi, bagaimanapun juga Lee Kuan Yew harus disanggah, jika ia tidak mengemukakan kebenaran. Kenyataannya, gerakan Islam radikal itu tidaklah besar, tetapi sanggup melakukan kekerasan. Hal itu terjadi karena ”kesalahan” prinsipil yang dilakukan pemerintah/eksekutif di negeri kita.

Hal ini juga terjadi karena kebanyakan pengamat menganggap berbagai gerakan Islam radikal sebagai sesuatu yang besar. Padahal sebenarnya, muslim yang ”terlibat” gerakan radikal itu, tidaklah banyak. Katakanlah, mereka hanya berjumlah 50.000-an orang, namun jumlah itu tidak ada artinya di hadapan 200 juta umat muslim yang moderat. Hanya saja, ”kelompok” moderat ini tidak mempunyai dukungan materiil yang kuat dan minimnya skill/kecakapan, lain halnya dengan gerakan Islam radikal.

 

Dalam pandangan para pengamat, gerakan Islam moderat belum memiliki kohesi organisatoris, yang diperlukannya untuk maju ke depan. Jika dibiarkan, hal ini akan menjadi apatisme berlebihan peradaban "Islam" yang merasa dikalahkan oleh peradaban "Barat". Padahal kalau dilihat secara budaya, persoalannya akan jauh berlainan dari pandangan tersebut. Kalaupun ”Islam” dikalahkan ”Barat”, itu mungkin hanya mencakup ”teknologi”, jaringan perdagangan dan komunikasi. Di bidang-bidang kultural lainnya, kedua peradaban kultural itu secara relatif sangat kuat kedudukannya. Karenanya, kita tidak sah merasa ”kalah” oleh keadaan itu. Kita tidak perlu ”membuktikan” kehebatan kita melalui pengunaan kekerasan (termasuk terorisme), yang berakibat kematian orang-orang yang tidak bersalah.

 

Salah satu tanda pendangkalan agama yang terjadi dikalangan gerakan radikal Islam adalah upaya memandang hal-hal yang berbau kelembagaan/institusional sebagai satu-satunya ukuran ”keberhasilan” kaum muslimin. Padahal kultur Islam lainnya, seperti, rebana, sufisme dan sebagainya, cukup menonjol, bahkan kaum muslimin berhasil menolak pengaruh ”Barat.”

 

Lihat saja siaran televisi, yang semakin lama, semakin menunjukkan warna Islam. Di sini kita melihat, tampak kebangkitan kultural Islam dalam perpaduan yang lama dan yang baru, seperti artis yang sudah tidak malu lagi ”mejeng” membawakan acara keagamaan pada bulan Ramadhan. Jadi, kebesaran Islam tidak ditentukan oleh pakaian jubah yang dikenakan, atau jenggot, sorban dan cadar yang dikenakan, yang menutup seluruh badan dan wajah perempuan. Seorang perempuan yang menggunakan kerudung ”biasa” sama Islamnya dengan yang menggunakan cadar. Karena itu, pandangan yang membedakan antara mereka, adalah pandangan yang tidak mengenal kaum muslimin dan hakikat Islam.

 

Dalam perdebatan dengan Samuel Huntington, dengan teori perbenturan budaya (clash of civilization), penulis menyatakan, bahwa dalam teori perbenturan budaya Islam dan Barat itu, Huntington hanya melihat pohon, tanpa mengenal hutannya. Memang ada pohon dalam jumlah kecil yang berbeda dari yang lainnya, tetapi keseluruhan hutannya justru memperlihatkan pohon yang sama dengan jumlahnya lebih besar. Maksudnya, puluhan ribu kaum muslimin, tiap tahun belajar di Barat dalam berbagai bidang, tentu saja kalau ada yang radikal di antara mereka jumlahnya sangat kecil, dan tidak dapat dijadikan ukuran bahwa mereka mewakili Islam. Arus belajar ”dari Barat” sangat besar, sehinga pertentangan Islam melawan Barat, tidak usah dikhawatirkan, apalagi dijadikan momok.

 

Karena itu ungkapan Lee Kuan Yew yang memandang gerakan Islam radikal secara berlebih-lebihan sebagai representasi umat Islam tersebut, jelas tidak berada pada tempat sebenarnya. Inilah yang harus diubah, yaitu penggunaan kelompok Islam radikal sebagai ukuran bagi Islam dan kaum muslimin yang mayoritas justru bersikap moderat dalam hampir semua hal. Kita harus bersabar sedikit, untuk menerima hasil pemilihan umum yang akan datang, yang menurut penulis akan menunjukkan keunggulan yang sangat besar dari gerakan moderat dalam Islam. Penulis dapat mengatakan hal ini, karena dalam sehari dapat melakukan tiga sampai empat kali komunikasi langsung dengan rakyat di seluruh pelosok tanah air. Ini karena penulis dan partai politik yang dipimpinnya, tidak dapat bersandar pada media domestik yng masih ”lintang pukang” keadaannya.

 

Juga harus ada faktor lain yang harus diperhitungkan, yaitu peranan pemerintah/eksekutif yang sangat menentukan. Kalau pihak itu takut kepada gerakan Islam radikal, seperti yang terjadi dewasa ini di Indonesia, maka gerakan tersebut akan menjadi berani dan melanggar undang-undang. Karena itu diperlukan keberanian bersikap tegas (kalau perlu bertindak keras), terhadap unsur-unsur garis keras yang mengacaukan keamanan.

 

Penulis tidak setuju dengan RUU Antiterorisme, tetapi diperlukan juga keberanian secara fisik berhadapan dengan para pelaku kekerasan itu. Hal-hal inilah yang harus dimengerti oleh orang-orang seperti Lee Kuan Yew.

Sederhana dalam konsep, tapi sulit dilaksanakan bukan?                  

 

          Menilik Hubungan NU - PKB

           

Beberapa bulan yang lalu, ketika penulis sampai di Gringsing, Batang, Jawa Tengah, datang Kyai Muhaimiman Gunardho dari Parakan (Temanggung) beliau bertanya pada penulis: seorang fungsionaris PBNU telah menimbulkan kegelisahan warga NU di pantai utara Jawa Tengah, karena menyatakan tidak ada hubungan antara NU dan PKB.

 

Bagaimanakah kita -orang-orang PKB- harus bersikap terhadap hal itu? Penulis ganti bertanya, apakah sudah dijelaskan bahwa hubungan organisatoris antara keduanya itu tidak ada? Sedangkan hubungan historis dan fungsional antara keduanya masih tetap ada? Kyai Muhaiminan Gunardho menjawab hal itu tidak diterangkan. Penulis melanjutkan bertanya: Kyai bermaksud menang pemilu ataukah menang berdebat? Kyai Muhaiminan Gunardho menjawab: menang pemilu. Maka penulis menjawab: kalau begitu, kyai tidak perlu menjawab “keterangan” fungsionaris PBNU tersebut, melainkan menitikberatkan tabligh kyai guna memenangkan PKB dalam pemilu yang akan datang.

 

Kejadian di atas menunjukkan pada tidak jelasnya hubungan antara NU dan PKB. Mungkin ini di sebabkan oleh kenyataan, sebagian dari fungsionaris NU di berbagai tingkatan masih berpandangan mereka “berhak” menduduki jabatan-jabatan pemerintahan. Dengan demikian, mereka beranggapan posisi di lingkungan NU memberikan legitimasi pada mereka untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut. Ini berarti, mereka tidak memahami terjadinya perubahan kedudukan dalam posisi NU sendiri. Setelah PKB terbentuk mereka masih melihat NU berperan dalam politik praktis dan tidak melihat posisi NU itu telah diambil alih oleh PKB dan organisasi-organisasi politik “praktis” lainnya.

 

Dengan kata lain, mereka telah mencoba untuk menerapkan kepemimpinan NU “gaya lama?”. Yang tidak disadari, yang menjadi fungsi NU dewasa ini dalam politik adalah “berpolitik inspirasional”. Maksudnya, NU memberikan inspirasi bagi organisasi-organisasi politik (parpol) untuk berkiprah di lingkungan negara dan pemerintahan. Ini berarti organisasi-organisasi politik itu yang memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), dengan menggunakan acuan-acuan yang dipersiapkan oleh PBNU. Dengan demikian, etika, moralitas atau akhlak politik kita akan terangkat naik, tidak lagi berpusat pada upaya mencari posisi dalam pemerintahan, melainkan untuk melaksanakan prinsip politik tertentu, seperti kepentingan rakyat banyak, penciptaan kedalatan hukum dan pemerintahan yang bersih.

 

Karena itulah, harus ada perbedaan yang jelas antara “politik praktis” dari “ politik inspirasional”. Ketidakmampuan menyadari hal itu, akan berakibat pada tingginya derajat kerancuan di kalangan para pimpinan NU sendiri. Kenyataan inilah yang seharusnya disadari oleh semua pihak termasuk parpol-parpol golongan lain yang ingin mengangkat para pemimpin NU sebagai partner mereka, dalam pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota dan jabatan lainnya. Selama sikap itu dipertahankan, selama itu pula mereka mengingkari reformasi politik yang sesungguhnya karena hanya mementingkan ambisi politik pribadi maupun kepentingan golongan. Karena itu, bila memang menghendaki reformasi politik yang sebenarnya, maka hendaknya NU tidak untuk di pecah-belah dari luar yang sebenarnya mengingkari reformasi politik itu sendiri.

 

*****

 

Beberapa waktu yang lalu, profesor Dr. Mahfud MD menyatakan kepada penulis, seorang Kyai di Jawa Tengah/DIY menghubunginya dan memberitahukannya, bahwa Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi sibuk mencari partner bagi pencalonannya dalam pemilihan Presiden/ Wakil Presiden ysng akan datang. Beliau mengkhawatirkan adanya dua orang calon dari NU yaitu tokoh tersebut dan penulis sendiri, yang diperintahkan ulama-ulama sesepuh untuk menjadi calon Presiden.

 

Karenanya, Prof. Dr. Mahfud MD akan “sowan” kepada KH. Abdullah Faqih di Langitan, Widang (Tuban) guna meminta beliau memanggil KH. Hasyim Muzadi. Penulis tahu, bahwa tujuanya untuk melarang tokoh tersebut menjadi Presiden/Wakil Presiden. Penulis menyatakan kepada Prof. itu untuk meminta agar KH. Abdullah Faqih menyatakan kepada KH. Hasyim Muzadi penulis tidak ikut-ikutan mengeluarkan larangan itu. Sebabnya, penulis tidak keberatan KH. Hasyim Muzadi jadi calon apa pun karena memang itu adalah haknya. Sebagai seorang warga negara tidak ada larangan bagi fungsionaris NU di segala tingkatan untuk menjadi apapun di negeri ini, haruslah dihormati. Bagaimana mungkin kita mendirikan Republik yang kuat kalau Undang-Undang kita injak-injak sendiri.

 

Bahwa para pemilih akan melihat kejanggalan seorang fungsionaris harian NU -hal ini juga berlaku bagi Muhammadiyah- duduk di jabatan efektif kenegaraan. Ini adalah urusan para pemilih, tentu mereka tidak mau dianggap “tolol” dalam memilih orang untuk mengisi jabatan strategis di negeri ini. Dibutuhkan untuk mengisi jabatan itu, seorang pemimpin yang memahami dengan jelas batasan-batasan jabatan itu sendiri dan siapa saja yang dapat mengisinya.

 

Hal inilah yang sering dilalaikan, karena masing-masing asyik dengan perebutan jabatan tersebut sebagai kekuasaan tertinggi yang ingin diraih seorang. Pemimpin inilah yang seringkali membuat hal-hal yang aneh dalam memperebutkan jabatan itu. Orang tidak tahu kalau telah meraih jabatan tertinggi di bidang eksekutif itu, apa yang harus diperbuat dengan orientasi kehidupan, motif-motif apakah yang dimiliki bangsa ini untuk memajukan diri di masa yang akan datang.

 

Padahal, dengan sumber-sumber alam yang begitu besar seperti produk hutan, produk pertambangan dan kekayaan laut yang sangat besar kita seharusnya memiliki perekonomian yang sangat kuat, dan menjadi salah sebuah negara yang besar dalam segala-galanya di dunia.

 

Uraian diatas menjelaskan, mengapa yang kita perlukan seorang pemimpin dan bukannya sekedar seseorang yang menjabat kedudukan pejabat tertinggi sebuah bangsa. Kaitannya dengan hal ini, sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Dr. Sjahrir, bahwa pada saat ini bangsa kita tidak memiliki pemimpin, yang ada hanyalah sekedar penguasa belaka. Tentu yang dimaksudkannya adalah pemimpin formal bangsa kita, dalam artian pejabat pemerintahan yang ada saat ini.

 

Kemungkinan besar bangsa dan negara ini akan dipimpin oleh seseorang dari NU, membuat pertanyaan yang diuraikan di atas menjadi penting. Bagaimanakah jika memang benar KH. Hasyim Muzadi bersedia dicalonkan sebagai Presiden/ Wakil Presiden? Tentu saja, jawabnya sangat mudah ia dapat saja bersikap menerima pencalonan itu, namun etika/akhlak harus dijaga dalam hal ini. Menjaganya adalah dengan meninggalkan jabatan harian di lingkungan NU, karena harusnya memang NU berperan inspiratif dan bukannya melakukan peranan politik praktis.

 

Karena PKB jelas memiliki potensi meraih mayoritas tunggal dalam pemilu yang akan datang, karena orang sudah bosan dengan tidak adanya kemampuan menyelesaikan dengan “tangan besi” dalam menyelesaikan berbagai pelanggaran hukum/kecurangan dan skandal yang terjadi. Demokrasi telah diartikan secara salah oleh para pemimpin politik, yaitu kemerdekaan bagi mereka untuk bertindak “semau gue” dalam upaya memenangkan pemilu bagi partai masing-masing. Para petinggi itu melupakan sebuah hal, bahwa penyimpangan hukum di atas tidak akan dilupakan oleh masyarakat, dan digunakan dalam menilai para calon pemegang jabatan–jabatan kunci di negeri ini. Tentu saja dari sekarang dapat diperkirakan, yang akan terpilih adalah calon-calon yang bersih, jujur dan tahu apa yang harus diperbuat dalam memimpin bangsa ke arah masa depan yang diharapkan.

 

Karena prospek yang cukup baik bagi seorang warga NU -melalui PKB- untuk meraih jabatan eksekutif tertinggi di negeri ini, maka menjadi sangat penting apa yang ditakutkan oleh Kyai yang menyatakan kepada Prof. Dr. Mahfud MD, akan “bahaya” beragamnya calon Presiden/Wakil Presiden dari warga NU dalam pemilu yang akan datang. Penulis justru berpendapat sebaliknya, karena ia percaya para pemilih tidak akan gegabah menentukan pilihan, mereka akan memilih seorang pemimpin yang benar-benar akan membawa mereka ke masa depan yang diharapkan, dan memimpin bangsa kepada sebuah tingkatan masyarakat makmur (Affluent Society). Kondisi ini dimaksudkan UUD 45 sebagai masyarakat adil dan makmur dan dapat diwujudkan dalam dasawarsa akan datang ini, jika memilih seorang pemimpin yang tepat. Pilihan yang kelihatannya sulit, tetapi dengan mudah akan dilakukan bangsa ini dalam pemilu yang akan datang.       

 

    Nasionalisme dan Penjualan Indosat   

           

Sehari setelah demo karyawan Indosat, penulis bertemu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais, di lapangan terbang Soekarno-Hatta, Cengkareng. Dalam pertemuan itu, ia langsung berbicara tentang penjualan (divestasi) perusahaan tersebut. Dalam pandangannya, kita kehilangan sesuatu yang sangat strategis dalam penjualan perusahaan itu.

 

Dikatakannya, Indosat memiliki arti strategis sangat mendasar dalam kehidupan kita. Kalau penjualan itu terlaksana secara tuntas, maka 83 tahun lagi kita baru akan memperoleh peluang menempatkan satelit di ruang angkasa. Kalau perusahaan ini dibeli oleh sebuah perusahaan di negeri jiran Singapura, maka pemerintah negeri itu dapat saja memblokir penggunaan satelit tersebut oleh negeri kita. Bayangkan, kalau sehari saja Singapura "memacetkan" dukungan satelit kita, betapa kacaunya kehidupan kita sebagai bangsa.

 

Karenanya, Amien Rais menganggap penjualan Indosat sebagai sesuatu yang sangat berbahaya bagi keselamatan bangsa dan negara kita. Tetapi ia "lupa" menjelaskan, keputusan untuk melakukan penjualan Indosat, diambil oleh Presiden yang diangkatnya sendiri secara inkonstitusional sehingga ia pun secara moral turut bertanggung jawab atas keputusan itu. Entah, kalau ia sudah menganggap tidak penting lagi kita bertanggung jawab secara moral.

 

Kalau ia menyalahkan Megawati Soekarnoputri, Taufiq Kiemas dan Laksamana Sukardi, tentu saja ia ditertawakan orang, karena masalah tanggung jawab moral di atas. Lebih baik ia diam-diam saja, seperti halnya Akbar Tandjung dan Hamzah Haz. Sikap sok suci seperti itu, dengan menyalahkan orang lain dan tidak menuntut apa-apa dari diri sendiri, adalah sikap dan tindakan yang selalu diambil Amien Rais. Tidak mengherankan, jika Dr Syahrir dalam sebuah tulisannya di majalah Gatra, menyatakan Indonesia tidak memiliki seorang pemimpin (formal), yang ada hanyalah para penguasa belaka.

 

Amien Rais dalam pertemuan singkat itu menyatakan pula, kepada penulis dan teman-teman yang akan bepergian ke Surabaya bahwa Australia berpikiran menjual Telstra, sebesar US$ 560 juta per saluran, itu pun ditentang oleh partai buruh yang menjadi oposisi. Sedangkan Indonesia menjual perusahaan induknya -Indosat- hanya sebesar US$ 600 juta. Hal inilah yang dirisaukan oleh tokoh tersebut, yang "lupa" menyebutkan penjualan itu dilakukan untuk menolong pemerintah kita dengan "uang segar" (fresh money) dan tidak dilanjutkan dengan menyatakan berapa komisi/imbalan jasa, pihak yang mengusahakan terjadinya penjualan itu, dari kalangan pemerin-tahan kita.

 

Seperti dikatakan oleh seorang teman, tidak mungkin ada penjualan sebesar itu di negeri ini tanpa komisi. Nah, kalau dapat dilaksanakan secara menyeluruh, maka bentuk penjualan itu sendiri akan berubah menjadi sesuatu yang komersial, dan memberikan komisi yang sangat besar. Kalau komisi itu diterima oleh sebuah partai politik, maka dapat dibayangkan akibat politiknya.

 

Dasar dari divestasi Indosat itu adalah keinginan untuk memperoleh uang segar secepat mungkin. Ini tentu didasarkan pada filsafat persaingan dan perdagangan bebas, yang menjadi ciri globalisasi dalam artian tertentu. Menurut pengertian itu, penguasaan ekonomi dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan raksasa justru dianjurkan. Karenanya, keputusan melaksanakan divestasi itu adalah sesuatu yang wajar dalam pandangan kapitalisme klasik. Yang sangat mengherankan, keputusan itu justru diambil Megawati Soekarnoputri - yang notabene adalah putri Bung Karno yang justru menentang kapitalisme dalam segala bentuknya. Berarti Megawati hanyalah anak biologis Bung Karno, bukan anak ideologisnya.

 

Dalam pandangan kapitalisme klasik, sebuah perusahaan akan sama tanggung jawabnya dengan sebuah negara. Jadi tidak mungkin, bagi perusahaan pengelola satelit, yaitu Indosat yang dibeli usaha swasta di Singapura, melakukan penghentian operasi satelit tersebut. Karena hal itu berarti hilangnya pemasukan uang jutaan dolar AS dalam seharinya saja. Bukankah, demikian menurut pandangan itu, yang secara sehat harus juga didengarkan, bila kita menginginkan ekonomi yang sehat. Tentu saja, pandangan kapitalisme klasik seperti itu tidak dihiraukan oleh para karyawan Indosat yang mengikuti demo. Kalau Ketua MPR saja tidak mengerti akan hal ini, apalagi karyawan yang tidak bertitel apa-apa, bahwa pandangan semacam itu memiliki kelemahannya sendiri, itu wajar saja. Bukankah tidak ada sesuatu yang sempurna di muka bumi ini, selain Tuhan pencipta alam?

 

Belum lagi, kalau diingat ada kelompok-kelompok yang ingin menggunakan isu itu sebagai senjata untuk memukul Megawati Soekarnoputri dan partai politik yang dipimpinnya dalam pemilu yang akan datang. Dalam ketakutannya pada kemungkinan adanya tekanan dari pihak yang dominan, Megawati Soekarnoputri demikian saja menyerah pada ajakan untuk melakukan divestasi terhadap Indosat. Ataukah alasan itu justru untuk menutupi kenyataan bahwa kita tidak punya uang sama sekali, dan dikhawatirkan APBN 2002 dan perdagangan kita sebagai bangsa akan macet total dalam waktu tidak lama lagi, jika tidak ada uang segar masuk? Jika benar demikian, berarti pemerintah cenderung menutup-nutupi terjadinya sebuah perkembangan yang tidak menguntungkan bagi ekonomi kita saat ini: sebagai bangsa dan negara, kita "kehabisan" dana. Perkembangan yang tidak menguntungkan yang tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah kita sendiri. Kalau sebuah pemerintahan, karena pertimbangan politis, tidak mau berterus terang kepada rakyatnya, apalagi yang dapat diharapkan?

 

Dalam pandangan penulis, ada pemikiran tentang sebuah konsep yang sama sekali lain dari kedua pemikiran di atas. Yaitu harus dilakukan sebuah modifikasi, dengan mengumpulkan kedua pendapat di atas, yang sama-sama diperlukan bagi ekonomi kita dan bagi kebutuhan kita sendiri di masa depan. Sedikit modifikasi harus dilakukan atas kedua pandangan tersebut. Pertama, haruslah dijaga agar kompetisi dan perdagangan bebas dijaga dengan serius, agar tetap berlangsung dalam kehidupan bangsa dan negara kita, tanpa diganggu oleh pemerintah.

 

Kedua, dalam soal-soal yang berkaitan dengan keamanan megara dan bangsa, janganlah diberlakukan ketentuan kapitalisme klasik tersebut. Keamanan negara dan bangsa serta integritas wilayah kita harus kita jaga, hingga harus tetap berada dalam "pengelolaan" oleh negara. Itu berarti, kita harus melakukan re-negosiasi divestasi atas Indosat. Penulis yakin, jika kita serius melakukan re-negosiasi dengan pihak Singapura, divestasi dapat dialihkan kepada usaha lain yang demikian banyak kita miliki. Orang lain tentu memahami, jika kita mengambil keputusan seperti itu.

 

Jadi tidak benar, pendapat Menteri Laksamana Sukardi bahwa divestasi Indosat tidak dapat dibatalkan lagi, karena hal itu akan membawa akibat negatif bagi investasi di negeri ini. Pendapat di atas, merupakan pandangan picik dari orang yang tidak mengerti bahwa keadaan ekonomi sangat terkait dengan perkembangan geopolitik internasional dan domestik. Tentu saja, para investor akan menyadari hal ini, dan "menyesuaikan diri" kepada kenyataan itu. Kekayaan Indonesia, terutama sumber-sumber alamnya, selalu menunggu untuk diolah, baik oleh para investor asing maupun dalam negeri. Kekayaan laut, hasil-hasil hutan dan kandungan pertambangan di negeri kita merupakan lahan investasi yang sangat menggiurkan.

 

Bahkan, yang menjadi soal bagi kita bukanlah transportasi yang masih sederhana, atau kurangnya investor yang masuk kemari. Yang membuat investasi terhenti dari luar adalah tiadanya kepastian hukum di negeri ini. Berikutnya adalah stabilitas politik dan keamanan yang tidak kunjung tiba. Ketiganya baru akan muncul melalui penataan kembali (re-strukturisasi) masyarakat dan negara. Karena hal itulah yang seharusnya memperoleh prioritas untuk dikerjakan, bukan soal-soal yang tidak fundamental seperti divestasi Indosat.

 

Walaupun telah mengambil keputusan untuk membiarkan divestasi dan mendorong perdagangan bebas, dengan inti adanya kompetisi bebas, namun tentu para penanam modal tidak akan berani melakukan investasi di negeri ini, jika tidak ada kepastian hukum. Masalah pokoknya, bukanlah kepastian hukum atas divestasi Indosat melainkan kepastian hukum yang sangat diperlukan untuk memungkinkan investasi. Para investor akan dapat memahami jika dijelaskan tentang kedudukan Indosat dari sudut keamanan dan kelangsungan pembangunan nasional. Mengapa belum-belum kita sudah terintimidasi oleh bayangan yang kita buat sendiri?        

 

                NU DAN CAPRES     

 

Akhir-akhir ini penulis sering diberitahu teman-teman, bahwa Kyai Hasyim Muzadi telah membentuk berbagai “Tim Sukses” untuk memenangkan pencalonan sebagai Presiden/ Wakil Presiden RI tahun 2004 nanti. Bahkan salah seorang teman menyatakan, beliau dan sejumlah Kyai di Jawa Tengah sangat gelisah dengan hal itu. Ketika penulis menanyakan apa pendapat teman itu sendiri, ia menjawab akan sowan kepada Kyai Abdullah Faqih di Langitan, Widang (Tuban).

 

Penulis langsung menyatakan, kalau kesampaian jadi ke Langitan, harap disampaikan kepada beliau permintaan saya, agar Pak Hasyim diberitahu saya tidak keberatan ia menjadi Capres/Cawapres. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang kita gunakan saat ini, ia mempunyai hak untuk itu.

