Belajar kepada Pendeta Bhairawa

Menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim. Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga masuk ke liang kubur! Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina! Sabda Nabi Muhammad Saw. itu mendorong Abdul Jalil untuk belajar tentang sesuatu yang belum diketahuinya: tata praja dan tatanan kehidupan kawula Majapahit. Untuk maksud itu, ia belajar kepada Wiku Suta Lokeswara, yang belakangan diketahuinya adalah mantan pejabat negara Majapahit berpangkat demung (pengatur rumah tangga kerajaan) yang masyhur dikenal dengan sebutan Rakryan Demung Pu Hastadhara. Sekalipun telah belasan tahun mengundurkan diri dari kehidupan duniawi dan menjadi dewa guru, pengetahuannya tentang tata praja dan tata kehidupan kawula serta pasang surut sejarah para penguasa Majapahit masih belum hilang dari ingatannya.

Berdasar penjelasan Wiku Suta Lokeswara, Abdul Jalil mengetahui jika tata pemerintahan Majapahit terbagi atas lima bagian menurut asas peranan masing-masing dalam pemerintahan. Pertama, raja. Kedua, dewan pertimbangan kerajaan. Ketiga, pejabat pemerintah. Keempat, pejabat keagamaan dan peradilan. Dan kelima, pejabat lain yang membantu pelaksanaan pemerintahan.

Seorang raja dalam tata praja Majapahit adalah pusat seluruh kekuasaan dalam negara. Itu sebabnya, raja haruslah titisan dewata yang suci (avatar) dan mampu menjalankan tugas-tugasnya baik sebagai pelindung dunia, pemelihara agama, penjaga moral, pemakmur bumi, maupun penyejahtera kawula. Ukuran kelayakan seorang raja adalah tuntunan tentang Astabrata (Delapan Ajaran) yang memberikan gambaran ideal tentang raja yang dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dewa-dewa memelihara seluruh dunia. Tetapi di atas itu semua, untuk menduduki jabatan raja, seseorang harus memiliki hubungan darah dengan raja terdahulu yang sudah membuktikan “kedewaan” dirinya. Dan para raja Majapahit adalah pewaris keagungan dan kemuliaan darah Raja Tumapel pertama, Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi, titisan Brahma, Bhattara Guru, dan Wisynu yang mengalirkan benihnya ke dunia lewat cahaya (teja) yang memancar dari “rahasia” Ken Dedes, naraiswari (raja puteri) Kerajaan Purwa.

Ketika Wiku Suta Lokeswara memaparkan konsep Nawasanga (sembilan perwujudan Syiwa) dalam lingkup kekuasaan seorang raja, Abdul Jalil terkejut. Ingatannya tiba-tiba melayang ke Caruban Larang. Sosok Sri Mangana pun melesat ke relung-relung ingatannya. Ya, ia ingat benar ketika ayahanda asuhnya itu mengemukakan pandangan untuk menyempurnakan gagasan khilafah yang diajukannya dengan membagi wilayah Caruban Larang menjadi sembilan nagari. Rupanya, pikir Abdul Jalil, ayahanda asuhnya mengikuti konsep Nawasanga, lambang Syiwa yang dikelilingi delapan manifestasi-Nya: Brahma (selatan), Maheswara (barat laut), Mahadewa (barat), Sangkhara (barat laut), Wisynu (utara), Sambhu (timur laut), Iswara (timur), Rudra (tenggara), dan Paramasyiwa sebagai pusat.

Dengan menduga kemungkinan diterapkannya konsep Nawasanga dalam tatanan baru khilafah, Abdul Jalil pun mengira-ngira tentang sikap para penguasa Galuh Pakuan, Rajagaluh, Talaga, dan Dermayu yang belum berani mengambil tindakan terhadap Caruban Larang. Boleh jadi mereka mengetahui sang kalifah Caruban Larang menerapkan gagasan Nawasanga dalam menata kekuasaannya sehingga mereka tidak berani gegabah menyerangnya.

Dengan dugaan itu, Abdul Jalil pun memahami betapa di balik “perang siasat” antara Sri Mangana dan saudara-saudaranya sesungguhnya berlangsung pergulatan sengit untuk mengukuhkan diri sebagai “titisan dewa”. Dan Sri Mangana tampaknya menang beberapa langkah dibanding saudara-saudaranya karena pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang ajaran Syiwa-Budha. Sebab, dengan konsep Nawasanga itu Sri Mangana tidak sekadar menunjukkan keberadaan dirinya sebagai penguasa unsur-unsur alam, tetapi juga sebagai penjaga tanah-tanah larangan (samiddha) di keempat gerbang Mahameru. Sehingga, di dalam “perang siasat” itu Sri Mangana seolah-olah berkata, “Akulah Paramasyiwa, pusat dari delapan penjuru dunia. Siapakah di antara manusia yang berani berdiri tegak melawan kekuasaanku?”

