Zionisme dan HAM

Bagian V

Zionis juga melanggar hak-hak asasi manusia di Palestina yang berkenaan dengan hak untuk mencari pekerjaan dan penghasilan. Pada tahun 1967, rezim Zionis meratifikasi undang-undang penggabungan bagian timur Baitul Maqdis dan sebagian kawasan Tepi Barat ke dalam wilayah kekuasaan Israel. Hingga tahun  1991, rezim ini mengizinkan warga Palestina penduduk Tepi Barat dan Jalur Gaza untuk lalu-lalang di kawasan-kawasan mereka dan seluruh kawasan Palestina pendudukan. Tetapi sejak tahun tersebut, Israel memberlakukan sistem yang rumit dan sulit untuk memperoleh izin lalu-lintas sehingga kebebasan tersebut berakhir. Warga Palestina kini dilarang masuk ke bagian timur Baitul Maqdis tanpa memiliki surat izin masuk dari Kementerian Dalam Negeri Zionis.

Pemberlakuan sistem semacam ini oleh rezim Zionis memberikan pukulan berat bagi perekonomian Palestina dan menyebabkan terhentinya transportasi barang dan tenaga kerja. Akibatnya, terjadi kelumpuhan perdagangan dan stagnasi produksi di kawasan-kawasan Palestina. Ribuan kesempatan kerja bagi warga Palestina juga hilang.

Undang-undang yang mengharuskan warga Palestina memperoleh surat-surat izin untuk berdagang dan lalu-lalang, juga berlaku bagi para pemandu pariwisata warga Palestina. Mereka yang bekerja di Baitul Maqdis Timur dan sekitarnya, berkewajiban mendapatkan surat-surat izin dari Kementerian Pariwisata rezim Zionis, terutama di kota Al-Khalil yang juga disebut Hebron. Para pemandu pariwisata ini selain harus memiliki bukti sehat jiwa, juga harus menunjukkan surat yang membuktikan tak pernah terlibat aksi-aksi kerusuhan.

Di dalam pertemuan penelitian yang akhir-akhir ini diadakan oleh komisi para Advokat Inggris untuk hak-hak asasi manusia warga Palestina di Al-Quds dan Asosiasi para pemilik hotel Arab, diketahui bahwa jumlah pemandu pariwisata warga Palestina di Baitul Maqdis hanya empat orang. Padahal pengembangan industri parawisata, merupakan salah satu tujuan yang paling utama dalam politik rezim Zionis. Memperhatikan masalah ini dan dengan memperhatikan pernyataan-pernyataan Mosye Dayan mantan perdana menteri rezim Zionis, yang mengatakan, “Saya bersedia menempatkan seorang warga Palestina sebagai pilot pesawat-pesawat Panthom Israel, akan tetapi mereka tidak boleh aktif di dalam industri pariwisata Baitul Maqdis”,  kita yakin bahwa sedikitnya jumlah pemandu wisata warga Palestina, bukanlah persoalan yang muncul secara kebetulan, melainkan sesuatu yang sudah diperhitungkan dengan teliti.

Dalam hal ini, salah seorang pemilik hotel warga Palestina berkata, “Jika seorang wisatawan memilih tinggal di hotel milik orang Zionis, maka ia akan ditakuti-takuti agar jangan sekali-kali mempertaruhkan jiwanya dengan pergi ke daerah-daerah tempat warga Arab.”

Semua fakta yang telah kami uraikan dari bagian pertama hingga kelima ini, masih tidak termasuk pelanggaran HAM yang berkaitan dengan hak untuk hidup. Hingga kini, jutaan rakyat Palestina terbunuh atau terusir dari tanah kelahiran mereka. Setiap hari tentara Zionis menembaki warga Palestina dan menghancurkan rumah-rumah mereka. Sementara itu, warga Palestina melawan kekejaman rezim itu hanya berbekalkan batu karena akses mereka untuk memperoleh senjata telah ditutup. Semua perilaku keji bangsa Zionis jelas bertentangan dengan deklarasi HAM menyebutkan:

Ayat 1: semua umat manusia terlahir dalam keadaan bebas dan setara dalam kehormatan dan hak-hak. ….Mereka harus bertindak  terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan.

Ayat 3: semua orang berhak untuk hidup, merdeka, dan aman.

Ayat 5: Tidak ada orang yang boleh disiksa atau diperlakukann secara tidak berperikemanusiaan.

Ayat 9: Tidak ada orang yang boleh menjadi subjek penangkapan secara arbitrer, penahanan, atau pembuangan.


DEPAN

Selanjutnya>>