 

Di lain kesempatan, ketika ditanya para wartawan di Hotel Kartika Chandra (Jakarta), apa pendapatnya tentang upaya tokoh tersebut untuk menjadi Capres/Cawapres tahun depan, penulis menjawab kalau pak Hasyim berkeinginan menjadi Capres/Cawapres, ia harus berhenti dari jabatan Ketua Umum PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama). Karena itu adalah jabatan harian yang tidak dapat dirangkap dengan pencalonan kepresidenan atau wakil presidenan. Tidak lama kemudian penulis mendengar ucapan tokoh kita itu, bahwa ia tidak mencari pencalonan tersebut. Tentu saja pernyataan itu menimbulkan tanda tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Beritanya tetap santer, tokoh tersebut akan menjadi Capres/Cawapres, tetapi ia sendiri membantahnya sedangkan beberapa tim suksesnya tetap saja bekerja seperti sedia kala.

 

Apakah artinya ini? Dalam benak penulis tampak jelas,bahwa tokoh ini tidak mencari pencalonan. Tetapi, tentunya ia tidak keberatan, jika “digandeng” oleh seorang tokoh lain untuk menjadi calon. Dengan demikian, ia tidak aktif mencari pencalonan, melainkan juga tidak mau menutup kemungkinan untuk itu. Apalagi ia memang dihubungi oleh berbagai calon, yang saat ini memimpin berbagai gerakan massa dan yang nama-nama mereka di sebutkan menjadi Capres/Cawapres. Karena itulah, penulis menyatakan Pak Hasyim memiliki peluang dan hak secara konstitusional untuk menjadi Capres/Cawapres. Ini perlu menjadi perhatian serius bagi semua warga NU, tanpa pandang bulu, kalau ini kita lupakan, kita akan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar negara kita.

 

*****

 

Dalam melakukan peninjauan lebih mendalam lagi, akan tampak bagi kita semua bahwa permintaan penulis agar Pak Hasyim memperoleh hak konstitusional menjadi Capres/Cawapres tetapi harus keluar dari jabatan harian PBNU. Sebabnya, karena NU bukanlah organisasi utnuk mengurusi ambisi pribadi akan jabatan-jabatan politik praktis di negeri ini. Tetapi NU berkewajiban menjalankan fungsi “politik inspirasional” yang tidak dapat dicampur-campur dengan “politik praktis”.

 

Karena itulah, NU tidak memiliki hubungan organisatoris denga pihak-pihak yang mempunyai fungsi politik praktis, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tetapi sebagai bagian dari gerakan Islam, NU lah yang melahirkan PKB. Artinya NU memiliki hubungan kesejarahan, budaya, dan pendidikan yang erat dengan PKB. Hubungan kesejarahan, budaya dan pendidikan antara keduanya itulah yang hidup di kalangan para pengamat/peninjau dan kalangan warga NU sendiri. Pimpinan NU yang menggangap antara keduanya tidak terdapat hubungan apapun, tidak mengetahui kenyataan tersebut.

 

Bahkan, mayoritas pemilih yang tidak beragama Islam (non-muslim) yang telah mengetahui latar belakang kesejarahan anatara NU–PKB ini, juga akan memberikan suara pada PKB dalam pemilu yang akan datang. Karena pertimbangan-pertimbangan yang menurut mereka ada keterbukaan dan kebhinekaan dalam PKB, serta cita-citanya untuk menciptakan pemerintahan yang benar-benar bersih dan jujur setelah pemilu yang akan datang.

 

Ketika seorang oknum PBNU di Pantai Utara Jawa Tengah mengatakan, bahwa antara NU dan PKB tidak ada hubungannya, Kyai Muhaiminan dari Parakan (Temanggung) menanyakan kepada penulis, apa yang harus diperbuat? Penulis bertanya apakah diberi kualifikasi jenis hubungan yang tidak ada antara kedua lembaga itu? Beliau menjawab tidak ada kejelasaan mengenai hal itu. Penulis lalu bertanya kembali kepada beliau, apakah tokoh pesantren ini ingin memenangkan pemilu bagi PKB, atau “menang debat”? Jawabnya, ingin menang pemilu bagi PKB. Karena hal itu, penulis menyatakan sebaiknya kita berkonstrentasi memenangkan pemilu untuk PKB dan “melupakan” kata-kata tokoh PBNU itu. Dengan adanya ucapan itu, mereka toh akan mencoblos PKB juga dalam pemilu yang akan datang, jika program-program dan konsep-konsep yang diajukan partai ini masuk di akal mereka.

 

*****

 

Pembedaan fungsi antara PKB dan NU inilah yang sebenarnya merupakan inti persoalan. Bukan diperkenankan atau tidaknya orang NU menjadi Capres/Cawapres dalam pemilu yang akan datang. Dalam masalah ini harus ada kejelasan, yang dalam sebuah nyanyian populer di negeri ini disebut “tidak ada dusta di antara kita”. Walaupun mendiang Broery Pesolima menyebutkannya untuk menjelaskan hubungan seseorang dengan kekasihnya, tetapi pernyataannya itu dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara NU dan PKB. Karenanya, penulis tidak mau soal tersebut ditutup-tutupi, seperti dikatakan kitab suci al-Qur’an: “Dan jangan kalian campur adukan antara yang benar dan yang salah dan jangan kalian tutup-tutupi kebenaran, kalau kalian ketahui“ (Wa la Talbisu al-Haqqa bi al-Bathail wa la Talammu al Haqqa in Kuntum Ta’lamun).

 

Kyai Abdullah Faqih dari Pesantren Langitan, (Widang, Tuban) menyatakan ayat tersebut wajib penulis amalkan, sebagai pesanan dari Sayyid Abdurrahman dari Klotok (Plumpang, Tuban), yang lebih dikenal oleh rakyat kawasan itu dengan nama Mbah Kertowijoyo. Atas dasar pesan itulah penulis buat tulisan ini, dengan maksud agar seluruh warga NU mengetahui ha l itu. Dengan cara inilah penulis melakukan pendidikan politik bagi umat, mungkin bagi seluruh bangsa kita.

 

Sistem politik kita dewasa ini, penuh dengan kebobrokan sehingga untuk melakukan koreksi yang memadai haruslah seluruh bangsa dididik secara politis melalui berbagai macam medium. Penulis ingin jujur dihadapan Allah SWT, masyarakat dan dihadapan sejarah karenanya ia menguraikan apa adanya dalam tulisan ini.

 

Indonesia memerlukan empat buah sistem baru dalam kehidupan mereka di waktu dekat ini, yang hanya dapat ditegakkan melalui hasil pemilu yang akan datang. Hal ini penulis yakini, karena bangsa dan negara kita adalah entitas besar dalam kehidupan umat manusia dengan jumlah penduduk yang besar (204 juta jiwa orang lebih), areal sangat luas dan sumber-sumber alam sangat banyak (produk hutan terbesar di dunia, kekayaan laut yang berlimpah-limpah dan barang-barang tambang yang beragam. Karenanya, Indonesia patut memimpin dunia.

 

Untuk tujuan mulia itu, siapakah yang harus memimpin negeri ini? Yaitu seorang pemimpin yang mengerti benar apa yang harus dilakukan negara dan bangsa ini di masa depan, juga yang ingin menegakkan demokrasi atas dasar kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi seluruh warga negara di hadapan undang-undang, tentu saja dengan didukung berbagai sistem baru. Mudah dikatakan, tetapi sulit dilaksanakan, bukan?             

 

         NU Dimanakah Kesetiaanmu? 

           

Begitu pemilihan Gubernur Jawa Timur diumumkan hasilnya, segera beberapa orang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mengutus para pengikut mereka untuk berdemonstrasi ke kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Timur, menuntut pengunduran diri Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jatim. Dalam demonstrasi itu mereka menyatakan kemarahan atas kegagalan PKB dalam pemilihan Gubernur Jatim tanggal 17 Juli 2003 lalu. Dalam hal ini, tidak dilihat apa sebab-sebab sampai terjadi hasil seperti itu. Dua hal sangat mencolok segera tampak dipermukaan fraksi PDI-Perjuangan (PDI-P) dalam DPRD Jatim, ternyata mengalami intimidasi di satu pihak, sedangkan di pihak lain cukup banyak anggota fraksi PKB yang “membelot”. Sebagian karena mengikuti sejumlah tokoh yang sudah termakan money politic, sebagian lagi karena merasa tidak akan bisa menjadi calon lagi dalam pemilu yang akan datang.

 

Demonstrasi yang terjadi itu segera berakhir dalam tiga hari saja, setelah penulis jelaskan bahwa kebijakan yang diambil dalam menjadikan Abdullah Kahfi sebagai calon Gubernur Jatim adalah kebijakan pribadi penulis, bukannya kebijakan Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Jatim. Karena itu, jika pilihan atas diri A. Kahfi itu dianggap salah, maka kesalahannya harus ditimpakan kepada diri penulis, bukannya kepada siapapun. Kenyataan ini, secara licik dipergunakan oleh para Kyai –yang berjumlah sangat kecil itu- untuk mengubah garis pokok kebijakan PKB dalam soal pemilihan kepala daerah (pilkada). Kebijakan itu berintikan: pertama, mereka yang belum pernah menjabat sebagai pejabat ekskutif tidak dapat dicalonkan oleh PKB menjadi orang pertama. Kedua, calon PKB harus lurus dan bersih –tidak menggunakan tekanan-tekanan politik maupun janji uang-. Sebagai aturan tambahan, DPW harus mengusulkan dua paket calon atau lebih yang akan dipilih DPP PKB. Dengan demikian, dapat dihindari adanya pemaksaan kehendak (fait accompli), hingga diharapkan pilkada dapat bersih dari pengaruh uang dan intimidasi.

 

Prinsip ini bertabrakan dengan berbagai kepentingan; termasuk tokoh-tokoh NU yang kalah bersaing dalam menduduki jabatan dalam PKB. Padahal mereka masih berjiwa politik lama, yaitu memperebutkan jabatan pemerintahan melalui fungsi-fungsi intern PKB. Demikian juga, masih ada tokoh-tokoh PKB yang hanya mementingkan diri sendiri, bukannya kepentingan umum. Padahal fiqh/Hukum Islam menyatakan bahwa “Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus terkait langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin itu” (Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuutun bi al-maslahah). Inilah yang menjadi landasan kebijakan PKB dan inilah yang dipertahankan penulis selaku Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB. Tapi ternyata inilah yang ditanggapi secara reaktif oleh para pemimpin PKB sendiri maupun para pemimpin NU.

 

*****

 

Di sini, kita berhadapan dengan sebuah pertanyaan besar: apakah yang harus diperbuat untuk menegakkan kebersihan dan kejujuran seperti yang dimaksudkan? Juga, sebuah pertanyaan lain: dapatkah demokrasi tegak dengan ketimpangan-ketimpangan administratif seperti KKN, mark-up ongkos-ongkos pemerintahan dan memaksakan seseorang untuk menduduki kursi dalam pemerintahan walaupun ia tidak tepat untuk itu? Banyak sekali contoh-contoh yang dapat dikemukakan dalam hal ini, termasuk para “pemimpin” PKB yang tidak berhak untuk itu. Dalam hal ini, kita harus berkeras hati untuk melawan kecenderungan yang masih mementingkan kebutuhan jangka pendek yang berakibat kerugian jangka panjang. Untuk memerangi kecenderungan tersebut, memang diperlukan keberanian moral untuk menegakan “keharusan” dan “kebenaran” organisasi. Ini adalah hal yang sangat berat, tapi harus dilaksanakan.

Karena itu, sangat relevan untuk mempertanyakan dimanakah letak kesetiaan para pemimpin PKB dan NU. Pada rakyatkah atau pada kepentingan diri sendiri yang sering di kemukakan sebagai kepentingan organisasi. Karenanya, harus jelas bahwa panutan kita hanyalah kepentingan rakyat banyak (al-Maslahah al-‘Ammah) walau sulit dirumuskan. Apabila ketentuan ini dapat ditegakkan, maka pantaslah jika PKB dinyatakan sebagai “pemimpin proses demokratisasi”. Sekarang ini, kelihatannya partai tersebut sedang menuju ke arah itu, karena dalam beberapa hal pendirian dan sikapnya mencerminkan kepentingan rakyat banyak, bukannya sekedar kepentingan pribadi ataupun golongan. Arah ini harus diteruskan, jika diinginkan demokratisasi akan benar-beanr terwujud di negeri kita pada masa depan.

 

Salah satu wajah dari peranan memimpin proses demokratisasi itu, adalah keberanian moral untuk memperjuangkan kepentingan orang banyak itu. Memang, di lingkungan PKB hal itu dapat ditegakkan dengan “sikap keras” penulis selaku ketua umum dewan syura DPP PKB, sikap yang dipertahankan penulis, kalau perlu dalam pertentangan dengan keluarga sendiri, atau dengan golongan-golongan tertentu yang hanya memikirkan kepentingannya saja dalam pencalonan kepala daerah. Kalau peran obyektif seperti itu sudah sulit sekali dijalankan dalam PKB, dapat dimengerti bagaimana jika halnya menyangkut NU yang tidak memiliki hubungan organisatoris sama sekali dengan PKB. Karenanya, menjadi penting untuk mengetahui dimana kesetiaan NU? Pada kepentingan golongan atau pemimpin secara pribadi, ataukah pada kepentingan orang banyak yang dirumuskan secara jujur?

 

*****

 

Sebagaimana diketahui, PKB lahir dari NU, dimulai dengan perintah Syuriah PBNU kepada penulis selaku ketua umum Tanfidziyah (Dewan Pelaksana). Semuanya itu didokumentasikan dengan baik oleh salah seorang Wakil Khatib ‘Aam: wakil sekretaris umum Syuriyyah PBNU. Sumbangan pemikiran seorang tokoh NU ditolak, karena ternyata yang diajukan adalah konsep sebuah partai Islam. Sedangkan yang dikendaki PBNU adalah sebuah partai yang menggabungkan asas kebangsaan dan keagamaan. Karena itulah, penulis lalu membangun PKB berdasar asas tersebut.

 

Kenyataan di atas turut membantu tegaknya wibawa pimpinan PKB dalam menerapkan asas kejujuran dan kemampuan bekerja dalam mencari calon-calon PKB untuk pilkada. Memang banyak hambatan dan rintangan dari sebagian pimpinan PKB sendiri (baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota Madya). Namun, dengan susah payah proses tersebut dapat dijaga untuk tidak terkontaminasi (tertular) dari partai-partai politik yang ada maupun pimpinan daerah yang sedang bercokol. Dengan melihat kepada kualitas calon-calon pemimpin daerah yang diajukan PKB, menang ataupun kalah berhadapan dengan calon-calon pihak lain, rakyat akan merasa tentram dengan calon-calon tersebut, dan mendukung PKB dalam pemilu legislatif dan pemilu kepresidenan dalam tahun 2004 yang akan datang.

 

Yang menjadi persoalan sekarang adalah sebagian pimpinan NU, baik di daerah maupun yang di pusat, yang ingin menjadi calon kepala daerah atau wakilnya melalui PKB. Stigma yang selalu ditiupkan, jika menolak mereka itu disamakan dengan penolakan pada NU, walaupun sebenarnya tidak demikian. Karenanya penulis sebagai pimpinan PKB harus mengukuhkan sikap tersebut, walau dihadapkan pada demikian banyak tentangan dari kalangan NU. Termasuk dari kalangan sejumlah tokoh dalam PKB ataupun NU yang mengalami “penggusuran kepentingan” dalam proses pilkada yang sangat rumit. Karena itu sekali lagi, menjadi penting untuk mengetahui dimanakah letak kesetiaan pimpinan NU, kepentingan orang banyakkah atau kepentingan golongan/pribadi -yang disamarkan sebagai kepentingan umum-? Ini menunjukkan, betapa sulit melaksanakan proses demokratisasi di negeri ini. Mudah dikatakan namun sulit dipraktekkan, bukan?       

 

Obyektifitas Penyiaran dan Akses Kepadanya

 

Megawati Soekarnoputri menyatakan RUU Penyiaran dalam bentuknya yang ada sekarang, akan segera diundangkan. Sebaliknya Ir. Akbar Tandjung menyatakan keberatan atas besarnya kekuasaan sebuah badan yang mengatur penyiaran dalam RUU sekarang. Ketika Dr. Amien Rais didatangi masyarakat penyiaran, dia menyatakan akan membawa keberatan mereka kepada PAN Partainya, yang tentunya keberatan itu akan disampaikan kepada fraksi Reformasi di DPR-RI. Hal ini tentu berkaitan dengan besarnya roh desentralisasi yang “menyemangati” RUU Penyiaran yang ada saat ini. Karenanya masyarakat penyiaran kita meminta pengundangannya diundurkan, sesuatu yang wajar saja bagi penulis. Lebih baik diundangkan setelah RUU tesrsebut diperbaiki. Siapapun yang berpengalaman tentu mengetahui perbaikan sebuah undang-undang baru, malah akan lebih sulit.

 

Namun, semangat itu juga membawakan sesuatu yang lain. Menurut para kritisi, RUU itu berisi ketentuan yang mengandung desentralisasi tersebut dapat berakibat lain. Dengan adanya larangan penguasaan tunggal atas masing-masing badan usaha penyiaran, berarti seseorang tidak boleh memiliki dua badan usaha di bidang penyiaran. Dengan sendirinya hal ini dapat membawa bahaya berupa terganggunya alaur berita dari sebuah daerah ke daerah lain, ataupun dari pusat ke daerah, karena itulah RUU tersebut harus diubah. Untuk mendukung sikap itu, para pakar di bidang komunikasi mengadakan dialog nasional maupun regional pada layar televisi ataupun di media lainnya, di samping demonstrasi oleh para pekerja televisi dan aktifis demokrasi lainnya. Sebagai seorang aktifis politik ataupun diluarnya, ,maupun sebagai pengamat, saya ingin mengemukakan dalam tulisan ini sebuah saran untuk perbaikan RUU tersebut.

 

Mudah-mudahan dengan usul ini, terjadi perubahan pada RUU tersebut. Sehingga undang-undang penyiaran yang dihasilkan DPR-RI dapat memenuhi keinginan desentralisasi tanpa mengganggu arus informasi antara pusat dan daerah di satu pihak, amupun masyarakat di pihak lain. Inipun kalau undang-undang yang dihasilkan itu dilaksanakan dengan sunguh-sunguh. Bukannya seperti undang-undang kita saat ini, kalau menguntungkan pihak aparat keamanan dan militer, maka dilaksanakan dengan tepat, tetapi jika berlawanan dengan kepentingan mereka dianggap tidak ada, dan tidak dilaksanakan. Inilah realitas yang kita hadapi saat ini, karena itu pulalah dalam waktu sesingkat mungkin sangat diperlukan kedaulatan hukum, dan perasamaan perlakuan bagi semua warga negara di hadapan undang-undang.

 

*****

 

Usul yang dimaksud adalah; hendaknya dibedakan antara pemilikan dan arus sumber berita/ pemikiran. Karena itu dalam undang-undang penyiaran yang akan dirundingkan itu harus ada sebuah klausul, bahwa arus berita, dari manapun datangnya termasuk pusat dan daerah, maupun antara berbagai perusahaan pertelevisian, haruslah dijamin dan tidak dapat dibenarkan terhambat lajunya oleh siapapun. Dengan rumusan seperti itu, undang-undang yang akan dihasilkan dapat meneruskan langkah-langkah desentralisasi namun tanpa menghambat arus informasi dan pemikiran yang diperlukan oleh kita semua. Bukankah ada ketentuan undang-undang lainnya yang menyatakan perlunya penjagaan sumber berita / pemikiran terhadap fitnah dan sejenisnya .

 

Islam menyatakan, sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad SAW; “segalamacam persoalan harus sesuai dengan kehendak semula” (al-umur bima aa shidiha). Kalau keinginan kita semula adalah menegakkan demokrasi di negeri kita, maka setiap undang-undang harus mencerminkan kehendak itu. Karenanya, undang-undang penyiaran harus mencerminkan arus informasi yang bebas bagi semua warga negara. Jika terjadi pembatasan bahwa satu pihak dapat memiliki satu badan usaha per-daerah, namun undang-undang yang akan dihasilkan haruslah mencerminkan kebebasan menyiarkan dan memperoleh informasi. Jadi di bedakan antara kepemilikan usaha penyiaran dari arus informasi, sebagai bagian inheren dari undang-undang yang akan dihasilkan.

 

Berlangsungnya kehidupan masyarakat yang demokratis, memang sangat bergantung pada arus informasi yang lancar dan tidak terhambat sama sekali. Di sisi lain, ia juga sangat tergantung kepada pemilikan usaha-usaha penerbitan dan penyiaran, yang dicoba untuk di atasi dengan desentralisasi kepemilikan. Kita lihat, media-media barat yang sangat dikuasai oleh berbagai penerbitan-penyiaran, seringkali menyiarkan berita salah tentang negeri dan bangsa kita. Karena sumber-sumber berita dalam negeri yang juga tidak seimbang, di samping banyaknya penerbitan-penyiaran yang dimiliki oleh golongan-golongan politik tertentu. Juga kita lihat kurang ketrampilan para jurnalis muda kita, dalam mengelola dan menyampaikan berita-berita itu melalui media massa. Inilah yang harus kita perbaiki, jika kita ingin adanya kehidupan demokratis dalam masyarakat kita.

 

*****

 

Karena pendapat umum sangat dipengaruhi oleh berita-berita yang disiarkan oleh usaha-usaha penerbitan-penyiaran, maka arti upaya merumuskan undang-undang yang tepat bagi keperluan kita di masa ini maupun di waktu-waktu yang akan datang menjadi sangat penting artinya. Seolah-olah masa depan kita tergantung sepenuhnya kepada hal itu. Namun sebenarnya keadaan tidak sedemikian benar, masih ada sebuah sumber lain bagi pemberitaan “yang benar” bagi kita, seperti apa yang dilakukan penulis saat ini. Penulis dan partai politik yang dipimpinnya menggunakan cara lain untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan konsep-konsepnya kepada rakyat, melalui komunikasi langsung dengan mereka.

 

Komunikasi langsung dengan massa itu mengambil bentuk berbagai ceramah-ceramah umum maupun pengajian-pengajian agama. Penulis sendiri sudah terbiasa berpidato di muka ratusan ribu orang khalayak ramai, dan ini seringkali dilakukan tiga empat kali sehari. Karenanya, berbagai bentuk pemilikan dan pengelolaan usaha-usaha penerbitan-penyiaran menjadi perlu untuk diamati sungguh-sungguh supaya kita tidak berbuat kesalahan-kesalahan yang diperbuat orang lain itu. Semangat dan kemampuan antisipasi seperti itulah yang kita perlukan dalam membuat sebuah undang-undang penyiaran dalam waktu cepat. Kebutuhan ini sangat terasa dalam era reformasi seperti yang sedang kita jalani saat ini. Tidak perlu kita tangisi yang sudah-sudah melainkan harus kita penuhi kebutuhan masa depan.

 

Karenanya tepatlah untuk melihat pendapat yang meminta perubahan sebelum RUU penyiaran diundangkan, guna menjamin ketepatan arah dan keseimbangan langkah yang dilakukan oleh usaha penerbitan-penyiaran kita di masa sekarang ini untuk menjaga benar-benar terjadi arah yang tepat dan arus berita atau pemikiran yang nyata-nyata dapat menjaga agar secara keseluruhan kita dapat melaksanakan demokratisasi secara benar. Kalau kita menyimpang dalam hal ini, maka paling jauh kita hanya dapat meraih “kebenaran” melalui komunikasi langsung dengan rakyat, seperti yang dilakukan penulis dan kawan-kawan saat ini. Tentu saja kita tidak ingin akan terjadinya konflik antara kedua cara itu, karena itu kita harus sepakat kepada pencapaian keadaan baik dan damai melalui arus informasi yang benar. Sederhana dalam pemaparan, tetapi rumit untuk dilakukan, bukan?

 

             Pertahanan Memang Mahal 

           

Ketika tulisan ini dibuat pesawat tempur Sukhoi yang dibeli dari Rusia Eropa Timur mendarat di Lanuma Iswahyudi Madiun. Pembelian pesawat itu memang menjadi bahan pembicaraan dan pertentangan. Kesimpulan saya, pembelian pesawat Sukhoi itu dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan politis, bukannya alasan-alasan teknis. Terlepas dari sikap setuju atau tidak atas pembelian pesawat terbang tempur jenis itu, hal itu sangat mengherankan. Pembelian peralatan tempur dimana saja di dunia ini, pertama-tama tentulah di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan teknis, bukan karena alasan-alasan politis. Sewaktu masih menjabat sebagai Presiden, penulis memerintahkan untuk meneliti mengapa mantan Presiden Soeharto dan Habibie tidak jadi membeli jenis pesawat tersebut. Menhan (Menteri Pertahanan) Prof. Mahfud MD menyatakan hasil diskusi dilingkungan Departemen tersebut. Ia menyimpulkan atas dasar pertimbangan-pertimbangan teknis, pesawat Sukhoi tidak layak dibeli karena jangkauannya dari Lanuma Iswahyudi di Maospati (Madiun) tidak mencapai bentangan teritorial Republik Indonesia dari Timur maupun Barat.