Dengan pandangan bahwa raja adalah titisan dewa, menurut hemat Abdul Jalil, sesungguhnya sebuah tatanan kekuasaan memang bisa menjadi sangat ideal terutama jika sang raja benar-benar dapat berkuasa sesuai sifat-sifat dewa dalam Astabrata. Namun, bahaya dari tatanan semacam itu adalah saat tampilnya raja yang jahat dan mengabaikan Astabrata. Bahkan bahaya yang lebih dahsyat lagi, jika anak-anak raja yang sama-sama mengaku titisan dewa itu kemudian berebut takhta sepeninggal orang tuanya. Tak pelak lagi, akan terjadi keguncangan jagad semesta karena anak-anak dewa tersebut saling bertempur mengadu kekuatan. Kemunduran Majapahit jelas berpangkal dari pertarungan “anak-anak dewa” itu dalam berebut mahkota. Mereka melibatkan para pemuja dan penyembahnya masing-masing. Bahkan, di tengah kecamuk perang bermunculan adipati-adipati gurem yang mengaku “cucu dewa”, “cucu buyut dewa”, dan bahkan “keturunan kelima dewa”, merki kenyataan menunjuk bahwa bagian terbesar di antara mereka adalah begundal Patih Mahodara.

Setelah memahami seluk-beluk tata praja Majapahit dari Wiku Suta Lokeswara, Abdul Jalil akhirnya memahami kenapa para penguasa Bumi Pasundan sangat sulit menerima gagasannya tentang khilafah. Rupanya orang-orang Sunda tidak berbeda dengan orang-orang Majapahit. Mereka menetapkan tata prajanya didasarkan pada ajaran Astabrata, yakni menempatkan maharaja sebagai penguasa puncak yang memiliki citra diri dewa-dewa. Salah satu gambaran ideal raja, sebagaimana tuntunan Astabrata, selain wajib memiliki keunggulan di bidang kewiraan seperti Bhattara Indra, dewa perang, juga wajib memiliki keunggulan dalam kepemilikan harta seperti Bhattara Kuwera (dewa kekayaan; kakak Rahuwana, Raja Lankapura).

Dengan citra diri sebagai jelmaan Bhattara Kuwera maka seorang maharaja di Majapahit maupun Sunda harus menempati kedudukan sebagai “manusia dewa” yang paling kaya di seluruh penjuru negeri. Tidak boleh ada satu pun orang yang memiliki kekayaan melebihi maharaja. Salah satu pintu gerbang untuk memperoleh kekayaan itu adalah ketentuan hukum yang mengatur hak-hak istimewa bagi sang raja untuk memungut pajak (drwya haji), menerima upeti (paripuja), menerima persembahan (bulubekti), dan hadiah lain-lain. Bahkan, di dalam pasal-pasal hukum perundang-undangan Majapahit, Kutaramanawa, maharaja beroleh hak untuk memperoleh harta benda dan anak-anak beserta istri para pelanggar hukum pidana.

Dengan memahami betapa mengakarnya ajaran Astabrata di kalangan penguasa dan nayakapraja, Abdul Jalil pun sadar jika gagasan khilafah yang ditawarkannya sesungguhnya akan sulit diterima baik di Bumi Sunda maupun di Majapahit. Sebab, konsep khilafah yang mendasarkan kekuasaan pada masyarakat ummah dan wilayah al-Ummah itu justru menempatkan kezahidan (asketisme) sebagai syarat mutlak bagi seorang wali nagari terutama wali al-Ummah. Ya, konsep dasar khilafah yang diajukannya jelas-jelas bertentangan dengan konsep kerajaan berdasar Astabrata.

Demikianlah, semakin memahami tata praja Majapahit, semakin sadarlah Abdul Jalil bahwa gagasannya merupakan sesuatu yang asing di Majapahit dan Sunda. Bahkan, kelihatannya para adipati muslim di pesisir utara pun tidak semuanya bisa menerima utuh gagasannya tentang khilafah, terutama yang terkait dengan wilayah al-Ummah.

