Zionisme dan HAM

Bagian II

Pendudukan Baitul Maqdis Timur oleh rezim Zionis adalah salah satu contoh nyata pelanggaran rezim ini terhadap hukum internasional. Rezim ini sejak lebih dari 50 tahun lalu, dengan cara yang sangat kejam berusaha mencaplok seluruh Baitul Maqdis Timur yang merupakan kawasan suci bagi ummat muslimin sedunia. Pada tahun 1967, rezim Zionis meratifikasi undang-undang penggabungan bagian timur Baitul Maqdis dengan beberapa kawasan di Tepi Barat kepada  Israel.

Walikota Zionis di Baitul Maqdis memperoleh ijin untuk memperluas batas-batas kekuasaannya lebih besar daripada batas-batas yang telah ditentukan sebelumnya. Sebuah sumber Palestina menjelaskan, langkah-langkah rezim Zionis dalam hal ini sebagai berikut: Sejak tahun 1967 hingga sekarang, rezim Zionis telah merampas lebih luas dari  24 kilometer persegi, jadi sepertiga dari tanah Baitul Maqdis Timur, dan menjadikannya sebagai kawasan khusus untuk tempat tinggal warga yahudi. Padahal sebelumnya lebih dari  80 % kawasan ini adalah milik warga muslim Palestina.

Tentunya, rezim Zionis sedang berusaha agar di masa depan, akan dapat menguasai seluruh Baitul Maqdis. Perampasan tanah, penghancuran rumah-rumah, pembatalan surat-surat identitas dan berbagai cara lainnya yang telah diprogram, merupakan bagian dari aksi rezim Zionis yang mereka berlakukan terhadap penduduk bagian timur Baitul Maqdis. Dengan menerapkan politik-politik seperti ini, rezim Zionis sedang berusaha memperkuat cengkeraman warga Yahudi terhadap Baitul Maqdis, dan mencegah perkembangan jumlah penduduk muslimin dan nasrani. Dengan cara ini pula mereka akan memandulkan tuntutan-tuntutan masa depan warga Palestina berkenaan dengan bagian timur Baitul Maqdis.

Bukti-bukti tercatat mendukung pernyataan ini dengan sangat baik. Sesuai dengan data yang telah diumumkan, sejak tahun 1967 sampai  1993 penduduk warga Palestina menurun 144 % sementara jumlah penduduk warga Yahudi naik 105 %. Politik rasialisme rezim Zionis merupakan faktor utama pengusiran dan pengungsian sejumlah besar warga Palestina dari rumah-rumah dan kota-kota mereka. Salah satu politik rezim Zionis berkenaan dengan ini ialah pemaksaan terhadap warga Palestina untuk pindah dari Tepi Barat Baitul Maqdis ke kawasan-kawasan lain.

Dalam hal ini para pejabat rezim Zionis, menerapkan hukuman-hukuman berat kepada warga Palestina yang tidak memiliki ijin resmi tinggal di Baitul Maqdis. Berdasarkan aturan ini, keluarga Palestina yang sebagian anggota keluarganya berada di luar Baitul Maqdis, maka mereka samasekali tidak akan dapat bergabung untuk hidup bersama-sama di Baitul Maqdis. Jika mereka masih tetap ingin hidup bersama, maka mereka yang sebelumnya hidup di Baitul Maqdis harus keluar dan bergabung dengan anggota keluarganya yang lain. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun  1993, jumlah warga Palestina yang terpaksa keluar meninggalkan rumah-rumah mereka, ialah sebagai berikut : sekitar 17 ribu warga Palestina penduduk bagian timur Baitul Maqdis telah keluar dari Palestina pendudukan. Sekitar 12 ribu warga Palestina terpaksa tinggal di luar kawasan Baitul Maqdis Timur. Dan sekitar 13 ribu orang terpaksa tinggal di luar kawasan Baitul Maqdis, yaitu di bagian utara ujung kota ini tanpa memperoleh fasilitas hidup yang paling mendasar sekalipun.

Selain itu untuk meningkatkan jumlah warga Zionis di Baitul Maqdis Timur, sebelum dimulainya perundingan-perundingan antara Israel dan PLO, sejumlah besar warga Palestina mereka paksa menerima kartu identitas Israel. Warga Palestina yang bersedia menerima kewarganegaraan Israel, akan menerima berbagai fasilitas hidup yang menyenangkan, seperti jaminan keamanan, kebebasan pulang pergi, bantuan kauangan, jaminan sosial, kesehatan, asuransi dan sebagainya. Akan tetapi sebagian besar warga Palestina menolak menerima kartu identitas sebagai warga Yahudi itu. Karena menerima hal itu berarti menyatakan kesetiaan terhadap rezim Zionis.


DEPAN