 

Penulis memutuskan untuk tidak membawa masalah pembelian pesawat Sukhoi itu ke dalam sidang-sidang kabinet maupun forum-forum lainnya, karena memang sudah tidak ada keinginan membelinya. Walaupun Amerika Serikat masih memberlakukan embargo suku cadang F.16 Falcon dan pesawat-pesawat lainnya. Pemerintah waktu itu tetap tidak melakukan pembelian Sukhoi, karena ketidaklayakan teknis tersebut. Ditambah dengan krisis keuangan dan ekonomi yang kita hadapi hingga saat itu, sebagai bagian dari krisis multi-dimensional, dengan sendirinya pembelian semua jenis pesawat militer ditiadakan. Ini adalah keputusan yang sangat sulit diambil, karena memang kita berada dalam masa krisis berkepanjangan. Karenanya sangat mengherankan sikap terakhir pemerintah yang jadi juga membeli pesawat tempur itu, sedangkan krisis belum berakhir dan pertimbangan-pertimbangan teknis tetap menjadikan bahwa Sukhoi tidak layak dibeli. Akhirnya pembelian itu mendapatkan reaksi yang hebat dimana-mana, walaupun upaya untuk “membungkam” media massa kita, memang untuk sementara dapat dilaksanakan. Namun dalam jangka panjang keputusan itu tetap saja akan dikritik oleh banyak orang, akibatnya akan semakin banyak kredibilitas pemerintah yang hilang.

 

Sikap tidak mementingkan faktor-faktor diatas justru merupakan permulaan dari pandangan yang tidak mementingkan pertahanan negara, yang penulis rasa sangat tidak tepat untuk diikuti. Apalagi mengingat bentangan tanah air kita yang sangat luas, dan sejumlah pulau-pulau di negeri kita memang tidak didiami manusia. Peristiwa manuver lima pesawat angkatan laut AS dari jenis F-18 Hornet di atas pulau Bawean, masih terasa sangat pahit bagi kita, yang kemudian disusul dengan sejumlah manuver dua buah kapal perang AS disebelah Barat Natuna di Riau, tanpa ada protes berarti dari pemerintah kita. Padahal tindakan-tindakan AS ini, oleh Prof. Dr Ahmad Syafi’i Ma’arif dinilai sebagai manifestasi sikap dari kaum Imperalis. Marilah kita renungkan lanjutan pendapat profesor kita itu: masihkah kita mempunyai kedaulatan sebagai bangsa dan negara? Pendapat ini dikemukakan beliau dihadapan penulis sewaktu mengikuti acara rekaman SCTV di Hotel Intercontinental, Selasa 26 Agustus 2003 yang lalu.

 

*****

 

Hari ini kita secara resmi menerima pesawat tempur Sukhoi, yang entah apakah harga pembeliannya dengan mark up atau tidak. Tiga buah pertanyaan harus dipikirkan jawabannya secara matang pertimbangan apakah yang seharusnya dipakai dalam pembelian alat-alat pertanahan kita? Sampai seberapa jauhkah kita harus berani membayar pembelian alat-alat pertahanan itu? Dengan kata lain, apakah batas-batas yang harus kita gunakan dalam pembelian alat-alat pertahanan? Tanpa mengurangi hormat penulis kepada pertimbangan-pertimbangan lain, rasa-rasanya tiga sisi yang penulis kemukakan sebagai pertanyaan itu, merupakan dasar bagi kokohnya kehidupan kita sebagai penganut paham demokrasi sebagai bangsa dan negara.

 

Dalam pandangan penulis, menyusun pertahanan sebuah negara harus memenuhi dua sisi yang sangat penting, sisi teknis dan aspek politis. Aspek politis telah kita miliki dalam kehidupan sebagai bangsa, walau dalam beberapa hal justru berlebihan. Bagaimana mencari keseimbangan antara keduanya, agar tidak saling merugikan. Jika antara sisi teknis dan politis itu bertentangan maka yang digunakan adalah pertimbangan teknis yang oleh teori hukum Islam/Ushul Fiqh dirumuskan sebagai “kepentingan umum” (al-Maslahah al-Ammah) adalah keseimbangan tersebut. Inilah pertimbangan utama yang harus digunakan dalam pengambilan keputusan. Betapa hal ini harus dikemukakan terus-menerus. Konsekuensinya bagi kehidupan kita, kalau keseimbangan ini kita lalaikan kita akan mengembangkan aspek teknis dan mementingkan aspek politis. Contohnya ketika aspek hukum dibuang dalam pelaksanaan SI (Sidang Istimewa) MPR dua tahunan yang lampau, hasilnya adalah menangnya aspek politis sebagai satu-satunya bahan petimbangan dan terjadinya pelanggaran konstitusi yang berujung pada pelengseran presiden.

 

Nah, keseimbangan seperti itulah yang harus kita gunakan dalam pengambilan keputusan politik, bukannya pengabaian aspek teknis dan penggunaan pertimbangan politik belaka. Seperti dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi, yang jelas digunakan hanyalah pertimbangan politis saja karena jelas sekali pertimbangan-pertimbangan teknis diabaikan secara total, betapapun murahnya harga pesawat tempur tersebut. Rasa keamanan dalam diri kita lalu hilang, karena pertahanan udara kita lalu menjadi “tidak cukup”. Bagi mereka yang bertanggung jawab langsung atas pertahanan udara kita memang sangat mengerikan, bertugas melakukan pertahanan di kawasan udara tanpa peralatan yang cukup. Memang belum tentu ada serangan di jaman ini atas wilayah udara kita, namun kesiagaan mengharuskan kita menggangap dapat saja serangan terjadi sewaktu-waktu.

 

*****

 

Sampailah kita kepada sebuah pertanyaan sangat mendasar bagi kehidupan sebuah bangsa: Berapakah batas sebuah bangsa harus membayar biaya pertahanan? jawabannya ada dua yaitu minimal dan maksimal.

 

Biaya minimal adalah sekedar mempertahankan sebuah teritori saja, dengan membiarkan kawasan lain di negara tersebut “terbuka” dari serangan luar, namun akan dibalas secara total dari kawasan lain. Contohnya adalah kawasan Rub Al-Khali (seperempat kawasan kosong) yang ada di timur laut Saudi Arabia, berbatasan dengan Kuwait dan Jordan. “Pertahanan longgar” itu karena keseluruhan teritori Saudi Arabia adalah tanah daratan yang bersambung, sehingga dapat dilakukan “serangan balik” atas daerah yang diduduki musuh. Tetapi negara kita tidak demikian halnya karena banyak pulau yang dengan mudah dapat diduduki musuh tanpa kita melakukan serangan balik atas daerah yang telah direbut itu, karena merebut kawasan dengan melakukan pendaratan jauh lebih besar korban yang harus ditanggung dan biaya yang harus dikeluarkan.

 

Sebaliknya, pertahanan dengan biaya maksimal harus dipergunakan untuk negara kepulauan seperti negeri kita. Ditambah lagi adanya rimba belantara di pulau-pulau kita yang sangat banyak, pertahanan harus lebih banyak ditekankan kepada pesawat tempur yang sangat cepat, kapal-kapal perang yang cepat pula, pemindahan serdadu dari tempat ke tempat dengan menggunakan pesawat angkut ringan ataupun helicopter. Ini berarti biaya yang sangat besar untuk mempertahankan kedaulatan wilayah kita. Demikian pula, luasnya kawasan negara kita memerlukan biaya pertahanan yang sangat tinggi dan ini berarti perlunya keseimbangan antara pengeluaran negara dan penerimaannya. Karenanya perekonomian kita harus meningkat terus menerus, guna memungkinkan tercapainya penghasilan yang besar melalui pajak.

 

Jelas dari tulisan di atas, penulis termasuk orang yang menginginkan kesiapsiagaan prima dalam pertahanan kita. Dan kaitannya dengan hal itu, penulis beranggapan ekonomi kita harus terus-menerus “bergerak keatas” dalam tatanan yang kreatif. Sumber-sumber kekayaan alam, hasil hutan-hasil tambang- kekayaan laut harus diolah begitu rupa, sehingga memberikan penghasilan besar bagi warga negara kita secara keseluruhan, guna memungkinkan jumlah besar penghasilan negara dari pajak. Tetapi ekonomi seperti itu mengharuskan usaha kecil dan menengah berkembang pesat, guna memungkinkan partisipasi maksimal semua orang warga negara dalam proses perkembangan ekonomi seperti itu. Tidak dibenarkan ketimpangan-ketimpangan dalam struktur ekonomi yang hanya menguntungkan kaum kaya saja, karenanya harus ditegakkan “ekonomi rakyat”. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?       

 

     Politikus, Agamawan ataukah Aktivis

 

Sebenarnya penulis sangat segan mencantumkan judul di atas. Namun tidak ada jalan lain, karena di mana-mana penulis senantiasa ditanya orang, baik kawan maupun bukan. Siapakah penulis ini? Politikuskah, karena bagaimanapun juga penulis adalah orang yang turut mendirikan (dan kemudian memimpin ) sebuah partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dari sudut manapun, tampak bahwa partai tersebut akan menjadi salah satu partai besar setelah Pemilu yang akan datang, kalau tidak dikatakan yang terbesar.

Pantaskah kalau kemudian orang bertanya benarkah anggapan bahwa penulis adalah seorang politikus? Jawabannya, tidak bersifat mutlak: mungkin terkadang seorang politikus tidak pernah melihat dalam dirinya fungsi-fungsi lain. Anggaplah, dalam bahasa yang populer sebagai politikus plus.

Apa maksudnya plus? Tentu saja dapat berbentuk macam-macam, baik yang umum maupun yang khusus. Dalam pengertian yang umum, dapat dilihat antara lain penulis adalah politikus yang dididik bertahun-tahun di lingkungan pesantren pasti juga seorang ayah, suami dan pemuka masyarakat di tempat ia tinggal. Tetapi secara khusus mendalami berbagai nilai keagamaan, sebagai bidang kajian. Karena hal ini, penulis akan diminta pendapat tentang berbagai masalah keagamaan, karena wajar jika pendapatnya memiliki nilai tersendiri sebagai buah dari spesialisasinya itu. Contohnya adalah pendapat fiqh (hukum Islam) atas pagelaran Inul, untuk dibandingkan dengan pendapat Rhoma Irama.

Demikian juga, ketika penulis ditanya mengapa ia “membela” Inul. Penulis menjelaskan bahwa apa yang dilakukan guru aerobik dengan pagelaran “ngebor” itu, tidak dapat di hentikan dilarang oleh siapapun, selama tidak melanggar undang-undang yang ada. Sedangkan yang menentukan Inul melanggar undang-undang atau tidak, adalah Pengadilan Negeri-Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung. Selama keputusan lembaga-lembaga hukum itu tidak melarang Inul bergoyang, selama itu pula ia secara undang-undang masih berhak melakukannya.

Dalam hal ini, penulis bertindak selaku seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu penulis secara konsisten memandang hak-hak seorang warga negara diberikan Undang-Undang Dasar dan tidak ada orang yang berhak mengeluarkan larangan, betapa pandainya ataupun besarnya pengaruh orang itu dalam kehidupan masyarakat. Inilah yang membuat penulis “membela Inul”, terlepas dari perasaan penulis sendiri tentang apa yang dilakukan guru aerobik dari Japanan, Pasuruan itu.

*****

Terkadang, penilaian penulis sebagai seorang politikus diragukan orang, karena dianggap ada kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan tersebut. Orang boleh saja memiliki anggapan demikian, tetapi penulis tidak mengubris, karena yakin keputusan-keputusan yang diambil selalu didasarkan kepada kepentingan orang banyak, dalam hal ini peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Ini disebabkan oleh keyakinan penulis, sesuai dengan tuntunan agama, bahwa seorang pemimpin harus mengambil keputusan berdasarkan kepentingan rakyat. Sebuah adagium merumuskan hal itu dengan sangat bijak: “Kebijakan dan tindakan seorang pemimpin atas rakyat yang di pimpinya. Terkait sepenuhnya dengan kesejahteraan mereka” (Tasharruf Al-Imam ‘ala Al-Rahma’iyyah Manuthun bi al-Mashlahah).

Kesejahteraan rakyat (al-mashlalah al-ammah) ini, dalam Undang-Undang Dasar kita, dibagian pembukaan, dirumuskan sebagai masyarakat adil dan makmur. Artinya segenap kebijakan dan tindakan sang pemimpin, diukur dari kemampuan mencapai sasaran seperti itu (masyarakat adil dan makmur di atas). Inilah ukuran satu-satunya bagi setiap orang pemimpin, baik dari kalangan politisi, militer atau birokrasi. Kalau tujuan ini dapat di perjuangkannya dengan kongkret, maka ia dapat dianggap sebagai pemimpin yang berhasil dan bermotif baik, terlepas dari apa pendapat orang tentang dirinya. Penulis mencoba mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat dan tidak ambil pusing adakah ia seorang politikus yang baik atau tidak.

Sebagai seorang yang dididik di Pesantren, tentu saja penulis melihat segala sesuatu dari jendela agama yang dipelajarinya, yaitu Islam. Penulis melihat terjadinya penafsiran ulang (re-interprestasi) sebagai bagian mutlak dari perkembangan agama Islam. Dengan demikian, penulis tidak hanya melihat ajaran-ajaran resmi agama sebagai sesuatu yang statis (tetap) saja, melainkan sebagai proses yang tidak pernah berhenti.

Kata Al-Qur’an: “Wahai jin dan manusia kalau anda dapat melakukan penjelajahan seluruh kawasan langit dan bumi, lakukanlah hal itu. Tetapi kalian tidak akan dapat melakukan hal hal-hal itu tanpa kemampuan (yang di berikan Tuhan), dalam bentuk aslinya berbunyi “Ya Ma’yar al-Jinni wa al-Insi Inistatha’ Tum an Tanfidzuna Illa bil al-Sulthan”. Ayat ini dulu ditekankan kepada ketidakmampuan manusia melakukan penjelajahan, tetapi dengan adanya kapsul angkasa luar, tekanannya sekarang kepada kemampuan berupa pengusaaan teknologi ruang angkasa.
*****

Penafsiran ulang tersebut di atas, tidak menyalahi ketentuan ayat berikut: Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, ku sempurnakan pemberian nikmatku kepada kalian, dan kurelakan bagi kalian Islam sebagai agama: “Al-Yauma Akmaltu Lakum Dinakum wa Atmantu Lakum Nik’mati wa Radhaitu Lakum al-Islama Dinnan”. Maksud dari ayat tersebut mengenai dan berlaku kepada prinsip-prinsip kehidupan Islam, bukan kepada perinciannya. Dengan demikian, menjadi jelas Islam dapat ditafsirkan ulang, dan dengan demikian Islam layak bagi semua tempat dan masa (Shalihaj Laikuli Zamanin Wa Makanin).

Sejak kecil penulis menggeluti aktifisme, dalam tahun-tahun 50-an menjadi warga kepanduan dari berbagai gerakan secara bergantian. Pernah menjadi warga kepanduan Hisbul Wathan di Kramat Raya 45 (Jakarta), kepanduan bangsa Indonesia, Pandu Rakyat Indonesia dan sebagainya. Sewaktu di Jogyakarta, menjadi Pelatih Pemula dari Kepanduan Anshor DIY selama setahun. Kesemuanya itu memberikan pengalaman bermacam-macam kepada penulis. Sebelum ada gerakan Pramuka, ketika belajar di pesantren, aktivitas tersebut digabungkan dengan kegiatan-kegiatan intern Pesantren, dan dengan demikian menjadikan tambahan kekayaan rohani bagi penulis.

Dari berbagai pengalaman itu, penulis melihat pentingnya berbagai kegiatan bagi seorang aktivis, guna pembentukan watak seseorang. Semua aktivitas itu justru mendorong tumbuhnya kepribadian, yang menganggap penting pengabdian kepada masyarakat.

Karenanya tidaklah heran sekembalinya penulis dari belajar di Timur Tengah (Kairo dan Baghdad) serta Eropa Barat (selama setahun) penulis segera terjun dalam dunia kemasyarakatan.

Hal-hal berikut menjadi titik perhatian penulis: pembelaan hak-hak minoritas di hadapan negara dan kelompok masyarakat yang arogan. Fokus itu terbangun melalui proses di pesantren, dalam pengembangan masyarakat (community development), kemerdekaan bicara dan menyatakan pendapat serta dialog antar agama. Banyak aktivitas dijalani penulis dalam mengabdi kepada kemanusiaan melalui bidang-bidang tersebut. Ada kalanya melalui tulisan dalam media publik, keikutsertaan dalam berbagai bidang pegabdian kepada masyarakat, dan akhirnya kehadiran sebagai anggota pengurus Nahdlatul ulama (NU).

Ada juga “kegiatan sela” seperti tiga tahun menjadi salah seorang Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Ketua Dewan Juri pada Festival Film Indonesia (FFI), dua tahun berturut-turut. Pada tahun 1998, penulis di tugasi membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan akhirnya Presiden RI di tahun 1999. Di sinilah tugas-tugas politik bertemu dengan kompentensi sebagai agamawan dan pengalaman sebagai aktivis dalam diri penulis. Kelihatanya sederhana, namun sulit dijalankan bukan?
      

 

 

 

 

 

              Sapa Suru Datang Jakarta   

           

Judul di atas diambil dari sebuah judul nyanyian yang sangat terkenal, menceritakan seorang perantau daerah yang mengalami nasib sial, dan hidup tidak beruntung di ibu kota di negeri ini. Seolah-olah orang itu, “cari penyakit” dengan merantau ke ibu kota, dengan meninggalkan daerah kelahiran. Artinya, tinggal di ibu kota tidak lebih baik dari pada tinggal di tanah kelahiran. Dengan kata lain, peruntungan orang merantau belum tentu lebih baik daripada orang yang bertahan di daerah. Orang boleh berbeda persepsi tentang hal ini, namun itulah komentar via lagu tersebut.

 

Mengapakah penulis menggunakan judul di atas? Karena ada artikel dalam sebuah harian yang mengatakan lebih baik saya (Gus Dur) mengurusi perdamaian di Timur Tengah (Irak), daripada mengurus pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dan salah seorang anggota DPP PKB. Artikel itu kemudian “memperoleh gaung” dalam sebuah artikel yang dimuat oleh sebuah harian lain yang terbit di Jawa Timur, lebih tepat di Surabaya. Penulis paling malas berdebat dengan orang tentang hal tersebut, namun artikel ini ditulis untuk menghidarkan kesalahpahaman lebih jauh. Karenanya, malas atau tidak haruslah dibuat tulisan ini guna mengemukakan versi penulis tentang hal tersebut, yang dapat membawa akibat lebih jauh bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

 

Seolah-olah dengan pendapat seperti itu, ingin ditegakkan penilaian bahwa penulis campur tangan dalam setiap pencalonan yang ada, dan dengan sendirinya penulis mendukung orang-orang tertentu untuk menjadi Kepala Daerah. Padahal dalam kenyataan hanya dalam”pencalonan bermasalah” saja penulis dapat di katakan “turut campur”, yaitu bila kepentingan PKB dan kepentingan masyarakat turut dirugikan, setidak-tidaknya menurut penilaian penulis. Sikap itu pun penulis ambil dalam kondisi tertentu, jika ada permintaan dari pimpinan PKB setempat atau permintaan beberapa orang ulama. Dalam hal ini, penulis berpegang kepada ketentuan bahwa alasan-alasan rasional harus dipakai untuk mengambil keputusan. Dalam keadaan alasan rasional (dalil ‘aqli) itu harus dibarengi oleh “pengelihatan mendalam’” (dalil naqli), maka bagi seorang muslim yang percaya kepada “kebenaran” dalil naqli itu, penulis bersedia “menguburkan” pendapatnya sendiri yang rasional.

 

*****

 

Dalam jajaran dalil naqli itu penulis memasukan hasil Istiqarah (sembahyang malam), yang di lakukan oleh 2 sampai 3 orang ulama atas permintaan penulis sendiri, yang tentu saja tidak akan mudah diobral nama mereka. Seorang ulama terkenal dari sebuah kota di Jawa Timur menyatakan bahwa orang yang diminta melakukan Istiqarah, masih minta di Istiqarahkan. Seolah-olah kyai terkenal itu menunjuk tidak perlunya diberlakukan pertimbangan hasil Istiqarah, setidak-tidaknya inilah kesimpulan penulis. Karena kalau tidak, maka kyai tersebut dapat dianggap tidak percaya Istiqarah, sesuatu hal yang tidak lazim di kalangan warga NU.

 

Memang, hasil Istiqarah tidak pernah jelas, karena tidak mau menyebutkan secara eksplisit apa yang harus di lakukan. Tetapi kalau kita memang percaya kepada Istiqarah, maka hasilnya dapat dipakai sebagai “alat bantu” dalam pengambilan keputusan. Tetapi tentu saja hal ini harus dilakukan jika memang terdapat hal-hal yang menguatkan penyimpangan terhadap alasan-alasan rasional. Artinya, jika kenyataan masa lampau tidak mendukung alasan-alasan rasional itu, maka dengan demikian dapat dijaga agar pertimbangan-pertimbangan pribadi penulis tidak mempengaruhi keputusan yang diambil. Memang ini tidak memberikan keputusan yang “fool proof” (kebal kesalahan), tetapi argumentasi rasional yang berbeda dari fakta juga demikian.

 

Dengan mengemukakan pokok-pokok di atas, penulis berharap masalah yang bersangkutan dengan hal itu dapat diselesaikan dengan jelas. Masalahnya juga terkait dengan kedudukan penulis sebagai Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB, yang secara teoritis penulis sandang sampai Muktamar PKB yang akan datang dan diperkirakan berlangsung dalam tahun 2005.

 

Dalam suasana seperti sekarang ini, ketika bangsa dan negara kita sedang menghadapi krisis multi-dimensional, reformasi yang sudah diraih dengan susah payah di bawah pimpinan generasi muda kita, telah di curi orang, yang ada adalah sistim politik yang saling tidak mempercayai antara badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Akibatnya kebersihan, kejujuran dan keterbukaan tidak terwujud dalam seluruh partai politik yang ada. Dan mereka pun tidak mengindahkan ketiga hal itu atau tidak memiliki kekuasaan dan wewenag untuk melaksanakannya.

 

Dalam keadaan seperti itu, penulis yang seumur hidup berjuang untuk ketiga hal di atas, terpanggil untuk menegakkan demokrasi di negeri kita, yang bersandar pada kedaulatan hukum persamaan hak bagi semua warga negara di hadapan undang-undang dan aturan tertulis yang ada, baik dalam lembaga politik formal maupun informal (seperti PKB sendiri). Dalam rangka itu jugalah penulis sempat “menyenggol” beberapa kawan dalam partainya sendiri.

 

Karenanya, penulis harus “menggarap” partainya sendiri, setidak-tidaknya berunding dan menerapkan ukuran-ukuran obyektif mengenai calon PKB untuk jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, dan wakil mereka dan ini harus diteruskan.

 

Karena penulis ingin melihat demokrasi di Indonesia, disamping kenyataan penulis tidak memiliki wewenang apa-apa secara formal dalam masalah penyerbuan Amerika Serikat (AS) ke Irak, dengan sendirinya wajar saja jika penulis meneruskan “lakon” yang ada. Sambil terus berseminar atau berdiskusi mengenai cara-cara menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Dalam hal ini, penulis merasa bahwa antara kedua hal iu tidak perlu dipertentangkan, untuk mewujudkan pemerintahan yang jujur bersandar hukum dan terbuka diperlukan adanya dunia yang damai. Sebagai bangsa dan negara yang besar, Indonesia dapat melaksanakan kedua hal itu sekaligus. Karenanya inilah jawaban penulis atas penilaian mengapa bertindak dalam hal tersebut. Sekaligus karena oleh PB Syuri’ah NU beberapa tahun yang lalu memerintahkan penulis dan sejumlah kaum untuk mendirikan PKB.

 

Ada orang mengajukan klaim, dialah yang mendirikan PKB. Dalam kenyataannya ia hanya mengajukan sebuah gagasan/konsep tentang sebuah partai Islam seperti PPP (Partai Persatuan Pembangunan) sudah tentu gagasannya tidak terpakai, apapun klaim yang diajukan sekarang. Pantaslah jika sekarang terjadi “senggolan-senggolan” antara mereka yang mengutamakan kepentingan pribadi dan mereka yang ingin melihat demokrasi tegak di Indonesia. Dalam tatanan dan sistem politik yang ada sekarang, hal itu tidak akan terjadi. Penciptaan tatanan dan sistem politik yang demokratis diperlukan keberanian di bawah pimpinan sebuah partai politik yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki konsistensi sikap dan pandangan. Memang mudah di katakan, tetapi harus dijawab pertanyaan berikut: Siapa yang memerintahkan Penulis dan kawan-kawan mendirikan PKB?      

 

           Sebuah Introspeksi untuk PKB

              "Ukuran Kesetiaan Kita"     

           

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan orang bahwa PKB dalam pemilihan berbagai kepala daerah telah ditunjuk orang-orang yang bukan berasal dari NU (Nahdlatul ‘Ulama). Bahkan Sekjen PKB sendiri menuduh terang-terangan mengapa yang diangkat menjadi pengurus partai orang-orang yang tidak aktif di dalam lingkungan NU? Bahkan ia menyatakan, bahwa para kader seperi dirinya justru tidak ditetapkan menjadi apa-apa dalam partai tersebut? Ini tentu saja membuka pertanyaan lain: apakah ukuran pengangkatan fungsionaris PKB? Bahkan lebih jauh lagi apakah ukuran kesetiaan kita, yang dalam hal ini tentu kepada NU dan PKB? Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan persoalan ini secara terbuka dimuka umum. Diharapkan dengan demikian masyarakat mengetahui ukuran-ukuran apa yang harus digunakan dalam hal ini.

 

Pertama penulis tidak pernah mengukur kesetiaan orang berdasarkan bahwa ia atau mereka pernah menjadi pengurus NU, PKB maupun badan-badan otonom di dalamnya. Karena warga NU hanya sedikit menjadi pengurus dan kebanyakan adalah “orang awam” yang bekerja atau bertugas di berbagai bidang. Bahkan ketika mereka menjadi anggota birokrasi, salah satu angkatan dalam TNI maupun Polri, mereka dilarang menjadi anggota pengurus NU. Ini dapat dimengerti, karena di masa lampau Golkar memang menghendaki “netralitas” warganya dari kepengurusan organisasi-organisasi kemasyarakatan, terutama NU. Kalau penulis berpegang kepada pandangan ini dengan ketat, tentu banyak orang yang tidak akan aktif di NU, berbagai Banom (Badan Otonom) di dalamnya dan PKB.