Wilayah al-Ummah. Kepemimpinan yang dipilih! Gagasan itu tampaknya berlawanan dengan kelaziman yang berlaku. Baik penduduk beragama Syiwa-Budha maupun Islam yang tinggal di Bumi Pasundan dan Majapahit sebagian besar tetap meyakini bahwa kekuasaan dan kepemimpinan wajiblah ditentukan oleh faktor keturunan. Lantaran itu, perselisihan untuk berebut takhta pun sejatinya hanya boleh terjadi di antara para keturunan penguasa sendiri. Padahal, kenyataan menunjukkan bahwa Patih Mahodara yang berasal dari kalangan kebanyakan dapat menduduki jabatan tinggi di Majapahit. Bukankah Patih Gajah Mada pun berasal dari kalangan kebanyakan? Bukankah imam besar Syiwa-Budha yang bernama Anawung Sangkha juga berasal dari kasta rendah? Bukankah Ranggah Rajasa Sang Amurwabhumi, leluhur raja-raja Majapahit, asalnya dari kalangan kebanyakan juga?

Berdasarkan uraian Wiku Suta Lokeswara, semakin sadarlah Abdul Jalil bahwa nilai-nilai lama masih sangat kuat dianut oleh orang-orang Majapahit. Itu sebabnya, pertikaian di seputar perebutan takhta adalah perselisihan antarwangsa di dalam keluarga. Bahkan, yang berkembang terakhir adalah perselisihan sengit antara keturunan dua bersaudara putera Prabu Wikramawarddhana: Prabu Kertawijaya dan Bhre Tumapel. Perebutan kedua keturunan itulah yang sebenarnya telah menguras habis keperkasaan Majapahit.

Pangkal pertikaian disulut kali pertama oleh Dyah Wijayakumara Bhre Pamotan Sang Sinagara, yakni orang yang membunuh Prabu Kertawijaya di atas dampar kanchana. Dyah Wijayakumara sendiri sejatinya bukan orang lain, melainkan kemenakan dan sekaligus menantu Prabu Kertawijaya. Ia putera sulung Bhre Tumapel, saudara lain ibu Prabu Kertawijaya. Dyah Wijayakumara memiliki tubuh pendek sehingga ia dijuluki gelas ejekan Ratu Bajang oleh kerabatnya sesama pangeran Majapahit.

Boleh jadi karena sering diejek, Dyah Wijayakumara dikenal sebagai orang yang selalu mau menang sendiri. Dia selalu berusaha memperoleh posisi tinggi dalam pergaulan. Untuk itu, dia tidak segan-sagan menghamburkan kekayaan dan membual tentang kehebatan dirinya. Dalam setiap kesempatan dia seolah-olah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa sekalipun tubuhnya pendek, ia tidak akan pernah kalah dalam segala hal dengan orang-orang yang bertubuh lebih tinggi. Lantaran sifatnya itu dianggap berlebihan maka dia sangat tidak disukai di lingkungan kraton Majapahit.

Ketika Bhre Tumapel, ayahandanya, meninggal, Dyah Wijayakumara beroleh banyak anugerah dari pamannya, Prabu Kertawijaya. Ia mula-mula dijadikan raja muda di Keling dengan gelar Bhre Keling. Namun, ia tidak merasa senang karena para kerabatnya masih mengejeknya dengan sebutan “Si Bajang, Ratu Keling” yang bermakna “Si Cebol, raja orang-orang berkulit hitam”. Itu sebabnya, Prabu Kertawijaya kemudian menganugerahinya gelar tituler Bhre Pamotan, meski ia tetap menduduki takhta di Keling. Bahkan sang Ratu Bajang itu diambil menantu oleh Prabu Kertawijaya.

Anak-anak Dyah Wijayakumara yang masih kecil tak luput dari kasih sayang Prabu Kertawijaya. Mereka dianugerahi gelar tituler Bhre Mataram, Bhre Kretabhumi, Bhre Pamotan, dan Bhre Kahuripan. Masing-masing mereka diberi puri di kutaraja. Adik Dyah Wijayakumara yang bungsu dan masih kecil, Dyah Suryyawikrama dipungut sebagai anak oleh Prabu Kertawijaya dan dianugerahi gelar tituler Bhre Wengker. Dyah Suryyawikrama diasuh oleh Bhre Daha, istri Prabu Kertawijaya, bersama-sama putera-puteri kandungnya sendiri: Bhattara Katwang, Bhre Kabalan, dan Bhre Jagaraga.

