Zionisme dan HAM

Bagian IV

Deklarasi HAM ayat 26 :
setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan

Salah satu di antara pelanggaran HAM yang dilakukan rezim Zionis di tanah pendudukan Palestina adalah menghalangi anak-anak Palestina untuk mendapatkan pendidikan. Para guru terpaksa datang setiap hari ke Baitul Maqdis dari kawasan-kawasan di luar kota ini untuk belajar dan mengajar. Tentu saja untuk masuk ke Baitul Maqdis, mereka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari rezim Zionis dan setiap tiga bulan mereka harus mengajukan permohonan baru untuk memperoleh izin ini. Waktu sebagian besar para guru ini tersita hanya untuk memperoleh izin-izin yang dikeluarkan setelah proses yang rumit dan berbelit-belit ini.

          Selain itu, setiap kali para pejabat keamanan rezim Zionis menyatakan sebuah kawasan sebagai kawasan tertutup militer, maka seluruh izin masuk tersebut menjadi gugur dengan sendirinya, dan untuk keluar masuk Baitul Maqdis, maka para guru tersebut harus mengajukan permohonan baru untuk memperoleh izin lagi. Hal ini menyebabkan banyak sekali sekolah-sekolah di Baitul Maqdis mengalami kekurangan tenaga pengajar, dan sama sekali tidak mampu mencetak kader di bidang ini. Bahkan beberapa sekolah terpaksa menutup pintu-pintunya dan menyatakan libur untuk selama-lamanya.

          Salah satu contoh dalam hal ini ialah ketika sekolah San George yang terletak di sebuah kawasan di Baitul Maqdis, yang sejak kawasan tersebut dinyatakan sebagai kawasan tertutup, sekarang hanya 19 orang dari 40 tenaga pengajarnya yang masih mampu melanjutkan tugas mereka mengajar di sekolah ini.

          Mahasiswa-mahasiswa Palestina juga menghadapi kesulitan-kesulitan yang sama. Sebagai contoh, Universitas Baitul Maqdis, walaupun tanah tempat berdirinya bangunan universitas ini berada di kawasan milik warga Palestina, akan tetapi hanya sepertiga dari 3.000 mahasiswa yang belajar di sana yang memiliki surat-surat identitas dan surat izin masuk ke kota ini. Sementara itu, dua pertiga mahasiswa lainnya datang dari kawasan-kawasan pendudukan yang lain. Mahasiswa yang ingin melanjutkan kuliahnya ke universitas ini harus memiliki surat-surat izin untuk belajar di Baitul Maqdis      

Taktik lain yang dilakukan Zionis adalah dengan meminta kepada Dr.Sari Nasibeh, direktur Universitas Al-Quds agar bergabung dengan Dewan Pendidikan Tinggi Zionis, dengan iming-iming bahwa manajemen Universitas Al-Quds akan berada di bawah naungan manajemen rezim Zionis. Padahal, bila hal itu terjadi, maka praktis bagian timur Baitul Maqdis lokasi universitas ini, akan jatuh sepenuhnya ke tangan rezim zionis. Atau dengan kata lain, hal itu berarti pengakuan resmi terhadap penjajahan Zionis.

Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak dan Universitas Al-Quds masih tetap di bawah manajemen Dewan Pendidikan Tinggi Palestina. Hal ini membuat para pejabat rezim Zionis melancarkan serangkaian aksi-aksi balas dendam terhadap Universitas ini. Di antara aksi-aksi tersebut, adalah penutupan halaman-halaman universitas ini dan tekanan-tekanan ekonomi. Dr. Nasibeh direktur Universitas Al-Quds berbicara tentang sebagian kesulitan ekonomi yang mengancam universitas ini, dengan mengatakan, “Lebih dari 26 % dari seluruh pendapatan warga Palestina pendudukan Baitul Maqdis diambil oleh pemerintah daerah, sementara hanya 5 % dari pelayanan umum yang masuk ke kawasan ini dapat dinikmati oleh warga Palestina.”

Ketika menjelaskan politik-politik rasialis rezim zionis Dr. Nasibeh mengatakan, “Perbedaan yang sangat mencolok dapat dilihat di bidang-bidang pelayanan umum yang diberikan kepada Universitas di Al-Khalil atau Hebron dan Universitas Al-Quds. Karena Universitas Al-Khalil memperoleh dukungan dan bantuan-bantuan yang sangat besar dari para pejabat rezim Zionis. Sementara, seluruh bangunan milik Universitas Al-Quds, demikian pula gedung-gedung asramanya, sudah sangat lama dan hampir roboh. Pemerintah daerah sama sekali tak pernah membantu yayasan pendidikan tinggi ini. Sedangkan universitas ini samasekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan bahkan melalui modal-modal yang ditanamkan oleh pihak-pihak swasta sekalipun. Karena sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh rezim Zionis, renovasi, pembangunan dan perluasan gedung adalah hal yang tak terlarang bagi warga Palestina.

Tak diragukan lagi, tujuan para pejabat rezim Zionis dengan langkah-langkah mereka terhadap yayasan pendidikan Palestina, ialah untuk menutupnya selama-lamanya, atau memaksa mereka untuk memilih satu di antara jalan-jalan penyelesaian yang ada, yaitu meninggalkan sepenuhnya kota Baitul Maqdis atau memasukkan diri ke bawah naungan rezim Zionis. Keinginan Zionis ini jelas bertentangan dengan seluruh peraturan dan hukum-hukum internasional, serta dasar-dasar hak asasi manusia.


DEPAN