 

Bahkan, bagaimana PKB akan dapat diperluas keseluruh daerah di Indonesia jika tidak dibuka untuk organisasi lain di kalangan gerakan Islam maupun Non-Muslim? Begitu juga jika kelompok-kelompok etnis seperti keturunan Tionghoa dan Arab tidak dimasukkan dalam kepengurusan PKB, bagaimana partai itu akan mencakup semua kawasan nasional kita? Karena itu, dengan sengaja penulis menempuh kebijakan partai itu sebagai partai terbuka dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orang-orang seperti Sekjen PKB tidak dicalonkan untuk jabatan tertentu ini, tentu ada kaitannya dengan perkembangan lain, yang tidak pada tempatnya dikemukakan di sini. Cukuplah kalau dikatakan bahwa seseorang yang berasal dari lingkungan non-NU, dapat saja menjadi fungsionaris PKB.

*****

 

Keluhan mengenai apa yang dikatakan “bukan kader NU” dalam jajaran kepengurusan PKB, di sampaikan Sekjen PKB kepada berbagai pihak di luar PKB maupun di kalangan fungsionaris PKB di daerah-daerah. Yang dimaksudkan dengan mereka itu adalah orang-orang seperti DR. Alwi Shihab, Prof. DR. Mahfud MD, DR. AS. Hikam dan Drs. Z. Arifin Djunaidi. Sekjen PKB lupa, bahwa ketika ia diangkat menjadi Ketua GP Ansor beberapa tahun lalu juga tidak pernah berkiprah di lingkungan NU melainkan di lingkungan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Namun ia memiliki latar belakang kekeluargaan yang sama dengan mereka itu, yaitu dari keluarga NU di tempat asal masing-masing. Bahkan, beberapa orang seperti Abdul Kahfi juga demikian. –Nama yang penulis sebut belakangan ini memang warga TNI dan Polri yang tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi kemasyarakatan seperti NU.

 

Jelaslah dengan demikian, bahwa ada dua prinsip yang digunakan dalam menunjuk para fungsionaris PKB. Karena: pertama, Kesetiaan mereka kepada PKB tidak diukur melalui kepengurusan NU; kedua, mereka memang tidak harus berasal dari lingkungan NU saja, bahkan tidak dari lingkungan Islam saja sekalipun. Ini penting untuk diingat selalu, kalau kita menginginkan PKB sebagai sebuah partai politik yang mengacu kepada masa depan bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Republik Indonesia memiliki motto: Bhineka Tunggal Ika, yang mencerminkan adanya persatuan dalam keberagaman. Hanya dengan keberagaman itulah kita mampu membentuk bangsa yang kuat dan besar dimasa depan. Keluhan Sekjen PKB itu berarti ia tidak memahami tempat PKB dalam kehidupan bangsa kita di masa depan.

 

Bahkan lebih jauh lagi, dengan sikap-sikapnya serta pandangan-pandangannya dapat dikatakan Sekjen PKB tidak pernah memikirkan masa depan bangsa, melainkan ambisi pribadinya saja. Kalau ia dengan mudah menilai DPP PKB maupun penulis bersikap dan berpandangan, maka ia sendiri pun harus bersedia dinilai orang. Inilah cara yang adil untuk menentukan pandangan kita mengenai segala sesuatu. Terlebih-lebih lagi ia selalu menyatakan bahwa dalam tubuh PKB ada pertentangan antara kaum muda dan kaum tua. Ini jelas menyesatkan, karena tidak ada parpol yang menandingi PKB dalam kegairahan merekrut orang muda. Orang-orang muda seperti: Khofifah Indarparawansa, Muhaimin Iskandar, Ali Masykur Musa, dan Sekjen sendiri adalah orang-orang yang berumur di bawah 40 tahun, namun telah diletakkan/ditugaskan di tempat-tempat yang strategis.

 

*****

 

Jelas dari uraian di atas, penulis yang dahulu diserahi para sesepuh NU dan diajak melakukan deklarasi PKB, sejak semula telah menyadari arti penting dari pembinaan tenaga-tenaga muda untuk kepentingan parpol itu sendiri. Karena itu, sebenarnya tidak ada pertentangan antara kelompok muda dan kelompok tua dalam tubuh PKB. Kalau pun terjadi “tabrakan”antar individu dalam ambisi pribadi, itu adalah urusan perorangan yang tidak selayaknya dijadikan masalah antar kaum atau antar kelompok dalam sebuah organisasi. Demikian pula, adanya kecaman yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi dengan menilai penulis otoriter. Sebenarnya sebelum mengambil suatu keputusan, penulis telah meminta pendapat dan pandangan dari berbagai lingkungan dalam tubuh PKB. Namun bagaimanapun juga keputusan harus diambil oleh pimpinan yang kuat dan tegas.

 

Mungkin kasus ini dapat dijadikan pelajaran. Orang tidak akan menyangka keputusan Presiden Bush untuk melakukan serangan atas Iraq. Namun di kalangan warga Partai Republik -dimana Bush menjadi anggota-, pada akhirnya ia yang harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Dihujat jika gagal dalam pelaksanaan atau berhasil pada akhirnya. Kata Presiden John F. Kennedy: “Kemenangan milik 100 orang bapak tetapi kekalahan adalah milik seorang anak yatim”. Jika ini kita pegang maka jelaslah bahwa pertentangan yang ada bukanlah bersikap kolektif, melainkan perorangan saja. Karenanya, PKB sebagai lembaga politik tidak boleh terganggu oleh soal-soal kecil seperti itu.

 

Dan disitulah terletak sasaran PKB: memperjuangan demokratisasi dalam tubuh kehidupan bangsa dimasa yang akan datang. Jadi, ukuran kesetiaan yang utama adalah dukungan terhadap proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa kita di masa yang akan datang. Segala macam pemikiran lain di luar proses demokratisasi haruslah dihindari sejauh mungkin. Kenyataannya justru hal ini yang belum banyak dipahami kalangan dalam PKB, karena mereka sibuk dengan ambisi masing-masing yang asyik dengan memperjuangkan “calon-calon” kepala daerah yang banyak memberikan “keuntungan” bagi diri mereka, di luar konteks mencari calon-calon yang dapat diharapkan mendukung proses demokratisasi dimasa yang akan datang.

 

Seperti halnya sebuah parpol yang kini dikuasai kaum preman. Mereka akan hanya memperjuangkan hal-hal jangka pendek dengan tidak memperdulikan arti mereka bagi masa depan demokratisasi. Namun parpol ini justru akan selalu didukung oleh para fungsionaris preman itu. Memang, kelihatannya mudah menggunankan ukuran demokratisasi dalam berpolitik namun ternyata sangat sulit pelaksanaannya.          

 

                 Sekedar Penjelasan    

           

Setelah Dewan Syura DPP PKB memutuskan berdasarkan pemungutan suara, bahwa Saifullah Yusuf sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) DPP PKB di reposisi, segera timbulah berbagai reaksi dari dalam maupun dari luar DPP PKB. Salah satu diantaranya adalah dari KH. M. Cholil Bisri, salah seorang Wakil Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB sendiri, yang notabene adalah pemimpin sidang pada waktu itu. Dalam sebuah koran, dia menyatakan Dewan Syura DPP PKB mengambil keputusan tidak sah karena keputusan itu diambil dengan suara kurang dari 2/3. Ia lupa, bahwa pasal dalam AD/ART PKB sendiri menyatakan sahnya kuorum sidang, baik mengenai sahnya sidang itu sendiri maupun sahnya keputusan menyelenggarakan pemungutan suara. Tentang kedua hal itu, hadirnya 16 orang dari 18 orang anggota Dewan Syura menunjukkan bahwa jumlahnya sudah lebih dari 2/3 suara.

 

Setelah pemungutan suara diselenggarakan atas dasar persetujuan 16 dari 18 orang anggota Dewan Syura DPP PKB itu, maka hasil dan jumlah suara yang diperoleh masing-masing pandangan melalui pemungutan suara itu, tidak lagi dipersoalkan minimalnya oleh AD/ART. Dengan demikian, secara konstitusional hasil yang dicapai itu sudah sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan AD/ART. Demikian juga, kalau ada orang yang berbicara seolah-olah hasil pemungutan suara itu menentang pendirian beberapa orang Ulama, tidakkah keputusan Dewan Syura melalui pemungutan suara itu justru memperlihatkan bagaimana sebenarnya pendapat para Ulama? Karena para anggota Dewan Syura DPP PKB seluruhnya adalah Ulama jika diperhatikan secara teliti. Adapun mengenai apa yang disebut sebagai “Ulama Khos”, itu adalah kata beberapa orang saja, penulis sendiri tidak pernah menggunakannya. Penulis hanya mengatakan ia tunduk kepada para pendapat 4 orang ulama, yaitu KH. Abdullah Faqih, Langitan - KH. MAS Subadar, Pasuruan - KH. Abdurrahman Khudori, Tegalrejo – KH. Muhaiminan Gunardho, Parakan. Dan mereka sendiri tidak pernah menggunakan istilah tersebut.

 

Jelaslah dengan demikian anggapan KH. M. Cholil Bisri itu tidak tepat karena ia tidak membaca AD/ART dan salah menafsirkan dengan cermat. Ini disayangkan datang dari seseorang yang notobene adalah Wakil Ketua MPR-RI, yang semestinya justru harus memiliki ketelitian yang diharapkan dalam melalukan interprestasi dalam memahami sebuah dokumen. Penulis tidak ingin berbicara mengenai soal-soal lain, karena hal itu justru akan lebih memberatkannya. Namun, kalau tadinya penulis berharap ia akan membatasi diri berbicara di kalangan tertentu saja, penulis tidak akan memberikan reaksi apa-apa, tapi ternyata ia telah berbicara melalui media masa. Demi menjauhkan salah pengertian yang dapat berakibat fatal bagi PKB sendiri, maka terpaksalah penulis mengemukakan hal itu melalui tulisan ini, yang dibaca terutama oleh warga NU dan PKB saja. Penulis tidak mengemukakan penjelasan melalui media massa lain.

 

*****

 

Selain orang tersebut, juga memberikan tanggapan kepada media massa secara luas, tokoh kita KH. A. Mustafa Bisri, selanjutnya akan penulis sebut sebagai AMBIS. Tokoh ini mengemukakan, bahwa Dewan Syura DPP PKB dalam kasus ini telah mengambil keputusan “di luar akal sehat”, benarkah demikian? Hal itu tentu tidak dapat diterka saat ini, karena Pemilu yang akan menunjukkan partai tersebut kalah atau menang, baru berlangsung bulan April tahun 2004. Karenanya untuk mengetahui tepat atau tidaknya keputusan itu, paling jauh hanya dapat dilakukan terkaan atau perkiraan saja. Suatu hal yang sangat meragukan, dan penuh dengan ketidakpastian. Sedangkan motif untuk mengambil keputusan tersebut, adalah karena ingin menegaskan sekali lagi bahwa PKB adalah partai politik yang ingin menegakkan Demokrasi di negeri ini.

 

Dua buah persyaratan mutlak bagi adanya demokrasi dalam kehidupan sebuah bangsa, adalah kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan bagi semua warga negara dihadapan undang-undang. Kalau ada tindakan-tindakan yang menyimpang dari AD/ART PKB, berarti ada pelanggaran hukum yang berkali-kali dilakukan Saifullah Yusuf sebagai Sekjen DPP PKB. Penyimpangan seperti itu haruslah ditindak, jika dilakukan oleh seorang fungsionaris PKB di tingkat pimpinan pusat. Jadi hal itu merupakan kepastian yang ditunggu-tunggu oleh para calon pemilih dalam pemilu yang akan datang. Kepastian tindakan itu, jelas menunjukkan adanya kehendak menegakkan wibawa organisasi, sesuatu yang juga pasti kita butuhkan saat ini.

 

Bukankah ada kaidah yang menyatakan “Sesuatu yang diyakini tidak dapat digoyahkan oleh hal lain yang belum pasti” (Al-Yaqin la-yazalu bi Al-Syifak)? Bahwa Ambis memperkirakan kerugian bagi PKB dalam pemilu yang akan datang, sebaliknya penulis menggangap bahwa ketetapan hati para anggota Dewan Syura DPP PKB untuk mengambil tindakan dalam hal ini, justru akan memberikan kepastian bagi para pemilih dalam pemilu yang akan datang untuk memilih PKB. Tentu banyak faktor lain yang mempengaruhi pilihan mereka, tetapi kesediaan PKB untuk lebih mementingkan masa depan bangsa daripada sekedar menang-kalah dalam Pemilu saja, akan sangat dihargai orang. Penulis ingin menegaskan hal itu, jika kita ingin menegakkan sistim politik bermoral.

 

*****

 

Mendiang John F. Kennedy mantan Presiden AS tahun 1960-1963, pernah menyatakan politik adalah profesi paling terhormat dalam kehidupan sebuah bangsa, karena ia terkait dengan kepentingan orang banyak. Bukankah PKB sebagai sebuah partai harus berpegang kepada kepentingan umum? Kalau memang demikian, ia haruslah “berani” mengambil tindakan memenangkan moralitas/akhlaq dalam kehidupan dirinya maupun kepentingan orang banyak kejujuran adalah satu-satunya ukuran yang harus digunakan oleh PKB. Baik keputusan dengan pemungutan suara untuk melakukan reposisi atas diri Saifullah Yusuf di lingkungan DPP PKB adalah sesuatu yang menjadi pertanda “kualitas” PKB itu sendiri.

 

Demikian juga usulan yang dikalahkan dalam pemungutan suara yaitu “memberi peringatan keras” kepada diri Syaifulah Yusuf, menunjukkan bahwa memang benar ia telah melakukan pelanggaran dan penyimpangan AD/ART. Pemungutan suara itu sendiri merupakan pertanda masih hidupnya demokrasi di negeri kita. Penulis berharap, untuk selanjutnya di tingkat pimpinan pusat, segala keputusan di lingkungan DPP PKB selalu diambil dengan pemungutan suara. Ini akan memberikan peluang bagi anggota DPP PKB menentukan pendirian tanpa takut-takut akibatnya. Memang PKB, menurut penulis, “kebagian pulung” menengakkan demokrasi dalam kehidupan bangsa kita.

 

Jika ini benar, maka tepatlah bahwa para Ulama yang memainkan peran itu, karena standar moralitas mereka yang sangat tinggi. Dalam beberapa tahun belakangan ini, sering kita dengar adanya skandal keuangan yang melibatkan sebagian Ulama secara individual. Namun dengan langkah Dewan Syura DPP PKB itu, hilanglah kesan para Ulama kita tidak konsekuen dengan prinsi-prinsip kejujuran di atas. Memang, mudah untuk mengatakan akan melakukan demokratisasi, apalagi di kalangan NU-PKB, memang jauh lebih sulit menerapkannya bukan?     

 

            Sukhoi dan Pertahanan Kita  

           

Ketika peluncuran buku biografi dan situs pribadi versi Inggris penulis di hotel Borobudur baru-baru ini, ada tanggapan yang dikemukakan dari kalangan intern TNI (Tentara Nasional Indonesia) maupun dari luar. Dalam sambutannya atas biografi penulis yang ditulis oleh Greg Barton, Letjen (purn) TNI Agus Widjojo mengemukakan adanya informasi, bahwa penulis sebagai Presiden pada waktu itu akan mengangkat Agus Wirahadikusumah sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), ini menimbulkan reaksi di kalangan TNI-AD. Kemudian penulis dalam sambutannya menyatakan, hal itu sebagai misinformasi. Dalam kenyataan, memang Presiden justru mengangkat Bapak Tyasno Sudarto sebagai KSAD. Karena penulis beranggapan, Agus Wirahadikusumah memang berpikiran maju, tetapi ”terlalu maju” bagi kawan-kawannya dalam TNI-AD.

 

Penulis menyatakan dalam acara itu, bahwa adalah menyedihkan kalau TNI mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Sekarang pun hal seperti itu akan terjadi lagi. Penulis ditanya dari luar kalangan TNI, apakah dasar-dasar pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia? Pertanyaan yang diajukan wartawan dalam konferensi pers tersebut, penulis jawab tak pernah sebagai Presiden negeri ini, pembelian Sukhoi itu dibicarakan dalam Sidang Kabinet. Seorang wartawan mengatakan, bahwa pembelian itu dilakukan sekarang sebagai lanjutan keputusan dalam kabinet penulis, maka spontan penulis menjawab itu adalah kebohongan besar. Dalam pemerintahan penulis, tidak pernah hal itu dibicarakan dalam Sidang Kabinet maupun diputuskan pemerintah untuk melakukannya.

 

Menteri Pertahanan Prof. Dr. Mahfud, MD kala itu melaporkan kepada penulis, dalam lingkungan Departemen Pertahanan dicapai kesimpulan, bahwa secara teknis pembelian Sukhoi tidak dapat dilakukan. Atas dasar kesimpulan teknis itu, penulis meminta hal itu tidak dibicarakan lagi. Artinya kualifikasi teknis itulah yang menjadi ukuran satu-satunya dalam pembelian alat-alat pertahanan kita.

 

Kalau sekarang ada pemikiran pembelian pesawat Sukhoi maka dasarnya adalah pertimbangan politis, bukannya teknis. Mengenai harga jika dianggap Sukhoi lebih murah, maka penulis sering beranggapan pertahanan negara kita harus dijaga, betapa mahalnya sekalipun harga yang harus dikeluarkan untuk itu.

 

***

Dalam sebuah kunjungan ke kompleks Kostrad di Cilodong, penulis diminta naik dalam panzer/personel carier (kendaraan berlapis baja). Penulis sebagai Presiden bertanya, kendaraan itu buatan mana dan tahun berapa? Ketika dijawab kendaraan ini buatan Perret dari Inggris tahun 1950 penulis tidak habis pikir. Begitu juga, ketika penulis mengunjungi kompleks Korps Marinir (AL), penulis mendapatkan keterangan tank-tank amfibi kita adalah buatan Rusia tahun-tahun 1960-an. Penulis spontan menjawab, kita harus membeli tank-tank amfibi baru bagi pertahanan kita di masa depan. Dalam anggapan penulis, betapa mahalnya sekalipun pertahanan kita harus dibiayai demi keutuhan teritorial negara kita.

 

Penulis tetap beranggapan demikian, karena hal itu adalah keharusan mutlak bagi kita semua. Keseluruhan pemikiran kita sebagai bangsa, haruslah diabdikan kepada kepentingan negara dan bangsa bukannya ambisi politik perorangan maupun kepentingan komersial siapa pun. Karena itu, dalam masa 20 bulan sebagai Presiden, penulis melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak delapan puluh kali alias rata-rata 4 negara tiap bulan. Tujuan utamanya bukanlah untuk berbelanja ataupun melancong—toh penulis tidak dapat melihat negara yang dikunjungi. Melainkan untuk meminta dunia internasional menghargai keutuhan teritorial kita sebagai bangsa dan negara.

 

Karena itu, sampai hari ini pun penulis tidak dapat menyetujui pembelian pesawat terbang pemburu militer di luar F-16 dan F-15, hingga ada pesawat lain yang memiliki kualifikasi teknis kedua jenis pesawat militer tersebut. Sebuah keputusan salah tanpa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis di atas, akan membawa kita kepada kesulitan-kesulitan di masa depan. Apapun baiknya pertimbangan-pertimbangan politis yang akan digunakan dalam pembelian pesawat-pesawat Sukhoi, akan selalu dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan teknis. Demi keselamatan bangsa dan negara kita, prinsip ini harus selalu dipegang teguh oleh kita semua, dan pemerintahan siapa pun harus tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut. Dengan demikian dapat dilakukan pengambilan keputusan yang benar.

 

***

Atas pertimbangan keselamatan negara dan bangsa itu, penulis beranggapan bahwa Pulau Biak di Irian Jaya harus dijadikan Pangkalan Udara Utama (Lanuma) untuk Indonesia Bagian Timur, di samping Lanuma Iswahyudi di Maospati, Madiun. Hal ini dibenarkan dalam kenyataan sekarang TNI AU membentuk dua buah gugus operasi untuk negara kita, yaitu komando operasi bagian Indonesia Timur dan komando operasi Indonesia Barat, walaupun masih tetap menggunakan sebuah pangkalan udara utama saja yaitu Lanuma Iswahyudi. Ini maksudnya, jika nanti Angkatan Udara mempunyai anggaran cukup besar, maka akan didirikan lagi sebuah Lanuma di kawasan Indonesia Timur.

 

Demikian juga pikiran kita tentang pembinaan Angkatan Laut harus mengalami perubahan. Jika sekarang kita memiliki dua armada, yaitu Armada Barat dan Armada Timur, haruslah dari sekarang dikembangkan pemikiran tentang Armada Tengah, di samping kedua Armada di atas. Armada Barat berpangkalan di Kepulauan Riau, Armada Tengah berpangkalan di Bitung (Sulawesi Utara) dan Armada Timur di kawasan Maluku.

 

Dilengkapi dengan pesawat angkut berukuran sedang (beserta lapangan-lapangan udaranya) dan helikopter untuk membawa dengan cepat satuan-satuan tempur ke daerah-daerah konflik.

Pertimbangan-pertimbangan militer di atas, memang penting untuk dikembangkan lebih jauh. Bahan-bahan pertimbangan hendaknya bersifat teknis belaka dan diajukan oleh masing-masing angkatan. Jadi pertimbangan-pertimbangan politis maupun kepentingan komersial siapa pun haruslah ditolak dengan cara halus—apalagi kalau hal itu menyangkut mark-up—atas pembelian peralatan militer kita.

 

Lebih jelasnya adalah menolak munculnya watak materialistik dan pertimbangan militerisme dalam mengambil keputusan, dan bukannya penolakan terhadap institusi/lembaga militer. Bagaimana pun juga kita memerlukan TNI yang kuat, untuk kepentingan pertahanan negara dan bangsa kita. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan.

 

            Syariatisasi dan Bank Syariah      

           

Judul di atas keluar dari pengamatan penulis yang melihat proses “penyantrian” kaum muslimin di seluruh dunia Islam saat ini. Tentu saja, pendapat ini berdasarkan pengamatan sebelumnya, bahwa ratusan juta Muslimin dapat dianggap sebagai orang-orang “Islam statistik” belaka alias kaum muslimin yang tidak mau atau tidak dapat menjalankan ajaran-ajaran agama mereka. Orang-orang seperti itu, dikalangan “kaum santri” di negeri kita, dikenal dengan nama “orang-orang abangan” (nominal muslim) di Indonesia. Mereka berjumlah sangat besar, jauh lebih besar daripada kaum santri. Jika di masa lampau ada anggapan, bahwa kaum santri yang melaksanakan secara tuntas ajaran-ajaran agama mereka berjumlah sekitar 30 % dari penduduk Indonesia, maka selebihnya, mayoritas bangsa ini tidak melaksanakan “kewajiban-kewajiban” agama dengan tuntas.

 

Karena “ menyadari” hal itu, dengan kata lain menganggap Islam baru tersebar dalam lingkup Tauhid di negeri kita, maka para wakil berbagai organisasi Islam, menerima pencabutan Piagam Jakarta dari pembukaan UUD 1945. Ki Bagus Hadikusumo, Kahar Mudzakir, AR. Baswedan, Abikusno Tjokrosuyoso, Ahmad Subardjo, Agus Salim, A. Wahid Hasyim menerima pencabutan itu dengan mewakili organisasi masing-masing. Tentu mereka bersikap seperti itu, karena secara de facto telah berkonsultasi dengan kawan-kawan lain dari organisasi masing-masing, atau paling tidak mengetahui sikap itu diterima secara umum di kalangan gerakan Islam di Indonesia. Hanya dengan keyakinan seperti itulah, mereka akan mengambil sikap seperti di kemukakan di atas. Pengetahuan sejarah tersebut sangat diperlukan, untuk megetahui jalan pikiran para wakil berbagai perkumpulan Islam itu, sebuah kenyataan sejarah yang penting untuk mengetahu motif dari keputusan yang diambil tersebut.

 

Pada saat ini, organisasi-organisasi Islam menguasai wacana politik dan budaya di negeri kita. Sebagaimana terlihat dalam demikian banyak para “santri” yang membeberkan pandangan dan pemikiran mengenai kedua bidang tersebut dalam media khalayak. Walaupun yang dibicarakan adalah topik-topik yang sangat beragam, yang hanya sebagian saja menyangkut aspek-aspek agama Islam, namun hampir duapertiga paparan pendapat dan pemikiran itu berasal dari “dunia santri”. Bahkan mereka yang tidak menjalankan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari telah turut bersama-sama menyatakan pendapat dan pandangan kaum santri di media khalayak. Ternyata fakta ini tidak terbantahkan, sehingga banyak pegamat asing tentang Indonesia, berpandangan bahwa sangatlah penting untuk mengetahui pandangan kaum santri tentang berbagai hal yang menyangkut Indonesia.

 

*****

 

Salah sebuah perkembangan yang menarik untuk diamati adalah pelaksanaan Syari’ah (jalan hidup kaum muslimin), umumnya terkodifikasikan dalam kehidupan masyarakat santri di negeri kita. Walaupun tidak semua ajaran Islam dijalankan dengan tekun, paling tidak slogan “Syari’atisasi” telah dilakukan oleh mereka yang “sadar” akan pentingnya Islam sebagai “pemberi warna” hidup bangsa kita. Bahkan, berbagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat propinsi, kabupaten dan kota, telah membuat sesuatu yang melanggar “kesepakatan bersama” untuk tidak mengaitkan negara kepada kehidupan beragama secara formal atau resmi. Karena itu, ketika penulis masih menjadi Presiden, telah mengusulkan agar tiap Peraturan Daerah yang isinya bertentangan dengan undang-undang dasar dianggap batal.