Namun, segala kebaikan dari Prabu Kertawijaya ternyata malah mengobarkan rencana jahat Dyah Wijayakumara. Para kawi mencatat, maharaja Majapahit ketujuh itu dimangsa oleh “hewan peliharaan” yang selama ini dirawat dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. “Sungguh amat jahatlah manusia yang sudah mabuk kekuasaan sehingga dia tidak kenal lagi akan paman dan tidak pula kenal akan mertua yang berjasa. Sesungguhnya telah buta orang-orang yang dicekam kuat oleh hasrat berkuasa yang tak terkendali. Sejak Dyah Wijayakumara, terbakarlah takhta Majapahit dalam pertikaian tak berujung. Kasih sayang yang seharusnya menjadi ikatan persaudaraan telah berubah bara api yang membakar lautan dendam kesumat,” kata Wiku Suta Lokeswara.

“Jika tidak salah, paman Adipati Terung menyatakan bahwa pertikaian untuk memperebutkan takhta itu telah meluas menjadi tiga poros kekuatan. Benarkah demikian keadaannya?” tanya Abdul Jalil.

“Sekarang ini memang demikian itu keadaannya,” ujar Wiku Suta Lokeswara. Sebagaimana telah dijelaskan Adipati Terung, kekuatan yang ada di Majapahit dewasa ini terbagi atas tiga kelompok besar. Pertama, kekuatan dari para adipati yang memihak kepada keturunan Sri Prabu Kertawijaya. Kedua, kekuatan para adipati yang memihak kepada keturunan Bhre Tumapel. Dan yang ketiga, kekuatan para adipati dan pejabat kerajaan yang berpihak kepada Patih Mahodara; pejabat asal Madura yang tak tahu diri, yang belakangan ini mewajibkan para pengikutnya yang hendak menghadap dengan menyebut kata ganti diri sebagai lebu ni paduka Sri Prabu Udara (debu di bawah telapak kaki Sri Prabu Udara).”

Tindakan Patih Mahodara yang bertindak seolah-olah maharaja Majapahit itulah yang menjadi salah satu pemicu bagi kemunculan kadipaten-kadipaten gurem. Sebab, pertama-tama, adipati-adipati yang merasa memiliki ikatan darah dengan Prabu Kertawijaya dan Bhre Tumapel tidak ada yang sudi mengakui kekuasaan patih tak tahu diri itu. Lantaran itu, para buyut yang mengepalai wisaya banyak yang diangkat oleh sang patih menjadi adipati, dengan catatan akan bersetia kepadanya.

Pengangkatan adipati-adipati gurem yang berasal dari para buyut itu bisa terjadi karena berpangkal pada kelemahan sistem tatanan kehidupan desa-desa di Majapahit. Menurut Wiku Suta Lokeswara, desa-desa di Majapahit disebut dengan nama thani. Pemimpin thani disebut wisaya. Nah, pemimpin wisaya dipilih oleh raja di antara para rama yang ada. Pemimpin wisaya terpilih itulah yang disebut buyut.

Sepanjang sejarah Majapahit, ungkap sang wiku, yang disebut buyut adalah kepala wisaya yang memiliki makna “sesepuh” yang disegani dan dihormati oleh para rama yang mewakili thani-thani. Mereka lazimnya dipilih di antara para rama yang sudah tua usianya. Namun, di bawah patih Mahodara, jabatan buyut diisi oleh orang-orang pilihan sang patih yang umumnya berusia sangat muda. Mereka adalah pribadi-pribadi yang mengatasnamakan wisaya, namun sejatinya abdi setia sang patih. Mereka dikenal sebagai makhluk-makhluk rakus dan serakah, yang kerjanya sehari-hari menumpuk kekayaan dan bersenang-senang. Mereka tidak pernah peduli dengan nasib penduduk wisaya yang mereka kuasai dan wakili. Umumnya mereka berasal dari kalangan kebanyakan yang mengharapkan kamukten (kemuliaan) tanpa peduli jalan yang dilewatinya akan mengorbankan orang lain atau tidak.

