Zionisme dan HAM

Bagian III

Deklarasi HAM ayat 13:
setiap orang untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas-batas negaranya sendiri.

Bukti-bukti historis menunjukkan bahwa dari segi sosial, budaya, dan geografis, Tepi Barat Sungai Jordan dan bagian timur Baitul Maqdis adalah sebuah kawasan yang satu. Akan tetapi bertentangan dengan undang-undang internasional, sekarang kawasan ini telah dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil oleh rezim Zionis. Dengan mendirikan banyak pos militer yang memeriksa setiap warga Palestina yang keluar-masuk di kota Baitul Maqdis, kebebasan bangsa Palestina di negerinya sendiri telah terampas. Sementara warga Zionis dengan sangat bebas dan tanpa pemeriksaan apapun, keluar-masuk dari Baitul Maqdis Timur ke segala pelosok Palestina. Tekanan seperti ini membuat jumlah warga Palestina di Baitul Maqdis Timur menjadi menurun drastis dan hal ini bertentangan dengan hukum-hukum internasional.

Selain itu peraturan-peraturan rezim Zionis yang mereka terapkan bagi keluarga-keluarga Palestina, juga merupakan contoh lain dari sikap-sikap tak manusiawinya rezim Zionis, yang dilaksanakan dengan tujuan mengurangi jumlah penduduk Palestina di Baitul Maqdis. Berdasarkan peraturan rezim ini, jika sepasang suami-istri Palestina ingin hidup di Baitul Maqdis Timur setelah pernikahan mereka, maka mereka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri rezim Zionis. Setelah mendapat persetujuan dari sana, maka barulah mereka dapat memulai kehidupan berkeluarga mereka di kota tersebut. Permohonan ijin tinggal di Baitul Maqdis ini harus diajukan oleh orang yang telah memiliki hak tinggal di Baitul Maqdis disertai dengan uang sebesar 150 dollar sebagai pajak.

Tentu saja peraturan yang demikian ini berlaku hanya bagi warga non-Yahudi, karena warga Zionis sendiri boleh bebas keluar pergi, di Baitul Maqdis. Dan jika ada warga Zionis yang ingin tinggal di kota ini, maka mereka akan segera memperoleh hak-hak lengkap sebagai penduduk kota tersebut. Komisi pengacara Inggris untuk membela hak-hak asasi warga Palestina di kota suci Baitul Maqdis, dan beberapa organisasi lain yang aktif di bidang hak-hak asasi bangsa Palestina, memperkirakan bahwa 10.000 keluarga Yahudi tengah menunggu ijin supaya dapat bergabung dengan keluarga mereka di kota Baitul Maqdis.

Saat ini, jumlah anak-anak Palestina yang masih belum terdaftar di Kementerian Dalam Negeri rezim Zionis, diperkirakan mencapai lebih dari  100.000. Artinya,  lebih dari 100.000 anak Palestina sama sekali tidak mungkin dapat mendaftarkan diri di sekolah-sekolah kota Baitul Maqdis. Persoalan ini mengakibatkan banyak orang tua mengirimkan anak-anak mereka keluar dari Baitul Maqdis untuk bersekolah. Akan tetapi, anak-anak ini juga tidak berhak memperoleh pelayanan kesehatan di rumah-rumah sakit di Baitul Maqdis.

Oleh karena itu, jika seorang dari anak-anak itu sakit, maka orang tua mereka terpaksa mengirimkannya keluar kota untuk memperoleh pengobatan. Padahal seringkali terjadi, sebelum sempat di bawah ke rumah sakit di luar kota, atau di tengah jalan, anak-anak ini telah meninggal.

Politik dan kebijaksanaan rezim Zionis berkenaan dengan masalah keluarga Palestina ini, minimalnya bertentangan dengan undang-undang Internasional di dalam dua hal pokok ; pertama, rezim Zionis menganggap Baitul Maqdis sebagai bagian dari tanah negara mereka, padahal undang-undang Internasional menyatakannya sebagai tanah pendudukan, yang berarti masih berstatus milik warga Palestina sebagai bangsa yang terjajah. Kedua, dengan melaksanakan politik-politik yang tak berprikemanusiaannya rezim Zionis telah melanggar tiga hak asli berkenaan dengan keluarga Palestina, yaitu hak memperoleh perlindungan, hak keluar masuk ke mana saja yang mereka inginkan, dan hak anak memperoleh kartu identitas, dan hidup bersama kedua orang tuanya yang merupakan hak terpenting bagi seorang anak, yang ternyata juga telah dilanggar secara terang-terangan oleh rezim zionis.


DEPAN