 

Karena itulah, monitoring perkembangan upaya “Syari’atisasi” harus dimonitor terus, semestinya perkembangan itu harus sejalan dengan keputusan sidang kabinet yang tertera di atas. Nah, mengapa sampai sekarang belum ada pelaksanaan Syari’ah di beberapa daerah yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945? Jawabnya, karena Mahkamah Agung yang seharusnya memberikan kata akhir bagi pembahasan hal-hal mendasar bagi kehidupan kita bersama, tidak menjalankan kewajibannya. Sebuah Mahkamah Agung yang benar-benar menjalankan kewajiban, tentulah tidak takut kepada tekanan berbagai pihak, termasuk “kaum teroris”. Karena ketakutan itu, Mahkamah Agung kita akhirnya tidak memberikan kontribusi apa-apa dalam memudahkan berbagai masalah sangat penting bagi negeri kita. Mahkamah Agung kita sekarang takut kepada tekanan yang ingin memberlakukan syari’ah Islam, maka benarlah apa yang dikatakan Franklin D. Roosevelt, Presiden USA yang meninggal dunia tahun 1945, bahwa apa yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri (We have to fear is fear itself).

 

Umpamanya, Peraturan Daerah yang dibuat DPRD Sumatera Barat bahwa perempuan tidak boleh bekerja sendirian setelah jam 09.00 malam tanpa “dikawal” seorang keluarga dekat, jelaslah sekali bertentangan dengan UUD 1945, yang menyamakan kedudukan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara lelaki dan perempuan. Syariatisasi macam inilah yang seharusnya dilihat bertentangan dengan UUD 1945, atau tidak oleh MA yang penakut itu. Kalau ada upaya membuat membuat Syariatisasi yang sejalan atau tidak bertentangan dengan UUD 1945, persoalannya adalah penggunaan nama Syari’ah itu sendiri. Tentu itu dilakukan dengan tujuan “mengiIlamkan” perundang-undangan di negeri ini, sesuatu yang sebenarnya berbau politik. Mantan Ketua Mahkamah Agung Mesir, Al-Asmawi pernah mengemukakan dalam sebuah buku, bahwa tiap undang-undang yang berisikan pencegahan dan hukuman (Defence and Punishment) pada hakikatnya dapat diperlakukan sebagai bagian dari hukum Islam.

 

Jelaslah dengan demikian, upaya melakukan Syari’atisasi dengan menggunakan kerangka Al-Asmawi itu, adalah apa yang oleh Fiqh (hukum Islam) dan cabang-cabangnya dinamai “melakukan hal yang tidak perlu, karena sudah dilakukan” (Tahsil Al-Hasil). Yang tercapai hanyalah penamaan saja, sedangkan substansi atau isinya tidak diperhatikan, sehingga dilakukan secara sembarangan saja. Sedangkan seharusnya, proses Syari’atisasi lebih tepat dilakukan oleh masyarakat sendiri, tanpa penggunaan nama Syari’ah. Hal tersebut dapat terjadi sebagai proses dalam hidup bernegara. Dengan demikian dapat disimpulkan, penyebutan Syari’ah dalam produk-produk DPRD propinsi, kabupaten dan kota hanya bersifat politis saja, sesuatu yang perlu disayangkan, karena terbawa oleh kerancuan kerangka berpikir kita sendiri.

 

*****

Dalam hal ini perlu kita menyayangkan, bahwa beberapa bank pemerintah telah mendirikan bank Syari’ah, sesuatu hal yang masih dapat diperdebatkan. Bukankah bank seperti itu menyatakan tidak memungut bunga bank (interesty) tetapi menaikkan ongkos-ongkos (bank cost) di atas kebiasaan? Bukankah dengan demikian, terjadi pembengkakan ongkos yang tidak termonitor, sesuatu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip cara kerja sebuah dengan bank yang sehat. Lalu, bagaimanakah halnya dengan transparansi yang dituntut dari cara kerja sebuah bank agar biaya usaha dapat ditekan serendah mungkin.

 

Karenanya, banyak bank-bank swasta dengan para pemilik saham non-Muslim, turut terkena “demam Syari’atisasi” tersebut. Hal itu disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Islam tersebut. Begitu juga, sangat kurang diketahui bahwa Islam dapat dilihat secara institusional/ kelembagaan di satu pihak, dan sebagai kultur/ budaya dipihak lain. Kalau kita mementingkan budaya/ kultur, maka lembaga yang mewakili Islam tidak harus dipertahankan mati-matian, seperti partai Islam, pesantren, dan tentu saja bank Syari’ah. Selama budaya Islam masih hidup terus, selama itu pula benih-benih berlangsungnya cara hidup Islam tetap terjaga. Karena itu, kita tidak perlu berlomba-lomba mengadakan Syari’atisasi, bahkan itu dilarang UUD 1945 jika dilakukan oleh pihak pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?

 

             Terorisme Di Negeri Kita     

           

Terorisme memang merajalela di negeri kita, tanpa ada tindakan yang jelas dari pemerintah dalam waktu setahun terakhir ini. Seharusnya, ada sikap yang jelas dari pemerintah untuk memberantas dan mengikis habis terorisme ini. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, para teroris semakin lama semakin merajalela, dan mendorong masyarakat untuk menganggapnya sebagai buatan luar negeri yang tidak dapat diatasi. Akhirnya, terorisme ini mengalami eskalasi luar biasa, dan terjadilan peledakan 3 buah bom berkekuatan sangat tinggi di Bali. Korban yang berjatuhan sangat besar, berjumlah di atas 200 jiwa, ini menurut laporan media massa sendiri.

 

Pemerintah sendiri tidak siap menghadapinya, terbukti dari usulan-usulan yang saling bertentangan antar pejabat pemerintahan di tingkat pusat. Ada usul agar supaya kegiatan-kegiatan intelejen dikoordinir oleh sebuah badan baru, sedangkan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menganggap hal itu tidak perlu. Menhan Matori Abdul DJalil menganggap ada gerakan Islam Internasional di belakang peristiwa pengeboman itu, sedangkan Kapolri sendiri menyatakan belum ada bukti-bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. Kalau di lingkungan pemerintahan saja terjadi perbedaan pendapat seperti itu, berarti itu menunjukkan ketidaksiapan menghadapi kejadian ini, dan dapat digambarkan betapa banyak pendapat saling bertentangan dalam masyarakat.

 

Secara Internasional, ketidaksiapan pemerintah atas kejadian itu dilontarkan oleh berbagai pihak atau negara. Ini juga berakibat parah terhadap ekonomi kita yang sedang dilanda krisis. Bagaikan orang yang jatuh ditimpa tangga pula, bukan hanya menurunnya jumlah wisatawan asing yang ke Bali melainkan juga jumlah ekspor impor kita ke negara lain terkena pukulan hebat. Jumlah penggangur semakin membengkak dan tak terbatas hanya daerah Bali saja. Gubernur Jatim menyatakan pada penulis, ekspor daerah itu melalui Bali yang telah lalu mencapai jumlah 1 milyar rupiah jelas mengalami pukulan hebat akibat peristiwa pemboman itu. Penulis menambahkan, para wisatawan asing itu banyak juga kemudaian berselancar di selatan Banyuwangi dan menyaksikan matahari terbit di puncak Gunung Bromo. Kalau mereka tidak datang ke Bali, maka mereka tidak akan datang ke Jatim.

*****

 

Secara matematis ekspor-impor kita mengalami pukulan hebat akibat peristiwa dibalik ini. Demikian juga, usaha di bidang pariwisata kita mengalami pukulan berat. Tapi hitungan matematis ini tidak berlaku bagi kehidupan perikemanusiaan, akibat hilangnya nyawa orang sedemikian banyak itu, inilah yang harus diingat dalam memperhatikan akibat-akibat dari peristiwa tersebut. Hilangnya kepercayaan negara-negara lain akan kemampuan kita sebagai bangsa untuk memelihara keamanan siapa pun, juga mengalami pukulan berat. Kita juga tidak tahu, harus bersedih hati kah? Atau justru menjadi marah oleh kejadian tersebut. Hanya pernyataan, bahwa apa yang telah terjadi itu adalah sebuah force majeur –hal yang tidak dapat kita tanggulangi secara tuntas-, membuat kita sedikit tenang.

 

Yang tidak kita mengerti, mengapa pihak keamanan sama sekali tidak tanggap terhadap kekerasan, bersiap siaga terhadap kemungkinan yang ditimbulkannya. Kesimpulannya, pihak keamanan memang kekurangan tenaga, atau mereka cerminan dari sistem politik kita yang kacau balau. Dengan adanya perintah tak tertulis “dari atas” yang saling bertentangan. Di satu pihak, ada yang menyatakan diam-diam bahwa kaum teroris merajalela di negeri kita, karena itu kita harus siaga sepenuhnya. Di pihak lain, ada “bisikan” agar kelompok-kelompok teroris di negara kita jangan ditindak atau kalau belum terbukti melanggar hukum. Ini berarti, tidak ada tindakan antisipatif apapun terhadap kemungkinan tindakan yang ditimbulkan oleh para teroris yang ada. Makna hal ini adalah, pihak keamanan menerima perintah saling bertentangan, dan wajar saja kalau mereka lalu dibuat bingung oleh kebijakan itu, ini berarti ada ketidakpastian dalam penyelenggaraan keamanan. Justru inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh para teroris, yang masih harus dibuktikan secara hukum melalui kerjasama dengan unsur-unsur aprat keamanan luar negeri.

 

Tidak heranlah jika negara-negara lain lalu menganggap kita tidak memiliki kesanggupan menjaga keamanan dan meneliti pelanggaran-pelanggaran atasnya. Tawaran yang oleh Kapolri dinyatakan datang dari berbagai negara, pada hakikatnya adalah kritikan terhadap kemampuan kita dibidang keamanan dalam negeri. Jadi tidak tepatlah kebanggaan sementara kalangan akan datangnya tawaran membantu itu. Ini adalah akibat belaka dari kelalaian kita di masa-masa lampau, termasuk ketika penulis menjadi Kepala Pemerintahan.

 

Yang sebenarnya mengejutkan kita adalah sikap Wapres Hamzah Haz. Pertama, ia tidak pernah mengutuk tindakan teroris tersebut. Kedua, ia justru mengunjungi para tahanan seperti Ja’far Umar Thalib, mengunjungi tempat-tempat yang selama ini diduga dipakai sebagai pangkalan teroris di negara kita. Paling tidak, ia seharusnya menahan diri dan tidak melakukan kunjungan tersebut, sampai dibuktikan oleh pengadilan bahwa mereka tidak bersalah. Tundalah melakukan kunjungan demi kunjungan itu sampai masalahnya menjadi terang. Kesimpulan kita, ia perlu mendekati kelompok garis keras gerakan Islam, untuk kepentingan politik, mencari dukungan bagi PPP dalam Pemilu yang akan datang. Berarti ia melakukan kunjungan demi kunjungan itu untuk kepentingan politik.

 

Ini dapat dimengerti, sebgagai kebutuhan politik yang wajar. Tapi tindakannya untuk menerima orang-orang yang melanggar hukum atau udang-undang di Istana (kantor) Wapres, adalah tindakan politik gegabah. Ia tidak bisa membedakan kedudukan sebagai ketua umum sebuah parpol dari jabatan Wapres. Hal ini langsung atau tidak langsung memberikan dorongan bagi kaum teroris untuik melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan melanggar undang-undang. Melihat langkah-langkah yang diambilnya, demikian jauh ia dari rakyat pada umumnya, ini sebagai sesuatu yang mengherankan. Di sinilah ia akan dinilai, mampukah ia membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum.

 

Seorang pejabat negara tidak boleh mencampuradukan kepentingan jabatan dengan kelompok yang dipimpinnya. Kalau ia ingin melaksanakan sebuah garis perjuangan kepentingan partainya dalam jangka panjang, umpamanya saja dengan mendekati kelompok-kelompok garis keras, untuk memperoleh suara mereka dalam Pemilu yang akan datang. Maka pertemuan itu harus dilakukan di tempat mereka atau di kalangan partai yang dipimpinnya. Tidaklah layak mengundang mereka yang dituduh sebagai teroris oleh banyak pihak untuk makan siang di Kantor Wakil Presiden. Perbedaan utama fungsi resmi jabatan atau pemerintahan dari fungsi politik kepartaian, harus selalu diperhatikan, agar -baik pemerintah maupun partai politiknya- tidak saling mengalami kerugian. Karena itu, upaya memerangi terorisme memerlukan ketegasan sikap yang ditujukan untuk mereka, ini harus benar-benar diperhatikan. Mudah kedengarannya, tapi sulit melaksanakannya bukan ?

 

              Terorisme Harus Dilawan   

           

Tiga buah bom meledak dalam waktu yang hampir bersamaan di Denpasar, Bali lebih dari 180 orang menjadi korban termasuk sangat banyak orang yang mati seketika. Jelas ini adalah sebuah bagian mengerikan dari tindakan teror yang selama belasan bulan ini mengetarkan perasaan kita sebagai warga masyarakat. Penulis berkali-kali minta agar pihak keamanan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menghindarkan terjadinya hal itu. Termasuk mengambil langkah-langkah preventif, antara lain menahan orang-orang yang keluyuran di negeri kita membawa senjata tajam, membuat bom-bom rakitan, memproduksi senjata-senjata yang banyak ragamnya.

 

Namun pihak keamanan merasa tidak punya bukti-bukti legal yang cukup untuk mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Mungkin di sinilah terletak pokok permasalahan yang kita hadapi. Kita masih menganut kebijakan-kebijakan punitif dan kurang memberikan perhatian pada tindakan-tindakan preventif, kalau belum ada bukti legal yang cukup tidak di lakukan penangkapan, ini jelas keliru. Hal itu menyebabkan hilangnya rasa hormat pada aparat negara. Hal lainnya adalah, dalam kehidupan sehari-hari begitu banyak pelanggaran hukum dilakukan oleh aparat keamanan, sehingga mereka pun tidak dapat melakukan tindakan efektif untuk mencegah tindakan teror yang dilakukan orang. Itupun tidak bisa dibenahi oleh sistem politik kita, karena banyak sekali pelanggaran politik dilakukan oleh oknum-oknum pemerintah.

 

Sikap menutup mata oleh aparat keamanan kita terhadap hal-hal yang tidak benar, juga terjadi dalam praktek kehidupan sehari-hari di masyarakat. Apabila tindakan hukum diambil oleh aparat, banyak pihak lalu melakukan sesuatu untuk “Menetralisir” tindakan itu. Kasus Batalyon Linud (Lintas Udara) angkatan Darat di Binjai, Sumatra Utara, dapat dijadikan contoh, mereka melakukan tindakan “netralisasi” terhadap langkah-langkah hukum, karena para anggota Batalyon itu menyaksikan sendiri bagaimana para perwira AD dan Polri melakukan dukungan (backing) bagi kelompok-kelompok pelaksana perjudian dan pengedar narkoba, tanpa ada tindakan hukum apapun terhadap orang-orang itu.

 

Masalah yang timbul kemudian, adalah bagaimana mencegah kelompok-kelompok lain untuk mempersiapkan tindakan teror terhadap masyarakat, termasuk warga Asing. Sikap tutup mata itu sudah menjadi demikian luas sehingga tidak ada pihak keamanan yang berani bertindak terhadap kelompok-kelompok seperti itu. Kalaupun ada aparat keamanan yang bersih, dapat dimengerti keengganan mereka melakukan tindakan preventif. Karena itu akan berarti kemungkinan berhadapan dengan atasan atau teman sejawat sendiri. Dalam hal ini berlakulah pepatah “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Inilah apa yang terjadi di pulau Bali itu, jadi tidak usah heran jika hal itu terjadi, bahkan yang harus diherankan, mengapakah hal ini baru terjadi sekarang.

 

Salah satu tanda dari “paralyse” (kelumpuhan) tadi, adalah hubungan sangat baik antara aparat keamanan dengan pihak-pihak teroris dan preman sendiri. Seolah-olah mereka mendapatkan kedudukan terhormat dalam masyarakat, karena kemanapun menutupi ke-premanan mereka. Bahkan ada benggol preman yang berpidato di depan agamawan, seolah-olah dia lepas dari hukum-hukum sebab-akibat. Herankah kita jika orang tidak merasa ada gunanya melakukan tindakan preventif ? Padahal hakikat tindakan moral adalah mencegah dilakukannya langkah-langkah melanggar hukum, dengan terciptanya rasa malu pada diri calon-calon pelanggar kedaulatan hukum.

 

Kalau orang merasa terjerumus menjadi preman atau teroris, herankah kita jika ada pihak keamanan yang justru takut melawan mereka? bukanya melawan mereka? Apalagi kalau Wakil Presidennya menerima para teroris di kantor dan memperlakukan seolah-olah pahlawan? Bukan kah ini berarti pelecehan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat kita, kesalahan sikap ini ditutup-tutupi pula oleh anggapan bahwa Amarika Serikat-lah yang bersekongkol dengan TNI untuk menimbulkan hal-hal di atas guna melaksanakan“rencana jahat dari CIA (Central Inteligence Agency) ? “ Teori “ ini harus diselidiki secara mendalam, namun masing-masing pihak tidak perlu menunggu. Inilah prinsip yang harus dilakukan, tidak perlu harus menunggu hasil penelitian.

 

Memang harus setelah bertahun-tahun, hal semacam ini baru dapat diketahui sebagai kebijakan baru dibidang keamanan, guna memungkinkan tercapainya ketenangan yang benar-benar tangguh?. Sudah tentu, sebuah kebijakan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang ada, dalam hal ini keperluan akan tindakan-tindakan untuk mencegah terulangnya kejadian seperti di Bali itu. Karenanya tindakan preventif harus diutamakan, guna menghindarkan vakum kekuasaan keamanan terlalu lama. Kebutuhan itu megharuskan kita segera mencapai kesepakatan, mengatasi kekosongan kekuasaan keamanan yang terlalu lama dapat berakibat semakin beraninya pihak-pihak yang melakukan destabilisasi di negeri kita.

 

Untuk itu di perlukan beberapa tindakan di lakukan secara simultan (bersama-sama). Pertama, harus dilakukan upaya nyata untuk menghentikan KKN oleh birokrasi negara dengan adanya KKN, birokrasi pemerintah tidak akan dapat menjalankan tugas secara adil, jujur dan sesuai dengan undang-undang yang ada begitu juga, persamaan perlakuan bagi semua warga negara di muka undang-undang tidak akan dapat terlaksana jika KKN masih ada. Dengan demikian, menciptakan kebersihan di lingkungan sipil dan militer merupakan persyaratan utama bagi penegak demokrasi di negeri kita.

 

Syarat ketiga yang tidak kalah penting adalah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyataan yang ada. Kita tidak dapat membuat istana di awang-awang, melainkan atas kenyataan yang ada di bumi Indoesia karena itulah, dalam sebuah surat kepada mantan Presiden HM. Soeharto penulis mengatakan bahwa kita harus siap untuk memanfatkan para konglomerat yang tidak mengembalikan pinjaman mereka Bank-bank pemerintah, dalam masalah perdata asalkan uang hasil pinjaman itu di konfrensikan menjadi kredit murah bagi usaha kecil dan menengah (UKM). Soal-soal pidana menjadi tanggung jawab aparat hukum yang ada, dan tidak pantas dicampuri baik oleh pihak eksekutif maupun legeslatif, resep ini memang terasa terlalu sumir dan elitis, tetapi memberikan harapan cukup untuk tetap menciptakan keamanan dan dalam menopang kebangkitan kembali ekonomi nasional kita. Sebagai usulan, ia merupakan sesuatu yang menarik, bukan…….?                

 

  Tuntasnya Tugas: Usahakan Demokratisasi

      (jawaban untuk KH A. Mustofa Bisri)     

           

Beberapa waktu yang lalu KH. A. Mustofa Bisri (selanjutnya penulis singkat menjadi “Ambis”), mengirimkan surat terbuka yang dimuat oleh harian ini. Isinya adalah pernyataan, bahwa penulis telah berubah, tidak lagi seperti dahulu.

 

Karena itu saudaraku Ambis merindukan “Mas Dur” yang dulu, yang sering datang ke rumahnya di Rembang dan menginap di sana. Implikasi tulisan itu adalah bahwa kekuasaan telah menjadikan penulis seperti sekarang, menjauh dari kawan-kawan dan saudara-saudaranya. Benarkah kesimpulan ini? Marilah kita uji dengan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kehidupan, bukannya dengan klaim dan sebagainya. Dengan cara demikian akan diperoleh gambaran yang obyektif, yang dapat dijadikan pegangan selanjutnya.

 

Mengapakah jawaban ini penulis kemukakan dalam sebuah kolom, bukannya dalam sebuah surat yang tidak perlu diketahui orang lain? Jawabannya adalah sbb: Pertama, karena Ambis memuat “Surat Terbuka” tersebut ke harian ini sehingga “terlanjur” dibaca orang. Kalau mereka tidak dapat jawaban, tentu mereka akan sangat terusik oleh hal itu.

Kedua, karena masalahnya menyangkut sesuatu yang fundamental bagi kehidupan kita sebagai warga NU (Nahdlatul Ulama) dengan sendirinya masalah yang dibicarakan tidak lagi boleh lagi ditutup-tutupi. Karena itulah penulis membuat kolom ini sebagai jawaban atas pemuatan surat di atas dalam harian ini.

 

Kitab suci Al-Qur’an menyatakan: “Jangan kalian campur-adukan antara yang benar dan yang bathil, serta jangan kalian tutup-tutupi suatu persoalan, jika kalian tahu adanya masalah tersebut “ (Wala tal risu Al-Haqqa bi-al-bathil wala taktumu al-haq in kuntum ta’lamun). Atas dasar itu, penulis mengirimkan kolom ini untuk dimuat. Kalau dikatakan, bahwa penulis tidak pernah menelpon lagi Ambis, datang mengunjungi/menginap di rumahnya serta tidak pernah berkomunikasi langsung dengannya, itu adalah langkah-langkah yang memang penulis lakukan.

 

*****

 

Mengapakah demikian? Karena penulis takut mengusik “ketenangan” Ambis, yang selalu memandang politik itu kotor dan bidang cultural atau budaya lebih penting daripada bidang politik. Bahwa politik telah disalahgunakan di negeri kita selama ini (dan juga di negeri-negeri lain), memang benar. Tetapi tidaklah harus dihindari, ketika lalu politik menjadi “sapi perahan” untuk ambisi-ambisi pribadi para pemimpin. Justru dunia politik memerlukan orang-orang yang relatif bersih dan tidak mengejar kepentingan pribadi. Inilah esensi yang di tangkap oleh fiqh/hukum Islam dengan istilah Al-Maslahah Al-Ammah (kepentingan Umum), yang justru menjadi tanggung jawab seorang pemimpin.

 

Itulah maka sang pemimpin harus memiliki keikhlasan yang tinggi, untuk tidak mementingkan diri sendiri. Untuk itu, ia harus memiliki elemen-elemen budaya yang kuat dan luhur dalam dirinya, di samping memiliki orientasi ekonomi yang benar. Orientasi seperti itu hanya mungkin dikembangkan oleh mereka yang tidak mementingkan diri sendiri, dalam artian bekerja mengarahkan perekonomian bagi kepentingan rakyat kecil yang banyak. Karena itu, seorang pemimpin politik yang mengenal dirinya, haruslah berbudaya yang luhur dan memiliki wawasan budaya yang luhur dan orientasi ekonomi kerakyataan yang kuat. Akan menjadi malapetaka bagi bangsa dan negara yang dipimpinnya jika ia tidak memiliki hal itu.

 

Contoh yang baik dalam hal ini adalah mendiang Gamal Abdul Nasser yang memimpin Mesir tahun 50 hingga 60-an. Orang yang sederhana, tidak pernah mendorong anak-anaknya untuk “mencapai sukses” dalam usaha masing-masing, dan berani melawan tatanan internasional yang merugikan bangsa dan negaranya. Namun, dia juga tidak mencapai hasil yang diharapkan karena percaturan internasional yang dihadapinya sangatlah ruwet dan sikapnya yang terlalu bersandar kepada birokrasi, akhirnya membuat Mesir menjadi negara yang hanya mementingkan bidang politik saja, dan mengabaikan faktor-faktor budaya dan ekonomi dalam perkembangan sosial yang dijalaninya.

 

*****

 

Dengan demikian, sikap saudaraku Ambis yang merendahkan politik hanya akan membuat bidang tersebut dikuasai oleh pemimpin-pemimpin “gadungan”, yang atas nama politik berbuat seenaknya saja. Ambis tidak menyadari, bahwa menjadi pemimpin politik haruslah berani menegakkan kejujuran dan obyektifitas, kalau perlu kepada kerabat sendiri. Ukuran-ukuran yang diberlakukan, haruslah diterapkan secara konsekwen termasuk kalau melibatkan sanak saudara sendiri.

 

Karena inilah, penulis sering dimarahi orang, dianggap terlalu berani “mendobrak” pihak-pihak keluarga ataupun orang lain yang ingin menguasai bidang apapun tanpa pandang bulu. Kepentingan umum-lah yang menjadi ukuran satu-satunya dalam pandangan penulis, dan inilah yang tidak atau belum dipahami oleh saudaraku Ambis.

 

Apakah karena hal itu, kemudian penulis harus menjadi “orang baik” yang lari dari kenyataan politik yang pahit dan lebih mementingkan bidang kultural. Seolah-olah saudaraku Ambis menuding penulis sebagai orang yang melawan arus dan tidak akan mungkin berhasil. Sikap melarikan diri dari kenyataan pahit inilah yang justru dijauhi oleh penulis, sebab penulis sudah berjanji kepada diri sendiri, untuk berusaha sekuat mungkin menegakkan obyektivitas politik di tengah-tengah kemelut yang demikian besar menghimpit bangsa kita saat ini.