Ketika para buyut busuk itu dinilai sudah memiliki kekayaan cukup melimpah dan prajurit-prajurit pengawal yang banyak jumlahnya, diam-diam mereka diperintahkan oleh sang patih untuk memaklumkan diri sebagai adipati. Biasanya, seiring dengan pemakluman seorang buyut menjadi adipati, sang patih selalu mendatanginya atas nama maharaja untuk mengakui keberadaan kadipaten baru itu sebagai bagian dari Majapahit. Walhasil, pada masa akhir kekuasaan Sri Prabu Girindrawarddhana, telah bermunculan kadipaten-kadipaten gurem yang dipimpin para petualang tengik yang terkenal rakus dan berakhlak bejat; para adipati jahat yang mengumbar nafsu berkuasa dan meyengsarakan penduduk.

Di dalam tata praja Majapahit, baik rama maupun buyut adalah bawahan dari raja. Itu sebabnya, seorang rama atau buyut memiliki kewenangan mengatur desa dengan atas nama sang raja. Bahkan, untuk desa-desa khusus seperti shima dan watek i jro, pemimpinnya memiliki hak-hak untuk bertindak atas nama raja; baik dalam hal memungut pajak (mangilala drwya haji), menarik denda kepada para pelanggar peraturan, mengerahkan tenaga penduduk (kerigaji), memakan makanan jenis khusus yang dimakan para raja (rajamangsa), menggunakan payung putih kutlima, dan berpakaian sebagaimana yang dikenakan keluarga raja. Di antara mereka bahkan ada yang beroleh perkenan dari raja untuk menggunakan ceker (genteng) untuk atap rumahnya dan ada pula yang beroleh tandu.

Dengan membandingkan tatanan tata praja Majapahit yang begitu rumit, feodal, menguntungkan para petualang tengik, dan sangat menyengsarakan kawula, Abdul Jalil melihat kemungkinan-kemungkinan buruk dari gagasan khilafah yang ditawarkannya. Maksudnya, meski gagasan khilafah jauh lebih baik dan lebih ideal dibandingkan dengan tatanan kerajaan, gagasan itu sejatinya juga mengandung bahaya yang tidak kalah dahsyat. Sebab, jika gagasan khilafah yang didasarkan pada konsep masyarakat ummah dan wilayah al-Ummah itu diselewengkan oleh manusia-manusia berakhlak bejat dan berjiwa bobrok, sebagaimana para petualang busuk memanfaatkan tatanan kerajaan di Majapahit, boleh jadi gagasan khilafah itu justru akan menjadi monster yang jauh lebih kejam, lebih buas, dan lebih biadab daripada monster kerajaan. “

Ayahanda kami, Sri Mangana, pernah mengatakan bahwa kepercayaan orang-orang Majapahit pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kepercayaan penduduk Sunda. Maksudnya, di balik keyakinan terhadap dewa-dewa sesungguhnya orang-orang Majapahit melakukan pemujaan terhadap arwah leluhur. Bahkan, kepercayaan di kalangan kawula sangat berbeda dengan keyakinan para penghuni kraton,” kata Abdul Jalil.

“Kami kira memang demikian kenyataannya,” kata Wiku Suta Lokeswara. “Kami tidak tahu bagaimana perbedaan kepercayaan di Sunda. Tetapi, di Majapahit kepercayaan para kawula memang berbeda dengan kepercayaan kalangan kraton.”

“Berarti penduduk Majapahit di pedesaan jarang yang mengenal dewa-dewa Hindu-Budha?”

“Hampir bisa dikatakan begitu,” kata Wiku Suta Lokeswara. “Sebab, penduduk desa umumnya tidak peduli dengan dewa-dewa. Mereka hanya butuh hidup aman dan makmur. Karena itu, seorang janggan (dukun) yang bisa membantu penduduk dalam memilihkan hari baik untuk menanam padi, memperbaiki rumah, mempunyai hajat, mengobati orang sakit, dan meramal peruntungan nasib lebih dibutuhkan daripada seorang pendeta. Selain itu, penduduk desa yang umumnya kalangan sudra memang tidak diperkenankan mengurusi sesuatu yang berkaitan dengan agama. Jadi, penduduk desa di Majapahit memang hidup dengan dunianya sendiri.”

“Apakah para kawula di desa-desa tidak ada yang pergi ke pura untuk beribadah?”

“Para perajin di desa-desa biasanya membawa sesaji persembahan kepada sthapaka (pendeta penjaga candi) yang mengadakan upacara-upacara di candi. Tapi, itu dilakukan lebih banyak untuk memenuhi tuntutan agar ‘sang penguasa candi’ memberi berkah dan tidak menimbulkan bencana bagi penduduk sekitar. Sedang para petani lazimnya memuja Sri-Sadhana dan arwah leluhurnya. Bahkan, pada waktu-waktu tertentu penduduk mendatangi para marhyang (juru kunci) yang menjadi ‘pengantar’ mereka dalam memuja batu-batu keramat dari leluhur pembuka desanya,” kata Wiku Suta Lokeswara.