 

Kalau saudaraku Ambis berupaya mendidik orang menjadi pemimpin politik yang baik dikemudian hari, mengapakah penulis tidak boleh merintis jalan ke arah itu sekarang juga, walaupun ia mungkin tidak berhasil mencapai tujuan demikian itu di bidang politik?

 

Karena itu gerak penulis di bidang politik saat ini, adalah berupaya menegakkan ukuran-ukuran obyektif di bidang tersebut. Mungkin ini berarti, penulis harus bertabrakan secara fisik dan non fisik dengan teman-teman dekat dan sanak saudaranya sendiri. Harus berhadapan dengan kawan-kawan sendiri atau mungkin harus putus hubungan dengan orang-orang dekat yang tidak mengenalnya dalam tataran pemikiran ini. Dan ini berarti ia harus dijauhi orang-orang yang tidak mengerti sikapnya ini. Salah satu manifestasinya adalah sikap menutup diri terhadap teman-teman dan sanak keluarga yang tadinya dekat dengan diri penulis. Inilah resiko yang harus penulis tempuh. Gampang dikatakan tapi sulit dilaksanakan, bukan?               

 

             UU Penyiaran Harus Diubah

           

Memang semangat desentralisasi sering melanda kita. Kita ingin semua hal ‘didesentralisasikan’, termasuk masalah penyiaran televisi-radio-koran-majalah seperti tercermin dalam UU Penyiaran yang sudah disahkan DPR-RI. Dalam UU Penyiaran yang sampai ke tangan, desentralisasi itu demikian jauh dilaksanakan, sehingga ketentuan yang mengatur agar semua jenis penyiaran di daerah itu berfungsi independen, terutama dalam kepemilikan. Kepemilikan sebuah badan penyiaran ditetapkan hanya untuk satu orang saja, untuk tiap penyiaran.

 

Diharapkan, desentralisasi dapat berjalan secara penuh. Inilah semangat di balik UU Penyiaran yang naskahnya sampai ke tangan kita, yang seluruhnya menyangkut proses desentralisasi.

 

Namun semangat itu juga membawakan sesuatu yang lain. Menurut para kritisi UU itu, ketentuan mengenai desentralisasi tersebut dapat berakibat lain. Dengan adanya penguasaan tunggal atas masing-masing badan usaha penyiaran, sederhananya berarti seseorang tidak boleh memiliki dua badan usaha di bidang penyiaran. Dengan sendirinya dapat membawa bahaya, berupa terganggunya alur berita dari sebuah daerah ke daerah lain, ataupun ke pusat ke daerah. Untuk inilah UU tersebut harus diubah, untuk mendukung sikap itu para pakar di bidang komunikasi mengadakan dialog nasional maupun regional pada layar televisi maupun di media lainnya, di samping demonstrasi oleh para pekerja televisi. Sebagai seorang aktivis politik ataupun di luarnya maupun sebagai pengamat, yang ingin dikemukakan dalam tulisan ini sebuah saran untuk perbaikan UU tersebut.

 

Mudah-mudahan dengan usul ini terjadi perubahan pada UU tersebut, sehingga UU Penyiaran yang sudah disahkan DPR-RI, kemungkinan direvisi dapat memenuhi keinginan desentralisasi tanpa mengganggu arus informasi antara pusat-pusat di satu pihak, maupun masyarakat di pihak lain. Inipun kalau UU yang dihasilkan itu, dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh bukannya seperti banyak UU kita saat ini. Kalau menguntungkan aparat keamanan dan juga pihak militer, maka dilaksanakan dengan tepat, tetapi, kalau berlawanan dengan kepentingan mereka, dianggap tidak ada dan tidak dilaksanakan. Inilah realitas yang kita hadapi ini, karena itu pulalah sangat diperlukan kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan semua warga negara di hadapan UU dalam waktu sesingkat mungkin.

 

****

 

Usul yang dimaksud, hendaknya dibedakan antara pemilihan dan arus sumber berita/pemikiran. Karena itu dalam UU Penyiaran itu harus ada sebuah klausul, bahwa arus berita, dari manapun beritanya termasuk pusat dan daerah, maupun antara berbagai perusahaan pertelevisian, tidak dapat dibenarkan terhambat lajunya oleh siapapun. Dengan rumusan seperti itu, UU yang akan dihasilkan dapat meneruskan langkah-langkah desentralisasi, namun tanpa menghambat arus informasi dan pemikiran yang diperlukan kita semua. Bukankah ada ketentuan UU lainnya yang menyatakan perlunya penjagaan sumber berita/pemikiran terhadap fitnah dan sejenisnya.

 

Melalui usul tersebut kita dapat memperkecil risikonya, tetapi tetap mempertahankan semangatnya. Melalui usul-usul lain, diharapkan kita akan memperoleh UU yang menjaga semangat desentralisasi, sekaligus tidak menutup kemungkinan bagi khalayak ramai, untuk memperoleh berita-berita yang diperlukan. Inilah apa yang dimaksud dengan kaidah-kaidah hukum Islam (fiqh): “setiap persoalan harus sesuai dengan tujuannya” (Al-umur bima aqa shidiha), sehingga tidak dibenarkan membuat undang-undang yang menyimpang dari maksud UUD 1945. Apapun alasannya, prinsip ini harus dipegang teguh, kalau kita ingin benar-benar menegakkan demokrasi di negeri kita. Inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh “istilah hukum nasional”.

 

Berlangsungnya kehidupan masyarakat yang demokratis, memang sangat bergantung pada arus informasi yang lancar dan tidak terhambat sama sekali. Di sisi lain ia juga sangat tergantung kepada pemilikan usaha penyiaran, yang dicoba untuk diatasi dengan desentralisasi kepemilikan. Kita lihat, “media barat” yang sangat dikuasai oleh berbagai perusahaan penerbitan-penyiaran, sering kali menyiarkan berita salah tentang negeri dan bangsa kita, karena sumber-sumber berita dalam negeri yang juga tidak seimbang. Sementara itu di negeri kita, di samping banyaknya usaha penerbitan-penyiaran yang dimiliki oleh golongan-golongan politik tertentu, juga kita lihat kurangnya ketrampilan para jurnalis muda kita dalam mengelola dan menyampaikan berita-berita itu melalui media massa. Inilah yang harus kita perbaiki, jika kita ingin adanya kehidupan demokratis dalam masyarakat kita.

 

Karena pendapat umum sangat dipengaruhi oleh berita-berita yang disiarkan oleh usaha-usaha penerbitan-penyiaran, maka arti upaya merumuskan undang-undang yang tepat bagi keperluan kita di masa kini maupun di waktu-waktu yang akan datang, menjadi sangat penting artinya. Seolah-olah masa depan kita tergantung sepenuhnya kepada hal itu.

 

Namun sebenarnya keadaan tidak sedemikian benar. Masih ada sebuah sumber lain bagi pemberitaan “yang benar” bagi kita, seperti apa yang dilakukan penulis saat ini. Penulis dan partai politik yang dipimpinnya menggunakan cara lain untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan konsep-konsepnya kepada rakyat, melalui komunikasi langsung dengan mereka.

 

Komunikasi langsung dengan massa itu mengambil bentuk seperti, ceramah-ceramah umum maupun pengajian-pengajian agama. Penulis sendiri sudah terbiasa berpidato di muka ratusan ribu orang khalayak ramai, dan ini seringkali dilakukannya tiga-empat kali sehari.

 

Karenanya berbagai bentuk pemilikan dan pengelolaan usaha penerbitan-penyiaran menjadi perlu diamati sungguh-sungguh supaya kita tidak berbuat kesalahan yang diperbuat orang lain itu. Semangat dan kemampuan antisipasi seperti itulah yang kita perlukan, dalam membuat UU Penyiaran dalam waktu cepat. Kebutuhan ini sangat terasa dalam era reformasi saat ini. Tak perlu kita tangisi yang sudah, melainkan harus kita penuhi kebutuhan masa depan.

 

Ini untuk menjaga benar-benar terjadi arah yang tepat dan arus berita/ pemikiran, yang nyata-nyata dapat menjaga agar secara keseluruhan kita dapat melaksanakan demokratisasi secara benar. Kalau kita menyimpang dalam hal ini, maka paling jauh kita hanya dapat meraih “kebenaran” melalui komunikasi langsung dengan rakyat, seperti yang dilakukan penulis dan kawan-kawannya. Tentu saja kita tidak ingin akan terjadinya konflik antara kedua cara itu, karena itu kita harus sepakat kepada pencapaian keadaan baik dan damai melalui arus informasi yang benar. Sederhana dalam pemaparan, tetapi rumit untuk dilaksanakan bukan?        

 

            Warga NU Adalah Warga NU     

           

Akhir-akhir ini sering terdengar pertanyaan, benarkah si Fulan warga NU (Nahdhatul Ulama) Karena orang yang bersangkutan tidak pernah menjadi pengurus NU, maka dipandang tidak layak untuk mencalonkannya sebagai warga NU bagi jabatan Walikota/Bupati/Gubernur atau Wakilnya oleh PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Pertanyaan ini adalah sesuatu yang serius, yang memerlukan jawaban jelas, agar tidak membuat keresahan di kalangan warga NU sendiri.

 

Pertanyaan ini dapat dirumuskan dengan cara lain: haruskah orang memiki tanda keanggotaan NU untuk dianggap sebagai warga NU? Kalau demikian halnya, bukankah pak Idham Chalid sebagai Ketua PBNU pernah mencalonkan Tan Ho Kim alias Haji Hasan sebagai Menteri keuangan di masa pemerintahan Bung Karno.

 

Ini juga berhubungan dengan anggapan yang selama ini berkembang di kalangan NU sendiri, bahwa hanya mereka yang menjadi pengurus NU lah yang diutamakan, termasuk untuk jabatan-jabatan pemerintahan, seolah-olah hanya merekalah yang “berhak” mewakili NU ke luar. Jika benar demikian, bagaimana dengan julukan “penyair NU” bagi Zawawi Imron”, dari Sumenep, yang seumur hidup tidak pernah menjadi pengurus NU manapun? Kuat mana antara “penerimaan masyarakat NU” dibandingkan dengan anggapan di atas?

 

Jika diikuti pandangan serba formalistik di atas, maka NU akan segera sangat mengecil dan tidak punya arti apa-apa dalam kehidupan bangsa. Karenanya pendapat seperti itu tidak dapat dibenarkan selamanya. Pendapat itu tidak dapat tidak harus diubah, karena ia mulai “menjangkiti” NU sendiri sebagai gerakan Islam.

 

Sebagaimana kita ketahui kaum muslim ada yang menjadi anggota gerakan Islam, termasuk mereka yang memperoleh Kartu Tanda Anggota NU (KATANU). Jadi pemilikan Kartu Tanda Anggota digunakan sebagai ukuran keanggotaan dalam NU. Formalisasi seperti ini menafikan kenyataan sebelumnya, bahwa kaum muslimin yang tidak menjadi anggota gerakan Islam apapun disebabkan mereka sebagai anggota Koprs Pegawai RI (Korpri) atau berada di lingkungan TNI.

 

Kedua lembaga itu tidak memperkenankan anggota masing-masing untuk menjadi pengurus organisasi apapun, kecuali organisasi-organisasi nasional seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Pramuka. Dengan kata lain, yang diperkenankan hanyalah menjadi pengurus berbagai perkumpulan yang tidak berdasarkan ideologi.

*****

 

Penulis sendiri adalah Ketua Umum PBNU untuk 16 tahun (1984-2000), dan baru digantikan dalam Muktamar Lirboyo. Memang penulis memiliki KATA NU, tetapi tidak menggangap diri sendiri saja yang menjadi anggota organisasi tersebut. Penulis menyadari, banyak orang yang tidak akan menjadi pengurus NU, karena adanya ketentuan di lingkungan Korpri dan TNI tersebut. Sedangkan para pengurus NU biasanya terlalu malas (termasuk penulis sendiri) untuk menyediakan KATANU bagi orang-orang tersebut. Dengan demikian, mereka lalu menjadi orang-orang NU, yang tidak memiliki KATANU. Apakah lalu mereka tidak dianggap sebagai orang NU? Ini menimbulkan keheranan, karena sehari-harinya mereka menjalankan apa yang dinamakan “Budaya NU”

 

Penulis sendiri sering dianggap mewakili NU dalam berbagai kegiatan bersama dengan orang-orang non -Muslim, biasanya disebut mewakili “golongan Islam Tradisional” -nama lain untuk NU. Tentu saja penulis akan hanya dapat bekerja di lingkungan itu, kalau bersama-sama dengan “warga NU” yang tidak memiliki KATANU tersebut. Herankah jika lalu penulis menggangap mereka sebagai warga NU? Tentu tidak mengherankan. Dan kalau kemudian penulis tidak mendapatkan orang yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat eksekutif untuk dicalonkan menjadi Kepala Daerah, herankah jika lalu penulis mengarahkan pendangannya pada kelompok anggota yang pernah menjadi eksekutif sebagai Calon Kepala Daerah (Cakada).

 

Dengan demikian, penulis berharap dapat memenuhi dua kebutuhan pokok NU dewasa ini: Cakada yang pernah bekerja di lingkungan eksekutif, dan membuat NU sebagai”milik nasional”. Herankah jika lalu terasa adanya kebutuhan untuk menerima warga NU yang tidak memiliki KATANU sebagai Cakada dari PKB di berbagai tingkatan.

 

Memang, keberadaan NU sebagai sesuatu yang nasional menghendaki “pengorbanan” dari kawan-kawan pengurus NU, yang merasa diri mereka dapat menjadi pejabat pemerintah atas nama NU melalui PKB. Namun jika hal itu dilakukan begitu saja, maka banyak tokoh-tokoh Cakada dari pengurus formal NU dan PKB yang akan menjerumuskan organisasi tercinta kedalam hal-hal yang tidak diinginkan hanya semata-mata karena kurangnya pengalaman dan hal ini telah terjadi. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki kepemimpinan harus memperhatikan sebuah hal yang sangat menentukan yaitu masa depan parpol yang dipimpinnya itu. Karena itu keputusan yang diambil pemimpin parpol itu menjadi sesuatu yang sangat sulit dilakukan.

 

Muncul banyak pertanyaan dan pernyataan karena hal ini, Haruskah seorang pemimpin membiarkan teman-temannya sendiri menjadi korban dari keadaan yang tidak pernah mereka buat? Bukankah jelas, bahwa selama ini NU menghadapi ketidakadilan, dalam artian orang-orang NU yang pandai dan memiliki kepemimpinan tidak memperoleh peluang untuk maju dalam jabatan, hanya karena mereka dicurigai tidak setia kepada kepentingan atasan. Karena hal itu, mereka lalu tertinggal dalam karir jabatan. Akibatnya mereka lalu tidak memperoleh kesempatan mengembangkan diri dan kemampuan mereka. Karenanya sekaranglah kesempatan terbuka untuk mengejar ketertinggalan karir tersebut. Ini adalah masalah menyedihkan yang tersisa dari masa lampau kita sendiri, sehingga kalau mereka tidak diberi kesempatan, lalu kapan lagi?

 

Pantaslah lalu jika ada keinginan untuk mencari “jalan pintas” dalam karir seseorang melalui pemilihan oleh DPR masing-masing daerah, dan menjadi KADA (Kepala Daerah) secara resmi melalui pemilihan. Diharapkan, dengan cara ini ketertinggalan karir yang terjadi selama ini segera terpecahkan. Dengan demikian, kerangka harus berpengalaman pernah mengepalai salah satu bidang eksekutif sebagai mana penulis kemukakan dalam penentuan Cakada hanyalah memperpanjang “penderitaan”mereka kembali.

 

Terdapat dua buah pandangan yang saling bertentangan dalam hal ini: yaitu kepentingan umum mencari pejabat yang baik dan pendapat yang menginginkan segera dilakukan “rehabilitasi” para korban dari masa lampau. Manakah yang harus dimenangkan, menjadi titik sengketa yang kadang terasa sangat sensitif.

 

Bagi seseorang yang harus memimpin sebuah Dewan Pimpinan Pusat sebuah Parpol, seperti penulis, persoalannya menjadi lebih menyakitkan. Karena yang harus “dikorbankan”adalah teman-teman dan atau keluarga sendiri. Tetapi inilah kenyataan yang harus dihadapi dengan kepala dingin, sebagai bagian dari “cobaan hidup”. Kata seorang penyair Arab “Ku tahu kebiasaan massa, jika kita dibuat gembira di satu sisi, kita juga dibuat gagal (bernasib buruk) di sisi lain” yang aslinya berbunyi “Anna Khuthubaha Arafansu Sanjaa Al Dahri Idza, Syurra minha Janibu sa’a janibu”. Inilah yang menolong penulis dalam memimpin PKB, yaitu mengutamakan kepentingan umum rakyat dan membuat PKB menjadi parpol masa depan. Memang kedengarannya mudah, tetapi sebenarnya sulit untuk dilakukan.               

 

 

 

 

 

          Akhirnya Toh Mendukung Pansus

 

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Dr. Amien Rais, tiba dengan selamat di Pondok Pesantren (PP) Buntet Astanajapura (Cirebon), disertai Fuad Bawazier dan Al Hilal Hamdi. Di sana, ia menanyakan kepada para Ulama yang berkumpul, dapat atau tidaknya penulis dicalonkan untuk menjadi Presiden RI. Pertanyaan itu diajukannya beberapa waktu sebelum penulis terpilih dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1999.

Pertanyaan itu, lalu dijawab oleh KH. Abdullah Abbas, pengasuh Pondok Pesantren tersebut yang mewakili para Ulama lain dari berbagai tempat di seluruh pulau Jawa, bahwa mereka tidak pernah meminta penulis untuk dicalonkan. Sikap itu datang dari kekhawatiran –jangan-jangan, nantinya dalam waktu dua bulan akan dilengserkan, atas permintaan Dr. Amien Rais.

Tokoh itu, menjawab bahwa hal itu tidak akan terjadi. Demikian juga, diperlukan pencalonan penulis untuk jabatan tersebut, untuk menghindarkan pertumpahan darah jika Megawati Soekarnoputri, seorang perempuan, terpilih menjadi Presiden RI. Maka, untuk menghindarkan pertumpahan darah dan untuk memenuhi sumpah Dr. Amien Rais bahwa tidak akan terjadi pelengseran seperti itu, akhirnya para Ulama yang berkumpul itu sepakat untuk memerintahkan penulis agar bersedia dicalonkan dalam sidang umum MPR tersebut. Dan, ketika disampaikan pada penulis, penulis mengambil sikap menuruti perintah tersebut, karena menyadari adanya supremasi Ulama/Kyai dalam urusan Nahdlatul Ulama (NU).
Padahal, saat itu, penulis adalah ketua umum PBNU, direncanakan hingga tahun 2000.

Dasar dari sikap Amien Rais itu adalah sikap kebanyakan para Ulama/Kyai yang menolak kepemimpinan orang perempuan dalam masalah pemerintahan. Dengan berpegang pada kaidah figh (hukum Islam) "mencegah kerusakan/kerugihan diutamakan atas upaya mendatangkan kebaikan" (dar-ul mafasith muqaddam ‘a la jalbil masholih), maka penulis menerima perintah tersebut. Pendirian penulis itu, sesuai dengan firman Allah swt dalam kitab suci Al-qur’an: "akan kuperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan-Ku, karena itu janganlah bergegas" (sauriikum ayaati fa la tasta’jiluun), yang menurut penulis menjadi dasar bagi pemeo Jawa "aja nggege mangsa".

*****

Beberapa waktu kemudian, penulis didatangi Dr. Amien Rais dan Ir. Akbar Tandjung, yang menyatakan semua organisasi Islam menginginkan Prof. Dr. Ing. Habibie, waktu itu menjabat sebagai Presiden RI, untuk mengundurkan diri dari pencalonan jabatan tersebut. Untuk itu, delegasi haruslah dipimpin oleh penulis, walaupun PBNU sendiri belum pernah mengadakan rapat untuk mengambil keputusan tersebut.

Penulis menerima permintaan itu, karena tidak ingin NU dianggap merintangi kehendak tersebut. Segera saja, dimintakan waktu bagi delegasi itu untuk menghadap Presiden Habibie. Pihak Habibie memberikan waktu pada delegasi untuk bersarapan pagi di rumah beliau (Kuningan-Jakarta), tiga hari setelahnya.

Ketika memimpin delegasi tersebut, tepatnya setelah sarapan pagi, penulis menyatakan kepada Habibie bahwa apa yang akan diuraikannya adalah atas permintaan organisasi-organisasi Islam. Hal itu janganlah sampai merusak hubungan penulis dengan beliau, yang dijawab tokoh kita itu dengan ungkapan kehormatan Gus Dur adalah kehormatan beliau, dan begitu sebaliknya. Baru setelah itu, penulis mengemukakan bahwa ia memimpin delegasi yang meminta agar beliau mengundurkan diri dari pencalonan untuk jabatan Presiden RI. Penulis kemukakan hal itu, tanpa tedeng aling-aling, dan tanpa menyatakan PBNU belum pernah membuat rapat untuk itu. Prof. Habibie dengan tenang meminta keterangan Dr. Amien Rais, adakah itu keputusan organisasi yang dipimpinnya?

Sedangkan Akbar Tandjung, saat itu, tidak tampak batang hidungnya, tanpa mewakilkan pada orang lain. Begitupun juga Mathori Abdul Djalil tidak tampak, tapi diwakili oleh Dr. Alwi Shihab. Amien Rais menjawab, bahwa DPP PAN belum pernah bersidang untuk itu, hingga apa yang dikemukakan penulis adalah pendapat pribadinya.

Mendengar jawaban itu, Presiden Habibie meminta Menteri Muladi untuk mencari Akbar Tandjung. Sementara itu, para pembicara lain, termasuk Yusril Ihza Mahendra berbicara tentang hal tersebut dalam berbagai ungkapan. Juga, Alwi Shihab menyatakan bahwa keputusan terakhir ada di tangan beliau, tapi hendaknya pengambilan keputusan itu dilakukan setelah Habibie melakukan sholat/sembahyang istikharah.

Dalam pada itu, Akbar Tandjung tiba di tempat, dan iapun menyatakan keputusan itu adalah sikap pribadi , karena DPP partai Golkar belum pernah bersidang untuk membicarakannya.
KH. Syukron Makmun, yang memimpin Partai Nahdlatul Ummah (PNU), dengan berbisik menanyakan pada penulis, apa yang harus dilakukan. Penulis hanya menyatakan sebaiknya Kyai Syukron Makmun menutup pertemuan itu dengan do’a ----yang, segera dilakukannya setelah itu. Ketika kemudian Habibie dengan akrab menemani penulis menuju kendaraan, ia meminta pada Akbar Tandjung untuk tidak meninggalkan tempat.
Penulis tidak tahu apa yang menjadi isi pembicaraan antara mereka berdua, walaupun semula menyatakan pada Akbar hendaknya sholatnya –apakah hal itu dilakukan dalam keadaan Akbar Tandjung sendiri masih muslim atau tidak.

*****

Kalau dalam kedua kasus di atas Amien Rais tampak mengambil keputusan pribadi dengan dorongan ambisi pribadinya sendiri, dalam kasus pembentukan pansus DPR RI tentang Akbar Tandjung ia justru berpegang pada suara hati nurani, yang sesuai dengan kehendak rakyat. Hal inilah yang harus dicatat, karena orang tidak selamanya berbuat kesalahan. Maka, akan efektifkah keputusan itu? Ini semua, tergantung sepenuhnya kepada Megawati Soekarnoputri, artinya tergantung pada keputusan Fraksi PDI-P di DPR kita. Hal ini penting untuk dikemukakan, guna kepentinggan penulisan sejarah kita, kini dan masa mendatang.

 

 

 

 

            Dasar-Dasar Ekonomi Rakyat

 

Ajakan untuk mengembangkan ekonomi rakyat diajukan oleh penulis dalam berbagai kesempatan di muka para warga Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ajakan itu ternyata mendapat sambutan yang luar biasa karena ia datang tepat pada pada waktunya –kalau tidak malah sudah terlambat. Antusiasme menerima ajakan ini dapat diketahui dari reaksi mereka maupun dari ungkapan kata-kata mereka.

Bahkan dari pihak saingan politik penulispun, telah datang reaksi yang positif. Dalam sebuah perjumpaan televisi, Drs. Kwik Kian Gie, ketua Bappenas, telah menyatakan sambutan positifnya atas gagasan penulis ini. Ia bahkan menyatakan bahwa perekonomian rakyat harus diberlakukan oleh pemerintah. Suatu hal yang dilupakan oleh Kwik Kian Gie adalah keharusan pemerintahan yang didukung sangat kuat untuk dapat melaksanakan perekonomian rakyat tersebut.

Hal ini , kiranya, sukar diwujudkan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri yang dihasilkan oleh perbuatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) untuk melanggar Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Jelas, dalam hal ini, rakyat tidak merasa memiliki pemerintahan ini. Dengan demikian, bagaimana dapat diharapkan sokongan-sokongan yang sangat kuat oleh rakyat terhadapnya?
Rakyat bukanlah gugusan makhluk yang bodoh. Mereka masih melihat, perlunya kita memiliki TNI dan POLRI yang kuat, baik secara fisik maupun kelembagaan. Dengan adanya PPP yang menuntut Piagam Jakarta –yang dilaksanakan melalui amandemen pasal 29 UUD kita, jelas TNI-POLRI merasa bingung. Di samping itu, Rakernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuntut dicabutnya TAP MPRS No. 33 tahun 1966, yang berarti hilangnya dasar legal bagi Dwi-fungsi TNI-POLRI, bukankah kebingungan itu akan semakin bertambah? Dan, dengan tuduhan Rahardi Ramelan, bahwa GOLKAR telah melakukan korupsi dalam menggunakan uang negara (bulog), bukankah TNI-POLRI merasa kehilangan teman? Ketiga pilar utama kabinet itu menimbulkan kebingungan bagi TNI-POLRI, dan bagaimana kebingungan semacam itu dapat diharapkan adanya pemerintahan yang kuat yang didukung oleh rakyat?
*****

Sementara itu, posisi tanggungan luar negeri (hutang-hutang luar negeri dan lain-lain) terlihat semakin parah. Saat ini tanggungan kita sebagai bangsa mencapai jumlah 700 milyard dollar Amerika, tiga kali lipat produksi bruto dalam negeri kita. Ini menurut hitungan konservatif, sedangkan dalam hitungan lebih longgar lagi akan memperlihatkan jumlah 900 milyard dollar Amerika, atau empat kali lipat produksi domestik kasar (Gross Domestic Products).

Cara yang dipakai selama ini adalah mencari pinjaman baru dari luar negeri untuk menutup tanggungan tersebut, sehingga hutang luar negeri kita semakin lama semakin banyak. Dengan kata lain, kita telah melaksanakan kebijakan tutup lobang gali lobang. Jika kebijakan ini diteruskan, bukan hanya anak cucu kita yang harus bayar, melainkan cicit serta canggah kita. Lalu, dimanakah martabat bangsa kita, kalau hal semacam itu kita lakukan secara terus menerus?

Jelas, dalam hal ini kita harus banting setir, dengan melaksanakan perekonomian rakyat. Kalau selama ini politik ekonomi kita senantiasa menguntungkan usaha-usaha besar dengan segala fasilitas, jelas bahwa kita harus berani mengubah itu. Karena kalau harus diteruskan, itu hanya akan menjadikan diri kita akan didikte oleh bangsa lain. Yang berarti pula, kita selalu berada dalam penjajahan ekonomi di samping kemerdekaan politik.
*****

Cara terbaik mengatasi hal itu adalah dengan melaksanakan ekonomi rakyat, yang berintikan pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) secara tak tanggung-tanggung. Kalau perlu dengan menetapkan moratorium (penghentian sementara) pembayaran tanggungan luar negeri kita, katakanlah untuk jangka waktu tiga sampai lima tahun. Uang yang dapat dihemat dengan tindakan itu, digunakan untuk pengembangan UKM secara besar-besaran .

Maka, tidaklah mengherankan jika hal ini nanti akan menimbulkan pemboikotan besar-besaran dalam bentuk penghentian ekspor dari dan impor ke negeri kita. Ini harus dijawab dengan pengalihan produk-produk kita dari ekspor ke luar negeri untuk dilemparkan ke pasaran dalam negeri.

Bangsa kita, yang berjumlah 210 juta jiwa, dapat menjadi pasaran sangat besar bagi produk-produk dalam negeri. Hal ini telah dibuktikan oleh India dan China di masa lampau. Pertanyaannya mengapakah kita tidak dapat melaksanakan hal itu di tengah-tengah krisis seperti sekarang ini?
Langkah ini, memang terasa sangat radikal, tetapi bukankah memang kita harus merubah politik ekonomi kita? Bukankah selama tiga dasa warsa lebih ternyata kita hanya menganak-emaskan pengusaha-pengusaha besar saja? Bukankah diharapkan, dari tetesan keuntungan (trickle-down-effect) usaha-usaha besar itu, diharapkan semakin kuatnya usaha-usaha kecil kita? Dan bukankah hal ini telah dibuktikan gagal sama sekali, dengan kebangkrutan usaha-usaha besar yang melarikan uang ke luar negeri, setelah menerima BLBI dan sebagainya?

Pinjaman yang diminta usaha-usaha besar untuk menolong perkembangan UKM, ternyata, sebuah tipu daya untuk memperdayakan kita sebagai bangsa dan karenanya harus segera diakhiri. UKM diberi rangsangan untuk maju melalui pemberian kredit berbunga rendah, perubahan-perubahan tehnologi dalam berproduksi, perbaikan cara-cara pemasaran (termasuk kemasan) dan penciptaan jaringan pemasarannya sendiri.

Semua itu, berarti memerlukan kerangka besar dan kerja keras kita semua, untuk menciptakan ekonomi rakyat melalui pengembangan UKM. Memang tindakan ini terasa sangat radikal, tetapi memang –bukankah hanya dengan tindakan radikal --dalam mengubah orientasi ekonomi kita, baru dapat kita capai langkah yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan kita sebagai bangsa? Ini, tentunya, akan melibatkan seluruh bangsa, dan karenanya diperlukan dukungan sangat kuat dari rakyat. Jelaslah, dari keperluan mutlak akan dukungan seperti itu, apa yang dikatakan oleh Kwik Kian Gie merupakan sebuah lelucon yang tak lucu.

 

 

 

 

 

 

Elitisme, Populisme dan Profesionalisme Kerakyatan

 

Yang dimaksudkan dengan elitisme adalah pandangan, bahwa hanya "cabang atas" masyarakat saja yang tepat pandangannya. Rakyat terlalu bodoh, karena mereka tidak terdidik. Dengan demikian, pengetahuan mereka tidak tersusun dengan baik dan dengan sendirinya pandangan yang dihasilkannya juga tidak baik. Walhasil, rakyat yang bodoh itu hanya sedikit pengetahuannya, tidak seperti para elit yang memerintah.

Pandangan serba elit ini sangat berpengaruh dalam masyarakat kita, karena kebetulan hanya sedikit orang terdidik dengan baik dalam era kolonial. Dalam pandangan ini, orang yang harus paling banyak didengar adalah kaum birokrat. Dan karena birokrasi itu bersandar pada kekuatan militer, maka para pemimpin militer pun lalu dianggap lebih tahu dari pada yang lain-lain. Mereka dinilai memiliki kemampuan mengatur masyarakat, dan dengan demikian mereka lebih tahu dari siapapun di lingkungan masyarakat tersebut.

Ironisnya, pendapat mereka tentang masyarakat, dianggap sebagai kata akhir yang tak terbantahkan lagi.
Pandangan bahwa para birokrat dan pemimpin militer lebih tahu tentang keadaan dari pada masyarakat itu sendiri, lebih diperkuat lagi dengan munculnya Orde Baru dalam sejarah kita. Mereka mengklaim lebih tahu dari siapapun tentang masyarakat, dalam sebuah ilusi yang dipercayai hampir semua pihak. Disinilah sebenarnya letak dari tragedi elitisme itu.

*****

Populisme adalah kebalikan dari elitisme. Terdapat dalam pandangan ini idialisasi pendapat rakyat sebagai satu-satunya kebenaran. Padahal, yang sering dilemparkan sebagai wacana adalah pandangan sang pemimpin. Pandangan seseorang itu, dilontarkan sebagai pendapat rakyat, sedangkan rakyat sendiri tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Terjadilah sebuah manipulasi dalam proyeksi pendapat pemimpin sebagai pendapat rakyat.

Siapapun yang berani menentang pendapat pemimpin, dinyatakan sebagai menentang pendapat rakyat. Kebenaran akhirnya menjadi kabur, dan keadaaan bergantung pada kemauan sang pemimpin. Ini terjadi dengan Manikebu (Manifesto Kebudayaan) yang dinyatakan bersalah oleh propaganda dari pihak penguasa pada saat itu. Kebenaran yang mereka bawakan tidak diterima, dan mereka dinyatakan sebagai musuh rakyat.

Pandangan serba populistik yang mengatasnamakan rakyat seperti itu, sangatlah menyesatkan. Di sini, kesalahan selalu diarahkan ke atas pundak "Kaum Borjuasi". Tentang siapa mereka itu bukanlah hal yang penting, namun mereka dianggap sebagai momok yang menjadi musuh bersama seluruh rakyat. Bahkan banyak diantara buku-buku mereka yang dilarang, dan buah pikiran mereka dipasung. Hingga terjadilah tirani minoritas atas nama rakyat.

*****

Dari uraian di atas menjadi jelaslah, bahwa baik elitisme maupun populisme sama-sama berbahaya untuk kita. Bahayanya terletak pada kebenaran untuk diri sendiri dan ketidaksediaan memahami pendirian orang lain. Dengan begitu, terjadi pengingkaran keadilan untuk mengajukan klaim kebenaran bagi diri sendiri. Ada kalanya manipulasi kebenaran itu dilakukan atas nama kebutuhan. Ada kalanya pula atas nama kepraktisan. Yang terjadi adalah simplifikasi atas persoalan yang dihadapi.

Pemudahan (simplifikasi) seperti itu sangat berbahaya. Letak bahayanya adalah kecenderungan mencari jawaban yang mutlak untuk semua keadaan. Klaim akan kebenaran itu justru akan memasung upaya mencari kebenaran sebenarnya, yang memang sulit dicari tapi sangat diperlukan.

Dengan demikian, kita sampai pada kebutuhan akan sebuah sikap yang menghindari elitisme dan populisme. Para pakar yang elitis bukanlah satu-satunya pihak yang harus didengar dalam mencari pemecahan bagi sebuah masalah. Demikian pula pendapat sang pemimpin, tidak harus diperlakukan sebagai pandangan yang benar pula. Kebenaran simplistik yang dibawakan para pakar maupun sang pemimpin, justru harus dicurigai. Dalam kedua pendekatan itu tidak diperhitungkan kearifan (wisdom) rakyat jelata. Mungkin mereka tidak banyak tahu rincihan hal-hal yang dihadapi, tetapi mereka dapat mencari pemecahan atas masalah yang dihadapi dengan kearifan yang dimiliki.

Dengan demikian, lahirlah kebutuhan akan sebuah profesionalisme yang merakyat. Bahwa segala sesuatu haruslah dihadapi secara profesional, guna menghimpun segala fakta yang ada dan semua gejala yang tampak. Untuk itu diperlukan profesionalisme yang tinggi. Tetapi agar profesionalime itu mengabdi pada kepentingan orang banyak, diperlukan sebuah orientasi yang merakyat --yang tidak hanya mementingkan diri sendiri dan kepentingan kelompok belaka.        

 

                Islam dan Kesabaran

 

Dalam ajaran Islam, secara eksplisit dan formal dikemukakan bahwa kesabaran adalah bagian mutlak dari ajaran Islam. Surat Al-qur’an paling populer juga menyatakan hal ini: “demi masa, manusia akan selalu berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal shaleh, membawakan suara kebenaran dan mengajak pada kesabaran” (wa al-‘asyri Inna al-Insana la fii khusrin illa ladziina ‘aamanuu wa ‘amiluu al-ashaalihati wa tawashaw bi al-haqqi wa tawashaw bi al-sabri).

Ajaran tentang kesabaran itu dikaitkan dengan ketentuan tidak boleh melakukan kekerasan, kecuali kalau diusir dari rumah tempat tinggal. Itulah sebabnya, mengapa penulis memanggil Jenderal Luhut Panjaitan sebelum lengser dari Istana Merdeka. Pak Luhut, kata penulis, tolong carikan surat perintah meninggalkan Istana, agar saya tidak usah bertindak keras menentang siapapun yang mengusir saya dari tempat ini. Kewajiban saya untuk taat pada pemerintah dilambangkan oleh adanya surat perintah tersebut. Tanpa adanya surat perintah itu, saya terpaksa akan melawan dengan kekerasan, keinginan orang agar saya meninggalkan Istana dengan cepat.

Saya tidak menilai tinggi arti kepresidenan, yang tidak lain adalah jabatan untuk mengabdi pada rakyat. Karenanya, jabatan seperti Presiden Republik Indonesia (RI) tidak harus dipertahankan dengan mengorbankan jiwa penduduk negeri ini. Kalau cara memandang arti jabatan pemerintahan dilakukan secara wajar, maka pergantiannya-pun dapat pula dilakukan secara sama dengan jabatan-jabatan lain di negeri ini. Sama alaminya dengan banyak tindakan lain yang hanya mementingkan ambisi pribadi atau kepentingan kelompok terbatas. Kesabaranlah yang menjadi kata kunci dalam hal ini. Lain halnya dengan konstitusi, yang harus dipertahankan habis-habisan. Kalau perlu dengan menggunakan semua kekuatan yang ada, guna meyakinkan rakyat untuk mempertahankan atau menggantikannya melalui pemilihan umum. Karenannya, diperlukan kemenangan mutlak lebih dari dari separuh keanggotaan DPR-RI dan MPR-RI, guna memungkinkan terbentuknya mayoritas tunggal (single majority) melalui pemilu dalam kerangka ini.

Uraian di atas, menunjukkan sebuah kerangka kesabaran pribadi/mikro, ataupun kesabaran kolektif/makro yang meliputi seluruh warga bangsa ini. Itupun sudah dijalankan oleh para pendahulu kita, dengan melakukan pembentukan negara melalui sistem politik yang bersifat sementara. Tidak pernah jelas dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, adakah negara kita ini teokratis ataukah sekuler. Kalau dibaca dengan teliti, batang tubuh UUD 1945 hanya menunjuk pada negara bukan sekuler dan bukan teokratis. Yang berarti, negara kita sekarang adalah negara yang bukan-bukan. Kewajiban kitalah untuk melakukan perubahan mendasar terhadap pasal-pasal UUD 1945, mengenai batang tubuhnya saja.

Benarkah kita menginginkan sebuah pemerintahan yang memiliki kekuasaan berimbang antara pihak-pihak yudikatif, legislatif dan ekskutif? Jika itu benar diinginkan, maka presiden-wakil presiden-gubernur-wakil gubernur-bupati-wakil bupati-wali kota-wakil wali kota, haruslah dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan Mahkamah Agung (MA) diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI, bukannya seperti sekarang, yaitu diusulkan DPR-RI dan ditunjuk oleh Presiden. Ini berarti, lembaga perwakilan rakyat kita (DPR-RI), didampingi dalam pembuatan UU oleh DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia).

Setiap lima tahun sekali DPR-RI berkumpul menjadi satu untuk menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sebuah sidang gabungan, yang dinamai MPR-RI dan berlangsung sekitar setengah bulan. Seorang wakil ketua, baik dari DPR-RI maupun dari DPD-RI berfungsi menyusun rancangan GBHN itu, sehingga MPR-RI memiliki dua buah konsep GBHN yang disatukan yang menjadi produk resmi dari lembaga gabungan tersebut. Dengan demikian, kita dapat menyusun sebuah sistem bi-kameral di bidang perwakilan rakyat, mengangkat langsung pihak ekskutif dan memelihara MPR-RI sebagai sebuah lembaga yang kita perlukan setiap lima tahun sekali.

Jelaslah dari uraian di atas, bahwa untuk menyusun sistem politik yang sehat, diperlukan waktu yang cukup lama bagi negara kita. Ini memerlukan waktu hampir 70 tahun merdeka, sedangkan bagi Amerika Serikat (AS) ia memerlukan lebih dari 100 tahun kemerdekaan. Perancis juga demikian, terbukti dari konstitusi kelima yang disyahkan ketika Charles de Gault berhasil meng-gol-kan rancangan Undang-Undang baru, yang berakhir pada sistem politik cohabitation (kebersamaan sistem ganda), dengan adanya Presiden yang memiliki wewenang dalam lima bidang pokok dan Perdana Menteri yang dipilih parlemen yang berwenang dalam bidang-bidang selebihnya.

Banyak sistem politik yang ditawarkan, di luar sistem politik AS dan Perancis tersebut. Mungkin kita juga harus menambah jumlah sistem politik itu, yang membuat kita lain dari AS dan Perancis. Ini dapat terjadi, karena kita tidak sama dengan AS yang mempunyai 50 negara bagian, dengan masing-masing memiliki kedaulatan sendiri, sedangkan kita memiliki propinsi yang masing-masing dengan kedaulatan politik yang kurang dari kedaulatan politik negara bagian (state). Sebaliknya, keragaman propinsi-propinsi dan otonomi khusus memerlukan ruang gerak yang cukup besar bagi kegiatan masing-masing, hal mana terkait dengan letak daerah yang secara geografis sangat luas dan terpencar di berbagai pulau di negeri kita.

Dalam pengertian ini, jangka waktu sekitar 70 tahun kemerdekaan yang digunakan untuk menyusun sebuah sistem politik yang definitif adalah sesuatu yang masuk akal. Dengan tidak terasa, sebagai bangsa kita telah melakukan sesuatu yang diajarkan oleh kitab suci Al-qur’an; “bersabarlah kalian dalam menjalani apa yang mengenai diri kalian sendiri” (fa ashbiruu ‘ala maa aataakum). Di sinilah ternyata arti makro dari salah satu karakter Tuhan yang tidak terbatas kadarnya, yaitu penghargaannya atas kesabaran mikro dan makro kita (sabrun jamiil, kesabaran adalah keindahan). Menarik sekali, bukan?                          

 

                    Islam di Asia Tenggara

 

Seorang wartawan Filipina beragama Katolik bertanya kepada saya tentang sesuatu yang mengejutkan. Pertanyaannya mengejutkan karena tidak biasa ditanyakan oleh wartawan seperti dia. "Menurut Anda, mungkinkah Islam Indonesia menjadi titik perhatian dunia Islam di kawasan ini di kemudian hari?" Mungkin yang dimaksudkan "Islam Indonesia" adalah Islam yang tidak menjadi bagian dari kehidupan negara, karena Islam di Indonesia bukanlah agama negara seperti di tempat lain. Sementara itu, perjuangan Islam di tempat lain, tampaknya, justru untuk menegakkan Syari'ah Islam sebagai sumber kehidupan hukum di dalamnya. Kalau kedua hal itu yang dimaksud, jelas bahwa perkembangan Islam di sini memang harus diperhatikan. Perkembangan yang terjadi di negeri ini bagaimanapun juga akan membawakan corak baru yang spesifik Indonesia.

Di Pakistan, orang yang tidak menginginkan hukum Islam meinang, berasal dari luar gerakan Islam, seperti Benazir Bhutto yang berasal dari Gerakan Nasionalis. Demikian pula Ny. Begum Mujibur Rahman dan Begum Khaleda Zia tak berasal dari Partai Islam. Apa yang terjadi di Malaysia juga menunjukkan fenomena yang sama. Mahathir dan penggantinya di Malaysia tidak berasal dari PAS (Partai Islam Se-Malaysia) melainkan dari United Malays National Organisation (UMNO). Di Mesir, tidak pemah kita bisa bayangkan Presiden Republik dari golongan Islam.

Tetapi di Indonesia, keinginan untuk meninggalkan ideologi Islam justru datang dari gerakan Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU). Ini membuat perkembangan Islam di Asia Tenggara memerlukan perhatian tersendiri. Kita lihat di Thailand, orang-orang dari gerakan Islam, seperti Menlu Surin, ikut serta dalam pemerintahan yang sama sekali tak memiliki pretensi agama. Hal yang sama, menurut pendapat saya, juga akan terjadi di Myanmar,sebagaimana telah terjadi di Indonesia.

Mungkin saja pola seperti itu terjadi juga di kawasan lain seperti India dan Sri Lanka. Yang terjadi di Asia Tenggara itu merupakan perkembangan yang patut dicermati. Perkembangan ini tampak nyata di Filipina Selatan. Di masa lampau, pemberontakan Moro National Liberation Front (MNLF) berangkat dari asumsi Timur Tengah, yaitu keinginan Saudi Arabia dan Libia. Keduanya menginginkan MNLF menjadi gerakan Islarn yang kuat dan mampu menciptakan negara syari'ah dalam kehidupan negeri jiran tersebut. Dua puluh tahun telah ditempuh, berbagai penderitaan yang telah dijalani dan pertempuran telah dimasuki. Banyak korban diberikan. Antara agama Katolik dan Islam di Filipina Selatan tampak begitu berbeda.

Pada akhir pertentangan yang berkepanjangan itu datanglah kesadaran pada kedua belah pihak. Presiden Ramos (yang memerintah waktu itu) menyadari bahwa haruslah diberikan konsesi cukup pada kaum muslimin untuk tetap hidup sebagai gerakan. Ketua MNLF, Nur Missouari menyadari pada akhirnya perjuangan organisasinya haruslah tidak bersifat ideologis, jika ingin berhasil.Dengan demikian berubahlah seluruh watak perjuangan orang Moro itu.

Mereka yang menginginkan perjuangan dengan pola lama, yaitu garis ideologis gerakan Islam, harus mencari pemimpin baru menggantikan Missouari. Mereka mendapatkan ini pada diri Hasyim Salamat. Orang ini tetap memperjuangkan berlakunya syari'ah secara formal dalam kehidupan bemegara di negeri jiran itu. Tetapi kita tahu,perjuangan itu akan gagal, karena kaum muslimin yang berpandangan demikian hanya minoritas di antara seluruh kaum muslim Filipina.

Dan jumlah total kaum muslimin secara keseluruhan hanya 5% dari penduduk seluruh negeri. Meskipun demikian hal ini cukup ineinbuat repot Missouari dan kawan-kawan.

Di sinilah letak keunikan dari apa yang terjadi di Asia Tenggara. Para pemimpin Islam dari berbagai gerakan tersebut telah dipaksa oleh keadaan untuk garis perjuangan mereka. Mereka tidak lagi bercita-cita menjadikan hukum Islam sebagai landasan perjuangan menegakkan hukum.

Dengan kata lain, mereka menerima supremasi hukum kontemporer yang dibuat manusia. Ini terjadi di banyak negara di Asia Tenggara. Di Indonesia, karena kesadaran, bahwa kehidupan mereka tidak memungkinkan syafi'ah menjadi hukum negara. Di negeri-negeri lain yang mayoritas penduduknya nonmuslim juga membuat hal itu tidak mungkin tercapai. Artinya penegakan hukum non-syari'ah memang menjadi kebutuhan di kawasan ini.

Dengan demikian perkembangan budaya di kawasan tersebut telah mendorong pertumbuhan Islam di Asia Tenggara mengalami perubahan yang membedakannya dari kawasan-kawasan lain.

Ambil saja contoh kehidupan wanitanya, yang demikian jauh berbeda dengan kawasan-kawasan lain dimasa lampau. Wanita Asia Tenggara terkenal memiliki kebebasan lebih banyak daripada di masyarakat lain di Asia Selatan, Asia Barat, serta Asia Timur. Perangkat hukum, penetapan kepala keluarga, kepemilikan harta benda di samping suami dan seribu satu hal lain membedakan wanita di kawasan ini dari wanita-wanita di berbagai kawasan lain. Bagaimana mungkin keketatan syari’ah ditegakkan dalam masyarakat yang demikian? Inilah yang membuat mengapa lain timbul keinginan untuk mencari penafsiran baru atas ajaran-ajaran agama, bukannya meninggalkan ajaran tersebut.

Hal ini tampak antara lain, dalam berbagai produk pandangan keagamaan yang dicapai oleh masyarakat Indonesia saat ini. Di kalangan masyarakat Jawa kita mengenal kebiasaan gono-gini, yang membagi harta waris tidak berdasar syari'ah dalam masyarakat beragama Islam, melainkan berdasarkan kebiasaan setempat. Seolah ini merupakan penafsiran kembali ajaran agama yang sudah baku.

Demikian juga yang terdapat dalam kitab Sabilal Muhtadin karya ulama terkenal dua ratus tahun lalu di Martapura, Syech Arsyad AI-Banjari yang mengungkap konsep perpantangan. Menurut konsep ini harta yang dicari bersama suami-istri yang diperoleh dengan menggu-nakan perahu, dibagi antara yang meninggal dan yang masih hidup ketika salah satunya berpulang ke rahmatullah.

Mengapa? Karena harta itu dicari bersama-sama antara lelaki dan istri.

Separo harta yang menjadi milik si mati barulah dibagi para ahli warisnya. Dengan demikian Syech Arsyad telah melestarikan penafsiran kembali ajaran agama tentang pembagian waris menurut syari’ah atau seluruh harta waris. Lagi-lagi ini menunjukkan penafsiran atas suatu ajaran agama.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa di kawasan Asia Tenggara Islam mengalami penafsiran ulang atas segala ajaran-ajarannya. Juga jelas, bahwa mau tidak mau harus ada penafsiran ulang tentang tempat syari’ah dalam perkembangan hukum negara di kawasan ini. Dan ini memberikan tempat tersendiri bagi perjuangan keagamaan yang berbeda di kawasan ini dari kawasan-kawasan lain. Sekali kenyataan ini senantiasa diingat, kita akan dapat memahami apa yang berkembang dalam sejarah agama Islam di kawasan ini. Di kawasan anak benua India misalnya, Islam menjadi terlalu formal dan penafsiran kembali terjadi di luar gerakan Islam. Ini dapat dilihat dalam kiprah Benazir Bhutto, Begum Rahman, dan Khaleda Zia di Bangladesh atau di Sri Lanka. Hanya di kawasan Asia Tenggara, penafsiran ulang itu terjadi di dalam gerakan Islam. Inilah yang seharusnya kita perhatikan, karena memiliki kekhususannya sendiri. Adapun di Timur Tengah apa yang pada mulanya tampak sebagai pelaksanaan hukum Islam, pada dasarnya adalah penerusan tradisi Arab dan Persia sebelum Islam lahir, sehingga tak ada penafsiran ulang di dalamnya. Bukankah hal unik ini yang membedakan Asia Tenggara dengan kawasan-kawasan lain?   

 

 Mencintai Yang Kecil, Bukan Membenci Yang Besar

 

  Mudah sekali bagi seseorang untuk menyamakan dua hal yang berbeda. Seorang anak dapat mencintai Ibu atau ayahnya, tanpa harus menentang salah satu dari keduanya. Kenyataan yang sederhana ini dapat saja dibelokkan ke arah lain: ia lebih dekat pada salah seorang dari keduanya, tanpa harus membenci salah satu dari mereka. Hal ini, jarang diperhatikan orang karena memang lebih mudah melihat sesuatu dari sudut hitam atau putih, bukan dari sesuatu yang mempersatukan mereka.