Saat kami berada di Surabaya dan Kadipaten Terung, kami saksikan banyak penduduk yang mempercayai berbagai jenis makhluk berbadan halus yang menghuni pohon, sungai, danau, hutan, gunung, dan batu. Apakah penduduk Majapahit juga seperti mereka?” tanya Abdul Jalil.

“Sesungguhnya kepercayaan terhadap makhluk berbadan halus bukan hanya menjadi keyakinan penduduk di Surabaya dan Terung. Penduduk kutaraja pun mempercayai yang demikian. Mereka yakin di sekitar mereka hidup makhluk-makhluk setengah dewa, seperti Yaksa, Pisaca, Wwil, Raksasa, Gandharwa, Bhuta, Khinnara, Widyadhara, Ilu-Ilu, Dewayoni, Banaspati, dan arwah leluhur.”

Dari penjelasan Wiku Suta Lokeswara, Abdul Jalil menyimpulkan bahwa kepercayaan orang-orang Surabaya dan Terung yang mirip dengan kepercayaan orang-orang Caruban Larang kelihatannya bukan berasal dari Majapahit, melainkan kepercayaan dari orang-orang Campa. Sebab, baik di Caruban, Surabaya, dan Terung, orang-orang mempercayai berbagai jenis makhluk halus yang tidak dikenal penduduk pedalaman Sunda dan Majapahit. Mereka, misalnya, percaya ada hantu penghuni danau dan sungai yang bernama Ka-lap. Mereka percaya ada hantu yang disebut Setan Gundul, Jim, Gendruwo, Way-Way, Demit, Kuntilanak, Wedhon, Thuyul, Kemamang, dan banyak lagi jenis hantu yang sesungguhnya tak dikenal penduduk pedalaman Sunda dan Majapahit.

Belum puas dengan jawaban Wiku Suta Lokeswara, Abdul Jalil bertanya tentang kebiasaan orang pedalaman Majapahit untuk memperingati hari kematian orang-seorang. Ternyata, menurut sang wiku, di Majapahit orang hanya kenal upacara enthas-enthas dan sraddha yang dilaksanakan dua belas tahun setelah kematian seseorang. Padahal, di Caruban, Surabaya, dan Terung, orang mati diperingati pada hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, keseratus, keseribu, dan setiap tahun sekali. Berarti, semua kepercayaan itu merupakan hal baru yang berasal dari pengaruh Campa.

Ketika Abdul Jalil meminta penjelasan kepada Wiku Suta Lokeswara tentang kebiasaan orang-orang Terung memperingati orang mati, sang wiku menyatakan tidak paham. “Kami tidak mengetahui banyak tentang hal itu. Tetapi seingat kami, yang melakukan kebiasaan itu adalah orang-orang Campa muslim di kutaraja.”

“Itu benar sekali,” sahut Abdul Jalil. “Di Caruban pun kepercayaan itu sangat kuat diyakini orang-orang keturunan Campa. Tapi, bagaimana pengaruh itu bisa sampai ke Terung?”

“Sepengetahuan kami, kepercayaan Campa mulai dikenal di sekitar kutaraja kira-kira tujuh windu silam. Saat itu Prabu Kertawijaya menikahi puteri Darawati dari Campa. Para pengiring sang puteri tinggal dan menetap di kutaraja. Mereka itu orang-orang Islam yang sangat ramah dan karenanya disukai oleh warga kutaraja. Mereka menikah dengan orang-orang Majapahit dan tinggal di kutaraja. Mereka itulah yang kami ketahui memiliki adat yang jauh lebih rumit daripada adat orang-orang Majapahit. Tentang berkembangnya kepercayaan itu hingga ke Terung, kami tidak tahu pasti. Tetapi, kami mengira itu berkaitan dengan pengungsian besar-besaran warga kutaraja saat terjadi penyerbuan Dyah Ranawijaya Girindrawarddhana. Sehari sebelum kutaraja dihancurkan, orang-orang Islam telah keluar meninggalkan kutaraja dibawah lindungan adipati Terung,” kata Wiku Suta Lokeswara.