Anak itu lebih dekat kepada ayahnya, dari pada ibunya. Atau sebaliknya, ia dapat saja tampak lebih dekat kepada ibunya dari pada ayahnya. Maka, segera saja, kata "lebih dekat" itu lengket di otak kita tanpa konotasi yang menunjukkan kepada yang lain. Ini yang seharusnya kita miliki, bukannya justru sebaliknya.

Konotasi perbedaan perlakuan kita terhadap sesuatu ini, tidak dapat dipahami sebagai kebencian kita akan sesuatu yang tidak begitu dekat pada diri kita sendiri. Bahwa ketidakdekatan bukannya berarti kebencian, adalah sesuatu yang harus kita antisipasi. Karenanya, sering kita terdorong menilai sesuatu secara salah, bukan seperti yang diharapkan ketika diucapkan.

*****

Hal ini tampak dengan nyata, ketika penulis mengucapkan ketentuan mengenai ekonomi rakyat. Orang memahami secara tepat ketika penulis menyatakan, bahwa ekonomi rakyat –terutama, berbentuk dukungan yang sangat besar kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dengan segera, orang dapat melihat perlunya UKM kita didorong maju lebih cepat lagi.
Dorongan untuk maju itu, datang dari tiga hal sekaligus.

Pertama, dengan pemberian kredit murah yang berbunga sangat rendah kepada UKM. Dengan demikian, UKM segera dapat membesarkan diri dengan cepat, dan ini berarti penciptaan lapangan kerja lebih banyak bagi mereka, di samping kemudahan memperoleh penghasilan tambahan yang jauh lebih besar dari yang mereka peroleh sekarang.

Kedua, adanya pengorganisasian yang lebih baik –yang berarti pula, penciptaan pasaran baru bagi pilihan tehnologi yang tepat terhadap produksi mereka, pembuatan kemasan yang lebih menarik perhatian dan pencernaan informasi baru yang lebih dari pada yang didapat kini. Dengan kombinasi hal-hal di atas, UKM akan dapat bersaing dan bergerak secepat usaha-usaha besar dan raksasa. Ini berarti penciptaan lapangan kerja baru, yang akan memperbesar jumlah UKM itu sendiri.

Ketiga, dengan merintis kebijakan-kebijakan baru, yang selama ini hanya menguntungkan perusahaan besar dan raksasa. Karena memang kue ekonomi secara nasional tidak dapat dibagi rata, wajar saja jika sebuah sektor tampaknya menjadi lebih besar dari pada yang lain. Beberapa tahun yang lalu, 43 persen ekonomi Amerika Serikat dikuasai oleh UKM, dengan 29 persen untuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menguasai 29 persen. Sedangkan usaha besar dan raksasa, dengan nama-nama mentereng seperti Boeing (pabrik pesawat terbang di Seattle dan sebangsanya) hanya menempati rangking ketiga dari 28 persen ekonomi Amerika Serikat.

*****

Kesan keliru bahwa seolah UKM hanya menguasai porsi kecil dalam ekonomi suatu bangsa, haruslah diubah. Kesan inilah yang selama ini mendasari hampir seluruh kebijakan ekonomi nasional bangsa kita. Sebagai akibat, kebijakan demi kebijakan yang diambil setelah kita merdeka hanya dirumuskan untuk kepentingan usaha besar dan raksasa belaka.

Tidak heran, jika UKM kita jarang yang maju. Sekali berjualan bakso, seorang pengusaha akan tetap berada di situ, hingga mobilitasnya menjadi sangat lambat. Ditambah pula, dengan kerajinan dan ketekunan pengusaha kecil yang tidak mudah berpindah tempat. Begitu juga, sikap untuk lebih mengutamakan peranan usaha besar dan raksasa untuk menolong UKM, membuat kucuran kredit lebih mudah didapat ayah angkat dari pada anak angkat. Mitos ini jadi pecah, ketika ternyata pertolongan tidak dilakukan oleh usaha besar dan raksasa tersebut terhadap UKM. Yang terjadi malah sebaliknya, UKM benar-benar mengembalikan kredit bank, sedangkan usaha besar dan raksasa melakukan kemplangan atas kredit yang diperolehnya dengan mudah, seperti kasus para konglomerat atas kredit BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia).

Kesan salah inilah yang harus diperhitungkan para penganjur UKM yang benar pada saat ini. Karenanya, pihak yang mengkampanyekan UKM, seperti penulis, harus benar-benar sadar akan hal ini. Karena itulah, penulis harus merencanakan dan melaksanakan pengiriman pelbagai delegasi ke pengusaha besar dan raksasa di luar negeri. Bahwa, pada saat ini, ia ingin memajukan UKM lebih banyak lagi, dari pada menolong usaha besar dan raksasa yang tengah sekarat dan kekurangan likuiditas. Bukankah dengan demikian, ia lalu mendorong tercapainya pengembangan UKM yang kuat, yang akan menjadi dasar bagi kekokohan usaha besar dan raksasa di kemudian hari, ketika ekonomi nasional menjadi normal kembali?

Bagaimana halnya dengan usaha besar dan raksasa yang sedang kepayahan sekarang ini? Mereka harus mencari kredit sendiri, melalui bank—bank swasta, ataupun mencari dana non-pemerintah dari pos-pos penanaman modal asing di negeri ini. Penulis tidak sanggup berusaha sekaligus bagi UKM dan usaha besar dan raksasa, karena itu hanya akan membatasi diri pada upaya menolong salah satu saja, tanpa mengecilkan arti yang lain.

 

        Negara Berideologi Satu, bukan Dua

 

Selama beberapa tahun terakhir ini, ada suara-suara untuk menjadikan Islam sebagai ideologi negara, yaitu sebagai pengganti Pancasila. Menurut pandangan penulis, hal itu terjadi karena ada penyempitan pandanagan mengenai Pancasila itu sendiri, yaitu pengertian Pancasila menurut mereka yang berkuasa. Ini berarti pemahaman Pancasila melalui satu jurusan belaka, yaitu jurusan melestarikan kekuasan. Pandangan lain yang menyatakan Pancasila harus dipahami lebih longgar, dilarang sama sekali. Dengan demikian, sebenarnya yang terjadi bukanlah pertentangan tentang Pancasila itu sendiri, melainkan tentang pengertian Pancasila tersebut.

Menurut pandangan kekuasaan, penafsiran yang benar tentang Pancasila adalah apa yang disepakati pemerintah, bukannya kritik terhadap pendekatan ini yang terasa monolith bagi rakyat. Karena dalam pandangan mereka penafsiran pemerintah hanyalah satu dari penafsiran yang ada. Untuk menetapkan mana yang benar, Mahkamah Agung (MA) harus mengemukakan penafsiran legal berdasarkan Undang-undang (UU) yang ada. Jadi, penafsiran yang tidak sejalan dengan pemerintah, belum tentu salah. Penafsiran legal-lah yang dijadikan ukuran, bukan penafsiran pemerintah.

Ketika yang dianggap benar hanyalah penafsiran kekuasaan dan MA takut membuat penafsiran legal yang mengikat, maka masyarakat tidak memiliki pilihan lain, kecuali mencarikan alternatif bagi Pancasila yang telah dikebiri itu. Muncullah Islam sebagai alternatif penafsiran, bukannya alternatif ideologis. Namun, karena kurangnya kecanggihan, maka Islam dikemukakan sebagai alternatif ideologis bagi Pancasila, bukannya terbatas pada masalah penafsiran saja. Daalam bahasa teori hukum Islam (ushul figh), hal itu dinamai penyebutan yang mutlak umum, dengan maksud yang mutlak khusus (yuthlaqu al-‘am wa yuraadu bihi al-khash).

Dengan pemaparan di atas, menjadi jelas bahwa ideologi negara kita hanyalah satu, yaitu Pancasila. Pendekatan lain, yaitu menjadikan Islam sebagai ideologi negara adalah sesuatu yang salah. Hal itu perlu dinyatakan di sini, karena akhir-akhir ini ada keraguan, bahwa sesuatu yang berdasarkan Islam sangat berbahaya bagi negara kita. Ini antara lain tercantum dalam apa yang dikemukakan Lee Kwan Yew, menteri Senior Republik Singapura, ia menyatakan bahwa, dalam satu dua generasi lagi Indonesia akan diperintah oleh teroris yang menggunakan Islam. Ini tentu dapat dibaca sebagai undangan bagi Amerika Serikat, untuk menduduki Indonesia dan membagi-baginya ke dalam beberapa negara. Tentu saja, penulis boleh beranggapan bahwa hal itu dikemukakan karena Lee Kwan Yew takut dengan Indonesia yang kuat dan besar serta tidak dapat disogok. Itu akan sangat berbahaya bagi Singapura, karena itu Indonesia harus dibagi-bagi ke dalam beberapa Republik.

Namun, asumsi di balik pernyataan tersebut Islam akan tumbuh di negeri ini sebagai alternatif Pancasila, adalah sesuatu yang banyak dipakai orang. Karena itu, kita harus membatasi Islam pada fungsi penafsiran yang plural dan majemuk, dengan demikian ia tidak dapat menjadi ideologi negara. Dalam hal ini, Islam memiliki fungsi yang sama dengan nasionalisme, sosialisme dan pandangan-pandangan lain di dunia ini. Inilah yang merupakan pembedaan antara Pancasila sebagai ideologi negara yang berwatak pluralistic, dari berbagai ideologi masyarakat yang berkembang di negeri ini, seperti Islam, nasionalisme, sosialisme, dan lain-lain.

Jelaslah, dengan uraian di atas, bahwa penghadapan Islam kepada Pancasila adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan, karena menghadapkan sesuatu yang bersifat umum kepada pandangan yang bersifat khusus. Kalau itu diteruskan, berarti rasionalitas telah ditinggalkan, dan hanya emosi yang mengendalikan pandangan hidup kita. Tentu kita lebih mementingkan sesuatu yang rasional, bila dibandingkan dengan sesuatu yang emosional.

Sebagai bangsa, tentu kita hanya mempunyai sebuah ideologi negara, tetapi dengan penafsiran kemasyarakatan yang berbeda-beda. Dengan demikian, yang diberlakukan secara formal adalah penafsiran legal yang dilakukan oleh MA. Inilah yang harus kita bangun ke depan, dan untuk itu diperlukan keberanian moral untuk berhadapan dengan negara, atau dengan kata lain menghadapi system kekuasaan. Kalau ini dilupakan, sudah tentu kita tidak tahu apa yang menjadi tugas kita di masa depan.

Pembedaan antara ideologi di satu sisi dan penafsiran atasnya, menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi kehidupan kita di masa depan. Beberapa minggu sebelum dilengserkan dari jabatan Presiden, penulis mengusulkan pada sebuah sidang kabinet agar dibuat ketentuan DPRD Tingkat I di semua propinsi di Indonesia dapat memutuskan peraturan daerah (perda) berdasarkan Syari’ah Islamiyah selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) atau tidak, tentulah harus dilakukan secara legal oleh MA. Inilah mengapa sebabnya MA harus kuat dan berani, serta beredudukan sama tinggi dengan badan legislative maupun ekskutif.

Di sinilah rahasia keseimbangan antara badan-badan yudikatif, legislative dan ekskutif harus benar-benar dijaga, sebagai sebuah hal yang mendasar bagi kehidupan kita. UUD adalah instrumen satu-satunya yang mempersatukan kita sebagai bangsa, karena itu penafsiran atasnya secara legal, adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kita ber ideologi negara yang satu, bukannya dua, tapi mempunyai penafsiran legal atasnya, yang dapat bervariasi dalam bentuk dan isi, walaupun hanya satu pihak yang dapat melakukannya, yaitu MA. Karena itulah, keanggotaannya harus diputuskan bersama oleh pihak ekskutif dan legislatif.

 

       Islam: Pengertian Sebuah Penafsiran

 

Para santri yakin bahwa kekuasaan menjatuhkan azab dan memberikan pahala atas sebuah perbuatan, berada di tangan Allah SWT. Dalam hal ini, berlaku sebuah adagium yang didasarkan atas kitab suci Al-qur’an dan hadits Nabi SAW. adagium itu berbunyi: ”memberikan pahala dan menurunkan siksa adalah sifat Allah” (yuthibu wa yu’adzdzibu man yasa’). Dalam hal ini, kendali atas keadaan sepenuhnya berada di tangan Allah SWT.

Dalam hal ini pula, sebuah pengertian baru haruslah dipertimbangkan: sampai di manakah peranan negara dalam menjatuhkan hukuman, sebagai salah satu bentuk siksaan. Dapatkah negara atas nama Allah memberikan hukuman sebagai bagian dari siksa di dunia? Sudahkah manusia terbebas dari siksa neraka, jikalau ia telah menjalani hukuman negara? Kalau belum, berarti ada penggandaan (dubbleleren) antara negara sebagai wakil Allah dan kekuasaan Allah sendiri untuk menetapkan hukuman. Bukankah justru hal ini bertentangan dengan hadits Nabi SAW: “ hendaknya hakim jangan menjatuhkan hukuman mati jika ia ragu-ragu, benarkah si terdakwa nyata-nyata bersalah?” Jelas dari hadits itu bahwa kekuasaan negara ada batasnya, sedangkan kekuasaan Allah tidak dapat dibatasi.

Dari pengertian yang sangat sederhana ini, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak dapat sebuah negara disebut sebagai negara Islam, tanpa kita harus memperkosa hal-hal yang menjadi kewajiban negara secara wajar. Jadi, dalam masalah azab dan pahalapun kita langsung terkait dengan masalah adakah negara agama atau tidak? Jawaban yang salah akan berakibat pada konsep yang salah pula dalam hubungan antara agama dan negara. Hal inilah yang memerlukan perenungan mendalam dari kita dalam menanggapi adanya pendapat bahwa diperlukan sebuah negara Islam, kalau diinginkan berdirinya sebuah negara teokratis bagi bangsa kita yang majemuk.

Memang benar, pemikiran yang mendalam tentang konsepsi yang jelas dalam hubungan antara negara dan agama harus ada, jika diinginkan keselamatan kita sebagai bangsa yang majemuk dapat dipelihara di kawasan ini. Kalau belum apa-apa kita sudah menyuarakan adanya negara Islam, tanpa adanya konsepsi yang jelas tentang hal itu sendiri, berarti telah dilakukan sebuah perbuatan yang gegabah dan sembrono. Bukankah sikap demikian justru harus dijauhi oleh kaum muslimin sendiri, apalagi dalam hubungan antara agama dan negara? Apalagi jika ada motif-motif lain dalam mendirikan sebuah negara agama, seperti adanya keinginan untuk berkuasa sendiri bagi partai-partai politik Islam, yang melihat bentuk kesatuan dari negara kita (NKRI) sebagai “kekalahan” dalam pertarungan politik di tingkat nasional.

Dengan demikian, gagasaan federalisme dapat saja ditanggapi oleh aspirasi-aspirasi sparatis, seolah-olah gagasan NKRI bertentangan dengan keinginan berbagai propinsi untuk lebih independen dari pemerintah pusat. Propinsi hanya mengendaki pengambilan keputusan tentang penerimaan dan pengeluaran uang harus lebih banyak dilakukan di daerah dari pada di pusat. Jadi dengan demikian, yang diingini adalah fungsi federal dari pemerintahan, bukannya sparatisme Indonesia untuk menjadi 7 (tujuh) negara atau republik federatif. Kalau ada orang-orang yang menghendaki Indonesia dalam bentuk federatif menjadi tujuh republik, maka pendapat itu adalah merupakan suara minoritas yang sangat kecil, yang tidak perlu mendapatkan perhatian besar.

Cara yang terbaik untuk mengetahui benar tidaknya anggapan tentang suara minoritas yang demikian kecil, yang menghendaki bentuk RI sebagai republik federatif yang bertentangan dengan gagasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dapat saja dilakukan pemilihan umum. Hal itu, kalau dilakukan dengan pengawasan internasional, akan menghasilkan mayoritas suara bagi partai-partai politik yang hanya menginginkan perampingan kekuasaan pemerintah pusat, dalam hal penunjukkan kepala daerah oleh DPRD setempat maupun penetapan anggaran penerimaan dan belanja yang berpusat pada daerah, dan bukannya pada pemerintah pusat.

Karena ketidak-mampuan memahami hal ini, maka para eksponen konsep negara federal sebenarnya haruslah menjelaskan bahwa gagasan mereka tidak berarti menjadikan RI terkeping-keping menjadi sekian negara yang masing-masing berdaulat. Bahkan negara unitaris seperti Jepang dan Perancis-pun memberikan kedaulatan penuh kepada propinsi/negara bagian untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. Bahkan kepolisiannya pun ditetapkan dan diatur oleh pemerintah daerah setempat. Jadi, independensi daerah dari pusat tidaklah berarti hilangnya kesatuan negara --yang berarti, watak negara kesatuan dapat saja menampung aspirasi-aspirasi federal. Singkatnya, negara federal bukanlah negara federatif.

Langkanya penjelasan seperti ini telah menerbitkan kesalahpahaman sangat besar antara partai-partai politik yang mempertahankan NKRI dan menentang negara federal di satu pihak, dan eksponen gagasan negara federal yang mencurigai NKRI. Kedua-duanya memiliki baik legitimasi maupun kepentingan masing-masing tentang konsep negara yang dikehendaki. Sangatlah tragis untuk melihat kecurigaan satu terhadap yang lain dalam hal ini, dan lebih-lebih untuk menyikapi gagasan NKRI sebagai gagasan nasionalistik, dan gagasaan negara federal sebagai sebuah pandangan Islam. Jadi, satu sama lain saling menyalahkan, padahal kedua-duanya saling menyepakati perlunya sebuah negara yang satu, dengan watak federal dalam artian independensi seperti yang dimaksudkan di atas.

Dari sinilah kita menjadi tahu, bahwa azab Tuhan diturunkan atas bangsa kita dalam bentuk hilangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai kedua hal di atas. Kita lalu curiga satu terhadap yang lain, dan bukankah ini yang dapat dinamai azab bagi bangsa kita? Dapat dikatakan azab, karena kelangkaan komunikasi dan sosialisasi seperti itu telah menjadikan kehidupan politik kita sebagai bangsa yang sangat labil. Tidak stabilnya sistem politik kita yang ada dewasa ini, jelas menjadi sebab utama bagi hilangnya stabilitas politik. Kehilangan stabilitas itu, membuat keadaan labil, dan itu menjadi akar dari krisis multi-dimensioal yang kita alami sekarang ini. Bukankah ketidakmampuan komunikasi dan sosialisasi politik tersebut merupakan azab dari Allah bagi bangsa kita?

 

           Solidaritas Kita Sebagai Bangsa

 

Adalah sebuah kenyataan yang tak terbantahkan, bahwa kita mendiami kawasan yang sangat kaya dengan sumber-sumber alam. Hutan yang dulunya menjadi paru-paru dunia, kini hancur porak-poranda akibat salah urus dan ketamakan yang luar biasa. Laut –dengan segenap kekayaan yang dikandungnya, yang diperkirakan mampu menghasilkan 30 milyard dollar AS per tahun melalui hasail perikanan yang di jual begitu saja, ternyata menjadi ajanag penyelundupan serta penjarahan yang telah merugikan negara. Bahan-bahan pertambangan yang di obral besar-besaran bagi kepentingan segelintir orang saja telah menjadi lahan subur bagi KKN dalam dan luar negeri.

Demikian juga hasil pengelolaan melalui pertanian dan kerajinan, hanya menguntungkan bagi segelintir pengusaha asing belaka. Para produsen dalam negeri kita, hanya menikmati sebagaian kecil saja dari hasil-hasil kegiatan mereka. Tekanan pada kegitan ekspor hanya memberikan hasil kecil pihak eksportir sendiri, demi keuntungan lebih besar oleh para importir dari negara-negara maju. Mereka yang memperoleh bagian terbesar dari keuntungan kegiatan ekonomi kita.

Ketika penulis memasuki pasar swalayan di amerika serikat, didapati bahwa banyak aneka jenis jeans maupun kemeja justru buatan Indonesia, dengan tulisan jelas terpampang "Made in Indonesia", dengan harga 20-30 dollar AS. Ketika penulis melakukan checking di Cihampelas, Bandung dan Tegalgubuk di Cirebon, ternyata pekerjanya hanya memperoleh 1 dollar untuk tiap potong, dan pengusahanya memperoleh 3 dollar AS. Ini berarti hanya 20-30 persen dinikmati pengusaha dalam negeri, dan selebihnya dinikmati oran lain.

*****

Kenyataan ini menimbulkan tanda tanya besar dalam hati kita; mengapakah hal itu kita biarkan begitu saja? Mengapa kita biarkan bangsa kita tetap miskin dengan kekayaan alam demikian besar? Jawabnya sudah jelas, bahwa keuntungan tanpa banyak berusaha, alias monopoli, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja di Indonesia. Kalau Mahbubul Haque menyatakan di bawah Ayub Khan, hanya 23 keluarga di Pakistan yang menikmati hasil pembangunan, di negeri kita --menurut catatan terakhir, ekonomi hanya dikuasai oleh 23 keluarga saja. Yang berati, ¾ jumlah uang beredar di kawasan Jakarta, yang berpenduduk tak ada seper sepuluh jumlah warga negara Indonesia. Ini dapat dibayangkan betapa kuatnya pemusatan pemilikan ekonomi di Ibu kota !

Tak heran jika lalu muncul OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Irian Jaya, yang merasa muak dengan pengerukan kekayaan alam di kawasan tersebut melalui penambangan oleh pihak freeport dan perampokan alam oleh Jayanti Group. Sedangkan aparat pemerintahan hanya dipakai sebagai alat pelindung mereka. Mungkinkah kita melakukan negosiasi untuk menegakkan otonomi daerah tersebut, kalau keadaan semacam ini tetap dilanjutkan? Tidakkah semakin lama keadaan semakin parah, apalagi dengan kematian sangat mencurigakan Theys Aluay dan raibnya sang sopir? Bukankah aneh sekali, jika kita hanya menyalahkan tokoh tersebut tanpa melakukan perbaikan mendasar dalam perlakuan kita sebagai bangsa terhadap orang-orang Papua?

Hal yang sama juga terjadi di Aceh, dengan pembunuhan besar-besaran melalui DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh? Bukankah ini menunjukkan kepada kita adanya keharusan untuk melakukan negosiasi dengan semua pihak di Aceh, dalam rangka mencari pola otonomisasi yang relevan bagi propinsi tersebut? Bukankah kesalahpahaman kaum sparatis di Aceh adalah akibat belaka bagi tersumbatnya arus komunikasi dengan orang-orang jjujur yang tidak berpendirian Asal Bapak Senang (ABS) bagi propinsi tersebut?

*****

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas jelas mengacu kepada beberapa hal. Kalau hal-hal itu dapat kita penuhi, jadilah kita sebuah bangsa yang kuat dan berdaulat dalam arti sebenarnya. Kalau kita gagal, maka sebagai bangsa hanya akan menjadi korban pemerasan kekuatan dalam dan luar negeri semata. Apabila hal ini berlangsung cukup lama, maka gairah berbangsa satu dan negara yang berdaulat akan hilang begitu saja dan kita akan bercerai berai menjadi sekian bangsa yang berdiri sendiri. Ini, tentunya, jauuh dari impian para pendiri negeri kita dalam paruh pertama abad lalu. Tak ada hasilnya kita membuat sistem administrasi pemerintahan tunggal bagi semua propinsi di nedgeri ini, dengan bahasa nasional yanag dipakai semua orang dan memiliki pola pertumbuhan ekonomi saling bergantung (interdependensi) bagi semua kawasan.

Penyelesaiannya sangat sederhana dalam teori, tapi sulit dipraktekkan. Yaitu, menegakkan sistem ekonomi kkerakyatan dengan menampung segala macam perbedaan antar daerah, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ini berarti memajukan secara ekonomi semua pihak di negeri kita dengan saling ketergantungan antar daerah sebagai kuncinya. Di topang dengan sistem transportasi publik yang ekstensif, dikombinasikan dengan upaya menutup kebocoran serta menghilangkan pungutan-pungutan liar maka akan terjadi penammbahan sangat besar dalam penghasilan warga masyarakat kita, dan menaikkan kemampuan daya beli mereka yang seamakin besar. Perlombaan yang terjadi anntara kenaikan penghasilan/ pendapatan di satu pihak dan peningkatan daya beli (purchasing power) mereka di pihak lain, akan membuat ekonomi kita semakin kuat, bukan semakin lemah seperti sekarang ini.

Sistem ekonomi seperti itu hanya dapat ditegakkan dan dijaga, apabila mengembangkan sistem politik yang benar-benar bertanggung jawab pada kepentingan rakyat banyak. Bukannya sistem politik ideal, yang hanya baik dalam retorika tetapi saling bertentangan bagian-bagiannya satu sama lain dalam kenyataan. Bilamana sistem politik semacam itu daopat diegakkan, maka sistem hukum, kepegawaian dan sistem-sistem lain yang kita perlukan dapat kita tegakkan.

Bukankah pepatah menayatakan, perang sangat penting untuk kita putuskan bersama-sama dan bukan hanya menjadi urusan para jenderal belaka. Bukankah hampir semua bidang memerlukan penanganan para pemimpin kita secara sungguh-sungguh dan tidak hanya diputuskan oleh para ahli masing-masing belaka? Karena inilah kita memerlukan pemerintahan yang benar-benar demokratis dalam kenyataannya, meskipun pada awalnya terkadang harus dilakukan upaya-upaya otoriter?