Dengan penjelasan Wiku Suta Lokeswara, semakin jelaslah bagi Abdul Jalil bahwa tugas yang harus dipikulnya benar-benar berat. Ia tidak hanya dituntut untuk berjuang mempengaruhi perubahan komunitas masyarakat di Sunda yang bermental budak menjadi komunitas bermental tuan, atau menjadikan orang-orang Majapahit yang “gila” keagungan dan penaklukan menjadi orang-orang rendah hati dan mau menghargai orang lain, tetapi juga harus menghadapi “mental kalah” orang-orang Campa yang sudah mempengaruhi orang-orang Majapahit dan Sunda. Abdul Jalil sendiri memahami betapa di tengah kekalahannya yang pahit itu, bangsa Campa telah lari dari kenyataan dan jatuh ke jurang takhayul. Ya, mereka telah lari dari dunia nyata dan terjerembab ke dalam dunia khayalan. Kepercayaan bangsa Campa yang sedang mengalami kemerosotan itu tampaknya bakal menjadi santapan yang menyenangkan bagi orang-orang Majapahit yang juga sedang mengalami kemerosotan di berbagai bidang kehidupan.

Sepanjang kesaksiannya tentang kehidupan penduduk di pedalaman Sunda dan Majapahit, Abdul Jalil memang menyaksikan betapa kuat sisa-sisa ajatan Sang To-gog dalam bentuk pengeramatan benda-benda bertuah, seperti To-san (pusaka), To-peng, To-pong (mahkota), To-wok (lembing), Tu-mbak, Tu-nggul (bendera), Tu-k (mata air), Tu-gu. Sisa-sisa ajaran Sang To-gog makin tumbuh dan berkembang sangat rumit ketika mendapat pengaruh kepercayaan orang-orang keturunan Campa yang penuh diliputi takhayul. Bagi guru manusia yang ingin menyampaikan ajaran Tauhid sejati seperti Abdul Jalil, keadaan itu benar-benar sangat mencemaskan. Sebab, sewaktu-waktu keadaan itu akan bisa berkembang tanpa kendali seibarat benang kusut.

Menurut hematnya, kepercayaan penduduk negeri ini sesungguhnya sudah sangat berlebihan. Dunia tempat mereka hidup seolah-olah penuh sesak dihuni hantu-hantu dan makhluk gaib yang menakutkan. Di dalam rumah, di dapur, di kamar tengah (sentong), di pintu, di teras, di pohon, di sawah, di perempatan jalan. Pendek kata. Di segala tempat di penjuru dunia penuh sesak dihuni hantu. Dan hantu-hantu itu jumlahnya makin bertambah dengan terjadinya kematian manusia karena mereka yakin sebagian hantu-hantu itu berasal dari ruh orang mati.

Ya, orang-orang keturunan Campa sangat meyakini bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan buruk, seperti kecelakaan atau bunuh diri, arwahnya akan gentayangan menjadi hantu yang suka menggoda orang lewat. Para ibu yang mati saat melahirkan juga akan menjadi hantu. Orang mati yang tidak dilepas ikatan tali mayitnya akan menjadi hantu juga. Anak-anak yang dikorbankan untuk mencari kekayaan akan menjadi hantu. Bayi-bayi yang mati karena keguguran juga akan menjadi hantu. Pendek kata, mereka meyakini orang mati masih terikat dengan kehidupan di dunia ini dalam wujud arwah gentayangan. Padahal, keyakinan itu menurut akidah Islam sangat ganjil dan menyesatkan dan tanpa dasar sama sekali.

Abdul Jalil sendiri sangat heran dengan cara pandang dan cara bernalar orang-orang keturunan Campa yang sarat dikuasai takhayul. Mereka sangat yakin suara tokek dapat mendatangkan keberuntungan sekaligus kesialan. Lantaran itu, saat mendengar tokek bersuara, mereka akan menghitung jumlah bunyi untuk menentukan keberuntungan dan kesialan yang ditimbulkannya. Takhayul lain yang tak kalah ganjil adalah, meski orang-orang Campa dan keturunannya adalah muslim, mereka yakin bahwa leluhur mereka merupakan binatang seperti harimau, banteng, ikan lele, belalang, buaya, kura-kura, burung, atau kucing sehingga mereka tabu memakan daging binatang-binatang tersebut. Mereka pantang menyebut harimau sebagai harimau, melainkan menyebutnya dengan penuh hormat dengan sebutan “Yang” (kakek). Mereka juga pantang menyebut tikus sebagai tikus, namun menyebutnya dengan penuh hormat dengan sebutan “tuan yang tampan”. Bahkan di kalangan keturunan Campa di Junti, Abdul Jalil pernah mendengar cerita takhayul yang sangat merusak akidah, yang intinya begini:

Mula-mula alam diliputi kegelapan dan kekacauan. Lalu muncul Dewa yang pertama, Po Nagar, kemudian diikuti Po Allah, Po Ya Ama dan Po Dobataswar. Po Nagar meletakkan tangan di atas kekacauan. Lalu terbentuklah angkasa. Kemudian Po Nagar memerintahkan Po Allah untuk membangun masjid dan menciptakan para imam dan khatib. Po Nagar menugaskan Po Dobataswar membuat perahu serta menciptakan pendeta dan ajar. Po Ya Ama ditugaskan meniup sangkakala untuk menghidupkan manusia dan hewan. Kemudian Po Nagar mencipta neraca. Dari neraca itu ketiga dewa tersebut kemudian mencipta bumi, air, padi, tepung, batu, dan pohon.

Sesungguhnya tidak berbeda dengan orang-orang Majapahit dan Sunda, orang-orang Campa dan keturunannya memiliki kepercayaan pada Tu-ah yang bersembunyi di dalam benda-benda. Namun, jumlah Tu-ah dalam kepercayaan Campa lebih banyak dan lebih rumit. Orang-orang keturunan Campa sangat yakin kalau kuku, kumis, kulit, gigi, dan tulang harimau memiliki daya sakti yang bisa melindungi orang dari marabahaya. Mereka percaya cermin atau air kencing dapat mengusir setan. Mereka yakin jika kuburan seseorang dijadikan sarang anai-anai maka keluarga ahli kubur akan dapat keberuntungan besar. Mereka sangat percaya pada perhitungan hari baik dan buruk, juga berbagai jenis ramalan sebagaimana termaktub dalam Tapuk Musarar (Kitab Rahasia) yang mereka bawa dari Campa. Bahkan, berbagai jenis hantu yang mereka yakini pun jumlahnya jauh melebihi keyakinan orang-orang Majapahit dan Sunda.

Masalah kepercayaan orang-orang Campa yang sarat takhayul ini tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa arah. Sebab, kepercayaan mereka terhadap takhayul benar-benar sudah berlebihan. Padahal, segala sesuatu yang berlebihan pasti akan menimbulkan ketidakseimbangan. Lantaran itu, Abdul Jalil berusaha mengatasinya dengan cara membuka cakrawala kesadaran umat Islam di Caruban Larang lewat pesantren.

Ia menganggap dunia takhayul yang merebak begitu kuat di kalangan umat Islam Caruban Larang hanya bisa diatasi dengan pengembangan tradisi keilmuan. Itu sebabnya, ia menata Pesantren Giri Amparan Jati sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan agama. Dengan harapan, penduduk Caruban khususnya warga keturunan Campa yang belajar di situ akan terdidik menjadi orang-orang yang dapat menggunakan penalaran secara baik dan perlahan-lahan akan meninggalkan hal-hal yang terkait dengan takhayul. Namun, usaha itu terpaksa dihentikannya karena menurut Syaikh Abdul Malik Israil, kekuasaan nalar di Granada telah kalah oleh kefanatikan. Sehingga, pendidikan di Giri Amparan Jati pun pada gilirannya lebih diarahkannya pada hal-hal yang terkait dengan pengembangan Tauhid, Fiqh, pendalaman Al-Qur’an, hadits, dan kesenian.

Menyadari “medan tempur” yang dihadapinya begitu berat, Abdul Jalil sadar dirinya tidak akan cukup mampu mempengaruhi perubahan tersebut seorang diri. Sebab, yang dihadapinya adalah pekerjaan maharaksasa yang hanya mungkin dilakukan secara serentak oleh banyak pihak dengan risiko akan jatuh banyak korban. Bagaikan orang mendirikan bangunan baru dari reruntuhan bangunan lama, hendaknya ada martir yang bersedia menjadi umpak, dinding, tiang, sakaguru, blandar, dan atapnya. Bagi Abdul Jalil, cukuplah dirinya menjelma sebagai tanah yang menghampar bangunan baru yang disebut khilafah itu akan ditegakkan agar bisa dijadikan tempat berlindung yang aman bagi penghuninya.

Samudera Pacific, Timur Kota Hualien Taiwan (MV. Kenho), 17 Mei 2007, 06:30LT